desain pendidikan kritis

7/29/2019 Desain Pendidikan Kritis

1/68

DESAIN PENDIDIKAN KRITIS

Pendidikan Kritis merupakan sebuah usaha untuk mengembangkan dan

memformat kembali fungsi pendidikan bukan semata-mata sebagai proses

transfer muatan pengetahuan melainkan juga bagaimana mengembangkan

kesadaran kritis pada siswa. Kesadaran kritis terhadap apa sajakah?

1. Struktur dan lingkungan sosial dimana siswa itu tumbuh. Pendidikan

kritis merupakan usaha untuk memberikan pemahaman yang lebih tajam

terhadap segala bentuk kesenjangan, ketimpangan dan ketidak-adilan di

lingkungan sosial. Dengan berbekal pada situasi sosial yang buruk maka

pendidikan kritis berorientasi pada bagaimana siswa memahami,

mengerti dan bisa mencari akar dari situasi sosial yang kusam seperti

sekarang ini. Materi-materi yang diarahkan untuk memahami konteks

struktur dan lingkungan sosial ini meliputi,

1. Belajar lapangan

Ini merupakan bentuk pembelajaran untuk mengenal lingkungan.

Mengenal siapa, apa dan bagaimana masyarakat itu

mempertahankan dan menjalani kehidupan. Pendidikan kritis

berusaha untuk menjawab sistem sosial itu dengan melihat secara

langsung bagaimana peran sosial masing-masing orang sekaligus

sejauh mana tindakan-tindakan sosial itu berpengaruh pada

lingkungan sekitar. Belajar lapangan akan mendekatkan peserta

didik pada sistem dan struktur sosial masyarakat

2. Belajar tentang Norma dan aturan di Masyarakat

Bentuk pembelajaran ini akan melakukan kegiatan melihat

bagaimana aturan-aturan formal maupun informal disusun di

masyarakat. Kira-kira siapa yang sebenarnya menjadi sasaran

aturan ini dan mengapa terbentuk aturan semacam itu. Pendidikan

kritis akan lebih melihat bagaimana ketetapan sebuah norma atau

aturan masyarakat sekaligus bagaimana penerapan-penerapanya

langsung di masyarakat. Ketentuan, apapun bentuknya, akan


2/68

memiliki dampak, baik bagi masyarakat maupun para aktor-aktor

sosialnya. Dengan memahami norma maupun ketentuan aturan di

masyarakat akan ditemukan hukum sosial yang berlaku di

masyarakat tersebut

3. Belajar mengenai kelompok kepentingan

Ini merupakan usaha untuk memahami bagaimana pengaruh yang

dilakukan oleh kelompok kepentingan di masyarakat. Kelompok

kepentingan akan melihat siapa, bagaimana dan melalui apa

aktor-aktor sosial di masyarakat itu menjalankan kepentingan-

kepentingannya. Dengan mempelajari tentang kelompok

kepentingan peserta didik dapat memamahi bagaimana bentuk dan

model kelompok kepentingan itu mempengaruhi publik. Secaralangsung kelompok kepentingan ini akan dapat memberi gambaran

pada para peserta didik akan pengaruh dan konflik-konflik sosial

yang ada di masyarakat.

2. Memahami korban-korban sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat.

Pemahaman atas korban ini akan mendekatkan peserta didik pada fakta

ketimpangan dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah-masalah

seperti itu. Berbekal akan fakta-fakta ketimpangan ini akan diperoleh

gambaran tentang bagaimana proses sosial yang kemudian akan

membawa dampak sosial yang besar. Materi-materi yang bersangkut paut

dengan korban-korban sosial ini diantaranya adalah:

1. Mengenal apa dan siapa korban

Materi ini bersangkut paut dengan bagaimana korban

didefinisikan, didekatkan pada kasus-kasus konkrit di dunia

pendidikan. Memahami apa itu korban akan memberikan

gambaran bagaimana hak-hak korban serta bagaimana

penangananya selama ini. Korban, khususnya jika menyangkut

tentang pendidikan, merupakan kelompok sosial yang rentan

karenanya penting untuk dilihat bagaimana tata mekanisme


3/68

sehingga mereka kemudian menjadi korban dari proses pendidikan

yang berjalan

2. Bagaimana dukungan dan peran kelompok kepentingan dalam

konteks Korban

Materi ini lebih menitik beratkan pada cara, sistem maupun model

pendidikan yang membuat perangkap bagi korban. Kelompok

kepentingan apa saja yang selama ini berhubungan dengan sistem

pendidikan yang kemudian akan membawa korban. Seperti industri

buku, industri tekstil yang menjadi bagian modal dan berhubungan

erat dengan dunia pendidikan. Sistem seperti apa yang akan

mendorong munculnya berbagai bentuk-bentuk penindasan yang

bersangkut paut dengan korban

3. Memahami sistem pendidikan alternatif

Bagaimana sesungguhnya sistem pendidikan alternatif yang selama ini

ada dan bagaimana respon masyarakat atas keberadaan sistem pendidikan

tersebut. Materi pada tema-tema ini lebih dititik-beratkan pada:

1. Mencari bagaimana bentuk dan sistem pendidikan alternatif pada

masa silam

2. Memahami bentuk-bentuk pendidikan alternatif

3. Bagaimana model, sistem dan kerangka evaluasi pada methode

pendidikan alternatif


4/68

Berikut makalah-makalah yang mungkin dapat membantu

IDEOLOGI PENDIDIKAN

Pencarian Tanpa Sandaran Historis

Oleh Eko Prasetyo1

Belakangan ini saya digelisahkan oleh pertanyaan yang terus memburu:

pendidikan macam apa yang melahirkan pemuda seperti Soekarno, Hatta, Tan

Malaka, Sjahrir atau Haji Agus Salim. Sekolah seperti apa yang kemudianmeluluskan anak-anak muda yang punya pikiran raksasa dan tindakan besar.

Sebab zaman dimana mereka tumbuh adalah masa dimana kolonialisme primitif

sedang tumbuh begitu kejam dan keras. Masa itu dunia sedang mengalami

pertarungan ideologi yang keras dan pertempuran yang tak henti antar berbagai

negara. Pemuda-pemuda itu tumbuh tidak di masyarakat yang sudah mengalami

kemajuan pendidikan tetapi di tengah iklim feodalisme yang masih mencekik.

Dalam usia yang masih belasan tahun mereka punya pikiran yang melampaui

batas-batas geografis negeri, dan bahkan pada usia 20-an ada banyak diantara

mereka yang menjadi pemimpin pergerakan.

Sekolah seperti apa yang mampu mencetak pemuda semacam mereka?

Saya ingin kutipkan sekolah guru yang diikuti oleh Tan Malaka pada tahun 1895:

Setiap hari para murid harus belajar dari pukul 8 sampai pukul 17 dengan

istirahat dua jam pada tengah hari. Juga pada hari rabu sore dan sabtu sore

bel baru berbunyi pukul 5. Tetapi setiap hari diadakan satu jam gerak badan.

Jumat pagi di lapangan dan pada Rabu sore dan Sabtu sore dilakukan

pekerjaan tangan (kayu, karton dan tanah liat) Mata pelajaran yang

terpenting adalah bahasa Belanda. Mata pelajaran lain: berhitung, ilmu ukur,

mengukur tanah, ilmu bumi, sejarah pribumi, ilmu alam (yang dianggap

1Penulis buku Seri Dilarang Miskin dan Pengumuman: Tidak Ada Sekolah Murah, Resist Book


5/68

penting untuk melenyapkan takhayul), ilmu hayat, ilmu hewan, ilmu tumbuh-

tumbuhan (sebuah kebun di pekarangan belakang sekolah dipakai dalam mata

pelajaran ini, yang membicarakan masalah penyuluhan pertanian) ilmu

pendidikan, menggambar, menulis dan menyanyi.mereka tinggal di asrama

dengan syarat yang ditentukan, dan mereka pun harus menyeka bersih ruang

depan dan pinggiran-pinggiran selokan2

Kita kemudian tahu, dalam sejarah kelak Tan Malaka adalah salah satu

pencetus sekolah SI yang sangat anti kolonial dan itu sebabnya sekolah itu

dipaksa tutup oleh Belanda. Sekolah guru (kweekscholl), dimana Tan Malaka

sempat mendapat pendidikan, resmi dibuka pada bulan April 1852 dengan batas

usia murid yang diterima 14-17 tahun dan mereka harus berasal dari keluargabaik-baik. Perkembangan paling pesat dalam pendidikan di masa kolonial adalah

dibuatnya UU Pendidikan yang merupakan rancangan dari kaum Liberal yang

dikomandoi oleh Menteri Jajahan van de Putte3. Tak cukup dengan itu, pada

tahun 1869 pembiayaan sekolah yang merupakan tanggungan sekolah, sejak

1869 oleh Raja Belanda ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Sikap politik

Belanda mengalami perubahan besar ketika kaum liberal memenangkan

pertarungan politik dengan menempatkan Mr JH Abendanon sebagai Direktur

Pendidikan dan Industri (1900-5) dan A.W.F Idenburg sebagai menteri Jajahan

(1902-5)4

Abendanon kemudian sangat terkenal dengan konsep pendidikan bagi ibu

Jawa, yang kelak akan memunculkan perempuan besar, Kartini. Hasrat untuk

menjangkau Barat itulah yang kemudian dirumuskan dalam sekolah kolonial di

masa itu dan kebijakan politik etis memang membuka kesempatan bagi banyak

pribumi untuk mencicipi sekolah Barat. Tapi bukan tidak ada kritik atas

pendidikan kolonial saat itu. Haji Agus Salim adalah seorang diantara banyak

2 Harry A Poeze, Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik, 1897-1925, Grafitti, 20003Jenis-jenis sekolah pada masa kolonial: Sekolah Belanda untuk Bumiputera (HIS) lulusan ini kemudian

melanjutkan pada pendidikan sekolah dasar yang diperluas (MULO) yang kemudian lulusan MULOmeneruskan ke Sekolah Menengah Umum (AMS) masa belajar MULO dan AMS masing-masing 6 tahun.AMS ini ada dua yakni AMS (A) yang mengajarkan sastra klasik di samping bahasa-bahasa modern, sejarahdan ilmu bumi sedangkan AMS (B) mengajarkan ilmu pasti dan sains. Lih J. D Ledge, Kaum Intelektual danPerjuangan Kemerdekaan, Grafitti, 19884Menjadi Indonesia, Kompas, 1995


6/68

tokoh pergerakan yang beranggapan bahwa pendidikan kolonial hanya

meluluskan manusia-manusia budak yang kelak akan berhamba pada sistem

penjajah. Di tahun 1912 Haji Agus Salim mendirikan sebuah sekolah HIS

(Hollandsche Inlandsche Scholl) di Kota Gedang sebagai petunjuk kalau dirinya

tak setuju dengan model pendidikan kolonial. Tak hanya dengan itu, dididiknya

anak-anak Agus Salim dengan caranya sendiri dan sejarah mengetahui

bagaimana kecerdasan anak-anak Salim.5

Dalam bahasa yang lebih ringkas, pendidikan pada masa-masa itu

merupakan cara untuk menegaskan dimana posisi kita! Itu pulalah yang

kemudian membangun hubungan antara murid dan guru bukan semata-mata

fungsional melainkan ideologis. Soekarno misalnya, mengenal Marxisme bukan

dari buku melainkan guru HBS-nya yang bernama C Hartogh. Ia seorang gurubahasa Jerman sekaligus anggota dari Indische Social-Democratische

Vereeniging (ISDV) yang menjadi embrio bagi gerakan kiri.6 Paling tidak ada

tiga mahaguru politik etis yang memang kemudian memberi banyak pengaruh

pada kaum pergerakan, yakni: Ch Snouck Hurgronje, C van Vollehnoven dan

G.A. J Hazeu. Ketiganya itulah yang mulai memandang pendidikan bukan saja

sebagai upaya untuk menstransfer pengetahuan melainkan juga taktik bagi kaum

pergerakan. Pendidikan, pada masa itu adalah, upaya pembebasan. Makanya

Sjahrir dan Hatta kemudian mendirikan gerakan yang bernama: Pendidikan

Nasional Indonesia, yang tujuanya: pertama-tama hendak mendidik, dan dengan

demikian memetakan jalan menuju kemerdekaan..karenanya tujuan

pendidikan, bukanlah untuk menciptakan agitasi melainkan untuk

membawakan kejernihan.7

Kilasan historis ini membawa kita pada jawaban mengapa pendidikan

mampu mencetak manusia-manusia besar itu tadi. Pendidikan adalah

pembebasan dari belenggu penindasan maupun kepercayaan yang naif. Kutipan

Sjahrir diatas menjelaskan bagaimana sesungguhnya ideologi pendidikan kita itu

berdiri: pendidikan, kata Sjahrir: pertama memperbaiki hidup lebih dulu, dan

kemudian menunjukkan sikap panutan, kemudian membangkitkan kekuatan dan5 LihSeratus Tahun Haji Agus Salim, Sinar Harapan, 19966Lih Benhard Dahm,Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan, LP3ES, 1987

7 Lih Rudolf Mrazek,SJAHRIR, Politik & Pengasingan di Indonesia, YOI, 1996


7/68

semangat rakyat dan rela mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tujuan

ideologis pendidikan itulah yang hari-hari ini begitu kita prihatinkan. Silang-

sengketa masalah pendidikan makin hari makin kerdil dari tujuan utama

pendidikan: urusan soal kesejahteraan, ongkos sekolah, bangunan sekolah yang

buruk, siswa yang tidak lulus dan buku pelajaran yang meluapkan kasus korupsi

telah memadamkan peran pendidikan dari tujuan utama: pembebasan.

