dampak krisis moneter pada kehidupan sosial masyarakat terhadap pranata ekonomi, agama dan politik
TRANSCRIPT
TUGAS Paper Sosiologi
Dampak Krisis Moneter pada Kehidupan Sosial Masyarakat
terhadap Pranata Ekonomi, Agama dan Politik
Oleh :
Riasri Nurwiretno (209000053)
Intan Lestari (209000145)
Nursella Indah T (209000177)
Desi Putri May I (209000284)
Program Studi PsikologiFakultas Falsafah dan Peradaban
Universitas ParamadinaTahun 2009
BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Konflik internal dan masalah kemiskinan merupakan dua fenomena yang saling
berhubungan dan berpengaruh satu dengan yang lain. Data pada tahun 2003 dan 2004
menunjukan bahwa di sejumlah Negara yang pernah atau mengalami konflik internal
yang cukup parah dan bernuansa kekerasan (protacted violence conflict), ternyata juga
dapat dikategorikan sebagai Negara miskin atau terbelakang (Chandrawati, 2005).
Pertentangan antar kelompok dalam penguasaan sumber ekonomi juga menjadi
penyebab timbulnya konflik internal secara terbuka bahkan mengarah pada konflik
kekerasan yang apabila dibiarkan secara terus-menerus akan membawa dampak
terhadap terjadinya fenomena di wilayah konflik.
Sebagai salah satu Negara yang dikategorikan sebagai Negara berkembang
dengan pendapatan perkapita pasca krisis ekonomi 1998 lebih kurang 500 sampai
dengan US$ 750 per bulan, Indonesia merupakan negara yang juga dipenuhi oleh
fenomena konflik dan kemiskinan (Chandrawati, 2005). Meluasnya konflik internal baik
yang bernuansa etnis dan agama maupun dalam kaitannya dengan perlawanan
gerakan separatism seringkali juga dikaitkan dengan masalah kesenjangan ekonomi
termasuk di dalamnya masalah kemiskinan. Konflik internal tersebut berkaitan terhadap
pranata, norma serta nilai yang tumbuh di masyarakat.
Dalam paper yang kami buat ini kami membahas mengenai hubungan pranata
ekonomi, pranata politik serta pranata agama. Masing-masing pranata tersebut tidaklah
berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh sebuah fakta
riil dari hubungan ketiga pranata tersebut, kami mengangkat studi kasus tentang krisis
moneter yang terjadi di Indonesia sejak 1998 bahkan hingga saat ini. Hal tersebut tidak
hanya menggoyahkan sendi-sendi perekonomian rakyat, namun sistem politik dan
kehidupan beragama turut merasakan dampaknya.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasar pada studi kasus tentang krisis moneter yang kami angkat serta
kaitannya dengan pranata ekonomi, pranata politik dan pranata agama, maka rumusan
masalah yang terbentuk adalah :
1. Bagaimana Konflik internal menjadi penyebab terjadinya kemiskinan di Negara
berkembang?
2. Bagaimana pengaruh krisis moneter dengan kehidupan perekonomian
masyarakat perkotaan dan pedesaan?
3. Apakah kemiskinan maupun kekayaan mempengaruhi tingkat kepercayaan
seseorang kepada Agama yang dianutnya?
4. Bagaimanakah permainan politik dibalik krisis ekonomi yang berkepanjangan?
1.3Tujuan Penulisan
1. Mengetahui dampak sosial dari konflik internal dan krisis ekonomi
2. Mempelajari perbedaaan sistem ekonomi masyarakat perkotaan dan pedesaan
3. Mempelajari pengaruh krisis ekonomi terhadap perubahan sistem religi di
masyarakat tertentu
4. Mengetahui adanya campur tangan politik dibalik krisis ekonomi
1.4 Manfaat Penulisan
1. Memaparkan perbedaan sistem ekonomi pada masyarakat perkotaan dan
pedesaan sehingga pembaca dapat bertindak lebih bijak dalam menanggapi
masalah krisis ekonomi
2. Memberikan penjelasan mengenai adanya keterkaitan antara masing-masing
pranata yakni pranata ekonomi, pranata agama, dan pranata politik.
1.5 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penulisan
1.4 Manfaat Penulisan
1.5 Sistematika Penulisan
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Ringkasan Materi
2.1.1 Pranata Ekonomi
2.1.2 Pranata Agama
2.1.3 Pranata Politik
2.2 Studi Kasus
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
3.2 Saran
Daftar Pustaka
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Ringkasan Materi
Pranata adalah sistem norma atau aturan-aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Norma atau aturan dalam pranata berbentuk tertulis (Undang-Undang Dasar/ Undang-Undang yang berlaku, sanksi sesuai hukum resmi yang berlaku) dan tidak tertulis (hukum adat, kebiasaan yang berlaku, sanksinya ialah sanksi sosial/moral, misalkan: dikucilkan). Pranata bersifat mengikat dan relatif lama. Selain itu pranata memiliki ciri-ciri tertentu yaitu simbol, nilai, aturan main, tujuan, kelengkapan, dan umur. [http://id.wikipedia.org/wiki/Pranata]
.
