BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan lingkungan hidup sebagai salah satu asset bagi manusia

merupakan suatu hal yang sangat mendasar, perhatian masyarakat terhadap

lingkungan hidup memberikan gambaran bahwa persoalan lingkungan hidup

memerlukan perlindungan dari manusia itu sendiri maupun pemerintah. Sebagai

makhluk hidup kita mempunyai tanggungjawab pribadi kepada sang pencipta

untuk memelihara bumi dan isinya dari segala kerusakan dan pencemaran,

manusia menjadi salah satu faktor penentu dalam proses pengambilan

keputusan terhadap pemanfaatan dan pengolahan lingkungan hidup yang

membentuk kesatuan fungsional, saling terkait dan saling tergantung dalam

keteraturan yang bersifat spesifik, holistik dan berdimensi ruang.

Lingkungan hidup bagi kehidupan manusia memiiliki fungsi sebagai

penyedia sumber daya alam yang akan diolah dan dikonsumsi menjadi sebuah

produk, memberikan kesegaran dan kesejukan disekitarnya dan sebagai tempat

menampung dan mengolah limbah secara alami. Namun demikian karena

majunya pembangunan nasional ketiga fungsi tersebut semakin lama semakin

memburuk, sumber daya alam semakin berkurang, kesejukan semakin menurun

dan kemampuannya sebagai penampung limbah banyak berkurang sehingga

banyak menimbulkan pencemaran disekitar kita. Manusia sebagai salah satu

faktor penentu seharusnya sadar bahwa lingkungan hidup sangat penting bagi

peningkatan hidup manusia itu sendiri.

Peningkatan kualitas hidup manusia selalu berorientasi jangka panjang

dengan prinsip-prinsip keberlanjutan hidup manusia sekarang dan akan datang.

Lingkungan hidup juga merupakan sebuah system yang utuh, kolektivitas dari

serangkaian subsistem yang saling berhubungan, saling bergantung dan

fungsional satu sama lain sehingga membentuk suatu ekosistem yang utuh.

1

Manusia memiliki akal, budi, daya dan pekerti, kemampuan otak secara natural

manusia bisa berinteraksi dengan lingkungannya dengan memakai otak dan bisa

menentukan kehendak dan merumuskan suatu tindakan dalam otaknya, untuk

memilih/menentukan apa yang hendak ia perbuat mana yang baik dan mana

yang buruk, mana yang bertentangan dengan nilai yang berlaku dalam

lingkungannya. Akan tetapi pandangan martabat istimewa kepada pribadi

manusia, martabat alam tidak dikurangi sedikitpun melainkan ditingkatkan.

Dengan keistimewaan yang dimilikinya, manusia menjadi satu-satunya makhluk

hidup yang memiliki tanggung jawab moral, terhadap dirinya sendiri dan juga

lingkungannya. disamping itu manusia memiliki budaya pranata sosial dan

pengetahuan serta teknologi yang makin berkembang. Kasus-kasus kerusakan

dan pencemaran, seperti dilaut, hutan, sungai, udara,air, tanah dan seterusnya

bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli

dan hanya mementingkan diri sendiri, manusia adalah penyebab utama dari

kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Peran manusia terhadap lingkungan hidup memiliki dua peran yaitu peran

negatif dan peran positif, peran manusia yang bersifat negatif adalah peran yang

merugikan lingkungan. Kerugian ini secara langsung atau tidak langsung timbul

akibat kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, peranan

manusia yang bersitaf positif adalah peranan yang berakibat menguntugkan

lingkungan karena dapat menjaga dan melestarikan daya dukung lingkungan.

Perilaku merusak lingkungan hidup antara lain pertumbuhan populasi manusia,

konsumsi yang berlebihan akan sumberdaya alam ; hutan, perikanan, sungai, laut

dan seterusnya, polusi udara, air, dan daratan. Sementara itu kebutuhan

pembangunan gedung-gedung juga menuntut pemenuhan berbagai bahan

material seperti kayu, semen dan pasir yang diperoleh dari pengerukan

sumberdaya alam yang berlebih, sehingga semakin mempertajam kerusakan

lingkungan alam. Selain kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh

pertumbuhan populasi penduduk dan konsumsi yang berlebihan atas sumber

2

daya alam, masyarakat industry juga memberikan dampak kerusakan lingkungan

hidup yang berkelanjutan dan berakibat buruk bagi manusia.

B. Tujuan

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran tentang sebab-sebab orang melakukan

kerusakan dan pencemaran lingkungan.

