desentralisasidekonsentrasi

5/17/2018 DESENTRALISASIDEKONSENTRASI - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desentralisasidekonsentrasi 1/29

PEMERINTAHAN DAERAH DESENTRALISASI,DEKONSENTRASI,

TUGAS PEMBANTUANDALY ERNI

http://dalyerni.multiply.com

[email protected] [email protected]

[email protected]

Kontribusi Bahan dari: Dian Puji Simatupang, Harsanto N, Novrizal Bahar

http://dalyerni.multiply.com/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://dalyerni.multiply.com/



Tugas Kelompok

1. Tulis nama danNPM anggotakelompok

2. Tentukan namakelompok

3. Sebutkan UU yangmengatur tentang

PemerintahanDaerah sejakIndonesia merdeka

No: UU No: /Tahun

Tentang



Pengantar

• Pembagian Kekuasaan

– Dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat

– Mencegah kesewenang-wenangan

– (Fungsi KekuasaanLembaga-lembaga Negara)

• Hubungan Kekuasaan

– Horisontal

Hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

– Vertikal

Hubungan yang bersifat atasan dan bawahan, dalam arti antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalamnya terdapat semacam pembagian kerja antara pusat dan daerah

• Pembagian Kerja



Pembagian Kekuasaan secara Vertikal:

• Pembagian Kekuasaan menurut tingkatnya.• Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pembagian Kekuasaan

antara beberapa tingkat pemerintahan.• Carl J. Friedrich memakai istilah Pembagian Kekuasaan secara

Teritorial (Territorial Division of Power ).

• Pembagian Kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan kalaukita melakukan perbandingan antara negara KESATUAN, negaraFEDERAL serta KONFEDERASI.

• (Dalam negara Kesatuan jelas sekali terlihat bhw)Pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkangaris hubungan antara pusat dan daerah dalam

sistem :

1. Desentralisasi2. Dekonsentrasi3. Medebewind



1. Desentralisasi :

Pasal 1 Butir 7 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah:

“Penyerahan wewenang

pemerintahan oleh Pemerintahkepada daerah otonomi untukmengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia”



Desentralisasi dan Sentralisasi

Konsensus nasional mengenai keberadaan desentralisasi dalamNegara Kesatuan Indonesia tersebut mengandung arti bahwapenyelenggaraan organisasi dan administrasi negara Indonesia tidakhanya semata-mata atas dasar asas sentralisasi, tetapi juga dengandesentralisasi dan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Dengandemikian, setidak-tidaknya di kalangan Pembentuk UUD 1945 dan

penyelenggara organisasi negara Indonesia telah diterima pemikiranyang mendasar bahwa sentralisasi dan desentralisasi masing-masing sebagai asas organisasi tidak ditempatkan pada kutub yang

berlawanan (dichotomy), tetapi kedua asas tersebut merupakansuatu rangkaian kesatuan (continuum). Kedua asas ini memilikifungsi yang berlainan, tetapi saling melengkapi bagi keutuhan

organisasi negara. Sentralisasi berfungsi menciptakan keseragaman,sedangkan desentralisasi menciptakan keberagaman dalam

penyelenggaraan pemerintahan.



2. Dekonsentrasi :

Pasal 1 Butir 8 UU No. 32 / 2004 tentang PemerintahanDaerah:

“Pelimpahan wewenang

pemerintahan oleh Pemerintahkepada Gubernur sebagai wakilPemerintah dan/atau kepada

instansi vertikal di wilayahtertentu.”



Dekonsentrasi

• Pelimpahan wewenang

• Pembuatan keputusan, keuangan danfungsi manajemen

• Level pemerintahan yang berbeda

• Dalam Yurisdiksi pemerintah pusat

• Melahirkan local state government atau

field administration atau wilayahadministrasi.



Penerapan dari asas

desentralisasi & dekonsentrasi

• Pada Negara Kesatuan • - adalah merupakan perwujudan dari

• DISTRIBUTION OF POWERS antaraPEMERINTAH PUSAT & PEMDA

- Sebagai konsekwensinya :

- Terjadi penyerahan urusan PemerintahPusat kepada Pemerintah Daerah



DISTRIBUTION OF POWERSpada Negara Federal

(Kebalikan dari Negara Kesatuan):

• Distribution of Powers (Pembagian Kekuasaan) antaraPemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian adalahlanjutan dan konsekwensi dari penyerahan kekuasaan dankedaulatan oleh negara-negara bagian kepada PemerintahFederalnya dalam rangka menegakkan suatu NegaraSerikat.

• Terdapat penyerahan urusan dari Negara2 Bagian kePusat, karena negara2 bagian yang sebelumnya

merupakan negara2 berdaulat penuh dan berdiri sendiri,menyerahkan urusan2 & hal2 tertentu untukdiselenggarakan oleh Pemerintah Federal.



3. Medebewind (Tugas Pembantuan):

Pasal 1 Butir 9 UU No. 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

“Penugasan dari Pemerintah kepadadaerah* dan/atau desa, dari

pemerintah provinsi kepadakabupaten/kota dan/atau desa, sertadari pemerintah kabupaten/kota

kepada desa untuk melaksanakantugas-tugas tertentu” (* daerah = Provinsi, Kabupaten, Kota)



PEMERINTAHAN DAERAHDasar Pemikiran:

Penyelenggaraan pemerintahan daerah disesuaikan dengan

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, yaitu pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnyakesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatandaya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatudaerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi danefektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlumemperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan

antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dankeragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.



• prinsip otonomi seluas-luasnya• prinsip otonomi yang nyata dan

bertanggungjawab.• prinsip penyelenggaraan otonomi daerah

harus selalu berorientasi padapeningkatan kesejahteraan masyarakatdengan selalu memperhatikankepentingan dan aspirasi yang tumbuh

dalam masyarakat.• Prinsip menjamin keserasian hubungan

antara Daerah dengan Daerah lainnya

PRINSIP-PRINSIP



UU yang mengatur Pemerintahan Daerah

1. UU 22/1948: Pokok-pokok Pemerintahan Daerah bagiJawa, Madura, Sumatera dan Kalimantan.

2. UU 44/1950: Pokok-pokok Pemerintahan Daerah bagiSulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara.

3. UU 1/1957: Pokok-pokok Pemerintahan Daerah4. UU 18/1965: Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

5. UU 19/1965: Desa Praja

6. UU 5/1974: Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

7. UU 5/1979: Pemerintahan Desa

8. UU 22/1999: Pemerintahan Daerah

9. UU 32/2004: Pemerintahan Daerah



PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DIDAERAH

Konsep Dasar

Structural Efficiency Model

• Local Democracy Model

• Hubungan antara Kabupaten/Kota dan Provinsi semula'dependent' dan 'subordinate' kini menjadi 'independent'

dan 'coordinate'. 'integrated prefectoral system' yang utuh ke 'integrated prefectural system' yang parsial hanya pada tataranprovinsi.

(Dianutnya 'integrated prefectoral system' pada propinsidengan peran ganda Gubemur sebagai KDH dan WakilPemerintah dimaksudkan untuk mengintegrasikankembali daerah otonom yang secara desentralalisasimemiliki karakteristik keterpisahan)



Istilah-Istilah dalam Peraturan PEMERINTAHAN DAERAH(UU No. 32 Tahun 2004)

• Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajibandaerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.• Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurusurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasimasyarakat dalam sistem Negara Kesatuan RepublikIndonesia.



Istilah…

• Desentralisasi adalah penyerahan wewenangpemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomuntuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahandalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenangpemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernursebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansivertikal di wilayah tertentu.

• Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah

kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsikepada kabupaten/kota dan/atau desa serta daripemerintah kabupaten/kota kepada desa untukmelaksanakan tugas tertentu.



