data pengolah hutan

DATA DAN INFORMASI PEMANFAATAN HUTAN

DIREKTORAT WILAYAH PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN AREAL PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

DEPARTEMEN KEHUTANAN

JAKARTA, 2009

i

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke Hadlirat Allah SWT yang melimpah rahmat, dan

karunianya, sehingga buku Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan ini dapat

tersusun dan selesai pada waktunya. Buku ini adalah merupakan output dari

kegiatan Penyajian Data dan Informasi yang dananya tercantum dalam DIPA TA

2009, yang juga sekaligus merupakan rantai dari hasil pengumpulan data informasi

serta hasil sinkronisasi data informasi pemanfaatan hutan yang tercantum dalam

DIPA TA 2009.

Buku Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan ini disusun dalam rangka

menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan

hutan yang meliputi data informasi perkembangan pemanfaatan hutan berupa

IUPHHK-HA/HTI, HTR ,HKm dan Hutan Desa di seluruh Indonesia, dan beberapa

calon lokasi IUPHHK-HTR di beberapa provinsi dan informasi lainnya. Selain itu juga

dilengkapi dengan definisi dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta

prosedur dan mekanisme penyelesaian proses IUPHHK-HA/HTI, HTR, HKm dan

Hutan Desa.

Mudah-mudahan Buku Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan ini dapat bermanfaat

dan menjadi acuan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan

kehutanan ke depan khususnya yang terkait dengan perencanaan pemanfaatan

hutan.

Jakarta, November 2009

Direktur Wilayah Pengelolaan dan

Penyiapan Areal Pemanfaatan

Kawasan Hutan

Ir. S r i y o n o, MM

NIP 19510729 197903 1 001

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI .. ii

DAFTAR TABEL .. iii

DAFTAR PETA . v

I. PENDAHULUAN 1

a. Latar Belakang 1 b. Maksud dan Tujuan 1

II. DEFINISI . 2

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERIZINAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

5

IV. PROSEDUR PERIZINAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)

6

b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI)

7

c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR)

9

d. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) 10 e. Hak Pengelolaan Hutan Desa ....................................... 12

V. LUAS KAWASAN HUTAN .. 14

VI. IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

15

a. Perkembangan IUPHHK-HA per provinsi s/d 2009 . 17 b. Perkembangan IUPHHK-HT per provinsi s/d 2009 29 c. Perkembangan Hutan Tanaman Rakyat s/d September 2009 38 d. Perkembangan Hutan Kemasyarakatan s/d September 2009 41 e. Perkembangan Hutan Desa s/d Oktober 2009 45

LAMPIRAN .. 46

iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan dan Perairan per provinsi Seluruh Indonesia

14

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah unit dan Luas IUPHHK pada Hutan Alam per provinsi .

15

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah unit dan Luas IUPHHK pada Hutan Tanaman per provinsi .

16

Tabel 4. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .

17

Tabel 5. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sumatera Utara .. 17 Tabel 6. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sumatera Barat ... 18 Tabel 7. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Riau ................. 18 Tabel 8. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Jambi 18 Tabel 9. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sumatera Selatan 18 Tabel 10. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Bengkulu . 19 Tabel 11. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Barat 19 Tabel 12. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Tengah 20 Tabel 13. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Selatan 21 Tabel 14. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Timur .. 22 Tabel 15. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sulawesi Utara 24 Tabel 16. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Gorontalo .. 24 Tabel 17. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sulawesi Tengah 25 Tabel 18. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sulawesi Tenggara 25 Tabel 19. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sulawesi Barat . 25 Tabel 20. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Maluku 26 Tabel 21. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Maluku Utara . 26 Tabel 22. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Papua ............ 27 Tabel 23. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Papua Barat ... 28 Tabel 24. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam .............

29 Tabel 25. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sumatera

Utara ........................................................................

29 Tabel 26. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sumatera

Barat .................................................................................

30 Tabel 27. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau .... 30 Tabel 28. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Jambi 31 Tabel 29. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sumatera

Selatan ................................................................................

32 Tabel 30. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Bangka

Belitung ............................................................................

32 Tabel 31. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Lampung 33 Tabel 32. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Nusa

Tenggara Timur ..............................................................

33 Tabel 33. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Kalimantan

Barat ...................................................................................


Tengah ................................................................................


Selatan ................................................................................

35

iv

Tabel 36. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Kalimantan Timur ...................................................................................

35

Tabel 37. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sulawesi Utara ..............................................................................

36

Tabel 38. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sulawesi Tengah ................................................................................

36

Tabel 39. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sulawesi Selatan ...........................................................................

37

Tabel 40. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sulawesi Barat .............................................................................

37

Tabel 41. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Maluku 37 Tabel 42. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Maluku Utara 37 Tabel 43. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Papua 37 Tabel 44. Realisasi Pencadangan Areal HTR . 38 Tabel 45. Daftar IUPHHK-HTR 40 Tabel 46. Realisasi Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan 41 Tabel 47. Daftar IUPHKm di Provinsi Lampung 42 Tabel 48. Daftar IUPHKm di Provinsi DI Yogyakarta 42 Tabel 49. Daftar IUPHKm di Provinsi NTB .. 44 Tabel 50. Realisasi Penetapan Areal Kerja Hutan Desa . 45

v

DAFTAR PETA

Halaman

1. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam .

47

2. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov. Sumatera Utara .

49

3. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov. Riau 51 4. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.

Sumatera Barat .

53 5. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.

Jambi


Sumatera Selatan ..


Bangka Belitung .


Bengkulu .


Lampung

63 10. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov. DI

Yogyakarta

65 11. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov. Bali 67 12. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov. NTB 69 13. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov. NTT 71 14. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.

Kalimantan Barat


Kalimantan Tengah ..


Kalimantan Selatan ..


Kalimantan Timur ..


Sulawesi Utara .


Gorontalo


Sulawesi Tengah


Sulawesi Tenggara


Sulawesi Barat .


Sulawesi Selatan


Maluku .


Maluku Utara


Papua

97

vi

27. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov. Papua Barat ...

99

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan

dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi,

secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan

dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik

generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam mengiringi dinamika pembangunan Indonesia, peran kawasan hutan menjadi

penting dalam mendukung peningkatan ekonomi bangsa. Undang-undang telah

menetapkan pembagian kawasan hutan untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, yaitu fungsi

produksi, lindung dan hutan konservasi, kecuali pada cagar alam, zona rimba, dan zona

inti dalam taman nasional.

Dalam pemanfaatan kawasan hutan tidak terlepas dari suatu acuan / mekanisme yang

diharapkan sehingga dapat tercapainya tujuan dari pengelolaan hutan secara lestari. Untuk

hal tersebut perlu didukung dan dipahami mengenai perubahan perundang-undangan yang

antara lain berisi batasan-batasan dalam pemanfaatan kawasan hutan sesuai Pasal 18 PP

No. 6 Tahun 2007 bahwa pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan

hutan kecuali pada kawasan cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Selanjutnya berdasarkan pasal 31 ayat (2) bahwa pemanfaatan hutan pada hutan produksi

dapat berupa pemanfaatan hasil hutan kayu. Batasan-batasan tersebut merupakan suatu

bentuk proteksi terhadap kawasan hutan yang ada di Indonesia yang kenyataannya selalu

mengalami penurunan dari tahun-ke tahun.

Dengan adanya hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu adanya informasi kepada berbagai

pihak mengenai perizinan-perizinan di bidang pemanfaatan kawasan hutan berupa Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam / Hutan Tanaman Industri

(IUPHHK-HA/HTI), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, dan

Pengelolaan Hutan Desa.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan buku ini adalah untuk menyajikan data dan informasi perizinan berupa

IUPHHK-HA/HTI, IUPHHK-HTR, IUPHKm, Pengelolaan Hutan Desa, serta informasi lain

yang terkait sehingga memudahkan evaluasi dan pemantauan. Adapun tujuan penyusunan

buku ini adalah agar tercipta suatu transparansi pelayanan data informasi dan pelayanan

perizinan tentang pemanfaatan hutan.

2

II. DEFINISI

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,

memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta

memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk

kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh

sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara

optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa

lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan

mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak

mengurangi fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan

mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan

tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk

mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu,

luas dan/atau volume tertentu.

Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang

yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa

lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin

pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah

ditentukan.

Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin

usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau

hutan produksi.

Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL

adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan

lindung dan/atau hutan produksi.

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat Industri

dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut

IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa

kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan

pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK- HA)

adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari

penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan

pemasaran hasil hutan kayu.

3

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri

dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun hutan

tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk

meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan

bahan baku industri.

IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam adalah izin usaha yang diberikan

untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki

ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui

kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk

penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan

fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati

(tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga

tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang

diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam

hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan,

penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat

dalam Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha

yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman

pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk

meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur

dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan

Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat

IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan

pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi.

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan kemasyarakatan yang

selanjutnya disingkat IUPHHK HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk

memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm pada hutan

produksi.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya

alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang

satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas

tanah.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh

pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi

hasil hutan.

4

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,

mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang

secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam

lingkungannya.

Hutan Tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi

dan kualitas hutan produksi dengan menetapkan silvikultur intensif.

Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang

dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas

hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan

bahan baku industri hasil hutan.

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang

dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan

produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber

daya hutan.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh

desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

Hak pengelolaan hutan desa adalah hak yang diberikan kepada desa untuk

mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan desa adalah izin usaha

yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan desa pada

hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan

pemasaran.

Peta Areal Kerja (WA) adalah peta yang menggambarkan letak suatu areal yang

dibebani hak pengusahaan yang merupakan lampiran surat keputusan IUPHHK.

Area Kerja Pengusahaan adalah suatu kawasan hutan yang dibebani hak

pengusahaan.

IUPHHK yang telah mendapatkan SK Definitif adalah IUPHHK yang telah

mendapatkan surat penetapan dari Menteri Kehutanan untuk usaha pemanfaatan hasil

hutan kayu.

IUPHHK yang telah mendapatkan SK Sementara adalah IUPHHK yang telah

mendapatkan surat persetujuan dari Dirjen Bina Produksi Kehutanan atas nama

Menteri Kehutanan

5

III. PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PERIZINAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Kawasan Hutan.

5. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6. Keputusan Menteri Kehutanan No. 6885/Kpts-II/2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu.

7. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Pedoman Verifikasi IUPHHK-HA/HT yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota Jo Permenhut No. P.05/Menhut-II/2006 tanggal 18 Januari 2006.

8. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.61/Menhut-II/2006 tentang Kawasan Hutan Yang Dapat Dicadangkan Atau Diberikan IUPHHK pada Hutan Tanaman

9. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi

10. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.11/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi

11. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian IUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan

12. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menhut No. P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian IUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan

12. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman.

13. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.5/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman.

14. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan

15. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menhut No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan

16. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa

17. Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna No. 25/Kpts/VII-1/1990 tentang Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

6

IV. PROSEDUR PERIZINAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

A. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)

Dasar Hukum: - Permenhut No P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian IUPHHK dalam

Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

- Permenhut No. 12/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Permenhut No

P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian IUPHHK dalam Hutan Alam pada

Hutan Produksi.

Pemohon adalah: 1. Perorangan 2. Koperasi 3. BUMN atau BUMD 4. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (PT, CV, Firma). Persyaratan Permohonan IUPHHK-HA terdiri dari: 1. Persyaratan administrasi; dan 2. Persyaratan teknis. Persyaratan administrasi dimaksud terdiri dari: a. Copy KTP untuk perorangan atau Akte pendirian Koperasi/Badan Usaha yang

berbentuk PT, CV atau Firma beserta perubahan-perubahannya diutamakan bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan;

b. Surat Izin Usaha dari Instansi yang berwenang;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. Referensi Bank yang menyatakan bahwa pemohon adalah nasabah yang

bertanggung jawab;

e. Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota;

f. Rencana lokasi yang dimohon yang dibuat oleh Pemohon dilampiri citra satelit

resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter, dengan sumber yang jelas, dilengkapi peta

skala minimal 1 : 100.000;

g. Rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan Bupati/Walikota

yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten/Kota, bahwa areal yang dimaksud tidak dibebani hak-hak lain dan

dilampiri peta lokasi sekurang-kurangnya skala 1 : 100.000,

h. Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf g, didasarkan anlisis

fungsi kawasan hutan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai

Pemantapan Kawasan Hutan

Persyaratan teknis (dalam bentuk proposal teknis) berisi antara lain: a. Kondisi umum areal yang dimaksud dan kondisi perusahaan. b. Usulan teknis yang terdiri dari maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem

silvikultur yang diusahakan, organisasi/tata laksana, pembiayaan/ cashflow dan

perlindungan hutan

7

Prosedur Permohonan IUPHHK-HA

B. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI)

Dasar Hukum:

- Permenhut No P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

- Permenhut No. P.11/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Permenhut No

P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja

IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

Pemohon adalah: a. Koperasi; b. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia; c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau

d. Badan Usaha Milik Daerah.

Persyaratan Permohonan IUPHHK-HTI terdiri dari:

1. Persyaratan administrasi; dan

2. Persyaratan teknis.

8

Persyaratan administrasi IUPHHK-HTI terdiri dari:

a. Akte pendirian Koperasi/Badan Usaha yang berbentuk PT, CV atau Firma beserta perubahan-perubahannya diutamakan bergerak di bidang usaha kehutanan/ pertanian/perkebunan;

b. Surat Izin Usaha dari Instansi yang berwenang;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota;

e. Rencana lokasi yang dimohon yang dibuat oleh Pemohon dilampiri citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter, dengan sumber yang jelas, dilengkapi peta skala minimal 1 : 100.000;

f. Rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan Bupati/Walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, bahwa areal yang dimaksud tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri peta lokasi sekurang-kurangnya skala 1 : 100.000,

g. Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf f, didasarkan anlisis fungsi kawasan hutan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud di atas (dalam bentuk proposal teknis)

berisi antara lain:

a. Kondisi umum areal yang dimaksud dan kondisi perusahaan.

b. Usulan teknis yang terdiri dari maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem

silvikultur yang diusahakan, organisasi/tata laksana, pembiayaan/cashflow dan

perlindungan hutan

Prosedur Permohonan IUPHHK-HTI

9

C. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR) Dasar Hukum: - Permenhut No P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman. - Permenhut No. P.5/Menhut-II/2008 tentang perubahan Permenhut No P.23/Menhut-

II/2007.

Pemohon adalah: a. Perorangan; b. Koperasi. Koperasi yang dimaksud di atas adalah Koperasi dalam skala usaha mikro, kecil, menengah dan dibangun oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau disekitar hutan. (1) Luas areal HTR paling luas 15 Ha (lima belas hektar) untuk setiap Kepala

Keluarga pemohon atau bagi Koperasi luasnya disesuaikan dengan kemampuan usahanya.

(2) Letak areal sebagaimana dimaksud di atas harus berada dalam satu lokasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Persyaratan Permohonan: Persyaratan permohonan yang diajukan oleh perorangan: a. Foto copy KTP; b. Keterangan dari Kepala Desa bahwa benar pemohon berdomisili di desa tersebut; c. Sketsa areal yang dimohon.

Persyaratan permohonan yang diajukan oleh koperasi: a. Foto copy akta pendirian; b. Keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Koperasi dibentuk oleh

masyarakat setempat; c. Sketsa areal yang dimohon; atau d. Peta areal yang dimohon untuk luasan di atas 15 (lima belas) hektar dengan skala

1 : 5000 atau 1 : 10.000.

10

D. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

Dasar Hukum : - Peraturan Menhut No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan - Peraturan Menhut No. P.18/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menhut No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan

Perizinan dalam hutan kemasyarakatan dilakukan melalui tahapan :

a. Fasilitasi; dan

b. Pemberian izin.

Pemohon IUPHKm adalah :

kelompok masyarakat setempat yang telah mendapat fasilitasi pada kawasan hutan

yang telah ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan dengan surat

Keputusan Menteri.

Persyaratan Permohonan :

a. Sketsa areal kerja yang dimohon dan Surat Keterangan Kelompok yang memuat data dasar kelompok masyarakat dari Kepala Desa.

b. Sketsa areal kerja antara lain memuat informasi mengenai wilayah administrasi pemerintahan, potensi kawasan hutan, koordinat dan batas-batas yang jelas serta dapat diketahui luas arealnya.

Prosedur Permohonan IUPHHK-HTR

BPPHP

Pemohon HTR

Kepala Desa (Verifikasi dan Rekomendasi)

CAMAT

Bupati / Walikota (Menerbitkan Izin)

BPPHP Verifikasi dan berkoordinasi dengan BPKH sebagai pertimbangan teknis

Izin HTR oleh Bupati/Walikota a.n. Menhut

Keterangan : BPPHP : Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi BPKH : Balai Pemantapan Kawasan Hutan. ------ > : verifikasi

12

E. Hak Pengelolaan Hutan Desa Dasar Hukum : - Peraturan Menhut No. P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa

Pemohon :

Lembaga Desa Persyaratan Permohonan :

- Peraturan desa tentang penetapan lembaga desa.

- Surat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan wilayah administrasi desa

yang bersangkutan yang diketahui camat.

- Luas areal kerja yang dimohon.

- Rencana kegiatan dan bidang usaha lembaga desa.

14

V. LUAS KAWASAN HUTAN

Luas kawasan hutan Indonesia berdasarkan SK penunjukan kawasan hutan dan perairan

provinsi 137.090.468,18 ha, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1: Luas Kawasan Hutan dan Perairan per provinsi Seluruh Indonesia

No Provinsi No. SK Luas Kawasan Hutan dan Perairan (ha)

Kawasan Hutan Perairan Jumlah

1 Nangroe Aceh Darussalam 170/Kpts-II/00 3.335.713,00 214.100,00 3.549.813,00

2 Sumatera Utara 44/Menhut-II/05 3.742.120,00 - 3.742.120,00

3 Sumatera Barat 519/Menhut-II/05 2.600.286,00 - 2.600.286,00

4 Riau (1) 173/Kpts-II/1986 9.456.160,00 - 9.456.160,00

5 Kep. Riau (2) - - -

6 Jambi 421/Kpts-II/99 2.179.440,00 - 2.179.440,00

7 Bengkulu 420/Kpts-II/99 920.964,00 - 920.964,00

8 Sumatera Selatan 76/Kpts-II/01 3.742.327,00 17.000,00 3.759.327,00

9 Bangka Belitung 357/Menhut-II/04 657.510,00 - 657.510,00

10 Lampung 256/Kpts-II/00 1.004.735,00 - 1.004.735,00

11 DKI Jakarta 220/Kpts-II/00 475,45 108.000,00 108.475,45

12 Jawa Barat 195/Kpts-II/03 816.602,70 - 816.602,70

13 Banten (3) 201.787,00 51.467,00 253.254,00

14 Jawa Tengah 359/Menhut-II/04 647.133,00 110.117,00 757.250,00

15 DI. Yogyakarta 171/Kpts-II/00 16.819,52 - 16.819,52

16 Jawa Timur 417/Kpts-II/99 1.357.206,30 - 1.357.206,30

17 Bali 433/Kpts-II/99 127.271,01 3.415,00 130.686,01

18 Nusa Tenggara Barat 598/menhut-II/09 1.035.838,00 11.121,00 1.046.959,00

19 Nusa Tenggara Timur(3) 423/Kpts-II/99 1.555.068,00 253.922,00 1.808.990,00

20 Kalimantan Barat 259/Kpts-II/00 9.101.760,00 77.000,00 9.178.760,00

21 Kalimantan Tengah (1) 759/Kpts/Um/10/82 15.300.000,00 15.300.000,00

22 Kalimantan Timur 79/Kpts-II/01 14.651.053,00 500,00 14.651.553,00

23 Kalimantan Selatan 435/Menhut-II/09 1.566.697,00 - 1.566.697,00

24 Sulawesi Utara 452/Kpts-II/99 1.526.005,00 89.065,00 1.615.070,00

25 Gorontalo (2) - - -

26 Sulawesi Tengah 757/Kpts-II/99 4.394.932,00 - 4.394.932,00

27 Sulawesi Tenggara 454/Kpts-II/99 2.518.337,00 81.800,00 2.600.137,00

28 Sulawesi Selatan 890/Kpts-II/99 2.118.992,00 606.804,00 2.725.796,00

29 Sulawesi Barat 4) 1.185.666,00 8.458 1.194.124,00

30 Maluku 415/Kpts-II/99 7.146.109,00 118.598,00 7.264.707,00

31 Maluku Utara(2) - -

32 Papua 891/Kpts-II/99 40.546.360,00 1.678.480,00 42.224.840,00

33 Irian Jaya Barat(2) - - -

Jumlah 133.453.366,98 3.429.847,00 136.883.213,98

SUMBER : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (2009) Keterangan : 1. Belum ada SK Penunjukan, SK masih berdasarkan TGHK 2. Belum ada SK Penunjukan, dan data masih bergabung dengan provinsi induk 3. Review SK Penunjukan masih dalam konsep SK dan peta lampirannya 4. Perhitungan ulang secara digital berdasarkan peta penunjukan provinsi Sulsel

