deregulasi nasional
DESCRIPTION
paket kebijakan ekonomi melalui dregulasi nasional.TRANSCRIPT
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DEREGULASI
SEPTEMBER 2015
7 Oktober 2015
2
Sumber: BPS
6.3 6.4
6.17
6.11
6.02
5.81
5.62
5.72
5.22
5.12
5.01 5.01
4.724.67
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
Q12012
Q22012
Q32012
Q42012
Q12013
Q22013
Q32013
Q42013
Q12014
Q22014
Q32014
Q42014
Q12015
Q22015
Pertumbuhan Ekonomi (%)
104.00106.00108.00110.00112.00114.00116.00118.00120.00122.00
Indeks Harga Konsumen (IHK)2014 - Juni 2015 (2012=100)
100
105
110
115
120
125
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen(IKK), 2014 - Juni 2015
20,14%
7%
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL
Ekonomi Indonesia Q-II/2015 tumbuh 4.67%, melambat dibanding capaian Q-II/2014 yang tumbuh 5.03% dan Q-I/2015 yang tumbuh 4.72%.
Konsumsi rumah tangga Q-I/2015 tumbuh 4,70% yoy, Q-II/2015 tumbuh 4,97% yoy, menurun dibandingkan denganrata-rata tingkat pertumbuhan 5,3% tahun 2014. Padahal porsi kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDBsebesar 55%, sehingga menjadi mesin penggerak perekonomian nasional.
Ekonomi Indonesia Q-II/2015 tumbuh 4.67%, melambat dibanding capaian Q-II/2014 yang tumbuh 5.03% dan Q-I/2015 yang tumbuh 4.72%.
Konsumsi rumah tangga Q-I/2015 tumbuh 4,70% yoy, Q-II/2015 tumbuh 4,97% yoy, menurun dibandingkan denganrata-rata tingkat pertumbuhan 5,3% tahun 2014. Padahal porsi kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDBsebesar 55%, sehingga menjadi mesin penggerak perekonomian nasional.
3
MENURUNNYA PERANAN EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
Ekspor menurun relatif tajam selama SI/2015 sebesar -11,86% (yoy), sehingga kenaikan surplus perdagangan pada SI/2015sebesar USD 4,35 Milyar atau meningkat 485,34% (yoy) disebabkan oleh tingginya penurunan impor pada periode yang samasebesar -17,81% (yoy).
Ekspor tidak berperan banyak dalam surplus perdagangan, bahkan trend neraca perdagangan non migas selama 2010-2014adalah -21,17%. Ekspor juga tidak berperan dalam meningkatkan volume perdagangan karena trend volume perdagangansebesar 3,53% lebih banyak dikontribusi oleh trend impor sebesar 6,14%. Share volume perdagangan Indonesia sejak dulumasih rata-rata 1% dari volume perdagangan dunia.
Rasio Ekspor Non Migas Terhadap PDB Indonesia (%)
32.10 34.10 31.00 29.40 29.80 24.14 24.58 26.36 24.59 23.98 23,78
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sumber Data: BPS diolah Kemenko Perekonomian
4
PERTUMBUHAN KONSUMSI PEMERINTAH, RUMAH TANGGA, DAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO
Q-I/2012
Q-II/2012
Q-III/2012
Q-IV/2012
Q-I/2013
Q-II/2013
Q-III/2013
Q-IV/2013
Q-I/2014
Q-II/2014
Q-III/2014
Q-IV/2014
Q-I/2015
Q-II/2015
Konsumsi Pemerintah 7.7% 16.8% -2.0% -0.1% 3.0% 3.2% 12.4% 7.9% 6.1% -1.5% 1.3% 2.8% 2.2% 2.3%
PMTB 7.0% 10.1% 9.5% 9.8% 7.9% 5.5% 6.0% 2.1% 4.7% 3.7% 3.9% 4.3% 4.3% 3.6%
Konsumsi RT 12.0% 13.0% 12.1% 10.8% 11.8% 10.9% 12.9% 13.2% 11.9% 11.7% 8.9% 9.4% 7.9% 8.4%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
Selama S-I/2015 pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga dan PMTB mengalami penurunan.
Sumber Data: BPS diolah Kemenko Perekonomian
5
GAMBARAN PENURUNAN PORSI PERAN KONSUMSI RUMAH TANGGA DAN PMTB
Q-I/2012
Q-II/2012
Q-III/2012
Q-IV/2012
Q-I/2013
Q-II/2013
Q-III/2013
Q-IV/2013
Q-I/2014
Q-II/2014
Q-III/2014
Q-IV/2014
Q-I/2015
Q-II/2015
Konsumsi Pemerintah 7 9.09 8.3 11.14 6.84 8.65 9.21 11.47 6.79 8.02 9.32 11.58 6.59 8.87
PMTB 31.42 32.29 32.67 34.13 31.25 31.9 31.04 32.39 30.87 31.4 31.05 33.38 32.65 32.28
Konsumsi Rumah Tangga 54.34 53.58 54.47 56.08 55.75 55.47 55.70 56.25 56.75 55.84 55.03 56.90 56.04 54.67
PDB 6.11 6.16 6.08 6.03 5.61 5.6 5.57 5.58 5.14 5.08 5.03 5.02 4.72 4.67
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
RATA-RATA SHARE TERHADAP PDB
KonsumsiPemerintah
8.8%
KonsumsiRumah Tangga
55.5%
PMTB 32.1%
RATA-RATA PERTUMBUHAN
PDB 5.5%
Sumber Data: BPS diolah Kemenko Perekonomian
6
PELUANG INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL
Pertumbuhan ekonomi global masih melambatmeskipun ekonomi USA telah pulih, namunbeberapa maju tahun 2016 akan tumbuhmendekati rata-rata pertumbuhannya dalam 10tahun terakhir.
Dalam Q-II/2015, pertumbuhan ekonomi Jepangmengalami peningkatan menjadi 0.7% darisebelumnya -0.8% sedangkan untuk Tiongkoktetap senilai 7% dan Amerika Turun menjadi2.7% dari sebelumnya 2.9%.
Unemployment rate Q-II/2015, Tiongkok danAmerika masing – masing menurun menjadi4.04% dan 5.3% dan Jepang tetap senilai 3.5%.
Pemulihan ekonomi global kedepan menjadipeluang bagi ekspansi ekonomi Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi negara berkembang
utama berada di bawah rata-rata angka
pertumbuhan 10 tahun terakhir
Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi
nasional terkoreksi sebesar 4,7% untuk tahun
2015, turun dari proyeksi sebelumnya
sebesar 5,2% karena pertumbuhan output riil
melambat menjadi 4,7% yoy pada Q-I/2015
dan 4,67% pada Q-II/2015, laju pertumbuhan
paling lambat sejak 2009, namun
diperkirakan pertumbuhan tahun 2015 dapat
mencapai 4,9% - 5%, dan apabila kebijakan
deregulasi cepat efektif maka pertubuhan
mulai tahun 2016 akan meningkat signifikan
7
RESPON TERHADAP PERLAMBATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DEPRESIASI RUPIAH
Ditengah melemahnya perekonomian dunia yang berdampak kepada perekonomian nasional, pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya menggerakkan ekonomi nasional melalui berbagai paket kebijakan ekonomi:
I. Mengembangkan Ekonomi Makro yang Kondusif Pemerintah bersama-sama dengan Otoritas Moneter (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan langkah-langkah dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif, yaitu:1. Stabilisasi Fiskal dan Moneter (Termasuk Pengendalian Inflasi)2. Percepatan Belanja3. Penguatan Neraca Pembayaran
II. Menggerakkan Ekonomi NasionalPemerintah melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan memberikan insentif fiskal dalam rangka menggerakan perekonomian nasional (sektor riil). Pada tahap I meliputi:1. Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)2. Mempercepat Proyek Strategis Nasional3. Meningkatkan Investasi di Sektor Properti
III. Melindungi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Menggerakan Ekonomi PedesaanPemerintah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat pedesaan dari dampak melemahnya ekonomi nasional: 1. Stabilisasi Harga Pangan2. Percepatan Pencairan Dana Desa*)
3. Penambahan Rastera 13 dan 14*)
*) Dikoordinasikan oleh Menko PMK
I
MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI NASIONAL
Perlunya deregulasi untuk melepas tambahan beban bagi industri, percepatanpenyelesaian kesenjangan daya saing industri, dan inisiatif baru untuk mendorong
keunggulan industri nasional di pasar domestik maupun pasar global.
9
MENURUNNYA PORSI PERAN INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
*) Preliminary; **) Very PreliminarySource: Indonesian Statistics Bureau (BPS);
http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1202(accessed 04 October 2015)
1. Industri pengolahan memilki peran terbesar pada pembentukan PDB nasional di setiap tahunnya
namun terus menurun dimana pada tahun 2005 porsi peran Industri sebesar 28,09% sedangkan
pada bulan Mei 2015 menjadi 20.91%.
2. Subsektor Industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB selama 5 tahun terakhir
(2011-2015) secara berurutan adalah: Industri Makanan dan Minuman, Industri Barang Logam,
Industri Alat Angkutan, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional dan Industri Tekstil dan
Pakaian Jadi.
14.33
8.06
20.91
1.16
0.07
9.86
13.26
4.69
3.11
3.48
3.82
2.85
1.63
3.8
3.36
1.041.63
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur UlangKonstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda MotorTransportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan MakanMinumInformasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estate
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanandan Jaminan Sosial WajibJasa Pendidikan
10
TREND PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN NON-MIGAS UTAMA RELATIF MENURUN
2011 2012 2013 2014 Semester I 2014 Semester I 2015
Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik,Optik; dan Peralatan Listrik
8.79 11.64 9.22 2.92 0.06 8.91
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 8.66 12.78 5.10 3.89 4.43 7.78
Industri Alat Angkutan 6.37 4.26 14.95 3.94 3.01 2.65
Industri Makanan dan Minuman 10.98 10.33 4.07 9.54 10.17 8.45
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 6.49 6.04 6.58 1.53 2.83 -4.09
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
Sumber : BPS diolah Kemenperin
11
PENURUNAN PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS SEMESTER I TAHUN 2015
Pertumbuhan sektor industri non-migas Indonesia pada SM-I/2015 sebesar 5,26% menurun 0,29% jika dibandingkan
dengan semester yang sama pada tahun 2014, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh industri Barang logam
sebesar 8.91%, industri makanan dan minuman sebesar 8.45%, industri kimia farmasi sebsar 7.78% serta industri
logam dasar sebesar 7.54%. Sedangkan cabang yang mengalami penurunan adalah Industri Furniture, Kertas, dan
Tekstil dan Pakaian Jadi.
8.46
4.6
-4.09
3.99
-0.4
-2.04
7.78
2.69
6.18
7.54
8.91
1.81
2.65
6.55
2.55
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sumber : BPS diolah Kemenperin
Nil
ai
1 Industri Makanan dan Minuman
2 Industri Pengolahan Tembakau
3 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
4 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
5Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan BarangAnyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
6Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan danReproduksi Media Rekaman
7 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
8 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
9 Industri Barang Galian bukan Logam
10 Industri Logam Dasar
11Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik
12 Industri Mesin dan Perlengkapan
13 Industri Alat Angkutan
14 Industri Furnitur
15Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi danPemasangan Mesin dan Peralatan
12
PERKEMBANGAN UTILISASI INDUSTRI 2010-2013
Sampai dengan tahun 2013 umumnyautilisasi kapasitas industri relatif baik(diatas 60%), dimana cabang industriyang tinggi utilisasinya adalah:• Industri Mesin dan Perlengkapan
dengan tingkat utilisasi 85,99%;• Industri kertas dan barang dari kertas,
tetapi pada semester I 2015pertumbuhannya menurun -2,04;
• Industri kulit, barang dari kulit dan alaskaki dengan tingkat utilisasi mencapai82,41%;
• Industri tekstil dan pakaian jadidengan utilisasi sebesar 80,71%,tetapi pertumbuhannya menurun -4,09%.
Dengan menurunnya impor bahanbaku dan barang modal sampaidengan S-I/2015 masing-masingsebesar -18,69% dan -16,24%, makadiperkirakan utilisasi kapasitasindustri akan jauh menurun.
Sumber : Kemenperin
NO LAPANGAN USAHA NILAI PRODUKSI KAPASITAS
TERPASANG UTILISASI
(%)
1 INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN769,992,617,135 1,052,790,707,858
73.14
2 INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU164,160,209,682 244,335,564,311
67.19
3 INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI185,634,515,084 230,003,083,675
80.71
4INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI 45,927,707,561 55,727,737,990
82.41
5INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR)
39,996,495,087 58,013,503,150 68.94
6INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS 104,519,302,570 122,925,559,578
85.03
7INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN OBAT TRADISIONAL 375,702,504,646 469,359,938,196
80.05
8INDUSTRI KARET, BARANG DAIRI KARET DAN PLASTIK 128,526,367,503 170,674,079,703
75.31
9INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM 84,524,266,808 105,120,678,560
80.41
10 INDUSTRI LOGAM DASAR101,653,758,571 158,876,529,557
63.98
11INDUSTRI BARANG LOGAM, KOMPUTER DAN PERALATAN LISTRIK 202,275,016,960 268,652,870,776
75.29
12 INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN25,695,212,555 29,883,269,438
85.99
13 INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA208,306,528,994 261,447,931,295
79.67
14 INDUSTRI FURNITUR15,570,236,156 21,427,680,361
72.66
15 INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA23,170,502,656 33,787,940,233
68.58
13
KETIMPANGAN SEBARAN INDUSTRI
*) Angka Sementara Sumber Data: BPS
Industri Mikro Kecil Tahun 2014:
• Industri Mikro sebanyak 3,2 juta unit denganserapan tenaga kerja 6 juta orang, terbanyak di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, NTT, Bali, dan Sulawesi Selatan.
