department of business adminstration brawijaya...
TRANSCRIPT
Department of Business AdminstrationBrawijaya University
PERUBAHAN APBDPERUBAHAN APBDJika Selama Tahun Berjalan Perlu
Diadakan Perbaikan AtauPenyesuaian Terhadap Alokasi
Anggaran
Jika Selama Tahun Berjalan PerluDiadakan Perbaikan Atau
Penyesuaian Terhadap AlokasiAnggaran
1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsikebijaksanaan umum anggaran (KUA);
1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsikebijaksanaan umum anggaran (KUA);
2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukanpergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan dan antar jenis belanja;
2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukanpergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan dan antar jenis belanja;
2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukanpergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan dan antar jenis belanja;
2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukanpergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan dan antar jenis belanja;
3. Ditemui keadaan yang menyebabkan SILPA tahunsebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaranberjalan;
3. Ditemui keadaan yang menyebabkan SILPA tahunsebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaranberjalan;
4. Keadaan darurat4. Keadaan darurat
5. Keadaan luar biasa5. Keadaan luar biasa
Proses perubahanAPBD
Proses perubahanAPBD
Perubahan APBD diajukan setelah laporanrealisasi anggaran semester pertama danhanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran
PEMDA mengajukan rancanganPERDA tentang perubahanAPBD tahun anggaran ybs
untuk mendapatkanpersetujuan DPRD sebelum
tahun anggaran yangbersangkutan berakhir.
PEMDA mengajukan rancanganPERDA tentang perubahanAPBD tahun anggaran ybs
untuk mendapatkanpersetujuan DPRD sebelum
tahun anggaran yangbersangkutan berakhir.
Perubahan APBD diajukan setelah laporanrealisasi anggaran semester pertama danhanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran
Persetujuan DPRD terhadaprancangan PERDA, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sblmberakhirnya tahun anggaran
Persetujuan DPRD terhadaprancangan PERDA, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sblmberakhirnya tahun anggaran
A. PERUBAHAN APBDKARENA KEBIJAKAN
UMUMANGGARAN (KUA)
A. PERUBAHAN APBDKARENA KEBIJAKAN
UMUMANGGARAN (KUA)
Terjadi krn pelampauan atautidak tercapainya proyeksi
pendapatan daerah, alokasibelanja daerah, sumber dan
penggunaan biaya yang sudahditetapkan dlm KUA
Terjadi krn pelampauan atautidak tercapainya proyeksi
pendapatan daerah, alokasibelanja daerah, sumber dan
penggunaan biaya yang sudahditetapkan dlm KUA
Kepala daerahmembuat
Rancangan KUAdan ppas atas
perubahan APBD
Kepala daerahmembuat
Rancangan KUAdan ppas atas
perubahan APBD
Perbedaan asumsi dengan kebijakan umumanggaran yg telah ditetapkan sebelumnya
Perbedaan asumsi dengan kebijakan umumanggaran yg telah ditetapkan sebelumnya
Program dan kegiatan yg dapat diusulkan untukditampung dalam perubahan APBD
Program dan kegiatan yg dapat diusulkan untukditampung dalam perubahan APBD
Kepala daerahmembuat
Rancangan KUAdan ppas atas
perubahan APBD
Kepala daerahmembuat
Rancangan KUAdan ppas atas
perubahan APBD
Program dan kegiatan yg dapat diusulkan untukditampung dalam perubahan APBD
Program dan kegiatan yg dapat diusulkan untukditampung dalam perubahan APBD
Capaian target kinerja program dan kegiatan yghrs dikurangi dlm perubahan APBD, jika asumsikebijaksanaan umum anggaran tdk dpt tercapai
Capaian target kinerja program dan kegiatan yghrs dikurangi dlm perubahan APBD, jika asumsikebijaksanaan umum anggaran tdk dpt tercapai
Capaian target kinerja program dan kegiatanharus ditingkatkan dlm perubahan APBD , jikamelampaui asumsi KUA.
Capaian target kinerja program dan kegiatanharus ditingkatkan dlm perubahan APBD , jikamelampaui asumsi KUA.
PERUBAHAN APBDKARENA KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN (KUA)
PERUBAHAN APBDKARENA KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN (KUA)
Kepala daerah membuatRancangan KUA dan PPAS
atas perubahan APBD
Kepala daerah membuatRancangan KUA dan PPAS
atas perubahan APBD
Tim anggaran pemdamenyiapkan rancangan surat
edaran kepala daerah tentang“Pedoman penyusunan RKA-SKPD” yang memuat program
dan kegiatan baru.
Tim anggaran pemdamenyiapkan rancangan surat
edaran kepala daerah tentang“Pedoman penyusunan RKA-SKPD” yang memuat program
dan kegiatan baru.
Kepala daerah membuatRancangan KUA dan PPAS
atas perubahan APBD
Kepala daerah membuatRancangan KUA dan PPAS
atas perubahan APBD
Kepala Daerah menyerahkankepada DPRD untuk dibahas
dan disepakati bersama(dimulai,selesai Agustus)
Kepala Daerah menyerahkankepada DPRD untuk dibahas
dan disepakati bersama(dimulai,selesai Agustus)
Dituangkan dalam NotaKesepakatan yang
ditandatangani bersama antaraKepala Daerah dan Pimpinan
DPRD.
Dituangkan dalam NotaKesepakatan yang
ditandatangani bersama antaraKepala Daerah dan Pimpinan
DPRD.
Tim anggaran pemdamenyiapkan rancangan surat
edaran kepala daerah tentang“Pedoman penyusunan RKA-SKPD” yang memuat program
dan kegiatan baru.
Tim anggaran pemdamenyiapkan rancangan surat
edaran kepala daerah tentang“Pedoman penyusunan RKA-SKPD” yang memuat program
dan kegiatan baru.
PROYEKSI PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAHPROYEKSI PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
No URAIAN
Jumlah Bertambah/ Berkurang
Sebelum
Perubahan
Setelah
PerubahanRp %
1 PENDAPATAN DAERAH1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)1.1.1 Pajak Daerah 500.000.000 525.000.000 25.000.000 5 %
1.2 Dana Perimbangan 450.000.000 362.500.000 (67.500.000) (7,5%)1.2.2 Dana Alokasi Umum
Jumlah Pendapatan2 BELANJA DAERAH2 BELANJA DAERAH2.1 Belanja Tidak Langsung2.1.1 Belanja Pegawai 100.000.000 105.000.000 5.000.000 5%2.2 Belanja Langsung2.2.3 Belanja Modal 200.000.000 180.000.000 (20.000.000) (10%)
Jumlah Belanja
Surplus / Defisit3 PEMBIAYAAN DAERAH3.1 Penerimaan Pembiayaan ? ? ? ?
3.2 Penerimaan Pembayaran ? ? ? ?
Pembiayaan Neto3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
B. Perubahan APBD KarenaPergeseran AnggaranAntar Unit Organisasi,Antar Kegiatan Dan AntarJenis Biaya
B. Perubahan APBD KarenaPergeseran AnggaranAntar Unit Organisasi,Antar Kegiatan Dan AntarJenis Biaya
Diformulasikan Dlm DokumenPelaksanaan Perubahan
Anggaran SKPD (DPPA-SKPD)Dengan Persetujuan Dari PPKD
Diformulasikan Dlm DokumenPelaksanaan Perubahan
Anggaran SKPD (DPPA-SKPD)Dengan Persetujuan Dari PPKD
Mengubah Peraturan KepalaDaerah Tentang Penjabaran
APBD Sebagai DasarPelaksanaan, Yg Dianggarkan
Dlm Rancangan PeraturanKepala Daerah Tentang
Perubahan APBD.
Mengubah Peraturan KepalaDaerah Tentang Penjabaran
APBD Sebagai DasarPelaksanaan, Yg Dianggarkan
Dlm Rancangan PeraturanKepala Daerah Tentang
Perubahan APBD.
B. Perubahan APBD KarenaPergeseran AnggaranAntar Unit Organisasi,Antar Kegiatan Dan AntarJenis Biaya
B. Perubahan APBD KarenaPergeseran AnggaranAntar Unit Organisasi,Antar Kegiatan Dan AntarJenis Biaya
Mengubah Peraturan KepalaDaerah Tentang Penjabaran
APBD Sebagai DasarPelaksanaan, Yg Dianggarkan
Dlm Rancangan PeraturanKepala Daerah Tentang
Perubahan APBD.
Mengubah Peraturan KepalaDaerah Tentang Penjabaran
APBD Sebagai DasarPelaksanaan, Yg Dianggarkan
Dlm Rancangan PeraturanKepala Daerah Tentang
Perubahan APBD.
Anggaran Yg MengalamiPerubahan, Baik Berupa
Penambahan /PenguranganAkibat Pergeseran Anggaran,Harus Dijelaskan Dlm Kolom
Keterangan tentang PenjabaranPerubahan APBD
Anggaran Yg MengalamiPerubahan, Baik Berupa
Penambahan /PenguranganAkibat Pergeseran Anggaran,Harus Dijelaskan Dlm Kolom
Keterangan tentang PenjabaranPerubahan APBD
C. Penggunaan SILPAtahun sebelumnya
dalamperubahan APBD
C. Penggunaan SILPAtahun sebelumnya
dalamperubahan APBD
Pembayaran bunga dan pokok utang /obligasidaerah yg melampaui anggaran yg tersedia ygmendahului perubahan APBD;
Pembayaran bunga dan pokok utang /obligasidaerah yg melampaui anggaran yg tersedia ygmendahului perubahan APBD;
Pelunasan seluruh kewajiban bunga dan pokokhutang;Pelunasan seluruh kewajiban bunga dan pokokhutang;
Pendanaan kenaikan gaji dan tunjangan PNSakibat adanya kebijakan pemerintahPendanaan kenaikan gaji dan tunjangan PNSakibat adanya kebijakan pemerintah
Pendanaan kegiatan lanjutanPendanaan kegiatan lanjutan
C. Penggunaan SILPAtahun sebelumnya
dalamperubahan APBD
C. Penggunaan SILPAtahun sebelumnya
dalamperubahan APBD
Pendanaan kegiatan lanjutanPendanaan kegiatan lanjutan
Pendanaan program dan kegiatan baru dgnkriteria, hrs diselesaikan sampai dgn batas akhirpenyelesaian pembayaran dlm tahun anggaranberjalan
Pendanaan program dan kegiatan baru dgnkriteria, hrs diselesaikan sampai dgn batas akhirpenyelesaian pembayaran dlm tahun anggaranberjalanPendanaan kegiatan-kegiatan yg capaian targetkinerjanya ditingkatkan dari yg telah ditetapkansemula dlm DPA-SKPD tahun anggaran berjalan,yg dapat diselesaikan sampai dgn batas akhirpenyelesaian pembayaran dlm tahun anggaranberjalan
Pendanaan kegiatan-kegiatan yg capaian targetkinerjanya ditingkatkan dari yg telah ditetapkansemula dlm DPA-SKPD tahun anggaran berjalan,yg dapat diselesaikan sampai dgn batas akhirpenyelesaian pembayaran dlm tahun anggaranberjalan
D. Perubahan APBDKarena
Keadaan darurat
D. Perubahan APBDKarena
Keadaan darurat
Keadaan darurat bukan merupakankeadaan normal dari kegiatan pemerintah
daerah sehari-hari dan tidak dapatdiperkirakan sebelumnya
Keadaan darurat bukan merupakankeadaan normal dari kegiatan pemerintah
daerah sehari-hari dan tidak dapatdiperkirakan sebelumnya
Keadaan darurat tidak diharapkan sebagaikejadian yang berulang-ulang
Keadaan darurat tidak diharapkan sebagaikejadian yang berulang-ulang
D. Perubahan APBDKarena
Keadaan darurat
D. Perubahan APBDKarena
Keadaan daruratKeadaan darurat berada di luar kendali dan
pengaruh pemerintah daerahKeadaan darurat berada di luar kendali dan
pengaruh pemerintah daerah
Keadaan darurat dapat berakibat signifikanterhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaandarurat tersebut
Keadaan darurat dapat berakibat signifikanterhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaandarurat tersebut
E. Perubahan ApbdKarena
Keadaan Luar Biasa
E. Perubahan ApbdKarena
Keadaan Luar Biasa
Suatu Keadaan Yang Menyebabkan EstimasiPenerimaan Atau Pengeluaran Dalam APBD
Mengalami Kenaikan Atau Penurunan Lebih BesarDari 50% (Lima Puluh Persen).
Suatu Keadaan Yang Menyebabkan EstimasiPenerimaan Atau Pengeluaran Dalam APBD
Mengalami Kenaikan Atau Penurunan Lebih BesarDari 50% (Lima Puluh Persen).
Estimasi Penerimaan Dlm APBDDiperkirakan Mengalami Peningkatan
Lebih Dari 50%, Pemerintah Daerah HrsMelakukan Penjadwalan Ulang Capaian
Target Kinerja Program Dan Kegiatan DlmTahun Anggaran Berjalan Yg Formulasinya
Dicantumkan Dalam DPPA-SKPD.
Estimasi Penerimaan Dlm APBDDiperkirakan Mengalami Peningkatan
Lebih Dari 50%, Pemerintah Daerah HrsMelakukan Penjadwalan Ulang Capaian
Target Kinerja Program Dan Kegiatan DlmTahun Anggaran Berjalan Yg Formulasinya
Dicantumkan Dalam DPPA-SKPD.
Estimasi Penerimaan Dlm APBDDiperkirakan Mengalami Penurunan Lebih
Dari 50%, Pemerintah Daerah HrsMelakukan Penjadwalan Ulang Capaian
Target Kinerja Program Dan Kegiatan DlmTahun Anggaran Berjalan Yg Formulasinya
Dicantumkan Dlm DPPA-SKPD.
Estimasi Penerimaan Dlm APBDDiperkirakan Mengalami Penurunan Lebih
Dari 50%, Pemerintah Daerah HrsMelakukan Penjadwalan Ulang Capaian
Target Kinerja Program Dan Kegiatan DlmTahun Anggaran Berjalan Yg Formulasinya
Dicantumkan Dlm DPPA-SKPD.
F. PENYIAPAN RAPERDA PERUBAHAN APBDF. PENYIAPAN RAPERDA PERUBAHAN APBD
RKA-SKPD yg memuat perubahan programdan/atau kegiatan baru serta DPPA-SKPD yg
memuat penjadwalan ulang kegiatan utkperubahan apbd tsb hrs disusun dan
disampaikan oleh SKPD kpd PPKD
RKA-SKPD yg memuat perubahan programdan/atau kegiatan baru serta DPPA-SKPD yg
memuat penjadwalan ulang kegiatan utkperubahan apbd tsb hrs disusun dan
disampaikan oleh SKPD kpd PPKD
Tim anggaran (tapd) membahaskesesuaian antara RKA-SKPD & DPPA-SKPD yg telah disusun dlm kebijakanumum (KUA) perubahan APBD serta
prioritas & plafon anggaran (PPA)
Tim anggaran (tapd) membahaskesesuaian antara RKA-SKPD & DPPA-SKPD yg telah disusun dlm kebijakanumum (KUA) perubahan APBD serta
prioritas & plafon anggaran (PPA)
Tim anggaran (TAPD) juga membahascapaian kinerja, indikator kinerja,standar analisis belanja, standar
satuan harga, dan standar pelayananminimal
Tim anggaran (TAPD) juga membahascapaian kinerja, indikator kinerja,standar analisis belanja, standar
satuan harga, dan standar pelayananminimal
Tim anggaran (tapd) membahaskesesuaian antara RKA-SKPD & DPPA-SKPD yg telah disusun dlm kebijakanumum (KUA) perubahan APBD serta
prioritas & plafon anggaran (PPA)
Tim anggaran (tapd) membahaskesesuaian antara RKA-SKPD & DPPA-SKPD yg telah disusun dlm kebijakanumum (KUA) perubahan APBD serta
prioritas & plafon anggaran (PPA)
Bahan untuk penyusunan rancangan peraturandaerah (RAPERDA) tentang perubahan APBD
dan rancangan peraturan kepala daerahtentang penjabaran perubahan APBD yang
dilakukan oleh PPKD
Bahan untuk penyusunan rancangan peraturandaerah (RAPERDA) tentang perubahan APBD
dan rancangan peraturan kepala daerahtentang penjabaran perubahan APBD yang
dilakukan oleh PPKD
Tim anggaran (TAPD) juga membahascapaian kinerja, indikator kinerja,standar analisis belanja, standar
satuan harga, dan standar pelayananminimal
Tim anggaran (TAPD) juga membahascapaian kinerja, indikator kinerja,standar analisis belanja, standar
satuan harga, dan standar pelayananminimal
1. Penyiapan Rancangan Peraturan DaerahTentang Perubahan APBD Dan
Rancangan Peraturan Kepala DaerahTentang Penjabaran Perubahan APBD
1. Penyiapan Rancangan Peraturan DaerahTentang Perubahan APBD Dan
Rancangan Peraturan Kepala DaerahTentang Penjabaran Perubahan APBD
G.Penetapan Perubahan APBDG.Penetapan Perubahan APBD
Disiapkan Oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD): Memuat Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan
baik yang mengalami perubahan ataupun yang tidakmengalami perubahan beserta lampiran-lampirannya.
Disiapkan Oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD): Memuat Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan
baik yang mengalami perubahan ataupun yang tidakmengalami perubahan beserta lampiran-lampirannya.
Lampiran Rancangan Peraturan Daerah TentangPerubahan APBDLampiran Rancangan Peraturan Daerah TentangPerubahan APBD
1. Ringkasan Perubahan APBD1. Ringkasan Perubahan APBD
2. Ringkasan Perubahan APBD Menurut UrusanPemerintahan Daerah Dan Organisasi;
2. Ringkasan Perubahan APBD Menurut UrusanPemerintahan Daerah Dan Organisasi;
3. Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan PemerintahanDaerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan PemerintahanDaerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan PemerintahanDaerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
4. Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut UrusanPemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Dan Kegiatan
4. Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut UrusanPemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Dan Kegiatan
5. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan DanKeterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi DalamKerangka Pengelolaan Keuangan Negara
5. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan DanKeterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi DalamKerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Daftar Perubahan Jumlah Pegawai PerGolongan Dan Per Jabatan
6. Daftar Perubahan Jumlah Pegawai PerGolongan Dan Per Jabatan
…….. LANJUTAN
...Lanjutan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd
7. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang TelahDitetapkan Dengan Peraturan Daerah
7. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang TelahDitetapkan Dengan Peraturan Daerah
a. Laporan Realisasi Anggaran Yang Telah Ditetapkan Dengan PeraturanDaerah utk 1 Tahun Terakhir Sblm Perubahan Anggaran Direncanakan
a. Laporan Realisasi Anggaran Yang Telah Ditetapkan Dengan PeraturanDaerah utk 1 Tahun Terakhir Sblm Perubahan Anggaran Direncanakan
b. Neraca Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Untuk SatuTahun Terakhir Sebelum Perubahan Anggaran Direncanakan
b. Neraca Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Untuk SatuTahun Terakhir Sebelum Perubahan Anggaran Direncanakan
c. Laporan Arus Kas Yang Telah Ditetapkan dgn Peraturan Daerah utkSatu Tahun Terakhir Sebelum Perubahan Anggaran Direncanakan
c. Laporan Arus Kas Yang Telah Ditetapkan dgn Peraturan Daerah utkSatu Tahun Terakhir Sebelum Perubahan Anggaran Direncanakan
8. Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang BelumDiselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini
8. Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang BelumDiselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini
9. Daftar Pinjaman Daerah.9. Daftar Pinjaman Daerah.
d. Catatan Atas Laporan Keuangan Yg Telah Ditetapkan dgn PeraturanDaerah Utk 1Tahun Terakhir Sblm Perubahan Anggaran Direncanakan
d. Catatan Atas Laporan Keuangan Yg Telah Ditetapkan dgn PeraturanDaerah Utk 1Tahun Terakhir Sblm Perubahan Anggaran Direncanakan
2. Penyampaian, Pembahasan,Dan Penetapan Raperda
Perubahan APBD
2. Penyampaian, Pembahasan,Dan Penetapan Raperda
Perubahan APBD
Raperda Perubahan APBD & LampiranHarus Diserahkan Oleh Kepala Daerah
Kepada DPRD Untuk MendapatkanPersetujuan Bersama Paling Lambat
Minggu Kedua Bulan September TahunAnggaran Berjalan.
Raperda Perubahan APBD & LampiranHarus Diserahkan Oleh Kepala Daerah
Kepada DPRD Untuk MendapatkanPersetujuan Bersama Paling Lambat
Minggu Kedua Bulan September TahunAnggaran Berjalan.
Pembahasan Antara Kepala DaerahDan DPRD Menegenai RaperdaTentang Perubahan APBD Tsb
Berpedoman Pada KUA APBD & PPATentang Perubahan APBD Yang Telah
Disepakati Bersama
Pembahasan Antara Kepala DaerahDan DPRD Menegenai RaperdaTentang Perubahan APBD Tsb
Berpedoman Pada KUA APBD & PPATentang Perubahan APBD Yang Telah
Disepakati Bersama
2. Penyampaian, Pembahasan,Dan Penetapan Raperda
Perubahan APBD
2. Penyampaian, Pembahasan,Dan Penetapan Raperda
Perubahan APBD
Pembahasan Antara Kepala DaerahDan DPRD Menegenai RaperdaTentang Perubahan APBD Tsb
Berpedoman Pada KUA APBD & PPATentang Perubahan APBD Yang Telah
Disepakati Bersama
Pembahasan Antara Kepala DaerahDan DPRD Menegenai RaperdaTentang Perubahan APBD Tsb
Berpedoman Pada KUA APBD & PPATentang Perubahan APBD Yang Telah
Disepakati Bersama
Pengambilan Keputusan UntukMenyetujui Rancangan PeraturanDaerah Tentang Perubahan APBD
Tersebut Paling Lambat 3 (Tiga) BulanSebelum Tahun Anggaran BerakhirSudah Harus Disampaikan Kepada
Kepala Daerah
Pengambilan Keputusan UntukMenyetujui Rancangan PeraturanDaerah Tentang Perubahan APBD
Tersebut Paling Lambat 3 (Tiga) BulanSebelum Tahun Anggaran BerakhirSudah Harus Disampaikan Kepada
Kepala Daerah
3. Evaluasi Raperda Tentang Perubahan APBD Dan Rancangan Peraturan KepalaDaerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD.
3. Evaluasi Raperda Tentang Perubahan APBD Dan Rancangan Peraturan KepalaDaerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD.
A. Rancangan Perda Tentang APBD Yg Telah Disetujui Bersama DPRD DanRancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD SblmDitetapkan Oleh Kepala Daerah Paling Lama 3 (Tiga) Hari Kerja HarusDisampaikan Kepada Gubernur Untuk Dievaluasi.
A. Rancangan Perda Tentang APBD Yg Telah Disetujui Bersama DPRD DanRancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD SblmDitetapkan Oleh Kepala Daerah Paling Lama 3 (Tiga) Hari Kerja HarusDisampaikan Kepada Gubernur Untuk Dievaluasi.
B. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tersebut DiAtas Harus Dilengkapi Dokumen-dokumen :
B. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tersebut DiAtas Harus Dilengkapi Dokumen-dokumen :
1) persetujuan Bersama Antara PemerintahDaerah Dan DPRD Terhadap Raperda APBD
1) persetujuan Bersama Antara PemerintahDaerah Dan DPRD Terhadap Raperda APBD
1) persetujuan Bersama Antara PemerintahDaerah Dan DPRD Terhadap Raperda APBD
1) persetujuan Bersama Antara PemerintahDaerah Dan DPRD Terhadap Raperda APBD
2) KUA Dan PPA Yang Disepakati Antara KepalaDaerah Dan Pimpinan DPRD;
2) KUA Dan PPA Yang Disepakati Antara KepalaDaerah Dan Pimpinan DPRD;
4) Nota Keuangan Dan Pidato Kepala Daerah PerihalPenyampaian Pengantar Nota Keuangan Pada Sidang DPRD
4) Nota Keuangan Dan Pidato Kepala Daerah PerihalPenyampaian Pengantar Nota Keuangan Pada Sidang DPRD
3) Risalah Sidang Jalannya PembahasanTerhadap Raperda APBD;
3) Risalah Sidang Jalannya PembahasanTerhadap Raperda APBD;
.. .Lanjutan Evaluasi Raperda Tentang Perubahan APBD Dan Rancangan PeraturanKepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD.
C. Evaluasi Bertujuan Untuk :C. Evaluasi Bertujuan Untuk :
1) Tercapainya Keserasian Antara Kebijakan Daerah & Kebijakan Nasional1) Tercapainya Keserasian Antara Kebijakan Daerah & Kebijakan Nasional
2) Keserasian Antara Kepentingan Publik Dan Kepentingan Aparatur2) Keserasian Antara Kepentingan Publik Dan Kepentingan Aparatur
3) Untuk Meneliti Sampai Sejauh Mana APBD Tidak BertentanganDengan Kepentingan Umum, Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan/AtauPerturan Daerah Lainnya Yang Telah Ditetapkan Terdahulu OlehKepala Daerah ybs
3) Untuk Meneliti Sampai Sejauh Mana APBD Tidak BertentanganDengan Kepentingan Umum, Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan/AtauPerturan Daerah Lainnya Yang Telah Ditetapkan Terdahulu OlehKepala Daerah ybs
3) Untuk Meneliti Sampai Sejauh Mana APBD Tidak BertentanganDengan Kepentingan Umum, Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan/AtauPerturan Daerah Lainnya Yang Telah Ditetapkan Terdahulu OlehKepala Daerah ybs
3) Untuk Meneliti Sampai Sejauh Mana APBD Tidak BertentanganDengan Kepentingan Umum, Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan/AtauPerturan Daerah Lainnya Yang Telah Ditetapkan Terdahulu OlehKepala Daerah ybs
E. Jika Gubernur Menyatakan Bahwa Hasil Evaluasi Tdk Sesuai DgnKepentingan Umum & Peraturan Perundang-2 Yg Lebih Tinggi, KepalaDaerah Bersama DPRD Harus Melakukan Penyempurnaan Paling Lama 7(Tujuh) Hari Kerja Sejak Diterimanya Hasil Evaluasi
E. Jika Gubernur Menyatakan Bahwa Hasil Evaluasi Tdk Sesuai DgnKepentingan Umum & Peraturan Perundang-2 Yg Lebih Tinggi, KepalaDaerah Bersama DPRD Harus Melakukan Penyempurnaan Paling Lama 7(Tujuh) Hari Kerja Sejak Diterimanya Hasil Evaluasi
D. Untuk Efektivitas Pelaksanaan Evaluasi, Gubernur Dapat MengundangPejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yg Terkait
D. Untuk Efektivitas Pelaksanaan Evaluasi, Gubernur Dapat MengundangPejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yg Terkait
F. Apabila Disetujui Gubernur Menyampaikan Hasil Evaluasi TersebutKepada Menteri Dalam Negeri.
F. Apabila Disetujui Gubernur Menyampaikan Hasil Evaluasi TersebutKepada Menteri Dalam Negeri.