Mengerikan menyaksikan pendidikan berjalan tanpa sandaran ideologis bahkan

tidak melahirkan peserta didik yang mampu berpikir dan bertindak besar.

Yang menonjol misalnya dalam perumusan buku pelajaran. Buku sejarah

hanya menyorongkan citra sejarah. Kelemahanya yang paling berat adalah

diproyeksikannya masa sekarang ke dalam masa lampau secara tetap. Kedua

pelajaran sejarah hampir tanpa teori sehingga pelajaran sejarah menjadi berat,karena daya imajinasi-kesadaran serta citra sejarah-tidak dihidupkan. Itu

sebabnya pelajaran sejarah banyak sekali menghidupkan mithos-mithos yang

sering dimanfaatkan untuk kegunaan taktis politik8. Buku pelajaran hampir tidak

mengenalkan gambaran tentang realitas, apalagi dengan mengandalkan soal-soal

yang sepenuhnya hapalan. Buku pelajaran yang didesain tidak menarik, tanpa

ada lukisan kenyataan yang imaginatif dan kurang menampung berbagai

perkara-perkara masyarakat akan menumpulkan nalar berpikir peserta didik dan

tidak mendorong sikap berpihak mereka. Sedikit upaya dilakukan oleh guru

tetapi itu selalu menambang gugatan dari beberapa pihak yang dirasa

menganggu.

Hal yang sama pula pada methode pengajaran yang sifatnya masih

mengkonfirmasi. Beberapa methode baru yang ditawarkan nyatanya hanya

berlaku pada beberapa lembaga pendidikan mahal dan selalu membutuhkan

pembiayaan tinggi. Penghambaan pada kekuasaan didorong sedemikian rupa

dalam dunia pendidikan kita melalui, pembelajaran bahwa keluarga dan jaringan

perluasanya merupakan dasar bagi kehidupan mereka, dan bahwa hubungan-

hubungan itulah yang membentuk bangsa9. Bangsa dan keluarga kemudian tak

bisa dibedakan secara lugas, bahkan kekuasaan dengan keluarga kemudian

8Lih Niels Mulders, Individu, Masyarakat dan Sejarah, Kanisius, 2000

9Lih Saya Sasaki Shiraishi,Pahlawan-Pahlawan Belia, Keluarga Indonesia dalam Politik, KPG, 2001


8/68

batasanya begitu tipis. Itu sebabnya pendidikan kemudian memunculkan para

terdidik yang kadang susah membedakan antara kepentingan umum dengan

kepentingan keluarganya sendiri. Alumni pendidikan pada masa Orde Baru,

diantaranya adalah mereka yang mencicipi kursi kekuasaan sekarang ini. Tanpa

pandangan besar, picik terhadap perbedaan, tidak tahu malu pada keadaan

rakyat dan kurang terdidik.

Jika kita ingin melampaui apa yang sudah dihasilkan oleh pendidikan

kolonial, maka mandat pendidikan bukan lagi mencerdaskan akan tetapi

berpihak pada kepentingan luas rakyat. Hendaknya pendidikan mengembalikan

fungsi pembebasan dan keberpihakan, bukan hanya memenuhi kepentingan-

kepentingan pasar. Tak bisa lagi pendidikan hanya meluluskan anak-anak yang

sekedar memenuhi nilai ujian nasional, tetapi juga mampu untuk merumuskandan mengartikulasikan tuntutan-tuntutan lingkunganya dalam bahasa yang lebih

sistematis dan segar. Ideologi pendidikan memang tak bisa ditemukan hanya

dalam bunyi undang-undang melainkan dihidupkan dalam pratek-praktek

pembelajaran. Guru merupakan salah satu sendi bagaimana hidupnya ideologi

keberpihakan dalam dunia pendidikan dan pemerintah merupakan tiang utama

penyangganya. Sudah barang tentu jangan bertanya banyak tentang apa saja

yang dilakukan oleh pemerintah dalam soal pendidikan, karena kita tahu sendiri,

pendidikan bukan soal yang menarik diurus! Mencari basis ideologi Pendidikan

bukan hanya mengharuskan kita untuk berkaca pada masa lalu melainkan juga

meraba keinginan kita terhadap pendidikan.


9/68

Kejahatan Sistem Pendidikan

Di muka bumi ini tidak ada satu pun yang menimpa orang-orang tak berdosa

separah sekolah. Sekolah adalah penjara. Tapi dalam beberapa hal

sekolah lebih kejam ketimbang penjara. Di penjara, misalnya, Anda tidak

dipaksa membeli

dan membaca buku-buku karangan para sipir atau kepala penjara

(Bernard Shaw dalam Parents and Children)

Begitulah keributan itu menjalar kemana-mana, soal pelajaran agama

yang harus diajarkan di sekolah. Soal yang menyulut kembali hubungan antarasekolah muslim dan non muslim. Menghangat kembali debat yang menganggap

pihak lain sengaja hendak menyebar-luaskan agama tertentu, bahkan tanpa

dasar argumen yang kukuh, ada yang menilai sebagai proses Islamisasi. Lewat

pendasaran atas nilai-nilai HAM kewajiban mengajarkan agama ini dikatakan

sebagai pelanggaran. RUU Sistem Pendidikan Nasional ini mulai terancam,

bahkan sejumlah kalangan mendesak, untuk menunda pemberlakuannya.

Sebaliknya berbagai kalangan kini juga menuntut untuk segera ditetapkannya

RUU ini menjadi UU sehingga anak didik akan segera memperoleh hak

pengajaran agama. Perdebatan, yang menurut penulis, keluar dari soal

pendidikan yang sesungguhnya. Problem yang sengaja diangkat untuk membuat

masyarakat, tidak lagi mengeluarkan keluhan atas pendidikan yang kian lama

makin menjauh dari kebutuhan rakyat. Solusi pendidikan agama, memang belum

akan menjawab, busuknya moralitas tapi setidaknya itu dapat untuk

menunjukkan, kalau bangsa ini masih punya agama. Pendidikan agama itu

penting, terutama untuk, membekali generasi muda agar tidak ber-akhlak seperti

pemimpinnya yang suka korupsi.

Kejahatan pendidikan bukan bermula dari dihapuskannya pelajaran

agama, tapi sejak pendidikan, dikelola seperti pabrik. Etos pabrik ini dapat

diidentifikasi dari beberapa ciri yang mendasar, diantaranya: makin mahalnya

biaya pendidikan, tidak transparannya sekolah dalam mengelola keuangan, hak-


10/68

hak siswa tidak dihargai dan menjauhnya muatan pelajaran dengan kondisi riil

yang dialami oleh rakyat. Karena pendidikan berjiwa pabrik itulah maka

lulusannya bukan lagi sosok pembaharu tapi mental pengikut, yang miskin

gagasan dan kurang nyali. Ujung-ujungnya sejumlah siswa kadang terlibat

tawuran dan sesekali menjadi pelaku dalam transaksi narkoba. Gejala ini, sekali

lagi, bukan karena kurangnya siraman rohani melainkan sistem pendidikan

membimbing murid untuk menjadi pelaku kejahatan. Bagaimana murid tidak

jadi pelaku kejahatan kalau pelajaran sastra hanya menghapal nama pengarang

dan judul buku. Bagaimana tidak ikut dalam jaringan narkoba kalau pelajaran

agama hanya hapalan doa serta mengingat-ingat hari besar keagamaan. Padahal

dua pelajaran ini merupakan medium sosialisasi nilai, yang membimbing murid,

untuk mengetahui kategori, baik dan buruk.Pabrik yang membuat murid seperti komoditi, sehingga banyak kasus

dimana sejumlah lembaga pendidikan digugat karena berbohong. Dengan janji

akan menciptakan lulusan yang bisa bekerja maka beberapa lembaga pendidikan

memberikan murid ketrampilan cara mudah mendapatkan uang. Tanpa malu-

malu, ada sekolah yang secara terbuka, membuat MOU dengan biro tenaga kerja.

Seperti pabrik maka pengurus sekolah diperkenankan membuka bisnis di seputar

lingkungan. Ada kepala sekolah yang buat wartel, guru yang kerja-sama buat

kantin dan bahkan sekolah yang merangkap dagang ketrampilan hasil karya

muridnya. Semua itu diembel-embeli dengan nama yang terhormat manajemen

sekolah yang alternatif. Motif itu semua, guru yang digaji kecil hingga bantuan

pemerintah yang makin minim. Layaknya pabrik maka yang dilengkapi dari

sekolah adalah fasilitas gedung yang makin mewah bahkan kalau perlu komputer

yang paling mutakhir harus dimiliki sekolah. Buku apalagi pelatihan untuk guru,

menjadi biaya yang paling buncit, apalagi kebijakan untuk menurunkan biaya

hampir mustahil. Ini baru bicara pada lapisan pendidikan dasar dan umum,

belum meyentuh, pendidikan raksasa macam perguruan tinggi.

Kejahatan dunia perguruan tinggi makin heboh, soalnya si pelaku pasti

lebih brillian. Upaya swastanisasi sejumlah PTN merupakan lonceng kematian

bagi sekolah murah. Kampus yang makin sulit dibedakan gedungnya dengan

hotel, menarik ongkos yang angkanya kadang fantastis. Dengan melandaskan


11/68

pada biaya operasional, kampus harus mengeluarkan ongkos banyak dan itu

tumpuannya hanya pada mahasiswa. Tidak ada kampus yang berani untuk

melakukan pemotongan gaji pada dosenya yang sibuk jadi staff ahli. Kini

beberapa dosennya tidak saja menjadi tenaga pengajar, tapi juga merangkap

menjadi staf ahli, lembaga apa saja asal bayarannya mahal. Gelar yang diperoleh

dari sekolah luar negeri, yang biayanya diambil dari uang saku mahasiswa, tak

membuat para dosen itu merasa punya piutang dengan mahasiswa. Apalagi

memperoleh bea-siswa lembaga donor, membuat mereka punya hak untuk

bekerja kemana saja yang mereka suka. Dosen atau pejabat kampus, akan merasa

menjadi penting kalau memenuhi dua ciri sekaligus, pertama suka keluar di

koran atau TV dan ciri yang kedua sulit dicari mahasiswanya.

Itulah kejahatan sistem pendidikan yang memiliki dasar historis yangpanjang. Buat penulis, pendidikan yang diselenggarakan sekarang tak bisa

dilepaskan dari pergulatan sosial bangsa ini. Sejak tampilnya orde kekuasaan

Soeharto maka pendidikan disandingkan perannya menjadi pendukung proyek

pembangunan (developmentalist) Sebuah proyek yang ditanam oleh

pemerintahan Amerika beserta sekutunya untuk menahan laju pengaruh

komunis. Pendidikan saat itu bertujuan semata-mata untuk mendukung

kekuasaan rezim bahkan murid dilarang keras untuk belajar sejarah perubahan

sosial yang melibatkan berbagai ideologi. Hingga hari ini nama Tan Malaka, Haji

Misbach atau Snevillt pasti hilang dari bacaan sejarah. Andaikan disebut, bukan

dalam konteks pejuang, tapi pemberontak karena ideologinya yang kiri. Ideologi

pembangunan tidak memperkenankan adanya pengusutan, pertanyaan maupun

sanggahan. Mirip dengan fasisme, sekolah hanya menerapkan aturan yang wajib

dipatuhi dan jika membangkang, hukuman bisa diterapkan dengan cara yang

buas. Pendidikan makin membahayakan karena yang muncul bukan sebuah

kesadaran kritis melainkan kesadaran pasif, dimana murid, tidak boleh

mengetahui berbagai fakta-fakta sosial yang ada. Kebijakan depolitisasi kampus

bermula dari sana, bagaimana menjadikan mahasiswa mirip seperti tahanan

penjara, dipangkas hak hak berpolitiknya. Mahasiswa tahunnya masuk kuliah,

ujian dan mbayar! Belenggu puluhan tahun itu hingga saat ini masih

memberikan dampak yang masih kita rasakan.


12/68

Soeharto jatuh seiring dengan gagalnya gagasan pembangunan dan

diangkatnya ideologi neo liberalisme. Ideologi yang kurang antusias dengan

kuasa negara tapi lebih menyukai peranan sektor swasta. Keyakinan ini,

didorong bukan saja oleh pemerintah Amerika melainkan sejumlah perusahaan

multinational yang kekuasaan dan kekayaannya melebihi satu negara. Para

pedagang ini memiliki organisasi yang bernama WTO serta cukong-cukong yang

menyebar hutang kemana-mana, populernya disebut IMF. Di samping itu badan

lain yang mengiringi adalah Bank Dunia, motifnya memberi bantuan tapi

sebenarnya ikut mempercepat arus pasar bebas. Yang menakjubkan kekuasaan

organ-organ ini mampu mengalahkan kedaulatan negara dan bahkan bisa

seenaknya membikin aturan untuk rakyat. Contoh yang memikat adalah

pencabutan subsidi, menaikkan harga BBM dan penambahan hutang merupakanbukti persekongkolan badan-badan diatas dengan negara. Proyek yang langsung

bersentuhan dengan dunia pendidikan adalah privatisasi. Kebijakan privatisasi

menjadi dusta yang membahayakan, karena dengan kebijakan itu, lembaga

pendidikan menjadi tempat yang amat mahal. Harga mahal itu repotnya tidak

berkesusaian dengan kualitas pengajar, materi hingga methodologi. Meski ber-

ongkos mahal namun pengajarnya tidak tertib masuknya. Walau mahal namun

methodologi yang ditawarkan masih saja konvensional. Tak jarang materi yang

diajarkan kalah bersaing dengan buku-buku bacaan yang dibeli oleh mahasiswa.

Swastanisasi pada kenyataanya telah membuat pendidikan menjadi tidak

berpihak pada kebutuhan rakyat. Swastanisasi membuat pendidikan menghamba

pada kepentingan modal bukan pada keperluan rakyat. Hakekat swastanisasi tak

lain adalah memberikan urusan yang mustinya menjadi bidang banyak orang

dialihkan pada segelintir orang. Swastanisasi mempercepat arus monopoli dan

karenanya mendorong pemusatan atau akumulasi modal. Jika ini diterapkan

pada bidang publik, sudah tentu yang berlangsung, pengurasan kekayaan rakyat

dan meledaknya kesenjangan. Dalam bidang pendidikan, kegiatan swastanisasi

akan menelantarkan mereka yang tidak mampu. Berapa banyak rakyat yang

harus menderita sebagai dampak dari krisis kemudian yang paling menyakitkan,

harus membayar mahal ongkos pendidikan. Sudah ongkos mahal, sangat sedikit

yang secara transparan menginformasikan uang yang diambil dari siswa, untuk


13/68

keperluan apa saja. Kegiatan pendidikan berjalan dengan cara sembunyi ini

sangat berbeda dengan promosi yang secara gencar dilakukan oleh sejumlah

sekolah. Memasuki bulan Mei-Juni ada banyak sekolah yang mempromosikan

kegiatanya dan memberi iming-iming, siapa saja yang mendaftar akan gampang

untuk memperoleh pekerjaan. Sekolah kini bukan tempat untuk menanam nilai

tapi membiasakan anak didik untuk menjadi seorang pekerja. Sekolah bukan

menciptakan pemikir tapi pegawai.

Kalau kondisinya seperti itu, apa yang diajarkan oleh sekolah? Sekolah

menjadi kegiatan yang tidak menggembirakan. Coba lihat foto wajah anda di

ijazah atau kartu mahasiswa, pasti foto yang bertampang menyedihkan-apalagi

dengan ukuran 3X4 yang pas hanya untuk wajah dan bahu- dan bandingkan foto

anda sewaktu masih duduk di taman kanak-kanak, tentu foto yang bertampangmenggembirakan. Makin tinggi tingkat pendidikan yang anda enyam,

nampaknya kita makin stress dan pusing dengan beban masa depan. Sekolah

memang tidak memberikan pelajaran tentang bagaimana hidup menjadi bahagia,

tapi sekolah mendidik kita, untuk percaya pada selembar kertas bernama ijazah!!

Kalau begitu apa enaknya sekolah? Sekolah membuat kita kenal makin banyak

orang dan melalui sekolah, kita belajar untuk hidup di bawah tekanan. Tekanan

agar mengerjakan tugas yang tidak disukai; tekanan supaya tepat waktu

membayar SPP; tekanan untuk selalu menghasilkan nilai yang bagus dan

tekanan untuk bersabar atas buruknya pengajaran. Semakin lama anda

bersekolah, semakin toleran anda dengan segala bentuk tekanan. Karena itu,

soalnya lagi-lagi bukan penting tidaknya pelajaran agama, tapi soal yang

mendasar, bagaimana sekolah mampu membuat siswanya merasa senang,

bahagia dan gembira selalu. Ada baiknya RUU Pendidikan ini menampung suara

murid-murid yang kelak akan menjadi sasaran dari sejumlah pasal. Berhentilah

mereka yang menyebut diri pakar pendidikan karena saat ini waktunya anda

untuk bertanya, apa yang diinginkan oleh siswa.sudah datang waktunya

dimana siswa berhak menentukan materi, methodologi dan sekaligus siapa yang

pantas menjadi pengajarnya. Inilah waktunya sekolah memberikan tempat yang

merdeka untuk siswanya. Sebab kalau ini tidak dikerjakan, UU Pendidikan

apapun namanya, hanya menjadi spiral kekerasan yang korbanya lagi-lagi


14/68

peserta didik. Ucapan Ralph Waldo Emerson rasanya penting untuk saya

kutipkan:Aku percaya bahwa pengalaman telah mengajar kita bahwa rahasia

Pendidikan terletak pada penghormatan terhadap sang murid. Bukan engkau

yang musti memilih apa yang harus ia ketahui, apa yang musti ia kerjakan.

Semua itu telah dipilihkan dan ditakdirkan sebelumnya, dan ia hanya

memegang anak kunci menuju rahasianya sendiri. Bila engkau terus-menerus

campur tangan dan memaksakan dan terlalu mengatur, mungkin ia akan

menyimpang dari tujuannya dan lari dari dirinya sendiri. Hormati si

anak..Jangan terlalu bersikap bagai orangtuanya. Jangan langkahi batas-

batas kesendiriannya

BHMNMau kemana dan untuk siapa?10

Oleh Eko Prasetyo11

Sepertinnya baru kemaren beberapa mahasiswa menjadi gelombang

massa yang mencetuskan perubahan. Ribuan mahasiswa, tanpa rasa takut dan

gentar memekikkan kata perubahan. Diantara mereka ada yang diculik, dianiya

bahkan menjadi sasaran peluru. Kematian beberapa diantara mereka menjadi

martir dari perubahan yang kini kita alami bersama. Mahasiswa menghidupkan

kembali tradisi yang kini menjauh dari dunia politik, menjaga kesucian

kekuasaan bahkan kalau perlu dengan menerjang nyawa. Benar tak banyak

mereka yang berbuat begitu, tapi mahasiswa menjadi kelas sosial yang

menentang adanya konservatisme politik yang menghalalkan praktek korupsi.

Mereka bermukim di kampus yang memang bukan sebuah tempat yang

riang. Kampus yang masih mengandalkan methode pembelajaran yang pasif

bahkan mengutuk lahirnya kesadaran kritis. Kita masih ingat bagaimana seorang

mantan Rektor sangat menyayangkan mahasiswa yang berhimpun di SMID. Kita

juga masih ingat bagaimana kumpulan ilmuwan yang baru pulang dari sekolah

10Disampaikan dalam diskusi BEM UGM

11 Penulis buku Tidak Ada Sekolah Murah (Resist 2005) dan beberapa seri orang miskin


15/68

ekonomi menjadi perancang bagi lahirnya gagasan pembangunan yang

kemudian berujung pada penindasan terhadap rakyat. Kampus memang bukan

bagian dari kekuasaan tapi sekurang-kurangya tempat dimana sumber daya

kekuasaan mendapatkan pasokan. Soeharto memang punya banyak cara

bagaimana melumpuhkan kampus dan dinamika yang ada di dalamnya.

Andai kita masih ingat dulu kampus berkembang sebagai bagian dari

gerakan rakyat. Kehadiran STH (Sekolah Tinggi Hukum yang kelak jadi UII) dan

Sekolah Tinggi Kedokteran yang masing-masing didirikan tahun 1924 dan 1927

menjadi bagian penting dari tumbuhnya ilmuwan yang mengabdi pada negeri

yang masih dijajah. Kampus ini didirikan oleh beberapa aktivis diantaranya Moh

Hatta, Moh Natsir serta Kasman Singodimedjo dll. Kampus saat itu memang

menjadi arena untuk mengembangkan kultur gerakan sekaligus bagaimanamenilai situasi politik di luar. Disana ada asrama, yang menurut

Anderson, ...merupakan tempat pelarian dari keluarga, menyediakan tempat

tidur bagi mahasiswa yang terdampar di ibukota yang sedang berkunjung ke sana

dari daerah, merupakan forum bagi diskusi-diskusi yang intens dan agak

tertutup, dan menjadi sebuah pusat solidaritas

Muncul dari asrama sosok-sosok yang kelak mewarnai dunia pergerakan,

seperti Soebadio Sasrosatomo, semula mahasiswa kedokteran akan tetapi pindah

ke sekolah hukum. Ia nantinya akan menjadi ideolog terkemuka dari gerakan

PSI. Hal yang sama terjadi pada Soedjatmoko yang kemudian dikeluarkan oleh

Kempetai setelah menghabiskan dua tahun kuliahnya di sekolah Kedokteran.

Beberapa diantara mereka menjadi orbit dari sosok yang dikenal dengan nama

Sjahrir. Saat itu kampus menjadi tempat dimana para aktivis bisa mengeratkan

hubungan ideologis dan berjuang melawan kolonialisme, baik Jepang maupun

Belanda. Pergerakan bersumber dari kehidupan kampus dan memancar ke

semua pergerakan rakyat. Saat demokrasi muncul di awal tahun 50-an maka

partai politik dengan bergegas juga ikut mendirikan kampus, diantaranya Res

Publica yang kemudian beralih nama menjadi Tri Sakti. Kampus tetap tak lekang

dari mandat sebagai kekuatan pembebas dan ini melahirkan berbagai aktivis

yang kini banyak mewarnai kancah intelektual.


16/68

Tonggak kekuatan Soeharto ditandai dengan penutupan beberapa kampus

yang kena cap kiri. Ilmuwan kampus menjadi bagian inti dari kekuasaan, yang

kemudian populer dengan sebutan mafia bekerley. Mahasiswa yang dulu

melawan Soekarno kini berangsur-angsur mulai melawan kuasa Soeharto yang

mulai licik dan mengembangkan kontrol pada kampus, terutama pasca peristiwa

Malari. Kampus selain mendapat pengawasan juga mulai dikembangkan sebagai

bagian dari dinasti kekuasaan. Malahan didirikan kampus yang khusus menjadi

penyetor tenaga administrasi kekuasaan. Berulang-ulang kampus kemudian

menggeser perannya dari komunitas yang menjalankan kontrol menjadi inti dari

sumber kekuasaan. Tapi energi kritis kampus tetap bertahan karena kebanyakan

kelas sosial yang menjadi penghuninnya adalah bagian dari rakyat.

Rakyat masih cukup ringan dengan biaya masuk kampus. PerguruanTinggi Negeri jadi harapan untuk naik ke kelas sosial yang lebih baik. Makanya

masih banyak saat itu kampus yang mahasiswanya naik sepeda atau dosen yang

naik motor butut. Kesederhanaan kampus negeri dapat dilihat dari bangunannya

yang simpel dan sederhana. Gerakan kampus kemudian menjalar dengan

anggota yang meluas hingga rakyat miskin. Tak tanggung-tanggung program

KKN diluncurkan untuk mendorong tanggung jawab kampus pada masyarakat

pedesaan12. Tapi ini masa bulan madu yang memunculkan banyak kritik. Salah

satu yang terbesar adalah managemen kampus yang amburadul. Managemen

keuangan yang ditanggung oleh pemerintah pusat lama-kelamaan tidak kuat

untuk menambal kekurangan. Kampus tidak mungkin terus menerus harus

mengekor pada politik penguasa pusat.

Lahir kemudian keinginan untuk mengembangkan otonomi. Ini

didasarkan pada apa yang menjadi gejala universal yakni demokratisasi dan

liberalisasi politik. Gagasan ini bersanding dengan kepercayaan tentang negara

yang brengsek. Negara tempat dimana korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi

sumber masalah. Kampus kemudian didorong untuk berubah status, dari yang

12Gagasan yang dikemukakan oleh Prof Koesnadi Hardjosemantri yang dikenal sebagai rektor yang begitu

dekat dengan mahasiswa. Beliau adalah satu-satunya Rektor yang pada masa kekuasaan Soeharto denganrela turun ke jalan menemani mahasiswa ketika melakukan unjuk rasa pada kekuasaan. Tindakan itudilakukan awal 90-an ketika dinasti kekuasaan Soeharto begitu kukuh. Hal yang kini dengan memikatdilakukan oleh Prof Eko Budihardjo, Rektor Undip yang menyediakan waktu untuk mahasiswa bahkanketika melakukan acara seperti bedah buku. Rektor Undip adalah sedikit Rektor yang masihmempertimbangkan masak-masak ketika terjadi penerapan BHMN


17/68

semula managemen mengikuti kemauan pusat mulai mengembangkan otonomi

managemen sendiri. Pukulan awal adalah dengan menaikkan ongkos masuk

PTN. Sebab tak bisa menyandarkan biaya pada negara saja karena negara sudah

mengalami kebangkrutan. PTN mulai menghitung-hitung berapa sesungguhnya

biaya per kepala mahasiswa dan siapa yang akan menanggung pembiayaan itu.

Dengan ongkos yang mahal tentu kuliah selain sulit diakses oleh orang miskin

juga mulai mengembangkan managemen yang mirip seperti perseroan.

Kepemilikan kolektif yang diwakili oleh kelas borjuis akan mengulang kembali

elitisme pendidikan yang selama ini jadi kritik terbesar semua pengamat

pendidikan13.

Jika soalnya adalah biaya tentu ada beberapa pemecahan yang masuk

akal. Yang pertama adalah mengembangkan sistem kelembagaan kampus yangmampu mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak. Lembaga riset

maupun konsultasi bisa dikembangkan sebagai bagian dari asset kampus untuk

mendatangkan pendapatan. Ini sebenarnya sudah banyak ditempuh oleh

berbagai pusat studi tinggal bagaimana mengembangkan pendanaan sebagai

bagian dari investasi14. Ada pusat studi yang gemuk dalam pendapatan dan

bagaimana pendapatan ini disalurkan untuk menambal berbagai kekurangan.

Asset-asset kampus yang bisa mengambil fungsi itu dioptimalkan tanpa

membebankan pada mahasiswa. Bukan seperti yang sekarang berjalan,

bangunan-bangunan kampus disewakan untuk perhelatan yang kadangkala

menghina akal sehat. Sebuah kampus di Yogyakarta ruangannya pernah

digunakan untuk pameran kucing beserta kandangnya. Lama kelamaan pameran

suara perkutut bisa mengambil tempat di pelataran kampus.

Langkah keuangan kedua adalah mendorong pemerintahan setempat

untuk mengalokasikan budget pada kampus negeri. Kampus negeri selama ini

memberikan peran yang sangat penting, khususnya dalam mengembangkan

13Ada istilah wali amanah yang kerapkali berisikan orang-orang yang berasal dari kelas sosial atas dan ini

yang menjadi legitimasi ketika kampus menelurkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak padamahasiswa melainkan memenuhi selera untuk mendapatkan laba14Sebagai contoh adalah kantor penulis di Pusat Studi HAM UII yang mampu mengembangkan kerja sama

bukan hanya dengan lembaga donor melainkan beberapa perusahaan Multinational yang bisa memberikanalokasi besar untuk beberapa kegiatan riset bahkan dapat menjadi sumber pendapatan alternatif dalampemerkuatan dan pengembangan kampus. Andai semua Pusat Studi mampu bergerak dalam bidang-bidangini tentu soal pembiayaan bukan masalah besar.


18/68

identitas wilayah dan bahkan mampu memberi makan pada penduduk sekitar.

Kost maupun warung yang selama ini jadi bagian dari wirausaha rakyat menjadi

tertolong dengan keberadaan kampus negeri yang punya banyak fakultas. Tak

bisa pemerintah lokal lepas tanggung jawab dari keluhan akan mahalnya biaya

pendidikan apalagi dengan menutup mata pada apa yang berjalan selama ini.

Pemerintah lokal dituntut untuk berperan dalam mengembangkan pembiayaan

alternatif. Mungkin itu diawali dari pengenaan pajak pada berbagai perusahaan

lokal yang membantu kampus dengan imbalan berbagai keringanan. Jangan

seperti sekarang ini dimana banyak pemerintah daerah setempat tambah

mengembangkan stadion olah raga bertaraf international atau memburu

pembangunan mall. Jarang sekali ada kepala daerah yang mencantumkan

program pengembangan Kampus negeri sebagai bagian dari agenda politiknya.Langkah ketiga adalah melakukan efisiensi yang ketat dan transpransi

managemen. Kampus waktunya mengembangkan sumber daya lokal dalam hal

peningkatan fasilitas, misalnya kerja sama dengan penerbit dalam melengkapi

perpustakaan atau belajar pada sektor ekonomi rakyat dalam pengembangan

studi ekonomi. Kampus didorong memanfaatkan potensi lokal yang selama ini

bisa dijadikan sandaran bagi pendalaman pengetahuan sekaligus laboratrium

sosial mahasiswannya. Fakultas kedokteran tidak hanya punya rumah sakit tapi

juga bagaimana meihat pengobatan alternatif yang kini telah diakui. Sama halnya

dengan fakultas Fisipol yang mulai berpraktek pada bagaimana kinerja partai

politik lokal. Sama halnya dengan fakultas arsitektur yang perlu menghabiskan

banyak waktu untuk meyentuh rumah kaum miskin yang ada di pinggiran

sungai. Radikalisasi methodologi perlu ditempuh sehingga kampus bukan

menjadi tempat yang asing. Jangan sampai seperti di DIY sebuah kampus negeri

ada yang memperluas lahan dengan menggusur penduduk atau menaikkan gaji

Rektor yang ujung-ujungnya terjadi pemogokan massal.

Langkah keempat peran Perbankan diintensifkan selain sebagai

penampung dana mahasiswa. Selama ini Perbankan belum banyak aktif

membantu kampus selain membangun gedung. Perbankan harus memberikan

alokasi kredit produktif yang kelak akan bermanfaat misalnya dalam

pengembangan laboratrium, riset, perluasan areal kampus atau memperbanyak


19/68

fasilitas yang diperlukan. Kredit produktif untuk kegiatan pengetahuan harus

digalakkan agar tidak lagi ada alasan kalau biaya sedikit-sedikit kurang. Kita bisa

mensurvai berapa sebenarnya pendapatan Perbankan dari penyimpanan uang

mahasiswa selama ini, yang jumlahnya kian hari kian meningkat. Jangan sampai

Bank hanya digunakan untuk memberikan kredit konsumtif pada dosen, seperti

kredit mobil, kampanye kartu kredit, kredit HP hingga kredit alat-alat tekhnologi

dapur. Ini juga perlu dukungan pemerintah, dimana sektor Perbankan yang

memberikan alokasi kredit bagi penguatan budaya pengetahuan akan

mendapatkan peringkat yang baik. Jangan sampai Bank hanya diisi oleh para

perampok.

Langkah kelima mulai membuka studi yang berorientasi pada golongan

miskin. Semakin banyak golongan miskin yang tidak tertampung dalam institusiperguruan tinggi. Waktunnya untuk membuka kelas khusus untuk mereka. Ada

banyak program studi yang dibuka untuk kalangan profesional dan kenapa tidak

dibuka untuk kelompok miskin. Jangan sampai belas kasihan kaum miskin

terbentur pada administrasi. Keberanian untuk membuka studi khusus bagi

kelompok miskin menjadi bagian penting dari komitmen perguruan tinggi dalam

mengabdikan ilmu dan keberpihakan. Karenanya menjadi penting bahwa BHMN

bukan butuh sekedar uang atau managemen melainkan mengembalikan kembali

mandat sesungguhnya dari kampus. Jadi persoalannya bukan BHMN perlu apa

tidak, melainkan siapa yang diuntungkan dengan perubahan status ini dan siapa

yang sebenarnya dirugikan? Sebuah kebijakan akan selalu memiliki dua sisi yang

kontradiktif. Pilihan apapun ini akan menunjukkan pada siapa sesungguhnya

Kampus ini berhamba.

Korupsi & Pendidikan

Oleh: Eko Prasetyo

Malam itu saya beruntung bertemu dengan beberapa guru yang mengajar

pada berbagai sekolah. Seseorang diantara mereka bertutur, bagaimana aliran

dana yang berasal dari dana subsidi jumlahnya ternyata tidak seperti yang


20/68

diumumkan. Tapi si guru itu dengan enggan mengatakan kalau keadaan ini

sudah biasa. Dana yang turun jumlahnya akan selalu berkurang dan itu menjadi

pemandangan yang umum. Di tempat lain saya juga mendapat laporan

bagaimana sulitnya mengurus kenaikan pangkat, terutama dari IV a ke IV b.

Uang kadang menjadi pelumas bagi percepatan proses kenaikan pangkat dan

mutasi. Sungguh pemandangan yang menjijikkan jika kemudian guru yang

bergaji rendah harus pula mendapat penindasan15. Sangat memalukan memang,

kalau pendidikan berlumuran korupsi dan diantara sasaran empuknya adalah

kawanan guru.

Di luar guru sasaran korupsi yang lain adalah proyek pengadaan buku.