• Industri Kecil sebanyak 284,5 ribu unit denganserapan tenaga kerja sebanyak 2,3 juta orang, terbanyak di Jawa Tengah, Jawa Barat, JawaTimur, DKI Jakarta, dan NTB.
• Industri Mikro Kecil yang mengalami pertumbuhannegatif pada Q-II/2015 adalah Sumatera Selatan, NTB, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Utara, danBangka Belitung.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Luar Jawa 3989 4028 3717 3717 3734 5120 4931 4487 4071 3816 3930 4038 4168
Jawa 17413 17118 16607 16901 16995 24348 23067 21207 20397 19529 19440 19554 19773
Total 21396 21146 20234 20685 20729 29468 27998 25694 24468 23345 23370 23592 23941
0
10,000
20,000
30,000
40,000
Ju
mla
h In
du
str
i
Jumlah Industri Besar dan Sedang di Jawa dan Luar JawaTahun 2001-2013*
Jawa:(82,59%)
Luar
(17,41%)
LuarJawa:
(17,41%)
Industri Sedang dan Besar Tahun 2014:
• Jenis industri terbanyak: makanan (5.793 unit), tekstil (2.304 unit), pakaian jadi (2.034 unit), karetdan plastik (1.750 unit), barang galian non logam(1.584 unit), furniture (1.290 unit), kayu, gabus, bambu, rotan (1.066 unit), logam non mesin (969 unit), kimia (976 unit), dst.
• Jenis industri yang menyerap banyak tenaga kerja: makanan (823,4 ribu), pakaian jadi (473,6 ribu), tekstil (427,1 ribu), karet dan plastik (357,5 ribu), pengolahan tembakau (278,9 ribu), kulit alas kaki (220,7 ribu), dst
• Jenis industri yang mengalami penurunan index produksi: kimia, kertas, pakaian jadi, alas kaki, karet dan plastik.
14
Struktur Industri yang tergantung impor
Ketertinggalan teknologi
Kelemahan infrastruktur, listrik, energi, air, dan kepastian ketersediaan lahan
Ketidakterhubungan antara kegiatan industri dan bahan baku
Inefisiensi biaya logistik dan biaya administrasi (selling and general administration expenses)
Kapasitas, produktivitas, dan hubungan industrial ketenagakerjaan
Beban regulasi, birokrasi, dan penegakan hukum yang menjadi penghambat pengembangan investasi, efisiensi produksi, kelancaran distribusi, dan kepastian bahan baku
Masalah akses dan beban pembiayaan
Gangguan impor
FENOMENA PENYEBAB MENURUNNYA KINERJA INDUSTRI
PERANAN INDUSTRI TERHADAP EKSPOR
Deregulasi mendorong pengembangan produk dan pasar baru bagi eksporhasil industri yang berdaya saing dengan memberikan kelancaran dan efisiensi
pengadaan bahan baku dan distribusi ekspor.
16
KOMPOSISI PRODUK EKSPOR NON MIGAS INDONESIA
NO Sektor 2010 2011 2012 2013 2014Trend(%) 2010-2014
Jan-JulPerub.(%) 2015/2014
Peran.(%) 20152014 2015
I. PERTANIAN 5.001,90 5.165,80 5.569,20 5.713,00 5.770,60 3,94 3.131,20 3.131,80 0,02 3,99
II. INDUSTRY 98.010,60 122.187,70 116.123,30 113.029,70 117.329,50 2,86 68.506,30 63.316,70 -7,58 80,73
III. MINING 26.712,60 34.652,00 31.329,90 31.159,50 22.850,00 -4,1 13.122,50 11.966,10 -8,81 15,26
OTHERS 9,9 13 18,7 16,3 10,3 3,02 7 11,3 61,14 0,01
TOTAL EKSPOR NON-MIGAS 129.739,50 162.019,60 153.043,00 149.918,80 145.960,80 1,59 84.767,20 78.426,30 -7,48 100
Rata-rata ekspor produk industri selama 5 tahun (2010-2014) adalah 113 Miliar USD atau 76,5% dari total ekspor non migas Indonesia selama periode tersebut, dengan trend 2,86% tetapi selamaJanuari-Juli 2015 ekspor produk industri menurun -7,58% (yoy).
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan
Juta USD
17
PERKEMBANGAN PRODUK EKSPOR UTAMA NON MIGAS INDONESIA
NO HS/SEKTOR 2010 2011 2012 2013 2014Trend(%) 2010-2014
Jan-Jul Perub.(%) 2015/2014
Peran.(%) 20152014 2015
1 15 LEMAK & MINYAK HEWAN/NABATI 16.286,40 21.607,20 21.229,60 19.181,40 21.037,00 4,01 12.166,30 11.210,60 -7,86 14,29
2 27 BAHAN BAKAR MINERAL 18.499,90 27.230,70 26.184,20 24.519,00 20.843,70 1,35 12.752,00 9.967,60 -21,84 12,71
3 85 MESIN/PERLATAN LISTRIK 10.373,20 11.145,40 10.764,80 10.438,40 9.745,70 -1,89 5.620,50 4.939,00 -12,12 6,3
4 71 PERHIAASAN/PERMATA 1.425,10 2.561,70 3.204,90 2.725,50 4.619,40 27,3 2.905,60 3.609,70 24,23 4,6
5 40 KARET DAN BARANG DARI KARET 9.339,70 14.321,10 10.456,00 9.381,10 7.088,30 -9,29 4.435,30 3.500,40 -21,08 4,46
6 87 KENDARAAN DAN BAGIANNYA 2.899,90 3.328,60 4.856,90 4.567,20 5.213,70 16,06 2.790,60 3.153,90 13,02 4,02
7 84 MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK 4.986,70 5.749,50 6.103,10 5.968,50 5.969,10 4,05 3.476,30 2.995,00 -13,85 3,82
8 64 ALAS KAKI 2.501,80 3.301,90 3.524,60 3.860,40 4.108,40 12,17 2.359,70 2.623,00 11,16 3,34
9 44 KAYU, BARANG DARI KAYU 2.935,40 3.374,70 3.448,50 3.633,00 4.070,50 7,55 2.367,30 2.330,60 -1,55 2,97
10 62 PAKAIAN JADI BUKAN RAJUTAN 3.611,00 4.149,70 3.749,20 3.906,20 3.932,40 1,11 2.399,30 2.329,90 -2,89 2,97
11 48 KERTAS/KARTON 4.186,20 4.169,40 3.937,20 3.756,60 3.743,80 -3,22 2.166,50 2.112,50 -2,49 2,69
12 26 BIJIH, KERAK, DAN ABU LOGAM 8.139,70 7.330,90 5.054,80 6.526,30 1.906,00 -26,06 325,2 1.944,80 498,02 2,48
13 61 BARANG-BARANG RAJUTAN 2.889,90 3.541,10 3.439,80 3.481,40 3.428,30 3,3 2.075,40 1.925,70 -7,22 2,46
14 38 BERBAGAI PRODUK KIMIA 1.806,50 3.577,40 3.751,90 3.710,60 4.060,60 18,02 2.491,00 1.575,80 -36,74 2,01
15 39 PLASTIK DAN BARANG DARI PLASTIK
2.150,10 2.513,70 2.487,30 2.602,80 2.760,30 5,49 1.595,60 1.367,30 -14,31 1,74
16 55 SERAT STAFEL BUATAN 2.075,20 2.545,90 2.260,90 2.327,80 2.331,50 1,44 1.340,60 1.338,80 -0,13 1,71
17 29 BAHAN KIMIA ORGANIK 2.690,10 3.815,90 2.811,50 2.760,20 3.158,20 -0,03 2.034,30 1.324,00 -34,92 1,69
18 03 IKAN DAN UDANG 1.687,20 2.045,20 2.201,80 2.389,80 2.620,20 10,92 1.452,20 1.231,00 -15,23 1,57
19 73 BENDA-BENDA DARI BESI DAN BAJA
1.468,00 1.905,80 2.042,40 2.152,00 2.232,90 10,08 1.335,90 1.129,10 -15,48 1,44
20 94 PERABOT, PENERANGAN RUMAH 2.021,90 1.822,20 1.899,40 1.873,60 1.902,10 -0,94 1.129,00 1.078,30 -4,49 1,37
LAIN-LAIN 27.761,20 31.980,40 29.632,00 30.157,00 31.188,30 12,34 17.547,80 16.739,40 -8,08 21,34
TOTAL EKSPOR NON MIGAS 129.739,50 162.019,60 153.043,00 149.918,80 145.960,80 1,59 84.767,20 78.426,30 -7,48 100
Tidak ada perkembangan produk ekspor baru Indonesia selama 5 tahun dalam komposisi produkutama ekspor Indonesia.
Juta USD
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan
18
KINERJA NEGATIF EKSPOR PRODUK INDUSTRI
NO HS/KOMODITAS 2010 2011 2012 2013 2014Trend(%) 2010-2014
Jan-Jul Perub.(%) 2015/2014
Peran.(%) 20152014 2015
1 15 LEMAK & MINYAK HEWAN/NABATI 16.286,40 21.607,20 21.229,60 19.181,40 21.037,00 4,01 12.166,30 11.210,60 -7,86 17,71
2 85 MESIN/PERLATAN LISTRIK 10.373,20 11.145,40 10.764,80 10.438,40 9.745,70 -1,89 5.620,50 4.939,00 -12,12 7,80
3 71 PERHIAASAN/PERMATA 1.425,10 2.561,70 3.204,90 2.725,50 4.619,40 27,3 2.905,60 3.609,70 24,23 5,70
4 40 KARET DAN BARANG DARI KARET 9.339,70 14.321,10 10.456,00 9.381,10 7.088,30 -9,29 4.435,30 3.500,40 -21,08 5,53
5 87 KENDARAAN DAN BAGIANNYA 2.899,90 3.328,60 4.856,90 4.567,20 5.213,70 16,06 2.790,60 3.153,90 13,02 4,98
6 84 MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK 4.986,70 5.749,50 6.103,10 5.968,50 5.969,10 4,05 3.476,30 2.995,00 -13,85 4,73
7 64 ALAS KAKI 2.501,80 3.301,90 3.524,60 3.860,40 4.108,40 12,17 2.359,70 2.623,00 11,16 4,14
8 44 KAYU, BARANG DARI KAYU 2.935,40 3.374,70 3.448,50 3.633,00 4.070,50 7,55 2.367,30 2.330,60 -1,55 3,68
9 62 PAKAIAN JADI BUKAN RAJUTAN 3.611,00 4.149,70 3.749,20 3.906,20 3.932,40 1,11 2.399,30 2.329,90 -2,89 3,68
10 48 KERTAS/KARTON 4.186,20 4.169,40 3.937,20 3.756,60 3.743,80 -3,22 2.166,50 2.112,50 -2,49 3,34
LAIN-LAIN 39.465,40 48.478,40 44.848,40 45.611,60 47.801,30 21,12 27.818,40 24.512,60 -11,88 38,71
INDUSTRY 98.010,60 122.187,70 116.123,30 113.029,70 117.329,50 2,86 68.506,30 63.316,70 -7,58 80,73
Umumnya ekspor produk utama industri mengalami penurunan selama Januari-Juli 2015dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014, kecuali alas kaki dan kendaraan bermotor.
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan
Juta USD
19
PERBANDINGAN PERAN EKSPOR INDONESIA
Gambaran Peran Sektor Manufaktur terhadap Kinerja Ekspor Indonesia
Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014
Ekspor manufaktur Indonesia 58.420 68.418 67.645 67.871 70.951
Total eskpor Indonesia 157.779 203.497 190.032 182.552 176.293
Share ekspor manufaktur 37% 34% 36% 37% 40%
(Juta USD)Sumber: WTO
Share Manufaktur Indonesia Terhadap Impor Manufaktur Dunia
Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014
Ekspor manufaktur Indonesia 58.420 68.418 67.645 67.871 70.951
Impor Manufaktur Dunia 10.353.577 11.978.791 11.999.173 12.399.604 12.788.420
Share Manufaktur Indonesia 1% 1% 1% 1% 1%
Peran sektor industri terlihat kecil, karena perbedaan definisi antara klasifikasi WTO tentang produkmanufaktur dengan BPS untuk produk industri. Namun demikian, pangsa ekspor manufakturIndonesia tidak berkembang di kisaran 1% dari total impor dunia terhadap produk manufaktur.
1.1%1.5%
2.0% 1.8% 1.8% 1.7%0.4%
0.5%0.5% 0.5% 0.5% 0.6%
1.5%
1.9%
2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
2.6%
3.4%
3.9% 3.9% 4.0% 4.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indonesia Philippina Thailand Singapura
Sumber : Trademap
20
KECILNYA PERAN PRODUK UNGGULAN INDONESIA TERHADAP IMPOR DUNIA
Share ekspor Indonesia relatif kecil terhadap impor dunia. Beberapa komoditi utama Indonesia sangat sensitif terhadap harga komoditi
tersebut di pasaran Internasional, seperti komoditi pertanian dan pertambangansehingga diperlukan peningkatan peran lembaga lindung nilai (hedging) dan bursakomoditi untuk menjamin kepastian harga yang diterima petani dan penambang.
Sumber : Trademap
KODE HS DESKRIPSI
2014
EKSPOR INDONESIA(RIBU USD)
IMPOR DUNIA(RIBU USD)
SHARE EKSPOR INDONESIA TERHADAP
IMPOR DUNIA
'2701 Coal; briquettes, ovoids & similar solid fuels manufactured from coal 18.697.800 113.234.229 17%
'1511 Palm oil & its fraction 17.464.905 35.398.365 49%
'2711 Petroleum gases 17.180.283 447.067.462 4%
'2709 Crude petroleum oils 9.271.214 1.502.034.440 1%
'4001 Natural rubber,balata,gutta-percha etc 4.744.753 18.124.040 26%
'8703 Cars (incl. station wagon) 2.641.590 698.781.623 0%
'1513 Coconut (copra),palm kernel/babassu oil & their fractions 2.484.350 6.234.379 40%
'4412 Plywood, veneered panels and similar laminated wood 2.372.471 14.777.695 16%
'3823 Binders for foundry molds or cores; chemical products and residuals 2.367.121 9.284.953 25%
'2713 Petroleum coke, petroleum bitumen & other residues of petroleum oils
2.309.578 20.974.846 11%
21
BELUM BERKEMBANGNYA JENIS PRODUK EKSPOR INDONESIA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN IMPOR DUNIA
Jumlah Komoditi Ekspor Indonesia di pasar dunia sekitar 88%...
HS Code yang
Diekspor Indonesia
88%
HS Code yang Tidak Diekspor Indonesia
12%
HS Codeyang
Diekspor Indonesia
90%
HS Codeyang Tidak Diekspor Indonesia
10%
Jumlah Komoditi (HS Code 4 Digit) Di dunia yang Diekspor Indonesia Thn 2010
Jumlah Komoditi (HS Code 4 Digit) Di dunia yang Diekspor Indonesia Thn 2014
Sumber : Trademap
22
MENURUNNYA KONTRIBUSI DAERAH UTAMA TERHADAP EKSPOR NON MIGAS NASIONAL (dalam juta USD)
Sumber : BPS yang telah diolah oleh Kementerian Perdagangan
PERANAN INDUSTRI TERHADAP INVESTASI
Deregulasi bertujuan untuk mempermudah investasi sektor industri baik untukpengembangan cabang-cabang industri maupun untuk meningkatkan ekspor
dan penyerapan tenaga kerja.
24
INVESTASI ASING SEKTOR INDUSTRI MENURUN
P : Jumlah Izin Usaha; I : Nilai Realisasi Investasi Sumber : BKPM diolah Kemenperin
Nilai investasi PMDN sektor industri s.d Mei 2015 sebesar Rp 25,56 triliun atau tumbuh sebesar 111,83% dibanding Mei Tahun 2014sebesar Rp 12,06 triliun. Investasi sektor industri memberikan kontribusi sebesar 59,54% dari total investasi PMDN s.d Mei 2015sebesar Rp 42,93 triliun. Tetapi nilai investasi PMA sektor industri s.d Mei 2015 mencapai USD 2,50 milyar atau menurun sebesar -22,05% dibandingkan Mei 2014 sebesar USD 3,21 milyar. Investasi PMA sektor industri memberikan kontribusi sebesar 34,03% daritotal investasi PMA s.d Mei 2015 sebesar USD 7,37 milyar.
NO SEKTOR
PMDN PMA
Mei 2014 Mei 2015% (I)
Mei 2014 Mei 2015% (I)
P I P I P I P I1. Industri Makanan 120 4.928,9 292 7.972,8 61,76 271 1.287,1 304 201,2 -84,37
2. Industri Tekstil 17 190,4 64 1.688,7 786,78 89 81,9 195 70,6 -13,76
3. Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki 1 - 6 5,4 100 37 17,5 55 55,4 -215,67
4. Industri Kayu 2 2,7 25 28,7 952,11 23 2,7 27 12,3 360,47
5. Ind. Kertas & Percetakan 12 1.446,6 32 655,8 -54,67 31 21,4 54 134,3 528
6. Ind. Kimia dan Farmasi 26 2.510,9 95 7.043,6 180,53 170 468,1 193 412,8 -11,83
7. Ind. Karet dan Plastik 41 1.171,3 89 1.333,6 13,86 89 239,6 158 174,4 -27,23
8. Ind. Mineral Non Logam 14 1.436,0 50 2.772,5 93,07 47 164,3 62 456,0 177,50
9. Ind. Logam, Mesin & Elektronik 26 366,8 110 3.337,3 809,95 275 460,4 541 609,9 32,47
10.Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam
2 2,6 3 - -100 3 - 1 - -
11.Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain
3 11,4 27 701,7 6063,92 126 421,6 206 373,4 -11,44
12. Industri Lainnya - 4.928,9 18 22,6 100 70 53,9 90 8,7 -83,85
Jumlah 264 12.067,6 811 25.562,8 111,83 1,231 3.218,6 1.886 2.508,9 -22,05
25
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Untuk Sektor Industri
Industri PMDN Industri PMA
PENYERAPAN TENAGA KERJA MENURUN DALAM INVESTASI SEKTOR INDUSTRI
Sumber: BKPM
• PMDN, terjadi penurunan penyerapan TKI dari sebesar 279.099 tahun 2012 menjadi hanya 124.135 tahun 2014 (turun sebesar 56%).
• PMA, terjadi penurunan penyerapan TKI dari sebesar 510.540 tahun 2012 menjadi hanya 222.345 tahun 2014 (turun sebesar 56%).
KEBIJAKAN DEREGULASI TAHAP I
Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)
27
1. Tujuan: Kebijakan Deregulasi ini diarahkan untuk mendorong daya saing industri, dengan
a. Pemulihan Efisiensi: Memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri,
dan menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen, dengan melepas tambahan
beban regulasi dan birokrasi bagi industri, seperti: mempermudah pengadaan bahan baku hasil
pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan; menghilangkan kewajiban pendaftaran
produk jadi; uji teknik produkjadi; mendorong perluasan kegiatan industri baru melalui
pengembangan kawasan industri; kemudahan investasi sektor industri; memperlancar
pengadaan impor komponen/kelengkapan untuk keperluan ekspor industri; menghilangkan
duplikasi pemeriksaan fisik untuk kelancaran ekspor dan distribusi produk industri, dsb;
b. Penyelesaian Kesenjangan Daya Saing: Mempercepat penyelesaian kesenjangan daya saing
industri dibandingkan dengan kondisi daya saing negara lain, seperti mempermudah birokrasi
pengadaan lahan, memperkuat sistem pembiayaan usaha, memperkuat fungsi ekonomi
koperasi, meningkatkan kegiatan wisata, membenahi sistem pengupahan, penurunan harga
gas, konversi BBM ke BBG untuk nelayan, percepatan izin investasi listrik 35.000 MW, dsb;
c. Mendorong Keunggulan: Menciptakan inisiatif baru untuk mendorong keunggulan daya saing
industri, seperti: fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, pengembangan pusat
logistik berikat, inland FTA, dsb, sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik
dan berekspansi ke pasar ekspor.
KEBIJAKAN DEREGULASI I – 9 SEPTEMBER 2015: MENGGERAKKAN EKONOMI NASIONALMendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)
I.1
28
2. Bentuk Kebijakan Deregulasi:
a. Mengurangi Peraturan (Deregulasi):
Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/redundansi/irrelevant regulations. Melakukan keselarasan antar peraturan. Melakukan konsistensi peraturan.
b. Mempermudah Pelayanan Birokrasi (Debirokratisasi):
Simplifikasi perizinan seperti satu identitas pelaku usaha/profile sharing, sedikit persyaratanperizinan, dan sebagainya.
Adanya SOP dan SLA yang jelas dan tegas dalam mekanisme dan prosedur perizinan sertapenyediaan help desk dan pengawasan internal yang berkelanjutan.
Menganut sistem pelimpahan kewenangan kepada PTSP (tempat, bentuk, waktu, biaya). Penerapan Risk Management yang selaras dalam proses perizinan. Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik.
c. Meningkatkan Penegakan Hukum dan Kepastian Usaha:
Adanya saluran penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi (damage control channel). Pengawasan, pengamanan dan kenyamanan, serta pemberantasan pemerasan dan pungli. Membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan.
3. Cakupan Kegiatan Industri yang Direlaksasi:
a. Kemudahan Investasi;
b. Efisiensi Industri;
c. Kelancaran Perdagangan dan Logistik;
d. Kepastian Pengadaan Bahan Baku Sumber Dalam Negeri, terutama untuk sektor pertanian kelautan dan
perikanan, hasil hutan, dan barang tambang.
KEBIJAKAN DEREGULASI I – 9 SEPTEMBER 2015: MENGGERAKKAN EKONOMI NASIONALMendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)
29
RINGKASAN DEREGULASI TAHAP I
KEMUDAHAN
INVESTASI
EFISIENSI
INDUSTRI
KELANCARAN
PERDAGANGAN
DAN LOGISTIK
KEPASTIAN
BAHAN BAKU
SUMBER
DALAM
NEGERI
PP : 10RPP : 1Inpres : 1Permen : 31Perka : 4TOTAL 52 PERATURAN
PP : 1RPP : 2Perpres : 3Inpres : 2Permen : 21Perdirjen : 1TOTAL 30 PERATURAN
PP : 5RPP : 1Perpres : 3Permen : 36Perke : 2Perdirjen : 1SE : 1TOTAL 49 PERATURAN
PP : 1RPP : 1Perpres : 1Permen : 5TOTAL 8 PERATURAN
30
KEMUDAHAN INVESTASI
PENYEDIAAN TANAH:- Persyaratan HGU, HGB, HPAT- Pengaturan Kepemilikan Tanah- Persyaratan dan Perluasan Lingkup Kerja
PPAT- Pengaturan Penggunaan Tanah Terlantar- Persyaratan Izin Memiliki Rumah Tinggal
oleh Orang Asing- Efisiensi Biaya Pengurusan Tanah- Pengadaan Tanah untuk Umum- Petunjuk Pengadaan Tanah
KEMUDAHAN SEKTOR KEHUTANAN:
- Tata Cara Peruntukan Hutan
- Penggunaan Kawasan Hutan
- Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- Pembatasan Luas Izin Usaha
- Pemanfaatan Hasil Hutan
KEPASTIAN USAHA HORTIKULTURA:
- Grandfather Clause untuk Investasi Hortikultura
- Wisata Agro Hortikultura
- Kewajiban Divestasi Usaha Perkebunan
PENGEMBANGAN UMKM DAN PENGUATAN FUNGSI EKONOMI
KOPERASI:
- Pengembangan Inkubator
- Wirausaha dan Peningkatan perandan skala koperasi sebagai badanusaha ekonomi
Penguatan fungsiPTSP dalampelayanan
perizinan dan non perizinan serta
percepatan proyek strategis nasional
SEKTOR ENERGI:
- Penyediaan penjualan solar eceran, BBG bagi nelayan, penurunan harga gas untukindustri tertentu
- Penggunaan APBN untuk Kilang Minyak Dalam Negeri oleh Pertamina
- Perizinan Invetasi Listrik
- Tanggap Darurat Krisis Energi
31
EFISIENSI
INDUSTRI
REVITALISASI BUMNPENINGKATAN PERAN
PERUMNAS; DAN
Penggabungan PT.Reasuransi Umum Indonesia ke Dalam PT. Reasuransi Indonesia Utama
PERIZINAN:
- Penghilangan Rekomendasi, IP, LS, Wajib SNI barang tertentu
- API sebagai identitas Importir
- Penegasan Penghilangan IUOP bagi Kegiatan cut and fill
Pengaturan Sumber Daya Air
Besaran Rasio Hutang dan Modal untuk
Perhitungan PPhReformasi
kawasan industri
Inland FTA
Pengaturan Sistem Pengkajian atau
Pengupahan
Penegasan Harga Gas Bumi oleh
Pemerintah
Insentif fiskal untuksektor
angkutan/transportasi
32
KELANCARAN PERDAGANGANDAN LOGISTIK
API sebagai Identitas tunggal
Importir dan SIUP sebagai indentitas
eskportir
Kelancaran eksporproduk industri dengan
menghilangkanperizinan, persyaratan
dan duplikasipemeriksaan
Kemudahan imporbahan baku untuk
industri danpengawasan imporbarang konsumsiFasilitas KITE untuk
IKM
Pusat LogistikBerikat
Distribusi Dalam Negeri: Pengawasan Peredaran
Barang yang ber-SNI danLabel Berbahasa Indonesia
serta Toko Modern
OtomasiPengawasan
Peredaran Obat dan Makanan
KEMUDAHAN WISATA:
- Penghapusan CAIT
- Perubahan Ketentuan Bebas Visa Kunjungan
33
KEPASTIAN BAHAN BAKU
SUMBER DALAM NEGERI
Perikanan danKelautan: garam, efisiensi usaha
nelayan
PERTANIAN:
Pengadaan langsung benih holtikultura
PERTAMBANGAN:
Kemudahanpengadaan scrap
34
PAKET KEBIJAKAN I – 9 September 2015: Menggerakkan Ekonomi NasionalMendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)
I.2
NO KEMENTERIAN/LEMBAGAJUMLAH REGULASI TOTAL
REGULASIPP Perpres Inpres Permen Lainnya
1. Kemenko Perekonomian 2 2
2. Kementerian Perindustrian 1 14 15
3. Kementerian Perdagangan 30 2 32
4. Kementerian Keuangan 4 6 10
5. Kementerian Pertanian 1 1 5 7
6. Kementerian ESDM 2 7 1 1 11
7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang 6 1 3 10
8.Kementerian Lingkungan danKehutanan
2 2
9. Kementerian Ketenagakerjaan 2 1 3
10. Kementerian Perhubungan 5 5
11. Kementerian PU PR 1 1
12. Kementerian Kesehatan 1 1
13. Kementerian Pariwisata 2 2
14. Kementerian KUKM 29 29
15. BKPM 2 2
16. BPOM 2 2
Total Regulasi 17 11 2 96 8 134
Rekapitulasi Deregulasi Berdasarkan K/L
KEBIJAKAN DEREGULASI TAHAP II
Kemudahan Perizinan Investasi dan Devisa Hasil Ekspor
36
POKOK – POKOK KEBIJAKAN DEREGULASI II - 29 SEPTEMBER 2015
1. Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam• Memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu
tiga jam• Pemegang Izin Investasi sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi di
Kawasan Industri.
2. Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday Lebih Cepat• Tax Allowance
Pemerintah memberikan atau menolak tax allowance kepada investor, setelah 25 hari syarat dan aplikasi dipenuhi .
• Tax HolidayPemerintah mengesahkan pemberian tax holiday, maksimun 45 hari setelah semua persyaratan dipenuhi.
3. Pemerintah Tak Pungut PPN Untuk Alat Transportasi• Tidak memungut PPN untuk beberapa alat transportasi, terutama adalah
galangan kapal, kereta api, pesawat, dan termasuk suku cadangnya• Kebijakan ini telah tertuang dalam PP No. 69/ 2015 tentang impor dan
penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak, terkait angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN.
37
4. Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat• Pembangunan dua pusat logistik berikat, di Cikarang terkait sektor manufaktur dan di Merak
terkait BBM, yang direncanakan siap beroperasi menjelang akhir tahun.• Manfaat: perusahaan manufaktur tidak perlu impor dan tidak perlu mengambil barang dari luar
negeri, cukup mengambil dari gudang berikat.
5. Insentif pengurangan pajak bunga deposito• Pengurangan pajak bunga deposito diberikan kepada Eksportir yang berkewajiban melaporkan
devisa hasil ekspor (DHE) ke BI. • DHE yang disimpan dalam bentuk deposito: (i) 1 bulan diturunkan 10 persen, (ii) 3 bulan menjadi
7,5 persen, (iii) 6 bulan menjadi 2,5 persen dan (iv) di atas 6 bulan 0 persen. • Jika dikonversi ke rupiah: (i) 1 bulan 7,5 persen, (ii) 3 bulan 5 persen, dan (iii) 6 bulan langsung 0
persen.
6. Perampingan Izin Sektor Kehutanan• Mempercepat Izin investasi dan produksi sektor kehutanan dengan mengurangi dari 14 izin
menjadi 6 izin
POKOK – POKOK KEBIJAKAN DEREGULASI II - 29 SEPTEMBER 2015
38
KEMUDAHAN LAYANAN INVESTASI 3 JAM DI KAWASAN INDUSTRI
Regulasi yang telah diterbitkan:1. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan
Penanaman Modal.3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas
Penanaman Modal.4. Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal.
Pokok – Pokok Kebijakan;• Kriteria untuk mendapatkan layanan cepat investasi 3 jam adalah para investor memiliki rencana investasi minimal Rp
100 miliar dan atau rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia di atas 1,000 (seribu) orang.• Permohonan disampaikan langsung oleh calon pemegang saham ke PTSP Pusat di BKPM. Satu calon pemegang
saham boleh mewakili calon pemegang saham lainnya sepanjang membawa lampiran surat kuasa.• Layanan cepat Pendirian Badan Hukum Investasi melalui PTSP Pusat di BKPM ini meliputi izin penanaman modal
(investasi), akta pendirian perusahaan, dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukumIndonesia, serta NPWP.
• Izin investasi yang diberikan sekaligus akan berfungsi sebagai izin konstruksi untuk memulai kegiataninvestasi di Kawasan Industri. Tapi sebelumnya, perusahaan tersebut harus memenuhi norma/standar dalamberinvestasi yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Kawasan Industri, antara lain pajak, TDP, Izin Gangguan/SITU,IMB, Izin Lokasi, Pertimbangan Teknis Pertanahan, HGB, Izin Lingkungan dan Amdal, Amdal Lalin, ketenagakerjaan,BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain.
KEBIJAKAN DEREGULASI TAHAP III
Kemudahan Usaha Jasa Keuangan, Pembiayaan Ekspor, dan Pengurangan Beban Usaha
40
POKOK-POKOK PAKET KEBIJAKAN TAHAP III – 7 OKTOBER 2015
I. Paket Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan
1. Relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha dan penitipan valuta asing dan pengelolaan (trust)
bank.
2. Rancangan skema asuransi pertanian.
3. Rmodal ventura.
4. Pembentukan konsorsium pembiayaan industri berorientqsi ekspor dan ekonomi kreatif serta usaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
5. Pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
6. Penegasan implementasi one project concept dalam penetapan kualitas kredit.
II. Penurunan Harga BBM, Listrik Dan Gas
1 Harga BBM
• Harga Avtur, LPG 12 kg, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015.
• Harga BBM jenis solar diturunkan sebesar Rp 200 per liter, sehingga harga eceran BBM jenis
solar bersubsidi akan menjadi Rp 6.700 per liter. Penurunan harga BBM jenis solar juga akan
berlaku untuk BBM jenis solar non-subsidi. Keputusan ini berlaku 3 hari sejak pengumuman ini.
• Harga BBM jenis premium tetap, yakni Rp 7.400 per liter (Jamali) dan Rp 7.300 (di luar Jamali).
41
POKOK-POKOK PAKET KEBIJAKAN TAHAP III – 7 OKTOBER 2015
III. PENURUNAN HARGA BBM, LISTRIK DAN GAS
2 Harga Gas
• Harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli
industri pupuk, yakni sebesar US$ 7 mmbtu (Million British Thermal Unit). Sedangkan harga gas untuk
industri lainnya (seperti petrokimia, keramik, dsb) akan diturunkan sesuai dengan kemampuan industri
masing-masing. Penurunan harga gas dimungkinkan dengan melakukan efisiensi pada sistem
distribusi gas serta pengurangan penerimaan negara atau PNBP gas. Meski demikian, penurunan
harga gas ini tidak akan mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian perusahaan gas
Kontrak Kerja Sama.
• Penurunan harga gas untuk industri tersebut akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2016. “Karena masih
harus mengubah aturan tentang PNBP-nya,” ujar Darmin .
3 Harga Listrik
• Tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan mengalami penurunan tarif mengikuti turunnya
harga minyak bumi (Automatic Tariff Adjustment).
• Diskon tarif hingga 30% untuk pemakaian listrik mulai tengah malam pukul 23:00 hingga pagi hari
pukul 08:00, pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah.
• Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 60% dari tagihan selama setahun dan
melunasi 40% sisanya secara angsuran pada bulan ke-13, khusus untuk industri padat karya
42
POKOK-POKOK PAKET KEBIJAKAN TAHAP III – 7 OKTOBER 2015
IV. PERLUASAN WIRAUSAHAWAN PENERIMA KUR
• Dalam rangka meningkatkan akses wirausahawan kepada kredit perbankan, melalui program Kredit
Usaha Rakyat (KUR), pemerintah telah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22% menjadi 12%
persen. Pada paket kebijakan ini, para keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai,
dipertegas dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif. Menurut Darmin Nasution, “Melalui
perluasan penerima KUR ini, pemerintah berharap akan muncul para wirausahawan baru.”
V. PENYEDERHANAAN IZIN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL
1. Untuk menunjang perekonomian di bidang pertanahan, Kementerian ATR/BPN merevisi Permen Nomor
2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam
Kegiatan Penanaman Modal.
2. Beberapa substansi pengaturan baru yang mencakup beberapa hal seperti:
a) Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (semula 7 hari menjadi 3 jam);
b) Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon terhadap ketersediaan dan
rencana penggunaan lahan. Surat akan dikeluarkan dalam waktu 3 jam
43
POKOK-POKOK PAKET KEBIJAKAN TAHAP III – 7 OKTOBER 2015
c) Kelengkapan perijinan prinsip
• Proposal, pendirian perusahaan, alas Hak Tanah menjadi persyaratan awal untuk dimulainyakegiatan lapangan;
• Ada persyaratan yang dapat menyusul sampai dengan sebelum diterbitkannya Keputusantentang Hak Penggunaan Lahan
c) Jangka Waktu pengurusan (Persyaratan harus lengkap):
• Hak Guna Usaha (HGU) dari 30 – 90 hari 20 hari kerja (s/d 200 ha) atau 45 hari kerja (> 200
ha)
• Perpanjangan/ pembaruan HGU dari 20 – 50 hari 7 hari kerja (s/d 200 ha) atau 14 hari kerja
(> 200 ha)
• Permohonan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai dari 20 – 50 hari kerja 20 hari kerja (s/d 15
ha) atau 30 hari kerja (>15 ha)
• Perpanjangan/ pembaruan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai dari 20 – 50 hari kerja 5 hari
kerja (s.d 15 ha) atau 7 hari kerja (>15 ha)
• Hak Atas Tanah dari 5 hari kerja 1 hari kerja
• Penyelesaian pengaduan dari 5 hari kerja 2 hari kerja
e) Dalam perpanjangan hak penggunaan lahan yang didasarkan pada evaluasi tentang pengelolaan
dan penggunaan lahan, termasuk audit luas lahan, oleh yang bersangkutan tidak lagi memakai
persyaratan seperti awal permohonan.