2. Untuk mengetahui sanksi administratif bagi manusia yang melakukan

kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini penulis mengidentifikasi

permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menyebabkan manusia melakukan kerusakan dan pencemaran

lingkungan hidup?

2. Bagaimana sanksi administratif diberlakukan kepada manusia yang

melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup?

3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu system yang saling

berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup

hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa di bumi ini.

Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan

unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun tidak dapat dipungkiri

bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai karena

lingkungan hidup hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia.

Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup sehingga

lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai objek dan bukan sebagai subjek.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan

ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk

manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

B. Keruskan Lingkungan Hidup Sebagai Dampak dari Pembangunan

Pengrusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan

perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau

hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan

hidup. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak

langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang

melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan pengertian

pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk

hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh

4

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah

ditetapkan.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :

اس أيدي كسبت بما والبحر البر في الفساد ظهر ذي بعض ليذيقهم الن هم عملوا ال لعل

يرجعون"Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat)

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (QS Ar

Ruum:41).

Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala menyatakan bahwa semua kerusakan

yang terjadi di muka bumi, dalam berbagai bentuknya, penyebab utamanya

adalah perbuatan buruk dan maksiat yang dilakukan manusia. Maka ini

menunjukkan bahwa perbuatan maksiat adalah inti "kerusakan" yang

sebenarnya dan merupakan sumber utama kerusakan-kerusakan yang tampak di

muka bumi.

Menurut Sony Keraf, tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan

hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada lingkup global maupun lingkup

nasional, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia, kasus-kasus

pencemaran dan kerusakan, seperti dilaut, hutan, atmosfer, air, tanah dan

seterusnya bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab,

tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri, manusia adalah penyebab

utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Sejalan dengan pendapat Sony Keraf diatas, Arne Naes menyatakan bahwa

krisis lingkungan dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan

cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam yang fundamental dan

radikal. Yang dibutuhkan adalah sebuah pola hidup atau gaya hidup baru yang

tidak hanya menyangkut orang perorang, tetapi juga budaya masyarakat secara

5

keseluruhan. Artinya dibutuhkan etika lingkungan hidup yang menuntun manusia

untuk beriteraksi dalam alam semesta.

6

C. Lemahnya Penegakan Hukum tentang Lingkungan Hidup

Kerusakan dan pencemaran lingkungan selain karena ulah tangan manusia

juga disebabkan karena faktor penegakan hukum yang lemah dan belum efektif,

seperti seringkali telah terjadi pelanggaran izin atau syarat-syarat dalam izin tidak

dipenuhi oleh pemegang, tetapi pejabat administrasi tidak berbuat apa-apa atau

membiarkan pelanggaran itu terjadi. Hal seperti inilah yang cenderung

memandang lingkungannya bukan lagi sebagai bagian yang tidak terpisahkan,

bahkan lingkungannya telah dipandang sebagai obyek yang dapat dieksploitir

semaksimal mungkin. Manusia semakin menutup dirinya dari hubungan

keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Perilaku inilah yang kemudian

menjadi sumber egoism dan individualisme, seorang dengan orang lain mulai

saling apatis, tidak mau tahu persoalan-persoalan dan situasi yang dihadapi pihak

lain. Seseorang dengan tetangganya masing-masing sibuk denganurusannya,

bahkan banyak yang tidak saling kenal.

Dalam berbagai segi unsur persaingan mulai muncul dan semakin tajam,

bahkan masyarakat semakin cenderung memerankan perilaku yang anormatif,

asocial dan cara-cara lain yang tidak halal bila dianggap sudah menguntugkan

dirinya. Francis Fukuyama dalam bukunya The Great Disruptioan bahwa akar

kerusakan maha dahsyat di bumi ini bersumber dari 4 (empat) akar

kemerosotan. Keempatnya selain karena kemiskinan yang meningkat, juga tidak

kalah dahsyatnya karena factor kekayaan yang meningkat, erosi cultural yang

meluas, termasuk kemerosotan religious, dan meningkatnya egoism atau awal

kepuasan individualistis di atas kewajiban komunal.

7

BAB III

PEMBAHASAN

A. Hakikat Permasalahan Lingkungan Hidup

Masalah lingkungan hidup tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan

seperti kepentingan Negara, kepentingan pemilik modal, kepentingan rakyat

maupun kepentingan lingkungan hidup itu sendiri. Penempatan kepentingan itu

selalu menempatkan pihak masyarakat sebagai pihak yang dirugikan.