15

VI. IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK)

Kegiatan pemanfaatan hutan meliputi kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan hutan,

memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta

memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan

masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Kawasan hutan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu

berupa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) secara keseluruhan sampai

dengan Oktober 2009 adalah: Jumlah IUPHHK-HA 299 unit dengan luasan 25.384.650 ha;

jumlah IUPHHK-HTI 211 unit dengan luasan 8.441.976 ha; dan jumlah IUPHHK-HTR 9 unit

dengan luas 21.157,35 ha. Sedangkan kawasan hutan yang telah dimanfaatkan untuk izin

usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) sebanyak 55 izin dengan luas

7.708,09 ha.

Jumlah unit IUPHHK-HA terbesar berada di provinsi Kalimantan Timur sebanyak 86 unit

dengan luas 6.195.658 ha, dan jumlah unit terkecil IUPHHK-HA berada di Provinsi Bengkulu

yaitu 1 unit, seluas 23.000 ha, sedang provinsi yang tidak mempunyai unit IUPHHK-HA

sejumlah 13 provinsi yaitu: Kep. Riau, Bangka Belitung, Lampung, 6 provinsi P. Jawa, NTT,

NTB, dan Sulawesi Selatan. Untuk IUPHHK-HA yang aktif masih mempunyai kegiatan

sebanyak 248 unit dengan luas 21.917.684 ha, sedang yang tidak aktif sejumlah 51 unit

dengan luas 3.466.966 ha.

Jumlah unit IUPHHK-HTI terbesar berada di Provinsi Riau sebanyak 48 unit dengan jumlah

luas 1.509.702 ha, sedang provinsi yang tidak mempunyai unit IUPHHK-HTI sejumlah 13

provinsi yaitu: Prov. Kep. Riau, Bengkulu, 6 provinsi P. Jawa, Bali, NTB, Gorontalo, Sultra,

dan Papua Barat. Untuk IUPHHK-HTI yang telah memperoleh SK Definitif sebanyak 181

unit, sedang yang masih SK Sementara sejumlah 30 unit.

Secara terperinci data tentang jumlah unit dan luas IUPHHK-Ha/HTIserta keaktifan kegiatan

masing-masing pada hutan alam dan hutan tanaman dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2: Rekapitulasi Jumlah unit dan Luas IUPHHK pada Hutan Alam per provinsi

No Provinsi Unit Luas (ha) Aktif Tidak Aktif

Unit Luas (ha) Unit Luas (ha)

1 N. Aceh Darussalam 7 409.644 1 30.000 6 379.644

2 Sumatera Utara 6 328.803 1 48.140 5 316.343

3 Sumatera Barat 3 160.590 3 160.590 - -

4 Riau 8 444.513 4 232.161 4 212.352

5 Jambi 2 45.825 2 45.825 - -

6 Sumatera Selatan 2 108.170 1 56.000 1 52.170

7 Bengkulu 1 23.000 - - 1 23.000

8 Kalimantan Barat 24 1.194.855 20 1.003.315 4 191.540

9 Kalimantan Tengah 57 4.111.303 54 3.974.633 3 136.670

10 Kalimantan Selatan 5 279.361 2 102.721 3 176.640

11 Kalimantan Timur 86 6.195.658 77 5.789.722 9 405.936

16

No Provinsi Unit Luas (ha) Aktif Tidak Aktif


12 Sulawesi Utara 2 60.800 2 60.800 - -

13 Gorontalo 3 145.000 2 123.500 1 21.500

14 Sulawesi Tengah 14 902.245 10 649.450 4 252.795

15 Sulawesi Tenggara 3 385.590 1 48.140 2 337.450

16 Sulawesi Barat 4 214.245 2 144.525 2 69.720

17 Maluku 11 697.195 11 697.195 - -

18 Maluku Utara 16 907.295 15 861.229 1 46.066

19 Papua 25 5.202.478 21 4.512.338 4 690.140

20 Papua Barat 20 3.568.080 19 3.413.080 1 155.000

JUMLAH 299 25.384.650 248 21.953.364 51 3.466.966

Sumber: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK), Tahun 2009

Tabel 3: Rekapitulasi Jumlah unit dan Luas IUPHHK pada Hutan Tanaman Industri per provinsi

No Provinsi Unit Luas (ha) SK Definitif SK Sementara


1 N. Aceh Darussalam 7 241.170 6 233.870 1 7.300

2 Sumatera Utara 8 430.720 8 430.720 - -

3 Sumatera Barat 2 35.292 2 35.292 - -

4 Riau 48 1.509.702 48 1.509.702 - -

5 Jambi 16 577.829 16 577.829 - -

6 Sumatera Selatan 16 1.287.150 15 1.266.150 1 21.000

7 Bangka Belitung 1 16.730 1 16.730 - -

8 Lampung 4 148.729 4 148.729 - -

9 NTT 1 6.880 - - 1 6.880

10 Kalimantan Barat 27 1.267.216 20 934.821 7 332.395

11 Kalimantan Tengah 19 416.620 13 367.420 6 49.200

12 Kalimantan Selatan 13 501.500 10 445.000 3 56.500

13 Kalimantan Timur 33 1.392.025 27 1.341.625 6 50.400

14 Sulawesi Utara 1 7.500 1 7.500 - -

15 Sulawesi Tengah 2 18.700 1 13.400 1 5.300

16 Sulawesi Barat 1 13.300 1 13.300 - -

17 Sulawesi Selatan 4 88.900 1 29.000 3 59.900

18 Maluku 3 71.720 3 71.720 - -

19 Maluku Utara 3 34.093 2 26.093 1 8.000

20 Papua 2 376.200 2 376.200 - -

JUMLAH 211 8.441.976 181 7.845.101 30 596.875

Sumber: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK), Tahun 2009

17

VI.A. Perkembangan IUPHHK Hutan Alam Per Provinsi S/D Oktober 2009

Tabel 4: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan

1 Kopontren Najmussalam (Eks PT. Narindu)

876/Kpts-VI/1999 14/10/1999 30.000 Bireuen Aktif

2 PT. Aceh Inti Timber 859/Kpts-VI/1999 12/10/1999 80.804 Aceh Jaya Tidak Aktif

3 PT. Alas Aceh Perkasa 68/Kpts-II/1991 01/02/1991 56.500 Aceh Jaya Tidak Aktif

4 PT. Lamuri Timber 863/Kpts-VI/1999 12/10/1999 44.400 Aceh Jaya Tidak Aktif

5 PT. Raja Garuda Mas Lestari (Eks PT. Bayben Woyla)

851/Kpts-VI/1999 11/10/1999 96.500 Aceh Barat Tidak Aktif

6 PT. Trijasa Mas Karya Inti

29/Kpts-II/1991 12/01/1991 41.000 Pidie Tidak Aktif

7 PT. Wiralano 344/Kpts-II/1995 07/07/1995 60.440 Aceh Timur Tidak Aktif

Jumlah 409.644

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi NAD), Tahun 2009

Keterangan: Aktif adalah masih mendapatkan RKT 2 tahun terakhir, Tidak Aktif artinya tidak mendapatkan pengesahan RKT 2 tahun terakhir.

Tabel 5: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sumatera Utara


1 PT. Gruti (Gunung Raya Utama Timber Indstries)

32/Menhut-II/2005 14/10/2005 116.920 Dairi, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Nias Selatan, Mandailing Selatan, Tapanuli Selatan

Tidak Aktif

2 PT. Inanta Timber 106/Kpts-II/2001 15/03/2001 40.610 Mandailing Natal Tidak Aktif

3 PT. Multi Sibolga Timber

17/Menhut-II/2006 18/01/2006 28.670 Tapanuli Tengah Tidak Aktif

4 PT. Mulya Karya Jayaco 220/Kpts-II/1997 29/04/1997 47.000 Dairi Tidak Aktif

5 PT. Panei Lika Sejahtera 197/Menhut-II/2006

01/06/2006 12.460 Tapanuli Tengah Aktif

6 PT. Teluk Nauli 414/Menhut-II/2004

19/10/2000 83.143 Tapanuli Selatan Aktif

Jumlah 328.803

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara), Tahun 2009

18

Tabel 6: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sumatera Barat


1 PT. Andalas Merapi Timber

82/Kpts-II/2000 22/12/2000 28.840 Solok Selatan Aktif

2 PT. Minas Pagai Lumber Corp

550/Kpts-II/1995 11/10/1995 83.330 Mentawai Aktif

3 PT. Salaki Summa Sejahtera

41/Menhut-II/2004 19/10/2004 48.420 Mentawai Aktif

Jumlah 160.590

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat), Tahun 2009

Tabel 7: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Riau


1 PT. Bhara Induk (d/h Braja-tama)

802/Kpts-VI/1999 30/09/1999 47.687 Indragiri Hilir Aktif

2 PT. Diamond Raya Timber

443/Kpts-II/1998 08/05/1998 90.956 Rokan Hilir, Dumai Aktif

3 PT. Hutani Sola Lestari 804/Kpts-VI/1999 06/10/1999 45.990 Pelalawan, Kuansing

Tidak Aktif

4 PT. Kulim Company 848/Kpts-VI/1999 08/10/1999 73.975 Rokan Hulu Tidak Aktif

5 PT. Mandau Abadi 100/Kpts-II/2000 26/12/2000 52.040 Kampar, Rokan Hulu

Tidak Aktif

6 PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa

109/Kpts-II/2000 29/12/2000 44.595 Indragiri Hilir Aktif

7 PT. Siak Raya Timber 89/Kpts-II/2001 15/03/2001 38.650 Pelalawan, Kampar Aktif

8 PT. The Best One Unit 38/Kpts-II/2001 15/02/2001 50.620 Pelalawan Aktif

Jumlah 444.513

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau), Tahun 2009

Tabel 8: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Jambi


1 PT. Harapan Tiga Putra 382/Menhut-II/2005 11/11/2005 11.095 Bungo Aktif

2 PT. Putra Duta Indah Wood

89/Menhut-II/2007 22/03/2007 34.730 Muaro Jambi Aktif

Jumlah 45.825

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi), Tahun 2009

Tabel 9: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sumatera Selatan

No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota)

Keterangan

1 PT. Bumi Pratama Usaha Jaya

604/Kpts-II/1997 18/09/1997 56.000 Musi Banyuasin Aktif

2 PT. REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia)

293/Menhut-II/2007 28/08/2007 52.170 Musi Banyuasin Tidak Aktif

Jumlah 108.170

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan), Tahun 2009

19

Tabel 10: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Bengkulu


1 PT.Bentara Arga Timber 74 Tahun 2002 19/02/2002 23.000 Bengkulu Utara Tidak Aktif

Jumlah 23.000

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu), Tahun 2009

Tabel 11: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Barat


1 CV.Bakti Dwipa Kariza 423/Menhut-II/2006 15/08/2006 11.010 Kapuas Hulu Aktif

2 CV. Pangkar Begili 395/Menhut-II/2007 27/11/2007 30.195 Sintang Aktif

3 PT.Batasan (Kalbar) 416/Menhut-II/2004 19/10/2004 49.150 Sintang Aktif

4 PT.Benua Indah 847/Kpts-VI/1999 08/10/1999 51.300 Kapuas Hulu Tidak Aktif

5 PT.Bina Ovivipari Semesta

68/Menhut-II/2006 27/03/2006 10.100 Sintang Aktif

6 PT.Bumi Raya Utama Wood

268/Menhut-II/2004 21/07/2004 110.500 Kapuas Hulu Aktif

7 PT.Duaja Corp. II 90/Kpts-II/2001 15/03/2001 74.860 Ketapang Aktif

8 PT.Harapan Kita Utama 803/Kpts-VI/1999 30/09/1999 40.500 Kapuas Hulu Aktif

9 PT.Kalimantan Satya Kencana

101/Kpts-II/2001 15/05/2001 48.000 Melawi Aktif

10 PT.Kandelia Alam 249/Menhut-II/2008 24/06/2008 18.130 Pontianak Aktif

11 PT.Karunia Hutan Lestari

315/Menhut-II/2009 29/05/2009 41.700 Ketapang Aktif

12 PT.Karya Rekanan Binabersama

263/Menhut-II/2004 21/07/2004 43.810 Kapuas Hulu Aktif

13 PT. Kawedar Wood Industry

414/menhut-II/2009 09/07/2009 69.050 Ketapang Aktif

14 PT.Kusuma Atlas Timber 843/Kpts-II/1992 26/08/1992 45.300 Sintang Tidak Aktif

15 PT.Lanjak Deras Jaya Raya

844/Kpts-VI/1999 07/10/1999 45.740 Kapuas Hulu Tidak Aktif

16 PT.Mohairson Pawan Khatulistiwa


17 PT.Sari Bumi Kusuma (Kalbar)

58/Menhut-II/2007 22/02/2007 75.200 Sintang Aktif

18 PT.Sewaka Lahan Sentosa


19 PT.Sinergi Bumi Lestari 559/Menhut-II/2007 22/03/2007 12.770 Sintang Aktif

20 PT.Suka Jaya Makmur 106/Kpts-II/2000 29/12/2000 171.300 Ketapang Aktif

21 PT.Tawang Meranti 979/Kpts-V/1999 14/10/1999 49.200 Kapuas Hulu Tidak Aktif

22 PT.Toras Banua Sukses 107/Menhut-II/2006 17/04/2006 24.920 Kapuas Hulu Aktif

23 PT.Wana Kayu Batu Putih


24 PT.Wanasokan Hasilindo

265/Kpts-II/2000 25/08/2000 49.000 Ketapang Aktif

Jumlah 1.194.855

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar), Tahun 2009

20

Tabel 12: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Tengah


1 Kop.Mandau Talawang 21/Menhut-II/2005 17/01/2005 47.700 Kapuas Aktif

2 Kop.Putra Dayak Jaya 136/Menhut-II/2006 15/05/2006 24.610 Murung Raya Aktif

3 PT.Akhates Plywood 68/Menhut-II/2008 01/04/2008 94.380 Murung Raya Aktif

4 PT.Amprah Mitra Jaya 521/Menhut-II/2006 30/11/2006 77.700 Lamandau Aktif

5 PT.Anugrah Alam Barito 191/Menhut-II/2006 24/05/2006 39.500 Kapuas Aktif

6 PT.Austral Byna 124/Kpts-II/1993 27/02/1993 294.600 Barito Utara Aktif

7 PT.Barito Putera 27/Kpts-II/2001 09/02/2001 42.380 Murung Raya Aktif

8 PT.Berkat Cahaya Timber

114/Kpts-II/2000 29/12/2000 124.950 Kota Waringin Timur

Aktif

9 PT.Bina Multi Alam Lestari

137/Menhut-II/2006 15/05/2006 35.000 Barito Utara Aktif

10 PT.Carus Indonesia 94/Kpts-II/2000 22/12/2000 73.281 Gunung Mas Aktif

11 PT.Central Kalimantan Abadi

10/Kpts-II/2000 27/11/2000 40.650 Seruyan Aktif

12 PT.Dasa Intiga 77/Kpts-II/2000 22/12/2000 170.100 Sukamara Kapuas Aktif

13 PT.Dwima Jaya Utama 267/Menhut-II/2004 21/07/2004 127.300 Katingan Aktif

14 PT.Erna Juliawati 15/Kpts-IV/1999 18/01/1999 184.206 Seruyan Aktif

15 PT.Erythrina Nugraha Megah

72/Kpts-II/2001 15/03/2001 42.762 Kota Waringin Barat

Aktif

16 PT.Fitamaya Asmapara 430/Menhut-II/2006 29/08/2006 43.880 Gunung Mas Aktif

17 PT.Fortuna Cipta Sejahtera


18 PT.Gaung Satya Graha Agrindo

102/Kpts-II/2001 13/03/2001 49.950 Katingan Aktif

19 PT.Graha Sentosa Permai

381/Menhut-II/2005 09/11/2005 44.970 Katingan Aktif

20 PT.Gunung Meranti 941/Kpts-VI/1999 14/10/1999 95.265 Kapuas Aktif

21 PT.Hasil Kalimantan Jaya 116/Kpts-II/2000 29/12/2000 49.500 Gunung Mas Aktif

22 PT.Hasnur Jaya Utama 28/Kpts-II/2001 09/02/2001 38.445 Barito Selatan Aktif

23 PT.Hutan Domas Raya 78/Kpts-II/2000 22/12/2000 99.870 Gunung Mas Aktif

24 PT.Hutan Mulya 265/Menhut-II/2004 21/07/2004 51.000 Katingan Aktif

25 PT.Hutanindo Lestari Raya Timber

15/Kpts-II/2001 26/01/2001 98.000 Seruyan Aktif

26 PT.Indexim Utama Corp. 806/Kpts-VI/1999 30/09/1999 52.480 Barito Utara Aktif

27 PT.Intrado Jaya Intiga 398/Menhut-II/2005 18/10/2005 51.040 Kota Waringin Barat

Aktif

28 PT.Kahayan Terang Abadi

75/Kpts-II/2000 22/12/2000 42.444 Gunung Mas Aktif

29 PT.Karda Trades 76/Kpts-II/2000 22/12/2000 98.400 Lamndau Aktif

30 PT.Karya Delta Permai 429/Menhut-II/2004 18/10/2004 79.400 Murung Raya Aktif

31 PT.Kayu Ara Jaya Raya 850/Kpts-VI/1999 11/10/1999 85.210 Kota Waringin Timur

Aktif

32 PT.Kayu Tribuana Rama 1002/Kpts-VI/99 14/10/1999 98.765 Katingan Aktif

33 PT.Kayu Waja 81/Kpts-II/2000 12/02/2000 38.450 Barito Utara Aktif

34 PT.Lestari Damai Indah Tbr

133/Menhut-II/2006 11/05/2006 10.945 Murung Raya Aktif

35 PT.Maragadaya Wood Work

818/Kpts-II/1992 19/08/1992 64.000 Murung Raya Tidak Aktif

36 PT.Menorah Loggingindo


21


37 PT.Meranti Mustika 1001/Kpts-VI/1999 14/10/1999 46.829 Katingan Aktif

38 PT.Mitra Perdana Palangka


39 PT.Pandu Jaya Gemilang Agung

111/Kpts-II/2000 29/12/2000 49.500 Kapuas Aktif

40 PT.Pemantang Abaditama