44
REKAPITULASI PERIZINAN DEREGULASI
JENIS REGULASI JUMLAH IZIN
YANG DIHILANGKANSISA IZIN
(per 6 Okt 2015)RENCANA REALISASI
Peraturan Pemerintah 41 19 22
Peraturan Presiden 4 4
Instruksi Presiden
Peraturan Menteri Perindustrian 38 17 13 25
Peraturan Menteri Perdagangan 125 47 28 97
Peraturan Menteri Keuangan 6 6
Peraturan Menteri Pertanian 11 3 8
Peraturan Menteri ESDM
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4 4
Peraturan Menteri Perhubungan 7 7
Peraturan Menteri Kesehatan 1 1
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM 14 14
Peraturan Kepala BKPM 5 5
Peraturan Kepala BPOM
256 86 41 215
45
REKAPITULASI PERIZINAN DEREGULASI
KLASIFIKASI REGULASI JUM49H IZINYANG DIHILANGKAN SISA IZIN
(per 6 Okt 2015)RENCANA REALISASI
Kemudahan Investasi 44 5 0 44
Efisiensi Industri 49 22 16 33
Kelancaran Perdagangan danLogistik
150 52 22 128
Kepastian Bahan Baku Sumber Dalam Negeri
13 7 3 10
TOTAL REGULASI 256 86 41 215
LAMPIRAN
47
KEMUDAHAN INVESTASI
NO REGULASI JUMLAH IZIN IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KLASIFIKASI
1. PP Kawasan Industri 19 14 5 Mendorong keunggulan
2 PP yang melaksanakan UU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura, untuk memberikan grandfather clause bagi investasi perkebunan hortikultura
Pemulihan efisiensi
3 PP yang merevisi PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
1Izin peralihan Hak Pakaiatas tanah negara
- 1Izin peralihan Hak Pakaiatas tanah negara
Penyelesaian kesenjangandaya saing
4 PP yang merevisi PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- - - Pemulihan efisiensi
5 PP yang merevisi PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT
- - - Pemulihan efisiensi
6 PP yang merevisi PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
1Izin Peruntukanpenguasaan, pemilikan, penggunaan, danpemanfaatan tanahnegara bekas tanahterlantar
- 1Izin Peruntukanpenguasaan, pemilikan, penggunaan, danpemanfaatan tanah negara
Pemulihan efisiensi
7 PP yang merevisi PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia-
- - - Mendorong keunggulan
48
KEMUDAHAN INVESTASI
NO REGULASI JUMLAH IZIN IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KLASIFIKASI
8 PP yang merevisi PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
- - - Pemulihan efisiensi
9 PP perubahan keempat PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk debirokratisasi dengan memperpendek jangka waktu proses pengajuan perpanjangan IUP, IUPK, KK, dan PKP2B
6- Ijin Usaha
Pertambangan (IUP)- IUP Eksplorasi- IUP Operasi Produksi- Izin Usaha
PertambanganKhusus (IUPK)
- IUPK Eksplorasi- IUPK Operasi
Produksi
- 6- Ijin Usaha Pertambangan
(IUP)- IUP Eksplorasi- IUP Operasi Produksi- Izin Usaha
Pertambangan Khusus(IUPK)
- IUPK Eksplorasi- IUPK Operasi Produksi
Pemulihan efisiensi
10 PP tentang PPN Jasa Kepelabuhanan, untuk memberikan insentif PPN bagi angkutan laut luar negeri
Mendorong keunggulan
11 PP yang merevisi PP No 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN, untuk insentif, PPN dibebaskan bagi alat angkut tertentu (Kapal Laut, Kereta Api, Pesawat)
Mendorong keunggulan
12 RPP Usaha Wisata Agro Hortikultura Mendorong keunggulan
49
KEMUDAHAN INVESTASI
NO REGULASI JUMLAH IZIN IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KLASIFIKASI
13 PP tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN, untuk insentif, PPN tidak dipungut bagi alat angkut tertentu (Kapal Laut, Kereta Api, Pesawat)
Mendorong keunggulan
14 Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Penyelesaian kesenjangandaya saing
15 Perpres yang merevisi Perpres Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- - - Penyelesaian kesenjangandaya saing
16 Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan
Pembangunan Kilang Minyak di Dalam
Negeri, sebagai pedoman akselerasi
pembangunan kilang minyak (termasuk
produk turunannya) melalui dana APBN dan
penugasan kepada Pertamina
Pemulihan efisiensi
50
KEMUDAHAN INVESTASI
NO REGULASI JUMLAH IZIN IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KLASIFIKASI
17 Peraturan Presiden tentang percepatan pembangunan infratstruktur ketenaga listrikan, untuk deregulasi dan debirokratisasi proses perizinan investasi listrik
Penyelesaian kesenjangandaya saing
18 Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Pemulihan efisiensi
19 Inpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Pemulihan efisiensi
20 Revisi Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2003 jo Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan untuk menyesuaikan seluruh jenis izin usaha harus disamakan nomenklatur dengan peraturan perundang-undangan sektor.
- - - Pemulihan efisiensi
21 Perka BKPM yang merevisi Perka BKPM No 3
Tahun 2012, agar dalam pengendalian
pelaksanaan penanaman modal, pengawasan
terutama perubahan investasi dapat
dilaksanakan dengan baik, sehingga K/L
terkait dan asosiasi industri mendapatkan
informasi perubahan.
5- Pendaftaranpenanaman modal
- Izin prinsip- Izin usaha- Izin usaha perwakilanperusahaanperdagangan asing
- Izin kantor perwakilanperusahaan asing
- 5- Pendaftaran penanamanmodal
- Izin prinsip- Izin usaha- Izin usaha perwakilanperusahaan perdaganganasing
- Izin kantor perwakilanperusahaan asing
Pemulihan efisiensi
51
KEMUDAHAN INVESTASI
NO REGULASI JUMLAH IZIN IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KLASIFIKASI
22 Perka BKPM tentang Izin Prinsip Penanaman Modal
Pemulihan efisiensi
23 Perka BKPM tentang Fasilitas Penanaman
Modal
Pemulihan efisiensi
24 Permentan yang merevisi Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, untuk merubah pasal 14 yang mewajibkan divestasi kepada koperasi pekebun setempat
- - - Pemulihan efisiensi
25 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merevisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
1Izin pinjam pakai kawasan hutan
- 1Izin pinjam pakai kawasan hutan
Pemulihan efisiensi
52
KEMUDAHAN INVESTASI
NO REGULASI JUMLAH IZIN IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KLASIFIKASI
26 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II2014 tentang Pembatasan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi.
3- Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu padaHutan Tanaman Industri
- Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu padaHutan dalam Hutan Alam
- Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu RestorasiEkosistem dalam HutanAlam
- 3- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada HutanTanaman Industri
- Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada Hutandalam Hutan Alam
- Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu RestorasiEkosistem dalam Hutan Alam
Pemulihan efisiensi
27 Permen ATR/Kep. BPN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permen Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
- - - Pemulihan efisiensi
28 Permen ATR/Kep. BPN yang merevisi Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
Pemulihan efisiensi
29 Permen ATR/Kep. BPN yang merevisi Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
Pemulihan efisiensi
30 Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 145/KEP/M/1998 tentang Petunjuk Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi, agar Koperasi dapat membangun modal penyertaan sebagai instrumen modal yang sebagai surat berharga yang dapat diperjualbelikan sehingga dapat mengembangkan pemupukan modal Koperasi yang berasal dari luar
Penyelesaiankesenjangan daya saing
53
KEMUDAHAN INVESTASI
NO REGULASI JUMLAH IZIN IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KLASIFIKASI
31 Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 19/KEP/M/III/1998 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Kecil, untuk mendukung koperasi berani masuk ke sektor lain
Penyelesaiankesenjangan daya saing
32 Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, agar selaras dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah
5- Permohonan
pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- Permohonan Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- Permohonan pengesahan Unit Jasa Keuangan Syariah
- Permohonan persetujuan pembukaan Kantor Cabang
- Permohonan ijin perubahan pola operasional menjadi sistem syariah untuk konversi data keuangan
5- Permohonan pengesahan
akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- Permohonan Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- Permohonan pengesahan Unit Jasa Keuangan Syariah
- Permohonan persetujuan pembukaan Kantor Cabang
- Permohonan ijin perubahan pola operasional menjadi sistem syariah untuk konversi data keuangan
Penyelesaiankesenjangan daya saing
33 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 118/PER/M.KUKM/X/2004 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UKM, untuk mengakomodir UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM dan diklat pengembangan kompetesi usaha mikro
Penyelesaiankesenjangan daya saing
54
KEMUDAHAN INVESTASI
NO REGULASI JUMLAH IZINIZIN YANG
DIHILANGKANSISA KLASIFIKASI
34 Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraaan Tugas Pembanguan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi
2- Menunjuk gubernur sebagai
pejabat untuk dan atas namaMenteri Koperasi dan UKM dlmpengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, danpembubaran koperasi yang anggotanya berdomisili lebih dari1 kab/kota dalam propinsi
- Menunjuk bupati untuk dan atasnama Menteri Koperasi danUKM dlm pengesahan aktasebagai pejabat dlmpengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, danpembubaran koperasi yang anggotanya berdomisili di wilayah bersangkutan
-Merevisi ketentuan yang memberi wewenanggubernur dan bupati dalamdlm pengesahan aktapendirian, perubahananggaran dasar, danpembubaran koperasi
2pengesahan aktapendirian, perubahananggaran dasar, danpembubaran koperasiadalah wewenangpemerintah pusat
Penyelesaiankesenjangan daya saing
35 Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 124/Kep/M.UKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi
1Menugaskan DeputiKelembagaan KemenKoperasi dan UKM sebagaipejabat untuk dan atas namaMenteri Koperasi dan UKM dlm pengesahan aktapendirian, perubahananggaran dasar, danpembubaran koperasi yang anggotanya berdomisili lebihdari 1 propinsi
-Merevisi ketentuanyang MenugaskanDeputi KelembagaanKemen Koperasi danUKM dalam dlmpengesahan aktapendirian, perubahananggaran dasar, danpembubaran koperasi
1pengesahan aktapendirian, perubahananggaran dasar, danpembubaran koperasiadalah wewenangpemerintah pusat
Penyelesaiankesenjangan daya saing
55
KEMUDAHAN INVESTASI
NO REGULASI JUMLAH IZINIZIN YANG
DIHILANGKANSISA KLASIFIKASI
36 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 01/PER/MENEG/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi
1Pejabat di tingkatPropinsi danKabupaten/Kota berwewenang untukmenerbitkanSurat Keputusanpengesahan aktapendirian koperasi
-Merevisi ketentuanyang memberiwewenang Pejabat di tingkat Propinsi danKabupaten/Kota berwewenang untukmenerbitkanSurat Keputusanpengesahan aktapendirian koperasi
1pengesahan aktapendirian, perubahananggaran dasar, danpembubaran koperasiadalah wewenangpemerintah pusat
Penyelesaiankesenjangan daya saing
37 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 03/PER/M.KUKM/I/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota/Penggerak Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi
Penyelesaiankesenjangan daya saing
38 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, untuk menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah
Penyelesaiankesenjangan daya saing
56
KEMUDAHAN INVESTASI
NO REGULASI JUMLAH IZINIZIN YANG
DIHILANGKANSISA KLASIFIKASI
39 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 35.3/PER/K.UKKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, untuk menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah
Penyelesaiankesenjangan daya saing
40 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 39/PER/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi jasa Keuangan Syariah dan Unit jasa Keuangan Syariah, untuk menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah
Penyelesaiankesenjangan
41 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/K.KUKM/III/2008 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi
- - - Penyelesaiankesenjangan daya saing
42 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi permen Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP
- - - Penyelesaiankesenjangan daya saing
57
KEMUDAHAN INVESTASI
NO REGULASI JUMLAH IZINIZIN YANG
DIHILANGKANSISA KLASIFIKASI
43 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi permen Koperasi dan UKM Nomor 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam oleh Unit Simpan Pinjam, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP
- - - Penyelesaiankesenjangan daya saing
44 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 21/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka meningkatkan kepatuhan KSP, serta menyesuaikan dengan Keppres No 62 tahun 2015 tentang Struktur Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan terhadap Koperasi
- - - Penyelesaiankesenjangan daya saing
45 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 6/PER/M.KUKM/IV/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 3/PER/M.KUKM/1/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi
- - - Penyelesaiankesenjangan daya saing
46 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi Nomor 15/PER/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19 /PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP
2- Izin Usaha Kegiatan Simpan Pinjam- Izin pembukaan Kantor Cabang
- 2- Izin Usaha Kegiatan Simpan Pinjam- Izin pembukaan Kantor Cabang
Penyelesaiankesenjangan daya saing
58
KEMUDAHAN INVESTASI
NO REGULASI JUMLAH IZINIZIN YANG
DIHILANGKANSISA KLASIFIKASI
47 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 7/Per/m.KUKM/IX/2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar, untuk mendorong berkembangnya koperasi yang menjalankan usaha di sektor riil
1Rekomendasi oleh dinas sebagai syarat Calon Koperasi Skala Besar
- 1Rekomendasi oleh dinas sebagai syarat Calon Koperasi Skala Besar
Penyelesaiankesenjangan daya saing
48 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 10/Per/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraaan Rapat Anggota Koperasi untuk menyesuaikan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi
- - - Penyelesaiankesenjangan daya saing
49 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 04/Per/M.KUKM/VII/2012 Tentang Pedoman Umum Akutansi Koperasi, untuk mengakomodir keperluan akurasi pencatatan akuntansi koperasi sesuai karakteristik usaha (pedoman umum akuntansi SAK ETAP koperasi sektor riil, usaha simpan pinjam koperasi, dan usaha simpan pinjam syariah)
- - - Penyelesaiankesenjangan daya saing
50 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 01/PER/M.KUKM/I/2013 tentang Pedoman Revitalisasi Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi
- - - Penyelesaiankesenjangan daya saing
51 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 11/Per/M.KUKM/XII/2013 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha, untuk menyelaraskan dengan Perpres No 62 tahun 2015 tentang Struktur Kementerian Koperasi dan UKM
1Izin Operasional Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
- 1Izin Operasional
Penyelenggaraan Inkubator
Wirausaha
Penyelesaiankesenjangan daya saing
59
KEMUDAHAN INVESTASI
NO REGULASI JUMLAH IZINIZIN YANG
DIHILANGKANSISA KLASIFIKASI
52 Permen Koperasi dan UKM tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil, untuk mengakomodir keperluan akurasi pencatatan akuntansi koperasi sesuai karakteristik usaha dan sebagai pedoman umum akuntansi SAK ETAP koperasi sektor riil
- - - Penyelesaiankesenjangan daya saing
60
EFISIENSI INDUSTRI
NO REGULASI JUMLAH IZINIZIN YANG
DIHILANGKANSISA KLASIFIKASI
53 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
Penyelesaiankesenjangan daya saing
54 PP Pengelolaan Sumber Daya Air, untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi kegiatan industri
Pemulihan Efiensi
55 PP Sistem Pengupahan untuk melaksanakan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
Pemulihan Efiensi
56 Perpres yang merevisi Perpres No.180 tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres No.79 tahun 2011 tentang kunjungan kapal wisata asing ke Indonesia
1Clearance and Approval for
Indonesian Territory (CAIT)
- 1Clearance and Approval for
Indonesian Territory (CAIT)
Pemulihan Efiensi
57 Perpres yang merevisi Perpres Nomor 69 tahun 2015
tentang Bebas Visa Kunjungan
1Izin tinggal kunjungan
- 1Izin tinggal kunjungan
Pemulihan Efiensi
58 Peraturan Presiden tentang kebijakan harga gas bumi
tertentu dalam kegiatan usaha hulu migas, untuk
menegaskan otoritas Pemerintah sebagai kuasa
penambangan dalam menetapkan harga gas bumi
Penyelesaiankesenjangan daya saing
59 Inpres Inland FTA Penyelesaiankesenjangan daya saing
60 Inpres Kebijakan Deregulasi Nasional Pemulihan Efiensi
61 Dikeluarkan Surat Dirjen Minerba perihal petunjuk operasional bagi dinas ESDM di Daerah yang menegaskan tidak diperlukannya IUOP dalam kegiatan cut and fillkawasan industri, untuk memberikan kepastian usaha bagi kawasan industri
Pemulihan Efiensi
61
EFISIENSI INDUSTRI
NO REGULASI JUMLAH IZINIZIN YANG
DIHILANGKANSISA KLASIFIKASI
62 Permendag yang merevisi Permendag No. 53/M-DAG/PER/7/2015 tentang Tekstil Dan Produk Tekstil Batik Dan Motif Batik, untuk menghilangkan rekomendasi dari Kemenperin
4- Importir Terdaftar Tekstil dan Produk
Testil Batik dan Motif Batik- Persetujuan Impor- Rekomendasi- Verifikasi Surveyor
1- Rekomendasi
3- Importir Terdaftar Tekstil dan
Produk Testil Batik dan Motif Batik
- Persetujuan Impor- Verifikasi Surveyor
Pemulihan Efiensi
63 Permendag yang merevisi Permendag No 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin dan melarang impor barang-baru untuk alat kesehatan.
9- Perusahaan Pemakai langsung- Perusahaan Rekondisi- Perusahaan Remanufakturing- Perusahaan Penyedia Peralatan
Kesehatan- Izin usaha- Izin edar- Persetujuan impor- Rekomendasi- Verifikasi surveyor
1Rekomendasi
8- Perusahaan Pemakai langsung- Perusahaan Rekondisi- Perusahaan Remanufakturing- Perusahaan Penyedia Peralatan
Kesehatan- Izin usaha- Izin edar- Persetujuan impor- Verifikasi surveyor
Pemulihan Efiensi
64 Permendag yang mencabut No. 11/M-DAG/PER/3/2010 jo. Permendag No. 35/M-DAG/PER/5/2012 tentang ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku cakram optik kosong, dan cakram optik isi
6- Importir terdaftar cakram optik- Verifikasi surveyor- Rekomendasi importir mesin dan
peralatan mesin- Rekomendasi importasi bahan baku
cakram dan cakram optik kosong- Rekomendasi HAKI untuk importasi
cakram optik isi- Persetujuan impor
6- Importir terdaftar cakram
optik- Verifikasi surveyor- Rekomendasi importir
mesin dan peralatan mesin- Rekomendasi importasi
bahan baku cakram dancakram optik kosong
- Rekomendasi HAKI untukimportasi cakram optik isi
- Persetujuan impor
- Pemulihan Efiensi
65 Permendag yang merevisi Permendag No. 15/M-DAG/PER/3/2007 tentang ketentuan impor mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan printer berwarna sebagaimana telah diubah dengan permendag no. 7/M-DAG/PER/2/2012, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin
Pemulihan Efiensi
62
EFISIENSI INDUSTRI
NO REGULASI JUMLAH IZINIZIN YANG
DIHILANGKANSISA KLASIFIKASI
66 Pencabutan Permenperin No. 35/2015 tentang Perubahan atas PermenperinNo. 87/2013 tentang Pemberlakuan SNI minyak goreng sawit secara wajib untukmembatalkan kewajiban penjualanminyak goreng dalam kemasan dengantujuan fortifikasi.
4- Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)
- Verifikasi Cara Produksi Pangan Olahanyang Baik (CPPOB)
- Sertifikat Sistem Manajemen Mutu(Sertifikat SMM)
- Kewajiban penjualan minyak goreng sawitdalam bentuk kemasan
4- Sertifikat ProdukPenggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)
- Verifikasi Cara ProduksiPangan Olahan yang Baik(CPPOB)
- Sertifikat SistemManajemen Mutu (SertifikatSMM)
- Kewajiban penjualanminyak goreng sawit dalambentuk kemasan
- Pemulihan Efiensi
67 Permenperin yang merevisiPermenperin No. 34/M-IND/PER/4/2007 untuk menghilangkan kewajibanpendaftaran dan pemeriksaan tekniskaca pengaman kendaraan bermotoryang non SNI
4- Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)
- Surat Pendaftaran Barang (SPB)- Surat Pendaftaran Jenis Kaca Pengaman- Surat Keterangan Kaca Pengaman Non SNI
2- Surat Pendaftaran JenisKaca Pengaman
- Surat Keterangan Kaca Pengaman Non SNI
2- Sertifikat ProdukPenggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)
- Surat PendaftaranBarang (SPB)
Pemulihan Efiensi
68 Permenperin yang merevisiPermenperin No. 44/M-IND/PER/4/2011 jo Permenperin No. 04/M-IND/PER/1/2010 untuk menghilangkankewajiban pendaftaran danpemeriksaan teknis kaca lembaranyang non SNI
2- Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)
- Surat Keterangan Kaca Lembaran Non SNI
1- Surat Keterangan Kaca Lembaran Non SNI
1- Sertifikat ProdukPenggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)
Pemulihan Efiensi
69 Permenperin yang merevisiPermenperin No. 50/M-IND/PER/6/2014 untuk menghilangkan kewajibanpendaftaran tipe dan pemeriksaanteknis cermin kaca yang non SNI
2- Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)
- Surat Keterangan Kaca Lembaran Non SNI
1- Surat Keterangan Kaca Lembaran Non SNI
1- Sertifikat ProdukPenggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)
Pemulihan Efiensi
63
EFISIENSI INDUSTRI
NO REGULASI JUMLAH IZINIZIN YANG
DIHILANGKANSISA KLASIFIKASI
70 Permenperin yang merevisiPermenperin No. 82/M-IND/PER/8/2012; Permenperin No. 83/M-IND/PER/8/2012, danPermenperin No. 84/M-IND/PER/8/2012 untuk menghilangkan kewajiban suratpertimbangan teknis dan pemeriksaanteknis keramik yang non SNI
6- Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)
- Surat Keterangan Kaca Lembaran Non SNI
3- Surat Keterangan Kaca Lembaran Non SNI
3- Sertifikat Produk Penggunaan TandaSNI (SPPT-SNI)
PemulihanEfiensi
71 Permenperin yang merevisiPermenperin No 15/M-IND/PER/1/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 81/IAK/PER/12/2007 untukmenghilangkan kewajiban pendaftarantipe selang kompor LPG
2- SPPT-SNI- SNI dan LSPro pada produk dan
kemasan selang kompor LPG
1SNI dan LSPro pada produkdan kemasan selang komporLPG
1- SPPT-SNI
PemulihanEfiensi
72 Permenperin yang merevisiPermenperin No 81/M-IND/PER/7/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 40/IAK/PER/9/2010 untukmenghilangkan kewajiban adanya suratpertimbangan teknis Tanki Air Silinder –Polieltilena
2- SPPT-SNI- SNI pada setiap produk plastik - Tangki
Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE)
1- SNI pada setiap produk
plastik - Tangki Air SilinderVertikal – Polietilena (PE)
1- SPPT-SNI
PemulihanEfiensi
73 Permenperin yang merevisiPermenperin No 67/M-IND/PER/6/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal BIM No 12/BIM/PER/8/2012 untukmenghilangkan kewajiban suratpertimbangan teknis dan pemeriksaanteknis Rubber seal/karet perapat untukkatup tabung LPG yang non SNI
2- SPPT-SNI- surat pertimbangan teknis dan
pemeriksaan teknis Rubber seal/karetperapat untuk katup tabung LPG yang non SNI
1- Surat pertimbangan teknis
dan pemeriksaan teknisRubber seal/karet perapatuntuk katup tabung LPG yang non SNI
1- SPPT-SNI
PemulihanEfiensi
74 Permenperin yang merevisiPermenperin No 20/M-IND/PER/2/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 86/IAK/Per/11/2008 untukmenghilangkan kewajiban suratpertimbangan teknis bagi produkmelamin non SNI wajib
2- SPPT-SNI- Surat pertimbangan teknis bagi produk
melamin non SNI wajib
1- Surat pertimbangan teknis
bagi produk melamin non SNI wajib
1- SPPT-SNI
PemulihanEfiensi
64
EFISIENSI INDUSTRI
NO REGULASI JUMLAH IZINIZIN YANG
DIHILANGKANSISA KLASIFIKASI
75 Permenperin yang merevisi 32 Permenperin untuk menghilangkankewajiban rekomendasi atas imporproduk yang spesifikasinya tidak samadengan SNI wajib
2- SPPT-SNI- Rekomendasi atas impor produk yang
spesifikasinya tidak sama dengan SNI wajib
1- Rekomendasi atas impor
produk yang spesifikasinyatidak sama dengan SNI wajib
1- SPPT-SNI
Pemulihan Efiensi
76 Revisi PMK No. 176/2009 dan Permenperin No. 19/2010 untuk menghilangkan persyaratan rekomendasi dalam rangka pemberian faslitas bea masuk bagi restrukturisasi/pengembangan industri serta multi tafsir pada kata “dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi …”.
3- Rekomendasi untuk mendapatkan fasilitas
pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pembangunanindustri
- Rekomendasi untuk mendapatkan fasilitaspembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pengembanganindustri
- Pertimbangan teknis dari Direktur JenderalPembina Industri
-Perlu penegasan definisi padaketentuan pertimbanganteknis dari Ditjen Pembina Industri
3- Rekomendasi untuk mendapatkan
fasilitas pembebasan bea masukatas impor mesin, barang dan bahanuntuk pembangunan industri
- Rekomendasi untuk mendapatkanfasilitas pembebasan bea masukatas impor mesin, barang dan bahanuntuk pengembangan industri
- Pertimbangan teknis dari DirekturJenderal Pembina Industri
Pemulihan Efiensi
77 Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 36/KEP/M/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi, agar selaras dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta tidak menghambat peleburan dan pembubaran Koperasi
PemulihanEfiensi
65
KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIK
NO REGULASI JUMLAH IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KLASIFIKASI
78 PP tentang pusat logistik berikat khusus untuk BBM, LPG, dan Crude Oil, untuk pengembangan usaha pengadaan BBM, LPG, dan Crude Oil
Mondorong keunggulan
79 Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 64/2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga BBG untuk transportasi jalan, sebagai kebijakan yang terintegrasi dalam penggunaan BBG untuk transportasi
1Izin Usaha Niaga Bahan
Bakar Gas
- 1Izin Usaha Niaga Bahan
Bakar Gas
Mondorong keunggulan
80 Peraturan Presiden tetang Tatakelola Gas Bumi, untuk membentuk Badan Usaha penyangga gas bumi atau (agregator)
Mondorong keunggulan
81 Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk kapal perikanan nelayan kecil, untuk perluasan pemakaian BBG untuk menghemat biaya bahan bakar bagi nelayan
1Izin Usaha Niaga UmumElpiji
- 1Izin Usaha Niaga UmumElpiji
Mondorong keunggulan
82 Peraturan Presiden tentang Tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan darurat energi (Kisdaren), sebagai strategi tanggap darurat apabila terjadinya krisis energi dan darurat energi
Mondorong keunggulan
66
KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIK
NO REGULASI JUMLAH IZIN
YANG
DIHILANG
KAN
SISA KLASIFIKASI
83 Peraturan Menteri ESDM untuk menegaskan tugas Pertamina menyediakan solar retail kebutuhan industri di setiap SPBU, untuk memberikan dasar hukum pembelian solar eceran non subsidi dalam kemasan 1-5 liter untuk kebutuhan industri
PemulihanEfisiensi
84 Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persayaratan ekspor kayu pada Permendag No. 97/M-DAG/PER/12/2014, sebagai debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah ketat pengawasannya
5- Eksportir Terdaftar Produk Industri
Kehutanan- Eksportir Terdaftar Produk Industri
Kehutanan- Surat Persetujuan Ekspor- Dokumen V-Legal (Deklarasi Ekspor)- Verifikasi Surveyor
1-Verifikasi Surveyor
4- Eksportir Terdaftar Produk Industri
Kehutanan- Eksportir Terdaftar Produk Industri
Kehutanan- Surat Persetujuan Ekspor- Dokumen V-Legal (Deklarasi
Ekspor)
PemulihanEfisiensi
85 Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor Beras berdasarkan Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014, sebagai debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah diawasi dengan SPE Beras dan tidak memerlukan penelitian laboratorium
7- Importir Produsen Beras- Importir Terbatas Beras- Persetujuan Ekspor- Persetujuan Impor- Rekomendasi- Verifikasi Surveyor- Label
1-Verifikasi Surveyor
6- Importir Produsen Beras- Importir Terbatas Beras- Persetujuan Ekspor- Persetujuan Impor- Rekomendasi- Label
PemulihanEfisiensi
86 Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor precursor non farmasi berdasarkan Permendag No. 47/M-DAG/PER/7/2012, sebagai debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah diawasi dengan mekanisme ET dengan sistem NSW yang memberikan report secara real time
4- Eksportir Terdaftar- Rekomendasi- Pre-Export Notification (PEN)- Verifikasi Surveyor
1-Verifikasi Surveyor
3- Eksportir Terdaftar- Rekomendasi- Pre-Export Notification (PEN)
PemulihanEfisiensi
67
KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIK
NO REGULASI JUMLAH IZINYANG
DIHILANGKANSISA
KLASIFIKA
SI
87 Permendag yang merubah Permendag Nomor 63 Tahun 2015 jo No. 78 Tahun 2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan dengan menghilangkan pengimporan kemasan tertentu (HS 48) kebutuhan produsen melalui IT dan rekomendasi Kemen LHK
5- Importir Produsen
Produk Kehutanan- Importir Terdaftar
Produk Kehutanan- Persetujuan Impor- Rekomendasi- Deklarasi Impor
2- Persetujuan
Impor- Rekomendas
i
3- Importir Produsen Produk
Kehutanan- Importir Terdaftar Produk
Kehutanan- Deklarasi Impor
PemulihanEfisiensi
88 Permendag yang merevisi Permendag No 61/M-DAG/PER/9/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, untuk menghilangkan penelusuran teknis dan Laporan Surveyor sebagai dokumen pre-clearance produk kosmetika karena menambah tambahan waktu 17-26 hari dari RFI hingga tersedianya LS.
2- Importir Terdaftar
Produk Tertentu- Verifikasi Surveyor
1- Verifikasi Surveyor
1- Importir Terdaftar Produk Tertentu
PemulihanEfisiensi
89 Permendag yang merevisi Permendag No. 54 Tahun 2015 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, (CPO), dan Produk Turunannya, untuk menambah cakupan pemeriksaan Surveyor sebagai acuan bea keluar, sehingga pemeriksaan fisik oleh Bea dan Cukai dintegrasikan dengan pemeriksaan Surveyor, dan pemeriksaan keapbeanan oleh Bea dan Cukai bersifat konfirmasi untuk kepentingan bea keluar semata serta debirokratisasi dengan mengintegrasikan dua kali pemeriksaan fisik yang menjadi kendala kelancaran ekspor CPO
1- Verifikasi surveyor
(verifikasi surveyor terhadap ekspor CPO dan turunannya yg dilakukan oleh surveyor tidak mengurangi kewenangan DJBC utk melakukan pemeriksaan pabean
- 1- Verifikasi surveyor
(verifikasi surveyor terhadap ekspor CPO dan turunannya yg dilakukan oleh surveyor tidak mengurangi kewenangan DJBC utk melakukan pemeriksaan pabean
PemulihanEfisiensi
90 Permendag yang merevisi Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 527/MPP/KEP/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin. (sebaiknya kebijakan perdagangan gula ini di tetapkan dengan Perpres), sebagai debirokratisasi dengan mengawasi impor gula berdasarkan performance perusahaan, penentuan di tentukan bersama Kementerian terkait, rakortas. Mekanisme akan diatur di revisi Permendag
3- Importir Produsen Gula- Rekomendasi- Verifikasi Surveyor
1- Rekomendasi
2- Importir Produsen Gula- Verifikasi Surveyor
PemulihanEfisiensi
68
KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIK
NO REGULASI JUMLAH IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KLASIFIKASI
91 Permendag yang merevisi Permendag No. 52/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, untuk menghilangkan rekomendasi dan persyaratan dokumen penyerta barang impor, seperti NPWP, TDP, SIUP/IUI.
3- Impor Produsen Tekstil
dan Produk tekstil- Rekomendasi- Verifikasi Surveyor
1- Rekomendasi- Penyederhanaan
identifikasi
2- Impor Produsen
Tekstil dan Produk tekstil
- Verifikasi Surveyor
Pemulihan Efisiensi
92 Permendag yang merevisi Permendag No. 41/2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripoliphosphate (STPP) dengan menghilangkan ketentuan wajib rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, dan pengawasannya dilakukan dengan post audit
4- Importir Produsen
STPP- Angka Pengenal
Importir Produsen- Rekomendasi- Verifikasi oleh Tim
2- Rekomendasi- Verifikasi oleh Tim
2- Importir Produsen
STPP- Angka Pengenal
Importir Produsen
Pemulihan Efisiensi
93 Permendag yang merevisi Permendag No. 08/2012 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja dan Permendag No. 28/2014 untuk menghilangkan ketentuan wajib rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan verifikasi Surveyor, serta melakukan pengawasan melalui sistem post audit
4- Importir Produsen Besi
atau Baja- Importir Terdaftar Besi
atau Baja- Verifikasi Surveyor- Pertimbangan Tekns
2- Verifikasi Surveyor- Pertimbangan Tekns
2- Importir Produsen
Besi atau Baja- Importir Terdaftar
Besi atau Baja
Pemulihan Efisiensi
94 Permendag yang menunda atau membatalkan Permendag No 45/M-DAG/PER/6/2015, karena sulit diimplementasikan mengingat syarat-syarat pengimporan ban yang membuat tidak ekonomis untuk dilaksanakan
5- Importir Produsen ban- Importir Terdaftar Ban- Persetujuan Impor- Rekomendasi- Verifikasi Surveyor
5- Importir Produsen
ban- Importir Terdaftar
Ban- Persetujuan Impor- Rekomendasi- Verifikasi Surveyor
- Pemulihan Efisiensi
95 Permendag yang merevisi Permendag No. 55 /M-DAG/PER/9/2014 untuk menghilangkan surat rekomendasi Kemenperin untuk impor produk Barang Berbasis Sistem Pendingin
3- Importir Terdaftar
Barang Berbasis Sistem Pendingin
- Rekomendasi- Verifikasi Surveyor
1- Rekomendasi
2- Importir Terdaftar
Barang Berbasis Sistem Pendingin
- Verifikasi Surveyor
Pemulihan Efisiensi
69
KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIK
NO REGULASI JUMLAH IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KLASIFIKASI
96 Perdirjen Dagri yang merevisi Perdirjen Dagri No. 4/2015 yang melaksanakan Permendag No.6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perijinan Minuman Beralkohol untuk menegaskan kembali peran Pemda dalam pengaturan penjualan minuman beralkohol golongan A di wilayah masing-masing dan mendefinisikan secara rinci pengertian tempat penjualan eceran lainnya
- -Penegasan peran Pemda dalam pengaturan penjualan minol
- Pemulihan Efisiensi
97 Permendag yang merevisi Permendag No. 4/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, untuk menambah cakupan pemeriksaan Surveyor sebagai acuan bea keluar, sehingga pemeriksaan fisik oleh Bea dan Cukai dintegrasikan dengan pemeriksaan Surveyor, dan pemeriksaan keapbeanan oleh Bea dan Cukai bersifat konfirmasi untuk kepentingan bea keluar semata
9- Eksportir TerdaftarProduk
PertambanganHasil Pengolahan dan Pemurnian
- Persetujuan Ekspor- Izin Usaha Pertambangan- Izin usaha Pertmabangan
Operasi Produksi- Izin Usaha Pertambangan
khusus- Izin Usaha Pertambangan
Khusus Operasi Produksi- Izin Usaha Industri- Verifikasi Surveyor- Rekomendasi
-Integrasi pemeriksaanteknis Bea Cukai olehLS
9- Eksportir TerdaftarProduk
PertambanganHasil Pengolahan dan Pemurnian
- Persetujuan Ekspor- Izin Usaha Pertambangan- Izin usaha Pertmabangan
Operasi Produksi- Izin Usaha Pertambangan
khusus- Izin Usaha Pertambangan
Khusus Operasi Produksi- Izin Usaha Industri- Verifikasi Surveyor- Rekomendasi
PemulihanEfisiensi
98 Permendag yang merevisi Permendag No. 27 Tahun 2012 tentang Angka Pengenal Impor, untuk menegaskan bahwa API merupakan satu-satunya identitas importir, sedangkan identitas bagi importir dalam rangka tata niaga impor dihilangkan dan diganti dengan SPI yang kemudian secara bertahap ditransformasi dengan sistem perlindungan tarif.
2 - API-P- API-U
1- API merupakan
satu-satunyaidentitas imporyang merupakangabungan dari API-U dan API-P
1Penyederhanaan API-P danAPI-U
PemulihanEfisiensi
70
KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIK
NO REGULASI JUMLAH IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KLASIFIKASI
99 Permendag yang merevisi Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan SNI Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, untuk menghilangkan SPB-SNI wajib dalam setiap pengimporan dan diganti dengan pengawasan post audit di pasar dalam negeri
4- Sertifikat Kesesuaian- Nomor Registrasi produk- Surat Pendaftaran barang- Nomor Pendaftaran Barang
4- Sertifikat Kesesuaian- Nomor Registrasi produk- Surat Pendaftaran
barang- Nomor Pendaftaran
Barang
- Pemulihan Efisiensi
100 Surat Edaran Mendag yang merevisi Surat Edaran Mendag No. 1310/M-Dag/SD/12/2014 tertang Perizinan Toko Modern berdasarkan Perpres No.112 tahun 2007, dan Permendag No.70 tahun 2013, untuk menerbitkan izin sementara toko modern bagi daerah yang belum punya RDTR
Pemulihan Efisiensi
101 Permedag yang merevisi Permendag No 67/M-DAG/PER/11/2013 jo Permendag No 10/M-DAG/PER/1/2014, untuk menghilangkan SKPLBI/SPKPLBI sebagai izin penggunaan label berbahasa Indonesia menjadi pengawasan dengan sistem post audit di pasar dalam negeri
2- Surat Keterangan
Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia
- Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia
2- Surat Keterangan
Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia
- Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia
- PemulihanEfisiensi
102 Permendag yang merevisi Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang ketentuan impor dan ekspor beras, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin dalam impor beras kebutuhan industri
7- Importir Produsen Beras- Importir Terdaftar Beras- Persetujuan Eskpor- Persetujuan Impor- Rekomendasi- Verifikasi surveyor- Label
1- Rekomendasi
6- Importir Produsen Beras- Importir Terdaftar Beras- Persetujuan Eskpor- Persetujuan Impor- Verifikasi surveyor- Label
PemulihanEfisiensi
71
KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIK
NO REGULASI JUMLAH IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KLASIFIKASI
103 Permendag yang merevisi Permendag No. 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Permendag No. 40/M-DAG/PER/6/2015, untuk menghilangkan IT hortikultura dan Surat Pertimbangan Teknis Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kemenperin
5- Impor Produsen
Produk Hortikultura- Importir Terdaftar
Produk Hortikultura- Persetujuan Impor- Rekomendasi- Verifikasi Surveyor
2- Importir Terdaftar Produk
Hortikultura- Rekomendasi
3- Impor Produsen Produk
Hortikultura- Persetujuan Impor- Verifikasi Surveyor
PemulihanEfisiensi
104 Permendag yang merevisi Permendag No. 528/MPP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh, untuk menegaskan perizinan online dan menghilangkan persyaratan API dalam pengajuan perizinan
3- Importir predusen
yang memiliki (Angka Pengenal Importir Produsen atau Angka Pengenal Importir Terbatas)
- Rekomendasi- Persetujuan Impor
1- Angka Pengenal Impor
2- Rekomendasi- Persetujuan Impor
Pemulihan Efisiensi
105 Permendag yang merevisi Permendag No. 83/M-DAG/PER/12/2012 yang telah diubah terakhir kali dengan Permendag No. 73/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, untuk menghilangkan IT dan menggantinya dengan SPI yang kemudian secara bertahap pengawasan dilakukan melalui instrumen tarif
2- Impor Terdaftar
Produk Tertentu- Verifikasi surveyor
1- Impor Produk Tertentu
1- Verifikasi surveyor
PemulihanEfisiensi
72
KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIKNO REGULASI JUMLAH IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KLASIFIKASI
106 Permendag yang merevisi Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2012 jo. Permendag No. 37/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Impor Mutiara, untuk menghilangkan persyaratan kelengkapan dokumen SIUP, TDP, NPWP, API.
3- Persetujuan Impor- Rekomendasi- Verifikasi Surveyor
-Menghiangkan persyaratan kelengkapan dokumen SIUP, TDP, NPWP, API utk mendapatkan persetujuan impor
3- Persetujuan Impor- Rekomendasi- Verifikasi Surveyor
Pemulihan Efisiensi
107 Permendag yang merevisi Permendag No. 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, untuk menghilangkan verifikasi Surveyor.
10- Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas
Bumi- Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain- Importir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas
Bumi- Importir Terdaftar Bahan Bakar lain- Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan Gas
Bumi- Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain- Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas
Bumi- Persetujuan Impor Bahan Bakar lain- Rekomendasi- Verifikasi Surveyor
1Verifikasi Surveyor
9- Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan
Gas Bumi- Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain- Importir Terdaftar Minyak Bumi dan
Gas Bumi- Importir Terdaftar Bahan Bakar lain- Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan
Gas Bumi- Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain- Persetujuan Impor Minyak Bumi dan
Gas Bumi- Persetujuan Impor Bahan Bakar lain- Rekomendasi
Pemulihan Efisiensi
108 Permendag yang merevisi Permendag No. 40/M-DAG/PER/7/2014 tentang Perubahan Atas Permendag No 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO), untuk menghilangkan ketentuan IT dan verifikasi Surveyor
4- Importir Produsen bahan Perusak Lapisan
ozon- Importir Terdaftar Bahan Perusak Lapisan
ozon- Rekomendasi- Verifikasi Surveyor
2- Ketentuan IT- Verifikasi Surveyor
2- Importir Produsen bahan Perusak
Lapisan ozon- Rekomendasi
PemulihanEfisiensi
73
KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIKNO REGULASI JUMLAH IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KLASIFIKASI
109 Permenperin No.60/M/IND/PER/7/2015 tentang Pemberlakuan SNI BiskuitSecara Wajib
2- Sertifikat Produk Penggunaan TandaSNI (SPPT-SNI)
- Sertifikat Sistem Manajemen Mutu(Sertifikat SMM)
- 2- Sertifikat Produk PenggunaanTanda SNI (SPPT-SNI)
- Sertifikat Sistem ManajemenMutu (Sertifikat SMM)
Pemulihan Efisiensi
110 Permenperin No. 54/M/IND/PER/6/2015 tentang Pemberlakuan SNI Blok Kaca untuk Bangunan Secara Wajib
2- Sertifikat Produk Penggunaan TandaSNI (SPPT-SNI)
- Sertifikat Sistem Manajemen Mutu(Sertifikat SMM)
- 2- Sertifikat Produk PenggunaanTanda SNI (SPPT-SNI)
- Sertifikat Sistem ManajemenMutu (Sertifikat SMM)
Pemulihan Efisiensi
111 Permenperin yang merevisi PermenperinNo. 15/M-IND/PER/3/2014 untukmenghilangkan persyaratan rekomendasidari Kemenperin untuk menjadi eksportirterdaftar produk minerba berdasarkanPermendag No. 04/M-DAG/PER/1/2014
Pemulihan Efisiensi
112 Permenperin yang merevisi PermenperinNo 68/M-IND/PER/8/2014 dan PeraturanDirektur Jenderal BIM No 03/BIM/PER/1/2014 untukmenghilangkan persyaratan SuratPendaftaran Tipe Ban (SPTB)
4- Sertifikat Produk Penggunaan TandaSNI (SPPT-SNI)
- Sertifikat Hasil Uji (SHU)- Surat Pendaftaran Tipe Ban (SPTB) - Surat Pendaftaran Barang (SPB)
1- Surat Pendaftaran Tipe Ban (SPTB)
3- Sertifikat Produk PenggunaanTanda SNI (SPPT-SNI)
- Sertifikat Hasil Uji (SHU)- Surat Pendaftaran Barang(SPB)
PemulihanEfisiensi
113 Permenperin yang merevisi PermenperinNo 40/M-IND/PER/6/2008 dan PeraturanDirektur Jenderal IAK No 86/IAK/Per/11/2008 untuk menghilangkankewajiban pendaftaran tipe helm
4- Sertifikat Produk Penggunaan TandaSNI (SPPT-SNI)
- Sertifikat Sistem Manajemen Mutu(Sertifikat SMM)
- Sertifikat Hasil Uji (SHU)- Surat Pendaftaran Helm
1- Surat Pendaftaran Helm
3- Sertifikat Produk PenggunaanTanda SNI (SPPT-SNI)
- Sertifikat Sistem ManajemenMutu (Sertifikat SMM)
- Sertifikat Hasil Uji (SHU)
PemulihanEfisiensi
74
KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIK
NO REGULASI JUMLAH IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KLASIFIKASI
114 Permenperin yang merevisi Permenperin No. 18/M-IND/PER/2/2012 jo Permenperin No. 67/M-IND/PER/8/2014, untuk menghilangkan persyaratan surat pendaftaran jenissemen, pertimbangan teknis non SNI, dan Penetapan IP-IT Semen serta pengendalian dilakukan dengan post audit.
2- SPPT-SNI- Surat pendaftaran jenis
semen, pertimbangan teknisnon SNI
1- Surat pendaftaran jenis semen,
pertimbangan teknis non SNI- Penetapan IP-IT Semen serta
pengendalian dilakukan denganpost audit.
1- SPPT-SNI
PemulihanEfisiensi
115 RPMK tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan PPh
Mendorongkeunggulan
116 PMK No. 134/PMK.08/2015 tentang Penugasan Kepada Lembaga Ekspor Indonesia dan KMK tentang Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor
Mendorongkeunggulan
117 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Reasuransi Umum Indonesia ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Reasuransi Indonesia Utama
Mendorongkeunggulan
118 Permenkeu yang merevisi Permenkeu No. 176 tahun 2013 dan Permenkeu No. 177 tahun 2013 tentang Pembebasan dan Pengembalian KITE untuk mendukung Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pengembangan ekspor, untuk memanfaatkan fasilitas pusat logistik berikat dalam pengembangan ekspor oleh IKM
1- Pendaftaran Nomor IndukPerusahaan Pembebasan(NIPER Pembebasan)
- 1- Pendaftaran Nomor IndukPerusahaan Pembebasan(NIPER Pembebasan)
Mendorongkeunggulan
119 Permenkeu yang merevisi Permenkeu Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewan Selain Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, untuk pemberian fasilitas PPnBM atas hunian mewah berupa kelonggaran batasan pengenaan berupa harga jual per unit
2- Rumah dan town house dari
jenis nonstrata title denganluas bangunan 350 m2 ataulebih.
- Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, clan seJemsnyadengan luas bangunan 150 m2 atau lebih.
-Pelonggaran ketentuan
2- Rumah dan town house
dari jenis nonstrata title dengan luas bangunan350 m2 atau lebih.
- Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, clan seJemsnyadengan luas bangunan150 m2 atau lebih.
Mendorongkeunggulan
75
KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIK
NO REGULASI JUMLAH IZINYANG
DIHILANGKANSISA KLASIFIKASI
120 Permenkeu yang merevisi PMK 153/Tahun 2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, untuk menghilangkan kewajiban bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik barang tertentu dalam rangka bea keluar
Pemulihanefisiensi
121 Permenkeu yang merevisi No.136/PMK.010/2015, untuk menghilangkan kewajiban bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik barang tertentu dalam rangka bea keluar
Pemulihanefisiensi
122 RPP tentang Otoritas Veteriner Pemulihanefisiensi
123 Permentan yang merevisi Permentan Nomor 39/Permentan/SR.140/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida, untuk meningkatkan pengawasan dan memperberat sanksi peredaran pestisida
2-Pendaftaran pestisida-Sertifikat Penggunaan
- 2-Pendaftaran pestisidaSertifikat Penggunaan
Pemulihanefisiensi
76
KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIK
NO REGULASI JUMLAH IZINYANG
DIHILANGKANSISA KLASIFIKASI
124 Permentan Nomor 26 Tahun 2015 5- Izin Usaha Tanaman Pangan; - Izin Usaha Hortikultura; - Izin Usaha Perkebunan;- Izin Usaha Peternakan; - Izin Usaha Obat Hewan untukProdusen
2PerlukonfirmasidariKementantentang jenisijin yang dihilangkan
3 Pemulihanefisiensi
125 RPP tentang perubahan kedua atas PP Nomor10 tahun 2010 tentang tata cara PerubahanPeruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
Pemulihanefisiensi
126 RPP tentang Perubahan Kedua Atas PP nomor24 Tahun 2010 tentang Penggunaan KawasanHutan
Pemulihanefisiensi
127 Permenkes yang merevisi Permenkes No.
30/2013 tentang Pencantuman Informasi
Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta
pesan kesehatan untuk pangan olahan dan
pangan siap saji, untuk memberikan penundaan
waktu pelaksanaannya pada tahun 2019
1Kewajiban pencantuman informasikandungan Gula, Garam, dan Lemak, serta pesan kesehatan pada Label Pangan
- 1Kewajiban pencantuman informasikandungan Gula, Garam, dan Lemak, serta pesan kesehatan pada Label Pangan
Pemulihanefisiensi
128 Permenhub yang merevisi Permenhub No 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan PelayananTerpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan diBKPM
7- Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
(SIUPAL)- Penerbitan Surat Izin Operasi Perusahaan
Angkutan Laut Khussu (SIOPSUS)- Penetapan Badan Usaha Pelabuhan- Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan
Pekerjaan Bawah Air- Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak
Kapal (IUPPAK)- Izin Pengusahaan Bandar Udara Komersil
(Izin Badan Usaha Bandar Udara)- Izin Usaha Angkutan Udara
- 7- Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan
Laut (SIUPAL)- Penerbitan Surat Izin Operasi Perusahaan
Angkutan Laut Khussu (SIOPSUS)- Penetapan Badan Usaha Pelabuhan- Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan
Pekerjaan Bawah Air- Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan
Awak Kapal (IUPPAK)- Izin Pengusahaan Bandar Udara Komersil
(Izin Badan Usaha Bandar Udara)- Izin Usaha Angkutan Udara
Pemulihanefisiensi
77
KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIK
NO REGULASI JUMLAH IZIN YANG DI POSISI KLASIFIKASI
129 Permenhub yang merevisi Permenhub nomor 32 tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok Kargo dan Pos yang diangkut dengan pesawat udara, untuk memberikan perlakuan prioritas untuk ekspor produk hortikultura (sayur, bunga, buah)
Pemulihanefisiensi
130 Perka BPOM yang merevisi Perka BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia
1SKI (Surat Keterangan Impor)
- 1SKI (Surat Keterangan
Impor)
Pemulihanefisiensi
131 Perka BPOM yang merevisi Perka BPOM Nomor
28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan
Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan
Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan Ke
Dalam Wilayah Indonesia
- - - Pemulihanefisiensi
78
KEPASTIAN BAHAN BAKU SUMBER DALAM NEGERI
NO REGULASI JUMLAH IZIN IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KET.
132 PP Sistem Penyediaan Air Minum Pemulihan efisiensi
133 RPP Pemasukan Ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara asal pemasukan atau zona dalam suatu negara asal pemasukan
Pemulihan efisiensi
134 Perpres yang merevisi Perpres 172 tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan / Jasa Pemerintah, untuk memasukan benih hortikultura melalui pengadaan langsung
- - - Pemulihan efisiensi
135 Permendag yang merevisi Permendag 39 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun untuk memberikan kemudahan pengadaan impor waste paper, skrap baja, dll sebagai bahan baku industri, sebagai deregulasi untuk memberikan kelancaran bahan baku industri
4- Importir Produsen
limbah Non B3- Eksportir Limbah
Non B3- Rekomendasi- Verifikasi Surveyor
1- Rekomendasi
3- Importir Produsen
limbah Non B3- Eksportir Limbah Non
B3- Verifikasi Surveyor
Pemulihan efisiensi
136 Permendag yang mencabut Permendag No. 61/2004 Tentang Perdagangan Gula Antar Pulau (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 334 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian, untuk mengatasi kendala kelancaran arus barang
5- Surat persetujuanperdagangan gulaantar pulau
- Surat persetujuanperdagangan gularafinasi antar pulau
- RekomendasiKemenperin
- Rekomendasi kepaladinas propinsi yang kelebihan persediaangula
- Rekomendasi kepaladinas propinsi yang kekuranganpersediaan gula
5- Surat persetujuanperdagangan gula antarpulau
- Surat persetujuanperdagangan gularafinasi antar pulau
- RekomendasiKemenperin
- Rekomendasi kepaladinas propinsi yang kelebihan persediaangula
- Rekomendasi kepaladinas propinsi yang kekurangan persediaangula
- Pemulihan efisiensi
79
KEPASTIAN BAHAN BAKU SUMBER DALAM NEGERI
NOREGULASI JUMLAH IZIN IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KET.
137 Permentan yang merevisi Permentan No.2 Tahun 2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, untuk mempersingkat alur benih yang terlalu panjang akan menghambat penyediaan logistik benih.
- - - Pemulihan efisiensi
138 Permentan yang merevisi Permentan Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk memperluas negara asal impor sebagai bahan baku kebutuhan industri dalam negeri
4- Izin pemasukan dari
Menteri Perdagangan.- Sertifikat veteriner-Sertifikat halal- Persyaratan negara asal
1- Persyaratan negara asal
3- Izin pemasukan dari Menteri
Perdagangan.- Sertifikat veteriner-Sertifikat halal
Pemulihan efisiensi
139 Permendag yang merevisi Permendag No. 58/2012 ttg Ketentuan Impor Garam; Permenperin No. 134/2014 tentang Roadmap Garam Industri, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin
Pemulihan efisiensi
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia
www.ekon.go.id 2015