dasar h ukum
DESCRIPTION
Dasar H ukum. INDIKATOR. Mendefinisikan pengertian otonomi daerah Menjelaskan asas-asas otonomi daerah Menjelaskan tujuan otonomi daerah. Pengertian Otonomi Daerah. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Dasar Hukum
INDIKATORMendefinisikan
pengertian otonomi daerah
Menjelaskan asas-asas otonomi daerah
Menjelaskan tujuan otonomi daerah
PengertianOtonomi Daerah
Otonomi Daerah : hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai peraturan perundang-
undangan
Istilah otonomi berasal dari bahasa
Yunani yaitu autos yang artinya
sendiri dan nomos yang
artinya aturan
Asas-Asas
Desentralisasi
penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam system NKRI.
Pelimpahan wewenang pemerintah oleh
pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil
pemerintahan pusat dan atau kepada instansi
vertical di wilayah tertentu.
Penugasan dari pemerintah pusat
kepada daerah atau desa dari pemerintah
provinsi kepada kabupaten / kota dan atau desa. Serta dari
pemerintahan kabupaten / kota kepada
desa untuk melaksanakan tugas
tertentu.
TUJUAN OTONOMI DAERAHMeningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Memberi kesempatan pada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai tradisi dan adat istiadatnya.
Meringankan beban pemerintah.
Memberdayakan potensi alam agar daerah mampu bersaing dan professional.
KEWENANGANPemerintah Pusat : 1.Politik Luar negeri2.Pertahanan dan
keamanan3.Ekonomi, Fiskal
(mata uang)4.Agama/ religi5.Hukum/ peradilan
Pemerintah Daerah :1.Pajak retribusi
daerah2.PILKADA3.SDA yang ada
didaerah4.PAD (Pendapatan
Asli Daerah)5.Aturan daerah
(perda)
SYARAT MENJADI DAERAH OTONOM :Syarat
administrasi :1.Adanya persetujuan
DPRD dan Kepala daerah
2.Rekomendasi dari menteri dalam negeri
Syarat teknis :1.SDM dan SDA
2.Sosial budaya
3.Luas daerah
4.Politik dan hankamSyarat fisik wilayah :
1.Lima kabupaten untuk propinsi
2.Lima kecamatan untuk kabupaten
3.Empat kecamatan untuk kota.
Macam –macam bentuk otonomi daerah
1. Otonomi luas :
Kewenangan mengatur daerahnya sendiri seluas
luasnya
2. Otonomi nyata :
Keleluasaan daerah untuk mengatur daerahnya
sendiri berupa tugas, wewenang dan kewajiban
3. Otonomi bertanggung jawab :
Penyelengaraan daerah harus sesuai dengan
tujuan dan maksud pemberian otonomi.
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAHOTDA dilaksanakan oleh pemerintah daerah
dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)Lembaga eksekutif daerah : Gubernur dan wakilLembaga legislatif daerah : DPRD dan
perangkatnyaGubernur terpilih akan dilantik dan diambil
sumpahnya didepan anggota DPRD atas izin dari presiden melalui menteri dalam negeri
Masa jabatan gubernur dan wakil adalah 5 tahun, maksimal berkuasa 2 priode (10 tahun)
FUNGSI DAN HAK DPRD :Fungsi :1.Legislasi : membentuk perda2.Anggaran : menyusun APBN/APBD3.Pengawasan : pengawasan kinerja gubernurHak :1.Interplasi : meminta keterangan tentang
kebijakan2.Angket : melakukan penyelidikan kasus
tertentu3.Berpendapat : menyatakan pendapatnya
Faktor keberhasilan OTDA :SDM (sumber daya Manusia)Keuangan daerahSarana dan prasaranaPengelolaan daerah dan manajemenPERSOALAN YANG SERING MUNCUL
DALAM OTDA :1.Konflik antar daerah2.Ketimpangan kemajuan daerah yang
miskin dan kaya3.Terjadinya KKN didaerah.
Latihan soal : Bab II1. Pada masa pemerintahan siapa otonomi daerah
dilaksanakan dan siapa yang bertanggungjawab ?
2. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah?3. Sebutkan asas dalam pelaksanaan otonomi
daerah ?4. Apakah yang dimaksud dengan asas
desentralisasi ?5. Sebutkan syarat fisik wilayah berdirinya daerah
otonom ? 6. Sebutkan kewenangan daerah otonom ?7. Sebutkan tujuan dari pelaksanaan otonomi
daerah?
Kompetensi Dasar 2.2Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah.
KEBIJAKAN PUBLIKKebijakan publik (policy) adalah : rangkaian
konsep atau dasar yang dijadikan pedoman dalam pemerintah daerah bagi masyarakat secara umum
Tujuan : mewujudkan ketertiban,hak dan kesejahteraan dalam masyarakat
Partsispasi masyarakat dalam kebijakan publik yaitu ikut serta/ Berperan aktif dalam kegiatan/Program
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK Dipengaruhi oleh :1.Kebutuhan masyarakat2.Interest/ kepentingan masyarakat3.Adat istiadat setempat4.Sifat-sifat komunal didaerahBentuk partisipasi masyarakat dalam :1.Perda (peraturan daerah)2.PerGub (peraturan gubernur)3.KepGub (keputusan gubernur)4.InsGub (instruksi gubernur)
Macam-macam bentuk kebijakan publik :
1. Kebijakan ekstratif : berupa penyerapan sumberdaya yang ada didaerah/masyarakat (pajak)
2. Kebijakan distributif : kebijakan pelaksanaan distribusi sumberdaya alam didaerah (BBM)
3. Kebijakan regulatif : kebijakan yang mengatur prilaku dimasyarakat (Perda)
Proses Perumusan Kebijakan
Kesesuaian otonomi daerah dengan Nilai Pancasila :1. Ketuhanan yang maha esa2. Kemanusiaan yang adil dan beradab3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia