data pembangunan kabinet indonesia bersatu i (2004-2009) dan kabinet indonesia bersatu ii...

4 Strategi Pembangunan

Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh

Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan

Peningkatan Kualitas SDM & Kesejahteraan Rakyat

Pemerataan Pembangunan Wilayah

A

B

C

D

1. MEMANTAPKAN DEMOKRASI

A. PENYIAPAN LANDASAN PEMBANGUNAN YANG KOKOH

Demokrasi Indonesia berkinerja sedang (medium performing democracy)


1. MEMANTAPKAN DEMOKRASI (1)

Pemilu legislative dan pemilu presiden secara langsung dapat dilaksanakan secara jujur dan adil pada tahun 2009, dengan partisipasi pemilihan di atas 70%




Kebebasan pers Indonesia terbaik ke dua di ASEAN menurut Indeks Freedom House 2012



Pada Periode 2007-2013, telah terbangun 170 media center di Indonesia, yang menjadi salah satu upaya mendukung fungsi pemerintah sebagai Government Public Relation (GPR).


2. MENEGAKKAN HUKUM YANG BERKEADILAN


2. MENEGAKKAN HUKUM YANG BERKEADILAN (1)

Pelaksanaan UU No.16/2011 tentang Bantuan Hukum. Tahun 2013 telah ditetapkan 310 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk menyalurkan anggaran negara untuk bantuan hukum kepada orang miskin.


Sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang Lolos Verifikasi di 33 Provinsi

Sebaran Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Per Pulau


Jumlah kekerasan terhadap perempuan relative meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2012, jumlah kekerasan terhadap perempuan sebesar 216.156



Pembangunan hukum berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Daya Saing Global Indonesia



Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tantangan: menjaga upaya pemberantasan korupsi secara konsisten, sistematis dan



Pengukuran IPAK 2012 dilakukan untuk mengetahui kualitas budaya, melalui survei terhadap: 33 provinsi , 170 kabupaten/ kota (49 kota dan 121 kabupaten), dan sampel 10.000 rumah tangga (response rates: 89%). Skor IPAK Indonesia tahun 2012 sebesar 3,55 dari skala 5.



Pada tingkat Internasional selama KIB I dan KIB II, capaian kualitas regulasi Indonesia menjadi salah satu indikator kemudahan berusaha di Indonesia untuk meningkatkan kinerja daya saing baik pada tingkat ASEAN maupun Asia



Peningkatan Ease of doing business Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas regulasi dan menghilangkan beban regulasi yang tidak perlu


3. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA


3. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA (1)

PP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Telah ditetapkan 15 Bidang SPM terdiri : 65 jenis pelayanan dan 174 indikator



Pemerintah mengembangkan berbagai instrumen penilaian kinerja pelayanan publik dan penghargaan kepada unit pelayanan publik berkinerja baik. KPK melakukan survei penyelenggara pelayanan yang disajikan dalam bentuk Skor Integritas Pelayanan Publik.


Akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara menunjukkan kemajuan signifikan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat menjadi 74%, pemerintah provinsi 61%, dan pemerintah kabupaten/ kota 24,94% (sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2013 yang diterbitkan BPK, K/L)




Pengadaan secara elektronik (e-Procurement) memberikan dampak signifikan pada efisiensi penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah.

Rata- rata penghematan anggaran pengadaan barang/ jasa pemerintah hingga November 2013 mencapai 11,37 % (Rp 44,6 triliun ).



Perkembangan presentase instansi pemerintah yang akuntabel terus meningkat dari tahun ke tahun baik di pemerintah pusat, provinsi maupun kota.



Di tingkat K/L, pelaksanaan reformasi birokrasi instansi (RBI) dimulai pada tahun 2007 dengan diawali pelaksanaan pilot project di Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pelaksanaan RB terus diperluas dan diakselerasi, tahun 2013 sebanyak 59 K/L telah melaksanakan RB.


4. MEMBANGUN KAPASITAS PERTAHANAN DAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL


4. MEMBANGUN KAPASITAS PERTAHANAN DAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL (1)

Pengamanan perbatasan darat telah menggunakan Standar Internasional Custom, Immigration, Quaranne And Security System (CIQS).

Secara total, sampai dengan tahun 2013 telah terbangun 25 pos perbatasan darat.


Kejahatan konvesional dengan rata- rata penyelesaian kasus adalah 52%.

Kejahatan transnasional dengan rata-rata penyelesaian kasus sebesar 84%.

kekayaan negara dengan rata-rata penyelesaian sebesar 55.5%.