Lalu, apa bedanya pranata, nilai, norma, hukum dan aturan?
Pranata adalah sistem norma atau aturan-aturan yang mengenai suatu aktivitas
masyarakat yang khusus.
Nilai adalah sesuatu yang baik, diinginkan, dicita-citakan dan dipentingkan oleh
masyarakat.
Sedangkan norma adalah kaidah atau pedoman, aturan berperilaku untuk
mewujudkan keinginan dan cita-cita tersebut (yang seharusnya terjadi). Sementara
hukum adalah suatu sistem aturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat
dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi
hukum.
Lalu, aturan adalah seperangkat ketetapan yang diperlukan agar ada efisiensi
dalam usaha mengejar sebuah tujuan. [http://id.answers.yahoo.com]
Jadi, sebenarnya nilai, norma, aturan, pranata, dan hukum merupakan suatu
rentetan yang saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama ada adalah nilai.
Untuk mencapai nilai tersebut dibuatlah norma. Agar tujuan yang dicapai menjadi lebih
terarah diciptakanlah aturan. Kemudian aturan-aturan ini disusun secara sistematis
hingga menjadi pranata. Nah, pranata (bersifat khusus) inilah yang kemudian
dikembangkan (secara sistematis) menjadi hukum yang lebih menyeluruh dan
mempunyai sanksi yang jelas.
Pranata sendiri sebenarnya bukan hanya terdiri dari pranata ekonomi, pranata
politik dan pranata agama. Yang paling luas adalah pranata sosial. Di dalam pranata
sosial tersebut terdapat beberapa pranata yaitu: pranata politik, pranata ekonomi,
pranata agama, pranata hukum, pranata budaya, dan pranata pendidikan.
Sisi positif dari pranata adalah masyarakat dapat lebih teratur dan bisa
berkembang kearah yang lebih baik, sedangkan sisi negatifnya adalah kehidupan
individu terbelenggu oleh aturan-aturan bersama.
2.1.1 Pranata Ekonomi
Pranata ekonomi lahir ketika orang-orang mulai mengadakan pertukaran barang
secara rutin, membagi-bagi tugas, dan mengakui adanya tuntutan dari seseorang
terhadap orang lain (Horton&Hunt, 1999:364).
Menurut Jonathan M. Turner yang dimaksud pranata ekonomi adalah
sekelompok status sosial,norma umum,dan peran relatif stabil dan saling berhubungan
disekitar pengumpulan sumber-sumber daya produksi dan distribusi barang serta jasa.
Struktur pranata ekonomi pada dasarnya bervariasi dalam berbagai masyarakat
tergantung kepada elemen dasar proses ekonomi yang ada, faktor-faktor yang
menentukan struktur pranata ekonomi.
Yang dimaksud elemen dasar proses ekonomi yang memengaruhi variasi
struktur pranata ekonomi adalah:
-tanah, indikator yang digunakan untuk menentukkan besarnya produksi dan
pendapatan yang akan diperoleh pemilik atau pengelola tanah luas tanah, kualitas,
produktifitas.
- Tenaga kerja, adalah elemen proses ekonomi yang mempunyai peranan dalam
proses produksi.
- Modal, adalah barang atau uang yang bersama-sama elemen proses ekonomi lain
menghasilkan barang-barang baru.
- Teknologi, ialah pengetahuan tentang dunia dan lingkungan yang ada dalam
kebudayaan suatu masyarakat.
- Kewiraswastaan, adalah struktur dan proses dalam masyarakat yang meningkatkan
organisasi dan integrasi elemen-elemen dasar dalam proses ekonomi.
Faktor-faktor yang menentukan struktur pranata ekonomi, menurut Narwoko dan
Bagong (2007) adalah:
- gathering, adalah proses pengumpulan barang atau sumber daya alam dari
lingkungannya.
- Production, adalah proses mengubah sumber daya alam menjadi komoditi
tertentu sehingga dapat digunakan oleh subsistem lainnya. Distributing,
adalah proses pembagian komoditi pada subsistem lainnya. Servicing, adalah
organisasi dari elemen-elemen ekonomi yang tidak tercakup dalam proses
produksi tetapi digunakan untuk menunjang proses ekonomi lainnya.
Sejarah perkembangan masyarakat dan tipe pranata ekonomi yang berlaku
dapat dilihat pada beberapa masyarakat seperti (Narwoko, 2007) :
masyarakat pencari makanan dan berburu
masyarakat hortikultura
masyarakat prakapitalis
masyarakat kapitalis
masyarakat sosialis
Fungsi dari pranata ekonomi adalah untuk mengatur hubungan antarpelaku dan
meningkatkan produktifitas ekonomi secara maksimal dan juga mengatur distribusi
pemakaian barang dan jasa yang diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat.