Sebagai bagian pokok dalam sistem pengajaran maka buku seperti jantung dalam

lembaga pendidikan. Yang menyakitkan kemudian buku pulalah yang jadisasaran korupsi. Dari proses pengadaan hingga judul seringkali buku tidak sesuai

dengan kebutuhan siswa. Masak sebuah kampus Sekolah Tinggi Agama ada buku

tentang cara merawat mesin dan menanam anggrek. Yang sungguh mengenaskan

ada buku di kampus IAIN tentang rajah tangan yang jumlahnya satu judul ada 7

buku. Ini belum lagi bagaimana otonomi daerah telah dimanfaatkan dengan

cerdik oleh para kepala daerah untuk berbagi untung dengan para penerbit.

Bukan lagi jadi sebuah rahasia kalau korupsi yang paling megah, adalah proyek

pengadaan buku. Jerit anak didik yang dibodohkan oleh banyaknya buku yang

tidak berkualitas tidak membuat para pengambil kebijakan kemudian insyaf dan

sadar16.

Kebijakan pengadaan buku di Indonesia mirip dengan bagaimana

perubahan dalam kurikulum. Fase dari buku paket hingga proyek pengadaan

buku yang menjadi sasaran bantuan Bank Dunia berakhir dengan kebocoran17.15 Beberapa pertemuan guru yang saya hadiri menyebut bagaimana birokrasi di lingkungan pendidikan

kurang memberi apresiasi positif atas kreativitas yang mereka kerjakan. Seorang guru seni rupa harus

berhadapan dengan kepala sekolah dan itu yang menyebabkan ia diberhentikan. Hal yang sama terjadi padaguru yang meski mendapat predikat teladan tapi tetap saja merasa kesulitan mengurus kenaikan pangkat.16 Ini misalnya surat rekomendasi seorang Dirjen atau Kanwil Departemen P dan K atau kepala Kandep

tertentu pada seorang penerbit biasanya menjadi cara mujarab untuk membuat buku itu laku.dan dibeli olehsekolah. Untuk mendapatkan rekomendasi itu maka sejumlah biaya disalurkan dan itu tak membuat bukupelajaran memiliki kualitas yang sempurna. Lih Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-Rusakan, LkiS, 200517 Sejarah kebijakan perbukuan dimulai dari fase buku Paket (berakhir sampai tahun 1995) yang dibagi

secara gratis dan dikelola oleh pusat. Fase kedua (1995 s/d 1998) adalah proyek Bank Dunia tahap I, II danIII dimana kebijakan ini sifatnya desentralisasi dan masih menyisakan in-efisiensi. Tahapan III (1995 s/d2005) adalah Transparansi dan Profesionalisasi yang melibatkan swasta secara lebih aktif dankelemahanyya tetap terletak pada KKN antara harga penerbit dengan pihak sekolah. Serta yang terakhir,


21/68

Sebuah laporan yang dipublikasikan oleh Bank Dunia menunjuk sejumlah

penerbit yang dikategorikan bertindak korup. Bahkan kebijakan pengadaan buku

memunculkan konflik antara pejabat Diknas dengan Bank Dunia. Kini dengan

sistem block grantdimana sekolah diberi kebebasan untuk membeli buku sendiri

maka persoalan memang terletak pada bagaimana mekanisme monitoring.

Sistem block grant ini juga diterapkan pada berbagai program, yang memang

sangat mengandalkan permintaan dari sekolah. Ada sejumlah program seperti

Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Bantuan Imbal Swadaya (BIS)

untuk perawatan fisik, Ruang Kelas Baru (RKB) Broad Based Education (BBE)

untuk pembelajaran aneka ketrampilan danPrevention Unit(PU)

Yang memang jadi persoalan alokasi bantuan ini sangat minim

pemantauan. Keberadaan Komite Sekolah tidak cukup optimal karena fungsimaupun mandatnya belum jelas hingga kini. Bahkan tak jarang Komite Sekolah

dibekukan oleh Kepala Sekolah atau personelnya yang diganti. Hal yang sama

terjadi pada apa yang kemudian dinamakan Dewan Pendidikan yang tidak

banyak diketahui personel maupun tugasnya oleh publik. Wewenang, mandat

dan fungsi yang belum jelas ini membuat persolan pendidikan kemudian kian

menumpuk. Diantara yang menyolok adalah in-efisiensi yang menjadi laporan

rutin BPK atas investigasi yang dilakukan terhadap Departemen Pendidikan.

Korupsi kemudian menjadi tabiat umum karena pengawasan yang rendah dan

pemberlakuan sanksi yang minim. Sangat jarang kita dengar bagaimana

kelanjutan penanganan hukum yang lebih tegas pada sejumlah orang yang

terbukti melakukan korupsi. Lazim dan ini sering dilakukan adalah sanksi

administratif yang ini-pun masyarakat tak banyak mengetahui.

Karena itu korupsi dalam lembaga pendidikan sulit ditangani karena

beberapa sebab. Pertama adalah struktur managemen sekolah yang memang

kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Meski sudah ada komite

sekolah tapi ini kemudian mirip dengan lembaga BP3 yang mengenakan baju

baru. Peranya masih belum optimal dan dipandang hanya sebagai tempat untuk

konsultasi belaka. Ada baiknya memang komite sekolah juga melakukan

pemantauan dan proses evaluasi dalam pembelajaran di sekolah dan tidak

periodisasi masa pakai lima tahun (2005) Lih Saiful Anam, Indra Jati Sidi, Teraju, 2005


22/68

bertugas kalau dipanggil sekolah saja. Struktur managemen yang melibatkan

partisipasi ini tidak hanya dalam pencarian dana melainkan juga bagaimana

pengelolaan managemen sekolah yang lebih transparan dan akuntabel. Struktur

managemen ini juga berkait-erat dengan kebijakan otonomi yang dijalankan

secara agresif. Peran kepala daerah yang luas ini sering dijadikan perisai bagi

kepala dinas untuk menjalankan kebijakan yang seenaknya.

Korupsi ini juga menjadi subur karena budaya masyarakat yang terlanjur

melihat institusi pendidikan sebagai lembaga yang memiliki kemampuan super.

Itu terlihat dari bagaimana kepasrahan maupun kerelaan masyarakat untuk

menyumbang berapapun besarnya pada lembaga pendidikan. Macam-macam

sumbangan yang ditarik tidak menimbulkan kecurigaan, kesangsian atau

pertanyaan. Pokoknya sekolah itu menarik biaya pasti untuk kebutuhan dankeperluan siswa. Kita jarang mendengar ada protes atau aksi menentang

pungutan yang dilakukan oleh orang tua peserta didik atas biaya pendidikan.

Apalagi kalau sekolah itu memakai merk unggulan maka semua kebijakanya

menjadi absah dan halal untuk dipatuhi. Dalam salah satu risetnya ICW

menemukan ada 46 pungutan dari uang osis hingga biaya olah raga yang

dibebankan kepada siswa18. Kultur masyarakat yang menyakini kalau pendidikan

yang baik itu pasti mahal menjadi dasar bagi tumpulnya kecurigaan atas

melonjaknya biaya pendidikan.

Korupsi di lembaga pendidikan terjadi karena tidak adanya proses

pembaharuan dalam pengelolaan keuangan. Ada banyak segi perubahan

kurikulum tapi sedikit yang bersentuhan dengan pengelolaan dana. Sampai hari

tak ada patokan yang jelas berapa sesungguhnya biaya pendidikan minimal

untuk seorang anak SD misalnya. Walaupun sejak adanya otonomi ada

pemberian wewenang penuh pada sekolah tapi itu tidak mendorong proses

efisiensi. Sebut saja dalam pembangunan gedung yang sering sekali bocor dan itu

yang menyebabkan kehancuran bangunan yang jauh lebih cepat. Hal yang sama

pada pengadaan buku-buku pelajaran yang memang buruk, baik dari segi isi

maupun estetika. Pembaharuan pengelolaan keuangan hanya berputar-putar

18Lih Ade Irawan dkk,Mendagangkan Sekolah, ICW 2004


23/68

pada bagaimana mekanisme pemberian kewenangan dan bagaimana proyek

berjalan dengan tender yang bersih.

Dengan persoalan sebesar ini maka pemecahan atas persoalan pendidikan

berangkat dari sejumlah simpul. Adalah penting untuk mendorong kesadaran

masyarakat agar peduli dan mau terlibat aktif dalam memantau anggaran.

Sejumlah data penyelewengan keuangan bisa didapat dari lingkungan peserta

didik terutama orang tua. Orang tua maupun kalangan masyarakat dilatih untuk

melihat bahwa soal pendidikan tidak hanya berkaitan dengan problem

kurikulum akan tetapi juga bagaimana sekolah bisa lebih efisien dan efektif

pengelolaanya. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan ini akan

mempengaruhi kinerja dan kualitas pendidikan. Pandangan inilah yang

sepertinya penting untuk ditanamkan dalam lingkungan pendidikan dan ini yangmemerlukan dukungan dalam lingkungan pendidikan. Guru sebagai salah satu

elemen penting pendidikan perlu untuk dijaring opini, pandangan maupun

tanggapan atas pengelolaan biaya pendidikan. Pengalaman saya memberi banyak

petunjuk bagaimana guru sesungguhnya mempunyai banyak fakta, data maupun

bahan akurat bagi penelusuran in-efisiensi pengelolaan pendidikan.

Karenanya korupsi dalam lingkungan pendidikan tak bisa dipecahkan

hanya dengan pendekatan yang lazim. Ada kebutuhan untuk melakukan

pengorganisiran dan pembentukan jaringan dengan berbagai kalangan. Jaringan

ini untuk memperkuat bagaimana data itu dipublikasikan dan mendapat

penanganan hukum yang memadai. Keluhan-keluhan kolektif yang selama ini

muncul memang perlu untuk ditampung serta diklasifikasikan pola-polanya.

Korupsi dalam dunia pendidikan, sama halnya dengan korupsi di lingkungan

lain, beranjak dari rumus yang sederhana: Korupsi = Monopoli + Kewenangan

Bertindak pertanggung-jawaban.

ORANG MISKIN & PENDIDIKAN19

Oleh: Eko Prasetyo20

19Disampaikan untuk diskusi di TIM Jakarta 16 Desember 2006

20 Penulis buku Orang Miskin Dilarang Sekolah (Resist Book 2004), Pengumuman Tidak Ada Sekolah

Murah (Resist Book 2005) dan Guru: Mendidik itu Melawan (Resist Book 2006)


24/68

.......negara menjamin setiap warga memiliki hak yang sama untuk

mendapatkan pendidikan yang bermutu

(Pasal 5 UU Sistem Pendidikan Nasional)

...Setiap tahun kenaikan (biaya sekolah) bisa dua kali inflasi

(Mike R Sutikno, perencana keuangan)

Saya selalu tertegun kalau mendengar seorang pejabat bilang: sekolah gratis itu

tidak mungkin! Ucapanya yang kadang disampaikan berapi-api itu sungguh naif.

Ia seperti kebanyakan pejabat: menyakitkan jika beri tanggapan dan selalu

miskin imajinasi. Seolah ia menyukai sebuah dalil yang berangkat dari titikkepastian. Melihat pendidikan bukan atas landasan kewajiban negara tapi

berangkat dari bagaimana masyarakat ikut memikul beban. Andai pandanganya

itu bisa diidentifikasi sebagai perwakilan dari penguasa maka wajar jika

pendidikan tak pernah bisa diurus dengan baik. Itu sebabnya dalam soal

pemberantasan buta aksara kita kemudian berada jauh tertinggal dengan banyak

negara.

Korban utama dari pengelolaan yang buruk ini tentu warga miskin. Kian sulit

mereka untuk mendapatkan sekolah yang berkualitas karena sistem yang ada

selalu saja berpatokan pada biaya tinggi. Dalam dunia pendidikan biaya ini

berawal dari:

1. Sejak pendaftaran peserta sudah dikenai biaya yang beragam judulnya21.

Dalam pengamatan penulis biaya ini mulai dari baju seragam hingga uang

gedung. Disini tak ada kriteria yang bisa memastikan berapa banyak

harga yang layak untuk menikmati pendidikan semacam ini. Dalam soal

pendidikan mengacunya kadang bukan kebutuhan tapi mithos mutu dan

tidaknya sekolah.