Pemerintahan Daerah

1. Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri ataspemerintah daerah provinsi dan DPRDprovinsi;

2. Pemerintahan daerah kabupaten/kota yangterdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kotadan DPRD kabupaten/kota.

Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerahdan perangkat daerah.



Urusan Pemerintahan

Konsep urusan pemerintahan menunjukan duaindikator penting, yaitu fungsi atau aktivitas danasal urusan pemerintahan tersebut. Urusanpemerintahan yang didistribusikan hanya

berasal dari Presiden dan tidak berasal dariLembaga Negara lainnya. Oleh karena itu,dalam konteks ini muncul berbagai urusanpemerintahan seperti pendidikan, kesehatan,pekerjaan umum dan lain-lain. Dalam hal ini

tidak lazim untuk menyebut urusan konstitusi.legislasi dan yudikasi dalam tataran otonomidaerah.



PEMBAGIAN URUSANPEMERINTAHAN

• Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahanyang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusanPemerintah.

• Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untukmengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.• Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. politik luar negeri;b. pertahanan;c. keamanan;

d. yustisi;e. moneter dan fiskal nasional; danf. Agama.



urusan pemerintahan..

• Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahanyang menjadi urusannya, Pemerintahmenyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkansebagian urusan pemerintahan kepada perangkatPemerintah atau wakil Pemerintah di daerah ataudapat menugaskan kepada pemerintahan daerahdan/atau pemerintahan desa.

• Dalam urusan pemerintahan yang menjadikewenangan Pemerintah di luar urusanpemerintahan, Pemerintah dapat:

a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada

Gubernur selaku wakil Pemerintah; atauc. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah

dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugaspembantuan.



urusan pemerintahan…

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteriaeksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan

keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

• “kriteria eksternalitas” adalah penyelenggara suatu urusanpemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauandampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusanpemerintahan.

• “kriteria akuntabilitas” adalah penanggungjawab penyelenggaraansuatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannyadengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkanoleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

• “kriteria efisiensi” adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahanditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yangpaling tinggi yang dapat diperoleh.




• Penyelenggaraan urusan pemerintahanmerupakan pelaksanaan hubungankewenangan antara Pemerintah danpemerintahan daerah provinsi, kabupaten dankota atau antarpemerintahan daerah yang salingterkait, tergantung, dan sinergis sebagai satusistem pemerintahan.

• Urusan pemerintahan yang menjadikewenangan pemerintahan daerah, yangdiselenggarakan berdasarkan kriteria tertentuterdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.




• “urusan wajib” adalah urusan yang sangat mendasaryang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasarwarga negara antara lain:

a. perlindungan hak konstitusional;

b. perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat,ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjagakeutuhan NKRI; dan

c. pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan denganperjanjian dan konvensi internasional.

• “urusan pilihan” adalah urusan yang secara nyata adadi Daerah dan berpotensi untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,kekhasan dan potensi unggulan daerah.



Dalam organisasi negara bangsa selalu terdapatsejumlah urusan pemerintahan yang

sepenuhnya diselenggarakan secarasentralisasi beserta penghalusannya

dekonsentrasi. Tetapi tidak pernah terdapatsuatu urusan pemerintahan apapun yang

diselenggarakan sepenuhnya secaradesentralisasi. Urusan pemerintahan yangmenyangkut kepentingan dan kelangsungan

hidup berbangsa dan bernegara lazimnyadiselenggarakan secara sentralisasi dan

dekonsentrasi. Urusan pemerintahan yangmengandung dan menyangkut kepentinganmasyarakat setempat (lokalitas)

diselenggarakan secara desentralisasi.



• Urusan pemerintahan yang diserahkan

kepada daerah disertai dengan sumberpendanaan, pengalihan sarana danprasarana, serta kepegawaian sesuaidengan urusan yang didesentralisasikan.

• Urusan pemerintahan yang dilimpahkankepada Gubernur disertai denganpendanaan sesuai dengan urusan yangdidekonsentrasikan.

desentralisasidekonsentrasi

Documents