deputi bidang restrukturisasi usaha sekretaris ir ... filedeputi bidang restrukturisasi usaha ir....
TRANSCRIPT
1
DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA
Ir. Yuana Sutyowati, MM
SEKRETARIS
DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA
Ir. Halomoan Tamba, MBA
ASDEP PEMETAAN KONDISI
DAN PELUANG USAHA
Ir. Hendrianto, MM
ASDEP PENGEMBANGAN
INVESTASI USAHA
Dra. Sri Istiati
ASDEP PERLINDUNGAN
USAHA
Ir. Karimuddin, MM
ASDEP PENGEMBANGAN
DAN PENGUATAN USAHA
Ir. Yoseva, MM
ASDEP PENDAMPINGAN
USAHA
2
?
KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2017
PERLINDUNGAN USAHA
1. Fasilitasi Legalitas Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/IUMK- Sosialisasi IUMK dengan Pemangku Kepentingan- Monitoring dan Evaluasi IUMK- Percepatan melalui koordinasi dan pendampingan IUMK.
2. Temu Konsultasi Pemberdayaan KUMKM dalam rangkaMenghadapi Pemberlakuan Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas
3. Fasilitasi Pendampingan Penanganan Dampak Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas Bagi Koperasi Dan UMKM di 6 provinsi (100 tenaga pendamping)
4. Penanganan KUMKM pasca bencana (gempa, tsunami, gunungmeletus, kebakaran, banjir, dsb) sebanyak 7 paket (350 KUMKM)
PROGRAM PENDAMPINGAN KUMKM MELALUI PLUT-KUMKM
1. Pembangunan 7 (tujuh) unit PLUT KUMKM di 7 (tujuh) lokasi melalui polaTugas Pembantuan (TP).
2. Temu Solusi Teknis Pengendalian Program PLUT-KUMKM.3. Sosialisasi Program PLUT-KUMKM.4. Koordinasi dan Konsolidasi Program PLUT-KUMKM.5. Re-branding 42 PLUT-KUMKM.6. Rekrutmen Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM (293 konsultan
pendamping).7. Peningkatan Kapasitas Bidang Pemasaran Pendamping PLUT-KUMKM.8. Kerjasama dan sinergi pendamping dengan stakeholders (ABDSI, KADIN
UMKM, KKMB, Asosiasi UKM, dsb).9. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)10. Monitoring dan Evaluasi Program PLUT-KUMKM.
1
2
3
KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGEMBANGAN INVESTASI USAHA
1. Penyiapan implementasi pengelolaan Sistem Resi Gudang(SRG) oleh Koperasi.
2. Fasilitasi temu konsultasi perluasan kerjasama investasiusaha4
3
1. Pemetaan KUMKM yang sudah dan yang potensial bermitra usaha.
2. Fasilitasi Kemitraan Usaha Bagi KUMK.3. Temu Konsultasi dalam Rangka Penguatan Usaha
KUMKM Melalui Kemitraan Investasi dan Rantai Nilai/Pasok.
KEMITRAAN USAHA
1. Sistem Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha KUMKM (pemetaan KUMKM yang memerlukan restrukturisasiusaha).
2. Skema dan Standarisasi Restrukturisasi Usaha bagiKoperasi dan UMKM.
3. Koordinasi dalam rangka mediasi restrukturisasi usahabagi KUMKM (pasca musibah kebakaran pasar, bencanaalam, dsb)
RESTRUKTURISASI USAHA
5
4
5
Jenis Layanan1. Bidang Kelembagaan.2. Bidang SDM.3. Bidang Produksi.4. Bidang Pembiayaan.5. Bidang Pemasaran(Perdep RU No.08/Per/Dep.4.4/IV/2016,bab VIII psl 12)
UKM NAIK KELAS
1. Produktivitas
2. Daya Saing
3. Kualitas Kerja
4. Nilai Tambah
1. Tenaga Kerja2. Pertumbuhan3. Pemerataan
Sentra UKM
Pendampingan
6
KEGIATAN PENDAMPINGAN USAHA TAHUN 2016
MELALUI PLUT
PENDAMPINGAN USAHA
TERPADU
PEMBANGUNAN
GEDUNG PLUT -KUKM
KOORDINASI & MONEV
SELEKSI & VERIFIKASI
PLUT KUMKM 2017
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN 42 PLUT
- KUKM
KOORDINASI
SOSIALISASi
&
SUPERVISI
REKUITMEN
PENDAMPINGAN
KUMK
PENYUSUNAN SOP
Pendamping
KUMKM
RE-
BRANDING
PLUT KUMKM
Capacity Building
Pengelola/pendampin
g Bidang pemasaran di
48 PLUT (96 Org)
IDENTIFIKAS
60 LOK
7 LOKASI
Prop Sulteng,
Bengkulu, Lampung,
Kab. Tulung Agung,
Malang, Belitung,
Sumba Barat Daya
3 LOKASI
Jakarta, DIY, Babel,
I
II
IV
III
293 org tenaga
pendamping
DRAF SK PENETAPAN
Penerima Program
PLUT 2017
(Okt-Nov)
TEMU
SOLUSI
TEKNIS
7
Kegiatan Pendampingan PLUT-KUMKM
DUKUNGAN APBD
1. Sarana & prasarana kerja karyawan & konsultan
2. Jaringan internet,
3. Sarana display galery produk KUMKM;
4. Sarana dan prasarana pustaka entepreneur;
5. Biaya pemeliharaan gedung PLUT-KUMKM;
6. Biaya operasional rutin spt biaya telepon, air,
listrik, internet.
8
PETA PENYEBARAN PLUT DI INDONESIA
9
PETA PLUT-KUMKM
NO.
PROVINSIPESERTA PROGRAM PLUT-KUMKM
KETTA 2013 TA 2014 TA 2016
1. Aceh Kab. Aceh Besar Provinsi - 2 Lokasi
2. Sumatera Utara - Kab. Simalungun - 1 Lokasi
3. Sumatera Barat - - - -
4. Riau • Provinsi
• Kab. Kampar
Kab. Pelalawan - 3 Lokasi
5. Kepulauan Riau - - - -
6. Jambi Provinsi - - 1 Lokasi
7. Sumatera Selatan
- - - -
8. Bangka Belitung
- Provinsi Kab. Belitung 2 Lokasi
9. Bengkulu - - Provinsi 1 Lokasi
10. Lampung - - Provinsi 1 Lokasi
11. Banten - Provinsi - 1 Lokasi
12 Jawa Barat • Kab. Sukabumi• Kab. Cianjur
• Kab. Subang• Kab. Tasikmalaya
- 4 Lokasi
10
PETA PLUT-KUMKM
NO.
PROVINSIPESERTA PROGRAM PLUT-KUMKM
KETTA 2013 TA 2014 TA 2016
13. DKI Jakarta - - - -
14. Jawa Tengah • Provinsi
• Kab.Kebumen
• Kab. Cilacap
• Kab. Surakarta
4 Lokasi
15. D.I. Yogyakarta Provinsi - 1 Lokasi
16. Jawa Timur • Kab. Pacitan
• Kota Batu
- • Kab. Malang
• Kab. Tulung Agung
4 Lokasi
17. Bali Provinsi Kab. Gianyar 2 Lokasi
18. Kalimantan Barat Provinsi - 1 Lokasi
19. Kalimantan Selatan
Kota Banjarbaru Kab. Kotabaru 2 Lokasi
20. Kalimantan Tengah
- Provinsi 1 Lokasi
21. Kalimantan Timur - - -
22. Kalimantan Utara - Kab. Bulungan 1 Lokasi
23. Sulawesi Barat - Provinsi 1 Lokasi
11
PETA PLUT-KUMKM
NO.
PROVINSIPESERTA PROGRAM PLUT-KUMKM
KETTA 2013 TA 2014 TA 2016
24. Sulawesi Selatan • Provinsi
• Kota Palopo
Kab. Bantaeng 3 Lokasi
25. Sulawesi Tengah - - Provinsi 1 Lokasi
26. Sulawesi Tenggara Provinsi Kab. Wakatobi 2 Lokasi
27. Sulawesi Utara - Provinsi 1 Lokasi
28. Gorontalo - Provinsi 1 Lokasi
29. Maluku Provinsi - 1 Lokasi
30. Maluku Utara - Provinsi 1 Lokasi31. NTB Provinsi Kota Bima 2 Lokasi
32. NTT - Provinsi Kab. Sumba Barat Daya
2 Lokasi
33. Papua Provinsi - 1 Lokasi
34 Papua Barat Provinsi - 1 Lokasi
Jumlah PLUT 21 21 7 49
12
ROAD MAP PLUT - KUMKM dan PENDAMPING KUMKM
TA (2013 - 2020)
252 Org Pendamping
129 Orgpendamping
603 OrgPendamping
293 Org Pendamping
252 Org Pendamping
2014
2015
2016
988 OrgPendamping
1373 Org
Pendamping
2017
2018
2019
2020
21 PLUT - KUMKM
21 PLUT - KUMKM
7plut - kumkm
Jumlah PUT 266
252 Org Pendamping
21 PLUT
129 Orgpendamping
21 PLUT
603 OrgPendamping
75 PLUT
293 Org Pendamping
60 PLUT
252 Org Pendamping
7 PLUT
2014
2015
2016
988 OrgPendamping
75 PLUT
1373 OrgPendamping
2017
2018
2019
2020
21 PLUT - KUMKM
42 PLUT - KUMKM
48plut -
108 PLUT - KUMKM
183 PLUT - KUMKM
258PLUT - KUMKM
Jumlah PLUT 258
13
Sinergi - PLUT
• Stakeholders Program PLUT – Kadin Bidang UMKM Ekonomi– Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)– Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI),– Asosiasi Bisnis Development Services
Indonesia (ABDSI), dan – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)– PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Kampung
UKM Digital– Coca Cola Foundation (Perpustakaan)– Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI)– PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk
14
Daftar Hibah PLUT KUMKM
42 PLUT
(2013 – 2014)
SUDAH DIHIBAHKKAN19 PLUT
BELUM DIHIBAHKKAN23 PLUT
15
RENCANA PEMBANGUNAN PLUT 2017
- Pembangunan fisik 60 unit.
- Menggunakan APBN.
16
Rencana Penganggarannya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
17
• Terwujudnya standar kompetensi bidangkeahlian pendamping UMKM dalammengembangkan bisnis UMKM yang diakui secara nasional, denganmemenuhi kriteria:– Dikembangkan berbasis pada kebutuhan
UMKM
– Dilakukan bersama dengan representatifdari dunia asosiasi profesi danindustri/usaha secara institusional, agar memudahkan dalam pencapaian konsensusdan pemberlakuan secara nasional.
18
TUJUAN
• Pendamping LPB / BDS
• Konsultan Keuangan Mitra Bank
• Pendamping UMKM
• Fasilitator pemberdaya UMKM lintas K/L
• Inkubator bisnis
• Pendamping PLUT KUMKM
• Pendamping restrukturisasi usaha
• Pendamping Pembiayaan / KUR
• Pendamping dampak globalisasi
19
SASARAN
• Membangun kerjasama dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), LSP (Lembaga Sertifikasi profesi) dan LDP (lembaga diklat profesi) dan asosiasiprofesi dalam menyiapkan Asesorkompetensi pendamping UMKM
• Melaksanakan uji kompetensi bersamadengan stakeholders
20
TINDAK LANJUT
1. Pembahasan Draft Permen tentang Pendampingan
KUMK.
2. Rapat koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka
pembentukan Komite Penyusaunan SKKNI
Pendamping KUMK.
3. Penyusunan draft Komite Penyusunan SKKNI
Pendamping KUMK.
4. Rapat koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka
pembahasan kriteria calon penerima penghargaan
Pendamping KUMK Berprestasi.
21
Tahapan Rancangan SKKNI :
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan KeputusanPresiden Nomor 31/P Tahun 2007
Untuk Meningkatkan kualitas dan kompetensi dan diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pembinaan danmemberikan manfaat pada unsur terkait:
1. Lembaga Pemerintah
Membantu program pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan untuk mengembangkan program SDM di Indonesia
2. Dunia Usaha dan Perusahaan
Membantu dunia usaha/perusahaandalam merekruttenaga kerjayang profesional dan sebagai pedoman penyusunanSOP
3. Lembaga Pendidikan dan pelatihan
Sebagai Acuan dalam pengembangan silabus pembelajaran dan program serta modul pelatihan yang terarah danberkualitas
4. Lembaga Sertifikasi Kompetensi
Acuan dalam merumuskan sistem pengujian dan sertifikasi serta sebagai alat untuk melakukan assament kopetensi danunjuk kerja
TUJUAN
22
Nilai tambah dan peningkatan posisi tawar (bargaining position) Pendamping UMKM terhadap pelaku bisnis dan stakeholders
lainnya menghadapi MEA
Elemen dan Fokus Penting(Kemampuan Dasar/Kapasitas Konsultan Pendamping
UMKM)
1. Pengetahuan (knowledge),
2. ketrampilan (skill) 3. sikap (attitud) 4. Kode Etik Profesi (Code
of Conduct)
VALUE SKKNI
23
PROSES PENYUSUNAN SKKNI KONSULTAN PENDAMPING UMKM TA 2017
24
TRANSFORMASI KONSULTANPENDAMPING UMKM
Standar KompetensiKonsultan UMKM
Nasional Meningkatkan Eksistensi
Konsultan PendampingUMKM
SKKNISTANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIABAGI PENDAMPING UMKM
Peningkatan
Produktivitas dan
Daya Saing UMKM
BNSP(Badan Nasional
Sertifikasi Profesi)
LSP(Lembaga sertifikasi profesi)
SERTIFIKASI PENDAMPING
UMKM
Sentra UMKM Sentra UMKMSentra UMKM
RMCSRegional Model Competency Standard
Konsultan Pendamping yang
Profesional
Pendidikan, Pelatihan
(Diklat)
RANCANGAN IMPLEMENTASI SKKNI KONSULTAN PENDAMPING UMKM
PENGHARGAAN
25
26
1. UU No. 20/2008 Ttg UMKM; psl 15, psl 182. Perpres No. 98/2014 Ttg Perizinan Untuk UMK, psl 23. Permen Kop dan UKM No.02/Per/M.KUMK/I/2008
Ttg Pedoman Pemberdayaan BDSP Utk Pengembangan KUMKM
4. Permendagri No.83/2014 Ttg Pedoman Pemberian IUMK, Psl 4;
5.Nota Kesepahaman 3 Menteri yaitu Kemendagri, Kemenkop dan UKM, Kemendag, psl 2;
1.
6. PKS Lima instansi Kemendagri, Kemenkop & UKM, Kemendag, BRI, Asippindo.; psl 1.
DASAR HUKUM
27
1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank;
4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
Izin Usaha Mikro (IUMK) adalah Tanda Legalitas kepada seseorang
atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro
dan kecil dalam bentuk satu lembar
Tujuan
28
1. Pemberian IUMK hanya untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
2. Persyaratannya ditetapkan oleh Pemerintahan Kab/Kota yg sesuai dgn Permendagri No. 83 Tahun 2014;
3. Diberikan dalam bentuk naskah 1 lembar;
4. Tidak dikenakan biaya, baik retribusi dan/atau pungutan lainnya.
RUANG LINGKUP PENGATURAN
29
1. Camat yg telah mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota;
2. Dapat dilimpahkan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah;
3. Karakteristik wilayah:a. Jumlah penduduk;b. Luas wilayah;c. Letak geografis dan topografis;d. Kearifan lokal.
4. Diterbitkan paling lambat 1 hari kerja sejak pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
5. Dapat dicabut apabila Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) melanggar ketentuan perundang-undangan;
6. Tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.
PELAKSANA PEMBERIAN IUMK
30
Terbit
Belum Terbit
PENERBITAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
Langkah-langkah Percepatan :1. Sosialisasi Perpres No. 98 Tahun 2014, Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil
(IUMK) dan Permendagri No. 83 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
2. Percepatan Koordinasi Pusat dan Daerah.3. Mensosialisasikan Kebijakan Penerbitan IUMK kepada Camat.
Belum Terbit : 267
52%Terbit : 247
48 %
* Jumlah Kab/Kota : 514
31
Total Pengajuan184.226
Belum Diproses11.741
Disetujui 172.100
PENERBITAN SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)
Langkah-langkah Percepatan :1. Mensosialisasikan Kebijakan Penerbitan IUMK kepada Pelaku UMK;
2. Kerjasama dengan Koperasi, Asosiasi, dan KUB untuk melakukan pendampingan;
3. Melakukan Koordinasi revitalisasi usaha dan kelembagaan UMK;
4. Mengkoordinasikan Fasilitasi UMK yang telah memiliki IUMK dalam akses ke
sumberdaya produktif (Pasar, IT, Pembiayaan, SDM, dll);
5. Memprioritaskan UMK yang telah mendapatkan IUMK dengan Akses Usaha Produktif.
32
SEBARAN CALON PENDAMPING DAMPAK MEA DI 6 PROVTahun 2016
No PROVINSI/KAN/KOTA JUMLAH
1 Kab. Tasikmalaya 15
2 Kota Batam 12
3 DI. Yogyakarta 20
4 Bali 19
5 Sulawesi Selatan 20
6 Kalimantab Barat 14
Jumlah 100
33
34
•UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
•UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang (SRG);
•PP Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2011;
•Permendag Nomor 37 Tahun 2011 tentang barang yang dapat disimpan di gudang. SRG mencakup 10 komoditi (gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan dan garam).
DASAR
35
•Membantu petani menyimpan produk/komoditias hasi pertanian jika harga rendah pada musim panen hingga harga tinggi/harga jual terbaik (tunda jual);
•Membantu petani/anggota koperasi sekaligus meretas kepentingan petani pada tengkulak/pengijon;
•Meningkatkan posisi tawar petani karena dapat terjaga ketersediaan barang komoditas produk, volume dan kualitasnya.
TUJUAN
36
• Penyiapan koperasi untuk menjadi Pengelola Sistem ResiGudang;
• Penguatan Sistem Resi Gudang melalui infrastrukturkelembagaan khususnya sektor keuangan dan pasar lelangkomiditas;
• Koordinasi dengan K/L dan Pemda Daerah terkait Penyiapankoperasi untuk menjadi Pengelola Sistem Resi Gudang;
• Komoditas SRG meliputi: gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada,karet, rumput laut, rotan dan garam.
• Bekerjasama dengan Bappebti, LPDB, BI, KemenkoPerekonomian
• Sosialisasi kepada Koperasi Sektor Riil agar menjadi PengelolaSRG sekaligus sebagai pengembangan unit Usaha;
RUANG LINGKUP
37
• Sosialisasi kepada para petani/kelompok kelompok tani dan anggotaKoperasi agar mau manyimpan produk/komoditinya ke gudang SRG (tahun2015);
• Monev terhadap 14 Koperasi penerima bansos pendampingan menujuKoperasi pengelola SRG (tahun 2015); (KSU Gayo Mandiri, Kab. BenerMeriah;KUD Sinar Selatan, Kab. Pesisir Barat; KUD Karya Utama, Kab. Lebak;Koperasi UPJA Rejeki Tani, Kab. Kuningan;KUD Karya Bhakti, Kab. Jepara;KUDPringgodani, Kab. Demak; KUD Dworowati, Kab. Demak; KUD Anugrah, Kab.Grobogan; KUD Selogiri, Kab. Wonogiri; KUD Maratani, Kab. Purworejo; KUDPadangan, Kab. Bojonegoro; KUD Nugroho, Kab. Kediri; Koperasi MekarTebas, Kab. Sambas; Koperasi BMT Karya Usaha Bersama, Kab. Katingan).
• Identifikasi terhadap gudang yang dibangun oleh Bappebti di 120 titik untukdisinergikan dengan koperasi koperasi yang siap untuk menjadi pengelolaSRG.
RUANG LINGKUP Lanjutan
38
• KSU Annisa, Kab. Subang (Gabah/Beras);• Kospermindo, Kota Makassar (Rumput
Laut);• KUD Tuntung Pandang, Kab. Barito Kuala
(Rotan);• Koperasi Niaga Mukti, Kab. Cianjur
(Gabah/Beras).
39
IMPLEMENTASI SRG MELALUI PERAN KOPERASI TELAH DILAKSANAKAN OLEH
1.Rekrutmen pendamping SRG;2.TOT Pendamping SRG;3.Identifikasi Koperasi yang potensial untuk
mengelola SRG;4.Sosialisasi percepatan Implementasi
pengelolaan SRG oleh Koperasi di lokus gudang yang telah dibangun oleh Bappebti;
5.Monev.
40
RENCANA PROGRAM SRG TA 2017:
41
DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA
TAHUN 2017(RKP tahun 2017)
I. PENDAMPINGAN USAHA MELALUI PROGRAM
PLUT-KUMKM
1. Pembangunan 60 unit gedung PLUT-
KUMKM melalui Pola Dana Alokasi
Khusus (DAK).
2. Dukungan operasional 49 unit PLUT-
KUMKM (DAK).
I. PERLINDUNGAN USAHA
1. percepatan penerbitan legalitas Usaha
Mikro dan Kecil (UMK)/IUMK , dengan
target 500.000 IUMK di daerah
pariwisata, daerah tertinggal, daerah
perbatasan dan umum (DAK).
2. Pemberian insentif pendamping IUMK
(DAK)
3. Koordinasi dan Sosialisasi IUMK.
4. Penanganan KUMKM pasca bencana.
II. SKEMA RESTRUKTURISASI USAHA
1. Penguatan Lembaga/ Klinik
Restrukturisasi Usaha KUMKM.
2. Peningkatan kapasitas Konsultan
Pendamping untuk Restrukturisasi Usaha
KUMKM.
42
43
44
• MentransformasiSentra UMKM menjadi Kampung UKM digital dalamrangkamenumbuhkanperekonomianmasyarakat
TUJUAN
Pendampingan KUMKM Menuju Pasar Global Melalui Sistem Pemasaran Online (e commerce)
MoU
I. Nota Kesepahaman antara Deputi Bidang RestrukturisasiUsaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Nomor : ......../NK/Dep.4/V/2016
II. Nota Kesepahaman antara Deputi Bidang RestrukturisasiUsaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
Nomor : 03/NK/Dep.4/III/2016
Nomor : MoU/374/DP/III/2016
45
PENDAMPINGAN KUMKM MENUJU PASAR GLOBAL MELALUI SYSTEM PEMASARAN ONLINE
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
Kementerian Koperasi dan UKM
KADIN Bidang UMKM & Ekonomi Kreatif
MoU
PLUT - KUMKM
PELATIHAN
PENDAMPING
WWW.UKMMARKET.COM(e commerce)
SENTRA UKM
46
KriteriaPemilihan
1. Memproduksi jenis produk unggulan
terutama yang mengandung unsur
kreatif
2. Terdapat pengelola kelompok usaha
serta tokoh penggerak bisnis & IT
(volunteer) sebagai change agent
3. Produk dapat dipasarkan secara online
4. Dukungan dan pembinaan dari
pemerintah setempat
5. Terdapat infrastruktur pendukung
(telekomunikasi, transportasi,
ekspedisi, dll)
6. Pernah mendapat pembinaan dalam
bidang keuangan dari Telkom
7. Berorientasi ekspor
8. Berdiri lebih dari 2 th dan berpotensi
menumbuhkan perekonomian rakyat
47
Form Isian PenyampaianUsulan Kandidat Kampung UKM Digital
48
Form Profile Volunteer Kampung UKM Digital
49
46
50