942]/Kpts-VI/1999 14/10/1999 49.370 Murung Raya Aktif

41 PT.Praba Nugraha Tech. 939/Kpts-VI/1999 14/10/1999 42.600 Kapuas Aktif

42 PT.Rangau Abdinusa 170/Menhut-II/2009 14/04/2009 29.920 Murung Raya Tidak Aktif

43 PT.Rinanda Inti Lestari 103/Kpts-II/2001 15/03/2001 30.160 Katingan Aktif

44 PT.Sarana Piranti Utama 104/Kpts-II/2001 15/03/2001 49.700 Katingan Aktif

45 PT.Sarang Sapta Putra 398/Menhut-II/2006 17/07/2006 51.100 Murung Raya Aktif

46 PT.Sari Bumi Kusuma (Kalteng)

201/Kpts-II/1998 27/02/1998 208.300 Lamandau & Katingan

Aktif

47 PT.Sarmiento Parakanca Tbr

266/Menhut-II/2004 21/07/2004 216.550 Seruyan Aktif

48 PT.Sikatan Wana Raya 107/Kpts-II/2000 29/12/2000 49.400 Gunung Mas Aktif

49 PT.Sindo Lumber 605/Kpts-II/1983 07/10/1993 76.925 Barito Selatan Aktif

50 PT.Sinergi Hutan Sejati 67/Menhut-II/2006 27/03/2006 68.980 Barito Utara Aktif

51 PT.Taman Raja Persada 262/Menhut-II/2008 16/07/2008 58.500 Murung Raya Aktif

52 PT.Tingang Karya Mandiri

73/Kpts-II/2000 22/12/2000 44.925 Barito Selatan Aktif

53 PT.Trisetia Citagraha 395/Menhut-II/2006 17/07/2006 28.200 Barito Selatan Aktif

54 PT.Trisetia Intiga 201/Menhut-II/2007 16/05/2006 67.070 Barito Selatan Aktif

55 PT.Wana Agung Asa Utama

11/Kpts-II/2000 27/11/2000 42.750 Kapuas Tidak Aktif

56 PT.Wana Inti Kahuripan Intiga


57 PT.Yakin Timber Jaya 102/Kpts-II/2000 26/12/2000 29.126 Katingan Aktif

Jumlah 4.111.303

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah), Tahun 2009

Tabel 13: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Selatan


1 PT.Aya Yayang Indonesia 840/Kpts-VI/1999 07/10/1999 87.241 Tabalong Aktif

2 PT.Elbana Abadi Jaya 139/Menhut-II/2007

11/04/2007 15.480 Tabalong Aktif

3 PT.INHUTANI II (Unit Pulau Laut)

193/ Menhut-II/2006

24/05/2006 40.950 Tanah Laut Tidak Aktif

4 PT.Kodeco Timber 849/Kpts-VI/1999 11/10/1999 99.570 Kota Baru Tidak Aktif

5 PT.Sumpol Timber 110/Kpts-II/2000 29/12/2000 36.120 Tanah Bumbu Tidak Aktif

Jumlah 279.361

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan), Tahun 2009

22

Tabel 14: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Timur


Keterangan

1 CV.Pari Jaya Makmur 98/Menhut-II/2006 11/04/2006 12.730 Kutai Barat Aktif

2 Kopontren Darussalam 112/Kpts-II/2000 29/12/2000 21.690 Kutai Barat Tidak Aktif

3 KSU.Mayang Putri Prima 103/Menhut-II/2006 14/04/2006 13.110 Kutai Barat Aktif

4 KSU.Meranti Tumbuh Indah

204/Menhut-II/2006 08/06/2006 15.080 Nunukan Aktif

5 KUD.Beringin Mulya 845/Kpts-II/1999 07/10/1999 39.100 Kutai Kartanegara

Aktif

6 PT.Adimitra Lestari 202/Menhut-II/2008 21/05/2008 52.100 Nunukan Aktif

7 PT.Aditya Kirana Mandiri 862/Kpts-VI/1999 12/10/1999 42.700 Berau Aktif

8 PT.Agro City Kaltim 100/Menhut-II/2006 11/04/2006 16.470 Kutai Barat Aktif

9 PT.Amindo Wana Persada 940/Kpts-VI/1999 14/10/1999 43.680 Berau Aktif

10 PT.Balikpapan Forest Ind. 329/Menhut-II/2009 10/09/2009 174.600 Kutai Barat Aktif

11 PT.Barito Nusantara Indah 42/Menhut-II/2009 09/02/2009 94.685 Kutai Barat Aktif

12 PT.Batu Karang Sakti 66/Menhut-II/2006 27/03/2006 47.540 Malinau Aktif

13 PT.Belayan River Timber 853/Kpts-VI/1999 11/10/1999 97.500 Kutai Barat Aktif

14 PT.Borneo Karya Indah Mandiri

474/Menhut-II/2006 05/05/2006 50.860 Kutai Timur Aktif

15 PT.Civika Wana Lestari (Eks PT. Damukti)

843/Kpts-VI/1999 07/10/1999 53.000 Malinau Aktif

16 PT.Daisy Timber 113/Kpts-II/2000 29/12/2000 35.886 Berau Aktif

17 PT.Essam Timber 633/Kpts-II/1992 22/06/1992 355.000 Malinau Aktif

18 PT.Greaty Sukes Abadi 67/Menhut-II/2006 27/03/2006 31.080 Pasir Aktif

19 PT.Gunung Gajah Abadi 261/Kpts-II/1997 19/05/1997 81.000 Kutai Timur Aktif

20 PT.Hanurata Coy Ltd Unit Sang-kulirang (62400 ha) - Unit Berau (79200 Ha)

265/Kpts-II/1998 27/02/1998 151.600 Berau, Kutai Timur

Aktif

21 PT.Harapan Kaltim Lestari 187/Menhut-II/2006 19/05/2006 44.430 Kutai Barat Aktif

22 PT. Hutani Kalimantan Abadi Permai

323/Menhut-II/2009 09/05/2009 35.400 Bulungan Aktif

23 PT.I T C I/ITCIKU 149/Kpts-II/1993 27/02/1993 283.000 Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Pasir

Aktif

24 PT.Indowana Arga Timber 211/Kpts-II/1996 07/05/1996 47.800 Kutai Barat Aktif

25 PT.Inhutani I (Unit Kunyit -Simendurut)

560/Menhut-II/2006 29/12/2006 120.760 Nunukan Aktif

26 PT.Inhutani I (Unit Labanan)

484/Menhut-II/2006 19/10/2006 138.210 Berau Aktif

27 PT.Inhutani I (Unit Meraang)


28 PT.Inhutani I (Unit Pangean)


29 PT.Inhutani I (Unit Pimping)


30 PT.Inhutani I (Unit Sambarata)


31 PT.Inhutani I (Unit Segah Hulu)


32 PT.INHUTANI II (unit. Grogot)

109/Kpts-II/1991 21/02/1991 63.200 Pasir Tidak Aktif

33 PT.Inhutani II (Eks PT. Genwood)

158/Kpts-II/1994 20/04/1994 99.100 Malinau Tidak Aktif

23


Keterangan

34 PT.INHUTANI II (SUB UNIT Malinau)

64/Kpts-II/1991 31/01/1991 48.300 Malinau Aktif

35 PT.Intertropic Aditama 161/Menhut-II/2005 07/06/2005 46.230 Kutai Timur Aktif

36 PT.Intraca Wood Ind 335/Menhut-II/2004 31/08/2004 195.110 Bulungan Aktif

37 PT.ITCI Kayan Hutani (PT. IKANI)


38 PT.Jaya Timber Trading 100/Kpts-II/2001 15/03/2001 53.200 Kutai Kartanegara

Aktif

39 PT.Karya Jaya Parakawan 388/Kpts-II/1989 02/08/1989 40.000 Nunukan Aktif

40 PT.Karya Lestari 846/Kpts-VI/1999 09/10/1999 47.063 Berau Aktif

41 PT.Karya Wijaya Sukses 192/Menhut-II/2006 24/05/2006 22.320 Kutai Barat Aktif

42 PT.Kedap Sayaaq 292/Menhut-II/2008 28/08/2008 18.000 Kutai Barat Tidak Aktif

43 PT.Kedungmadu Tropical Wood

269/Menhut-II/2007 06/08/2007 50.400 Kutai Timur Aktif

44 PT.Kemakmuran Berkah Timber