Kejahatan yang berimplikasi kontijensi dengan rata-rata sebesar 64.5%.



Penanggulangan terorisme mulai memperlihatkan hasilnya sejak ada upaya sistematis dalam penanganannya mulai tahun 2010.



Partisipasi Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dunia semakin meningkat melalui pengiriman pasukan pemelihara perdamaian.


5. MENINGKATKAN KEPEMIMPINAN INDONESIA DALAM PERCATURAN INTERNASIONAL (1)

Indonesia sebagai founding member dan Anggota Dewan HAM PBB, dan mempunyai andil besar dalam pembentukan ASEAN Human Right Declaration (AHRD), serta berhasil menjadikan Indonesia sebagai tempat berbagi pengalaman demokrasi melalui Bali Democracy Forum (BDF).



Sejak masa kerja KIB I, upaya perlindungan WNI dilakukan dengan kepedulian dan keberpihakan. Jumlah kasus yang ditangani juga semakin menurun



B. PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

1. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN EKONOMI YANG KONDUSIF

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kesejahteran masyarakat yang ditunjukkan oleh PDB per kapita yang terus membaik, yaitu naik lebih dari tiga kali lipat (dari Rp 10,5 Juta tahun 2004 menjadi Rp 33,7 Juta pada tahun 2012)


1. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN EKONOMI YANG KONDUSIF (1)

Terjadi perubahan struktur dari sektor primer dan sekunder ke sektor tersier



Pemerintahan KIB I berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 56,6 % tahun 2004 menjadi 28,1 % tahun 2010 melalui manajemen

yang ketat dan terencana (RPJMN 2004-2009).

Pemerintahan KIB II, keberlanjutan dapat terus dijaga dengan menurunkan rasio utang terhadap PDB hingga mencapai 24 % pada tahun 2012 dan 23,4 % pada tahun 2013 (angka sementara).



Penerimaan domestik yang ditunjukkan oleh rasio penerimaan pajak terhadap PDB menunjukkan angka yang relatif stabil (kisaran 12 13 %). Capaian tertinggi rasio penerimaan pajak terhadap PDB terjadi pada tahun 2008 yang mencapai 13,3 %.



Kebijakan pengendalian KIB I cukup besar

tantangannya karena tekanan perkembangan perekonomian global. Dua momen catatan

adalah (1) tahun 2005 ketika terjadi pelambatan ekonomi global, dan (2) tahun 2008 ketika terjadi krisis ekonomi global dimana

year on year (y-o-y) mencapai 17,1 % (2005) dan 11,06 % (2008).



Pada KIB II kebijakan moneter diawali dengan stabilitas nilai tukar yang cukup baik setelah krisis global tahun 2008, nilai Rupiah dari Rp 12.000 (tahun 2009) berangsur-angsur menuju nilai di bawah Rp. 10.000 per dollar sepanjang kurun waktu 2010 hingga 2012.



Neraca pembayaran cenderung surplus dan baru dalam dua tahun terakhir mengalami meningkatnya defisit transaksi berjalan.



Kinerja ekspor nonmigas pada periode tahun 2010 sampai dengan Semester I tahun 2013 cukup .

Ekspor Indonesia sebagian besar merupakan ekspor nonmigas dengan rata-rata kontribusi 80% (periode 2004-2013).

Peranan ekspor migas terhadap total ekspor Indonesia terus mengalami penurunan di setiap tahunnya.



Aliran investasi langsung netto meningkat sejak tahun 2010, nilai tertinggi dicapai tahun 2012 sebesar USD 13,9 Miliar.

Cadangan devisa pemerintahan KBI I tercatat USD 35,5 miliar.

Cadangan devisa pemerintahan KIB II tercatat pada tahun 2012 mencapai USD 112,8 miliar.



IHSG meningkat cepat melalui kebijakan quantave easing Pemerintah AS (Tahun 2012 s.d akhir semester I Tahun 2013).



Dalam kurun waktu 2004-2013 peranan investasi dalam PDB terus meningkat.



Pada periode 2010-triwulan III/2013, total realisasi PMA dan PMDN tercatat 1.066,3 triliun yang terdiri dari PMDN sebesar Rp 322,9 triliun dan PMA sebesar US$ 81,5 triliun dan total realisasi investasi naik rata-rata 31,8 % di mana PMDN dan PMA masing masing tumbuh rata-rata 37,5 % dan 29,4 %.



Berdasarkan sebaran lokasinya, investasi tersebar lebih merata antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa.

