demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha … · kecuali dokumen berupa laporan appresial...
TRANSCRIPT
P U T U S A N Nomor : 30/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang
memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap : TITIN INDRIANY ;----------------------------------------------
Tempat lahir : Medan ;------------------------------------------------------------
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 23 Nopember 1969 ;----------------------------
Jenis kelamin : Perempuan ;-----------------------------------------------------
Kebangsaan : Indonesia ;--------------------------------------------------------
Tempat tinggal : Jl. Beo Indah I No.29 Medan ;------------------------------
A g a m a : I s l a m ;-----------------------------------------------------------
Pekerjaan : Pegawai BNI Unit Sentra Kredit Menengah Medan ;
Terdakwa pernah ditahan oleh :--------------------------------------------------------------------
1. Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2011 s.d. 24 Oktober 2011, Tahanan
Rutan; ----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2011 s.d. 03
Desember 2011 dan dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak 26 Oktober 2011
s.d. 03 Desember 2011 ; -----------------------------------------------------------------------
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2012 s.d. 22 Oktober 2012,
Tahanan Kota ;------------------------------------------------------------------------------------
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal
23 Oktober 2012 s.d. 21 Nopember 2012, Tahanan Kota ; --------------------------
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 13 Nopember 2012
s.d. 12 Desember 2012, Tahanan Kota ;---------------------------------------------------
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal
13 Desember 2012 s.d. tanggal 10 Februari 2013, Tahanan Kota ; ---------------
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan,
sejak tanggal 11 Februari 2013 s.d. 12 Maret 2013, Tahanan Kota ; --------------
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan,
sejak tanggal 13 Maret 2013 s.d. 11 April 2013, Tahanan Kota ; -------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
2
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;
Telah membaca :
I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : No. B-
17/N.2.10/Ft.1/11/2012 tertanggal November 2012, yang mendakwa Terdakwa
dengan dakwaan sebagai berikut :
Primair :-----------------------------------------------------------------------------------
--------- Bahwa Ia, Terdakwa TITIN INDRIANY selaku Relationship Manager (RM)
pada Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk.
Medan yang diangkat berdasarkan surat keputusan Divisi Sumber Daya Manusia
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : KP/451/SDM/1/R tanggal 06
Juli 2010 baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan DRS.
RADIYASTO selaku Pemimpin Sentra Kredit Menengah PT. Bank Nasional
Indonesia (Persero) Tbk Medan, DARUL AZLI selaku Pemimpin Kelompok Sentra
Kredit Menengah PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk Medan,
MOCHAMMAD SAMSUL HADI selaku Pimpinan Rekan Kantor Jasa Penilai Publik
SAMSUL HADI, WAHYONO ADI, HENDRA GUNAWAN & REKAN (SAH & Rekan)
dan BOY HERMANSYAH selaku Direktur Utama PT. Bahari Dwikencana Lestari
(DPO) (masing-masing sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara
terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan
September 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 atau setidak-tidaknya pada
waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor PT.
BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Jalan Pemuda Medan atau setidak
tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3
angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan,
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara, dalam hal
ini PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp. 117.500.000.000,-
(seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah
itu, tindak pidana mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----------------------
- Bahwa berawal dari adanya kredit macet PT. Atakana Company di PT. BNI
(Persero) Tbk. Sentra Kredit Menengah Medan sebesar + Rp
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
3
13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) yang jaminannya adalah
Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 102 yang terletak di Desa Berandang
Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur seluas 3.455 Ha yang di
atasnya ditanami kelapa sawit ;---------------------------------------------------------------
- Bahwa terhadap kredit macet PT. Atakana Company tersebut, pihak PT. BNI
(Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan sekira tanggal 30 Juli 2010
mengajukan permohonan lelang kepada Balai Lelang Star agar barang
jaminan Kredit PT Atakana Company tersebut berupa perkebunan sawit SHGU
No.102 dilakukan pelelangan ;----------------------------------------------------------------
- Bahwa mengetahui adanya rencana PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan untuk melelang perkebunan sawit SHGU No.102 melalui
Balai Lelang Star, pada tanggal 12 Agustus 2010 MUHAMMAD ABDUL
KARIM Als M. AKA selaku Direktur Utama PT. Atakana Company mengajukan
Surat Permohonan kepada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah
Medan dengan permohonan agar asset PT. Atakana Company berupa kebun
kelapa sawit seluas 3.455 Ha (SHGU No. 102) tidak dilakukan pelelangan
karena sudah ada peminat ;-------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan Medan menyampaikan Surat Nomor : MDM/2/215 perihal :
Penyelesaian Kredit PT. Atakana Company dan Group kepada MUHAMMAD
ABDUL KARIM Als M. AKA selaku Direktur PT. Atakana Company, dalam
surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :-----------------------------------
1) Agar penjualan asset dimaksud dilakukan lebih serius dan minimal setoran
tahap awal (Down Payment) untuk penyelesaian PT. Atakana Company
dan CV. Sinar Serdang ;------------------------------------------------------------------
2) Apabila sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 pembayaran Down
Payment belum diterima, maka proses lelang tetap berjalan sesuai
ketentuan berlaku ;-------------------------------------------------------------------------
- Bahwa walaupun sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 ternyata PT.
Atakana Compay belum melakukan pembayaran Down Payment, namun
proses lelang tidak direalisasikan oleh PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan ;------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada bulan September 2010 MUHAMMAD ABDUL KARIM Als. M. AKA
bersama. SARDUL SING (Direktur Utama & Komisaris Utama PT. Atakana
Company) dan BOY HERMANSYAH selaku Direktur Utama PT. Bahari
Dwikencana Lestari (BDL) kembali menghadap Pemimpin PT. BNI (Persero)
Tbk Sentra Kredit Menengah Medan yang waktu itu sudah dijabat oleh
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
4
RADIYASTO guna membicarakan mengenai rencana jual beli kebun SHGU
No.102 dan bersama dengan group usahanya yaitu PT. Halal food, PT. Sinar
Serdang, dan PT.Tirta Amazone, PT. Atakana Company menyampaikan
permohonan penyelesaian kredit ke PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan, selanjutnya permohonan tersebut disetujui oleh
RADIYASTO ;-------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya terdakwa TITIN INDRIANY meminta kelengkapan dokumen
persyaratan pengajuan kredit kepada BOY HERMANSYAH melalui Arif
Hartono (staf PT. BDL), lalu berkas-berkas yang diminta tersebut oleh Arif
Hartono diserahkan kepada terdakwa TITIN INDRYANI. Berkas-berkas
tersebut lengkap sekitar 3 (tiga) bulan sebelum pengajuan permohonan kredit
secara resmi kepada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan,
kecuali dokumen berupa Laporan Appresial Pabrik Kelapa Sawit (PKS) SHGB
No. 02 dan Kebun Kelapa Sawit SHGU No. 102 milik PT. Atakana. Adapun
berkas-berkas yang dilengkapi adalah :----------------------------------------------------
1) Laporan produksi periode Januari 2010 s/d Oktober 2010 ;---------------------
2) Laporan In house keuangan periode Januari 2010 s/d Juni 2010 ;----------
3) Foto Copy SHGB No. 02 milik PT. BDL ;---------------------------------------------
4) Foto Copy SHGU No. 102 milik PT. Atakana yang saya peroleh dari Pak
BOY;-------------------------------------------------------------------------------------------
5) Daftar aset PT. BDL ;----------------------------------------------------------------------
6) Laporan penjualan Per September 2010 ;-------------------------------------------
7) Rekening Koran di Bank Mandiri 3 (tiga) bulan terakhir ;------------------------
- Bahwa selanjutnya BOY HERMANSYAH selaku Direktur Utama PT. Bahari
Dwi Kencana Lestari mengajukan permohonan kredit secara resmi kepada
PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan melalui surat Nomor
166/HO-GEN/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 yaitu berupa :-------------------
1.-- Kredit Take Over KMK Bank Mandiri sebesar Rp. 23.000.000.000,00 ;-----
2.-- Kredit Refinancing PKS kap. 60 Ton/Jam sebesar Rp. 20.000.000.000,00
3.-- Kredit Pembelian kebun PT. Atakana Company sebesar Rp.
90.000.000.000,00 ;------------------------------------------------------------------------
- Bahwa sehubungan dengan surat permohonan kredit dari BOY
HERMANSYAH tersebut, kemudian RADIYASTO selaku Pemimpin Sentra
Kredit Menengah PT. BNI (Persero) Tbk Medan pada tanggal 22 Nopember
2010 mendisposisikan surat tersebut kepada DARUL AZLI selaku Pemimpin
Kelompok PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan dengan
disposisi, ”follow segera”, dan oleh DARUL AZLI membuat disposisi kepada
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
5
terdakwa TITIN INDRIANY selaku Relationship Manager dengan isi
disposisi“proses dengan teliti dan prudent”;-----------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya terdakwa TITIN INDRIANY, bersama DARUL AZLI dan
RADIYASTO menyusun (Memorandum Analisa Kredit (MAK), adapun hal-hal
yang dianalisa dalam Memorandun Analisa Kredit tersebut adalah : Formulir
informasi dasar, Formulir Analisa Keuangan,Formulir Rating Nasabah,
Formulir Kunjungan setempat, Formulir Ikhtisar Nilai Agunan, kemudian
Memorandum Analisa Kredit (MAK) tersebut ditandatangani oleh terdakwa
TITIN INDRIANY dan Maskuri lalu disetujui oleh DARUL AZLI dan
RADIYASTO. Adapun isi dari Memorandum Analisa Kredit tersebut adalah
merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :---------------------------------------------
1. Fasilitas Kredit Modal Kerja Take Over dari bank Mandiri sebesar
maksimum Rp.23.000.000.000,00 ;----------------------------------------------------
2. Fasilitas Kredit Kredit Investasi Refinancing PKS kapasitas 60 ton sebesar
Rp.20.000.000.000,00,00 ;---------------------------------------------------------------
3. Fasilitas Kredit Investasi untuk Pembelian Kebun PT Atakana Company
Rp.74.500.000.000 ;-----------------------------------------------------------------------
4. Fasilitas Kredit Investasi Rehabilitasi Kebun Atakana Company sebesar
Rp.11,500.000.000,00 ;-------------------------------------------------------------------
- Bahwa terhadap permohonan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari yang
diajukan BOY HERMANSYAH, terdakwa TITIN INDRIANY bersama-sama
dengan DARUL AZLI, dan RADIYASTO berpendapat “wajar untuk
dipertimbangkan”, selanjutnya Rekomendasi tersebut sebagai bahan
pertimbangan bagi Krisna selaku Pejabat Pemutus kredit yaitu Directur
Busines Banking melalui Dinno Indiano selaku Devisi UMN ;----------------------
- Bahwa dari permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Bahari Dwikencana
Lestari yang dianalisa oleh terdakwa TITIN INDRIANY bersama-sama dengan
DARUL AZLI, dan RADIYASTO yang dalam analisanya memberi pendapat
“wajar untuk dipertimbangkan” adalah tidak benar karena terdakwa TITIN
INDRIANY bersama-sama dengan DARUL AZLI, dan RADIYASTO telah
“memanipulasi” data-data yang menjadi pertimbangan mereka tersebut, yaitu :
1. Bahwa SHGU No.102 yang dijadikan sebagai jaminan adalah jaminan kredit
yang sebelumnya diajukan oleh Muhammad Abdul Karim alias M. Aka
pada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan yang
posisinya saat itu dalam taraf kredit macet dan kepemilikannya belum
beralih dari kepada BOY HERMANSYAH ;------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
6
2. Bahwa disamping itu analisa yang dilakukan oleh terdakwa TITIN
INDRIANY bersama-sama dengan DARUL AZLI, dan RADIYASTO telah
pula menggunakan laporan penilaian property yang dilakukan oleh
MUHAMMAD SYAMSUL HADI, MM, Mappi selaku Pimpinan Kantor Jasa
Penilai Publik (KJPP) Sah dan Rekan atas penilaian asset PT. Atakana
Company terhadap SHGU No.102 yang mana penilaian property tersebut
tidak memenuhi Standard Penilaian Indonesia (SPI) dan laporan keuangan
yang dibuat berdasarkan Laporan Akuntan Independen (LAI) Kantor
Akuntan Publik (KAP) Dra. Meilina Pangaribuan, MM, No.07/KAP-
MP/LA/II/2009 tanggal 18 Februari 2009, padahal pada tanggal 10
Februari 2009 PT BNI (Persero) Tbk telah mengeluarkan surat yang
ditujukan kepada KAP Dra.Meilina Pangaribuan,MM bahwa KAP
Dra.Meilina Pangaribuan,MM telah diblack list oleh PT BNI (Persero) Tbk
untuk tidak dapat diterima menjadi rekanan Jasa Akuntan Publik di BNI
sesuai dengan Surat N0.DRK/5/148 ;-----------------------------------------------
- Bahwa walaupun terdakwa TITIN INDRIANY, bersama DARUL AZLI, dan
RADIYASTO mengetahui status SHGU No.102 sebagai jaminan kredit PT.
Atakana Company Grup di PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah
Medan dan kepemilikannya belum beralih kepada BOY HERMANSYAH tetapi
terdakwa TITIN INDRIANY, bersama DARUL AZLI, dan RADIYASTO tetap
membuat usulan kredit pada tanggal 22 Nopember 2010 yang dituangkan
dalam Ikhtisar Persetujuan Kredit Nomor : MDM/2/64/PAK untuk PT. Bahari
Dwikencana Lestari dengan fasilitas kredit yang diusulkan sebesar Rp
129.000.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan milyar rupiah) dengan
perincian sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------
1.-- Kredit Modal Kerja Take over dari Mandiri sebesar Rp. 23.000.000.000,00
(dua puluh tiga milyar rupiah), jangka waktu 1 (satu) tahun ;------------------
2.-- Kredit Investasi Refinancing PKS Kapasitas 60 ton TBS/jam sebesar
Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), jangka waktu 59 bulan ;
3.-- Kredit Investasi pembelian Kebun PT. Atakana Company sebesar
Rp.74.500.000.000,00 (tujuh puluh empat milyar lima ratus juta rupiah),
jangka waktu 120 bulan ;-----------------------------------------------------------------
4.-- Kredit Investasi Rehabilitasi tanaman sawit sebesar Rp.11.500.000.000,00
(sebelas milyar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 60 bulan ;--------------
- Bahwa untuk menindaklanjuti usulan kredit tertanggal 22 Nopember 2010
tersebut kemudian pada tanggal 24 Nopember 2010, RADIYASTO
menyampaikan Perangkat Analisa Kredit (PAK) Atas nama PT. Bahari
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
7
Dwikencana Lestari dan PT. Multi Arta Semesta, dengan Surat Nomor :
MDM/2/1481/R kepada Divisi UMN PT. BNI (Persero) Tbk di Jakarta untuk
mendapatkan keputusan dari Pejabat Pemutus Kredit ;-------------------------------
- Bahwa pada tanggal 29 November 2010, terdakwa TITIN INDRIANY
melakukan hubungan telepon dengan BOY HERMANSYAH terkait Verifikasi
kepada Penjual SHGU No. 102, dengan hasil pembicaraan sebagai berikut :
a. BOY HERMANSYAH selaku pemegang kuasa jual menjelaskan bahwa
yang bersangkutan telah memperoleh kuasa penuh untuk menjual
sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 102 seluas ±3.455 Ha;
b. Boy Hermansyah menyatakan bahwa tanah dan segala sesuatu yang
dibangun atau berdiri di atas tanah tersebut belum pernah dijual ;----------
c. Dan selaku penerima kuasa, yang bersangkutan dibebaskan dari segala
tanggungjawab terhadap pihak ketiga ;-----------------------------------------------
- Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2010, BOY HERMANSYAH melalui
Arif Hartono meminta bantuan kepada Kantor Jasa Penilai Publik SAH &
Rekan untuk memberikan pendapatnya terkait nilai pasar dan nilai likuidasi
atas properti berupa kebun kelapa sawit, yang terdiri dari tanah, tanaman dan
infrastrukur PT. Atakana Company ;--------------------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya MUHAMMAD SAMSUL HADI selaku pimpinan Kantor Jasa
Penilai Publik, atas permintaan dari BOY HERMANSYAH melalui Arif Hartono
melakukan penilan terhadap tanah, tanaman dan infrastrukur PT. Atakana
Company, dan penilaian tersebut dibuat dalam bentuk laporan yaitu Laporan
No. File: PP.SAH.02Mdn.XI. 0406 Perihal: Laporan Penilaian Kebun PT.
Atakana Company seluas ± 3.455 Ha, dengan hasil penilaian sebagai sebagai
berikut: Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi dari properti tersebut pada tanggal 05
November 2010 adalah Rp 120.254.700.000,00 dan Rp 84.156.900.000,00.
Laporan ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. Atakana Company, akan
tetapi laporan tersebut tidak memenuhi Standard Penilaian Indonesia (SPI) ;
- Bahwa MUHAMMAD SAMSUL HADI selaku pimpinan kantor Jasa Penilai
Publik telah melakukan penilaian terhadap tanah, tanaman dan infrastrukur
PT. Atakana Company yaitu SHGU Nomor 102 tanpa pernah ada izin dari
pemilik tanah yaitu MUHAMAD ABDUL KARIM Als. M.AKA selaku direktur PT
ATAKANA COMPANY ;------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 juga, Divisi Usaha Menengah
menyampaikan Memo No. UMN/1/901A kepada Direktur Usaha Kecil,
Menengah dan Syariah Hal: Perangkat Analisa Kredit Baru PT. Bahari
Dwikencana Lestari (Group PT. Dwikencana Semesta (DS), Debitur SKM
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
8
Medan). Berdasarkan Memo tersebut Fasilitas kredit berjalan perusahaan
Group sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------
Jenis Fasilitas Maks sekarang Perubahan Maks Diusulkan
PT. DS:
- KI Ref Kebun 24.950.000.000,0
0
0,00 24.950.000.000,00
- KI Kebun
Baru
65.000.000.000,0
0
0,00 65.000.000.000,00
- KI IDC 10.000.000.000,0
0
0,00 10.000.000.000,00
Sub Total 99.950.000.000,0
0
0,00 99.950.000.000,00
Total Group 99.950.000.000,0
0
129.000.000.000,0
0
228.950.000.000,0
0
Dengan memo tersebut Divisi Usaha Menengah merekomendasikan agar usul
SKM disetujui oleh DIR-BK dengan tambahan beberapa persyaratan,
diantaranya :---------------------------------------------------------------------------------------
(1) Proses take over harus dilakukan dengan benar dan teliti dan pastikan
semua dokumen kredit telah dapat dikuasai yang selanjutnya atas semua
jaminannya dilakukan pengikatan dan penutupan asuransi sesuai
ketentuan yang berlaku ;------------------------------------------------------------------
(2) Disposisi take over dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari
rekening pinjaman debitur di BNI ke rekening pinjaman debitur di Bank
Mandiri ;---------------------------------------------------------------------------------------
(3) Bukti pelunasan kredit dan surat pengantar roya jaminan ke BPN agar
dimintakan ke Bank Mandiri ;------------------------------------------------------------
(4) Sebelum fasilitas Kredit Investasi Refinancing direalisir, fasilitas berjalan
yang ada di Bank Mandiri harus dilunasi dahulu. Bukti pelunasan
diserahkan ke BNI dan telah diverifikasi ;--------------------------------------------
(5) Disposisi Kredit Investasi pembelian kebun dilakukan sesuai kesepakatan
debitur dengan BNI, yakni terlebih dahulu melunasi fasilitas kredit PT.
Atakana Company di BNI ;---------------------------------------------------------------
(6) Bukti transaksi jual beli kebun yang telah ditandatangani para pihak
diserahkan ke BNI ;------------------------------------------------------------------------
Karena total fasilitas kredit secara Group menjadi maksimum Rp
228.950.000.000,00 termasuk dalam Kategori Resiko A1 maka wewenang
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
9
memutus adalah Direktur Bisnis Banking (DIR-BK), dengan uji kepatuhan
Direkrut Kepatuhan (DIR-KN) ;---------------------------------------------------------------
Selanjutnya, Divisi Usaha Menengah menyampaikan Surat Nomor:
UMN/3.1/2140 kepada Divisi Risiko Kredit, Perihal: Penyampaian Perangkat
Analisa Kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari (calon debitur SKM Medan)
untuk memperoleh rekomendasi dari Divisi Risiko Kredit ;---------------------------
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2010, HARRY PRAKOSO selaku
Pemimpin Devisi Resiko Kredit melakukan Evaluasi Potensi Resiko dan
Mitigasinya terkait Perangkat Analisa Kredit No. MDM/2/64/PAK tanggal 22
November 2010. Berdasarkan Formulir Evaluasi Potensi Resiko dan
Mitigasinya No. DRK/2/367, Pemimpin Divisi Resiko Kredit menyampaikan
potensi resiko dan mitigasinya sebagai berikut :-----------------------------------------
1) Agar di Verifikasi dan evaluasi seluruh pos keuangan, lakukan
penyesuaian jika seandainya terdapat pencatatan yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Kepada debitur diingatkan untuk
menggunakan KAP yang tercatat di BNI ;-------------------------------------------
2) Agar diteliti dan diinformasikan dalam PAK secara detail serta dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya ;---------------------------------------------
3) Agar disyaratkan setoran Self Financing berasal dari setoran murni
pemegang saham untuk kemudian didudukkan sebagai setoran modal
dalam akta nota riil perusahaan atau hutang pemegang saham yang diikat
oleh akta SOL ;------------------------------------------------------------------------------
4) Agar diteliti dan diverifikasi serta diinformasikan dalam Perangkat Analisa
Kredit atas performance susunan pemegang saham dan pengurus. Untuk
mengetahui kapasitas dan bonifiditas dalam menjalankan usaha tersebut ;
5) Untuk mengikat komitmen Sdr. Boy Hermansyah diwajibkan untuk
bersedia diikat Personal Guarantee. Agar disyaratkan perusahaan untuk
melakukan rekrutment lebih banyak tenaga profesional yang memiliki
pengalaman dan latar belakang dalam industri perkebunan sawit ;---------
6) Agar diteliti dan dievaluasi atas perhitungan kebutuhan fasilitas yang
wajar/riil (sesuai dengan kebutuhan Kredit Investasi) ;--------------------------
7) Agar diteliti dan diverifikasi serta diinformasikan dalam PAK sehingga BNI
tidak salah dalam melakukan pembiayaan tersebut ;----------------------------
8) Agar diteliti dan diwajibkan pada key person maupun anggota group untuk
menjamin secara pribadi maupun company atas fasilitas yang telah
diterima dari BNI ;--------------------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
10
9) Agar diteliti dan dievaluasi atas semua permasalahan hukum yang
mungkin timbul (konsultasi dengan Divisi Hukum), sebelum dilakukan
penandatanganan Perjanjian Kredit ;-------------------------------------------------
- Bahwa potensi resiko dan mitigasi yang disampaikan oleh Direktur Kapatuhan
tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa TITIN INDRIANY, bersama DARUL
AZLI dan RADIYASTO dikarenakan pada tanggal 06 September 2010,
Muhammad Abdul Karim Als M. Aka, Sardul Singh (Komisaris Utama PT.
Atakana Company) dan H. Abdul Wahab Yahya (Komisaris PT. Atakana
Company) sebagai Pihak Pertama membuat Kesepakatan Bersama dengan
Boy Hermansyah selaku Direktur PT. Bahari Dwikencana Lestari sebagai
Pihak Kedua, dalam hal Pengelolaan Operasional Kebun Kelapa Sawit milik
PT. Atakana Company, namun tidak diinformasikan dalam seluruh Dokumen
Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang mencakup :--------------------------------------
a. Dokumen Utama yang teridiri dari : Ikhtisar Persetujuan Kredit (IPK),
Memorandum Analisa Kredit (MAK), Memorandum Pengusulan Kredit
(MPK), Memorandum Review Kredit (MRK) ;---------------------------------------
b. Dokumen Penunjang yang teridiri dari : Formulir Informasi Umum (FIU),
Formulir Analisa Keuangan (FAK), Formulir Analisa Proyeksi Keuangan
(FPK), Formulir Rating Nasabah (FRN), Formulir Analisa Cakupan dan
Pengikatan Agunan (FKJ), Formulir Evaluasi & Pemeriksaan Agunan
(FPJ), Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) dan Laporan
Pembicaraan dengan Nasabah/Pihak Ketiga (Call Memo/FLP) ;------------
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, RADIYASTO membuat tanggapan
kepada Divisi UMN atas Potensi Resiko dan Mitigasinya yang dimuat dalam
Formulir Evaluasi Potensi Resiko dan Mitigasinya, RADIYASTO menyatakan :
“Antara penjual dan pembeli atau PT. Atakana Company/Pemegang Saham
dengan PT. Bahari Dwikencana Lestari tidak ada hubungan kepemilikan/
kepengurusan/group usaha/family”;---------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 juga, Divisi UMN menyampaikan
Perangkat Analisa Kredit Nomor : MDM/2/064 tanggal 22 Nopember 2010 An.
PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada Credit Business Officer (CBRO) untuk
mendapatkan rekomendasi/Risk Assesment ;--------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya tanggal 13 Desember 2010 Credit Business Risk Officer
menyampaikan Surat Nomor : CBRO/INT/10.12/095/R kepada Divisi UMN
perihal Credit Assesment An. PT. Bahari Dwikencana Lestari dan PT.
Dwikwncana Semesta, yang menyampaikan beberapa saran kepada Divisi
UMN diantaranya : “Agar diperhatikan bahwa take over pinjaman dilaksanakan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
11
berdasarkan outstanding kredit pada saat take over. Apabila outstanding kredit
lebih kecil dari maksimum kredit yang disetujui, kelebihannya tidak dapat
didisposisikan, sedangkan apabila oitstanding kredit lebih besar maka
kekurangannya dibiayai sendiri oleh debitur ;--------------------------------------------
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2010, Direktur Bisnis Banking
menulis Disposisi pada Memo yang disampaikan oleh Divisi Usaha Menengah
Nomor : UMN/1/901A tanggal 06 Desember 2010 Perihal Perangkat Analisa
Kredit Baru An. PT. Bahari Dwikencana Lestari : “Dapat menyetujui usulan
UMN untuk take over dan tambahan fasilitas PT. Bahari Dwikencana Lestari
sesuai Perangkat Analisa Kredit Usaha Menengah/1/901A tanggal 06
Desember 2010. Agar Disposisi Kepala divisi Usana Menengah dan Credit
Business Officer dapat dilaksanakan sebelum dilakukan pencairan” ;-----------
- Bahwa terhadap petunjuk tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa TITIN
INDRIANY, bersama DARUL AZLI dan RADIYASTO, hal ini terlihat dengan
Penunjukan Kantor Jasa Penilaian Publik SAH dan Rekan untuk melakukan
Penyusunan Laporan Penilaian atas Kebun Kelapa Sawit seluas + 3.500
hektar yang terdiri dari tanah, tanaman, bangunan, mesin-mesin dan sarana
perlengkapan yang berlokasi di Kebun Alue Selamat Kec. Rantau Peureulak
Kab. Aceh Timur Propinsi NAD (Asset milik PT. Atakana Company) dilakukan
oleh Arif Hartono bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku investor yang
akan melakukan pembelian Asset PT. Atakana Company dengan Surat
Perjanjian Kerjasama Nomor : SPK.SAH-02.Mdn.X.10.053 tanggal 03
Nopember 2010. Penunjukan Kantor Jasa Penilaian Publik Sukardi, Israr dan
Rekan dilakukan oleh PT. Bahari Dwikencana Lestari bukan oleh PT. BNI
(Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan ;-----------------------------------------
- Bahwa Disamping CBRO juga memberi petunjuk agar diperhatikan bahwa
take over pinjaman dilaksanakan berdasarkan outstanding kredit pada saat
take over. Apabila outstanding kredit lebih kecil dari maksimum kredit disetujui,
kelebihannya tidak dapat didisposisikan, sedangkan apabila outstanding kredit
lebih besar maka kekurangannya dibiayai sendiri oleh debitur. Akan tetapi
pada dalam pelaksanaannya seluruh maksimum kredit take over adalah
sebesar Rp 23.000.000.000,00 dicairkan, walaupun pada saat itu outstanding
kredit di Bank Mandiri bersaldo Nihil, seharusnya kredit take over tersebut
tidak boleh didisposisi oleh terdakwa TITIN INDRIAN bersama saksi DARUL
AZLI dan RADIYASTO karena kenyataannya tidak ada take over antara Bank
Mandiri kepada PT. BNI (Persero) tbk SKM Medan ;-----------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
12
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, Joppy J. Lamonge selaku Kepala
Divisi Kepatuhan melakukan Review Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit
An. PT. Bahari Dwikencana Lestari, hasil review dituangkan dalam cheklist Uji
Kepatuhan Nomor : KPN/144, pada point Aspek Prinsip Kehati-hatian
diantaranya disebutkan : Teliti Kembali keabsahan atas jaminan dan
pengikatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta menjamin
kepentingan Bank, namun petunjuk tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa
TITIN INDRIANY bersama saksi DARUL AZLI dan RADIYASTO, hal ini
terlihat dari kondisi pelaksanaan sebagai berikut :--------------------------------------
a.-- Dalam Formulir Ikhtisar Nilai Agungan (FIA) dibuat berdasarkan Laporan
Penilaian (Feasibility Study) dari Kantor Jasa Penilai Publik SAH dan rekan
Nomor : PP.SAH.02.Mdn.BNI.XI.10.406 dicantumkan tertanggal 05
Nopember 2010 namun dalam dokumen sesungguhnya tercantum tanggal
06 Desember 2010, dimana dasar Kantor Jasa Penilai Publik SAH dan
Rekan melakukan pekerjaannya adalah Surat Perjanjian Kerjasama
Nomor : SPK.SAH.02.Mdn. X.10.053 tanggal 03 Nopember 2010, atas
permintaan Arif Hartono yang bertindak untuk dan atas nama pribadi
selaku Investor yang akan melakukan pembelian Asset PT. Atakana
Company tanpa sepengetahuan PT. Atakana Company maupun PT. BNI
SKM Medan, sehingga penilian menjadi tidak sah, karena objek yang
dinilai yaitu SHGU Nomor 102 adalah milik dari PT Atakana Company dan
tanpa ada izin dari PT Atakana Company ;------------------------------------------
b.-- Belum adanya Akte Jual Beli yang sah atas Objek SHGU No. 102, namun
Perjanjian Kredit dan pencairan kredit tetap dilaksanakan oleh terdakwa
TITIN INDRIANY bersama saksi DARUL AZLI dan RADIYASTO.
Mengenai hal ini Notaris Lila Meutia, SH telah mengatakan kepada
terdakwa Titin Indryani bahwa proses peralihan hak sertifikat HGU No. 102
dari PT. Atakana Company kepada PT. Bahari Dwikencana Lestari akan
memakan waktu lama karena proses tersebut didahului dengan adanya
izin Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tempat dimana objek HGU
berada, yaitu BPN Aceh Timur, kemudian ke Kanwil BPN Banda Aceh dan
selanjutnya diteruskan ke BPN Pusat di Jakarta, yang dikomentari oleh
terdakwa Titin Indryani: “Iya memang begitu, urus sajalah bu biar cepat
selesai izin dari BPN”. Notaris Lila Meutia, SH juga menjelaskan kepada
terdakwa Titin Indryani bahwa Notaris tersebut tidak berwenang untuk
membuat Akta Jual Beli atas objek SHGU No.102 karena bukan berada di
wilayah kerjanya dan syarat-syaratnya berupa izin BPN Setempat, izin
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
13
BPN Wilayah dan izin BPN Pusat juga belum terpenuhi. Notaris Lila
Meutia, SH hanya berwenang membuat Akta Perjanjian Jual Beli
(dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2010), yaitu berupa surat yang
dibuat oleh Notaris berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli untuk
melakukan jual beli atas objek SHGU No.102 ;-------------------------------------
- Bahwa kemudian terdakwa TITIN INDIRANY bersama saksi DARUL AZLI dan
RADIYASTO membuat surat Nomor : MDM/2/1550/R tertanggal 14 Desember
2010 kepada Rahmat Jaya Putra selaku Pgs. Pengelola (Juris unit HKE), dan
kemudian pada tanggal 23 Desember 2010 Rahmat Jaya Putra selaku Pgs.
Pengelola (Jurist Unit HKE) menyampaikan Legal Advis berkenaan dengan
penjualan jaminan kredit PT. Atakana Company dalam rangka pelunasan
kredit debitur yang bersangkutan, dalam Legal Advis diantaranya diuraikan
hal-hal sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------
a.-- PT. Atakana Company Group merupakan debitur PT. BNI (Persero) Tbk
Sentra Kredit Menengah Medan sejak tahun 1996 dengan status kredit
sekarang macet (golongan V) ;---------------------------------------------------------
b.-- Agunan kredit berupa bukti milik SHGU No. 102 telah diikat sempurna
mulai HT I, HT II, HT III dan HT IV dengan nilai Pengikatan Hak
Tanggungan sebesar Rp 20.800.000.000,00 ;--------------------------------------
c.-- Susunan Pengurus PT. Atakana Company :----------------------------------------
a) Muhammad Abdul Karim (M. Aka), Direktur Utama, pemilik 45%
saham ;----------------------------------------------------------------------------------
b) Drs. M Yusuf Abdullah Raden MM, Direktur, pemilik 10% saham ;----
c) Sardul Singh, Komisaris Utama, pemilik 30% saham ;---------------------
d) Abdul Wahab Yahya, Komisaris, pemilik 15% saham ;--------------------
d.-- Tanpa saling mengetahui, masing-masing Direksi dan Komisaris selaku
pribadi meminjam uang kepada Joesra J. Bahroeny dengan menjaminkan
saham masing masing, dengan bukti-bukti sebagai berikut :-----------------
- M Aka Rp 45.670.841.123,0 Pernyataan Penitipan Uang 04 Des 2009 ;
-Sardul S Rp 560.000,00 Akta Notaris Natigor Halomoan 11 Mei 2010 ;
- Abdul W Rp 336.000.000,00 Akta Notaris Natigor Halomoan 11 Mei 2010 ;
- M Yusuf Rp 224.000.000,00 Akta Notaris Natigor Halomoan 11 Mei 2010 ;
Jumlah Rp 46.231.401.123,0
e. Pada tanggal 15 November 2010, Joesra J. Bahroeny melayangkan Somasi
kepada Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham PT. Atakana Company
untuk segera melunasi hutang mereka ;-------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
14
f. -- Pada tanggal 22 November 2010, M Yusuf, Sardul Singh dan Abdul
Wahab melunasi hutang pribadi mereka dengan total seluruhnya Rp
1.120.000.000,00 dengan mentransfer dananya dari Bank Danamon
Medan ke Rekening No. 0633010112200026 an Sdri. Joesra J. Bahroeny,
namun seluruh Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual Saham tidak
pernah dicabut ;-----------------------------------------------------------------------------
g.-- Mengenai hutang-hutang pribadi M. Aka merupakan tanggung jawab
pribadi, namun untuk mengantisipasi resiko yuridis bagi BNI dan BOY
HERMANSYAH maka solusinya BNI dapat menjadi fasilisator dalam
proses penjualan dan pengalihan aset PT. Atakana Company ;-------------
h.-- Sehubungan dengan hal-hal tersebut, yang perlu dilakukan adalah
memantau dan memastikan setiap proses penjualan dan pengalihan aset
berjalan sesuai rencana dan yang terpenting semua Direksi dan Komisaris
PT. Atakana Company dan Boy Hermansyah membuat Surat Pernyataan
yang menjamin akan bertanggungjawab dan membebaskan BNI dari
tuntutan Joesra dan pihak ketiga lainnya ;-------------------------------------------
- Bahwa Legal Advis tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa TITIN
INDRIANY bersama saksi DARUL AZLI dan RADIYASTO, hal ini diketahui
dari kondisi sebagai berikut :------------------------------------------------------------------
1) BNI tidak pernah menjadi fasilitator dalam proses penjualan dan pengalihan
aset PT. Atakana Company ;---------------------------------------------
2) Tidak ada Surat Pernyataan dari Direksi dan Komisaris PT. Atakana
Company dan Boy Hermansyah yang dapat menjamin akan
bertanggungjawab dan membebaskan BNI dari tuntutan Joesra dan pihak
ketiga lainnya ;-------------------------------------------------------------------------------
3) Sekalipun pelaksanaan jual beli kebun PT. Atakana Company belum
terealisasi, RADIYASTO selaku Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk Sentra
Kredit Menengah Medan tetap menandatangani Perjanjian Kredit Investasi
untuk pembelian kebun dengan PT. Bahari Dwikencana Lestari ;-----------
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2010, berdasarkan Akta
Notaris Lila Meutia SH No: 43/2010, BOY HERMANSYAH memberi kuasa
kepada RADIYASTO, khusus untuk membebankan Hak Tanggungan sampai
sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp 115.000.000.000,00 atas obyek Hak
Tanggungan berupa 1 (satu) Hak Guna Usaha No. 102 atas sebidang tanah
seluas 3.455 Ha di Provinsi Daerah Istimewa Aceh Kabupaten Aceh Timur
Kecamatan Rantau Peureulak Desa Berandang, untuk menjamin pelunasan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
15
utang PT. Bahari Dwikencana Lestari sejumlah Rp 129.000.000.000,00
kepada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan ;-------------------
- Bahwa kemudian sesuai dengan surat PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan Nomor : WMD/4.3.2 tanggal 28 Desember 2010 perihal
pembuatan Akta Perjanjian Kredit berserta Accessorisnya An. PT. Bahari
Dwikencana Lestari, Notaris Lila Meutia, SH menandatangani Surat
Keterangan Nomor : 822/LM/N/2010 yang menyatakan bahwa :-------------------
a) SHGB No. 02 tertanggal 18 Agustus 2008 terdaftar an. PT. Bahari
Dwikencana Lestari dan SHGU No. 102 tanggal 18 Juni 1996 yang sedang
dalam pengurusan balik nama dari an. PT. Atakana Company menjadi an.
PT. Bahari Dwikencana Lestari, telah dilakukan cek bersih dengan hasil
bersih (tidak bermasalah) dan tidak dalam sengketa melalui Notaris/PPAT
Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga dapat
dilaksanakan pengikatan secara sempurna ;----------------------------------------
b) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 40/2010 dan
No. 41/2010 (seharusnya No. 43/2010) tanggal 28 Desember 2010
masing-masing atas sebidang tanah HGB No. 02 dan HGU No. 102 telah
ditandatangani sebagaimana mestinya untuk menjamin hutang Debitur an.
PT. Bahari Dwikencana Lestari sebesar Rp 129.000.000.000,00 ;-----------
c) Selanjutnya akan dilaksanakan pendaftaran :--------------------------------------
- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp 43.000.000.000,00
terhadap SHGU No. 02 an PT. Bahari Dwikencana Lestari ;--------------
- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp
115.000.000.000,00 terhadap SHGU No. 102 yang dalam proses balik
nama ke a.n. PT. Bahari Dwikencana Lestari ;--------------------------------
- Bahwa seluruh petunjuk yang disampaikan oleh Direktur Bisnis Bangking,
Divisi Usaha Menengah, Credit Business Risk Officer dan Direktur Kepatuhan
tidak dipenuhi oleh terdakwa TITIN INDRIANY bersama saksi DARUL AZLI
dan RADIYASTO, namun RADIYASTO tetap melaksanakan penandatanganan
Perjanjian Kredit dan pencairan kredit kepada BOY HERMANSYAH selaku
direktur PT Bahari Dwikencana Lestari yaitu sebagai berikut :----------------------
1) Perjanjian Kredit No. 2010. 056.MDM. tanggal 28 Desember 2010 berupa
Fasilitas KMK Takeover Bank Mandiri Maksimum Rp.23.000.000.000,00 ;
2) Perjanjian Kredit No. 2010.057 .MDM.tanggal 28 Desember 2010 berupa
Fasilitas KI Refinancing PKS Kapasitas 60 ton TBS/jam maksimum
sebesar Rp.20.000.000.000,00 ;--------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
16
3) Perjanjian Kredit No. 2010. 058.MDM.tanggal 28 Desember 2010 berupa
Fasilitas KI pembelian kebun PT.Atakana sebesar Rp.74.500.000.000,00 ;
4) Perjanjian Kredit No. 2010.059 .MDM.tanggal 28 Desember 2010 berupa
Fasilitas KI untuk Rehabilitasi kebun maksimum Rp.11.500.000.000,00 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2010, PT. Bahari Dwikencana
Lestari menyampaikan Surat Nomor: 209/HO-GEN/XII/2010 Hal: Permohonan
Penerimaan Kredit, kepada Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk Medan agar mencairkan kredit sebesar Rp 117.500.000.000.000,00
dengan rincian :-----------------------------------------------------------------------------------
- Kredit Modal Kerja Takeover Rp 23.000.000.000,00
- Kredit Investasi Baru Refinancing Rp 20.000.000.000,00
- Kredit Investasi (Pengadaan Atakana) Rp 74.500.000.000,00
Total Rp
117.500.000.000,00
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2010 itu juga, Radiyasto
menyampaikan Surat No. MDM/2/1607/R kepada PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Medan perihal : Maintenance Rekening KMK an
PT. Bahari Dwikencana Lestari dengan Customer Identification Flyer (CIF) No.
9183752999 terkait pemberian kredit sebesar Rp 129.000.000.000,00 ;---------
- Bahwa atas dasar permintaan dari Radiyasto tersebut, maka pada tanggal 29
Desember 2010, PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Medan mendebet Rekening
Koran Pinjaman An. PT. Bahari Dwikencana Lestari Nomor : 9183752999
dengan Nomor Rekening : 0210123194 (KMK BNI) sebesar Rp
23.000.000.000,00 dan Nomor Rekening : 0210127064 (KI BNI) sebesar
Rp 20.000.000.000,00, sekaligus mengkredit Rekening Giro Nomor :
0207115848 An. PT. Bahari Dwikencana Lestari sebesar Rp
43.000.000.000,00 ;-----------------------------------------------------------------------------
Dengan dikreditnya Rekening Giro Nomor : 0207115848 An. PT. Bahari
Dwikencana Lestari sebesar Rp 43.000.000.000,00 maka PT. Bahari
Dwikencana Lestari telah menerima seluruh Kredit Modal Kerja (KMK) Take
Over sebesar Rp 23.000.000.000,00 dan Kredit Investasi (KI) refinancing
sebesar Rp 20.000.000.000,00 ;-------------------------------------------------------------
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Sopar Siburian No. 04 tanggal 16 Nopember
2010, pada tanggal 30 Desember 2010, BOY HERMANSYAH
menandatangani Surat Pernyataan bahwa transaksi jual beli PT. Atakana
Company pemilik SHGU Nomor 102 telah lunas pembayarannya oleh pembeli
yaitu Boy Hermansyah sendiri selaku Direktur Utama PT. Bahari Dwikencana
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
17
Lestari kepada BOY HERMANSYAH sendiri mewakili PT. Atakana Company
(selaku penjual) ditujukan untuk kepentingan BOY HERMANSYAH selaku
Direktur PT. Bahari Dwi Kencana (selaku pembeli). Selanjutnya BOY
HERMANSYAH melunaskan pembelian kebun PT. Atakana Company sebesar
Rp 61.242.998.340,00 dengan menggunakan dana dari fasilitas kredit
investasi sebesar Rp 74.500.000.000. Pada tanggal 30 Desember 2010 juga
BOY HERMANSYAH menyampaikan surat Nomor : 217/HO.Gen/XII/2010
kepada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan, dalam Surat
tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :-------------------------------------------
1. Penjualan asset PT. Atakana Company berupa Kebun seluas ±3.455 Ha
telah disepakati seharga Rp 115.000.000.000,00 ;--------------------------------
2. Pembayaran yang telah dilakukan (Self Financing) sebesar Rp
53.757.001.660 terdiri dari :--------------------------------------------------------------
1. Via Muhammad Aka Rp 11.732.001.660,
00
2. Via Sardul Singh Rp 11.400.000.000,
00
3. Via Yusuf AR Rp 2.000.000.000,0
0
4. Via Abdul Wahab Yahya Rp 8.500.000.000,0
0
5. Via Rusdy Rp 6.600.000.000,0
0
6. BPHTB Rp 3.000.000.000,0
0
7. PBB Rp 525.000.000,00
8. Cadangan untuk Ibu Yoesra (via
Sardul & Wahab)
Rp 10.000.000.000,
00
Jumlah Rp 53.757.001.660,
00
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon agar fasilitas Kredit Investasi Rp
74.000.000.000 dapat disposisi dengan cara :--------------------------------------
1. Dibayarkan ke Rekening PT. Atakana Company di BNI sebesar Rp
61.242.998.340,00 ;------------------------------------------------------------------
2. Ditransfer ke Rekening Giro No. 207115858 atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari sebesar Rp 13.257.001.660,00 ;-----------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
18
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 juga, RADIYASTO menyampaikan
Surat Nomor : MDM/2/1627/R kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Cabang Medan Hal: Disposisi Kredit Investasi PT. Bahari
Dwikencana Lestari. Dalam surat tersebut, berdasarkan Memorandum No.
MDM/2/236 tanggal 29 Desember 2010 dan Surat PT. Bahari Dwikencana
Lestari No. 217/Ho.Gen/XII/ 2010 tanggal 30 Desember 2010, RADIYASTO
meminta kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang
Medan untuk melakukan hal sebagai berikut :--------------------------------------------
(1)Melakukan pelunasan seluruh rekening PT. Atakana Company Group
dengan setoran setelah dikurangi discount dengan melakukan pendebetan
rekening Kredit Investasi PT. Bahari Dwikencana Lestari Nomor Rekening
210013229 sebesar Rp 60.000.000.000,00 dan kredit rekening PT.
Atakana Company Group ;---------------------------------------------------------------
(2)Melakukan disposisi rekening Kredit Investasi PT. Bahari Dwikencana
Lestari Nomor Rekening 210131229 sebesar Rp 13.257.001.660,00 ke
rekening giro PT. Bahari Dwikencana Lestari Nomor Rekening 207115848;
(3)Melakukan pendebetan rekening Kredit Investasi PT. Bahari Dwikencana
Lestari Nomor Rekening 210131229 sebesar Rp 1.242.998.340,00 dan
mengkredit rekening PT. Atakana Company Nomor Rekening 66818667 ;
- Bahwa berdasarkan permintaan RADIYASTO tersebut, kemudian pada
tanggal 30 Desember 2010, Bank BNI Cabang Medan mendebet Rekening
Koran Pinjaman Nomor: CIF 9183752999 dengan Nomor Rekening:
0210131229 (Kredit Investasi BNI) an PT. Bahari Dwikencana Lestari sebesar
Rp 60.000.001.001,00 dan mengkredit Rekening PT. Atakana Company
Group, yaitu :--------------------------------------------------------------------------------------
(1) PT. Atakana Company Rp 13.000.000.000,00
(2) CV. Sinar Serdang Rp 5.750.000.000,00
(3) PT. Halal Food Indonesia Rp 24.250.000.000,00
(4) PT. Tirta Amazone Rp 17.000.000.000,00
Jumlah Rp 60.000.000.000,00
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2010, Bank BNI Cabang
Medan mendebet Rekening Koran Pinjaman Nomor: CIF 9183752999 dengan
Nomor Rekening: 0210131229 (Kredit Investasi BNI) An PT. Bahari
Dwikencana Lestari sebesar Rp 14.499.998.999,00 dan mengkredit Rekening
Giro Nomor: 0207115848 an PT. Bahari Dwikencana Lestari sebesar Rp
13.257.001.660,00 dan ke Nomor Rekening 66818667 PT. Atakana Company
sebesar Rp 1.242.997.339,00 ;---------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
19
Dengan demikian PT. Bahari Dwikencana Lestari telah menerima seluruh
Kredit Investasi (KI) Pembelian Kebun PT. Atakana Company sebesar Rp
74.500.000.000,00 ;-----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa perbuatan terdakwa TITIN INDRIANY selaku Relationship Manager
(RM) pada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan bersama-
sama dengan DARUL AZLI selaku Pemimpin Kelompok pada BNI SKM Medan
dan RADIYASTO selaku Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan melawan
hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan :---------------------------
1) Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Korporasi dan Menengah
(IN/023/MAR tgl. 20-02-2006) :------------------------------------------
(1) Proses bagan arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit adalah :-------
(1.1) Debitur/Calon Debitur mengajukan permohonan kredit kepada
petugas/pejabat di Unit Pemasaran Bisnis ;-----------------------------
(1.2) Bila dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, maka
RM/Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis/Senior RM/Executive
RM kemudian mengumpulkan data yang diperlukan (berkaitan
dengan debitur/calon debitur maupun pihak ketiga) ;---------------
(2) Self Financing harus tercermin dalam Laporan Keuangan perusahaan.
Bukti-bukti pemenuhan Self Financing harus diverifikasi dan dalam
kontrol atau dikuasai Bank, antara lain melalui :------------------------------
(2.1) Laporan Keuangan Home Statement/Audited Report ;--------------
(2.2) Akta Pendirian/Perubahan ;--------------------------------------------------
(2.3) Barang-barang/aktiva yang dibiayai dan bukti pemilikannya ;----
(3) Persyaratan umum permohonan kredit, diantaranya adalah: Bank
wajib meminta fotocopy laporan keuangan yang merupakan lampiran
SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir dan bertanda terima dari
Kantor Pelayanan Pajak setempat ;----------------------------------------------
(4) Penggunaan appraisal (penilai) independen dalam menilai jaminan
kredit berupa harta tetap diwajibkan untuk seluruh segmen, dengan
ketentuan “bagi debitur baru dengan fasilitas kredit di atas Rp
5.000.000.000,00” ;-------------------------------------------------------------------
(5) Dalam rangka penilaian (penetapan harga taksasi) agunan, khususnya
untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 (dua) harga
pembanding, antara lain :------------------------------------------------------------
a. Informasi harga pasar dari masyarakat di sekitar lokasi barang
jaminan ;----------------------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
20
b. Informasi harga dari Pemda setempat ;------------------------------------
c. Penilaian agunan oleh Perusahaan Penilai Independen ;----------
d. Informasi harga dari perusahaan asuransi, dan lain-lain ;-----------
(6) Pemilihan perusahaan penilai dilakukan oleh debitur ;--------------------
(7) Perusahaan penilai independen dipersyaratkan harus memberikan
jasa- jasanya secara profesional dan obyektif ;--------------------------------
(8) Kerangka pokok dari isi Term of Reference (TOR) untuk Perusahaan
Penilai (Apraisal) ditetapkan oleh BNI ;------------------------------------------
(9) Agunan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunan tidak dapat
diterima sebagai agunan kredit, kecuali agunan tersebut telah
diserahkan ke BNI ;-------------------------------------------------------------------
(10) Ketentuan pengikatan agunan diatur sebagai berikut: Pelaksanaan
pengikatan langsung oleh pemilik (tidak menggunakan lembaga
kuasa) ;-----------------------------------------------------------------------------------
(11) Hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam menerima
agunan dari pihak ketiga: Barang agunan tersebut dijaminkan/
diserahkan langsung oleh pemilik agunan kepada Bank ;----------------
(12) Dalam hal pemegang saham/pengendali perusahaan adalah
perusahaan (bukan perorangan), maka dimintakan Company
Guarantee yang harus dilampiri dengan rincian Harta Kekayaan
Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan
Perusahaan ;----------------------------------------------------------------------------
(13) Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (Pasal 88) dan Surat Divisi Hukum kepada Segenap
Organisasi No. HUK/4/02353 tanggal 15 September 1997, ditetapkan
sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------
a. Perusahaan Terbatas (PT) yang menjaminkan seluruh atau
sebagian besar (lebih dari 50%) assetnya, maka PT yang
bersangkutan wajib mengumumkan penjaminan tersebut dalam 2
(dua) surat kabar harian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal pengikatan agunan ;------------------------------------------
b. Hal-hal minimal yang harus dimuat dalam pengumuman tersebut
adalah nama PT yang menjaminkan assetnya, nama
Bank/Kreditur, data/identitas lengkap dari asset yang dijaminkan,
tanggal pengikatan agunan kredit ;------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
21
(14) Pembuatan Feasibility Study (FS) oleh konsultan, diwajibkan bagi
Calon Debitur yang mengajukan permohonan KI dengan maksimum
diatas Rp 5.000.000.000,00 ;-------------------------------------------------------
(15) Pemberian Refinancing diatas Rp 5 milyar wajib disertai Feasibility
Study yang dibuat oleh Konsultan Independen ;------------------------------
(16) Analisa Laba/Rugi dan Neraca dilakukan berdasarkan data keuangan
debitur untuk 4 (empat) tahun terakhir ;------------------------------------------
(17) Pemberian kredit baru dan/atau tambahan kredit sebesar Rp
50.000.000.000,00 keatas harus dikonsultasikan terlebih dahulu
kepada Komisaris ;--------------------------------------------------------------------
(18) Pemeriksaan kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan
agunan dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit ;----
- Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dilakukan
terdakwa TITIN INDRIANY secara bersama-sama dengan DARUL AZLI,
RADIYASTO, MOCHAMMAD SAMSUL HADI dan BOY HERMANSYAH
adalah dengan maksud hendak memperkaya diri terdakwa sendiri atau
setidak-tidaknya hendak memperkara orang lain dalam hal ini BOY
HERMANSYAH selaku Direktur PT. Bahari Dwikencana Lestari atau setidak-
tidaknya orang lain selain BOY HERMANSYAH ;---------------------------------------
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan
Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-
4009/PW.02/5/2012 tanggal 01 Agustus 2012, akibat perbuatan terdakwa Titin
Indryani bersama-sama dengan DARUL AZLI, RADIYASTO, MOCHAMMAD
SAMSUL HADI dan BOY HERMANSYAH telah menimbulkan kerugian
keuangan negara dalam hal ini PT. BNI (Persero) Tbk sebesar
Rp. 117.500.000.000,00 (seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu ;----------------------------------------------------------
--------Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tetang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----------
Subsidair :----------------------------------------------------------------------------------------------
--------- Bahwa ia, Terdakwa TITIN INDRIANY selaku Relationship Manager
(RM) pada Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. Bank Nasional Indonesia
(Persero) Tbk. Medan yang diangkat berdasarkan surat keputusan Divisi Sumber
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
22
Daya Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor :
KP/451/SDM/1/R tanggal 06 Juli 2010 baik secara sendiri-sendiri ataupun secara
bersama-sama dengan DRS. RADIYASTO selaku Pemimpin Sentra Kredit
Menengah PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk Medan, DARUL AZLI
selaku Pemimpin Kelompok Sentra Kredit Menengah PT. Bank Nasional Indonesia
(Persero) Tbk Medan, MOCHAMMAD SAMSUL HADI selaku Pimpinan Rekan
Kantor Jasa Penilai Publik SAMSUL HADI, WAHYONO ADI, HENDRA GUNAWAN
& REKAN (SAH & Rekan) dan BOY HERMANSYAH selaku Direktur Utama PT.
Bahari Dwikencana Lestari (DPO) (masing-masing sebagai terdakwa yang
penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat
dipastikan lagi dalam bulan September 2010 sampai dengan bulan Januari 2011
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun
2011, bertempat di Kantor PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan
atau setidak tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-
Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan,
menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini PT.
BNI (Persero) Tbk sebesar Rp. 117.500.000.000,- (seratus tujuh belas milyar lima
ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu, tindak pidana mana dilakukan
dengan cara sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------
- Bahwa berawal dari adanya kredit macet PT. Atakana Company di PT. BNI
(Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan sebesar + Rp
13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) yang jaminannya adalah
Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 102 yang terletak di Desa Berandang
Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur seluas 3.455 Ha yang
di atasnya ditanami kelapa sawit ;-----------------------------------------------------------
- Bahwa terhadap kredit macet PT. Atakana Company tersebut, pihak PT. BNI
(Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan sekira tanggal 30 Juli 2010
mengajukan permohonan lelang kepada Balai Lelang Star agar barang
jaminan Kredit PT Atakana Company tersebut berupa perkebunan sawit SHGU
No.102 dilakukan pelelangan ;----------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
23
- Bahwa mengetahui adanya rencana PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan untuk melelang perkebunan sawit SHGU No.102 melalui
Balai Lelang Star, pada tanggal 12 Agustus 2010 MUHAMMAD ABDUL
KARIM Als M. AKA selaku Direktur Utama PT. Atakana Company mengajukan
Surat Permohonan kepada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah
Medan dengan permohonan agar asset PT. Atakana Company berupa kebun
kelapa sawit seluas 3.455 Ha (SHGU No. 102) tidak dilakukan pelelangan
karena sudah ada peminat ;-------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan Medan menyampaikan Surat Nomor : MDM/2/215 perihal :
Penyelesaian Kredit PT. Atakana Company dan Group kepada MUHAMMAD
ABDUL KARIM Als M. AKA selaku Direktur PT. Atakana Company, dalam
surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :-----------------------------------
1) Agar penjualan asset dimaksud dilakukan lebih serius dan minimal setoran
tahap awal (Down Payment) untuk penyelesaian PT. Atakana Company
dan CV. Sinar Serdang ;------------------------------------------------------------------
2) Apabila sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 pembayaran Down
Payment belum diterima, maka proses lelang tetap berjalan sesuai
ketentuan berlaku ;-------------------------------------------------------------------------
- Bahwa walaupun sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 ternyata PT.
Atakana Compay belum melakukan pembayaran Down Payment, namun
proses lelang tidak direalisasikan oleh PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan ;------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada bulan September 2010 MUHAMMAD ABDUL KARIM Als. M. AKA
bersama. SARDUL SING (Direktur Utama & Komisaris Utama PT. Atakana
Company) dan BOY HERMANSYAH selaku Direktur Utama PT. Bahari
Dwikencana Lestari (BDL) kembali menghadap Pemimpin PT. BNI (Persero)
Tbk Sentra Kredit Menengah Medan yang waktu itu sudah dijabat oleh
RADIYASTO guna membicarakan mengenai rencana jual beli kebun SHGU
No.102 dan bersama dengan group usahanya yaitu PT. Halal food, PT. Sinar
Serdang, dan PT.Tirta Amazone, PT. Atakana Company menyampaikan
permohonan penyelesaian kredit ke PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan, selanjutnya permohonan tersebut disetujui oleh
RADIYASTO ;-------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya terdakwa TITIN INDRIANY meminta kelengkapan dokumen
persyaratan pengajuan kredit kepada BOY HERMANSYAH melalui Arif
Hartono (staf PT. BDL), lalu berkas-berkas yang diminta tersebut oleh Arif
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
24
Hartono diserahkan kepada terdakwa TITIN INDRYANI. Berkas-berkas
tersebut lengkap sekitar 3 (tiga) bulan sebelum pengajuan permohonan kredit
secara resmi kepada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan,
kecuali dokumen berupa Laporan Appresial Pabrik Kelapa Sawit (PKS) SHGB
No. 02 dan Kebun Kelapa Sawit SHGU No. 102 milik PT. Atakana. Adapun
berkas-berkas yang dilengkapi adalah :----------------------------------------------------
1) Laporan produksi periode Januari 2010 s/d Oktober 2010 ;---------------------
2) Laporan In house keuangan periode Januari 2010 s/d Juni 2010 ;----------
3) Foto Copy SHGB No. 02 milik PT. BDL ;---------------------------------------------
4) Foto Copy SHGU No. 102 milik PT. Atakana yang saya peroleh dari Pak
BOY;-------------------------------------------------------------------------------------------
5) Daftar aset PT. BDL ;----------------------------------------------------------------------
6) Laporan penjualan Per September 2010 ;-------------------------------------------
7) Rekening Koran di Bank Mandiri 3 (tiga) bulan terakhir ;------------------------
- Bahwa selanjutnya BOY HERMANSYAH selaku Direktur Utama PT. Bahari
Dwi Kencana Lestari mengajukan permohonan kredit secara resmi kepada
PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan melalui surat Nomor
166/HO-GEN/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 yaitu berupa :-------------------
1.-- Kredit Take Over KMK Bank Mandiri sebesar Rp. 23.000.000.000,00 ;-----
2.-- Kredit Refinancing PKS kap. 60 Ton/Jam sebesar Rp. 20.000.000.000,00
3.-- Kredit Pembelian kebun PT. Atakana Company sebesar Rp.
90.000.000.000,00 ;------------------------------------------------------------------------
- Bahwa sehubungan dengan surat permohonan kredit dari BOY
HERMANSYAH tersebut, kemudian RADIYASTO selaku Pemimpin Sentra
Kredit Menengah PT. BNI (Persero) Tbk Medan pada tanggal 22 Nopember
2010 mendisposisikan surat tersebut kepada DARUL AZLI selaku Pemimpin
Kelompok PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan dengan
disposisi, ”follow segera”, dan oleh DARUL AZLI membuat disposisi kepada
terdakwa TITIN INDRIANY selaku Relationship Manager dengan isi
disposisi“proses dengan teliti dan prudent”;-----------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya terdakwa TITIN INDRIANY, bersama DARUL AZLI dan
RADIYASTO menyusun (Memorandum Analisa Kredit (MAK), adapun hal-hal
yang dianalisa dalam Memorandun Analisa Kredit tersebut adalah : Formulir
informasi dasar, Formulir Analisa Keuangan,Formulir Rating Nasabah,
Formulir Kunjungan setempat, Formulir Ikhtisar Nilai Agunan, kemudian
Memorandum Analisa Kredit (MAK) tersebut ditandatangani oleh terdakwa
TITIN INDRIANY dan Maskuri lalu disetujui oleh DARUL AZLI dan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
25
RADIYASTO. Adapun isi dari Memorandum Analisa Kredit tersebut adalah
merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :---------------------------------------------
1. Fasilitas Kredit Modal Kerja Take Over dari bank Mandiri sebesar
maksimum Rp.23.000.000.000,00 ;----------------------------------------------------
2. Fasilitas Kredit Kredit Investasi Refinancing PKS kapasitas 60 ton sebesar
Rp.20.000.000.000,00,00 ;---------------------------------------------------------------
3. Fasilitas Kredit Investasi untuk Pembelian Kebun PT Atakana Company
Rp.74.500.000.000 ;-----------------------------------------------------------------------
4. Fasilitas Kredit Investasi Rehabilitasi Kebun Atakana Company sebesar
Rp.11,500.000.000,00 ;-------------------------------------------------------------------
- Bahwa terhadap permohonan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari yang
diajukan BOY HERMANSYAH, terdakwa TITIN INDRIANY bersama-sama
dengan DARUL AZLI, dan RADIYASTO berpendapat “wajar untuk
dipertimbangkan”, selanjutnya Rekomendasi tersebut sebagai bahan
pertimbangan bagi Krisna selaku Pejabat Pemutus kredit yaitu Directur
Busines Banking melalui Dinno Indiano selaku Devisi UMN ;----------------------
- Bahwa dari permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Bahari Dwikencana
Lestari yang dianalisa oleh terdakwa TITIN INDRIANY bersama-sama dengan
DARUL AZLI, dan RADIYASTO yang dalam analisanya memberi pendapat
“wajar untuk dipertimbangkan” adalah tidak benar karena terdakwa TITIN
INDRIANY bersama-sama dengan DARUL AZLI, dan RADIYASTO telah
“memanipulasi” data-data yang menjadi pertimbangan mereka tersebut, yaitu :
1. Bahwa SHGU No.102 yang dijadikan sebagai jaminan adalah jaminan
kredit yang sebelumnya diajukan oleh Muhammad Abdul Karim alias M.
Aka pada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan yang
posisinya saat itu dalam taraf kredit macet dan kepemilikannya belum
beralih dari kepada BOY HERMANSYAH ;------------------------------------------
2. Bahwa disamping itu analisa yang dilakukan oleh terdakwa TITIN
INDRIANY bersama-sama dengan DARUL AZLI, dan RADIYASTO telah
pula menggunakan laporan penilaian property yang dilakukan oleh
MUHAMMAD SYAMSUL HADI, MM, Mappi selaku Pimpinan Kantor Jasa
Penilai Publik (KJPP) Sah dan Rekan atas penilaian asset PT. Atakana
Company terhadap SHGU No.102 yang mana penilaian property tersebut
tidak memenuhi Standard Penilaian Indonesia (SPI) dan laporan keuangan
yang dibuat berdasarkan Laporan Akuntan Independen (LAI) Kantor
Akuntan Publik (KAP) Dra. Meilina Pangaribuan, MM, No.07/KAP-
MP/LA/II/2009 tanggal 18 Februari 2009, padahal pada tanggal 10
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
26
Februari 2009 PT BNI (Persero) Tbk telah mengeluarkan surat yang
ditujukan kepada KAP Dra.Meilina Pangaribuan,MM bahwa KAP
Dra.Meilina Pangaribuan,MM telah diblack list oleh PT BNI (Persero) Tbk
untuk tidak dapat diterima menjadi rekanan Jasa Akuntan Publik di BNI
sesuai dengan Surat N0.DRK/5/148 ;-----------------------------------------------
- Bahwa walaupun terdakwa TITIN INDRIANY, bersama DARUL AZLI, dan
RADIYASTO mengetahui status SHGU No.102 sebagai jaminan kredit PT.
Atakana Company Grup di PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah
Medan dan kepemilikannya belum beralih kepada BOY HERMANSYAH tetapi
terdakwa TITIN INDRIANY, bersama DARUL AZLI, dan RADIYASTO tetap
membuat usulan kredit pada tanggal 22 Nopember 2010 yang dituangkan
dalam Ikhtisar Persetujuan Kredit Nomor : MDM/2/64/PAK untuk PT. Bahari
Dwikencana Lestari dengan fasilitas kredit yang diusulkan sebesar Rp
129.000.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan milyar rupiah) dengan
perincian sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------
1. Kredit Modal Kerja Take over dari Mandiri sebesar Rp. 23.000.000.000,00
(dua puluh tiga milyar rupiah), jangka waktu 1 (satu) tahun ;------------------
2. Kredit Investasi Refinancing PKS Kapasitas 60 ton TBS/jam sebesar
Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), jangka waktu 59 bulan ;
3. Kredit Investasi pembelian Kebun PT. Atakana Company sebesar
Rp.74.500.000.000,00 (tujuh puluh empat milyar lima ratus juta rupiah),
jangka waktu 120 bulan ;-----------------------------------------------------------------
4. Kredit Investasi Rehabilitasi tanaman sawit sebesar Rp.11.500.000.000,00
(sebelas milyar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 60 bulan ;--------------
- Bahwa untuk menindaklanjuti usulan kredit tertanggal 22 Nopember 2010
tersebut kemudian pada tanggal 24 Nopember 2010, RADIYASTO
menyampaikan Perangkat Analisa Kredit (PAK) Atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari dan PT. Multi Arta Semesta, dengan Surat Nomor :
MDM/2/1481/R kepada Divisi UMN PT. BNI (Persero) Tbk di Jakarta untuk
mendapatkan keputusan dari Pejabat Pemutus Kredit ;-------------------------------
- Bahwa pada tanggal 29 November 2010, terdakwa TITIN INDRIANY
melakukan hubungan telepon dengan BOY HERMANSYAH terkait Verifikasi
kepada Penjual SHGU No. 102, dengan hasil pembicaraan sebagai berikut :
a. BOY HERMANSYAH selaku pemegang kuasa jual menjelaskan bahwa
yang bersangkutan telah memperoleh kuasa penuh untuk menjual
sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 102 seluas ±3.455 Ha;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
27
b. Boy Hermansyah menyatakan bahwa tanah dan segala sesuatu yang
dibangun atau berdiri di atas tanah tersebut belum pernah dijual ;----------
c. Dan selaku penerima kuasa, yang bersangkutan dibebaskan dari segala
tanggungjawab terhadap pihak ketiga ;-----------------------------------------------
- Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2010, BOY HERMANSYAH melalui
Arif Hartono meminta bantuan kepada Kantor Jasa Penilai Publik SAH &
Rekan untuk memberikan pendapatnya terkait nilai pasar dan nilai likuidasi
atas properti berupa kebun kelapa sawit, yang terdiri dari tanah, tanaman dan
infrastrukur PT. Atakana Company ;--------------------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya MUHAMMAD SAMSUL HADI selaku pimpinan Kantor Jasa
Penilai Publik, atas permintaan dari BOY HERMANSYAH melalui Arif Hartono
melakukan penilan terhadap tanah, tanaman dan infrastrukur PT. Atakana
Company, dan penilaian tersebut dibuat dalam bentuk laporan yaitu Laporan
No. File: PP.SAH.02Mdn.XI. 0406 Perihal: Laporan Penilaian Kebun PT.