217/Menhut-II/2008 09/06/2008 82.810 Kutai Barat Aktif

45 PT.Kiani Lestari (eks PT GPI)

414/Kpts-II/1994 15/09/1994 223.500 Kutai Timur Aktif

46 PT.Limbang Ganesa 035/Kpts-II/1994 19/08/1994 123.200 Kutai Kartanegara

Aktif

47 PT.Mardhika Insan Mulia 1003/Kpts-VI/1999 14/10/1999 46.080 Berau Aktif

48 PT. Mardhika Insan Mulia (Unit Tabalar)


49 PT.Marimun Timber Industri

101/Kpts-II/2000 26/12/2000 73.625 Kutai Barat Aktif

50 PT.Melapi Timber 105/Menhut-II/2005 25/04/2005 78.300 Kutai Kartanegara

Aktif

51 PT.Meranti Sakti Indonesia II

87/Kpts-II/2001 15/03/2001 46.200 Malinau Aktif

52 PT.Mutiara Kalja Permai 506/Menhut-II/2009 03/09/2009 56.000 Kutai Kartanegara

Aktif

53 PT.Nadila Indodaya 503/Menhut-II/2006 06/11/2006 44.090 Kutai Timur Aktif

54 PT.Narkata Rimba 278/Menhut-II/2008 12/08/2008 41.540 Kutai Timur Aktif

55 PT.Oceanias Timber 456/Menhut-II/2005 09/12/2005 67.030 Kutai Timur Aktif

56 PT.Pakar Mula Bhakti 765/Kpts-II/1990 22/12/1990 47.500 Kutai Timur Tidak Aktif

57 PT.Panambangan 411/Menhut-II/2004 18/10/2004 43.240 Kutai Timur Aktif

58 PT.Permata Borneo Abadi 300/Menhut-II/2008 03/09/2008 34.000 Malinau Aktif

59 PT.Puji Sempurna Raharja 304/Kpts-II/1990 14/06/1990 51.000 Berau Aktif

60 PT.Ratah Timber 359/Menhut-II/2009 18/06/2009 93.425 Kutai Barat Aktif

61 PT. Rimba Karya Rayatama 384/Menhut-II/2009 02/07/2009 143.970 Kutai Barat Aktif

62 PT.Rimba Karya Rayatama 186/Menhut-II/2006 19/05/2006 40.630 Kutai Barat Aktif

63 PT.Rimba Makmur Sentosa 178/Menhut-II/2007 01/05/2007 43.530 Malinau Tidak Aktif

64 PT.Rimba Sempana Makmur


65 PT. Rizki Kacida Reana 60/Menhut-II/2009 16/02/2009 55.150 Bulungan Aktif

66 PT.Rizki Kacida Reana 354/Menhut-II/2006 15/06/2006 29.350 Pasir Aktif

67 PT.Rodamas Tbr Kalimantan

96/Kpts-II/2000 22/12/2000 99.520 Kutai Barat Aktif

68 PT.Sarana Trirasa Bhakti 208/Kpts-II/1990 10/01/1990 41.000 Malinau Aktif

69 PT.Segara Indochem & PT. Segara Timber

990/Kpts-VI/1999 14/10/1999 85.725 Kutai Timur Aktif

24


Keterangan

70 PT.Seroja Universum Narwastu


71 PT.Sima Agung 148/Kpts-II/1993 27/02/1993 40.246 Kutai Timur Aktif

72 PT.Sumalindo Lestari Jaya II


73 PT.Sumalindo Lestari Jaya IV (eks PT. Madyakara Pacific)

497/Kpts-II/1992 Add 01/06/1992 100.000 Berau Aktif

74 PT.Sumalindo Lestari Jaya V

236/Kpts-II/1998 27/02/1998 59.066 Kutai Barat Tidak Aktif

75 PT.Sumber Mas Timber 25/Menhut-II/2006 25/01/2006 53.400 Kutai Timur Aktif

76 PT.Sylvia Ery Timber 606/Kpts-II/1992 27/04/1992 56.000 Nunukan Aktif

77 PT.Telagamas Kalimantan 478/Kpts-II/1994 25/10/1994 124.675 Pasir Aktif

78 PT.Telakai Mandiri Sejahtera

106/Menhut-II/2006 17/04/2006 12.320 Pasir Tidak Aktif

79 PT.Timber Dana 80/Kpts-II/2000 22/12/2000 76.340 Kutai Barat Aktif

80 PT.Triwira Asta Barata 37/Kpts-II/1990 22/01/1990 51.000 Kutai Barat Aktif

81 PT.Utama Damai Indah Tbr 52/Menhut-II/2005 23/02/2005 49.250 Berau Aktif

82 PT.Wana Adiprima Mandiri 196/Menhut-II2006 01/06/2006 33.090 Malinau Aktif

83 PT.Wana Bhakti Persada U. 864/Kpts-VI/1999 13/10/1999 44.402 Berau Aktif

84 PT.Wana Rimba Kencana 252/Kpts-II/1990 19/05/1990 65.000 Kutai Kartanegara

Aktif

85 PT.Wangsa Karya Lestari 348/Menhut-II/2008 22/09/2008 41.530 Kutai Barat Tidak Aktif

86 PT.Widya Artha Perdana 439/Menhut-II/2006 07/09/2006 14.800 Berau Aktif

Jumlah 6.195.658

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur), Tahun 2009

Tabel 15: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sulawesi Utara


1 PT. Huma Sulut Lestari 39/Kpts-II/2001 15/02/2001 26.800 Bolmong Utara Aktif

2 PT. Lembah Hijau Semesta

622/Kpts-II/1990 13/11/1990 34.000 Bolmong Utara Aktif

Jumlah 60.800

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara), Tahun 2009

Tabel 16: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Gorontalo


1 PT. GULAT II 701/Kpts-II/1993 01/11/1993 21.500 Gorontalo Utara Tidak Aktif

2 PT. Sapta Krida Kita 1046/Kpts-II/1992 10/09/1992 57.000 Pohuwato Aktif

3 PT. Taiwi III. 929/Kpts-II/1991 17/12/1991 66.500 Boalemo Aktif

Jumlah 145.000

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Gorontalo), Tahun 2009

25

Tabel 17: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sulawesi Tengah


1 PT.Balantak Rimba Rejeki 1117/Kpts-II/1992 19/12/1992 109.500 Banggai Aktif

2 PT.Bina Balantak Raya 334/Menhut-II/2004 31/08/2004 95.270 Banggai Tidak Aktif

3 PT.Dahatama Adi Karya 465/Kpts-II/1995 04/09/1995 64.620 Banggai Aktif

4 PT.Kalhold 390/Kpts-II/1989 02/08/1989 48.000 Toli Toli Aktif

5 PT.Palopo Timber Company

269/Menhut-II/2004 21/07/2004 38.250 Banggai Aktif

6 PT.Pasuruan Furnindo Inds

34/Kpts-II/2001 13/02/2001 47.915 Poso Tidak Aktif

7 PT.Riu Mamba Karya Sentosa

40/Menhut-II/2006 23/02/2006 34.610 Poso Tidak Aktif

8 PT.Satria Yudha Wanabakti

137/Kpts-II/1995 07/03/1995 75.000 Sigi Tidak Aktif

9 PT.Satya Sena Indratama 81/KPTS-II/1997 06/02/1997 67.820 Sigi Aktif

10 PT.Satyaguna Sulajaya 333/Menhut-II/2004 31/08/2004 27.740 Banggai Aktif

11 PT.Sentral Pitulempa 558/Menhut-II/2006 29/12/2006 40.540 Toli Toli Aktif

12 PT.Sulwood (Sulteng) 220/Kpts-II/1998 27/02/1998 54.980 Donggala Aktif

13 PT.Tri Tunggal Eboni 98/Kpts-II/2000 22/12/2000 98.000 Tojo Luna-Luna Aktif

14 PT.Wahana Sari Sakti 595/Kpts-II/1991 11/08/1991 100.000 Bangkep, Morowali

Aktif

Jumlah 902.245 Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data

Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tengah), Tahun 2009 Tabel 18: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sulawesi Tenggara


1 PT. Intisixta 1035/Kpts-II/1992 02/11/1992 296.000 Konawe Tidak Aktif

2 PT. Mijaraya Sembada 411/Menhut-II/2006 28/07/2006 48.140 Kolaka Utara Aktif

3 PT. Tiar Bungin Elok 412/Menhut-II/2006 28/07/2006 41.450 Kolaka Utara Tidak Aktif

Jumlah 385.590

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara), Tahun 2009

Tabel 19: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sulawesi Barat


1 PT.INHUTANI I Mamuju 350/Kpts-II/1996 05/07/1996 48.640 Mamuju Tidak Aktif

2 PT.Rante Mario 364/Kpts-IV/1986 19/11/1986 114.000 Mamuju Aktif

3 PT.Sulwood (Sulbar) 428/Menhut-II/2004 19/10/2004 21.080 Mamuju Tidak Aktif

4 PT.Zedsko Indonesia 264/Menhut-II/2004 21/07/2004 30.525 Mamuju Aktif

Jumlah 214.245

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat), Tahun 2009

26

Tabel 20: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Maluku


1 Kop.Wailo Wana Lestari 522.21-53 08/06/2001 29.955 Buru Aktif

2 PD.Panca Karya 117/Kpts-II/2000 29/12/2000 63.440 Buru Aktif

3 PT.Gema Hutani Lestari (d/h. PT. Gema Sanubari)

951/Kpts-II/1999 14/10/1999 148.450 Buru Aktif

4 PT. Karya Jaya Berdikari 117/Menhut-II/2009 19/03/2009 93.980 Maluku Tenggara Aktif

5 PT.Maluku Sentosa 522.11-72 Th.2001 27/08/2001 12.600 Buru Aktif

6 PT.Mangole Timber Prod. II

599/Kpts-II/1990 06/10/1990 101.800 Seram Timur Aktif

7 PT.Mangole Timber V (DH.PT.Ceram Cahaya Tbr)

30/Kpts-II/1997 13/01/1997 66.600 Seram Aktif

8 PT. Nusa Padma Corporation

94/Menhut-II/2005 12/04/2005 39.920 Buru Aktif

9 PT.Prima Bumi Sakti 17/Menhut-II/2007 05/01/2007 44.700 Buru Aktif

10 PT.Talisan Emas 346/Menhut-II/2008 22/09/2008 54.750 Maluku Tengah Aktif

11 PT.Wana Potensi Nusa 541/Kpts-II/1994 24/11/1994 41.000 Buru Selatan Aktif

Jumlah 697.195

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Tahun 2009

Tabel 21: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Maluku Utara


1 PT.Bela Berkat Anugerah 389/Menhut-II/2006

12/07/2006 33.880 P. Bacan/ Halsel Aktif

2 PT.Mangole Timber III (d/h PT. Taliabu Timb)

193/Kpts-II/1998 27/02/1998 69.530 Taliabu Aktif

3 PT.Mangole Timber Unit I 192/Kpts-II/1998 27/02/1998 46.066 Mangole Tidak Aktif

4 PT.Mohtra Agung Persada 400/Menhut-II/2006

19/07/2006 50.940 HalTeng & HalTim Aktif

5 PT.Nusa Niwe Indah 410/Menhut-II/2004

18/10/2004 73.500 Halmahera Utara Aktif

6 PT.Nusapadma Corp. 331/Kpts-II/1999 21/05/1999 55.770 Halmahera Timur Aktif

7 PT.Poleko Yurbarson Trad. 962/Kpts-II/1999 14/10/1999 86.599 P. Obi/HalSel Aktif

8 PT.Pusaka Agro Sejahtera 180/Menhut-II/2007

01/05/2007 15.540 P. Obi/HalSel Aktif

9 PT.TAIWI UNT II (PT. Tunas Forestra)

394/Kpts-II/1992 22/04/1992 42.300 Halmahera Selatan

Aktif

10 PT.Taliabu Luna Timber 426/Kpts-II/1995 28/09/1995 57.100 Taliabu Aktif

11 PT.Telaga Bhakti Persada 372/Menhut-II/2009

23/06/2009 63.405 P. Obi/HalSel Aktif

12 PT.Tunas Pusaka Mandiri 351/Menhut-II/2006

12/05/2006 24.430 Halmahera Utara Aktif

13 PT.Tunggal Aghatis (PT. TAIWI Unit I)

817/Kpts-II/1992

19/08/1992

160.000

Halmahera Timur Aktif

14 PT.Wana Kencana Sejati 95/Menhut-II/2005 12/04/2005 47.410 Halmahera Timur Aktif

15 PT.Wana Kencana Sejati II 295/Menhut-II/2007

28/08/2007 45.825 Halmahera Timur Aktif

16 PT.Widuri Utama Timber 1016/Kpts-II/1992 10/10/1992 35.000 Halmahera Utara Aktif

Jumlah 907.295

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara), Tahun 2009

27

Tabel 22: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Papua


1 PT.A.O.I. UNIT IV (d/h. PT. Green Timber)

650/Kpts-II/1995 30/11/1995 110.700 Mappi Tidak Aktif

2 PT.Alas Tirta Kencana 649/Kpts-II/1995 30/11/1995 87.500 Mimika Tidak Aktif

3 PT.Bade Makmur Orissa 57/Kpts/-II/1993 09/02/1993 462.600 Boven Digoel Aktif

4 PT.Batasan (Papua) 342/Kpts-II/1997 02/07/1997 106.643 Kerom Aktif

5 PT.Bina Balantak Raya Utama

40/Kpts-II/1991 16/06/1991 325.300 Sarmi Aktif

6 PT.CENTRICO 154/Kpts-II/1993 07/02/1993 95.000 Nabire Aktif

7 PT.Citra Lembah Kencana (PT. Tunggal Yudi Unit IV)

489/Kpts-II/1995 14/09/1995 167.000 Aktif

8 PT.Damai Setiatama Tbr 948/Kpts-II/1991 30/12/1991 200.000 Mappi Aktif

9 PT.Darmali Mahkota Tbr 248/Kpts-II/1994 07/06/1994 156.000 Boven Digoel Aktif

10 PT.Diadyani Timber 292/Menhut-II/2009

18/05/2009 206.160 Mimika Aktif

11 PT.Digul Dayasakti 354/Kpts-II/1997 jo.

09/07/1997 347.000 Boven Digoel Tidak Aktif

12 PT. Global Partners Indonesia

39/Menhut-II/2009 09/02/2009 144.940 Jaya Wijaya, Asmat

Tidak Aktif

13 PT.Hanurata Co. Ltd (Jayapura)

688/Kpts-II/1996 26/12/1996 188.500 Kota Jayapura Aktif

14 PT.Jati Dharma Indah 69/Kpts-II/1997 31/01/1997 207.410 Nabire Aktif

15 PT.Kayu Perkasa Bumi Makmur

70/Kpts-IV/1996 26/02/1996 171.100 Jaya Wijaya, Asmat

Aktif

16 PT.Membramo Alas Mandiri

980/Kpts-II/1999 14/10/1999 677.310 Sarmi Aktif

17 PT.Mondialindo Setya 466/Menhut-II/2006

19/09/2006 94.800 Sarmi Aktif

18 PT.Multi Artha Yoga 57/Menhut-II/2007 22/02/2007 151.690 Merauke Aktif

19 PT.Rimba Megah Lestari 303/Kpts-II/1996 18/06/1996 250.000 Boven Digoel Aktif

20 PT.Risana Indah Forest 18/Kpts-II/1990 10/01/1990 197.000 Kerom Aktif

21 PT.Salaki Mandiri Sejahtera 396/Menhut-II/2006

17/07/2006 79.130 Sarmi Aktif

22 PT. Sumber Mitra Jaya 396/Menhut-II/2005

23/11/2005 102.250 Jayapura, Sarmi Aktif

23 PT.Sumber Mitra Jaya 556/Menhut-II/2006

22/12/2006 52.160 Sarmi Aktif

24 PT.Tunas Sawaerma 101/Menhut-II/2009

01/03/2009 214.935 Boven Digoel Aktif

25 PT.WAPOGA. III. d/h. PT. Kayu Ekaria

169/Kpts-II/1997 25/11/1997 407.350 Yapen Waropen Aktif

Jumlah 5.202.478

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua), Tahun 2009.

28

Tabel 23: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Papua Barat


1 PT.Arfak Indra 333/Menhut-II/2009

15/06/2009 177.900 Fak-fak Aktif

2 PT.Asco Prima Nusantara 82/Menhut-II/2009 05/03/2009 171.270 Kaimana Aktif

3 PT.Bangun Kayu Irian 01/Kpts-II/1993 04/01/1993 299.000 Sorong Selatan Aktif

4 PT.Bintuni Utama Murni 213/Menhut-II/2007

28/05/2007 82.120 Bintuni Aktif

5 PT.Hanurata Coy Ltd (Sorong)

81/Kpts-II/1994 25/02/1994 417.570 Sorong dan Fak-fak Aktif

6 PT.Hasrat Wira Mandiri 735/Kpts-II/1993 08/11/1993 119.700 Sorong Aktif

7 PT.Intim Pura Timber 69/Kpts-II/1989 06/02/1989 333.000 Sorong Aktif

8 PT.Irmasulindo 08/Kpts-II/2001 11/01/2001 174.540 Kab. Yapen Waropen

Aktif

9 PT.Kaltim Hutama 279/Kpts-IV/1988 21/03/1988 155.000 Kab. Nabire Tidak Aktif

10 PT.Mancaraya Agro Mandiri

55/Menhut-II/2006 14/03/2006 97.820 Sorong Selatan Aktif

11 PT.Manokwari Mandiri Lestari

48 Tahun 2002 21/05/2002 83.240 Bintuni Aktif

12 PT.Megapura Mambramo Bangun

397/Menhut-II/2006

17/07/2006 55.100 Manokwari Aktif

13 PT.Multi Wahana Wijaya 534/Kpts-II/1991 14/08/1991 139.000 Sorong Aktif

14 PT.Teluk Bintuni Mina Agro K.

393/Kpts-II/1992 22/04/1992 239.000 Bintuni Aktif

15 PT.Wana Galang Utama 464/Kpts-II/1992 22/10/1992 212.000 Sorong Selatan Aktif

16 PT.Wana Irian Perkasa 936/Kpts-II/1992 25/11/1992 53.800 Kaimana Aktif

17 PT.Wana Kayu Hasilindo 547/Kpts-II/1997 27/08/1997 84.000 Kaimana Aktif

18 PT.Wapoga Mutiara Timber (Unit I, Papua (178.800 Ha)& Unit II, Irjabar (196.900 Ha))

744/Kpts-II/1990 13/12/1990 375.700 Kab. Sarmi/ Wondama

Aktif

19 PT.Wukirasari 477/Menhut-II/2008

31/12/2008 116.320 Kaimana Aktif

20 PT.Yotefa Sarana Timber 811/Kpts-II/1991 30/10/1991 182.000 Bintuni Aktif

Jumlah 3.568.080 Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data

Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, BPKH Manokwari), Tahun 2009

29

VI.B. Perkembangan IUPHHK Hutan Tanaman Industri Per Provinsi S/D Oktober 2009

Tabel 24: Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam


1 PT.Aceh Nusa Indrapuri

319/Menhut-II/2004

27/08/2004 111.000 Aceh Besar, Pidie SK. Definitif

2 PT.Aceh Swaka WNP 529/Kpts-II/1997 15/08/1997 7.050 Aceh Utara SK. Definitif

3 PT.Rimba Penyangga Utama

195/Kpts-II/1997 04/04/1997 6.150 Aceh Timur SK. Definitif

4 PT.Rimba Timur Sentosa

348/Menhut-II/2006

12/06/2006 6.250 Aceh Timur SK. Definitif

5 PT.Rimba Wawasan Permai

349/Menhut-II/2006

12/06/2006 6.120 Aceh Timur SK. Definitif

6 PT.Tusam Hutani Lestari

325/Menhut-II/2004

27/08/2004 97.300 Bener Meriah, A. Tengah, A. Utara, Bireun

SK. Definitif

7 PT.Gunung Medang Raya Utama Timber

495/Kpts-II/1992 01/06/1992 7.300 Aceh Timur SK. Sementara


Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi NAD), Tahun 2009. Keterangan: SK Defenetif adalah sudah mendapat penetapan dari Menteri Kehutanan; SK Sementara adalah

sudah mendapat persetujuan dari Ditjen BPK.

Tabel 25: Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sumatera Utara


1 PT.Hutan Barumun Perkasa

324/Menhut-II/2004

27/08/2004 11.845 Tapanuli Selatan SK. Definitif

2 PT.Inti Indorayon Utama (PT. PIR Hutani lestari - pola PIR)

360/Kpts-II/1989 19/07/1989 30.000 Tapanuli Utara SK. Definitif

3 PT.Putra Lika Perkasa 136/Kpts-II/1997 10/03/1997 10.000 Labuhan Batu SK. Definitif

4 PT.Sinar Belantara Indah 194/Kpts-II/1997 04/04/1997 6.200 Labuhan Batu SK. Definitif

5 PT.Sumatera Match Factory

370/Kpts-II/1997 15/07/1997 1.500 Simalungun SK. Definitif

6 PT.Sumatera Riang lestari d/h PT. Sumatera Sinar Plywood Industry

208/Menhut-II/2007

25/05/2007 215.305 Labuhan Batu Tapanuli

SK. Definitif

7 PT.Sumatera Silva Lestari 82/Kpts-II/2001 15/03/2001 42.530 Tapanuli Selatan Rokan Hulu

SK. Definitif

8 PT.Toba Pulp Lestari Tbk 351/Menhut-II/2004

28/09/2004 113.340 Tapanuli Utara Dairi

SK. Definitif


Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara), Tahun 2009.