21Ada banyak judul untuk pengenaan biaya, diantaranya: uang pangkal, uang gedung, uang seragam, uang

infak, uang wakaf, booking fee dll. Ini merupakan petunjuk bagaimana kedahsyatan komersialisasi. Lih EkoPrasetyo dan Terra Bajragosha,Pengumuman tidak Ada Sekolah Murah (Resist Book 2005)


25/68

2. Model pembelajaran yang kini berkaca pada kompetisi22. Dengan

paradigma kompetisi maka di semua level pendidikan beban muatan

pelajaran terus-menerus ditambah dengan durasi waktu bersekolah yang

amat panjang. Konsekuensi dari sistem ini adalah penambahan biaya yang

tak selalu mempertimbangkan kemampuan orang tua peserta didik.

Terlebih menjamurnya berbagai kursus yang bekerja-sama dengan pihak

sekolah telah membuat siswa terjerat dalam mekanisme pasar pendidikan.

3. Sistem evaluasi yang tetap saja memakan ongkos dan di beberapa lembaga

pendidikan, ulangan umum digunakan untuk memeras siswa. Bagi

mereka yang tidak mampu membayar dilarang keras untuk ikut ulangan

umum. Keadaan ini telah membuat pendidikan menjadi sarang penyamun

yang melihat siswa sebagai calon korban potensial. Dengan berpaling padamekanisme sistem evaluasi yang berlaku sekarang maka yang tenggelam

dalam sistem penilaian adalah proses pendidikan yang disertai dengan

lenyapnya kolektivitas.

4. Biaya wisuda yang kini jadi tradisi di beberapa lembaga pendidikan untuk

mengukuhkan kembali tradisi seremonial23. Bukan hanya wisuda tapi

berbagai karya wisata untuk mengakhiri masa pembelajaran menjadi

trend yang telah menjerat siswa dalam pembiayaan yang tidak perlu.

Padahal di akhir pendidikan kebutuhan kian berlipat baik untuk

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk

mencari pekerjaan.

Itu sebabnya kini banyak berkeliaran bisnis dari asuransi, tabungan pemdidikan

hingga utangan sekolah dikeluarkan oleh lembaga keuangan. Ide inovatif yang

sudah barang tentu susah diakses oleh orang miskin24. Tapi, jika sekolah

22Kini tumbuh dan menjamur sekolah khusus anak-anak cerdas yang berduityang biasanya dibedakan

dalam empat bentuk yakni: Kelas International, Kelas Super, Kelas Akselerasi dan Kelas Inklusi. Prinsipdasarnya adalah siswa yang berkemampuan tinggi jangan dicampur dengan siswa yang berkemampuansedang apalagi bodoh dan orientasinya memang pada berbagai kompetisi International.Lih Gatra 23Agustus 200623Banyak kalangan menilai tradisi seremonil itulah yang membuat budaya konsumtif jadi gejala umum

dalam pergaulan masyarakat. Ini terlibat dari berbagai survai bagaimana alokasi pendapatan mahasiswaterbesar di Indonesia kebanyakan untuk uang kebutuhan komunikasi24 Hutang Pendidikan yang dikeluarkan oleh Bank salah satu contohnya berbunga jauh lebih tinggi

ketimbang kredit konsumtif atau kepemilikan rumah yang berkisar 16% per tahun, sedang utang pendidikan


26/68

kemudian jadi institusi yang begitu susah untuk dijangkau biayanya maka orang

miskin yang jumlahnya mayoritas akan berhadapan dengan kubangan masalah

yang jauh lebih rumit. Akses pendidikan yang sangat terbatas dengan tekanan

biaya yang begitu mahal akan membawa konsekuensi pada:

1. Tiadanya akses untuk mobilitas kelas sosial yang lebih tinggi. Pendidikan

merupakan modal bagi setiap orang yang ingin berubah nasib. Jika orang

itu ingin maju, berkembang dan tumbuh maka jalan yang normal adalah

sekolah. Konsekuensinya kalau sekolah mahal maka yang bisa

menanggung biaya-lah yang dapat duduk disana. Orang miskin yang

nasibnya sudah susah akan makin susah jika nekat menempuh

pendidikan.2. Lingkungan pergaulan yang makin eksklusif ketika sekolah kemudian

berlomba-lomba untuk melakukan klasifikasi terhadap golongan siswa.

Yang kaya bercampur dengan yang kaya dan si miskin dibiarkan saja

bergabung dengan sesamanya. Pendidikan yang bertujuan untuk

mendorong tumbuhnya solidaritas dan melatih kebersamaan menjadi

tempat yang paling tumpul untuk melihat realitas. Eksklusifisme yang

kini jadi model di beberapa sekolah telah mendorong siswa-siswa tidak

mampu menjadi penonton dari panggung sekolah yang megah, mewah

dan membuat kecemburuan sosial menjadi menyala terang.

3. Kualitas materi pembelajaran yang dingin, beku dan sunyi dari

kenyataan-kenyataan faktual. Usaha siswa untuk terus dipompa

menguasai bahan pembelajaran yang kompetitif telah menenggelamkan

kecerdasan sosial. Jika si miskin kemudian berada dalam lingkungan

pendidikan yang seperti ini maka secara perlahan dicabut akar sosialnya

untuk tunduk dan berhamba pada sistem yang sesungguhnya sangat

pragmatis dan kejam. LKS adalah bentuk bagaimana penjajahan dan

pemasungan kebebasan berpikir siswa untuk melayani kebutuhan dan

dorongan kompetisi.

bunganya bisa mencapai 28% per tahun. Lih Kontan 1 Mei 2006


27/68

Ini adalah konsekuensi yang akan muncul ketika pendidikan tetap berpatokan

pada biaya mahal. Kondisi yang kini tampak dari bagaimana partisipasi

bersekolah yang terus menurun dan populasi kemiskinan yang tidak

berkurang. Padahal dengan mematok biaya mahal dan sulit untuk dijangkau,

pendidikan telah menegaskan fungsi sebagai lembaga komersial yang melihat

peserta didik sebagai konsumen. Mekanisme ini telah menegaskan kembali

pendidikan yang berorientasi pada:

1. Sistem yang kapitalistik dengan memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan

dasar untuk dijadikan komoditi. Pendidikan yang kian mahal ini telah

membuat sekolah jadi tempat terburuk untuk pertumbuhan kepekaan dan

solidaritas sosial. Bagaimana akan menempa jiwa sosial andai sekolah sajamahal; sehingga pikiran yang muncul pertama kali adalah bagaimana

siswa berfikir untuk balik modal Lebih-lebih orientasi penanganan

materi pendidikan yang pragmatis telah membuat pendidikan jadi tempat

terbaik untuk memperkenalkan ajaibnya fungsi uang dan jual beli.

2. Minimnya peran negara dalam artian, upaya pencerdasan bukan lagi

semata-mata tugas pokok negara. Pencerdasan menjadi upaya yang bisa

dilakukan-menurut UU Sisdiknas, masyarakat-tapi menurut kenyataan

praktis adalah pihak swasta yang melihat potensi keuntungan. Negara

hanya menjadi pendukung bahkan promotor kualitas dengan terus

membuat standar nilai ujian yang berubah-ubah. Tugas negara dalam

pendidikan tinggal tiga fungsi: menaik-turunkan standar ujian, merubah-

ubah kurikulum dan membuat janji pada para pelaku pendidikan. Peran

minim pemerintah ini lagi-lagi telah mengabaikan kewajiban utamanya

3. Orientasi pragmatisme dalam semua penyelenggaraan pendidikan;

dimana pendidikan kini tidak membutuhkan kebutuhan-kebutuhan ideal

siswa untuk berkembang sesuai dengan usianya melainkan mempercepat

dan memberikan bekal praktis pada para peserta didik untuk menyambut

dunia pasar kerja yang liberal. Itu sebabnya fasilitas-fasilitas percepatan

itu lebih banyak dibuat ketimbang membuat lingkungan yang

mematangkan emosi dan kedewasaan peserta didik. Konsekuensi


28/68

langsung dari pendekatan yang pragmatis ini adalah menjamurnya budaya

kekerasan akibat dari kurikulum yang berorientasi individualitistik.

Kini pendidikan bukan hanya jadi masalah melainkan ikut memberi

sumbangan bagi meningginya angka kemiskinan. Jalan keluar dari persoalan

yang membelit ini memang tidak ada jalan lain kecuali:

1. Memaksa negara untuk mengambil kebijakan yang pro pada pendidikan

gratis25. Ini bukan hanya sesuatu yang mungkin tapi juga menjadi

kewajiban yang sudah diperintahkan oleh UUD 45 maupun UU

Pendidikan Nasional. Apalagi dengan potensi kekayaan negara yang

berlimpah disertai gaji pejabatnya yang tinggi-tinggi sekali makapendidikan gratis bukan sesuatu yang mustahil. Syaratnya hanya satu:

kalau penguasanya mau dan punya nyali

2. Mendorong insentif pada berbagai yayasan swasta atau organisasi sosial

yang membuat pendidikan murah dengan kualitas terjamin. Insentif ini

dapat berupa pengurangan pajak serta bagaimana pemberian fasilitas

pendidikan yang berkualitas. Ini untuk mendorong hadirnya lembaga

pendidikan swasta yang bisa berkarya sosial maksimal dengan tidak

menaruh orientasi komersial yang berlebihan. Dengan jangkauan harapan

seperti ini maka pendidikan bisa menjadi tanggung jawab di luar negara

dengan tolak ukur tanggung jawab sosial

3. Ketersediaan asuransi pendidikan untuk kalangan miskin sehingga

membuat warga miskin dapat meng-akses pendidikan pada semua jalur26.

Tidak hanya ketersediaan asuransi tapi juga kewajiban sekolah untuk

mengalokasikan tempat bagi mereka yang tidak mampu. Kebijakan untuk

alokasi peserta didik ini dapat menjadi titik tumpu bagi pemenuhan

tanggung jawab pendidikan sebagai lembaga yang menyemaikan benih

25 Pasal 49 UU Pendidikan Nasional, menyatakan: Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dariAPBD26Dalam sebuah lokakarya pernah ada usulan untuk membuat semacam kartu Gakin, yang biasanya untuk

urusan kesehatan tapi untuk keperluan pendidikan. Yang pokok memang bagaimana membuat urusanpembiayaan ini melalui prosedur yang sederha, tanpa birokrasi berbelit dan bisa menjangkau kepentinganpokok kalangan miskin.


29/68

keadilan dan tanggung jawab sosial Andai sekolah hanya berisikan orang-

orang kaya dengan kualitas intelektual yang standar maka pendidikan

akan jadi lingkungan yang elitis dan tidak memiliki kepedulian.

Ini bukan semata-mata methode tapi kebutuhan untuk mencari dasar politik

keberpihakan pada pendidikan yang kian mahal. Tentu saja pendidikan yang

murah serta biasa diakses oleh masyarakat miskin merupakan salah satu

jalan bagi pemenuhan hak-hak warga yang selama ini terabaikan.

Pendidikan, hanya dan akan mampu,memberi sumbangan bagi kecerdasan

kolektif bangsa selama pemegang kekuasaan memikirkan pendidikan,

sebagaimana pernah Lenin katakan: Negara boleh berhemat apa saja; asal

tidak berhemat pada sektor pendidikan Ucapan Lenin ini seolah menagihkita semua untuk mulai serius memikirkan pendidikan.