Horton dan Hunt (1999) mencatat beberapa akibat yang tidak direncanakan dari
pranata ekonomi. Contohnya: kemungkinan kehadiran pranata ekonomi merusak
kebudayaan tradisional, kehadiran pranata ekonomi menyebabkan timbulnya anomi
dan alienasi di antara pelaku ekonomi, meningkatnya kegiatan ekonomi dalam banyak
hal telah menyebabkan timbulnya kerusakan lingkungan. Dibandingkan dengan pranat
sosial yang lain, pranat ekonomi boleh jadi merupakan pranata yang paling rumit dan
penuh dengan problem.
Hubungan pranata ekonomi dengan pranata politik bersifat timbal balik. Pranata
ekonomi memengaruhi karena menyediakan sumber-sumber daya yang penting dalam
kebijaksanaan dan pengambilan keputusan dalam pranata politik. Di sisi lain, pranata
politik berfungsi untuk mengatur arus dan akumulasi modal, sumber daya alam,
distribusi tenaga kerja, teknologi, dan pengelolaannya.
2.1.2 Pranata Agama
Kajian tentang agama terbagi ke dalam dua dimensi :
Pertama teologis, berangkat dari klaim tentang kebenaran mutlak ajaran suatu
agama. Misi sesungguhnya dari teologis adalah mempertahankan doktrin agama
dengan menggunakan term-term yang rasional-filosofis.
Kedua sosiologis, sosiologis melihat agama sebagai salah satu dari institusi
sosial, sebagai subsistem dari sistem sosial yang mempunyai fungsi sosial tertentu.
Posisi agama dalam suatu masyarakat bersama-sama dengan subsistem lainnya
(ekonomi, politik, kebudayaan) mendukung terhadap eksistensi suatu masyarakat.
Agama tidak dilihat berdasar apa dan bagaimana isi ajaran dan doktrin suatu
keyakinannya, melainkan bagaimana ajaran dan keyakinan agama itu dilakukan dan
mewujud dalam perilaku para pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari.
Berikut teori tentang agama menurut beberapa tokoh (Bagong dan Narwoko
dalam Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan)
- Max Muler, setiap masyarakat terdapat agama, baik dari yang sangat primitif
sampai yang paling maju.
- Edward Taylor adalah seorang penemu animisme. Menurutnya animisme
berkembang menjadi politeisme, dan dari politeisme lahirlah monoteisme sebagai
bentuk agama yang paling tinggi.
- Herbert Spencer sendiri, melihat asal-usul agama dari ancestor worship, pujaan
para leluhur.
- Robert Marett Membahas tentang tahap perkembangan agama sebelum
animisme. Konsep kekuatan gaib yang tak berwujud, yang bukan roh atau makhluk
halus, melainkan semacam zat yang bisa menghuni benda atau manusia. Ia
menemakan hal ini dengan mana.
- Mac Lennan, berpendapat bahwa totemisme merupakan suatu kepercayaan
dan sistem ritual yang mengaitkan suatu kelompok tertentu dalam mayarakat dengan
suatu jenis binatang atau tumbuhan.
- Sedangkan menurut Emile Durkheim, agama dalah sebuah sistem
kepercayaan dan tingkah laku yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap sakral,
yaitu hal-hal yang dipisahkan dan dilarang kepercayaan dan perilaku yang
mempersatukan semua penganutnya menjadi satu komunitas moral, yaitu berdasarkan
nilai-nilai bersama, yang disebut umat.
Jadi dapat disimpulkan, agama adalah seperangkat aturan dan peraturan yang
mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan
manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Dapat pula
dikatakan sebagai suatu sistem terpadu antara keyakinan dan praktik yang berkaitan
dengan hal-hal yang suci yang dianggap tak terjangkau.
Fungsi agama adalah: Agama mengatur hubungan dengan sesama manusia,
Tuhan dan alam sekitar. Agama memberikan pedoman kehidupan bagi pemeluknya.
Agama mendasar perhatiannya pada sesuatu yang ada di luar jangkauan manusia
yang melibatkan takdir dan kesejahteraan. Agama menawarkan hubungan secara
vertikal melalui pemujaan dan upacara adat, sehingga memberikan dasar emosional.
Agama menyucikan norma-norma dan nilai masyarakat yang telah terbentuk. Agama
juga bisa melakukan fungsi yang bisa bertentangan dengan fungsi sebelumnya. Agama
melakukan fungsi-fungsi identitas yang penting.