Atakana Company seluas ± 3.455 Ha, dengan hasil penilaian sebagai sebagai
berikut: Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi dari properti tersebut pada tanggal 05
November 2010 adalah Rp 120.254.700.000,00 dan Rp 84.156.900.000,00.
Laporan ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. Atakana Company, akan
tetapi laporan tersebut tidak memenuhi Standard Penilaian Indonesia (SPI) ;
- Bahwa MUHAMMAD SAMSUL HADI selaku pimpinan kantor Jasa Penilai
Publik telah melakukan penilaian terhadap tanah, tanaman dan infrastrukur
PT. Atakana Company yaitu SHGU Nomor 102 tanpa pernah ada izin dari
pemilik tanah yaitu MUHAMAD ABDUL KARIM Als. M.AKA selaku direktur PT
ATAKANA COMPANY ;------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 juga, Divisi Usaha Menengah
menyampaikan Memo No. UMN/1/901A kepada Direktur Usaha Kecil,
Menengah dan Syariah Hal: Perangkat Analisa Kredit Baru PT. Bahari
Dwikencana Lestari (Group PT. Dwikencana Semesta (DS), Debitur SKM
Medan). Berdasarkan Memo tersebut Fasilitas kredit berjalan perusahaan
Group sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------
Jenis Fasilitas Maks sekarang Perubahan Maks Diusulkan
PT. DS:
- KI Ref Kebun 24.950.000.000,0
0
0,00 24.950.000.000,00
- KI Kebun
Baru
65.000.000.000,0
0
0,00 65.000.000.000,00
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
28
- KI IDC 10.000.000.000,0
0
0,00 10.000.000.000,00
Sub Total 99.950.000.000,0
0
0,00 99.950.000.000,00
Total Group 99.950.000.000,0
0
129.000.000.000,0
0
228.950.000.000,0
0
Dengan memo tersebut Divisi Usaha Menengah merekomendasikan agar usul
SKM disetujui oleh DIR-BK dengan tambahan beberapa persyaratan,
diantaranya :---------------------------------------------------------------------------------------
(1) Proses take over harus dilakukan dengan benar dan teliti dan pastikan
semua dokumen kredit telah dapat dikuasai yang selanjutnya atas semua
jaminannya dilakukan pengikatan dan penutupan asuransi sesuai
ketentuan yang berlaku ;------------------------------------------------------------------
(2) Disposisi take over dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari
rekening pinjaman debitur di BNI ke rekening pinjaman debitur di Bank
Mandiri ;---------------------------------------------------------------------------------------
(3) Bukti pelunasan kredit dan surat pengantar roya jaminan ke BPN agar
dimintakan ke Bank Mandiri ;------------------------------------------------------------
(4) Sebelum fasilitas Kredit Investasi Refinancing direalisir, fasilitas berjalan
yang ada di Bank Mandiri harus dilunasi dahulu. Bukti pelunasan
diserahkan ke BNI dan telah diverifikasi ;--------------------------------------------
(5) Disposisi Kredit Investasi pembelian kebun dilakukan sesuai kesepakatan
debitur dengan BNI, yakni terlebih dahulu melunasi fasilitas kredit PT.
Atakana Company di BNI ;---------------------------------------------------------------
(6) Bukti transaksi jual beli kebun yang telah ditandatangani para pihak
diserahkan ke BNI ;------------------------------------------------------------------------
Karena total fasilitas kredit secara Group menjadi maksimum Rp
228.950.000.000,00 termasuk dalam Kategori Resiko A1 maka wewenang
memutus adalah Direktur Bisnis Banking (DIR-BK), dengan uji kepatuhan
Direkrut Kepatuhan (DIR-KN) ;---------------------------------------------------------------
Selanjutnya, Divisi Usaha Menengah menyampaikan Surat Nomor:
UMN/3.1/2140 kepada Divisi Risiko Kredit, Perihal: Penyampaian Perangkat
Analisa Kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari (calon debitur SKM Medan)
untuk memperoleh rekomendasi dari Divisi Risiko Kredit ;---------------------------
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2010, HARRY PRAKOSO selaku
Pemimpin Devisi Resiko Kredit melakukan Evaluasi Potensi Resiko dan
Mitigasinya terkait Perangkat Analisa Kredit No. MDM/2/64/PAK tanggal 22
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
29
November 2010. Berdasarkan Formulir Evaluasi Potensi Resiko dan
Mitigasinya No. DRK/2/367, Pemimpin Divisi Resiko Kredit menyampaikan
potensi resiko dan mitigasinya sebagai berikut :-----------------------------------------
1. Agar diVerifikasi dan evaluasi seluruh pos keuangan, lakukan penyesuaian
jika seandainya terdapat pencatatan yang tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Kepada debitur diingatkan untuk menggunakan KAP yang
tercatat di BNI ;------------------------------------------------------------------------------
2. Agar diteliti dan diinformasikan dalam PAK secara detail serta dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya ;---------------------------------------------
3. Agar disyaratkan setoran Self Financing berasal dari setoran murni
pemegang saham untuk kemudian didudukkan sebagai setoran modal
dalam akta nota riil perusahaan atau hutang pemegang saham yang diikat
oleh akta SOL ;------------------------------------------------------------------------------
4. Agar diteliti dan diverifikasi serta diinformasikan dalam Perangkat Analisa
Kredit atas performance susunan pemegang saham dan pengurus. Untuk
mengetahui kapasitas dan bonifiditas dalam menjalankan usaha tersebut ;
5. Untuk mengikat komitmen Sdr. Boy Hermansyah diwajibkan untuk bersedia
diikat Personal Guarantee. Agar disyaratkan perusahaan untuk melakukan
rekrutment lebih banyak tenaga profesional yang memiliki pengalaman dan
latar belakang dalam industri perkebunan sawit ;---------
6. Agar diteliti dan dievaluasi atas perhitungan kebutuhan fasilitas yang
wajar/riil (sesuai dengan kebutuhan Kredit Investasi) ;--------------------------
7. Agar diteliti dan diverifikasi serta diinformasikan dalam PAK sehingga BNI
tidak salah dalam melakukan pembiayaan tersebut ;----------------------------
8. Agar diteliti dan diwajibkan pada key person maupun anggota group untuk
menjamin secara pribadi maupun company atas fasilitas yang telah
diterima dari BNI ;--------------------------------------------------------------------------
9. Agar diteliti dan dievaluasi atas semua permasalahan hukum yang mungkin
timbul (konsultasi dengan Divisi Hukum), sebelum dilakukan
penandatanganan Perjanjian Kredit ;-------------------------------------------------
- Bahwa potensi resiko dan mitigasi yang disampaikan oleh Direktur Kapatuhan
tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa TITIN INDRIANY, bersama DARUL
AZLI dan RADIYASTO dikarenakan pada tanggal 06 September 2010,
Muhammad Abdul Karim Als M. Aka, Sardul Singh (Komisaris Utama PT.
Atakana Company) dan H. Abdul Wahab Yahya (Komisaris PT. Atakana
Company) sebagai Pihak Pertama membuat Kesepakatan Bersama dengan
Boy Hermansyah selaku Direktur PT. Bahari Dwikencana Lestari sebagai
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
30
Pihak Kedua, dalam hal Pengelolaan Operasional Kebun Kelapa Sawit milik
PT. Atakana Company, namun tidak diinformasikan dalam seluruh Dokumen
Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang mencakup :--------------------------------------
a. Dokumen Utama yang teridiri dari : Ikhtisar Persetujuan Kredit (IPK),
Memorandum Analisa Kredit (MAK), Memorandum Pengusulan Kredit
(MPK), Memorandum Review Kredit (MRK) ;---------------------------------------
b. Dokumen Penunjang yang teridiri dari : Formulir Informasi Umum (FIU),
Formulir Analisa Keuangan (FAK), Formulir Analisa Proyeksi Keuangan
(FPK), Formulir Rating Nasabah (FRN), Formulir Analisa Cakupan dan
Pengikatan Agunan (FKJ), Formulir Evaluasi & Pemeriksaan Agunan
(FPJ), Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) dan Laporan
Pembicaraan dengan Nasabah/Pihak Ketiga (Call Memo/FLP) ;------------
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, RADIYASTO membuat tanggapan
kepada Divisi UMN atas Potensi Resiko dan Mitigasinya yang dimuat dalam
Formulir Evaluasi Potensi Resiko dan Mitigasinya, RADIYASTO menyatakan :
“Antara penjual dan pembeli atau PT. Atakana Company/Pemegang Saham
dengan PT. Bahari Dwikencana Lestari tidak ada hubungan kepemilikan/
kepengurusan/group usaha/family”;---------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 juga, Divisi UMN menyampaikan
Perangkat Analisa Kredit Nomor : MDM/2/064 tanggal 22 Nopember 2010 An.
PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada Credit Business Officer (CBRO) untuk
mendapatkan rekomendasi/Risk Assesment ;--------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya tanggal 13 Desember 2010 Credit Business Risk Officer
menyampaikan Surat Nomor : CBRO/INT/10.12/095/R kepada Divisi UMN
perihal Credit Assesment An. PT. Bahari Dwikencana Lestari dan PT.
Dwikwncana Semesta, yang menyampaikan beberapa saran kepada Divisi
UMN diantaranya : “Agar diperhatikan bahwa take over pinjaman dilaksanakan
berdasarkan outstanding kredit pada saat take over. Apabila outstanding kredit
lebih kecil dari maksimum kredit yang disetujui, kelebihannya tidak dapat
didisposisikan, sedangkan apabila oitstanding kredit lebih besar maka
kekurangannya dibiayai sendiri oleh debitur ;--------------------------------------------
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2010, Direktur Bisnis Banking
menulis Disposisi pada Memo yang disampaikan oleh Divisi Usaha Menengah
Nomor : UMN/1/901A tanggal 06 Desember 2010 Perihal Perangkat Analisa
Kredit Baru An. PT. Bahari Dwikencana Lestari : “Dapat menyetujui usulan
UMN untuk take over dan tambahan fasilitas PT. Bahari Dwikencana Lestari
sesuai Perangkat Analisa Kredit Usaha Menengah/1/901A tanggal 06
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
31
Desember 2010. Agar Disposisi Kepala divisi Usana Menengah dan Credit
Business Officer dapat dilaksanakan sebelum dilakukan pencairan” ;-----------
- Bahwa terhadap petunjuk tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa TITIN
INDRIANY, bersama DARUL AZLI dan RADIYASTO, hal ini terlihat dengan
Penunjukan Kantor Jasa Penilaian Publik SAH dan Rekan untuk melakukan
Penyusunan Laporan Penilaian atas Kebun Kelapa Sawit seluas + 3.500
hektar yang terdiri dari tanah, tanaman, bangunan, mesin-mesin dan sarana
perlengkapan yang berlokasi di Kebun Alue Selamat Kec. Rantau Peureulak
Kab. Aceh Timur Propinsi NAD (Asset milik PT. Atakana Company) dilakukan
oleh Arif Hartono bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku investor yang
akan melakukan pembelian Asset PT. Atakana Company dengan Surat
Perjanjian Kerjasama Nomor : SPK.SAH-02.Mdn.X.10.053 tanggal 03
Nopember 2010. Penunjukan Kantor Jasa Penilaian Publik Sukardi, Israr dan
Rekan dilakukan oleh PT. Bahari Dwikencana Lestari bukan oleh PT. BNI
(Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan ;-----------------------------------------
- Bahwa Disamping CBRO juga memberi petunjuk agar diperhatikan bahwa
take over pinjaman dilaksanakan berdasarkan outstanding kredit pada saat
take over. Apabila outstanding kredit lebih kecil dari maksimum kredit disetujui,
kelebihannya tidak dapat didisposisikan, sedangkan apabila outstanding kredit
lebih besar maka kekurangannya dibiayai sendiri oleh debitur. Akan tetapi
pada dalam pelaksanaannya seluruh maksimum kredit take over adalah
sebesar Rp 23.000.000.000,00 dicairkan, walaupun pada saat itu outstanding
kredit di Bank Mandiri bersaldo Nihil, seharusnya kredit take over tersebut
tidak boleh didisposisi oleh terdakwa TITIN INDRIAN bersama saksi DARUL
AZLI dan RADIYASTO karena kenyataannya tidak ada take over antara Bank
Mandiri kepada PT. BNI (Persero) tbk SKM Medan ;-----------------------------------
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, Joppy J. Lamonge selaku Kepala
Divisi Kepatuhan melakukan Review Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit
An. PT. Bahari Dwikencana Lestari, hasil review dituangkan dalam cheklist Uji
Kepatuhan Nomor : KPN/144, pada point Aspek Prinsip Kehati-hatian
diantaranya disebutkan : Teliti Kembali keabsahan atas jaminan dan
pengikatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta menjamin
kepentingan Bank, namun petunjuk tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa
TITIN INDRIANY bersama saksi DARUL AZLI dan RADIYASTO, hal ini
terlihat dari kondisi pelaksanaan sebagai berikut :--------------------------------------
a.-- Dalam Formulir Ikhtisar Nilai Agungan (FIA) dibuat berdasarkan Laporan
Penilaian (Feasibility Study) dari Kantor Jasa Penilai Publik SAH dan rekan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
32
Nomor : PP.SAH.02.Mdn.BNI.XI.10.406 dicantumkan tertanggal 05
Nopember 2010 namun dalam dokumen sesungguhnya tercantum tanggal
06 Desember 2010, dimana dasar Kantor Jasa Penilai Publik SAH dan
Rekan melakukan pekerjaannya adalah Surat Perjanjian Kerjasama
Nomor : SPK.SAH.02.Mdn. X.10.053 tanggal 03 Nopember 2010, atas
permintaan Arif Hartono yang bertindak untuk dan atas nama pribadi
selaku Investor yang akan melakukan pembelian Asset PT. Atakana
Company tanpa sepengetahuan PT. Atakana Company maupun PT. BNI
SKM Medan, sehingga penilian menjadi tidak sah, karena objek yang
dinilai yaitu SHGU Nomor 102 adalah milik dari PT Atakana Company dan
tanpa ada izin dari PT Atakana Company ;------------------------------------------
b.-- Belum adanya Akte Jual Beli yang sah atas Objek SHGU No. 102, namun
Perjanjian Kredit dan pencairan kredit tetap dilaksanakan oleh terdakwa
TITIN INDRIANY bersama saksi DARUL AZLI dan RADIYASTO.
Mengenai hal ini Notaris Lila Meutia, SH telah mengatakan kepada
terdakwa Titin Indryani bahwa proses peralihan hak sertifikat HGU No. 102
dari PT. Atakana Company kepada PT. Bahari Dwikencana Lestari akan
memakan waktu lama karena proses tersebut didahului dengan adanya
izin Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tempat dimana objek HGU
berada, yaitu BPN Aceh Timur, kemudian ke Kanwil BPN Banda Aceh dan
selanjutnya diteruskan ke BPN Pusat di Jakarta, yang dikomentari oleh
terdakwa Titin Indryani: “Iya memang begitu, urus sajalah bu biar cepat
selesai izin dari BPN”. Notaris Lila Meutia, SH juga menjelaskan kepada
terdakwa Titin Indryani bahwa Notaris tersebut tidak berwenang untuk
membuat Akta Jual Beli atas objek SHGU No.102 karena bukan berada di
wilayah kerjanya dan syarat-syaratnya berupa izin BPN Setempat, izin
BPN Wilayah dan izin BPN Pusat juga belum terpenuhi. Notaris Lila
Meutia, SH hanya berwenang membuat Akta Perjanjian Jual Beli
(dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2010), yaitu berupa surat yang
dibuat oleh Notaris berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli untuk
melakukan jual beli atas objek SHGU No.102 ;-------------------------------------
- Bahwa kemudian terdakwa TITIN INDIRANY bersama saksi DARUL AZLI dan
RADIYASTO membuat surat Nomor : MDM/2/1550/R tertanggal 14 Desember
2010 kepada Rahmat Jaya Putra selaku Pgs. Pengelola (Juris unit HKE), dan
kemudian pada tanggal 23 Desember 2010 Rahmat Jaya Putra selaku Pgs.
Pengelola (Jurist Unit HKE) menyampaikan Legal Advis berkenaan dengan
penjualan jaminan kredit PT. Atakana Company dalam rangka pelunasan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
33
kredit debitur yang bersangkutan, dalam Legal Advis diantaranya diuraikan
hal-hal sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------
a.-- PT. Atakana Company Group merupakan debitur PT. BNI (Persero) Tbk
Sentra Kredit Menengah Medan sejak tahun 1996 dengan status kredit
sekarang macet (golongan V) ;---------------------------------------------------------
b.-- Agunan kredit berupa bukti milik SHGU No. 102 telah diikat sempurna
mulai HT I, HT II, HT III dan HT IV dengan nilai Pengikatan Hak
Tanggungan sebesar Rp 20.800.000.000,00 ;--------------------------------------
c.-- Susunan Pengurus PT. Atakana Company :----------------------------------------
a) Muhammad Abdul Karim (M. Aka), Direktur Utama, pemilik 45%
saham ;----------------------------------------------------------------------------------
b) Drs. M Yusuf Abdullah Raden MM, Direktur, pemilik 10% saham ;----
c) Sardul Singh, Komisaris Utama, pemilik 30% saham ;---------------------
d) Abdul Wahab Yahya, Komisaris, pemilik 15% saham ;--------------------
d.-- Tanpa saling mengetahui, masing-masing Direksi dan Komisaris selaku
pribadi meminjam uang kepada Joesra J. Bahroeny dengan menjaminkan
saham masing masing, dengan bukti-bukti sebagai berikut :-----------------
- M Aka Rp 45.670.841.123,0
0
Pernyataan Penitipan Uang 04 Des 2009 ;
- Sardul
S
Rp
560.000,00
Akta Notaris Natigor Halomoan 11 Mei 2010 ;
- Abdul W Rp 336.000.000,00 Akta Notaris Natigor Halomoan 11 Mei 2010 ;
- M Yusuf Rp 224.000.000,00 Akta Notaris Natigor Halomoan 11 Mei 2010 ;
Jumlah Rp 46.231.401.123,0
0
e. Pada tanggal 15 November 2010, Joesra J. Bahroeny melayangkan Somasi
kepada Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham PT. Atakana Company
untuk segera melunasi hutang mereka ;-------------------------------
f. -- Pada tanggal 22 November 2010, M Yusuf, Sardul Singh dan Abdul
Wahab melunasi hutang pribadi mereka dengan total seluruhnya Rp
1.120.000.000,00 dengan mentransfer dananya dari Bank Danamon
Medan ke Rekening No. 0633010112200026 an Sdri. Joesra J. Bahroeny,
namun seluruh Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual Saham tidak
pernah dicabut ;-----------------------------------------------------------------------------
g.-- Mengenai hutang-hutang pribadi M. Aka merupakan tanggung jawab
pribadi, namun untuk mengantisipasi resiko yuridis bagi BNI dan BOY
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
34
HERMANSYAH maka solusinya BNI dapat menjadi fasilisator dalam
proses penjualan dan pengalihan aset PT. Atakana Company ;-------------
h.-- Sehubungan dengan hal-hal tersebut, yang perlu dilakukan adalah
memantau dan memastikan setiap proses penjualan dan pengalihan aset
berjalan sesuai rencana dan yang terpenting semua Direksi dan Komisaris
PT. Atakana Company dan Boy Hermansyah membuat Surat Pernyataan
yang menjamin akan bertanggungjawab dan membebaskan BNI dari
tuntutan Joesra dan pihak ketiga lainnya ;-------------------------------------------
- Bahwa Legal Advis tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa TITIN
INDRIANY bersama saksi DARUL AZLI dan RADIYASTO, hal ini diketahui
dari kondisi sebagai berikut :------------------------------------------------------------------
1) Tidak ada Surat Pernyataan dari Direksi dan Komisaris PT. Atakana
Company dan Boy Hermansyah yang dapat menjamin akan
bertanggungjawab dan membebaskan BNI dari tuntutan Joesra dan pihak
ketiga lainnya ;-------------------------------------------------------------------------------
2) Sekalipun pelaksanaan jual beli kebun PT. Atakana Company belum
terealisasi, RADIYASTO selaku Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk Sentra
Kredit Menengah Medan tetap menandatangani Perjanjian Kredit Investasi
untuk pembelian kebun dengan PT. Bahari Dwikencana Lestari ;-----------
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2010, berdasarkan Akta
Notaris Lila Meutia SH No: 43/2010, BOY HERMANSYAH memberi kuasa
kepada RADIYASTO, khusus untuk membebankan Hak Tanggungan sampai
sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp 115.000.000.000,00 atas obyek Hak
Tanggungan berupa 1 (satu) Hak Guna Usaha No. 102 atas sebidang tanah
seluas 3.455 Ha di Provinsi Daerah Istimewa Aceh Kabupaten Aceh Timur
Kecamatan Rantau Peureulak Desa Berandang, untuk menjamin pelunasan
utang PT. Bahari Dwikencana Lestari sejumlah Rp 129.000.000.000,00
kepada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan ;-------------------
- Bahwa kemudian sesuai dengan surat PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit
Menengah Medan Nomor : WMD/4.3.2 tanggal 28 Desember 2010 perihal
pembuatan Akta Perjanjian Kredit berserta Accessorisnya An. PT. Bahari
Dwikencana Lestari, Notaris Lila Meutia, SH menandatangani Surat
Keterangan Nomor : 822/LM/N/2010 yang menyatakan bahwa :-------------------
a) SHGB No. 02 tertanggal 18 Agustus 2008 terdaftar an. PT. Bahari
Dwikencana Lestari dan SHGU No. 102 tanggal 18 Juni 1996 yang sedang
dalam pengurusan balik nama dari an. PT. Atakana Company menjadi an.
PT. Bahari Dwikencana Lestari, telah dilakukan cek bersih dengan hasil
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
35
bersih (tidak bermasalah) dan tidak dalam sengketa melalui Notaris/PPAT
Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga dapat
dilaksanakan pengikatan secara sempurna ;----------------------------------------
b) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 40/2010 dan
No. 41/2010 (seharusnya No. 43/2010) tanggal 28 Desember 2010
masing-masing atas sebidang tanah HGB No. 02 dan HGU No. 102 telah
ditandatangani sebagaimana mestinya untuk menjamin hutang Debitur an.
PT. Bahari Dwikencana Lestari sebesar Rp 129.000.000.000,00 ;-----------
c) Selanjutnya akan dilaksanakan pendaftaran :--------------------------------------
- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp 43.000.000.000,00
terhadap SHGU No. 02 an PT. Bahari Dwikencana Lestari ;--------------
- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp
115.000.000.000,00 terhadap SHGU No. 102 yang dalam proses balik
nama ke a.n. PT. Bahari Dwikencana Lestari ;--------------------------------
- Bahwa seluruh petunjuk yang disampaikan oleh Direktur Bisnis Bangking,
Divisi Usaha Menengah, Credit Business Risk Officer dan Direktur Kepatuhan
tidak dipenuhi oleh terdakwa TITIN INDRIANY bersama saksi DARUL AZLI
dan RADIYASTO, namun RADIYASTO tetap melaksanakan penandatanganan
Perjanjian Kredit dan pencairan kredit kepada BOY HERMANSYAH selaku
direktur PT Bahari Dwikencana Lestari yaitu sebagai berikut :----------------------
1) Perjanjian Kredit No. 2010. 056.MDM. tanggal 28 Desember 2010 berupa
Fasilitas KMK Takeover Bank Mandiri Maksimum Rp.23.000.000.000,00 ;
2) Perjanjian Kredit No. 2010.057 .MDM.tanggal 28 Desember 2010 berupa
Fasilitas KI Refinancing PKS Kapasitas 60 ton TBS/jam maksimum
sebesar Rp.20.000.000.000,00 ;--------------------------------------------------------
3) Perjanjian Kredit No. 2010. 058.MDM.tanggal 28 Desember 2010 berupa
Fasilitas KI pembelian kebun PT.Atakana sebesar Rp.74.500.000.000,00 ;
4) Perjanjian Kredit No. 2010.059 .MDM.tanggal 28 Desember 2010 berupa
Fasilitas KI untuk Rehabilitasi kebun maksimum Rp.11.500.000.000,00 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2010, PT. Bahari Dwikencana
Lestari menyampaikan Surat Nomor: 209/HO-GEN/XII/2010 Hal: Permohonan
Penerimaan Kredit, kepada Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk Medan agar mencairkan kredit sebesar Rp 117.500.000.000.000,00
dengan rincian :-----------------------------------------------------------------------------------
- Kredit Modal Kerja Takeover Rp
23.000.000.000,00
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
36
- Kredit Investasi Baru Refinancing Rp
20.000.000.000,00
- Kredit Investasi (Pengadaan Atakana) Rp
74.500.000.000,00
Total Rp
117.500.000.000,00
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2010 itu juga, Radiyasto
menyampaikan Surat No. MDM/2/1607/R kepada PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Medan perihal : Maintenance Rekening KMK an
PT. Bahari Dwikencana Lestari dengan Customer Identification Flyer (CIF) No.
9183752999 terkait pemberian kredit sebesar Rp 129.000.000.000,00 ;---------
- Bahwa atas dasar permintaan dari Radiyasto tersebut, maka pada tanggal 29
Desember 2010, PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Medan mendebet Rekening
Koran Pinjaman An. PT. Bahari Dwikencana Lestari Nomor : 9183752999
dengan Nomor Rekening : 0210123194 (KMK BNI) sebesar Rp
23.000.000.000,00 dan Nomor Rekening : 0210127064 (KI BNI) sebesar
Rp 20.000.000.000,00, sekaligus mengkredit Rekening Giro Nomor :
0207115848 An. PT. Bahari Dwikencana Lestari sebesar Rp
43.000.000.000,00 ;-----------------------------------------------------------------------------
Dengan dikreditnya Rekening Giro Nomor : 0207115848 An. PT. Bahari
Dwikencana Lestari sebesar Rp 43.000.000.000,00 maka PT. Bahari
Dwikencana Lestari telah menerima seluruh Kredit Modal Kerja (KMK) Take
Over sebesar Rp 23.000.000.000,00 dan Kredit Investasi (KI) refinancing
sebesar Rp 20.000.000.000,00 ;-------------------------------------------------------------
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Sopar Siburian No. 04 tanggal 16 Nopember
2010, pada tanggal 30 Desember 2010, BOY HERMANSYAH
menandatangani Surat Pernyataan bahwa transaksi jual beli PT. Atakana
Company pemilik SHGU Nomor
- 102 telah lunas pembayarannya oleh pembeli yaitu Boy Hermansyah sendiri
selaku Direktur Utama PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada BOY
HERMANSYAH sendiri mewakili PT. Atakana Company (selaku penjual)
ditujukan untuk kepentingan BOY HERMANSYAH selaku Direktur PT. Bahari
Dwi Kencana (selaku pembeli). Selanjutnya BOY HERMANSYAH melunaskan
pembelian kebun PT. Atakana Company sebesar Rp 61.242.998.340,00
dengan menggunakan dana dari fasilitas kredit investasi sebesar Rp
74.500.000.000. Pada tanggal 30 Desember 2010 juga BOY HERMANSYAH
menyampaikan surat Nomor : 217/HO.Gen/XII/2010 kepada PT. BNI (Persero)
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
37
Tbk Sentra Kredit Menengah Medan, dalam Surat tersebut disampaikan hal-
hal sebagai berikut :-------------------------------------------
(1)Penjualan asset PT. Atakana Company berupa Kebun seluas ±3.455 Ha
telah disepakati seharga Rp 115.000.000.000,00 ;--------------------------------
(2)Pembayaran yang telah dilakukan (Self Financing) sebesar Rp
53.757.001.660 terdiri dari :--------------------------------------------------------------
1. Via Muhammad Aka Rp 11.732.001.660,00
2. Via Sardul Singh Rp 11.400.000.000,00
3. Via Yusuf AR Rp 2.000.000.000,00
4. Via Abdul Wahab Yahya Rp 8.500.000.000,00
5. Via Rusdy Rp 6.600.000.000,00
6. BPHTB Rp 3.000.000.000,00
7. PBB Rp 525.000.000,00
8. Cadangan untuk Ibu Yoesra (via
Sardul & Wahab)
Rp 10.000.000.000,00
Jumlah Rp 53.757.001.660,00
(3)Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon agar fasilitas Kredit Investasi Rp
74.000.000.000 dapat disposisi dengan cara :--------------------------------------
a. Dibayarkan ke Rekening PT. Atakana Company di BNI sebesar Rp
61.242.998.340,00 ;------------------------------------------------------------------
b. Ditransfer ke Rekening Giro No. 207115858 atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari sebesar Rp 13.257.001.660,00 ;-----------------------
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 juga, RADIYASTO menyampaikan
Surat Nomor : MDM/2/1627/R kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Cabang Medan Hal: Disposisi Kredit Investasi PT. Bahari
Dwikencana Lestari. Dalam surat tersebut, berdasarkan Memorandum No.
MDM/2/236 tanggal 29 Desember 2010 dan Surat PT. Bahari Dwikencana
Lestari No. 217/Ho.Gen/XII/ 2010 tanggal 30 Desember 2010, RADIYASTO
meminta kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang
Medan untuk melakukan hal sebagai berikut :--------------------------------------------
(1)Melakukan pelunasan seluruh rekening PT. Atakana Company Group
dengan setoran setelah dikurangi discount dengan melakukan pendebetan
rekening Kredit Investasi PT. Bahari Dwikencana Lestari Nomor Rekening
210013229 sebesar Rp 60.000.000.000,00 dan kredit rekening PT.
Atakana Company Group ;---------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
38
(2)Melakukan disposisi rekening Kredit Investasi PT. Bahari Dwikencana
Lestari Nomor Rekening 210131229 sebesar Rp 13.257.001.660,00 ke
rekening giro PT. Bahari Dwikencana Lestari Nomor Rekening 207115848;
(3)Melakukan pendebetan rekening Kredit Investasi PT. Bahari Dwikencana
Lestari Nomor Rekening 210131229 sebesar Rp 1.242.998.340,00 dan
mengkredit rekening PT. Atakana Company Nomor Rekening 66818667 ;
- Bahwa berdasarkan permintaan RADIYASTO tersebut, kemudian pada
tanggal 30 Desember 2010, Bank BNI Cabang Medan mendebet Rekening
Koran Pinjaman Nomor: CIF 9183752999 dengan Nomor Rekening:
0210131229 (Kredit Investasi BNI) an PT. Bahari Dwikencana Lestari sebesar
Rp 60.000.001.001,00 dan mengkredit Rekening PT. Atakana Company
Group, yaitu :--------------------------------------------------------------------------------------
(1) PT. Atakana Company Rp 13.000.000.000,00
(2) CV. Sinar Serdang Rp 5.750.000.000,00
(3) PT. Halal Food Indonesia Rp 24.250.000.000,00
(4) PT. Tirta Amazone Rp 17.000.000.000,00
Jumlah Rp 60.000.000.000,00
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2010, Bank BNI Cabang
Medan mendebet Rekening Koran Pinjaman Nomor: CIF 9183752999 dengan
Nomor Rekening: 0210131229 (Kredit Investasi BNI) An PT. Bahari
Dwikencana Lestari sebesar Rp 14.499.998.999,00 dan mengkredit Rekening
Giro Nomor: 0207115848 an PT. Bahari Dwikencana Lestari sebesar Rp
13.257.001.660,00 dan ke Nomor Rekening 66818667 PT. Atakana Company
sebesar Rp 1.242.997.339,00 ;---------------------------------------------------------------
Dengan demikian PT. Bahari Dwikencana Lestari telah menerima seluruh
Kredit Investasi (KI) Pembelian Kebun PT. Atakana Company sebesar Rp
74.500.000.000,00 ;-----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa terdakwa TITIN INDRIANY selaku Relationship Manager pada BNI
SKM Medan yang mempunyai kewenangan diantaranya :---------------------------
1) Mengumpulkan, memverifikasi dan memenuhi kelengkapan dokumen
permohonan kredit, serta melakukan penilaian kewajaran data/ informasi
yang diperoleh dari debitur/ calon debitur (termasuk Laporan Feasibility
Study beserta asumsi yang disusun oleh Konsultan, Laporan Keuangan
berupa Audited Report dan Home Statement serta Laporan Penilaian
Asset oleh Appraisal) ;---------------------------------------------------------------------
2) Melakukan verifikasi terhadap data legalitas usaha dan agunan debitur /
calon debitur serta melakukan plotting terhadap agunan ;----------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
39
3) Melakukan kunjungan on the spot, penawaran dan negoisasi kepada debitur
/ calon debitur ;--------------------------------------------------------------------
4) Menerima, membuat dan memastikan administrasi surat – menyurat /
korespondensi dengan debitur/ calon debitur berjalan dengan baik ;-------
5) Mencari informasi dari Bank Indonesia atau sumber – sumber valid lainnya
mengenai fasilitas kredit yang pernah diterima oleh debitur/ calon debitur
termasuk kualitas kreditnya ;-------------------------------------------------------------
6) Melakukan identifikasi permasalahan debitur / calon debitur dan
menginformasikan kepada Credit Officer (CO) dalam rangka analisa
tingkat risiko hubungan dengan debitur/ calon debitur ;-------------------------
7) Melaksanakan penilaian untuk penyesuaian-penyesuaian asumsi guna
penyusunan proyeksi keuangan yang merupakan hasil diskusi dengan CO.
8) Mempersiapkan dan menyusun Perangkat Aplikasi Kredit bersama –sama
dengan CO yang menjadi patner kerjanya ;------------------------------------------
9) Menyusun dan mempersiapkan dokumen perkreditan dan dokumen
penunjang lainnya atas debitur / calon debitur kelolaannya sesuai dengan
ketentuan perkreditan ;--------------------------------------------------------------------
10) Mengajukan usulan pembiayaan kepada Pemutus Kredit atas permohonan
debitur/ calon debitur dengan pola Tailor Made dan mendasarkan usulan
pada hasil analisa dan proyeksi cashflow ;-------------------------------------------
11) Menyusun dan menyampaikan kepada debitur/ calon debitur hasil
keputusan Pemutus Kredit dalam bentuk Surat Keputusan Kredit (SKK) ;
12) Berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Unit terkait dalam
menghadapi permasalahan yang terkait dengan debitur/ calon debitur
dalam hal aspek yuridis operasional dan aspek lainnya ;-----------------------
13) Memantau administrasi pembukaan rekening pinjaman pelaksanaan
perjanjian dan pengikatan oleh Unit terkait dalam rangka pelayanan
debitur/ calon debitur ;---------------------------------------------------------------------
14) Memantau terselenggaranya proses PAK s/d keputusan dan realisasi
kredit ;------------------------------------------------------------------------------------------
Akan tetapi ternyata terdakwa TITIN INDRIANY telah menyalahgunakan
kewenangannya selaku Relationship Manager sehingga dana PT. BNI
(Persero) Tbk, yang seharusnya dana sebesar Rp. 117.500.000.000,- (seratus
tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) tidak dicairkan kepada Boy
Hermansyah namun karena perbuatan terdakwa TITIN INDRIANY
sebagaimana diuraikan di atas, dana tersebut menjadi dicair kepada Boy
Hermansyah. Perbuatan tersebut juga tidak sesuai dengan :-----------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
40
1) Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Korporasi dan Menengah
(IN/023/MAR tgl. 20-02-2006) :------------------------------------------
(1) Proses bagan arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit adalah :-------
(1.1) Debitur/Calon Debitur mengajukan permohonan kredit kepada
petugas/pejabat di Unit Pemasaran Bisnis ;---------------------------
(1.2) Bila dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, maka
RM/Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis/Senior
RM/Executive RM kemudian mengumpulkan data yang
diperlukan (berkaitan dengan debitur/calon debitur maupun
pihak ketiga) ;------------------------------------------------------------------
(2) Self Financing harus tercermin dalam Laporan Keuangan perusahaan.
Bukti-bukti pemenuhan Self Financing harus diverifikasi dan dalam
kontrol atau dikuasai Bank, antara lain melalui :------------------------------
(2.1) Laporan Keuangan Home Statement/Audited Report ;--------------
(2.2) Akta Pendirian/Perubahan ;--------------------------------------------------
(2.3) Barang-barang/aktiva yang dibiayai dan bukti pemilikannya ;----
(3) Persyaratan umum permohonan kredit, diantaranya adalah: Bank
wajib meminta fotocopy laporan keuangan yang merupakan lampiran
SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir dan bertanda terima dari
Kantor Pelayanan Pajak setempat ;----------------------------------------------
(4) Penggunaan appraisal (penilai) independen dalam menilai jaminan
kredit berupa harta tetap diwajibkan untuk seluruh segmen, dengan
ketentuan “bagi debitur baru dengan fasilitas kredit di atas Rp
5.000.000.000,00” ;-------------------------------------------------------------------
(5) Dalam rangka penilaian (penetapan harga taksasi) agunan, khususnya
untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 (dua) harga
pembanding, antara lain :------------------------------------------------------------
a. Informasi harga pasar dari masyarakat di sekitar lokasi barang
jaminan ;----------------------------------------------------------------------------
b. Informasi harga dari Pemda setempat ;------------------------------------
c. Penilaian agunan oleh Perusahaan Penilai Independen ;----------
d. Informasi harga dari perusahaan asuransi, dan lain-lain ;-----------
(6) Pemilihan perusahaan penilai dilakukan oleh debitur ;--------------------
(7) Perusahaan penilai independen dipersyaratkan harus memberikan
jasa- jasanya secara profesional dan obyektif ;--------------------------------
(8) Kerangka pokok dari isi Term of Reference (TOR) untuk Perusahaan
Penilai (Apraisal) ditetapkan oleh BNI ;------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
41
(9) Agunan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunan tidak dapat
diterima sebagai agunan kredit, kecuali agunan tersebut telah
diserahkan ke BNI ;-------------------------------------------------------------------
(10) Ketentuan pengikatan agunan diatur sebagai berikut: Pelaksanaan
pengikatan langsung oleh pemilik (tidak menggunakan lembaga
kuasa) ;-----------------------------------------------------------------------------------
(11) Hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam menerima
agunan dari pihak ketiga: Barang agunan tersebut dijaminkan/
diserahkan langsung oleh pemilik agunan kepada Bank ;----------------
(12) Dalam hal pemegang saham/pengendali perusahaan adalah
perusahaan (bukan perorangan), maka dimintakan Company
Guarantee yang harus dilampiri dengan rincian Harta Kekayaan
Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan
Perusahaan ;----------------------------------------------------------------------------
(13) Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (Pasal 88) dan Surat Divisi Hukum kepada Segenap
Organisasi No. HUK/4/02353 tanggal 15 September 1997, ditetapkan
sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------
a. Perusahaan Terbatas (PT) yang menjaminkan seluruh atau
sebagian besar (lebih dari 50%) assetnya, maka PT yang
bersangkutan wajib mengumumkan penjaminan tersebut dalam 2
(dua) surat kabar harian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal pengikatan agunan ;------------------------------------------
b. Hal-hal minimal yang harus dimuat dalam pengumuman tersebut
adalah nama PT yang menjaminkan assetnya, nama
Bank/Kreditur, data/identitas lengkap dari asset yang dijaminkan,
tanggal pengikatan agunan kredit ;------------------------------------------
(14) Pembuatan Feasibility Study (FS) oleh konsultan, diwajibkan bagi
Calon Debitur yang mengajukan permohonan KI dengan maksimum
diatas Rp 5.000.000.000,00 ;-------------------------------------------------------
(15) Pemberian Refinancing diatas Rp 5 milyar wajib disertai Feasibility
Study yang dibuat oleh Konsultan Independen ;------------------------------
(16) Analisa Laba/Rugi dan Neraca dilakukan berdasarkan data keuangan
debitur untuk 4 (empat) tahun terakhir ;------------------------------------------
(17) Pemberian kredit baru dan/atau tambahan kredit sebesar Rp
50.000.000.000,00 keatas harus dikonsultasikan terlebih dahulu
kepada Komisaris ;--------------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
42
(18) Pemeriksaan kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan
agunan dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit ;----
- Bahwa perbuatan terdakwa TITIN INDRIANY secara bersama-sama dengan
DARUL AZLI, RADIYASTO, MOCHAMMAD SAMSUL HADI dan BOY
HERMANSYAH adalah dengan maksud hendak menguntungkan diri terdakwa
sendiri atau setidak-tidaknya hendak menguntungkan orang lain dalam hal ini
BOY HERMANSYAH selaku Direktur PT. Bahari Dwikencana Lestari atau
setidak-tidaknya orang lain selain BOY HERMANSYAH ;----------------------------
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan
Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-
4009/PW.02/5/2012 tanggal 01 Agustus 2012, akibat perbuatan terdakwa Titin
Indryani bersama-sama dengan DARUL AZLI, RADIYASTO, MOCHAMMAD
SAMSUL HADI dan BOY HERMANSYAH telah menimbulkan kerugian
keuangan negara dalam hal ini PT. BNI (Persero) Tbk sebesar Rp.
117.500.000.000,00 (seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu ;---------------------------------------------------------
---------Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3
jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; --------------------------------------------------------------------
II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa TITIN INDRIANY terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18
Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
dalam Surat Dakwaan Primair ; --------------------------------------------------------------
2. Membebaskan Terdakwa TITIN INDRIANY dari Dakwaan Subsidair melanggar
Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
43
No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----------------------------------------------------------------------
3. Menghukum Terdakwa TITIN INDRIANY dengan Pidana Penjara selama 8
(delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan
dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -------------------------------------------------
4. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ; -----------------------------------------
5. Menyatakan barang bukti, berupa : ---------------------------------------------------------
1) 1 (satu) set Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) tanggal Nopember
2010 atas nama perusahaan PT. Bahari Dwikencana Lestari ; ---------------
2) 1 (satu) set Asli Ikhtisar Persetujuan Kredit (PAK-01), Nomor : PAK:
MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010 ; --------------------------------------
3) 1 (satu) set Asli Disposisi KMB Nomor PAK MDM/2/064/PAK tanggal 11-
2010 an. PT. Bahari Dwikencana Lestari pada tanggal 23 Nopember 2010;
4) 1 (satu) set Asli Pendapat PJS. Pemimpin SKM Radiyasto tanggal 24
September 2010, No : MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010 atas
nama Debitur PT. Bahari Dwikencana Lestari ; ------------------------------------
5) 1 (satu) lembar Cheklist kelengkapan Dokumen PT. Bahari Dwikencana
Lestari ; ---------------------------------------------------------------------------------------
6) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134 A ) yang
diandatangani Titin Indriany tanggal 22 Nopember 2010 ; ---------------------
7) 1 (satu) lembar Asli Formulasi Sirkulasi Divisi Usaha Menengah No :
MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010 ; --------------------------------------
8) 1 (satu) set Foto Copy Surat Pengantar PAK Baru atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari dan PT Multi Arta Semestaa Nomor : MDM/2/1481/R
tanggal 24 Nopember 2010 ; ------------------------------------------------------------
9) 1 (satu) set Asli Memo dari Devisi Usaha Menengah No. UMN/1/901 A
tanggal 6 Desember 2010 kepada Direktur Usaha Kecil, Mengah dan
Syariah ; --------------------------------------------------------------------------------------
10) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Devisi Resiko Kredit dari Devisi Usaha
Menengah Nomor : UMN/3.1/2140 tanggal 6 Desember 2010 perihal
Penyampaian PAK ; -----------------------------------------------------------------------
11) 1 (satu) set Asli Memo Formulir Evaluasi Potensi Resiko dan Mitigasinya
No. DRK/2/367 tanggal 9 Desember 2010 ; -----------------------------------------
12) 1 (satu) set Asli Tanggapan SKM Medan atas Potensi Resiko dan
Mitigasinya No. DRK/2/367 tanggal 9 Desember 2010 ; -------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
44
13) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Credit Business Risk Officer (CBRO)
Nomor : UMN/3.1/911 tanggal 9 Desember 2010 dari Divisi UMN perihal
Penyampaian PAK ; -----------------------------------------------------------------------
14) 1 (satu) set Asli Surat Kepada Divisi Usaha Menengah Nomor CBRO/
INT/10.12/095/R tanggal 13 Desember 2010 perihal Credit Assessment
PT. Bahari Dwikencana Lestari dan PT. Dwikencana Semesta ; -------------
15) 1 (satu) lembar Asli Memo dari Divisi Usaha Menengah Nomor UMN/1/90A
tanggal 6 Desember 2010 perihal PAK Baru atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari ; ----------------------------------------------------------------------
16) 1 (satu) Asli Surat Pengantar PAK atas nama PT. Bahari Dwikencana
Lestari dari Divisi UMN ke Dir. KN ; ---------------------------------------------------
17) 1 (satu) lembar Asli Disposisi Nomor KPN/144 tanggal 23 Desember 2010,
Direktur Kepatuhan (Dir. KN) ; ----------------------------------------------------------
18) 1 (satu) set Asli Formulir Informasi Dasar (FID) ; ----------------------------------
19) 1 (satu) set Asli Formulir Rating Nasabah (FRN) ; ---------------------------------
20) 1 (satu) set Asli Formulir Analisa Keuangan (FAK) atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari ; ----------------------------------------------------------------------
21) 1 (satu) set Asli Customer Risk Rating Form IRS versi 3.1 tanggal 23
Nopember 2010 ; ---------------------------------------------------------------------------
22) 1 (satu) set Asli Persetujuan Kredit Saudara PT. Bahari Dwi Kencana
Lestari Nomor : MDM/2/1599/R tanggal 27 Desember 2010 dari
RADIYASTO Pemimpin Sentra Kredit Menengah Medan ; --------------------
23) 1 (satu) set Asli Call Memo terdiri dari : ----------------------------------------------
a) Verifikasi laporan Study Kelayakan & Appraisal ; ----------------------------
b) Verifikasi Laporan Penilaian Asset ; ----------------------------------------------
c) Verifikasi Penjualan Asset ; --------------------------------------------------------
d) Verifikasi Kepada Penjual ; ---------------------------------------------------------
e) Supplier dan Pembelian CPO & Plam Kemel ; --------------------------------
f) Verifikasi perkembangan kebun PT. Atakana ; --------------------------------
24) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134A) tanggal 29
Desember 2010, Memorandum pencairan KMK Take Over ; ------------------
25) 1 (satu) set Asli Memo Kepada Pemimpin SKM dari RM/Titin Indriany
Nomor MDM/2/236/Memo tanggal 29 Desember 2010 perihal Disposisi
KMK dan KI atas nama PT. Bahari Dwikencana Lestari ; -----------------------
26) 1 (satu) set Foto copy Informasi Bank Indonesia ; --------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
45
27) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada BNI Sentra Kredit Menengah dari PT.
Bahari Dwikencana Lestari Nomor : 217/HO.Gen/XII/2010 tanggal 30
Desember 2010 perihal Disposisi KI maksimum Rp. 74.500.000.000,- ; ---
28) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada PT. BNI
Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor : 165/HO-GEN/IV/2011
tanggal 26 April 2011 perihal rincian pembayaran kepada PT. Atakana
sebesar Rp. 61.242.998.340,- ; --------------------------------------------------------
29) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada
Pimpinan PT. BNI Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor:
209/HO-GEN/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Permohonan
Penerimaan Kredit ; ------------------------------------------------------------------------
30) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada
Pimpinan PT. BNI Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor:
166/HO-GEN/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 perihal Pengajuan
Fasilitas Kredit ; -----------------------------------------------------------------------------
31) 1 (satu) set Asli Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) tanggal 10 Nopember
2010 ; ------------------------------------------------------------------------------------------
32) 1 (satu) set Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 12
Nopember 2010 ; ---------------------------------------------------------------------------
33) 1(satu) set Foto copy Voucher Pemindahbukuan pelunasan PT. Atakana
Group ; ----------------------------------------------------------------------------------------
34) 1(satu) set Foto copy Surat Kuasa Membebankan Hak tanggungan Nomor
43/2010 tanggal 28 Desember 2010 ; ------------------------------------------------
35) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Boy
Hermansyah tanggal 30 Desember 2010 ; ------------------------------------------
36) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Mandiri Comercial Bangking Center
Medan Jl. Iman Bonjol kepada PT. Bahari Dwi Kencana Lestari Nomor :
CBC.MDN/2297/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Surat
Keterangan Lunas ; ------------------------------------------------------------------------
37) 1 (satu) lembar Asli Surat Boy Hermansyah kepada PT. Bahari
Dwikencana Lestari tanggal 30 Desember 2010 perihal Penyelesaian
Kredit PT. Atakana Group ; --------------------------------------------------------------
38) 1 (satu) set foto copy Perjanjian Jual Beli No. 29 tanggal 24 Desember
2010 yang dibuat oleh Notaris LILA MEUTIA, S.H. ; ------------------------------
39) 1 (satu) set Foto copy Surat Keterangan dari Notaris PPAT LILA MEUTIA,
S.H. Nomor : 006/LM/N/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
46
40) 1 (satu) set Foto copy Legal Advis tanggal 23 Desember 2010 perihal
Penjualan Jaminan Kredit PT. Atakana Company Dalam Rangka
Pelunasan Kredit Debitur ybs. ; ---------------------------------------------------------
41) 1 (satu) Set Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha 102 tanggal 18 Juni
1996 PT. Atakana Company ; ----------------------------------------------------------
42) 1 (satu) set Foto copy Sertifikat Hak Guna Banguanan No 2 atas nama PT.
Bahari Dwikencana Lestari ; -------------------------------------------------------------
43) 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor
19/IMB/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunaan tanggal 14 Mei 2005 ; -
44) 1 (satu) set Asli Review Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit Nomor:
KPN/144 tanggal 23 Desember 2010 ; -----------------------------------------------
45) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.056.MDM. tanggal 28
Desember 2010 berupa Fasilitas KMK Takeover Bank Mandiri Maksimum
Rp. 23.000.000.000,- ; -------------------------------------------------------------------
46) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.057.MDM tanggal 28
Desember 2010 beruapa fasilitas KI Refinancing PKS Kapasitas 60 ton
TBS/jam maksimum sebesar Rp. 20.000.000.000,- ; -----------------------------
47) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.058.MDM tanggal 28
Desember 2010 berupa Fasilitas KI pembelian kebun PT. Atakana sebesar
Rp. 74.500.000.000,- ; --------------------------------------------------------------------
48) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.059.MDM tanggal 28
Desember 2010 berupa Fasilitas KI untuk Rehabilitasi kebun maksimum
Rp. 11.500.000.000,- ; --------------------------------------------------------------------
49) 1 (satu) set Foto copy Salinan Akta tanggal 5 Juni 2010 Nomor : 05 yang
dibuat Notaris Dody Safnul, S.H., SpN. ; ---------------------------------------------
50) 1(satu) set Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 14
tanggal 21 September 20101 yang dibuat Notaris Dody Safnul, S.H., SpN.;
51) 1 (satu) set Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Atakana Company Nomor : 03 tanggal
16 Nopember 2010 yang dibuat Notaris & PPAT Sopar Siburian,S.H., SpN.
52) 1 (satu) set Foto copy Akta Surat Kuasa Nomor : 04 tanggal 16 Nopember
2010 yang dibuat Notaris & PPAT Sopar Siburian, S.H., SpN. ; ---------------
53) 1 (satu) bundle Foto Copy Pendirian PT. Bahari Dwikencana Lestari dan
pengesahannya yang dibuat : -----------------------------------------------------------
a. Notaris NY. CHAIRANI BUSTAMI, S.H. Nomor : 17 tanggal 27 April
2004 tentang Berita Acara Rapat ; -----------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
47
b. Notaris NY. CHAIRANI BUSTAMI, S.H. Nomor : 3 tanggal 3 Maret
1998 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas ; --------------------------
c. Notaris NY. CHAIRANI BUSTAMI, S.H. Nomor : 15 tanggal 27 April
2004 tentang Berita Acara Pendapat ; -------------------------------------------
d. Notaris LILA MEUTIA, S.H. Nomor : 5 tanggal 9 Mei 2008 tentang
Berita Acara Rapat ; ------------------------------------------------------------------
e. Foto Copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : C-21450 HT.01.04.TH.2004 tentang Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ; -----------------------
54) Foto Copy Ijin Usaha berupa : a. NPWP ; b. SIUP ; c. TDP ; d. SITU ; e.
Izin Usaha Industri ; f. Amdal ; ----------------------------------------------------------
55) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik
PURBALAUD & REKAN tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 ; ------------
56) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik
Dra.MEILINA PANGARIBUAN, MM. tanggal 31 Desember 2008 dan 2007;
57) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Drs. BIASA
SITEPU tanggal 31 Desember 2009 ; -------------------------------------------------
58) 1 (satu) set Asli Laporan Keuangan PT. Bahari Dwikencana Lestari yang
berakhir 30 September 2010 ; ----------------------------------------------------------
59) 1 (satu) set Foto copy Laporan Studi Kelayakan Pembangunan PKS
Kapsitas 30 Ton TBS/Jam Ekt. 60 Ton TBS/Jam milik PT. Bahari
Dwikencana Lestari Lokasi Desa Alue Manis d/h Kebun Rantau Kec.
Rantau d/h Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang d/h Aceh Timur Prov.
NAD oleh PT. ARGA NILAI MANDIRI Nomor : 084/ANM-M/10/2003
tanggal 3 Oktober 2003 ; -----------------------------------------------------------------
60) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Properti milik PT. Atakana Company
berlokasi di Kebun Alue Selamat, Desa Berandang, Kec. Rantau
Peureulak Kab. Aceh Timur Provinsi NAD Nomor File : PP.SAH-
02Mdn.XI.0406 tanggal 6 Desember 2010 yang dibuat Kantor Jasa Penilai
Publik Samsul Hadi-Wahyono Adi-Hendra Gunawan & Rekan ; ------------
61) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Asset PT. Bahari Dwikencana Lestari
berupa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kapasitas 60 Ton TBS/Jam Lokasi di
Desa Kebun Rantau, Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang Propinsi Aceh No.
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
48
977/LAP/SIS-MDN/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat KJPP
Sukardi, Israr & Rekan ; ------------------------------------------------------------------
62) 1 (satu) set Asli Laporan Studi Kelayakan Take Over, Rehabilitasi dan
Pembangunan Kelapa Sawit PT. ATAKANA COMPANY Nomor :
0900/LAP/SIS-MDN/11/2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat
KJPP Sukardi, Israr & Rekan ; ----------------------------------------------------------
63) 1 (satu) set asli Laporan Studi Kelayakan Take Over, Rehabilitasi dan
Pembangunan Kelapa Sawit PT. Bahari Dwikencana Lesari Lokasi Desa
Alue Manis Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang Propinsi Aceh Nomor:
925/LAP/SIS-MDN/11/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang dibuat KJPP
Sukardi, Israr & Rekan ; ------------------------------------------------------------------
64) 1 (satu) lembar Asli Realisasi Produksi Kebun PT. Atakana Company dari
Saudara Fredy tanggal 26 Agustus 2011 ; ------------------------------------------
65) 1 (satu) lembar Asli Proyeksi Produksi Kebun PT. Atakana Company
tanggal 26 Agustus 2011 ; ---------------------------------------------------------------
66) 1 (satu) lembar Asli Perkiraan Potensi Produksi Per Hektar (Kg TBS/Ha)
tanggal 26 Agustus 2011 ; ---------------------------------------------------------------
67) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Property PT. Atakana Company No.
File : 0054/N-PRO/09/HAN dari PT. Harta Agung Nilaitama ; ------------------ 68) 1 (satu) set Asli Daftar Investaris Kebun PT. Atakana Company ; ------------ 69) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Property PT. Atakana Company yang
berlokasi di Kebun Alie Selamat Desa Berandang Kec. Rantau Peureulak
Kab. Aceh Timur Propinsi NAD ; ------------------------------------------------------- 70) 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian kerjasama antara Arif Hartono dengan Ir.
M. Samsul Hadi, MM No. SPK. SAH-02.Mdn.X.10.053 ; ------------------------ 71) 1 (satu) set Asli Salinan Keputusan Menteri Keuangan No. 189/KM.1/2009
tanggal 23 Februari 2009 tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilai
Properti dan Bisnis (PB) Ir. MOCHAMMAD SAMSUL HADI dari Menteri
Keuangan RI ; ------------------------------------------------------------------------------ 72) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekap Realisasi Produksi PT. Atakana
Campany ; -----------------------------------------------------------------------------------
73) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 ; --------- 74) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : WMD/4.3.2/0219 tanggal 17 Januari
2011 dari BNI kepada Kepala Kantor BPN Dati II Kab. Aceh Timur perihal
Persetujuan Penghapusan / Roya Hak Tanggungan ; --------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
49
75) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Atas Nama PT.
Atakana Company Nomor : 01/2011 tanggal 4 Februari 2011 dari Kepala
Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur ; ------------------------------------------------
76) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 087/HO-GEN/II/2011 tanggal 1 Februari
2011 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pendaftaran Tanah
(SKPT) dari Boy Hermansyah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional di Banda Aceh ; ------------------------------------------------
77) 1 (satu) lembar Asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, S.H. perihal
permohonan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh
Timur tanggal 12 Januari 2011 ; -------------------------------------------------------
78) 1 (satu) buah asli Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 102 An. PT. Atakana
Company Propinsi Daerah Istimewa Aceh Kab. Aceh Timur Kec. Rantau
Peureulak Desa Berandang ; -----------------------------------------------------------
79) 1 (satu) lembar asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, S.H. perihal
pemberitahuan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh
Timur Nomor : 125/LM/N/VI/2011 Tanggal 27 Juni 2011 beserta lampiran
Perjanjian Jual Beli No. 29 ; -------------------------------------------------------------
80) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 1425 /14.3-300/IV/2011 tanggal 29 April
2011 perihal Pengembalian berkas permohonan izin peralihan Hak Guna
Usaha Nomor 102/Desa Berandang atas nama PT. Atakana Company,
terletak di Kec. Rantau Peureulak Kab. Aceh Timur Provinsi Aceh ; --------
81) 2 (dua) lembar asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, S.H. perihal
Penerbitan Surat Keputusan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Banda Aceh Nomor :
012/LM/N/I/2011 Tanggal 27 Januari 2011 ; ----------------------------------------
82) Asli Nota Pemindahbukuan Pelunasan Kredit PT. Atakana Company, CV.
Sinar Serdang, PT. Tirta Amazone Indonesia dan PT. Halal Food ; ---------
83) Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.02 tanggal 18 Agustus 2005
seluas 199.998 m2 yang terletak di Desa Kebun Rantau Kec. Rantau Kab.
Aceh Tamiang Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ; ----------------
84) Uang sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) yang
berasal dari pencairan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari untuk
pelunasan kredit PT. Atakana Company dan group usahanya pada Bank
BNI ; -------------------------------------------------------------------------------------------
85) Uang sebesar Rp. 1.242.998.340,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua
juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
50
rupiah) dari rekening 66818667 An. PT. Atakana Company yang berasal
dari pencairan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari ; ---------------------------
diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk dijadikan barang bukti
dalam perkara lain ; ------------------------------------------------------------------------------
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima
ribu rupiah) ; ---------------------------------------------------------------------------------------
III. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 29 April
2013, Nomor : 80/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :
1. Menyatakan terdakwa Titin Indriany tersebut di atas tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ; -
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Titin Indriany tersebut di atas telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara
bersama-sama” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus
diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
1) 1 (satu) set Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) tanggal Nopember
2010 atas nama perusahaan PT. Bahari Dwikencana Lestari ; ---------------
2) 1 (satu) set Asli Ikhtisar Persetujuan Kredit (PAK-01), Nomor: PAK:
MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010 ; --------------------------------------
3) 1 (satu) set Asli Disposisi KMB Nomor PAK MDM/2/064/PAK tanggal 11-
2010 a.n. PT. Bahari Dwikencana Lestari pada tanggal 23 Nopember
2010 ; ------------------------------------------------------------------------------------------
4) 1 (satu) set Asli Pendapat PJS. Pemimpin SKM Radiyasto tanggal 24
September 2010, No : MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010 atas
nama Debitur PT. Bahari Dwikencana Lestari ; ------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
51
5) 1 (satu) lembar Cheklist kelengkapan Dokumen PT. Bahari Dwikencana
Lestari ; ---------------------------------------------------------------------------------------
6) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134 A ) yang
menanda tangani Titin Indriany tanggal 22 Nopember 2010 ; ----------------
7) 1 (satu) lembar Asli Formulasi Sirkulasi Divisi Usaha Menengah No :
MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010 ; --------------------------------------
8) 1 (satu) set Foto Copy Surat Pengantar PAK Baru atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari dan PT Multi Arta Semestaa Nomor: MDM/2/1481/R
tanggal 24 Nopember 2010 ; ------------------------------------------------------------
9) 1 (satu) set Asli Memo dari Devisi Usaha Menengah No. UMN/1/901 A
tanggal 6 Desember 2010 kepada Direktur Usaha Kecil, Mengah dan
Syariah ; --------------------------------------------------------------------------------------
10) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Devisi Resiko Kredit dari Devisi Usaha
Menengah Nomor: UMN/3.1/2140 tanggal 6 Desember 2010 perihal
Penyampaian PAK ; -----------------------------------------------------------------------
11) 1 (satu) set Asli Memo Formulir Evaluasi Potensi Resiko dan Mitigasinya
No DRK/2/367 tanggal 9 Desember 2010 ; ------------------------------------------
12) 1 (satu) set Asli Tanggapan SKM Medan atas Potensi Resiko dan
Mitigasinya No DRK/2/367 tanggal 9 Desember 2010 ; --------------------------
13) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Credit Business Risk Officer (CBRO)
Nomor: UMN/3.1/911 tanggal 9 Desember 2010 dari Divisi UMN perihal
Penyampaian PAK ; -----------------------------------------------------------------------
14) 1 (satu) set Asli Surat Kepada Divisi Usaha Menengah Nomor
CBRO/INT/10.12/095/R tanggal 13 Desember 2010 perihal Credit
Assessment PT. Bahari Dwikencana Lestari dan PT. Dwikencana
Semesta ; ------------------------------------------------------------------------------------
15) 1 (satu) lembar Asli Memo dari Divisi Usaha Menengah Nomor UMN/1/90A
tanggal 6 Desember 2010 perihal PAK Baru atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari ; ----------------------------------------------------------------------
16) 1 (satu) Asli Surat Pengantar PAK atas nama PT. Bahari Dwikencana
Lestari dari Divisi UMN ke Dir. KN. ; --------------------------------------------------
17) 1 (satu) lembar Asli Disposisi Nomor KPN/144 tanggal 23 Desember 2010,
Direktur Kepatuhan (Dir. KN) ; ----------------------------------------------------------
18) 1 (satu) set Asli Formulir Informasi Dasar (FID) ; ----------------------------------
19) 1 (satu) set Asli Formulir Rating Nasabah (FRN) ; --------------------------------
20) 1 (satu) set Asli Formulir Analisa Keuangan (FAK) atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari ; ----------------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
52
21) 1 (satu) set Asli Customer Risk Rating Form IRS versi 3.1 tanggal 23
Nopember 2010 ; ---------------------------------------------------------------------------
22) 1 (satu) set Asli Persetujuan Kredit Saudara PT. Bahari Dwi Kencana
Lestari Nomor : MDM/2/1599/R tanggal 27 Desember 2010 dari
RADIYASTO Pemimpin Sentra Kredit Menengah Medan ; --------------------
23) 1 (satu) set Asli Call Memo terdiri dari :Verifikasi laporan Study Kelayakan
& Appraisal, Verifikasi Laporan Penilaian Asset, Verifikasi Penjualan Asset,
Verifikasi Kepada Penjual, Supplier dan Pembelian CPO & Plam Kemel,
Verifikasi perkembangan kebun PT. Atakana ; -------------------------------------
24) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134A) tanggal 29
Desember 2010, Memorandum pencairan KMK Take Over ; ------------------
25) 1 (satu) set Asli Memo Kepada Pemimpin SKM dari RM/Titin Indriany
Nomor MDM/2/236/Memo tanggal 29 Desember 2010 perihal Disposisi
KMK dan KI atas nama PT. bahari Dwikencana Lestari ; ------------------------
26) 1 (satu) set Foto copy Informasi Bank Indonesia ; ---------------------------------
27) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada BNI Sentra Kredit Menengah dari PT.
Bahari Dwikencana Lestari Nomor : 217/HO.Gen/XII/2010 tanggal 30
Desember 2010 perihal Disposisi KI maksimum Rp. 74.500.000.000,- ; --
28) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada PT. BNI
Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor:165/HO-GEN/IV/2011
tanggal 26 April 2011 perihal rincian pembayaran kepada PT. Atakana
sebesar Rp. 61.242.998.340 ; ----------------------------------------------------------
29) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada
Pimpinan PT. BNI Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor:
209/HO-GEN/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Permohonan
Penerimaan Kredit ; ------------------------------------------------------------------------
30) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada
Pimpinan PT. BNI Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor:
166/HO-GEN/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 perihal Pengajuan
Fasilitas Kredit ; -----------------------------------------------------------------------------
31) 1 (satu) set Asli Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) tanggal 10 Nopember
2010 ; ------------------------------------------------------------------------------------------
32) 1 (satu) set Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 12
Nopember 2010 ; ---------------------------------------------------------------------------
33) 1(satu) set Foto copy Voucher Pemindah bukuan pelunasan PT. Atakana
Group ; ----------------------------------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
53
34) 1(satu) set Foto copy Surat Kuasa Membebankan Hak tanggungan Nmor
43/2010 tanggal 28 Desember 2010 ; -------------------------------------------------
35) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Boy
Hermansyah tanggal 30 Desember 2010 ; ------------------------------------------
36) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Mandiri Comercial Bangking Center
Medan Jl. Iman Bonjol kepada PT. Bahari Dwi Kencana Lestari Nomor:
CBC.MDN/2297/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Surat
Keterangan Lunas ; ------------------------------------------------------------------------
37) 1 (satu) lembar Asli Surat Boy Hermansyah kepada PT. Bahari
Dwikencana Lestari tanggal 30 Desember 2010 periha; Penyelesaian
Kredit PT. Atakana Group ; --------------------------------------------------------------
38) 1 (satu) set foto copy Perjanjian Jual Beli No 29 tanggal 24 Desember
2010 yang dibuat oleh Notaris LILA MEUTIA, SH ; --------------------------------
39) 1 (satu) set Foto copy Surat Keterangan dari Notaris PPAT LILA MEUTIA,
SH Nomor: 006/LM/N/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; ---------------------------
40) 1 (satu) set Foto copy Legal Advis tanggal 23 Desember 2010 perihal
Penjualan Jaminan Kredit PT. Atakana Company Dalam Rangka
Pelunasan Kredit Debitur yang bersangkutan. ; ------------------------------------
41) 1 (satu) Set Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha 102 tanggal 18 Juni
1996 PT. Atakana Company ; -----------------------------------------------------------
42) 1 (satu) set Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No 2 atas nama PT.
Bahari Dwikencana Lestari ; -------------------------------------------------------------
43) 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati Aceh TamiangNomor
19/IMB/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunaan tanggal 14 Mei 2005 ;
44) 1 (satu) set Asli Review Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit Nomor:
KPN/144 tanggal 23 Desember 2010 ; -----------------------------------------------
45) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.056.MDM. tanggal 28
Desember 2010 berupa Fasilitas KMK Takeover Bank Mandiri Maksimum
mRp. 23.000.000.000,- ; -----------------------------------------------------------------
46) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.057.MDM tanggal 28
Desember 2010 beruapa fasilitas KI Refinancing PKS Kapasitas 60 ton
TBS/jam maksimum sebesar Rp. 20.000.000.000,- ; -----------------------------
47) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.058.MDM tanggal 28
Desember 2010 berupa Fasilitas KI pembelian kebun PT. Atakana sebesar
Rp. 74.500.000.000,- ; --------------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
54
48) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.059.MDM tanggal 28
Desember 2010 berupa Fasilitas KI untuk Rehabilitasi kebun maksimum
Rp. 11.500.000.000,- ; --------------------------------------------------------------------
49) 1 (satu) set Foto copy Salinan Akta tanggal 5 Juni 2010 Nomor : 05 yang
dibuat Notaris Dody Safnul, SH, SpN ; -----------------------------------------------
50) 1(satu) set Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 14
tanggal 21 September 20101 yang dibuat Notaris Dody Safnul, SH, SpN ;
51) 1 (satu) set Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Atakana Company Nomor : 03 tanggal
16 Nopember 2010 yang dibuat Notaris & PPAT Sopar Siburian, SH, SpN ;
52) 1 (satu) set Foto copy Akta Surat Kuasa Nomor : 04 tanggal 16 Nopember
2010 yang dibuat Notaris & PPAT Sopar Siburian, SH, SpN ; -----------------
53) 1 (satu) bundle Foto Copy Pendirian PT. Bahari Dwikencana Lestari dan
pengesahannya yang dibuat : Notaris NY. CHAIRANI BUSTAMI, SH
Nomor : 17 tanggal 27 April 2004 tentang Berita Acara Rapat, Notaris NY.
