MI/RAMDANI

SERAHKAN HELIKOPTER: Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen Johanes Suryo (kiri) bersalaman dengan Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Rabu (2/2). TNI-AD menerima helikopter NBELL 413 EP produksi PT DI yang dilengkapi dengan senapan mesin kaliber 30 di sisi kanan dan kiri.

POLRI sigap dalam menyikapi pengumpulan koin untuk pre-si den. Mereka pun telah memi-liki kesimpulan meski masih menunggu pelaporan.

“Hal itu merupakan peleceh-an. Siapa pun yang melakukan, semuanya sama. Hukum tidak memandang siapa pun,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam di Jakarta, Rabu (2/2).

Pengumpulan koin untuk pre-siden dilakukan berbagai pihak, termasuk kotak koin untuk presiden di DPR. Aksi itu ber-

langsung setelah Presiden Su silo Bambang Yudhoyono mencerita-kan gaji yang tidak naik selama tujuh tahun di hadapan peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri pada 21 Januari.

Salah satu yang lantang meng kritik aksi itu adalah Ke-tua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demo-krat Ruhut Sitompul. Bahkan, Ruhut berencana melaporkan aksi itu ke Polri. “Polri me-nunggu laporan dan siap me-nindaklanjuti,” kata Anton.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam

3JUMAT, 4 FEBRUARI 2011 | MEDIA INDONESIA POLKAM

KPK Tolak Disetir DPRan, tersangka saja belum, tidak boleh ikut rapat. Di sisi lain, ada yang sudah tersangka boleh ikut rapat di DPR,” ujar Achsanul.

Belum temukan buktiDalam rapat itu, Busyro me-

ng akui KPK belum menemu-kan bukti kuat adanya tindak pidana korupsi dalam kasus dana talangan sebesar Rp6,7 triliun untuk Bank Century.

Hal itu, lanjut dia, adalah ke-simpulan sementara yang diper-oleh dari keterangan terhadap 138 orang. Secara keseluruhan, KPK telah meminta keterangan 33 pegawai Bank Indonesia, 60 pegawai Bank Century, 11 pe-gawai LPS, 3 orang dari KSSK, satu orang dari Bapepam-LK, 5 orang praktisi per bankan, dan 25 orang pihak lainnya. (*/P-1)

hanum@mediaindonesia.com

Anggota F-PDIP Hendrawan Supratikno menjelaskan, frak-sinya sebenarnya tetap mene-rima kehadiran Bibit-Chandra. “Menunggu proses di Komisi III berjalan, paripurna, dan se-bagainya sehingga kami minta Pak Bibit dan Pak Chandra tidak perlu berbicara untuk ketertiban. Sebab kalau nanti berbicara, di-interupsi,” jelas Hendrawan.

Pramono Anung yang me-mimpin rapat timwas menegas-kan, penolakan di Ko misi III tak mengikat alat kelengkapan DPR lainnya. Pasalnya, sikap itu belum diputuskan dalam rapat paripurna atau pimpinan DPR.

Anggota Komisi XI dari Frak-si Demokrat Achsanul Qosasi menyayangkan perilaku kole-ga nya yang mengakibatkan rapat menjadi berlarut-larut.

“DPR ini kadang-kadang ambivalen. Di satu sisi, orang sudah mendapat pendeponir-

Fahri Hamzah dan anggota F-Hanura Akbar Faisal tidak mengisi lagi kursi mereka.

Rapat yang berlangsung seki-tar 2 jam itu, sejak awal diwarnai interupsi oleh anggota DPR. Sekitar 1,5 jam jadwal rapat dihabiskan dengan interupsi ke-hadiran Bibit-Chandra.

Penolakan diawali oleh ang-gota tim pengawas yang juga anggota Komisi III DPR, yakni Gayus Lumbuun (F-PDIP) dan Nudirman Munir (F-PG).

Pengusiran terhadap Bibit-Chandra juga dilontarkan oleh anggota tim pengawas dari Ha-nura Akbar Faisal serta anggota F-PKS Fahri Hamzah.

Saat rapat Komisi III DPR dan KPK pada 31 Januari, sejumlah anggota Komisi III DPR meno-lak kehadiran Bibit-Chandra. Alasan nya, Bibit-Chandra ber-status tersangka pascapenerbit-an pendeponiran.

beri penjelasan. Rapat itu juga dihadiri Ketua Badan Peme-riksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo.

“Kami hadir di sini menghor-mati dan memenuhi undangan timwas. Menurut hak konstitu-sional sebagai lembaga, kami mendapatkan hak bicara. Kalau yang dapat hak hanya saya, kami keberatan,” ujar Busyro.

Mendengar penolakan itu, perang interupsi terjadi. F-PD, PAN, dan PPP meminta rapat di lanjutkan. Selebihnya me-minta rapat ditunda.

Akibatnya, Wakil Ketua DPR dari F-PDIP Pramono Anung yang memimpin rapat menya-takan rapat diskors 5 menit un tuk lobi antarfraksi.

Akhirnya, fraksi-fraksi me-nye pakati untuk melanjutkan rapat dengan kehadiran lima pemimpin KPK. Meskipun be-gitu, anggota timwas dari F-PKS

ZUBAEDAH HANUM

LIMA pemimpin Komi-s i Pemberantasan Ko rupsi (KPK) tetap menghadiri undangan

Rapat Tim Pengawas (Timwas) DPR dalam kasus Bank Cen-tury. KPK menolak diatur oleh anggota tim pengawas yang hendak me niadakan fungsi pemimpin KPK Bibit Samad Ri-anto dan Chandra M Hamzah.

Sebab, dalam rapat sebe-lumnya, Rabu (2/2), se jum lah anggota DPR hendak mem-batasi hanya Ketua KPK Busyro Muqoddas yang boleh mem-

Anggota DPR sibuk dengan kegaduhan, kebisingan, remah-remah, dan melupakan hal yang esensial.

ISTANA membantah kabar pergantian Menteri Energi dan Sum-ber Daya Mineral (ESDM) dari Darwin Zahedy Saleh ke Karen Agustiawan (Dirut PT Pertamina). Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menegaskan hingga saat ini belum ada pem-bicaraan mengenai pergantian (reshuffl e) menteri meski Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) telah melaporkan evaluasi kabinet kepada Presiden. “Rumornya banyak, tapi kan memang belum ada,” tukas Julian di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (2/2).

Ketika dimintai tanggapannya, Darwin menegaskan dirinya tidak terlalu memikirkan kabar pergantian itu. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarifuddin Hasan mengatakan kalau-pun ada rencana reshuffl e, hal itu tidak perlu dibicarakan dengan parpol karena murni hak prerogratif presiden. (Mad/P-4)

MK Menangkan Ahmad Dahlan-Rudi MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan keberatan kemenangan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan-Rudi dalam pemilu kada Batam. Kecurangan yang dilakukan Ahmad Dahlan-Rudi tidak terbukti.

“Menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi pihak termohon dan pihak terkait. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Mahfud MD di Jakarta, Rabu (2/2). Sengketa hasil pemilu kada Kota Batam ini diajukan pasangan Amir Hakim H Siregar-H Syamsul Bahrum, Ria Saptarika, dan Nada F Soraya. (CC/P-4)

DPR Segera Bahas Kode Etik BaruDPR RI segera membahas draf kode etik yang baru untuk meng-gantikan kode etik yang berlaku saat ini. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR Taufi k Kurniawan di Gedung MPR/DPR, Senayan Jakarta, Rabu (2/2).

Di samping itu, menurut Taufi k, pimpinan juga menerima draf peraturan tata beracara Badan Kehormatan DPR RI. Sesuai meka-nisme, draf itu akan dikonsolidasikan pada saat rapat pimpinan. Selanjutnya akan dijadwalkan di Badan Musyawarah (Bamus) agar segera diputuskan di Rapat Paripurna. (Ant/P-4)

DINAMIKAIstana Tegaskan belum Ada Reshuffle

Anton Bachrul AlamKadiv Humas Mabes Polri

MI/SUSANTO

Polri Anggap Aksi Koin Menghina Presiden

juga menilai pengumpulan koin bertujuan mempermalu-kan Presiden. Ia menegaskan aksi itu sudah tidak murni dan sarat dengan muatan politis.

“Sangat disesalkan. Itu tin-dakan politik seolah-olah Pre-siden mengeluh. Itu omong kosong. Itu hendak memper-malukan Presiden. Jelas itu politik,” kata Dipo.

Sejumlah aktivis yang ter-gabung dalam komunitas Gun-tur 49 mengaku sebagai inisia-tor pengumpulan uang receh untuk Presiden. Akan tetapi, aksi itu tidak termasuk penghi-naan terhadap Presiden.

Menurut juru bicara Guntur 49 Adi Bunardi di Jakarta, ke-marin, aksi itu bukan termasuk penghinaan terhadap simbol negara, melainkan kritik ter-hadap rezim Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak memi-liki sensitivitas.

Adi menyayangkan respons dari penguasa terhadap aksi itu. “Kritik masyarakat dengan me-ngumpulkan uang receh di sikapi dengan pendekatan represif oleh rezim penguasa. Aparat anggap itu penghinaan terhadap simbol negara,” kata dia.

Anggota Guntur 49 Asrianti Purwantini berharap Presiden terbuka dalam menerima kritik. Ia menambahkan, pernyataan Presiden yang mengaku tidak naik gaji justru menyakiti hati rakyat. “Kalau menjabat presi-den, harus siap dikritik. Banyak sekali ibu yang kecewa dengan pemerintahan SBY,” ujar Asri-anti. (Nav/Ide/*/P-1)