Guru dalam Jebakan Pasar & Kekuasaan27

Oleh: Eko Prasetyo

Mengajari anak-anak berhitung memang bagus

Tapi yang terbaik adalah mengajari mereka apa yang perlu diperhitungkan

(Bob Talbert)

UU Guru no 14 tahun 2005 telah menjadi tonggak dasar penempatan dan

reposisi guru di mata negara. Ikhtiar untuk munculnya guru yang profesional,

cakap dan mampu memenuhi tujuan dasar pendidikan dirintis melalui

pemberlakuan sejumlah pasal-pasal yang pokok dan perlu. Diantara yang ingin

dijawab dan kemudian diwujudkan dalam beberapa pasal dalam UU Guru,

diantaranya soal upaya untuk memenuhi kualitas pendidikan serta gagasan

untuk peningkatan kesejahteraan. Konsep-konsep profesional, sertifikasi

kemudian kompetensi jadi bahasa legal yang banyak sekali disentuh dalam UU

Guru. Tampaknya guru kemudian dituntut untuk menjalankan peran mendidik

27Makalah ini disampaikan dalam seminar di Universitas Negeri Padang 16 Mei 2006, ini merupakan sub

bab buku penulis, Guru Mendidik itu Melawan, Resist Book, 2006


30/68

dalam lingkungan yang kompetitif dan liberal. Prinsip sebagai guru kini beraneka

ragam, yang seluruhnya didorong untuk melahirkan seorang pendidik yang

punya pengetahuan, dedikasi dan kemampuan yang sempurna. Membaca UU

Guru kita seperti berhadapan dengan utopia negara tentang pekerjaan mendidik,

yang sama halnya, kini dengan karyawan.28

Kesamaan umum adalah bertebaranya berbagai mandat abstrak yang

tidak digali dari realitas maupun tuntutan guru. Harapan maupun kata: bakat,

minat, panggilan jiwa dan idealisme29telah meletakkan posisi guru dalam tataran

idealistik tapi tidak diimbangi dengan layanan maksimal negara. Tanggung jawab

negara yang meluntur ini terletak pada miskinya jaminan sosial terhadap guru,

yang sekedar berputar pada pemberian gaji, tunjangan fungsional maupun

insentif. Kiranya aturan ini disusun secara terburu-buru untuk menjawabteriakan protes guru pada kesejahteraan, sehingga bentuk pemenuhanya

diserahkan kepada pemerintah daerah setempat dan dalam konteks peraturan

akan disusun dan diatur dalam PP. Pengalaman selama ini memberitahukan

bagaimana susahnya menagih komitmen pemerintah dan akan selalu saja ada

dalih kesejahteraan ini tertunda. Jaminan sosial yang diberikan untuk keamanan

profesi dan meningkatkan kemampuan ini tidak bisa dipenuhi oleh negara

karena cekaknya anggaran dan minimnya pengetahuan tentang guru. Tapi

harapan akan insentif dan kesejahteraan itu yang kemudian membuat

pemerintah gemar membuat pasal-pasal tentang kewajiban guru yang lebih

menempatkan guru sebagai agen kekuasaan ketimbang aktor perubahan sosial.

Bayangkan tuntutan guru bukan hanya bisa meningkatkan mutu pelajaran tapi

juga menjaga persatuan negara RI. Guru hampir mirip kewajibanya dengan

serdadu!

Beban kewajiban ini menegaskan bagaimana negara memposisikan peran

guru, yang tidak semata-mata menjalankan fungsi pembelajaran melainkan juga28 Bab III UU No 14 tahun 2005 prinsip profesionalitas dinyatakan kalau guru menjalankan pekerjaanyaberdasarkan prinsip-prinsip khusus. Urutan prinsip itu dapat dibaca pada pasal 7 dari a hingga I, dimanabakat hingga organisasi profesi menjadi cirri utama seorang guru yang baik. Tidak terbesit sekalipun dalamprofesi guru itu peran kritis guru dalam pembaharuan social, kebebasan akademik dan menguatnya tradisiintelektual. Pasal ini seperti meletakkan pendidikan sebagai pekerjaan profesi yang ukuranya kuantitatif,sehingga diterjemahkan dalam bentuk sertifikasi hingga kepemilikan organisasi profesi. UU Guru ini tidakmelihat bagaimana peran historis dan politis guru selama ini. Artinya dalam pendefinisian tentang Guru,UU ini buta struktur dan konteks.29Ini muncul dalam bab III pasal 7 ayat 1 (a)


31/68

berkait-erat dengan bagaimana guru membina warga. Itu sebabnya kalimat

membina dan mengembangkan banyak bertaburan pada beberapa pasal yang

bersentuhan dengan tanggung jawab pemerintah30. Sejak lama pemerintah

memang menginginkan kalau sebaiknya guru, berada dalam kendali maupun

sasaran kontrol negara. Yang ingin dicakup dalam pembinaan ini, salah satu

diantaranya, adalah menjaga kualitas maupun kompetensi guru melalui

pendidikan. Lembaga mana yang dianggap layak untuk mendidik guru bahkan

mengeluarkan sertifikat memang jadi polemik, tapi ketentuan ini mengindahkan

sama sekali, pengalaman dan kegagalan pendidikan guru selama ini.

Menyerahkan pendidikan guru pada sebuah lembaga khusus akan membawa

akibat, pertama yang paling mungkin adalah pergeseran makna kualitas yang

hanya ditetapkan melalui sertifikat. Kualitas guru yang paling mungkin tahuadalah peserta didik dan lingkungan tempat guru mengajar. Hal yang sama pula

menyangkut kebutuhan guru seperti apa yang dibutuhkan hanya lingkungan

sekolah itu yang tahu. Sebaiknya upaya untuk meningkatkan kualitas tidak saja

bersandar pada lembaga pendidikan melainkan juga menggali kritik, saran dan

pertimbangan publik.

Undang-undang ini tidak mencerminkan upaya untuk meningkatkan

kesejahteraan

Buktinya untuk sejahtera saja, guru harus memenuhi syarat yang ditetapkan

Oleh pemerintah

(Iwan Hermawan, Sekjen Forum Guru Independen Indonesia)

Pengalaman memberi petunjuk bagaimana upaya menjejali guru dengan

berbagai praktek pengajaran kadang tidak sesuai dengan kemampuan dan

fasilitas yang ada. Itu sebabnya kebijakan untuk meningkatkan kualitas guru

kemudian perlu diimbangi dengan peningkatan mutu lembaga pendidikan.

Kualitas guru tidak lagi bergantung pada sertifikat atau bukti formil lainya

melainkan juga bagaimana upaya individual atau kolektif guru dalam

30Pada bagian kelima dari UU no 14 tahun 2005 ada bab khusus tentang pembinaan dan pengembangan

guru yang tercantum dalam pasal 32,33 dan 34. Pasal-pasal ini menegaskan kembali peran pemerintahdalam membina serta mengembangan profesi guru.


32/68

menegakkan budaya intelektual. Kebutuhan mengenai ini tampaknya tidak

terlalu banyak disapa oleh UU Guru dan yang lebih banyak dikupas adalah hal-

hal yang bersifat birokratis. Birokratis ini dalam artian menyangkut bagaimana

sistem kesejahteraan diperlakukan, sistem penempatan dan bagaimana model

pengangkatan. Karenanya UU Guru ini mengandung cacat dasar, yakni secara

ideologis tidak berbasis pada penyadaran dan keberpihakan pemerintah pada

soal pendidikan yang paling dasar sekalipun. Paling dasar ini menyangkut

bagaimana pendidikan mampu melahirkan guru yang bisa menjalankan fungsi

pergerakan, yakni memihak dan mampu memahami kebutuhan rakyat akan

perubahan sosial yang besar. Guru kini menjadi pekerjaan sebagaimana pegawai

negeri lainnya dan organisasi profesi yang digagas dalam UU Guru tidak banyak

menaruh kewajiban dan tanggung jawab sosial guru pada tugas pembelajaran31

.Memang ada harapan melalui UU guru ini kesejahteraan guru akan lebih

meningkat, akan tetapi UU Guru ini telah terjebak dalam logika sesat tentang

pembelajaran. Pertama-tama guru tidak dilihat sebagai aktivitas yang membawa

fungsi ideologis dan penyadaran. UU Guru ini tampaknya buta secara historis

kalau guru memiliki peran signifikan dalam pembentukan kesadaran dan tradisi

intelektual siswa. Fungsi politis guru ini dikalahkan oleh keinginan negara

mengatur secara administratif pengelolaan guru dan menumpahinya dengan

peningkatan pendapatan. Di seluruh pasal dalam UU Guru tidak terlihat

sekalipun bagaimana sebenarnya peran pembelajaran sebagai cara untuk

pemerkuatan kesadaran sekaligus menggali potensi cerdas siswa. Malahan dalam

definisinya tentang guru, ketentuan yang ada di dalamnya masih terasa

konvensional dan tidak melihat potensi peserta didik maupun lingkunganya32.

Seolah-olah para penyusun aturan tidak pernah membaca berbagai teori

pendidikan kritis, baik dari Ki Hajar Dewantara maupun Paulo Freire. Perumus

31Dalam pasal 42 UU no 14 tahun 2005 organisasi profesi guru mempunyai kewenangan (a) menetapkan

dan menegakkan kode etik guru (b) memberikan bantuan hokum pada guru (c) memberikan perlindunganprofesi pada guru (d) melakukan pembinaan dan pengembangan pada profesi guru (e) memajukanpendidikan nasional32 Guru dalam pasal 1 dinyatakan: guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikanusia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini definisi yang berkabutmasalah karena menempatkan guru sebagai sosok yang bisa segalanya dan murid adalah boneka hidup yangdikelola mengikuti petunjuk guru


33/68

UU Guru hanya melihat kalau Guru adalah pekerjaan profesional yang

semustinya mampu melakukan segalanya.

Definisi ini berakibat upaya peningkatan kesadaran guru hanya bertumpu

pada aspek-aspek formal. Sertifikasi seperti tanda yang akan menoreh mutu-

tidaknya seorang guru. Kecemasan kalau upaya ini terjatuh dalam proyek

memang beralasan, karena pengalaman menunjukkan bagaimana gagasan

peningkatan kualitas akan selalu terbentur oleh pipa birokrasi yang terkenal

korup. Sudah bukan barang baru kalau pengangkatan maupun mutasi banyak

berlumur kegiatan korup dan itu yang terjadi juga pada sejumlah proyek bantuan

pendidikan. Birokrasi pendidikan terlalu busuk untuk mengelola kegiatan sepele

apalagi aktivitas peningkatan kualitas guru. Budaya korupsi yang menjalar pada

semua birokrasi menciptakan kekuatiran baru menyangkut pola pembaharuanyang dilakukan untuk guru. Benturan yang akan muncul diantara yang paling

mungkin adalah model pendidikan seperti apa yang direkomendasikan dan

bagaimana dengan pengalaman puluhan tahun guru yang sudah lama mengajar.

Birokrasi gagal memberikan jawaban ini karena kapasitasnya maupun inisiatif

yang muncul tidak melihat aktivitas guru sebagai kegiatan politik melainkan

kegiatan rutin yang hanya memerlukan aturan efisiensi dan efektifitas. Racun

birokrasi ini yang membawa kecemasan kalangan guru tentang masa depan

profesinya apalagi untuk guru swasta yang tidak termasuk dalam klasifikasi UU

No 14 tahun 2005.

Guru berada dalam tikaman negara karena fungsi kontrol lebih menonjol

ketimbang upaya mendorong kemandirian guru. Negara yang gagal

membereskan soal pendidikan kini bertarung untuk memperbaiki kualitas guru

melalui cara-cara brutal yang tidak peduli dengan hetrogenitas guru. Itu

sebabnya konsep UU Guru dengan UU Pendidikan nasional banyak memuat

perbedaan33. Prinsip dasar pendidikan yang melibatkan partisipasi masyarakat

tidak terkandung banyak dalam UU Guru. Kata partisipasi ini kadang bermakna

33Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 4 dari ayat 1 sampai 6 menegaskan

bagaimana pendidikan dijalankan dengan berbagai prinsip demokratis, diantaranya (4) pendidikandiselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitaspeserta didik dalam proses pembelajaran. Ini jauh berbeda dengan konsep guru yang harus mendidik,mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi. Pertanyaanya bagaimana dasarpendidikan kreatif bisa ditanam kalau definisi guru sendiri tidak memberi ruang kebebasan bagi pesertadidik?