30

Tabel 26: Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sumatera Barat


1 PT.Bukit Raya Mudisa 257/Kpts-II/2000 23/08/2000 28.617 Dharmasraya SK. Definitif

2 PT.Rimba Swasembada Semesta

129/Kpts-II/1998 18/02/1998 6.675 Pasaman Barat SK. Definitif


Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ), Tahun 2009

Tabel 27: Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau


1 PT.Arara Abadi 743/Kpts-II/1996 25/11/1996 299.975 Kampar, Bengkalis, Pelalawan

SK. Definitif

2 PT.Artelindo Wiratama 122/Menhut-II/2007 22/04/2007 10.740 Indragiri Hulu SK. Definitif

3 PT.Balai Kayang Mandiri 20/Menhut-II/2007 05/01/2007 22.250 Siak SK. Definitif

4 PT.Bina Daya Bentala 555/Menhut-II/2006 22/12/2006 19.870 Rokan Hulu SK. Definitif

5 PT.Bina Daya Bintara 64/Menhut-II/2007 23/02/2007 7.550 Siak SK. Definitif

6 PT.Bina Duta Laksana 207/Menhut-II/2006 08/06/2006 28.890 Indragiri Hilir SK. Definitif 7 PT.Bukit Batu Hutani

Alam 365/Kpts-II/2003 30/10/2003 33.605 Bengkalis SK. Definitif

8 PT.Bukit Batubuh Sei Indah

67/Menhut-II/2007 23/02/2007 13.420 Indragiri Hulu SK. Definitif

9 PT.Bukit Raya Pelalawan 70/Menhut-II/2007 23/02/2007 4.010 Pelalawan SK. Definitif 10 PT.Citra Sumber

Sejahtera 68/Menhut-II/2007 23/02/2007 15.360 Indragiri Hulu SK. Definitif

11 PT.Dexter Timber Perkasa Indonesia

88/Menhut-VI/2007 22/03/2007 21.880 Rokan Hilir SK. Definitif

12 PT.Ekawana Lestari Darma

733/Kts-II/1997 01/12/1997 9.300 Siak Sri Indrapura SK. Definitif

13 PT.Lestari Unggul Makmur

217/Menhut-II/2007 31/05/2007 10.390 Bengkalis SK. Definitif

14 PT.Merbau Pelalawan Lestari

69/Menhut-II/2007 23/02/2007 5.970 Pelalawan SK. Definitif

15 PT.Mitra Hutani Jaya 101/Menhut-II/2006 11/04/2006 9.240 Pelalawan SK. Definitif

16 PT.Mitra Kembang Selaras

71/Menhut-II/2007 23/02/2007 14.800 Indragiri Hulu SK. Definitif

17 PT.Mitra Tani Nusa Sejati 66/Menhut-II/2007 23/02/2007 7.480 Pelalawan SK. Definitif

18 PT.National Timber and Forest Product

21/Menhut-II/2007 05/06/2007 9.300 Siak SK. Definitif

19 PT.Nusa Prima Manunggal

5221/Dishut/XI/2002 12/11/2002 4.412 Pelalawan SK. Definitif

20 PT.Nusa Wana Raya 241/Menhut-II/2007 19/07/2007 26.880 Kampar Pelalawan SK. Definitif

21 PT.Perawang Sukses Perkasa

249/Kpts-II/1996 27/02/1996 50.725 Kampar SK. Definitif

22 PT.Perkasa Baru 75/Menhut-II/2007 23/02/2007 13.170 Bengkalis SK. Definitif 23 PT.Prima Bangun Sukses 553/Menhut-II/2006 22/12/2006 8.670 Indragiri Hulu SK. Definitif

24 PT.Putra Riau Perkasa 104/Menhut-II/2006 11/04/2006 15.640 Pelalawan SK. Definitif

25 PT.Riau Abadi Lestari 542/Kpts-II/1997 25/08/1997 12.000 Bengkalis, Siak, Kampar

SK. Definitif

26 PT.Riau Andalan Pulp & Paper

327/Menhut-II/2009 12/06/2009 350.165 Kuantan Sengingi, Pelalawan

SK. Definitif

27 PT.Riau Indo Agropalma 61/Menhut-II/2006 22/03/2006 9.570 Indragiri Hilir SK. Definitif

31


28 PT.Rimba Lazuardi 79/Menhut-II/2007 23/02/2007 23.340 Indragiri Hulu SK. Definitif

29 PT.Rimba Mandau Lestari 552/Menhut-II/2006 22/12/2006 5.630 Siak SK. Definitif

30 PT.Rimba Mutiara Permai 65/Menhut-II/2007 23/02/2007 8.030 Pelalawan SK. Definitif 31 PT.Rimba Peranap Indah 598/Kpts-II/1996 16/09/1996 14.434 Indragiri Hulu SK. Definitif

32 PT.Rimba Rokan Hulu 632/Kpts-II/1995 22/11/1995 12.500 Kampar SK. Definitif

33 PT.Rimba Rokan Lestari 262/Kpts-II/1998 27/02/1998 34.775 Bengkalis, Rokan Hulu

SK. Definitif

34 PT.Rimba Rokan Perkasa 554/Menhut-II/2006 22/12/2006 22.930 Siak SK. Definitif

35 PT.Rimba Seraya Utama 599/Kpts-II/1996 16/09/1996 12.600 Kampar SK. Definitif

36 PT.Ruas Utama Jaya 18/Menhut-II/2007 05/01/2007 44.330 Rokan Hilir, Kota Dumai

SK. Definitif

37 PT.Sakato Pratama Makmur

366/Kpts-II/2003 30/10/2003 46.230 Bengkalis SK. Definitif

38 PT.Sari Hijau Mutiara 378/Menhut-II/2008 28/10/2008 20.000 Indragiri Hilir SK. Definitif

39 PT.Satria Perkasa Agung 244/Kpts-II/2000 22/08/2000 76.017 Indragiri Hulu SK. Definitif

40 PT.Satria Perkasa Agung (KTH Sinar Merawang)

19/Menhut-II/2007 05/01/2007 9.300 Merawang SK. Definitif

41 PT.Satria Perkasa Agung Unit Serapung

102/Menhut-II/2006 11/04/2006 11.830 Pelalawan SK. Definitif

42 PT.Selaras Abadi Utama 52221/IUPHHKHT/XII/ 2002/005

30/12/2002 13.600 Pelalawan SK. Definitif

43 PT.Seraya Sumber Lestari 22/Menhut-II/2007 05/01/2007 18.767 Siak SK. Definitif

44 PT.Siak Raya Timber 202/Menhut-II/2007 16/05/2007 23.030 Pelalawan, Kampar

SK. Definitif

45 PT.Suntara Gajapati 71/Kpts-II/2001 15/03/2001 34.792 Kota Dumai SK. Definitif

46 PT.Tuah Negeri 215/Menhut-II/2007 28/05/2007 1.480 Pelalawan SK. Definitif 47 PT.Uniseraya 214/Menhut-II/2007 28/05/2007 33.360 Pelalawan SK. Definitif

48 PT.Wananugraha Bina Lestari

362/Menhut-II/2007 25/10/2007 7.465 Kampar SK. Definitif


Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau), Tahun 2009

Tabel 28: Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Jambi


1 PT.Arangan Hutani Lestari

660/Kpts-II/1995 12/12/1995 9.400 Bungo Tebo SK. Definitif

2 PT.Agronusa Alam Sejahtera

464/Menhut-II/2009 05/08/2009 22.525 Sarolangun SK. Definitif

3 PT.Bukit Kausar 436/Menhut-II/2009 23/07/2009 10.785 Sarolangun SK. Definitif

4 PT.Dyera Hutani Lestari 31/Kpts-II/1997 03/01/1997 8.000 Muaro Jambi, Batanghari

SK. Definitif

5 PT.Gamasia Hutani 820/Kpts-II/1999 30/09/1999 19.675 Muaro Tebo SK. Definitif

6 PT.Jebus Maju 342/Menhut-II/2004 09/09/2004 15.012 Merangin SK. Definitif

7 PT.Limbah Kayu Utama 327/Kpts-II/1998 27/02/1998 19.300 Batanghari, Bungo Tebo

SK. Definitif

8 PT.Mugi Triman International

419/Menhut-II/2009 13/07/2009 37.500 Bungo SK. Definitif

9 PT.Rimba Hutani Mas 68/Menhut-II/2004 09/03/2004 51.260 Tanjung Jabung Barat

SK. Definitif

10 PT.Samhutani 86/Kpts-II/1999 05/02/1999 35.955 Sarulangun SK. Definitif

11 PT.Tebo Multi Agro 401/Menhut-II/2006 19/07/2006 19.770 Tebo SK. Definitif

12 PT.Wana Mukti Wisesa 275/Kpts-II/1998 27/02/1998 9.105 Tebo SK. Definitif

32


13 PT.Wana Perintis 781/Kpts-II/1996 18/12/1996 6.900 Batanghari, Sarolangun

SK. Definitif

14 PT.Wana Teladan 408/Kpts-II/1996 05/08/1996 9.800 Tanjung Jabung Barat

SK. Definitif

15 PT.Wanakasita Nusantara

672/Kpts-II/1995 18/12/1995 9.030 Batanghari, Sarolangun

SK. Definitif

16 PT.Wira Karya Sakti 346/Menhut-II/2004 10/09/2004 293.812 Tanjung Jabung Barat & Timur

SK. Definitif


Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi), Tahun 2009

Tabel 29: Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sumatera Selatan


1 PT.Bumi Andalas Permai 339/Menhut-II/2004

07/09/2004 192.700 Ogan Komering Ilir

SK. Definitif

2 PT.Bumi Mekar Hijau 417/Menhut-II/2004


SK. Definitif

3 PT.Bumi Persada Permai 337/Menhut-II/2004

19/10/2004 59.345 Musi Banyuasin SK. Definitif

4 PT.Bumi Persada Permai 79/Menhut-II/2009 05/03/2009 24.050 Musi Banyuasin SK. Definitif

5 PT.Cipta Mas Bumi Subur 70/Menhut-II/2005 29/05/2005 7.550 Ogan Komering Ilir, Musi

SK. Definitif

6 PT.Musi Hutan Persada 38/Kpts-II/1996 29/01/1996 296.400 Lahat, Musirawas SK. Definitif

7 PT.Pakerin 226/Kpts-II/1998 01/02/1998 43.700 Musi Banyuasin SK. Definitif

8 PT.Paramitra Mulia Langgeng

378/Menhut-II/2009

25/06/2009 70.130 Ogan Kemering Selatan

SK. Definitif

9 PT.Rimba Hutani mas 90/Menhut-II/2007 22/03/2007 67.100 Musi Banyuasin SK. Definitif

10 PT.SBA Wood Industries 347/Menhut-II/2004


SK. Definitif

11 PT.Sentosa Bahagia Bersama

249/Menhut-II/2009


12 PT.Sumatera Prima Fibreboard

379/Menhut-II/2009

25/06/2009 7.055 Musi Rawas SK. Definitif

13 PT.Sumber Hijau Permai 29/Menhut-II/2006 13/02/2006 30.040 Musi Banyuasin SK. Definitif

14 PT.Wahana Agro Mulia 252/Menhut-II/2009


15 PT.Wahana Lestari makmur Sukses

484/Menhut-II/2009


16 PT.Way Hijau Hutani 195/Kpts-V/1992 01/04/1992 21.000 Musi Banyuasin SK. Sementara


Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan), Tahun 2009

data pengolah hutan

Documents