RENCANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR ......................................Tahun 201X

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MAHAKAM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa mempertimbangkan perkembangan peraturan perundang-undangan dan peningkatan pelayanan publik dibidang penyediaan air bersih, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Kutai Kartanegara perlu ditinjau kembali;

b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam;

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang;

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor : 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2387);

c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Ri Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 13);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MAHAKAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;c. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;d. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;e. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan

Daerah Air Minum Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara;f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Mahakam Kabupaten Kutai

Kartanegara;g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam Kabupaten Kutai

Kartanegara yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik;h. Inspektur Perusahaan / Pengawas Intern Perusahaan adalah unsur staf yang bertugas

melaksanakan pengawasan dalam lingkungan PDAM yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama, berkedudukan sama dengan Kepala Bagian;

i. Rencana Strategi Bisnis (Bussiness Plan/Corporate Plan) adalah dokumen yang disusun oleh PDAM berisi rencana perbaikan kinerja PDAM yang terdiri dari aspek teknis, manajemen, dan keuangan 5 (lima) tahunan;

j. Pengelolaan PDAM adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh organisasi terhadap PDAM;

k. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangkan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan;

l. Karyawan adalah pegawai PDAM Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri dari pegawai tetap dan pegawai kontrak;

m. Tarif adalah kebijakan atas Tarif Air Minum per meter kubik atau persatuan satuan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan tarif non air minum Perusahaan Daerah Air Minum yang ditetapkan oleh Direktur Utama PDAM;

n. Pelanggan adalah setiap orang / badan usaha / sejenisnya yang menggunakan jasa pelayanan air minum PDAM;

o. Tahun takwim adalah tahun berdasarkan periode pembukuan dalam 1 (satu) tahun;p. Tunjangan kemahalan adalah tambahan penghasilan atau gaji atas kenaikan harga

keperluan sehari-hari;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

PASAL 2

(1). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Unsur Badan Usaha Pemerintah Daerah dibidang penyediaan air bersih / air minum yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;

(2). Perusahaan Daerah Air Minum diselenggarakan atas dasar asas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi indonesia berdasarkan prinsip pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

(3). Perusahaan Daerah Air Minum dipimpin oleh suatu Direksi dibawah pengawasan Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Bupati;

(4). PDAM berkedudukan di Daerah dan dapat memiliki Cabang/Ranting di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara serta dapat membentuk unit usaha sebagai langkah strategi bisnis yang bersifat menguntungkan.

PASAL 3

Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai tugas :

(1) Menyediakan pelayanan air bersih/minum kepada masyarakat secara optimal memenuhi syarat pelayanan dan syarat kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

(2) Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap aset PDAM;(3) Turut serta berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air

dalam rangka konservasi lingkungan;(4) Menyampaikan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada

publik;(5) Pengaturan sistem pendistribusian air minum secara merata sesuai kapasitas produksi

tersedia;(6) Memperluas cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber daya air langka dan

tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;(7) Melaksanakan tugas lain sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan

perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai fungsi :

(1) Pelayanan umum / jasa;(2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum;(3) Memberikan kontribusi Daerah berupa PAD.

BAB III

ORGANISASI PDAM TIRTA MAHAKAM

Bagian Pertama

Struktur Organisasi

Pasal 5

(1) Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari Bupati selaku pemilik modal, Dewan Pengawas, dan Direksi;

(2) Dewan Pengawas dan Direksi dilarang terlibat dalam partai politik.

Bagian Kedua

DEWAN PENGAWAS

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 6

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati;

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :a. Unsur Pejabat Daerah adalah Pejabat yang bertugas dan fungsinya membina

Perusahaan Daerah;b. Unsur Perorangan adalah tenaga profesional atau akademisi;c. Unsur Masyarakat Konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan yang memiliki

pemahaman manajemen perusahaan dan dapat menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan;

(3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;a. Usia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun;b. Pendidikan minimal Sarjana (S1);c. Mempunyai pengalaman dibidang keahlian minimal 5 (lima) tahun, bagi unsur

perorangan dan unsur masyarakat konsumen;d. Memiliki kemampuan penguasaan manajemen PDAM dan memiliki moral yang

baik;e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Dewan

Pengawas yang lain atau dengan Dewan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;

g. Tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan atau tindakan tercela yang melawan hukum yang dapat merugikan negara maupun pihak lain;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan penggolongan jumlah sambungan pelanggan dengan ketentuan ;a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan mencapai sebanyak 30.000

(tiga puluh ribu), dan;b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000 (tiga puluh

ribu).(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk seorang

sebagai ketua merangkap anggota, sebagai sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati;

(3) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efesiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan;

(4) Penunjukkan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunjuk pejabat ex officio yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah yaitu Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagai Ketua merangkap Anggota dan Kepala Bagian Administrasi Ekonomi sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

Pasal 8

(1) Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;

(2) Pengangkatan kembali dapat dilakukan apabila Anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan Kebutuhan air minum kepada masyarakat secara optimal.

Paragraf Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

(1) Mengawasi dan membina terhadap kepengurusan dan pengelolaan PDAM; (2) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna

perbaikan dan pengembangan PDAM, dalam hal ;a. Pengangkatan Direksi;b. Program kerja yang diajukan PDAM;c. Rencana perubahan status kekayaan PDAM;d. Rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;e. Laporan neraca dan perhitungan laba/rugi PDAM.

(3) Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu diperlukan mengenai perkembangan PDAM dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas PDAM;

(4) Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Menilai Direksi dalam pengelolaan PDAM;b. Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk

mendapat pengesahan Kepala Daerah;c. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan

program kerja yang telah disetujui;d. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM;e. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi; f. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan

pemberhentian Direksi kepada Bupati;

g. Meminta penjelasan kepada Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut PDAM;

h. Memasuki fasilitas gedung dan kantor yang dipakai oleh manajemen PDAM.i. Menunjuk Akuntan negara atau auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atas

laporan pertanggungjawaban PDAM.

Pasal 11

(1) 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi;

(2) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas sudah menyampaikan usulan pengangkatan Direksi baru kepada Bupati;

Pasal 12

(1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan;

(2) Keputusan Rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;(3) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat untuk dilaporkan kepada Bupati.

Paragraf Ketiga

Pembiayaan dan penghasilan

Pasal 13

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas maupun wewenang Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 14

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :

a. Uang jasa (gaji) per bulan;b. Jasa produksi / tahun.

Pasal 15

(1) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari Unsur Perorangan dan Unsur Masyarakat Pelanggan, setiap berakhir masa jabatan berhak diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM;

(2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun;

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 16

(1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 45 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama per bulan.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 40 % (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama per bulan.

(3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 35 % (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama per bulan.

Paragraf Keempat

Pemberhentian

Pasal 17

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :a. Masa jabatan telah berakhir;b. Meninggal dunia.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :a. Atas permintaan sendiri;b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas;c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;d. Melakukan tindakan pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap; e. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima ) tahun.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alasan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

(1) Kekosongan jabatan Anggota Dewan Pengawas yang disebabkan karena berhenti atau diberhentikan sebagaimana pada pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Kepala Daerah dapat menunjuk Pengganti Antar Waktu (PAW);

(2) Penunjukkan PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan syarat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3).

Pasal 19

(1) Apabila Anggota Dewan Pengawas diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d, Bupati dapat memberhentikan sementara guna kepentingan proses penyidikan dipersidangan;

(2) Kepala Daerah melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara;

(3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian sementara batal demi hukum;

(4) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan tertulis, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat;

(5) Apabila berdasarkan hasil proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan terbukti bersalah maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat;

(6) Apabila berdasarkan hasil proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan tidak terbukti bersalah maka yang bersangkutan dapat segera direhabilitasi.

Pasal 20

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan beranggotaan paling banyak 3 orang dan dibebankan pada PDAM;

(2) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk seorang sebagai koordinator merangkap anggota dengan Keputusan Dewan Pengawas;

(3) Penunjukkan Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengawas menunjuk pejabat ex officio yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah;

Pasal 21

(4) Koordinator Sekretariat Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama per bulan.

(5) Setiap Anggota Sekretariat Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 15% (lima belas per seratus) dari gaji Direktur Utama per bulan.

Bagian Ketiga

DIREKSI

Paragraf Pertama

Pengangkatan

Pasal 22

(1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Dewan Pengawas;

(2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan :a. Pendidikan minimal Sarjana (S-1) sesuai bidangnya;b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari

PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam dan di luar negeri yang terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;

d. Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, sedangkan yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;

e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajad ketiga baik menurut garis lurus, kesamping termasuk menantu dan ipar;

f. Tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan atau tindakan tercela yang melawan hukum yang dapat merugikan negara maupun pihak lain;

g. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;h. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk

oleh Kepala Derah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Hasil terbaik uji kelayakan dan kepatutan menjadi bahan pertimbangan Kepala Daerah untuk penetapan Direksi definitif;

Pasal 24

(1) Penetapan jumlah Direksi didasarkan pada penggolongan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan mencapai sebanyak 30.000

sambungan rumah;b. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan diantara 30.001 sampai

dengan 100.000 sambungan rumah; danc. Paling banyak 4 (empat) orang untuk jumlah pelanggan diatas 100.000

sambungan rumah.(2) Jumlah Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari

Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknik;(3) Jumlah Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari

Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Produksi, dan Direktur Distribusi;

Pasal 25

(1) Masa jabatan Dewan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1(satu) kali masa jabatan pada nomenklatur jabatan Direksi yang sama;

(2) Masa jabatan 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pelantikan atau penandatangan pakta integritas;

(3) Pengecualian terhadap ayat 1(satu) dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama;

(4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 26

(1) Pengolahan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi PDAM;

(2) Tanggungjawab administrasi fungsional Perusahaan Daerah kepada Bupati disampaikan oleh Direktur Utama PDAM melalui Dewan Pengawas;

Paragraf Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 27

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan manajemen PDAM;

b. Menyusun dan menyampaikan rencana program kerja perusahaan 5 (lima) tahun (business plan/corporate plan) dan Rencana Anggaran Tahunan PDAM sebagai rencana strategis pencapaian target kinerja secara optimal kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, untuk mendapkan pengesahan;

c. Membina pegawai perusahaan untuk menciptakan suasana kerja kondusif yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan;

d. Mengatur, mengelola, dan memelihara asset PDAM;e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;f. Mengatur pemerataan pelayanan;g. Melaksanakan dan menjamin hasil kegiatan teknis produksi memenuhi syarat kualitas,

kuantitas dan kontinuitas;h. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM kepada Bupati melalui

Dewan Pengawas;i. Tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Mengangkat, memutasikan dan memberhentikan pegawai;b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerjanya dengan persetujuan Dewan

Pengawas; d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM di dalam maupun

di luar pengadilan; e. Menandatangani laporan neraca dan perhitungan rugi/laba;f. Melakukan pinjaman dan mengikat diri dalam sebuah perjanjian kerjasama dengan

pihak lain dengan menjaminkan aset PDAM dengan persetujuan Bupati;g. Menjual, menjaminkan dan melepas aset milik Daerah berdasarkan persetujuan

Bupati melalui Dewan Pengawas;h. Mengajukan dana penyertaan modal PDAM untuk keperluan pembiayaan modal kerja

dan investasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah

mendapat persetujuan dari Pihak Eksekutif dan Legislatif atas pertimbangan pengelola investasi;

Pasal 29

(1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

(2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaannya atas persetujuan Dewan Pengawas, berdasarkan prinsip efisien dan efektif untuk kepentingan PDAM.

Paragraf Ketiga

Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 30

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan;(2) Besarnya gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Utama sebesar

2,5 (dua koma lima) kali gaji tertinggi karyawan, sedangkan gaji Direktur Umum dan Direktur Teknis 90% dari gaji Direktur Utama;

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;a. Tunjangan kesehatan;b. Tunjangan kemahalan;c. Tunjangan jabatan.

(4) Setelah dilakukan audit keuangan PDAM dinyatakan memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi;

(5) Besarnya gaji, tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;

(6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun lalu.

Pasal 31

(1) Direksi setiap berakhir masa jabatan berhak diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;

(2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun;

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 32

(1) Direksi mendapatkan hak cuti meliputi ;a. Cuti tahunan;b. Cuti besar/panjang;c. Cuti sakit;d. Cuti bersalin;e. Cuti karena alasan penting

(2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM;

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;

Pasal 33

(1) Direksi yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;

(2) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

(3) Cuti tahunan tidak diambil dalam tahun bersangkutan, dapat diambil tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan;

(4) Cuti tahunan yang tidak diambil dalam 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih dapat diambil dalam tahun berikutnya paling lama 24 (dua puluh empat) hari termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan;

(5) Untuk mendapatkan cuti tahunan Direksi yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, Bupati menindaklajuti dengan mengeluarkan ijin cuti;

Pasal 34(1) Direksi yang telah bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun secara terus menerus berhak

atas cuti besar/panjang selama 1,5 (satu setengah) bulan;(2) Direksi yang telah mengambil cuti besar sudah tidak berhak lagi atas cuti tahunan

dalam tahun berjalan;(3) Apabila karena kesibukan aktivitas kantor Direksi tidak dapat mengambil cuti

besar/panjang, diberikan konpensasi sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir;

Pasal 35

(1) Cuti sakit sebagaimana yang dimaksud pada pasal 32 ayat (1) huruf c, diberikan kepada direksi paling lama 3 (tiga) bulan dan kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan permohonan ijin tertulis kepada Bupati melalui Badan Pengawas dengan melampirkan surat keterangan dari dokter;

(2) Cuti sakit yang disebabkan karena kecelakaan menjalankan tugas dan kewajiban kepada direksi yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan biaya perawatan;

(3) Direksi yang telah menderita sakit selama 3 (tiga) bulan dan belum sembuh dari penyakitnya, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Bupati.

(4) Apabila dalam hasil pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan belum dapat bekerja kembali sebagai Direksi diatas 2 (dua) bulan, maka yang bersangkutan dapat

diberhentikan dengan hormat dan berhak atas hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

(1) Cuti bersalin sebagaimana yang dimaksud pada pasal 32 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Direktris yang sedang menjalankan persalinan pertama, kedua dan ketiga sebagai Direktris;

(2) Untuk persalinan keempat dan seterusnya, Direktris diberikan cuti diluar tanggungan negara;

(3) Lamanya cuti bersalin sebagaimana pada ayat (1) selama 3 (tiga) bulan, yaitu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan;

Pasal 37

(1) Cuti karena alasan penting sebagaimana yang dimaksud pada pasal 32 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Direksi karena ;a. Keluarga sakit atau karena meninggal dunia;b. Melaksanakan ibadah haji / umroh;c. Melangsungkan pernikahan yang pertama;d. Acara penting keluarga yang tidak dapat ditinggalkan;e. Menghadiri proses persidangan.

(2) Lamanya cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 2 (bulan).

Paragraf Keempat

Pemberhentian

Pasal 38

(1) Anggota Direksi berhenti karena ;a. Masa jabatan telah berakhir;b. Meninggal dunia.

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan karena ;a. Atas permintaan sendiri;b. Reorganisasi;c. Tidak melaksanakan tugasnya;d. Terlibat dalam tindakan penyalahgunaan jabatan yang merugikan PDAM;e. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah

atau negara;f. Tidak dapat menunjukan prestasi kerja selama 2 (dua) tahun berturut-turut;g. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun.

(3) Pemberhentian Anggota Direksi karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan g diberhentikan dengan hormat;

(5) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diberhentikan dengan tidak hormat;

Pasal 39

(1) Direksi yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah.

(2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah Direksi melaksanakan kewajiban jabatannya paling sedikit 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan.

(3) Surat permohonan pengunduran diri dimaksud diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.

(4) Apabila lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah belum menerbitkan keputusan pemberhentian, maka pengunduran diri tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 40

(1) Direksi yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) huruf c, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

(2) Berdasarkan laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memberhentikan Direksi yang bersangkutan paling lambat 12 (dua belas) hari.

Pasal 41

(1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Anggota Direksi yang disebabkan karena berhenti atau diberhentikan sebagimana pada pasal 38 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Kepala Daerah dapat menunjuk Pengganti Antar Waktu (PAW) atas usul Dewan Pengawas;

(2) Penunjukkan PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari peserta uji kelayakan dan kepatutan yang tidak terpilih sebelumnya atau dari internal PDAM berprestasi.

Pasal 42

(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (2) huruf d dan huruf e, Bupati dapat memberhentikan sementara guna kepentingan proses penyidikan dipersidangan setelah menerima usulan Dewan Pengawas paling lama 1 (satu) bulan;

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan;

(3) Dewan Pengawas mengadakan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi, paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara

(7) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi tidak hadir tanpa alasan tertulis, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang;

(8) Apabila berdasarkan hasil proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan terbukti bersalah maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat;

(9) Apabila berdasarkan hasil proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan tidak terbukti bersalah maka yang bersangkutan dapat segera direhabilitasi.

Pasal 43Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat;

Paragraf Kelima

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 44

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses, Kepala Daerah melalui pertimbangan Dewan Pengawas mempunyai wewenang menunjuk Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai Pejabat Sementara;

(2) Penunjukan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dilakukan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan;

(3) Pejabat Sementara melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dan Pasal 28, kecuali pengangkatan dan penempatan pegawai;

Paragraf Keenam

Uraian Tugas

Dektur utama

Pasal 45

(1) Direktur Utama mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Direktur Umum, Direktur teknik, Cabang atau Ranting, Unit Perusahaan serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan instansi terkait;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Direktur Umum

Pasal 46

(1) Direktur bidang umum mempunyai tugas: a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang keuangan, hubungan

langganan, kepegawaian dan kesekretariatan;

b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan peralatan perlengkapan;

c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan;

d. Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air dari langganan;

e. Melaksanaakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama .(2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Umum berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Direktur TeknikPasal 47

Direktur Teknik mempunyai tugas :

(1) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang perencanaan teknik produksi, distribusi dan peralatan teknik;

(2) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi produksi sumber mata air dan sumber air tanah;

(3) Mengkoordinasikan kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan-bahan kimia;(4) Dalam melaksanakan tugasnya direktur bidang teknik berada dibawah dan

tanggungjawab kepada Direktur Utama.

BAB IV

TATA KERTA

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Teknik, Kepala Cabang, Inspertur Perusahaan, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.

Pasal 49

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum bertanggungjawab mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas.

Pasal 50

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air minum wajib mematuhi petunjuk dan tanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 51

Setiap laporan yang dikirim oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut kepada atasan yang lebih tinggi.

Pasal 52

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

Dana Pensiun

Pasal 53

(1) PDAM wajib mengikutsertakan Direksi dan pegawai pada program pensiunan yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keungan;

(2) Kentuan tata cara pelaksanaan pengikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi PDAM Tirta Mahakam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

Bagian Pertama

Anggaran PDAM

Pasal 54

(1) Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.(2) Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya,

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.(3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi harus

menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.

(4) Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah menerima Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana tersebut pada ayat (3) Bupati harus memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya.

(5) Anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku, apabila Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak anggaran tersebut.

(6) Dalam hal terjadi penolakan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Rencana Kerja dan Anggaran PDAM selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.

(7) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) direksi tidak melakukan penyempurnaan, maka anggaran PDAM menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya.

Bagian KeduaPasal 55

Perubahan Anggaran

(1) Perubahan Anggaran PDAM hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(2) Perubahan Anggaran PDAM yang diadakan oleh Direksi pada tahun buku yang bersangkutan, berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati.

(3) Perubahan Anggaran PDAM dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir tahun buku untuk diajukan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;

(4) Mekanisme perubahan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) sama halnya ketika rancangan anggaran PDAM diusulkan.

BAB VIILaporan PDAM

Pasal 56

(1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM yang terdiri dari :a. Laporan bulanan berupa laporan keuangan yang berisikan neraca, perhitungan

laba rugi, arus kas (cash flow) dan perubahan ekuitas yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;

b. Laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan setiap triwulan yang disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;

c. Laporan tahunan terdiri dari laporan kegiatan operasional, laporan keuangan yang telah diaudit dan evaluasi kinerja yang disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tutup tahun buku untuk mendapat pengesahan bupati dan bupati mengesahkan laporan tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan diterima.

(3) Jika dalam waktu 1(satu) bulan setelah laporan tahunan diterima, bupati belum memberikan pengesahan atau menyampaikan keberatan tertulis, maka laporan tahunan dianggap telah disahkan.

(4) Bupati memberikan pengesahan laporan tahunan setelah laporan tersebut diaudit oleh auditor pemerintah atau auditor independen.

(5) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah laporan tahunan disahkan oleh Bupati, Direksi wajib menyebarluaskan laporan tersebut kepada masyarakat melalui media massa.

BAB VIIIPENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 57(1) Penggunaan laba bersih yang telah disyahkan, terlebih dahulu dikurangi dengan

penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lainnya yang wajar dalam perusahaan ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :a. Untuk dana pembangunan Daerah sebesar 30% (tiga puluh per seratus);b. Untuk Anggaran Belanja Daerah sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);c. Untuk cadangan umum perusahaan sebesar 15% (lima belas per seratus);

d. Untuk sosial dan pendidikan sebesar 10% (sepuluh per seratus);e. Untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan sebesar 10% (sepuluh per

seratus);f. Untuk jasa produksi 10% (sepuluh per seratus), terdiri dari :

- Direksi 2% (dua per seratus);- Karyawan 7% (tujuh per seratus)- Dewan Pengawas 1% (satu per seratus)

(2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bila mana telah tercapai tujuan dapat dialihkan kepada penggunaan laba dengan Keputusan Bupati.

(3) PDAM dibebaskan dari kewajiban menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai cakupan pelayanan PDAM mencapai 80 % (delapan puluh persen).

(4) Dalam hal laba yang harus disetor sudah terpenuhi sebagaimana dimaksud ayat (3) Peraturan Daerah ini maka PDAM diwajibkan menyetor kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB IX

Aset dan Modal

Pasal 58

(1) Modal dasar perusahaan terdiri atas kekayaan Daerah yang telah dipisahkan;

(2) Modal dasar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyertaan modal pemerintah pusat dan sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Penambahan modal sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Pengelola Investasi Pemerintah Daerah;

(4) Semua alat likuid disimpan dalam bank yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyertaan ModalPasal 59

(1) Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga dapat melakukan penyertaan modal pada PDAM;

(2) Bentuk penyertaan modal dapat berupa uang tunai maupun barang.(3) Penyertaan Modal pada PDAM bertujuan meningkatkan pelayanan penyediaan air

bersih kepada pelanggan dan atau masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.(4) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk meningkatkan

pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

(5) Penyertaan Modal pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang efektif dan efisien.

BAB X

Asosiasi

Pasal 60

(1) PDAM wajib diikutsertakan menjadi anggota dalam wadah asosiasi Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI);

(2) Wadah asosiasi sebagamana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dengan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah pusat dan daerah.

BAB XIPELAYANANBagian Kesatu

Kewajiban dan Hak PelangganPasal 61

Pelanggan berkewajiban mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang dikeluarkan oleh PDAM, meliputi :a. Membayar rekening tepat waktu;b. Ikut menjaga/memelihara instalasi pipa distribusi, pipa dinas, meter air dan pipa persil;

dan;c. Melaporkan segala bentuk perubahan yang terjadi, yang secara sengaja atau tidak

sengaja telah mengakibatkan meter air rusak/sulit dibaca dan instalasi pipa dinas sulit diketahui.

Pasal 62Pelanggan PDAM mempunyai hak sebagai berikut :a. Memperoleh pelayanan dari PDAM sesuai standar kualitas dan kuantitas;b. Mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan pelayanan yang

diberikan oleh PDAM serta tidak diskriminatif;c. Didengar dan ditanggapi pendapat serta keluhan atas pelayanan yang diberikan oleh

PDAM;d. Menuntut kerugian atas keteledoran pelayanan PDAM.

Bagian KeduaKewajiban dan Hak PDAM

Pasal 63PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut :a. Memberikan pelayanan kebutuhan air bersih dan atau air minum secara prima sesuai

syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas;b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan pelayanan PDAM;

danc. Menindaklanjuti segala pengaduan atas pelayanan PDAM;d. memberikan ganti rugi kepada pelanggan atas kelalaian pelayanan.

Pasal 64PDAM mempunyai hak sebagai berikut :a. Menerima pembayaran sesuai dengan tarif air minum dan jasa pelayanan yang berlaku

di PDAM;

b. Menutup atau menghentikan aliran air bersih dan atau air minum kepada pelanggan bagi pelanggan yangtidak mematuhi ketentuan yang berlaku;

c. Menetapkan denda atau sanksi; dand. Memperluas instalasi pipa dinas.

Pasal 65Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIIDENDAPasal 66

(1) Pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, dikenakan sanksi dan/atau denda;

(2) Pengaturan mengenai sanksi dan/atau denda ditetapkan oleh Direksi;(3) Denda pelanggaran dikenakan kepada bukan pelanggan yang disebabkan oleh antara

lain :a. Pengrusakan;b. Pencurian;c. Membuat sambungan pipa tanpa izin; dand. Menghambat pendistribusian air dan merusak kualitas air secara klinis di sumber-

sumber air milik PDAM.(4) Pengenaan denda pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dituntut

sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai beban kerugian yang diderita oleh PDAM.

BAB XIIIPELANGGAN

Pasal 67(1) Untuk menjadi pelanggan PDAM, wajib mengajukan permohonan dan melengkapi

persyaratan sebagaimana ketentuan perusahaan;(2) Setiap orang/badan usaha/sejenisnya yang memperoleh pelayanan air melalu pipa

distribusi wajib tercatat sebagai pelanggan PDAM dan terikat dalam suatu perjanjian pelanggan;

(3) Pelanggan dibagi dalam klasifikasi kelompok pelanggan berdasarkan parameter yang diatur dalam ketentuan berlaku;

(4) Pelanggan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dianggap sebagai pelanggan ilegal dan akan diambil tindakan hukum secara tegas karena telah menyalahi ketentuan perusahaan.

BAB XIVStandar Kebutuhan Pokok Air Minum

Pasal 68(1) Kuantitas pelayanan air minum perusahaaan harus memenuhi standar kebutuhan

pokok air minum bagi suatu rumah tangga;(2) Standar kebutuhan pokok air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah

sebesar 10 m3 (sepuluh meter kubik) per bulan; dengan perhitungan atas dasar kebutuhan seseorang akan air minum sebesar 60 (enam puluh) liter/orang/hari dikalikan dengan asumsi setiap rumah tangga mempunyai jumlah anggota keluarga rata-rata 6 (enam) orang.

BAB XVProduksi dan Kualitas Air Minum

Pasal 69

(1) Air bersih yang diproduksi perusahaan harus memenuhi persyaratan baku mutu air bersih sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Untuk memenuhi persyaratan baku mutu air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan pengolahan air minum wajib membuat dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

(3) Perusahaan penyedia air bersih berada dalam pengawasan Dinas kesehatan Kabupaten;

(4) Hasil pengawasan oleh Dinas kesehatan wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala.

BAB XVIBiaya Usaha

Pasal 70

(1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

(2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi : biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi, dan biaya keuangan dalam periode satu tahun.

(3) Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.

(4) Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

Pasal 71(1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m3 atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar

proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.

(2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.

(3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan usaha baru.

(4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan proyeksi volume air terproduksi.

Pasal 72Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.

BAB XVIIPendapatan dan Tarif

Pasal 73(1) Seluruh pendapatan yang berasal dari pendapatan air dan pendapatan non air dicatat

dalam pendapatan usaha, sedangkan pendapat lain yang sah yang berasal dari luar usaha dicatat kedalam pendapatan lain-lain sebagaimana ketentuan dalam pedoman akuntansi yang berlaku;

(2) Keseluruhan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip-prinsip pemulihan biaya, dimana tarif rata-rata minimal ekuivalen dengan biaya dasar;

Pasal 74(1) Perhitungan tarif dilakukan berdasarkan atas keseluruhan biaya yang dikeluarkan

dengan volume air yang didistribusikan;(2) Penetapan perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

prinsip-prinsip :a. Keterjangkauan dan keadilan;b. Mutu pelayanan;c. Pemulihan Biaya;d. Efesiensi pemakaian air;e. Transparansi dan akuntabilitas;f. Perlindungan air baku;

(3) Penyesuaian tarif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi dan Pertimbangan Dewan Pengawas PDAM Tirta Mahakam.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas, diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIIIPEMBUBARAN

Pasal 75

(1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

(2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah dilikudasi menjadi hak milik Pemerintah Daerah;

(3) Apabila modal perusahaan terdiri atas saham-saham, setelah diadakan likuidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham;

(4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang membantu kebebasan tanggung jawab pekerjaan yang telah selesai;

(5) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga apabila disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XIXKetentuan Peralihan

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan.

BAB XX

Pembinaan

Pasal 77

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan daerah dilakukan Bupati;

(2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimasud ayat (1), Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas dan Perangkat Daerah yang ditunjuk;

BAB XXIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Kartanegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

(3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap pihak mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong Pada tanggal ..................................

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

.................................................

Diundangkan di TenggarongPada tanggal ........................................SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

..............................................................

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 201X NOMOR............

Belum ada kerjasama