34/68

proses swastanisasi yang diwajibkan oleh negara. Jika dalam UU Pendidikan

swastanisasi dibuka lebar maka sebaliknya dalam UU Guru profesi guru swasta

tidak menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah. Politik ambigu

pemerintah ini memberi petunjuk bagaimana kurangnya pemahaman akan

problem pendidikan dan guru. Lagipula pendekatan yang akan selalu dilakukan

oleh pemerintah tetap saja berprinsip pada bagaimana beban pemerintah pada

pendidikan dibagi rata tapi tanggung jawab akan kesejahteraan dibedakan.

Pengabaian pada sisi ini yang telah menjerumuskan guru kemudian dalam pasar

pendidikan yang kejam dan tidak melihat kebutuhan khusus akan tenaga

pengajar. Pasar kemudian melihat guru bukan sebagai aktivitas kolektif yang

memerlukan penanganan melainkan kegiatan yang semata-mata mematuhi

aturan birokrasi dan kebutuhan akan pasar pendidikan.Pasar pendidikan inilah yang menjadi kecemasan kolektif publik. Wujud

dari pasar pendidikan ini bisa dalam bentuk (1) hidupnya kembali pendidikan-

pendidikan swasta elit yang mengaitkan diri dengan standar International. Bisnis

pendidikan yang sifatnya seperti waralaba mengalami pertumbuhan pesat dan

menjarah pada kawasan-kawasan kota kecil sekalipun. Kebutuhan mereka akan

guru profesional akan dijawab dengan mudah karena biasanya lembaga ini

memiliki standar penggajian maupun insentif yang lebih baik. Menyerahkan

pada tangan swasta kesejahteraan guru swasta akan kian menegaskan liberalisasi

pendidikan yang selama ini jadi sasaran kritik berbagai kalangan. Standar

pendidikan swasta ini kemudian menular dengan cepat pada berbagai sekolah

negeri dan ini menyebabkan inisiatif pemerintah setempat untuk menggratiskan

pendidikan kerapkali menemui kegagalan. Iklim kompetisi sekolah bermutu

telah menghalalkan beban gila pembiayaan pada masyarakat dan akibatnya bagi

guru, gagasan sekolah murah dianggap akan menganiaya gaji dan kesejahteraan

mereka. Lebih jauh pasar pendidikan dimana banyak sekolah mengibarkan posisi

sebagai unggulan kerapkali meniadakan pengetahuan humaniora dan lebih

mengutamakan ilmu eksata34 (2) Tumbuh pesatnya pendidikan profesi apalagi

34Ini tampaknya penyakit lembaga pendidikan yang kita miliki. Perlahan-lahan ada diskriminasi keilmuan

melalui sekolah unggulan yang kurikulum unggulanya kebanyakan berpusat pada matematika, fisika, kimia,biologi dan jarang, bahkan bisa dibilang tidak ada, program kelas unggulan yang menitik-beratkan padailmu social seperti sosiologi, seni, sastra, sejarah dan filsafat. Ini akibatnya ilmu social kerapkali menjadisisipan saja dalam kurikulum atau semata-mata sebagai suplemen. Lih Wildan Pramudya, Sekolah


35/68

kini tuntutan akan guru profesional yang ditakar melalui sertifikasi. Uji publik

guru yang sebaiknya ditentukan pula oleh praktek pembelajaran di lapangan

sekaligus karya-karya intelektual yang dilahirkan, dipersempit menjadi program

pemberian sertifikat dengan jenjang pendidikan yang sudah terstruktur. Ikhtiar

menjawab kualitas guru dengan pendekatan formalistik ini telah menghidupkan

kembali pipa pendidikan formal guru yang sasaranya adalah bagaimana meraih

peserta didik yang sebagian besar guru dan melakukan pengelolaan atasnya. Kita

bisa bayangkan, selain memiliki ijazah S1 atau D4 dan memiliki sertifikat

kompetensi, seseorang yang hendak menjadi guru profesional juga harus

memiliki sertifikat profesi35. Sertifikat ini dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang

memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang ter-akreditasi. Yang

merepotkan lagi ada kewajiban untuk memperbaharui sertifikat kewenanganmengajar melalui uji kompetensi. Keadaan yang dicemaskan oleh sebagian besar

kalangan bisa menghidupkan kembali budaya pugli maupun korupsi di

lingkungan pendidikan. Sertifikasi merupakan wujud dari pasar pendidikan yang

akan menekan guru kembali.

Pasar pendidikan ini juga bersangkut paut dengan (3) nilai kesejahteraan

guru yang dalam mandat UU Guru diserahkan pada tanggung jawab sekaligus

kewajiban pemerintah pusat dan daerah tidak memberikan efek yang berarti.

Kesejahteraan ini tidak berkait langsung dengan guru non PNS yang ini

kemudian diperuncing oleh berbagai regulasi pemerintah tentang guru honorer.

Sebutan guru PNS, non PNS, honorer, guru tidak tetap, guru bantu bukan

merujuk pada fungsi melainkan lebih untuk memberikan harga atau

kesejahteraan yang layak. Padahal banyak data menyebutkan bagaimana

masyarakat masih banyak menanggung biaya pendidikan ketimbang pemerintah,

artinya sekolah swasta sekaligus guru swasta punya peran besar dalam dunia

pendidikan36. Politik kebijakan pemerintah yang diskriminatif ini menyebabkanUnggulan: Praktek Diskriminasi Keilmuan, Koran Tempo 18 Agustus 200535Membaca bab IV UU Guru terumuskan dalam pasal 8 tentang kewajiban guru untuk memiliki kualifikasi

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untukmewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9 dinyatakan kalau kualifikasi akademik bisa diperolehmelalui program S1 atau D4 sedangkan kompetensi diperoleh melalui pendidikan profesi dan pasal 11sertifikasi hanya dikeluarkan dan diselenggarakan oleh program pengadaan tenaga kependidikan yangsudah ter-akreditasi. Bayangkan pipa yang musti dilalui untuk menorah kata profesionalitas guru36Dari laporan Balitbang Depdiknas dinyatakan, bahwa hingga kini masyarakat masih menanggung 53,74-

73,87 persen total biaya pendidikan, termasuk penyelenggaraan sekolah swasta. Sementara pemerintah


36/68

banyak profesi guru tidak terlalu dihargai dan menyerahkannya semata-mata

pada kebijakan pemerintah setempat. Belum ada kajian yang lebih mendalam

dimana sesungguhnya akar persoalan kesejahteraan, karena dalih pemerintah

selalu saja kurang uang kalau hendak mensejahterakan guru. Di sisi lain

kebijakan agresif pemerintah dalam menaikkan berbagai harga kebutuhan pokok

tidak seimbang dengan insentif yang dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah

dalam mensuplai kebutuhan logistik guru.37 Tambal-menambal kesejahteraan ini

tidak disertai dengan penguatan budaya intelektual di lingkungan pendidikan

melainkan hidupnya konsumerisme, sehingga sebagian kalangan berpendapat

kesejahteraan guru tidak secara otomatis akan meningkatkan kualitas

pengajaran. Agak naif jika peningkatan kesejahteraan kemudian tidak

dimanfaatkan oleh guru menambah gudang pengetahuan melainkan ikut aruspada arus konsumerisme yang kini jadi gejala umum.

Pemerintah terbaik

Adalah yang paling sedikit memerintah

(Henry David Thoreau)

Kecemasan diatas itu pula yang berakibat inovasi kurikulum selalu

berbuah masalah ketimbang hasil. Penyakit umum perubahan kurikulum ini

bisanya berangkat dari (1) model sosialisasi yang tidak berangkat dari realitas

pendidikan yang ada bahkan para pemuka perubahan kadang tidak mengusai

kurikulum yang baru. Training-training kurikulum baru lebih banyak

membebani guru ketimbang memberikan kebebasan pada guru, atau yang lebih

sulit kurikulum baru tidak mampu meringankan pekerjaan guru. Yang selalu saja

gagal dalam penerapan kurikulum baru adalah meletakkan guru sebagai objek

hanya menanggung biaya pendidikan sekitar 26,13 sampai 42,26% dari keseluruhan biaya pendidikan LihKompas 7 November 200537Di sejumlah tempat misalnya Kab Sleman Yogyakarta punya program subsidi guru tetap yayasan (GTY) di

sekolah swasta dan guru tidak tetap (GTT) di sekolah swasta dan negeri. Besaran program subsidi ini samadengan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 100.000. Ketentuan ini tentu ada syaratnya yakni yangminimal mengajar 6 jam per minggu, serta GTY yang mengajar minimal 18 jam per minggu, dengan jumlahtatap muka minimal dua kali seminggu. Guru TK dan SD negeri tidak mendapatkan subsidi ini. Hal yangsama dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta dan ini juga dilakukan oleh pemerintah pusat. Tapikebijakan ini tetap belum bisa menutup kekurangan akibat dampak sosial kenaikan BBM maupun hargabahan pokok lainnya. Lih Kompas edisi Yogya 16-11-2005


37/68

ketimbang subjek kurikulum sehingga kesulitan yang selalu menghantui

kurikulum baru adalah mencocokkan nalar berpikir dan kebiasaan guru dengan

tuntutan kurikulum38 (2) kurikulum baru kemudian membawa efek lanjutan

yakni membutuhkan biaya besar dan ujung-ujungnya jatuh pada aktivitas yang

berorientasi proyek. Kerapkali kurilum baru tidak berkaca pada realitas sehingga

punya dampak dan masalah ketika diterapkan, seperti pada sistem evaluasi yang

menggunakan sistem KBK.39 Seringkali yang muncul juga tidak adanya evaluasi

memadai kenapa kurikulum sebelumnya perlu diganti dan bagaimana proses

peralihan yang tidak terjatuh pada pergantian nama atau sampul buku saja.

Kebutuhan akan biaya besar akan membebani sekolah dan pangkalnya adalah

peserta didik yang jadi sasaran pemerasan40. Bingkai proyek membuat kurikulum

baru tidak cukup mempan untuk meyakinkan peserta didik bahwa itu bergunauntuk mereka apalagi meyakinkan guru yang menjadi subyek kurikulum.

Negara kemudian bisa ditunjuk sebagai tersangka dalam mengelola dan

memberdayakan guru. Model pengelolaan guru ini masih mencerminkan tabiat

busuk kekuasaan, yakni (1) formalistik, baku dan prosedural yang ini dapat

dilihat dari bagaimana kualifikasi profesional tidak menunjuk pada kemampuan

dasar yang mustinya dipunyai oleh guru. Syarat-syarat formal yang dirumuskan

dalam UU Guru hanya memahami pekerjaan guru sebagai tugas pemberian

pelajaran bukan penyadaran. Kebijakan pendidikan yang tidak berpijak pada

filsafat mendidik dan kurang berkaca pada sejarah telah menikam guru pada

persoalan memalukan, yakni kesejahteraan (2) negara kemudian menempatkan38 Kurikulum baru kerapkali hanya bersifat adminsitratif, sebagaimana dilontarkan oleh Suparma KetuaUmum Guru Independen Indonesia (FGII) yang mendasarkan pengalamanya pada perubahan kurikulumdari kurikulum 1994 menuju kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Menurutnya ini terkait denganproses sosialisasi yang tidak efektif, berdasar pengalaman, sulit menangkap muatan kurikulum berbasiskompetensi karena instrukturnya minim pengalaman. Dalam sosialisasi, guru-guru banyak kebingungan.Materi sudah diberikan tetapi bagaimana menerapkan kurikulum secara utuh belum dipahami Lih Kompas8-11-200539Evaluasi siswa dalam kurikulum 2004 dengan label KBK (padahal sesungguhnya sejak kurikulum 1984

pun sudah berorientasi pada kompetensi) mencakup aspek psikomotorik, kognitif dan afektif. Namundengan jumlah murid satu kelas sebanyak 40 siswa tuntutan untuk itu sangat sulit diterapkan. Lih Kompas14 Februari 200640Conto

desain pendidikan kritis

Documents