Pembangunan merupakan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung

peningkatan kesejahteraan. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ini, sering

terjadi pacuan pertumbuhan yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak

terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Krisis lingkungan global yang kita alami dewasa ini sebenarnya bersumber

pada kesalahan fundamental-filosofis manusia dalam memahami atau

memandang dirinya, alam dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem

pada gilirannya hal ini menyebabkan kesalahan pada perilaku manusia yang

bersumber dari kesalahan cara pandang tersebut. Manusia keliru memandang

alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta seluruhnya.

Inilah awal dari semua bencana lingkungan hidup yang kita alami sekarang, oleh

karena itu pembenahannya harus pula menyangkut pembenahan cara pandang

dan perilaku manusia dalam berinteraksi baik dengan alam maupun dengan

manusia lain dalam keseluruhan ekosistem.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak hanya menjadi masalah

nasional, tetapi telah menjadi masalah antarnegara, regional dan global. Dunia

semakin sempit, hubungan antarnegara bertambah dekat dan makin tergantung

satu sama lain. Pencemaran pun semakin meluas, kadang-kadang melintasi

batas-batas Negara dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara,

kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut dan seterusnya. Kebakaran hutan

8

diserawak akan mudah merembet ke Kalimantan Barat dan sebaliknya. Semua ini

memerlukan pengaturan khusus yang bersifat supranasional.

B. Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam ruang nasional, hukum lingkungan menempati titik silang sebagai

bagian dari hukum klasik, yaitu hukum publik dan privat. Termasuk hukum publik

adalah hukum pidana, hukum pemerintahan (administratif), hukum pajak,

hukum tata Negara, bahkan hukum agraria pun berkaitan dengan hukum

lingkungan. Kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan

bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketentuan ini telah dijabarkan ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun

1960, bahkan telah ditambah dengan dimensi baru, yakni ruang angkasa,

disamping bumi dan air. Dengan demikian pemberian hak milik, hak guna

bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan lain-lain harus juga memperhatikan

kepentingan lingkungan, kalau tanah itu dirusak atau dipergunakan yang

mengakibatkan pencemaran atau rusaknya lingkungan hidup, hak itu dapat

dicabut.

Penegakan hukum lingkungan akan menjadi titik silang penggunaan

instrument hukum tersebut, terutama instrument hukum pemerintahan atau

administratif, perdata dan hukum pidana. Oleh karena itu penegakan hukum

lingkungan melibatkan berbagai instansi pemerintah sekaligus seperti polisi,

jaksa, pemerintah daerah, pemerintah pusat terutama Kementerian

Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian

Pekerjaan Umum, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Laboratorium

criminal, bahkan LSM (lembaga swadaya masyarakat). Kerjasama antar instansi

tersebut harus serasi, terkoordinasi dan terpadu. Inilah yang membedakan

dengan bidang hukum yang lain.

9

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus

pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai

berikut :

1. Perundang-undangan2. Penentuan standar3. Pemberian izin4. Penerapan5. Penegakan hukum

Masalah lingkungan tidak selesai dengan pemberlakuan Undang-Undang

dan komitmen untuk melaksanakannya. Penetapan suatu Undang-Undang yang

mengandung instrumen hukum masih harus diuji dalam pelaksanaannya

(uitvoering atau implementation) sebagai bagian dari mata rantai pengaturan

(regulatory chain) pengelolaan lingkungan. Dalam merumuskan kebijakan

lingkungan, Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum lingkungan semakin penting sebagai salah satu sarana

untuk mempertahankan dan melestarikan lingkungan hidup yang baik.

Penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup meliputi

aspek hukum pidana, perdata, tata usaha negara serta hukum internasional.

Lingkungan hidup merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib

dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi

sumber penunjang hidup bagi manusia dan makluk hidup lainnya demi

kelangsungan dan peningakatan kualitas hidup itu sendiri.

Dari mata rantai siklus pengaturan perencanaan kebijakan hukum

lingkungan dapat dilihat bahwa kelemahan terdapat pada penegakan hukumnya.

Disamping penegakan hukum yang lemah, kesadaran hukum masyarakat

terhadap lingkungan dianggap masih rendah, kendala ini sangat terasa dalam

menjaga kelestarian lingkungan hidup maupun dalam upaya penegakan hukum.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak hanya menjadi masalah lokal tetapi

sudah menjadi masalah nasional bahkan internasional. Tingkat pencemaran dan

10

kerusakan juga jauh lebih hebat karena kemajuan teknologi industri,

pertambahan penduduk yang semakin hari semakin menggusur daerah pertanian

dan hutan produktif untuk dijadikan permukiman.

Penegakan hukum melalui sanksi administratif dalam memelihara

lingkungan pertama berada ditangan para pejabat administrasi, karena

merekalah yang mengeluarkan izin dan dengan sendirinya mereka yang terlebih

dahulu mengetahui jika tidak ada izin atau syarat-syarat dalam izin itu dilanggar.

Namun tidaklah berarti sanksi administratif didahulukan penerapannya terhdap

pelanggaran hukum lingkungan. Jika pejabat administrasi enggan bertindak atau

pura-pura tidak tahu adanya pelanggaran, bahkan jika ia terlibat atau

mempunyai interest dalam perusahaan yang melanggar itu. Dalam hal ini

instrument hukum pidanalah yang sebaiknya diterapkan sebagai ultimum

remedium.

Sanksi administratif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 76 Undang-

Undang Nomor : 32 Tahun 2009 ayat (1) "Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota menerapkan sanki administratif kepada penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran

terhadap izin lingkungan. Ayat (2) "sanksi administratif terdiri dari : a. teguran

tertulis, b. paksaan pemerintah, c. pembekuan izin lingkungan, atau d.

pencabutan izin lingkungan.

C. Contoh Kasus Penegakan Hukum Lingkungan

Sebagai contoh kasus bentrok warga dengan aparat polisi di Kecamatan

Lambu, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) yang disebabkan tidak

dipenuhinya tuntutan warga atas penolakan dan pencabutan izin terhadap

keberadaan perusahaan tambang yang menurut warga dianggap telah merusak

lingkungan. Tuntutan warga atas pencabutan izin pertambangan di Bima Nusa

Tenggara Barat tidak lepas dari perannya untuk menjaga lingkungan hidup

didaerah tempat tinggalnya, hal ini dilakukan tidak semata-mata karena

11

kepeduliannya terhadap lingkungan, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 yang juga memerintahkan untuk berperan serta dalam

melakukan pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat,usul, keberatan,

pengaduan dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan dalam rangka

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permintaan pencabutan izin

pertambangan kepada pemerintah adalah bentuk kepedulian masyarakat NTB

dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun sayang tuntutan warga atas

pencabutan izin pertambangan tersebut tidak direspon dan berakibat konflik

horizontal.

Peran masyarakat sebagaimana tersebut dilakukan untuk meningkatkan

kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraaan,

menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuh

kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan

sosial, mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka

pelestarian fungsi lingkungan hidup.

D. Instrument Penegakan Hukum Lingkungan

Penerapan instrument administratif terutama dimaksudkan untuk

pemilihan keadaan atau perbaikan kerusakan atau dengan kata lain ditujukan

kepada perbuatannya. Pilihan jatuh pada hukum pidana jika suatu kerusakan

tidak dapat diperbaiki atau dipulihkan, misalnya penebangan pohon,

pembunuhan terhadap burung atau binatang yang dilindungi. Perbaikan atau

pemulihan kerusakan tersebut tidak dapat dilakukan secara fisik. Dalam

kehidupan sehari-hari banyak sekali perbuatan yang tidak dapat diperbaiki atau

dipulihkan, misalnya merokok padahal merokok tidak merupakan pelanggaran

berat, atau tidak melaporkan kejahatan yang ia ketahui dan sebagainya.

Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi

mewujudkan supremasi hukum melalui upaya penegakan hukum serta konsisten

12

akan memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik

dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Namun dalam

kenyataan untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan

proses dan waktu agar supremasi hukum dapat benar-benar memberikan

implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional. Upaya

penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara ketat dan konsisten

sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum,

dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan

hal ini, maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalan

penegakan hukum lingkungan (primum remedium). Jika sanksi administrasi dinilai

tidak efektif, berulan dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata

pamungkas (ultimum remedium). Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum

pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai

apabila : Aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan

telah menindak pelanggar degan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tesebut,

namun ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi, atau

antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang

menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian

sengketa melalui mekanisme altenatif di luar pengadilan dalam bentuk

musyawarah / perdamaian / negoisasi / mediasi, namun upaya yang dilakukan

menemui jalan buntu, dan atau litigasi melalui pengadilan pedata, namun upaya

tersebut juga tidak efektif, baru dapat digunakan instrumen penegakan hukum

pidana lingkungan hidup.

Dengan demikian, badan-badan pemerintah yang berwenang memiliki

legitimasi (kewenangan bertindak dalam pengertian politik) untuk menjalankan

kewenangan hukumnya. Karena masalah legitimasi adalah persoalan

kewenangan yaitu kewenangan menerapkan sanksi seperti pengawasan dan

pemberian sanksi yang merupakan suatu tugas pemerintah seperti yang

13

diamanatkan oleh undang-undang. Dalam hal pengawasan dilakukan oleh suatu

lembaga yang dibentuk khusus oleh pemerintah.

Adapun penerapan instrument hukum pidana terutama ditujukan kepada

orang atau pembuatnya. Orang itulah yang perlu diberbaiki, penerapan

instrument hukum pidana diharapkan tidak menjerakan orang yang melanggar

itu saja, tetapi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama jika tidak

ingin dikenakan sanksi hukum pidana. Disamping itu penerapan hukum pidana

juga akan memuaskan korban secara individual dan masyarakat sebagai korban

kolektif. Lebih-lebih di Indonesia yang pada sekarang ini masyarakat luas ingin

melihat semua perkara pidana diajukan ke pengadilan, akan tetapi rambu-rambu

ini tidaklah mutlak karena suatu sanksi administratif mungkin saja dirasa oleh

pelanggar sebagai suatu yang sangat berat, misalnya sanksi administratif berupa

pencabutan izin tentulah jauh lebih berat daripada sanksi pidana berupa denda

atau pidana bersyarat dengan syarat khusus pemulihan keadaan atau ganti

kerugian. Jadi penegak hukum diisyaratkan memiliki penalaran dan

pertimbangan yang tepat dalam memilih sanksi mana yang lebih sesuai untuk

perbuatan yang telah dilakukan.

E. Konsistensi Penegakan Hukum Lingkungan

Salah satu penyebab parahnya kondisi lingkungan akibat dari pencemaran

dan perusakan lingkungan saat ini adalah lemahnya penegakan hukum

lingkungan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sudah saatnya penegakan

hukum lingkungan yang konsisten merupakan bentuk perlindungan kepada

masyarakat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Seharusnya

manusia sadar akan peran dan tanggung jawabanya terhadap lingkungan hidup

dan sudah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk menjaga lingkungan

hidupnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor :

32 Tahun 2009 bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi

14

lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup.

15

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Manusia adalah salah satu komponen lingkungan hidup yang memiliki ciri

yang sangat berbeda dengan komponen-komponen lingkungan lainnya.

Perbedaan yang hakiki dengan makhluk lainnya ialah manusia memiliki akal atau

kecerdikan.

1. Yang menyebabkan manusia melakukan kerusakan dan pencemaran

lingkungan hidup selain disebabkan karena penegakan hukumnya yang

lemah juga disebabkan karena pola pikir manusia yang keliru memandang

alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta. Serta

perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli pada orang lain

serta kebutuhan hidup yang tinggi mendorong manusia bersifat serakah

dengan tujuan memperkaya diri sendiri.

2. Sanksi administratif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 76 Undang-

Undang Nomor : 32 Tahun 2009 ayat (1) "Menteri, gubernur, atau bupati/

walikota menerapkan sanki administratif kepada penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap

izin lingkungan. Ayat (2) "sanksi administratif terdiri dari : a. teguran tertulis,

b. paksaan pemerintah, c. pembekuan izin lingkungan, atau d. pencabutan

izin lingkungan.

3. Penegakan hukum melalui sanksi administratif dalam memelihara

lingkungan pertama berada ditangan para pejabat administrasi. Sehubungan

dengan hal ini, maka penegakan sanksi administratif merupakan garda

terdepan dalan penegakan hukum lingkungan (primum remedium). Jika

sanksi administratif dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi

pidana sebagai senjata pamungkas (ultimum remedium).

16

B. Saran

Adapun saran kami yaitu mulailah dari diri kita sendiri untuk tetap menjaga

kelestarian lingkungan hidup serta mau berpartisipasi dalam usaha mengurangi

kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup yang semakin tidak terkendali.

Penting adanya kesadaran pada semua lapisan masyarakat terhadap

kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Dengan kesadaran, diharapkan

masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya pengendalian dampak lingkungan.

Untuk aparatur penegak hukum agar lebih tegas dalam melakukan

tindakan terhadap para pelaku kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup

yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.

17

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah Jur Andi, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Ramli Zawiah, Hukum Lingkungan, Bahan Kuliah S2 Hukum UPN Veteran Jakarta, 2011.

Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Siahaan, N.H.T, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua, Erlangga,

Jakarta, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

18