Fungsi agama pada masyarakat yang teralienasi adalah: Bentuk dan sifat
keyakinan keagamaan masyarakat kian berubah seiring dengan semakin majunya
pengetahuan manusia. Pengetahuan yang semakin maju dan berkembang,
menyebabkan semakin banyak fenomena-fenomena alam yang diungkap, yang
sebelumnya di-Tuhan-kan. Jika agama ditempatkan dalam posisi sebagai ideologi,
berarti agama dapat berfungsi sebagai faktor penyebab terhadap perubahan. Agama
ada yang diperuntukkan bagi manusia dalam kehidupan sosial, bukan sebaliknya
manusia untuk agama. Ini artinya bagaimana agama didayagunakan untuk
mengantarkan manusia dalam kehidupan didunianya dan mengantarkannya
mempersiapkan kehidupannya di akhirat.
Lain halnya dengan fungsi pokok pranata agama: Bantuan terhadap pencarian
identitas moral, memberikan penafsiran untuk menjelaskan keberadaan manusia,
meningkatan kehidupan sosial dan mempererat kohesi sosial.
Sedangkan fungsi pranata agama bagi individu adalah: Memberi pedoman bagi
manusia, memberi identitas diri, fungsi maknawi, memberi dukungan psikologis dan
rasa percaya diri. Dan fungsi pranata agama bagi masyarakat adalah:
Mengintegrasikan masyarakat, menuntun terbentuknya moral sosial yg langsung
dianggap dari Tuhan, pendukung adat istiadat.
Unsur-unsur agama adalah: Kepercayaan agama, simbol agama, praktik agama,
pemeluk agama, pengalaman agama.
Pelembagaan agama pada dasarnya berlangsung pada tiga tingkat yang saling
memengaruhi (Bagong dan Narwoko dalam Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan),
yaitu :
1. Ibadah
2. Doktrin
Doktrin merupakan keyakinan atau tingkat intelektual. Pengungkapan
intelektual dalam agama ini dapat dibagi ke dalam dua bagian utama:
2.1 Mitos
Mitos dianggap “filsafat primitif” yang tampak dalam bentuk
pengungkapan pemikiran yang paling sederhana, serangkaian usaha
untuk memahami dunia, untuk menjelaskan kehidupan, kematian,
takdir,ibadah, tuhan, dewa.
2.2 Rasional
2.3 Merupakan pernyataan yang dramatis, bukan hanya sebagai pernyataan
yang rasional.
2.4 Disebut sebagai pernyataan yang dramatis, sebab melibatkan
pemikiran, sikap, sentimen.
3. Organisasi
3.1Pelembagaan agama dengan organisasi yang khusu merupakan proses
dua muka.
3.2Mencangkup perubahan internal dalam arti gerakan keagamaan dan
kebersamaan dengan masyarakat umum.
3.3Proses penyesuaian telah membawa lembaga atau organisasi
keagamaan ke dalam hubungan dengan dunia dan menempatkannya dalam
hubungan itu, sehingga organisasi ini telah diwarnai dengan maslah keduniawian
tidak hanya mengenai hubungan manusia dengan penciptanya, tetapi juga
mengatur hubungan antarmanusia, baik dalam sosial maupun ekonomi.
2.1.3 Pranata Politik
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional
maupun nonkonstitusional untuk proses pembentukan dan pembagian kepemimpinan
masyarakat guna mewujudkan proses pembuatan semua keputusan dalam yang ada
pada negara. [http://nilaieka.blogspot.com]
Di samping itu politik juga dapat diartikan dengan sudut pandang yang berbeda,
yaitu antara lain: menurut teori klasik Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh
warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama politik adalah hal yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik merupakan kegiatan yang
diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. politik
adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Karakteristik dari pranata politik adalah adanya suatu komunitas manusia yang
secara sosial bersatu, adanya asosiasi politik atau biasa disebut pemerintah yang aktif,
asosiasi tersebut melaksanakan fungsi-fungsi untuk kepentingan umum, asosiasi
tersebut diberi kewenangan luas jangkauan kewenangan hanya dalam teritorial
terntentu.
Menurut beberapa tokoh, fungsi pranata politik adalah sebagai berikut
[http://denikusdiansyah.wordpress.com] :
- James W. Vender Zanden, fungsi pemaksaan norma, fungsi merencanakan
dan mengarahkan, fungsi menengahi pertentangan kepentingan, fungsi
melindungi masyarakat dari serangan musuh dari luar.
- Gillin dan Gillin, mengatur hubungan-hubungan di dalam masyarakat yang
mana customs dan tradisi sudah tidak mampu lagi diandalkan untuk
mengatur kehidupan politik warga masyarakat, mengatur dan
menyelenggarakan kepentingan serta kebutuhan seluruh anggota
masyarakat, melindungi warganya dari serangan musuh atau negara lain.
Fungsi pokok pranata politik adalah sebagai berikut: Melembagakan norma
melalui UU, melaksanakan UU yg telah disetujui, menyelesaikan konflik yg terjadi,
menyelenggarakan pelayanan umum, melindungi warga negara.
Organisasi dan prosedur politik atau pranata politik berbeda-beda sesuai dengan
tingkat pelembagaannya. Tingkat pelembagaan politik dapat diukur dengan
menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:
3.3.1 Kemampuan menyesuaikan diri
Ukuran jumlah generasi pemimpin yang telah dipunyai
Makin sering organisasi mampu menyelesaikan persoalan
pergantian kepemimpinan dari generasi pemimpin yang satu ke
generasi berikutnya secara damai, maka tinggilah tingkat
pelembagaan.
Kemampuan menyesuaikan diri terhadap fungsi yang baru
Organisasi yang telah dapat menyesuaikan diri pada perubahan-
perubahan yang terjadi dalam lingkungannya, serta mampu
mengatasi krisis satu atau lebih perubahan dalam fungsi utamanya,
mka tinggilah tingkat pelembagaannya bila dibandingkan dengan
organisasi yang tidak memiliki pengalaman diatas.
3.3.2 Derajat kerumitannya
Makin kompleks suatu organisasi, makin tinggi tingkat pelembagaannya.
Suatu organisasi yang mempunyai mempunyai banyak fungsi umumnya
lebih mampu menyesuaikan diri daripada suatu organisasi yang memiliki
satu fungsi.
3.3.3 Derajat otonominya
Otonomi suatu struktur politik diukur dengan sejauh mana struktur politik
tersebut mempunyai kepentingan sendiri, fungsi sendiri, dan memiliki nilai-
nilai yang terpisah dan berbeda dari struktur politik lain dan kelompok
social lainnya.
Fungsi lembaga politik adalah pelembagaan norma melalui UU, melaksanakan
UU yg disetujui, menyelesaikan konflik, menyelenggarakan pelayanan ( kesehatan,
pendidikan, kesejahteraan ), melindungi warga masyarakat dari serangan bangsa lain,
memelihara kesiapsiagaan dalam mengadapi bahaya.
2.2 Studi Kasus
Studi kasus yang akan dibahas berjudul “Dampak Krisis Moneter pada Kehidupan
Sosial Masyarakat terhadap Pranata Ekonomi, Agama dan Politik”
Seperti yang terjadi pada tahun 1998-1999 di Indonesia, krisis ekonomi terjadi
dan terkenal disebut krisis moneter alias “krismon”. Krisis yang melanda bangsa
Indonesia, menjadi awal terpuruknya sebuah negara dengan kekayaan alam yang
melimpah ini. Dari awal 1998, sejak era orde baru mulai terlihat bahwa Indonesia terus
mengalami kemerosotan, terutama dalam bidang ekonomi. Nilai tukar semakin
melemah, inflasi tak terkendali, juga pertumbuhan ekonomi yang kurang berkembang di
negara ini. Pada masa itu terjadi kehancuran dalam bidang ekonomi secara serentak di
seluruh Indonesia..
Krisis ekonomi ini berdampak pada banyak segi kehidupan. Banyak terjadi
kerusuhan dimana mana yang mengakibatkan terjadinya penjarahan. Kondisi ini makin
memburuk dengan adanya sweaping dari pribumi kepada warga keturunan Cina,
pemerintah pun tidak bisa bertindak banyak untuk meredam kemarahan masyarakat
yang terkena dampak krisis moneter ini. Perekonomian di Indonesia pun mati total tidak
ada transaksi mata uang sementara waktu. Sampai sekarang pun dampaknya masih
terasa dengan harga dolar yang melambung tinggi.
Kondisi ekonomi Indonesia menjelang tahun 1998 merupakan faktor penting
yang mempengaruhi kondisi sosial dan politik di Indonesia. Walaupun hal itu bukanlah
faktor tunggal yang mempengaruhi situasi tersebut. Pengaruh praktek ekonomi rente
sebagai akibat praktek “Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” dengan cepat mempengaruhi
jatuhnya mata uang rupiah dan bangunan perbankan Indonesia. Sejak Oktober 1997
pemerintah sudah tidak mampu lagi mempertahankan sistem kurs devisa mengambang
terkendali yang telah dipraktekkan sejak lama, yaitu selama masa pemerintahan Orde
Baru. Ketergantungan pemerintah terhadap utang luar negeri semakin membuat nilai
rupiah jatuh. Efek selanjutnya membuat semakin parah dan merembet ke berbagai
sektor. Berbagai pabrik terpaksa tutup akibat mahalnya bahan dan suku cadang impor,
sehingga banyak dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Akibatnya
pengangguran jumlahnya bertambah dengan cepat dan tersebar di berbagai wilayah,
khususnya di pulau Jawa.
Penggangguran yang kebanyakan pulang kampung bertemu dengan petani-
petani yang gagal panen. Akibat kenaikan harga dimana-mana dan terganggunya jalur
dan proses perdagangan, barang kebutuhan khususnya sembilan bahan pokok
(sembako) menjadi semakin langka di pasaran. Masyarakat pun mulai resah dan panik
akan kelangkaan barang-barang kebutuhan. Pemerintah melalui Bulog kemudian
memberikan reaksi dengan melakukan operasi pasar dan penjualan minyak goreng dan
beras murah, yang kesemuanya ternyata tetap tidak banyak menolong. Sementara itu
nilai rupiah semakin anjlok memasuki angka Rp. 10.000/USD. Situasi panik semakin
menjadi dan masyarakat khususnya orang-orang kaya mulai melakukan aksi borong
barang khususnya sembako ( Chandrawati, 2005 ).
Situasi semakin bertambah parah. Perkembangan ekonomi masyarakat
semakin kompleks, sementara di sisi lain jumlah barang dan jasa yang tersedia relatif
terbatas dan bahkan makin langka. Hal ini menyebabkan kehadiran pranata ekonomi
yang makin rinci tak lagi bisa dihindari. Salah satu faktor yang membedakan keragaman
masyarakat adalah pranata ekonomi yang berlaku di masyarakat itu, semakin kompleks
perkembangan masyarakat, semakin rumit dan lengkap pranata yang berlaku. Di dalam
masyarakat yang pola hubungannya kontraktual dan impersonal, hubungan ekonomi
atau perdagangan sering harus diatur secara formal melalui pranata ekonomi untuk
menghindari kemungkinan munculnya perselisihan yang tidak diinginkan. Namun,
kehadiran pranata ekonomi di dalam kehidupan masyarakat tidak selalu menjamin bagi
terciptanya ketertiban dalam berbagai kegiatan usaha yang dilakukan antar pelaku
ekonomi ( Chandrawati, 2005 ).
Dalam hal menanggulangi krisis ekonomi, salah satu cara yang ditempuh
pemerintah untuk menstabilkan lagi nilai mata uang rupiah dengan melakukan program
Visit Indonesia. Program ini adalah menjaring para turis mancanegara untuk datang ke
Indonesia dan mencari investor asing untuk menanamkan modal usaha di Indonesia
sehingga perputaran uang di indonesia lebih stabil tapi tidak sepenuhnya cara tersebut
berjalan dengan baik dan lancar karena memakan banyak waktu untuk bisa ketahap
seperti semula 1$ = Rp2000 ( Chandrawati, 2005 ).
Kebijaksanaan pembangunan yang lahir dan serba dikendalikan oleh Negara
menelikung pranata-pranata komunitas desa yang tradisional, tetapi dalam banyak
kasus juga makin menambah beban kemelaratan golongan miskin desa dan
mengakibatkan merebaknya polarisasi sosial di kalangan masyarakat desa. Chris
Manning (1986), misalnya, mencatat sejak tahun 60-an bersamaan dengan mulai
merebaknya proses modernisasi dan pembangunan nasional, ternyata di Indonesia
justru muncul berbagai kontradiksi. Pengangguran, setengah pengangguran dan
kemiskinan, baik di kota maupun di desa, tidak berkurang secara berarti sekalipun telah
tercapai pertumbuhan ekonomi yang cepat.
Ada kesan kuat bahwa hasil-hasil pembangunan selama ini lebih banyak
dinikmati oleh lapisan-lapisan tertentu saja, sehingga menimbulkan kesenjangan.
Bahkan, kesenjangan yang terjadi bukan hanya antara yang kaya dan yang miskin
dalam masyarakat, namun juga antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan
antar kelompok pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan telah memburuk
sejak dibukanya perekonomian pedesaan kearah perekonomian pasar. Hanya mereka
yang memiliki akses terhadap modal, kredit, informasi, dan kekuasaan yang dapat
mengambil manfaat dari program-program pembangunan ( Narwoko, 2007 ).
Pembangunan hanya menghasilkan suatu kesenjangan antara mereka yang
kaya-raya dan masyarakyat biasa, khususnya mereka yang termiskinkan. Mereka yang
secara ekonomis berhasil, apalagi dengan cara-cara yang tidak benar, telah
mengkhianati mereka yang miskin. Kemiskinan ini menjadi sorotan utama konflik
internal yang merupakan dampak dari krisis moneter. Terjadi pertentangan antar
kelompok dalam penguasaan sumber ekonomi , juga menjadi penyebab timbulnya
konflik internal secara terbuka bahkan mengarah pada konflik kekerasan yang apabila
dibiarkan secara terus-menerus akan membawa dampak terhadap terjadinya fenomena
kemiskinan di wilayah konflik ( Chandrawati, 2005 ).
Kemiskinan merupakan sebuah konsep yang sangat luas artinya dan dapat
ditinjau dari berbagai pendekatan. Secara umum, kemiskinan dapat diartikan terjadinya
degradasi dalam kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan standar minimal
manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Di sisi lain adapula yang lebih ngartikan
makna kemiskinan dari segi tingkat taraf hidup yang didasarkan pada perhitungan
financial secara kuantitatif ( Chandrawati, 2005 ).
Dengan berkembangnya konsep keamanan manusia (human security) pada
masa pasca perang dingin, maka muncul pendekatan baru yang mencoba memahami
arti kemiskinan melalui persepsi keamanan adan politik. Berdasar kerangka keamanan
dan politik yang kemudian dikaitkan dengan konsep human security, kemiskinan
kemudian diartikan sebagai kondisi dimana individu kehilangan hak untuk memperoleh
perlindungan secara fisik dan juga kesempatan untuk menggunakan hak-hak
individunya sebagai bagian dari hak asasi manusia
Dengan terjadinya krisis global cenderung membuat suatu kesenjangan sosial
dan dari sana semakin terlihatlah masyarakat yang kaya akan semakin kaya dan
masyarakat yang miskin akan semakin miskin.
Masyarakat miskin pun secara tidak langsung akan berpikir bahwa Tuhan
tidaklah adil. Mereka sudah sering berdoa, memohon agar kehidupannya tidak seperti
ini namun tidak ada perubahan. Akhirnya hal tersebut mendorong mereka untuk mulai
ke arah hal-hal yang negatif, seperti mulai percaya dukun, memasang togel, judi,
menyembah jin dsb. Sama halnya dengan kelompok masyarakat menengah keatas
yang merasa bahwa segala kebutuhan mereka telah terpenuhi. Mereka cenderung tidak
mensyukuri apa yang telah didapat dan melupakan nilai-nilai agama yang mereka anut
selama ini.
Peranan agama, telah terseret oleh arus kepentingan yang tidak dapat
menyelesaikan persoalan kehidupan dan terlalu sering dibawa ke dalam wilayah ”abu-
abu”, sehingga peranan humanisme yang dibangun oleh agama mati dalam retorika
kepentingan. Akhirnya misi agama sebagai pembawa trasformasi tidak terurai, yang
terpapar adalah era keamburadulan.
Peranan agama yang tidak terurai dengan indah itu telah menyeret keragu-
raguan manusia terhadap agama. Frustasi sosial yang tidak terjamaah oleh agama
kenyataannya juga semakin memperlebar keragu-raguan tersebut, akhirnya yang
terjadi adalah pelarian diri ke luar dari agama, sehingga the end of idiolog seperti yang
dikatakan Daniel Bell pada tahun 1960 menjadi fenomena sekarang ini ( dalam
Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan ).
Pelarian ke luar dari agama bukan semata-mata kecelakaan dari individu, tetapi
kesalahan umat beragama yang menyimpangkan peranan agama dari tujuan
universalnya. Peranan agama yang suci, damai, berkeadailan, pro kemanusiaan dan
mencerahkan terseret ke dalam arus kepentingan, sehingga agama terlihat sebagai
sesuatu yang menakutkan dan menyangarkan. Akhirnya kefrustasian terhadap agama
tidak dapat dihindari. Kefrustasian terhadap peran agama ini salah satu faktor yang
menyebabkan orang memilih untuk tidak beragama.
Selanjutnya, kami akan membahas sekilas kasus pranta politik yang dipengaruhi
krisis moneter. Yakni kasus pidana di Bank Century yang didalangi Robert Tantular.
“ Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji menjelaskan, kasus pidana Robert Tantular di Bank Century mencapai Rp 1,4 triliun. Sedangkan kasusnya di Antoboga menyangkut dana Rp 1,3 triliun. "Jadi Robert itu kasusnya Rp 2,8 triliun, tapi masih ada dua orang lagi pemilik bank ini yang orang asing yakni warga negara Timur Tengah dan warga negara Inggris mereka belum tertangkap," kata Susno (http://massofa.wordpress.com diakses pada 19.24 , 17 Oktober 2009 ).
Kasus tersebut adalah salah satu kasus yang ada di dalam Negara Indonesia
yang telah terjadi pada pranata politik yang di pengaruhi oleh krisis moneter, karena di
zaman krisis global ini seharusnya para tokoh politik yang berpengaruh di masyarakat
bisa menjaga kepercayaan masyarakat pada mereka, tetepi di kasus ini karena krisi
globalisasi para tokoh politik menyalah gunakan tugas dan kepercayaan mereka karena
“UANG”, hingga menipu rakyat. Yang pada akhirnya mereka terkait kasus korupsi,
hanya karena kesenangan semata membuat mereka buta akan kewajiban mereka.
Masyarakat kaya semakin tidak terkontrol perilakunya. Dengan keseringan hidup
enak, mereka menjadi kurang memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.
Kebanyakan dari mereka akan bersenang-senang dengan hartanya, bahkan dari
merekapun adanya yang banyak melakukan korupsi hanya untuk kepentingan pribadi,
menambah harta kekayaannya saja. Korupsi sudah menjadi endemik di negeri ini.
Korupsi merupakan kecurangan terbesar dalam kehidupan bangsa. Karena korupsi,
orang kecil tidak dapat hidup wajar. Dengan berbagai biaya siluman yang membebani
industri dan usaha di negeri ini, buruh tidak dapat dibayar dengan wajar. Hal ini bukan
saja mencurangi orang kecil, melainkan juga membuat tidak berhasil usaha untuk
menciptakan angkatan kerja Indonesia yang bermutu.
Dari realitas yang dihadapi oleh orang miskin di negeri ini dapat dikatakan potret
kehidupan sosial mereka masih suram. Mereka belum banyak memperoleh program-
program yang mensejahterakan. Nasib mereka baru tersentuh dalam permainan
kampanye partai politik. Seluruh partai politik yang ikut dalam pemilihan umum pasti
menawarkan janji-janji manis yang menyulap perubahan nasib para kelompok yang
dijuluki wong cilik ini. Nasib orang miskin terjebak dalam komoditi politik dan masih
terperangkap dalam harapan-harapan yang semu. Mereka belum ada yang
memperjuangkan untuk keluar dari kemiskinan.
Di Indonesia, orang miskin sedang menunggu sentuhan tangan yang sungguh-
sungguh tersebut dan mereka sudah bosan berada dalam janji-janji politik. Yang tersisa
bagi orang miskin adalah, sebuah harapan menjadi kenyataan, bagaimana mereka
untuk dapat keluar dari ”pesakitan” hidup yang tidak berpihak pada mereka itu.
BAB III
PENUTUP
1.1 Kesimpulan
Pranata Ekonomi adalah seperangkat aturan yang menangani masalah kesejahteraan materi, yaitu mengatur kegiatan produksi, distribusi dan penggunaan barang dan jasa yg diperlukan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, sehingga semua semua lapisan mendapatkan bagian yang semestinya.
Pranata Agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakt yang telah dirumuskan dan dibakukan.
Pranata Politik adalah peraturan-peraturan untuk memelihara tata tertib, untuk mendamaikan pertentangan dan untuk memilih pemimpin yang berwibwa. Pranata politik juga merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan.
Hubungan pranata ekonomi dengan pranata politik bersifat timbal balik. Pranata ekonomi memengaruhi karena menyediakan sumber-sumber daya yang penting dalam kebijaksanaan dan pengambilan keputusan dalam pranata politik. Di sisi lain, pranata politik berfungsi untuk mengatur arus dan akumulasi modal, sumber daya alam, distribusi tenaga kerja, teknologi, dan pengelolaannya.
Hubungan pranata ekonomi dengan pranata agama di dalam masyarakat tradisional, pranata agama berfungsi untuk mendorong manusia terlibat dalam peran-peran dan tingkah laku ekonomi karena agam mengurangi rasa cemas dan rasa takut. Pranat agama juga berfungsi menciptakan norma-norma sosial yang memengaruhi pranata ekonomi.
Sedangkan di dalam masyarakat modern, keberadaan pranata ekonomi relatif terpisah dengan pranata agama. Pranat ekonomi yang umumnya menekankan pentingnya rasionalitas dan sekulerisme acap menyebabkan ia harus bersilang kepentingan dengan pranata agama yang menekankan kepercayaan supernatural.
Hubungan timbal balik dengan lembaga lain:
2. Agama dan ekonomi3. Agama dan pemerintah4. Agama dan kegiatan sosial
3.2 Saran
Bagi masyarakat yang hidup berkecukupan agar jangan gelap mata. Sadarlah bahwa masih banyak orang yang harus dibantu. Jangan melakukan KKN, mungkin memang itu sangat menguntungkan bagi anda tapi sangat merugikan bagi yang lainnya.
Bagi masyarakat yang kurang mampu, diharapkan untuk terus mencari pekerjaan atau bila memungkinkan mendirikan lapangan kerja sendiri. Jangan ikut menjadi beralih ke hal-hal yang negatif demi mendapatkan uang.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Narwoko, J Dwi dan Bagong Suyanto.2007.Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.Jakarta: Kencana.
Horton, Paul B., Hunt, Chester L.1999.Sosiologi Edisi keenam Jilid 1.Jakarta:Erlangga.
Hendropuspito.1983.Sosiologi Agama.Yogyakarta:Kanisius.
Sen, Amartya.Development As Freedom.New York: Anchor Books.
Kertas Kerja
Chandrawati, Nurani.2005. “Menelaah Hubungan Timbal Balik antara Konflik Internal dengan Masalah Kemiskinan”.GLOBAL Vol.8 No.1 November 2005.
Goodhan, Jonathan.”Violent Conflict, Poverty and Chronic Poverty”.Chronic Poverty Resource Centre Working Paper 6, May 2001.
Situs Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik http://id.wikipedia.org/wiki/Pranata
file:///H:/Berkas-Kasus-Bank-Century-Final..1.htm
http://massofa.wordpress.com/2007/12/14/pert-9/ http://nilaieka.blogspot.com
http://denikusdiansyah.wordpress.com
http://gurukomputerku.files.wordpress.com
http://id.answers.yahoo.com
http://dinconomy.wordpress.com/2007/06/14/awal-krisis-moneter-indonesia/