PMA Luar Pulau Jawa sebesar 16 % (periode 2005-2009) dan meningkat menjadi 39 % (periode 2010-Triwulan III/2013 )




2. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (1)

Strategi utama MP3EI melalui: a) Pengembangan

enam koridor ekonomi

b) Memperkuat konektivitas nasional

c) Mempercepat peningkatan SDM dan IPTEK

Hingga Oktober 2013, total realisasi investasi proyek-proyek MP3EI, baik di sektor riil maupun infrastruktur sebesar Rp.737,6 trilliun , yang terdiri dari sektor riil sebesar Rp.381,8 trilliun (103 proyek) dan sektor infrastruktur Rp.355,8 trilliun (150 proyek).



Dari sisi percepatan peningkatan SDM dan IPTEK, sampai dengan akhir Juni 2013 telah diinvestasikan 256 proyek dengan total investasi Rp. 21.724 miliar




3. MEMPERKUAT KETAHANAN SEKTOR SEKTOR EKONOMI

Pertumbuhan PDB sektor pertanian terus meningkat dengan rata-rata 3,6 % per tahun selama KIB I dan KIB II.


3. MEMPERKUAT KETAHANAN SEKTOR SEKTOR EKONOMI (1)

Pada KIB I Sektor Pertanian menyerap 41,4 % tenaga kerja dan pada KIB II turun menjadi 36,1 %.



Untuk komodi unggulan perkebunan, selama periode KIB I dan KIB II hampir semua komodi mengalami peningkatan kecuali jambu mete dan teh.

Produksi hasil komoditi utama peternakan yang terdiri dari daging sapi, telur dan susu selama periode KIB I dan KIB II rata-rata mengalami peningkatan yang cukup besar



Produksi pangan utama terus meningkat dengan tingkat swasembada yang semakin tinggi.



Penerapan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam pengurangan emisi rumah kaca dan meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar Internasional.



Produksi perikanan terus meningkat pada KIB I dan KIB II dan semakin didominasi oleh perikanan budidaya.



Pada masa KIB I kinerja ekspor utama kehutanan cenderung mengalami

.

Pada periode KIB II total nilai ekspor masih terus meningkat dari US$3,2 miliar di tahun 2010 menjadi US$3,6 miliar di tahun 2012.



Ketergantungan terhadap minyak bumi menurun



Investasi di sektor industri meningkat pesat terutama PMA


3. MEMPERKUAT KETAHANAN SEKTOR SEKTOR EKONOMI (9) Jumlah Ijin Usaha Pemanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan

Penanaman Modal Asing (PMA)

Usaha koperasi terus meningkat dalam pertumbuhan volume usaha koperasi dan selisih hasil usaha.



Perkembangan usaha koperasi tersebut belum didukung parsipasi anggota yang optimal mengingat rata-rata pertumbuhan anggota koperasi baru sebesar 3,2 %.



UMKM berperan besar sebagai bantalan perekonomian, khususnya dalam penciptaan usaha baru dan penciptaan lapangan kerja.


3. MEMPERKUAT KETAHANAN SEKTOR SEKTOR EKONOMI (12) Perkembangan Unit Usaha dan Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) Tahun 2004 -2012

Tingkat kebergantungan Indonesia terhadap lima pasar utama ekspor Indonesia mengalami penurunan.



Sepanjang tahun 2010-2013 secara relaf variasi harga dapat dijaga sebesar 3,9 % di tahun 2010 dan pada tahun 2013 sampai dengan paruh pertama sebesar 3,2%.



Kunjungan wisatawan macanegera (wisman) ke Indonesia menyumbang perolehan devisa bagi perekonomian nasional.



Perkembangan Wisatawan Nusantara (wisnus) tersebut menurut jumlah perjalanan dan besarnya pengeluaran.



Salah satu sumbangan penng iptek dalam perekonomian adalah standardisasi yang berkembang menjadi infrastruktur mutu. Badan Standardisasi Nasional (BSN) bertugas



4. MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR


Secara umum daya saing Infrastruktur Indonesia pada tahun 2013 lebih baik daripada tahun 2009


Dibanding sejumlah negara utama di ASEAN+China, Indonesia masih relatif tertinggal, dan hanya berada di atas Vietnam. Daya saing infrasruktur Indonesia masih perlu untuk ditingkatkan

4. MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (1)

Kondisi mantap jalan nasional meningkat dari 80.6% pada tahun 2004 menjadi 92,5% pada tahun 2013.



data pembangunan kabinet indonesia bersatu i (2004-2009) dan kabinet indonesia bersatu ii...

Documents