CHAIRANI BUSTAMI, SH Nomor : 3 tanggal 3 Maret 1998 tentang Akta
Pendirian Perseroan Terbatas, Notaris NY. CHAIRANI BUSTAMI, SH
Nomor : 15 tanggal 27 April 2004 tentang Berita Acara Pendapat, Notaris
LILA MEUTIA, SH Nomor : 5 tanggal 9 Mei 2008 tentang Berita Acara
Rapat, Foto Copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
RI Nomor : C-21450 HT.01.04.TH.2004 tentang Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ; ------------------------------
54) Foto Copy Ijin Usaha berupa : NPWP, SIUP, TERDAPAT, SITU, Izin
Usaha Industri, Amdal ; -------------------------------------------------------------------
55) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik
PURBALAUD & REKAN tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 ; ------------
56) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik
Dra.MEILINA PANGARIBUAN, MM tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 ;
57) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Drs. BIASA
SITEPU tanggal 31 Desember 2009 ; ------------------------------------------------
58) 1 (satu) set Asli Laporan Keuangan PT Bahari Dwikencana Lestari yang
berakhir 30 September 2010 ; ----------------------------------------------------------
59) 1 (satu) set Foto copy Laporan Studi Kelayakan Pembangunan PKS
Kapsitas 30 Ton TBS/Jam Ekt. 60 Ton TBS/Jam milik PT. Bahari
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
55
Dwikencana Lestari Lokasi Desa Alue Manis d/h Kebun Rantau Kec.
Rantau d/h Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang d/h Aceh Timur Prov.
NAD oleh PT. ARGA NILAI MANDIRI Nomor : 084/ANM-M/10/2003
tanggal 3 Oktober 2003 ; -----------------------------------------------------------------
60) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Properti milik PT. Atakana Company
berlokasi di Kebun Alue Selamat, Desa Berandang, Kec. Rantau
Peureulak Kab. Aceh Timur Provinsi NAD Nomor File : PP.SAH-
02Mdn.XI.0406 tanggal 6 Desember 2010 yang dibuat Kantor Jasa Penilai
Publik Samsul Hadi-Wahyono Adi-Hendra Gunawan & Rekan ; ------------
61) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Asset PT. Bahari Dwikencana Lestari
berupa Pabruik Kelapa Sawit (PKS) Kapasitas 60 Ton TBS/Jam Lokasi di
Desa Kebun Rantau, Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang Propinsi Aceh No.
977/LAP/SIS-MDN/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat KJPP
Sukardi, Israr & Rekan ; ------------------------------------------------------------------
62) 1 (satu) set Asli Laporan Studi Kelayakan Take Over, Rehabilitasi dan
Pembangunan Kelapa Sawit PT. ATAKANA COMPANY Nomor :
0900/LAP/SIS-MDN/11/2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat
KJPP Sukardi, Israr & Rekan ; ----------------------------------------------------------
63) 1 (satu) set asli Laporan Studi Kelayakan Take Over, Rehabilitasi dan
Pembangunan Kelapa Sawit PT. bahari Dwikencana Lesari Lokasi Desa
Alue Manis Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang Propinsi Aceh Nomor:
925/LAP/SIS-MDN/11/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang dibuat KJPP
Sukardi, Israr & Rekan ; ------------------------------------------------------------------
64) 1 (satu) lembar Asli Realisasi Produksi Kebun PT. Atakana Company dari
Saudara Fredy tanggal 26 Agustus 2011 ; ------------------------------------------
65) 1 (satu) lembar Asli Proyeksi Produksi Kebun PT. Atakana Company
tanggal 26 Agustus 2011 ; ---------------------------------------------------------------
66) 1 (satu) lembar Asli Perkiraan Potensi Produksi Per Hektar (Kg TBS/Ha)
tanggal 26 Agustus 2011 ; ---------------------------------------------------------------
67) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Property PT. Atakana Company No.
File : 0054/N-PRO/09/HAN dari PT. Harta Agung Nilaitama ; ------------------
68) 1 (satu) set Asli Daftar Investaris Kebun PT. Atakana Company ; -----------
69) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Property PT. Atakana Company yang
berlokasi di Kebun Alie Selamat Desa Berandang Kec. Rantau Peureulak
Kab. Aceh Timur Propinsi NAD ; -------------------------------------------------------
70) 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian kerjasama antara Arif Hartono dengan Ir.
M. Samsul Hadi, MM No. SPK. SAH-02.Mdn.X.10.053 ; ------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
56
71) 1 (satu) set Asli Salinan Keputusan Menteri Keuangan No. 189/KM.1/2009
tanggal 23 Februari 2009 tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilai
Properti dan Bisnis (PB) Ir. MOCHAMMAD SAMSUL HADI dari Menteri
Keuangan RI ; -------------------------------------------------------------------------------
72) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekap Realisasi Produksi PT. Atakana
Campany ; -----------------------------------------------------------------------------------
73) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 ; ---------
74) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : WMD/4.3.2/0219 tanggal 17 Januari
2011 dari BNI kepada Kepala Kantor BPN Dati II Kab. Aceh Timur perihal
Persetujuan Penghapusan / Roya Hak Tanggungan ; --------------------------
75) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Atas Nama PT.
Atakana Company Nomor : 01/2011 tanggal 4 Februari 2011 dari Kepala
Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur ; ------------------------------------------------
76) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 087/HO-GEN/II/2011 tanggal 1 Februari
2011 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pendaftaran Tanah
(SKPT) dari Boy Hermansyah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional di Banda Aceh ; -----------------------------------------------
77) 1 (satu) lembar Asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, SH perihal
permohonan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh
Timur. Tanggal 12 Januari 2011 ; ------------------------------------------------------
78) 1 (satu) buah asli Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 102 An. PT. Atakana
Company Propinsi Daerah Istimewa Aceh Kab. Aceh Timur Kec. Rantau
Peureulak Desa Berandang ; -----------------------------------------------------------
79) 1 (satu) lembar asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, SH perihal
pemberitahuan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh
Timur Nomor : 125/LM/N/VI/2011 Tanggal 27 Juni 2011 beserta lampiran
Perjanjian Jual Beli No. 29 ; -------------------------------------------------------------
80) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 1425 / 14.3-300/IV/2011 tanggal 29 April
2011 perihal Pengembalian berkas permohonan izin peralihan Hak Guna
Usaha Nomor 102/ Desa Berandang atas nama PT. Atakana Company,
terletak di Kec. Rantau Peureulak Kab. Aceh Timur Provinsi Aceh ; -------
81) 2 (dua) lembar asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, SH perihal Penerbitan
Surat Keputusan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Banda Aceh Nomor :
012/LM/N/I/2011 Tanggal 27 Januari 2011 ; ----------------------------------------
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
57
82) Asli Nota Pemindahbukuan Pelunasan Kredit PT. Atakana Company, CV.
Sinar Serdang,PT. Tirta Amazone Indonesia dan PT. Halal Food ; ----------
83) Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02 tanggal 18 Agustus 2005
seluas 199.998 m2 yang terletak di Desa Kebun Rantau Kec. Rantau Kab
Aceh Tamiang Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ; ----------------
84) Uang sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) yang
berasal dari pencairan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari untuk
pelunasan kredit PT. Atakana Company dan group usahanya pada Bank
BNI ; -------------------------------------------------------------------------------------------
85) Uang sebesar Rp. 1.242.998.340,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua
juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh
rupiah) dari rekening 66818667 An. PT. Atakana Company yang berasal
dari pencairan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari ; ---------------------------
dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa masing-
masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; --------------------------------------
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu
rupiah).
IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera
Pengadilan Negeri Medan No. 31/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang
menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, Penasehat
Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan
Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada
Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013;
V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera
Pengadilan Negeri Medan No. 38/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang
menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013, Jaksa Penuntut
Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan
Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah sempurna diberitahukan kepada
Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013;
VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19
Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari
Kamis tanggal 20 Juni 2013, dan Memori Banding mana oleh Jurusita
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
58
Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan dan diserahkan dengan
sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 01
Juli 2013;
VII. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal
27 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada
hari Senin tanggal 01 Juli 2013 dan Memori Banding mana oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan dan diserahkan dengan
sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 05 Juli
2013;
VIII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa
tanggal 12 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 15 Juli 2013;
IX. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 06 Mei 2013, No.
W2.U1/8017/Pid.Sus.K.01.10/V/2013, yang disampaikan kepada Jaksa
Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh)
hari sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013, para
pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor :
80/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi
Medan;
X. Berita Acara Tidak Mempelajari Berkas Perkara, tanggal 20 Mei 2013, yang
menerangkan bahwa dalam tenggang waktu yang telah ditentukan baik Jaksa
Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam perkara tersebut tidak datang ke
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara
Nomor : 80/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn;
Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat
banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan
dengan perkara ini, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Berita
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
59
Acara Pemeriksaan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 80/Pid.Sus.K/2012 /PN. Mdn
tanggal 29 April 2013, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum
tanggal 19 Juni 2013, Memori Banding yang ajukan oleh terdakwa melalui
penasehat hukumnya tanggal 27 Juni 2013, Kontra Memori Banding terdakwa
melalui Penasehat hukumnya tanggal 12 Juli 2013, Majelis Hakim Tingkat
Banding pada Pengadilan Tinggi Medan, berpendapat bahwa Pertimbangan
Hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
tersebut adalah Keliru, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan
mempertimbangkan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan akan mempertimbangkan baik Memori Banding dari Jaksa Penuntut
Umum, maupun Memori Banding dan Kontra Memori Banding Terdakwa melalui
Penasehat Hukum Terdakwa;
Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tanggal 19 juni
2013, pada halaman 9 paragraf 2 s/d halaman 17 yang pada pokoknya
menyatakan bahwa unsur melawan hukum telah terbukti secara sah dan
meyakinkan dan mohon supaya majelis Pengadilan Tinggi Medan menerima
pemohonan Banding Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan tuntutan pidana yaitu :
Menyatakan Terdakwa Titin Indriany terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama sama
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18
Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasn Tindak Pidan
Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 21 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
dalam Surat Dakwaan Primair
Menghukum Terdakwa Titin Indriany dengan pidana penjara selama 8
(delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan
dengan perintah terdakwa tetap ditahan
Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan
Menyatakan barang bukti nomor urut 1 s/d 85 seperti uraian Surat Dakwaan
Jaksa Penuntut Umum tetap terlampir dalam berkas perkara;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
60
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Medan, akan mempertimbangkan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat
Hukum tanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
A. DALAM DAKWAAN PRIMAIR
I. Pertimbangan Judex Factie telah tepat dan berkesesuain dengan hukum
dan fakta persidangan. Seperti diuraikan dalam Memori Banding Penasehat
Hukum Halaman 3 s/d 5;
II. Beralasan Hukum Judex Factie menyatakan Dakwaan Primair Tidak terbukti
secara hukum, sesuai yang diuraikan dalam Memori Banding Terdakwa
melalui Penasehat Hukum pada halaman 6 s/d 7;
A. DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR
I. Judex Factie tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya seperti
diuraikan dalam Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat
Hukumnya pada halaman 7 s/d 9;
II. Pembuktian Unsur unsur Dakwaan Subsidair Oleh Judex Factie yang
Keliru dan Tidak Konsisten seperti diuraikan pada Memori Banding
Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada Halaman 9 s/d 29;
III. Berdasarkan hal hal sebagaimana uraian diatas, perkenankanlah
kiranya Terdakwa beserta Tim Penasehat Hukumnya memohon
kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pemeriksa Perkara
aqua, untuk berkenan menerima permohonan banding, dengan
membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
80/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn. Tanggal 29 April 20013 yang
dimohonkan Banding ini dan berkenan mengadili sendiri perkara ini
dan memutuskan:
- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 80/Pid.
Sus. K/2012/ PN. Mdn tanggal 29 April 2013, dan Mengadili
sendiri;
Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa melalui penasehat
hukumnya tanggal 12 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan :
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
61
Terbanding (terdakwa) menolak secara tegas dalil dalil yang diajukan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dalam Memori Banding
pada halaman 18 s/d halaman 20;
Berdasarkan hal hal sebagaimana uraian diatas, perkenankan kiranya
terdakwa beserta Tim Penasehat Hukumnya memohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim Banding Memberikan putusan untuk menolak permohonan
Banding Penuntut Umum dan menolak dalil dalil dan alasan yang
dikemukakan Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum
dan Memori Banding Terdakwa, maupun Kontra Banding Terdakwa melalui
penasehat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan
mempertimbangkan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan di dakwa telah
melakukan tindak pidana :
Primair :
Melakukan tindak pidana pada pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang No. 31
Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah oleh Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang- Undang No 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
Subsidair :
Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas
Undang Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas
maka majelis hakim akan mempertimbangan terlebih dahulu dakwaan Primair
tersebut yang unsur unsurnya;
1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan ;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
62
Ad.1, Unsur pertama “setiap orang”
Menimbang, bahwa untuk unsur pertama “setiap orang” Majelis Hakim
Banding Pada Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan No. 80/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn
pada halaman 150 paragraf 2 s/d halaman 151, maka oleh karena itu harus
diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri;
Menimbang, bahwa dengan diambil alihnya pertimbangan Unsur “setiap
orang” oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan, maka unsur
“setiap orang” sudah terbukti dan terpenuhi;
Ad. 2, Unsur kedua “secara melawan hukum”
Menimbang, bahwa pengertian dari “ secara melawan hukum” dalam pasal
ini, majelis hakim akan berpedoman pada Undang- Undang No. 31 Tahun 1999,
sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 21 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang No. 31
Tahun 1999, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum dalam” arti formal
dan dalam arti materiel;
Menimbang, bahwa sifat perbuatan melawan hukum mempunyai kesamaan
arti dengan wederrechtelijkheid yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang
bertentangan dengan hukum pada umumnya ;
Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun
1999 disebutkan, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup
perbuatan melawan hukum dalam arti formil ‘maupun’ dalam arti materiil, yakni
meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,
namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan
rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka
perbuatan tersebut dapat dipidana ;
Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian
‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami
perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
tanggal 24 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan,
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi :
yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan
hukum dalam arti formil ‘maupun’ dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
63
tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila
perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan
atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut
dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas
dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran
kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu
norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan
perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam
Pasal 28d ayat (1) UUD 1945 ;
Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara in casu akan
diterapkan sifat perbuatan melawan hukum secara formil, yakni lebih
dititikberatkan pada pelanggaran terhadap hukum atau peraturan perundang-
undangan yang tertulis ;
Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa yang
diajukan ke persidangan dalam perkara ini, telah dengan secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, ternyata Terdakwa adalah RM pada BNI SKM Medan yang
mempunyai tugas antara lain melaksanakan pemasaran kredit dan cross selling
terhadap debitur dan calon debitur,mengelola aktifitas perkreditan, memantau
debitur dan menjaga portopolio kredit, melakukan review dan taksasi jaminan yang
dilakukan appraisal eksternal apabila dipandang perlu karena dinilai tidak wajar;
Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa mengetahui Boy
Hermansyah selaku Direktur Utama PT. BDL berminat membeli kebun HGU 102
milik PT. Atakana di mana pada saat itu kredit PT. Atakana dan groupnya dalam
keadaan macet total dan hendak dilelang, dan Boy Hermansyah meminta BNI
untuk membiayai pembelian HGU 102 tersebut, dan mengetahui hal tersebut
Terdakwa Titin Indriany bertemu dengan Boy Hermansyah dan selanjutnya
Terdakwa menerima dokumen-dokumen PT. BDL dari Arif Hartono, staf Boy
Hermansyah, termasuk fotocopy agunan SHGU 102 yang masih atas nama
PT. Atakana, dan Terdakwa Titin Indriany memberitahukan kepada Darul Azli
selaku Pemimpin Kelompok dan kepada Radiyasto selaku Pemimpin SKM
mengenai prospek yang dilakukan terdakwa terhadap PT. BDL termasuk
mengenai rencana pembelian SHGU 102 oleh PT. BDL, dan selanjutnya Terdakwa
memproses fasilitas kredit PT. BDL dengan melakukan kunjungan ke lapangan
terlebih dahulu bersama-sama dengan Darul Azli selaku Pemimpin Kelompok dan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
64
Radiyasto selaku Pemimpin SKM, kemudian hasil kunjungan lapangan tersebut
dituangkan dalam formulir kunjungan setempat yang berisi tentang fakta di
lapangan, dan di samping itu juga disusun Perangkat Aplikasi Kredit (ditulis PAK)
untuk melihat apakah kredit layak diberikan atau tidak, selanjutnya Terdakwa Titin
Indriany menyusun Memorandum Analisa Kredit (ditulis MAK) yang diketahui dan
disetujui Darul Azli dan Radiyasto, adapun hal-hal yang dianalisa dalam MAK
tersebut adalah : Formulir informasi dasar, Formulir Analisa Keuangan, Formulir
Rating Nasabah, Formulir Kunjungan setempat, Formulir Ikhtisar Nilai Agunan, di
mana MAK tersebut merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : Fasilitas Kredit
Modal Kerja Take Over dari Bank Mandiri sebesar maksimum Rp.23.000.000.000,-
Fasilitas Kredit Kredit Investasi Refinancing PKS kapasitas 60 ton sebesar
Rp.20.000.000.000,- Fasilitas Kredit Investasi untuk Pembelian Kebun PT Atakana
Company Rp.74.500.000.000,- dan Fasilitas Kredit Investasi Rehabilitasi Kebun
Atakana Company sebesar Rp.11,500.000.000,-;
Bahwa dalam MAK, yang merupakan bagian dalam PAK, terhadap
permohonan kredit yang diajukan oleh Boy Hermansyah ada kesimpulan “wajar
untuk dipertimbangkan” dan selanjutnya dokumen PAK diteruskan ke Pusat untuk
meminta persetujuan apakah kredit dari Boy Hermansyah selaku Direktur Utama
PT. BDL diterima atau tidak ;
Menimbang, bahwa dokumen PAK yang disampaikan ke Pusat tersebut
telah ada jawaban memo dari Divisi Usaha Menengah dan setelah dokumen
diterima kembali oleh BNI SKM Medan selanjutnya subtansi dalam memo tersebut
dituangkan dalam Surat Keputusan Kredit yang menjadi dasar pembuatan
perjanjian kredit dan pencairan kreditnya, di mana Terdakwa Titin Indriany selaku
RM yang membuat Surat Keputusan Kredit, selanjutnya dibaca kembali dan
diparaf oleh Darul Azli selaku Pemimpin Kelompok, kemudian dipelajari kembali
oleh Radiyasto selaku Pemimpin SKM dan ditandatangani oleh Radiyasto selaku
Pemimpin SKM ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim
Banding berpendapat bahwa apa yang Terdakwa lakukan sebagaimana diuraikan
di atas adalah merupakan tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku
RM , bersama sama Darul Azli selaku Pemimpim Kelompok dan Radiyasto selaku
Pimpinan SKM Medan, seharusnya dapat memastikan bahwa semua proses
pengajuan kredit dan pencairan kredit dapat dijalankann sesuai dengan ketentuan
perkreditan yang ada, baik secara internal maupun eksternal yang berhubungan
dengan ketentuan perundang-undangan dibidang kredit perbankan serta yang
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
65
dapat menjamin kepentingan pihak Bank untuk terhindar dari resiko kerugian
akibat dari penyaluran kredit kepada PT BDL dikemudian hari;
Menimbang, bahwa sejak awal proses kredit ini diajukan sudah terdapat
beberapa hal yang menyimpang ketentuan yang ada dibidang perkreditan antara
lain tidak menginformasikan secara transfaran tentang keberadaan SHGU No 102
yang akan dijadikan jaminan kredit merupakan jaminan kredit macet yang ada di
BNI SKM Medan;
Menimbang, bahwa analisa yang dilakukan oleh terdakwa Titin Indriany
bersama sama dengan Darul Azli dan Radiyasto telah pula menggunakan
laporan penilaian property yang dilakukan oleh Muhammad Syamsul Hadi, MM,
selaku Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sah dan Rekan atas penilaian
asset PT Atakana Company terhadap SHGU 102 yang mana penilaian property
tersebut tidak memenuhi Standard penilaian SPI, hal ini bersesuaian dengan
keterangan Ahli Okky Danuza dipersidangan yang menyatakan bahwa laporan
penilaian harus digunakan sesuai dengan tujuan penilaian sebagaimana dalam
surat penugasan dan tidak dibolehkan untuk tujuan lain, bila itu terjadi maka harus
dilakukan perubahan terhadap penugasan semula;
Menimbang, bahwa terdakwa Titin Indriany bersama sama dengan Darul
Azli dan Radiyasto telah melakukan pencairan kredit dengan total
Rp 117.500.000.000,- (seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) dan
Rp 74.500.000.000,-,- (tujuh puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) diantaranya
adalah Fasilitas Kredit untuk pembelian kebun PT Atakana Company dengan
melanggar ketentuan dari rekomendasi tambahan dari Divisi kepatuhan yang
intinya “ teliti kembali keabsahan atas jaminan dan pengikatan dilakukan sesuai
ketentuan yang berlaku dan menjamin kepentingan bank”, namun hal tersebut
tidak dijalankan oleh terdakwa Titin Indriany bersama sama Darul Azli dan
Radiyasto, padahal sesuai ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf e (i) Perjanjian Kredit
No. 2010.058 menyatakan, bahwa sebelum penarikan kredit; jual beli PPAT
antara PENERIMA KREDIT dengan PT Atakana sudah dilaksanakan secara sah
dan proses balik nama ke atas nama PT BDL sudah dilaksanakan, dimana
ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini, bersesuaian dengan keterangan Saksi H.
Gede Ariyuda Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI bahwa “
Harus ada izin peralihan hak sebelum dilakukan akta jual beli, hal ini sesuai
Ketentuan Permendagri / Kepala BPN RI No. 9 tahun 1999 pasal 134 yang
mengatur tentang Tatacara Pemberian dan Pendaftaran Hak Atas Tanah dan
Pengelolaan dan dilengkapi dengan Keterangan Ahli dari BPN ABDUL RAHIM
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
66
SH. M.KN “ Terhadap HGU untuk dapat beralih hak harus terlebih dahulu harus
ada izin peralihan dari pejabat pemberi hak asal, jadi dalam incasu pejabat
pemberi SHGU No. 102 adalah BPN Pusat “ Sebelum jual beli harus ada izin
peralihannya”;
Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Terdakwa Titin Indriany
bersama sama Darul Azli dan Radiyasto dalam mencairkan kredit untuk fasilitas
pembelian kebun PT Atakana oleh PT BDL yang diwakili oleh Boy Hermansyah
selaku Direktur Utama, menggunakan pengikatan jual beli, dimana Boy
Hermansyah juga bertindak juga sebagai kuasa dari pihak penjual PT Atakana
dengan menggunakan surat kuasa mutlak, hal ini adalah tidak dibenarkan sesuai
keterangan Saksi H. Gede Ariyuda yang menyatakan “ Surat Kuasa dari M. AKA
dan jajaran direksi PT Atakana yang lain kepada Boy Hermansyah selaku Direktur
Utama PT BDL adalah Surat Kuasa Mutlak, dimana berdasarkan Instruksi
Mendagri No. 14 Tahun 1982 melarang penggunaan Surat Kuasa Mutlak dalam
kaitannya dengan peralihan hak dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan
peralihan hak;
Menimbang, bahwa majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan tidak
memuat secara lengkap mengenai keterangan Saksi dan Ahli yang justru
keterangan itu sangat penting dan bernilai dalam mendukung pembuktian
dakwaan sebagaimana di uraikan secara lengkap dalam Memori Banding Penuntut
Umum Tanggal 19 Juni 2013 pada halaman 19 s/d 22;
Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, dana
fasilitas kredit pembelian kebun PT Atakana Company oleh PT BDL sudah
dicairkan, namun izin peralihan hak dari BPN RI. belum diperoleh oleh PT BDL,
sehingga hal ini berakibat tidak dapat dilaksakannya akta jual beli PPAT terhadap
HGU No 102, antara PT Atakana Company dengan PT BDL, dimana Akta Jual
Beli PPAT tersebut adalah syarat untuk dapat dilakukannya balik nama, untuk
kemudian dapat dilakukan Akta Pemberian Hak tanggungan dari PT BDL kepada
Bank BNI (Persero) Tbk, yang dapat menjamin pihak Bank BNI mempunyai Hak
Preferensi terhadap Jaminan sesuai ketentuan Undang Undang No. 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan;
Menimbang, bahwa dengan belum dilakukannya akta jual beli PPAT dan
proses balik nama belum dan tidak dapat dilakukan menyebabkan Bank BNI
dalam posisi yang yang sangat lemah dan beresiko tinggi, karena kredit sudah
dicairkan, namun secara hukum tidak memiliki jaminan yang sudah dapat diikat
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
67
secara sempurna sesuai ketentuan Hukum Jaminan atau Hak Tanggungan yang
berlaku di Indonesia;
Menimbang, bahwa dengan serangkaian perbuatan terdakwa Titin Indriany
bersama dengan Darul Azli dan Radiyasto, seperti yang diuraikan diatas adalah
bertentangan dan melanggar prinsif kehati-hatian perbankan (Prudential banking)
sebagaimana diatur didalam Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal
29 ayat 3 yang menyatakan “ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan
berdasarkan prinsif syariah dan melakukan kegiatan lainnya bank wajib
menempuh cara cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang
mempercayakan dana kepada bank;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut
diatas maka unsur “melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh
Terdakwa;
Ad. 3. Unsur ketiga “Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi”;
Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ketiga “memperkaya diri sendiri,
orang lain atau korporasi” adalah bersifat alternative, jika salah satu telah terbukti
maka yang lain tidak wajib dibuktikan lagi;
Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya (R.wiyono, hal. 40 tahun
2008) adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi);
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya ialah melakukan
atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan diri sendiri, atau orang
lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau lebih kaya ;
Menimbang, bahwa diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi
dikatakan menjadi kaya atau menjadi lebih kaya, ialah apabila diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi akan menjadi bertambah nilai hartanya sebagai
akibat telah selesainya suatu delict atau perbuatan pidana;
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan
keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa sudah terjadi pencairan kredit sebesar
Rp 117.500.000.000,- (seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) kepada
PT BDL dari BNI SKM Medan, maka kekayaan PT BDL menjadi bertambah,
sebesar jumlah kredit yang sudah dicairkan dan diterima oleh PT BDL sebagai
pinjaman dari BNI SKM Medan;
Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Titin Indriany bersama sama
dengan Darul Azili dan Radiyasto yang telah memproses dan melakukan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
68
pencairan Kredit tersebut telah memperkaya Korporasi dalam hal ini, kepada PT
BDL sebesar Rp 117.500.000.000,- (seratus tujuh belas milyar lima ratus juta
rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
unsur “memperkaya dirisendiri, orang lain atau korporasi” telah terbukti dan
terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;
Ad.4. Unsur ke empat “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
Menimbang, bahwa mengenai unsur ke empat yaitu “Dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara” Majelis Hakim Tingkat Banding
mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan
unsur ke-4 telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai
pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dengan
demikian unsur“ Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”
sudah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa;
Ad.5. Unsur ke lima : “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;
Menimbang, bahwa untuk unsur kelima yaitu “orang yang melakukan,
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” Majelis Hakim Tingkat Banding
juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai
pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dengan demikian
unsur ke-5 juga telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;
Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur yang terdapat dalam
Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum
dalam Dakwaan Primair, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh
Terdakwa;
Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan
Dakwaan Subsidairitas, dengan terbuktinya Dakwaan Primair maka Dakwaan
Subsidair tidak perlu lagi dibuktikan;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan
Sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum, maka Memori Banding
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
69
dan kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat hukumnya haruslah
dikesampingkan, dan dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;
Menimbang, terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana
pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal
dengan kesalahannya;
Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat
mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;
Hal-hal yang memberatkan :
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam
membasmi korupsi yang sedang diutamakan penanganannya;
Sebagai pegawai BUMN Bank BNI SKM Medan, terdakwa sudah mengetahui
bahwa Bank BNI adalah eks Bank Rekap yang diselamatkan oleh pemerintah
dengan menggunakan dana rekapitalisasi perbankan yang berjumlah puluhan
triliyun rupiah, dimana salah satu sebabnya adalah banyaknya kredit
bermasalah dan macet pada waktu itu, seharusnya dapat dijadikan pelajaran
untuk lebih berhati hati dalam menyalurkan kredit kepada debitur;
Hal-hal yang meringankan :
Terdakwa belum pernah dipidana ;
Terdakwa telah mengabdikan dirinya cukup lama sebagai Pegawai BUMN ;
Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum
berupa barang-barang sebagaimana disebutkan pada angka 1 s.d. angka 85, dan
juga bukti fotocopi surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa
sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, karena merupakan barang bukti
yang terkait erat dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut haruslah tetap
dilampirkan dalam berkas perkara ;
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara baik
tingkat pertama maupun tingkat banding, untuk banding besarnya akan
disebutkan dalam amar putusan ;
Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
70
Pidana, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-
peraturan lain yang berkaitan terutama :
- Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- Undang Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi;
M E N G A D I L I :
Menerima Permohonan Banding diajukan oleh Penuntut Umum dan
Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Medan No. 80/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn
Tanggal 29 April 2013 yang dimohonkan Banding tersebut;
M E N G A D I L I S E N D I R I :
1. Menyatakan terdakwa Titin Indriany tersebut di atas telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-
sama” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
1) 1 (satu) set Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) tanggal Nopember
2010 atas nama perusahaan PT. Bahari Dwikencana Lestari;
2) 1 (satu) set Asli Ikhtisar Persetujuan Kredit (PAK-01), Nomor: PAK:
MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010;
3) 1 (satu) set Asli Disposisi KMB Nomor PAK MDM/2/064/PAK tanggal 11-
2010 a.n. PT. Bahari Dwikencana Lestari pada tanggal 23 Nopember 2010;
4) 1 (satu) set Asli Pendapat PJS. Pemimpin SKM Radiyasto tanggal 24
September 2010, No : MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010 atas
nama Debitur PT. Bahari Dwikencana Lestari;
5) 1 (satu) lembar Cheklist kelengkapan Dokumen PT. Bahari Dwikencana
Lestari;
6) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134 A ) yang
menanda tangani Titin Indriany tanggal 22 Nopember 2010;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
71
7) 1 (satu) lembar Asli Formulasi Sirkulasi Divisi Usaha Menengah No :
MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010;
8) 1 (satu) set Foto Copy Surat Pengantar PAK Baru atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari dan PT Multi Arta Semestaa Nomor: MDM/2/1481/R
tanggal 24 Nopember 2010;
9) 1 (satu) set Asli Memo dari Devisi Usaha Menengah No. UMN/1/901 A
tanggal 6 Desember 2010 kepada Direktur Usaha Kecil, Mengah dan
Syariah;
10) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Devisi Resiko Kredit dari Devisi Usaha
Menengah Nomor: UMN/3.1/2140 tanggal 6 Desember 2010 perihal
Penyampaian PAK;
11) 1 (satu) set Asli Memo Formulir Evaluasi Potensi Resiko dan Mitigasinya No
DRK/2/367 tanggal 9 Desember 2010;
12) 1 (satu) set Asli Tanggapan SKM Medan atas Potensi Resiko dan
Mitigasinya No DRK/2/367 tanggal 9 Desember 2010;
13) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Credit Business Risk Officer (CBRO)
Nomor: UMN/3.1/911 tanggal 9 Desember 2010 dari Divisi UMN perihal
Penyampaian PAK;
14) 1 (satu) set Asli Surat Kepada Divisi Usaha Menengah Nomor
CBRO/INT/10.12/095/R tanggal 13 Desember 2010 perihal Credit
Assessment PT. Bahari Dwikencana Lestari dan PT. Dwikencana Semesta;
15) 1 (satu) lembar Asli Memo dari Divisi Usaha Menengah Nomor UMN/1/90A
tanggal 6 Desember 2010 perihal PAK Baru atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari;
16) 1 (satu) Asli Surat Pengantar PAK atas nama PT. Bahari Dwikencana
Lestari dari Divisi UMN ke Dir. KN.;
17) 1 (satu) lembar Asli Disposisi Nomor KPN/144 tanggal 23 Desember 2010,
Direktur Kepatuhan (Dir. KN);
18) 1 (satu) set Asli Formulir Informasi Dasar (FID);
19) 1 (satu) set Asli Formulir Rating Nasabah (FRN);
20) 1 (satu) set Asli Formulir Analisa Keuangan (FAK) atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari;
21) 1 (satu) set Asli Customer Risk Rating Form IRS versi 3.1 tanggal 23
Nopember 2010;
22) 1 (satu) set Asli Persetujuan Kredit Saudara PT. Bahari Dwi Kencana
Lestari Nomor : MDM/2/1599/R tanggal 27 Desember 2010 dari
RADIYASTO Pemimpin Sentra Kredit Menengah Medan;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
72
23) 1 (satu) set Asli Call Memo terdiri dari :Verifikasi laporan Study Kelayakan &
Appraisal, Verifikasi Laporan Penilaian Asset, Verifikasi Penjualan Asset,
Verifikasi Kepada Penjual, Supplier dan Pembelian CPO & Plam Kemel,
Verifikasi perkembangan kebun PT. Atakana;
24) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134A) tanggal 29
Desember 2010, Memorandum pencairan KMK Take Over;
25) 1 (satu) set Asli Memo Kepada Pemimpin SKM dari RM/Titin Indriany
Nomor MDM/2/236/Memo tanggal 29 Desember 2010 perihal Disposisi KMK
dan KI atas nama PT. bahari Dwikencana Lestari;
26) 1 (satu) set Foto copy Informasi Bank Indonesia;
27) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada BNI Sentra Kredit Menengah dari PT.
Bahari Dwikencana Lestari Nomor : 217/HO.Gen/XII/2010 tanggal 30
Desember 2010 perihal Disposisi KI maksimum Rp. 74.500.000.000,- ; --
28) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada PT. BNI
Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor:165/HO-GEN/IV/2011
tanggal 26 April 2011 perihal rincian pembayaran kepada PT. Atakana
sebesar Rp. 61.242.998.340;
29) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada Pimpinan
PT. BNI Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor: 209/HO-
GEN/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Permohonan Penerimaan
Kredit;
30) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada Pimpinan
PT. BNI Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor: 166/HO-
GEN/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 perihal Pengajuan Fasilitas Kredit;
31) 1 (satu) set Asli Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) tanggal 10 Nopember
2010;
32) 1 (satu) set Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 12
Nopember 2010;
33) 1(satu) set Foto copy Voucher Pemindah bukuan pelunasan PT. Atakana
Group;
34) 1(satu) set Foto copy Surat Kuasa Membebankan Hak tanggungan Nmor
43/2010 tanggal 28 Desember 2010;
35) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Boy
Hermansyah tanggal 30 Desember 2010;
36) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Mandiri Comercial Bangking Center
Medan Jl. Iman Bonjol kepada PT. Bahari Dwi Kencana Lestari Nomor:
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
73
CBC.MDN/2297/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Surat Keterangan
Lunas;
37) 1 (satu) lembar Asli Surat Boy Hermansyah kepada PT. Bahari Dwikencana
Lestari tanggal 30 Desember 2010 periha; Penyelesaian Kredit PT. Atakana
Group;
38) 1 (satu) set foto copy Perjanjian Jual Beli No 29 tanggal 24 Desember 2010
yang dibuat oleh Notaris LILA MEUTIA, SH;
39) 1 (satu) set Foto copy Surat Keterangan dari Notaris PPAT LILA MEUTIA,
SH Nomor: 006/LM/N/2011 tanggal 19 Januari 2011;
40) 1 (satu) set Foto copy Legal Advis tanggal 23 Desember 2010 perihal
Penjualan Jaminan Kredit PT. Atakana Company Dalam Rangka Pelunasan
Kredit Debitur yang bersangkutan;
41) 1 (satu) Set Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha 102 tanggal 18 Juni
1996 PT. Atakana Company;
42) 1 (satu) set Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No 2 atas nama PT.
Bahari Dwikencana Lestari;
43) 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati Aceh TamiangNomor
19/IMB/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunaan tanggal 14 Mei 2005;
44) 1 (satu) set Asli Review Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit Nomor:
KPN/144 tanggal 23 Desember 2010;
45) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.056.MDM. tanggal 28
Desember 2010 berupa Fasilitas KMK Takeover Bank Mandiri Maksimum
mRp. 23.000.000.000,-;
46) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.057.MDM tanggal 28
Desember 2010 beruapa fasilitas KI Refinancing PKS Kapasitas 60 ton
TBS/jam maksimum sebesar Rp. 20.000.000.000,-;
47) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.058.MDM tanggal 28
Desember 2010 berupa Fasilitas KI pembelian kebun PT. Atakana sebesar
Rp. 74.500.000.000,-;
48) 1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.059.MDM tanggal 28
Desember 2010 berupa Fasilitas KI untuk Rehabilitasi kebun maksimum Rp.
11.500.000.000,-;
49) 1 (satu) set Foto copy Salinan Akta tanggal 5 Juni 2010 Nomor : 05 yang
dibuat Notaris Dody Safnul, SH, SpN;
50) 1(satu) set Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 14
tanggal 21 September 20101 yang dibuat Notaris Dody Safnul, SH, SpN;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
74
51) 1 (satu) set Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Atakana Company Nomor : 03 tanggal
16 Nopember 2010 yang dibuat Notaris & PPAT Sopar Siburian, SH, SpN;
52) 1 (satu) set Foto copy Akta Surat Kuasa Nomor : 04 tanggal 16 Nopember
2010 yang dibuat Notaris & PPAT Sopar Siburian, SH, SpN;
53) 1 (satu) bundle Foto Copy Pendirian PT. Bahari Dwikencana Lestari dan
pengesahannya yang dibuat : Notaris NY. CHAIRANI BUSTAMI, SH Nomor
: 17 tanggal 27 April 2004 tentang Berita Acara Rapat, Notaris NY.
CHAIRANI BUSTAMI, SH Nomor : 3 tanggal 3 Maret 1998 tentang Akta
Pendirian Perseroan Terbatas, Notaris NY. CHAIRANI BUSTAMI, SH
Nomor : 15 tanggal 27 April 2004 tentang Berita Acara Pendapat, Notaris
LILA MEUTIA, SH Nomor : 5 tanggal 9 Mei 2008 tentang Berita Acara
Rapat, Foto Copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : C-21450 HT.01.04.TH.2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;
54) Foto Copy Ijin Usaha berupa : NPWP, SIUP, TERDAPAT, SITU, Izin Usaha
Industri, Amdal;
55) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik
PURBALAUD & REKAN tanggal 31 Desember 2007 dan 2006;
56) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik
Dra.MEILINA PANGARIBUAN, MM tanggal 31 Desember 2008 dan 2007;
57) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Drs. BIASA
SITEPU tanggal 31 Desember 2009;
58) 1 (satu) set Asli Laporan Keuangan PT Bahari Dwikencana Lestari yang
berakhir 30 September 2010;
59) 1 (satu) set Foto copy Laporan Studi Kelayakan Pembangunan PKS
Kapsitas 30 Ton TBS/Jam Ekt. 60 Ton TBS/Jam milik PT. Bahari
Dwikencana Lestari Lokasi Desa Alue Manis d/h Kebun Rantau Kec. Rantau
d/h Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang d/h Aceh Timur Prov. NAD oleh PT.
ARGA NILAI MANDIRI Nomor : 084/ANM-M/10/2003 tanggal 3 Oktober
2003;
60) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Properti milik PT. Atakana Company
berlokasi di Kebun Alue Selamat, Desa Berandang, Kec. Rantau Peureulak
Kab. Aceh Timur Provinsi NAD Nomor File : PP.SAH-02Mdn.XI.0406
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
75
tanggal 6 Desember 2010 yang dibuat Kantor Jasa Penilai Publik Samsul
Hadi-Wahyono Adi-Hendra Gunawan & Rekan;
61) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Asset PT. Bahari Dwikencana Lestari
berupa Pabruik Kelapa Sawit (PKS) Kapasitas 60 Ton TBS/Jam Lokasi di
Desa Kebun Rantau, Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang Propinsi Aceh No.
977/LAP/SIS-MDN/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat KJPP
Sukardi, Israr & Rekan;
62) 1 (satu) set Asli Laporan Studi Kelayakan Take Over, Rehabilitasi dan
Pembangunan Kelapa Sawit PT. ATAKANA COMPANY Nomor :
0900/LAP/SIS-MDN/11/2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat KJPP
Sukardi, Israr & Rekan;
63) 1 (satu) set asli Laporan Studi Kelayakan Take Over, Rehabilitasi dan
Pembangunan Kelapa Sawit PT. bahari Dwikencana Lesari Lokasi Desa
Alue Manis Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang Propinsi Aceh Nomor:
925/LAP/SIS-MDN/11/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang dibuat KJPP
Sukardi, Israr & Rekan;
64) 1 (satu) lembar Asli Realisasi Produksi Kebun PT. Atakana Company dari
Saudara Fredy tanggal 26 Agustus 2011;
65) 1 (satu) lembar Asli Proyeksi Produksi Kebun PT. Atakana Company
tanggal 26 Agustus 2011;
66) 1 (satu) lembar Asli Perkiraan Potensi Produksi Per Hektar (Kg TBS/Ha)
tanggal 26 Agustus 2011;
67) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Property PT. Atakana Company No. File
: 0054/N-PRO/09/HAN dari PT. Harta Agung Nilaitama;
68) 1 (satu) set Asli Daftar Investaris Kebun PT. Atakana Company;
69) 1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Property PT. Atakana Company yang
berlokasi di Kebun Alie Selamat Desa Berandang Kec. Rantau Peureulak
Kab. Aceh Timur Propinsi NAD;
70) 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian kerjasama antara Arif Hartono dengan Ir.
M. Samsul Hadi, MM No. SPK. SAH-02.Mdn.X.10.053;
71) 1 (satu) set Asli Salinan Keputusan Menteri Keuangan No. 189/KM.1/2009
tanggal 23 Februari 2009 tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilai
Properti dan Bisnis (PB) Ir. MOCHAMMAD SAMSUL HADI dari Menteri
Keuangan RI;
72) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekap Realisasi Produksi PT. Atakana
Campany;
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
76
73) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.
Bahari Dwikencana Lestari tanggal 31 Desember 2008 dan 2007;
74) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : WMD/4.3.2/0219 tanggal 17 Januari 2011
dari BNI kepada Kepala Kantor BPN Dati II Kab. Aceh Timur perihal
Persetujuan Penghapusan / Roya Hak Tanggungan;
75) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Atas Nama PT.
Atakana Company Nomor : 01/2011 tanggal 4 Februari 2011 dari Kepala
Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur;
76) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 087/HO-GEN/II/2011 tanggal 1 Februari
2011 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pendaftaran Tanah
(SKPT) dari Boy Hermansyah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional di Banda Aceh;
77) 1 (satu) lembar Asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, SH perihal permohonan
kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Timur. Tanggal 12
Januari 2011;
78) 1 (satu) buah asli Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 102 An. PT. Atakana
Company Propinsi Daerah Istimewa Aceh Kab. Aceh Timur Kec. Rantau
Peureulak Desa Berandang;
79) 1 (satu) lembar asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, SH perihal
pemberitahuan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh
Timur Nomor : 125/LM/N/VI/2011 Tanggal 27 Juni 2011 beserta lampiran
Perjanjian Jual Beli No. 29;
80) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 1425 / 14.3-300/IV/2011 tanggal 29 April
2011 perihal Pengembalian berkas permohonan izin peralihan Hak Guna
Usaha Nomor 102/ Desa Berandang atas nama PT. Atakana Company,
terletak di Kec. Rantau Peureulak Kab. Aceh Timur Provinsi Aceh;
81) 2 (dua) lembar asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, SH perihal Penerbitan
Surat Keputusan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional di Banda Aceh Nomor : 012/LM/N/I/2011
Tanggal 27 Januari 2011;
82) Asli Nota Pemindahbukuan Pelunasan Kredit PT. Atakana Company, CV.
Sinar Serdang,PT. Tirta Amazone Indonesia dan PT. Halal Food;
83) Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02 tanggal 18 Agustus 2005
seluas 199.998 m2 yang terletak di Desa Kebun Rantau Kec. Rantau Kab
Aceh Tamiang Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
77
84) Uang sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) yang
berasal dari pencairan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari untuk
pelunasan kredit PT. Atakana Company dan group usahanya pada Bank
BNI;
85) Uang sebesar Rp. 1.242.998.340,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua
juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh
rupiah) dari rekening 66818667 An. PT. Atakana Company yang berasal
dari pencairan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari;
dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa masing-
masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan,
yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 oleh Kami :
GATOT SUHARNOTO, SH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.
Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, DR.
MANGASA MANURUNG, SH. MKn, ROSMALINA SITORUS, SH.MH. dan
SAZILI, SH.MSi, Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Juni 2013
Nomor : 231/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013, oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut
diatas serta dibantu oleh HAMONANGAN RAMBE, SH.MH sebagai Panitera
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
78
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.
Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ttd ttd H. LEXSY MAMONTO, SH.MH. GATOT SUHARNOTO, SH.
ttd DR. MANGASA MANURUNG, SH.MKn.
ttd ROSMALINA SITORUS, SH.MH.
ttd SAZILI, SH.MSi.
Panitera Pengganti,
HAMONANGAN RAMBE, SH.MH
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan