dalam - sumutprov
TRANSCRIPT
SALINAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2OI8
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH PROVINSI SUMMERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
: a. bahwa berdasarkan Peratuian Daerah Nomor L2
Tahun ZOLT tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2OLg telah ditetapkan pada tanggal 28
Desember 2Al7 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 201,7 Nomor 1);
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan
memperlancar Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2OL8;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang PetunjukPelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2Ol8;
: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentrrkan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang JasaKonstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3833);
Mengingat
3.
4.
5.
6.
7.
2
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Republik Indonesia Negara Nomor a2861;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO+ tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, TambahanLernbaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a0O);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentangSistim Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor LO4, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor aa2\;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentangPemerintahan Daerah {Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O1S
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2gZ,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20OO tentangUsaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2O1O
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
8.
9.
10.
aJ
Nomor 28 Tahun 2OOO tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 157);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2O1O tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2OOO tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 95);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OOO tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 66, Tambahan tembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3957);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tentang
Dana Perimbangan (l.rmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575);
Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2OO8 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan
Pertanggung jawaban
Penyampaiannya;
Pen5rusunan Laporan
Bendahara serta
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan
11"
12.
13.
14.
15.
16.
i+
Barang/Jasa Pemerintah;
L7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
z0tl tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a7\19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2OLT tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot7,
Nomor 825);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 4glPMK.OzlzAfl tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2O1B;
2L. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun ZOLT tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor
L2l;
22. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Ralqfat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2A16 Nomor 38);
23. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2OL6 tentang
Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2OL6 Nomor 39) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera UtaraNomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
Dinas- Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor
6);
Menetapkan
24. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A16 Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39
Tahun 2AL6 tentang Susunan Organisasi Badan
Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2018 Nomor 7);
25. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2Ol7 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun2Ol7 Nomor 92);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah .
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
6
Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil
Gubernur.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewqiiban daerah
tersebut.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penataus al;raan, pelaporan, pertanggungi awaban, dan
pengawasan keuangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangal tahunan Pemerintahan Daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada
Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang
Unit ferja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya
disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat
BPKAD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya dapat mendelegasikan kepada
para Asisten dan Kepala Biro sesuai lingkup tugasnya
masing - masing.
13.
14.
7
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
selanjutnya disebut Setdaprovsu adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga
melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja, program dan kegiatan APBD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penJrusunan
APBD,
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-
SKPD adalah Dokumen yang memuat Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan angggaran oleh Pengguna
Anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Ker.ja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
DPPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh Pengguna Anggaran.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola
Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau
seluruh kekuasaannya kepada :
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola
Keuangan Daerah.
b. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD).
c. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna
Anggaran / pengguna Barang.
15.
16.
17.
18.
19.
I
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya
disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.
21. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah.
22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
23. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang
Kewenangan Penggunaan Barang dan/atau Jasa
Milik Daerah dimasing masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah {SKPD}.
24. Kuasa Bendahara Umurn Daerah selanjutnya disebut
Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untukmelaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum
Daerah {BUD).
25. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut
KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untukmelaksanakan sebagian kewenangan Pengguna
Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD atau pejabat yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah untuk menggunakan APBD dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pernerintah sebagaimana T\rgas Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2ALA tentang Pengadaan
BaranglJasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2O1O
Barang/ Jasa Pemerintah;
tentang Pengadaan
26. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
selanjutnya disingkat PPK Perangkat Daerah adalah
Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
9
Melaksanakan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi
berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan/petunjukTeknis yang diterbitkan oleh Kementerian /Lembaga;Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturanperundang- undangan;
Dalam hal pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa,
dengan pertimbangan rentang kendali Pengguna Anggaran
dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah IPA; dan
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
e. Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang
U Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam
melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Sekretaris dan/atau kepala
BagianlBidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku
Kuasa Pengguna Anggaran, Pelimpahan kewenangan
berdasarkan pertimbangan :
a) Besaran Perangkat Daerah;
b) Besaran Jumlah uang yang dikelola;
c) Beban Kerja;
d) Lokasi;e) Kompetensi dan/atau rentang kendali;atau
0 Pertimbangan obyektif lainnya.
2l Pelimpahan sebagian kewenangan dari Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Satuan Ke{aPerangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur, meliputi :
a) melakr:kan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;b) melaksanakan arlggaran unit kerja yang dipimpinnya;
c) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkanpembayaran;
d) menandatangani SPM-TU dan SPM - LS khusus pada
Perangkat Daerah BPKAD dan Sekretariat Daerah;
e) melaksanakan pemungutan peiak dan retribusi bagi
Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan Retribusi;
f) melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;
18)
1e)
L7l
20)
10
34. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk membantu
Bendahara Pengeluaran dalam menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungiawabkan uaflg untuk keperluan
Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada Unit Perangkat Daerah.
35. Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang
diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam
proses pemakaian yang ada disetiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
36. Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah adalah
Pegawai yang diserahi tugas untuk membantu
mengurus barang milik daerah dalam proses
pemakaian yang ada disetiap Perangkat Daerah.
37. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan
Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala
Daerah dalam rangka pen)rusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah,
PPKD dan Pejabat yang lainnya sesuai dengan
kebutuhan.
38. Prograrn adalah Penjabaran Kebijakan SKPD dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumher daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misi SKPD.
39. Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada
SKPD sebagai bagran dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
berupa personil (sumber Daya Manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan {Input} untuk
menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk
Barang/Jasa.
44.
1l
Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut
ULP adalah unit organisasi pemerintah yang
berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di
SKPD melekat pada Biro Administrasi Pembangunan
Setdaprovsu. ULP dipimpin oleh seorang Kepala.
Kelompok Kerja ULP adalah Tim yang ditetapkan oleh
Kepala ULP untuk melaksanakan pengadaan
barang/jasa, yang memiliki persyaratan keanggotaan,
tugas pokok dan kewenangan sebagaimana
persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan
kewenangan Kelompok Kerja ULP.
Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang
selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa
adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya
dimulai dari perencarlaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa
Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang
bertanggungiawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.
PejabatlPanitia/Pokja Pengadaan Barang/Jasa
adalah personil yang memiliki sertilikat keahlianpengadaan barang/jasa yang melaksanakanpengadaan barang/jasa.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah
panitialpejabat yang ditetapkan oleh PA yang
bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atauorang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa
Lainnya.
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupuntidak terwujud, bergerak maupun tidak bergerak,
yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksibangunan atau pembuatan wujud lisik lainnya.
4L.
44.
42.
43.
46.
47.
48.
45.
51.
49.
50.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
t2
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional
yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah
pikir (brainware).
Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan
kemampuan tertentu yang mengutamakan
keterampilan {skillware) dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan
dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi,
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan
Barang.
Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi
ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam Pengadaan
Barang/Jasa.Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang
memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko
tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus
dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas
Rp 1 00. O0O. 00O.0OO,OO (seratus miliar rupiah).
Kualilikasi adalah merupakan proses penilaian
kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan
persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia
Barang/Jasa.
Prakualilikasi adalah merupakan proses penilaian
kualifikasi yar:'g dilakukan sebelum pemasukan
penawaran.
Pascakualifikasi adalah merupakar] proses penilaian
kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan
penawaran.
Pembinaan adalah usaha agar setiap orang yang
terlibat Pengadaan Barang/Jasa mengetahui tentang
peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Pengendalian adalah setiap usaha agar setiap
pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dapat
terlaksana sesuai target, waktu, tempat, mutu, tertibadministrasi, tepat sasaran dan manfaat.
61.
13
58. Pengadaan secara elektronik atau e-Procurement
59.
adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
dengan menggunakan teknologi informasi dan
transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang
selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang
dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.
Tim Pendukung adalah tim yang ditetapkan oleh
PA/KPA untuk membantu pelaksanaan pengadaan
barangljasa, antara lain terdiri atas Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan,
Konsultansi Pengawas, Tim Pelaksana Swakelola, dan
lain-lain.
Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh PA/KPA
untuk membantu PA/KPA dalam pelaksanaan
pengadaan barungljasa, antara lain terdiri atas tim
uji coba, panitia/pejabat peneliti pelaksanaan
kontrak dan lain-lain.m.
Tim atau Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis
adalah Tim yang ditetapkan PA/KPA, yaitu Tim yang
mempunyai kemampuan untuk memberikan
masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi
Barang/Jasa pada rapat penjelasan.
Pendapatan Asli Daerah adalah yang selanjutnya
disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan.
Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program
dan kegiatan.
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan
dengan tduan pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
60.
62.
63.
64.
65.
66.
68.
69.
67.
t4
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan
kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional.
Belanja Tidak Terduga adalah belanja daerah yang
digunakan untuk keperluan penanganan bencana
alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga
lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah.
70. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unitkerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untukmemberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.
BAB II
PETUNJUK PEI,AKSANAAN KEGIATAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH PROVINSISU1MATERA UTARA
Pasal 2
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.
l5
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun
2Ol7 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2ALT (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun zAfi Nomor 43), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4
ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap ora.ng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara.
Ditetapkan di Medanpada tanggal 1.3 Februari 2018
Salinan Aslinya GUBERNUR SUMATERA UTARA,KEP KUM,
ttd
TENGKU ERRY NURADI
Pembina U Muda (IVlc)NrP.19590227 198003 1 004
Diundangkan di Medan
pada tanggal 15 Februari 2018
PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd
IBNU Szu HUTOMO
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 4
Peraturan Gubernur
BA3I
BABII
DATTAR ISI
PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG ..............
B. MAKSUD DAN TUruANC. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
l. Ruang Lingkup Keuangan Daerah
2. Azas Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah
b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah......
c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
d. Pejabat Pengguna Anggamn/Pengguna Barang......
e. Kuasa Peugguna Anggara/Kuasa Pengguna Barang......
f. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPDg. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran PPKD
4. Pejabat Pengelola Kegiatana. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
b. Staf Teknis dan Staf Adminishasic. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) ............
d. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)
D. PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD)............ 20
2. Pelaksanaan Verifikasi RKA -SKPD 22
3. Anggaran Kas.......... 23
4. Penyusunan DPA - SKPD 24
5. Pelaksanaan Verifikasi DPA- SKPD 25
6. Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Kuasa Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Barang 27
7. Biaya Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD 30
8. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34
9. Biaya Pedalanan Dinas LuarNegeri 34
10. Penetapan Pokja UlP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 35
11. Pergeseran Anggaran 35
12. Pelaksanaan Perubahan APBD 37
TATA CARA PELAKSANAANBARANG/JASA PEMERINTAH
KEGIATAN APBD DENGAN PENGADAAN
A. PERSIAPAN YA}IG DILAKUKAN DALAM RANGKA PENGADAANBARANG/JASA ............
l. Membuat dan Menyusun Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa...........
2, Pemilihan Sistem Pengadaan
3. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran, Metode Evaluasi
dan Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan
4. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).......5. Penyusunan Rencana Teknis Bangrman Gedmg Negara
t1
1
2
2
2
J
J
4
5
8
I10
t6t777
t8l8t920
38
38
38
4t
47
57
58
PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKANPENYEDIA BARANG/JASA ...........
1 . Talrapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ..............
2. Penetapan Jenis Konhak3. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa................4. Penandatanganan Konhak5. Perubahan Kontak....6. Pemutusan Kontrak7. Penyesuaian Harga.......8. Kegiatan Pelaksanaan Jasa konstnrksi di Lapangan
9. Serah Terima Pekerjaan
10. Pengadaan Barang/Jasa Secara ElektronikPELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLAl. Umum2. Pelaksanaan Swakelola
3- Pelaporan Pelaksanaan Swakelola
BA B III PEMBINAAN" PENGENDALIAN DAN PELAPORANA. PEMBINAANB. PENGENDALIANC. PELAPORAN
BIB IV PENGAWASANA. ARAH DAN KEBIJAKAN PENGAWASANB. STRATEGI PENGAWASANC. SASARAN PENGAWASAND. PENGAWASAI.I FUNGSIONAL INSPEKTORAT PROVSUE. TAHAPAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVSUF. INSPEKTORAT PROVSU MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN
TERHADAP OBJEK PEMERIKSAANG. KERUGIAN KEUANGAN DAERAH, SANKSI ADMINISTRATIF DAN
GANTI RUGIH. PEMBINAAN TERHADAP APBD KABUPATEN/KOTA
BrrBV
LI MPIRAN
PENUTUP
I. BAGAN ORGANISASI KEGIATAN2. FORMAT LAPORAN BULANIANI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN3. FORMATLAPORANTEPRA4. FORMAT LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA PENDAPATAN DAN BELANJA
SKPD SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA.5. FORMAT NERACA6. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB7. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN8. FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN9. FORMAT RENCANA KERJA ANGGARA}I _ SATUAN KERIA PERANGKAT DAERAH1(. FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANIGGAIL{}I _ SATUAN KERIA PERANGKAT
DAERAH (DPA _ SKPD)
1 . FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN PERI.'BAHAN ANGGARAN _ SATUAN KERIAPERANGKAT DAERAH(DPPA _ SKPD)
B.59
59
73
72
74
75
76
77
7979
80
83
83
86
89
90909092
949494949595
9697
98
C.
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2018TANGGAL 13 Februari 2018
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018
I
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1. APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang ditetapkandengan Peraturan Daerah. Selain sebagai renca.na keuangan
tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrumen dalamrar:;g!<a mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.2. APBD Provinsi Sumatera Utara dikelola berdasarkan azas
ketertiban, ketaatan pada ketentuan, peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan danbertanggungiawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutandan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu diperlukan suatupetunjuk guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik
{good gouernanen) dan terciptanya Pemerintah yang bersih (clean
gouernanw) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi SumateraUtara sebagai acuan bagt Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, PPK-PD, PPTK, Bendahara danPejabat lainnya dalam melaksanakan APBD.
Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi SumateraUtara, yaitu :
a. tertib pelaksanaan fungsi fungsi pengurusan keuangandaerah.
b. tertib pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan
keuangan.c. meningkatkan efesiensi, efektivitas, transparansi dan
akuntabilitas pelaksanaan APBD.
d. meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah/PPKD dalampengelolaan APBD; dan
e. mewujudkan keterpadllan, keserasian, tepat waktu, tepatmutu, tepat sasaran, tertib administrasi, disiplin anggaran danketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
1.
2.
2
C. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. RUANG LINGKUP KEUANGAN DAERAH
Ruang Lingkup Keuangan Daerah, meliputi :
a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah
serta melakukan pinjaman;b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan
pemerintatran daerah dan membayar tagihan kepada pihakketiga;
c. Penerimaan Daerah;
d. Pengeluaran Daerah;
e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lainberupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-haklain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan daerah; danf. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah
dalam rangka penyelenggarakaan tugas pemerintahan daerahdan/atau kepentingan umum
2. AZAS PENGELOI,AAN KEUANGAN DAERAH
Keuangan daerah dikelola secara terbit, taat pada ketentuan,peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.a. secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara
tepat waktu dan tepat guna yang didulmng dengan bukti-buktiadministrasi yang dapat dipertanggungi awabkan;
b. toat pada ketenfitan, perafitran perundang-und"angan adalahbahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman padaketentuan, peraturan dan perundang- undangan;
c. ekldif merupakan pencapaian hasil program dengan target yangtelah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluarandengan hasil;
d. efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimumdengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendahuntuk mencapai keluaran tertentu;
e. elconomis merupakan peroleha.n masukan dengan kualitas dankuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
f. transparan merupakan prinsrp keterbukaan yangmemungkinkan masyarakat untuk mengetahui danmendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangandaerah;
aJ
bertanggung j awab merupakan perwuj udan kewaj iban seseorang
untuk mempertanggungiawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan;lceadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan danpendanaanya dan/atau keseimbangan distribusi hak dankewajiban berdasarkan pertirnbangan yang objektif;kepafifian adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukandengan wajar dan proporsional;
manfaat unfitk masgarakat adalah bahwa keuangan daerah
diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Gubernur Sumatera Utara selaku Kepala Daerah adalahpemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah danmewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaandaerah yang dipisahkan;
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah mempunyaikewenangan :
1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;2l Menetapkan kebijakan tentang Pengelolaan Barang milik
Daerah;3) Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Barang pada Sekretariat Daerah dan Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah serta Perangkat Daerah lainnyaapabila dipandang perlu;
4l Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutanpenerimaan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah,pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain - lainpendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan danlain-lain pendapatan yang sah serta penerimaan pembiayaandaerah;
5) Menetapkan Pejabat pada Perangkat Daerah dan PPKD
bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;6) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
barang milik daerah baik sebagai pengguna barang (KepalaSatuan Perangkat Daerah), Pejabat Penataausahaan Barang(Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahProvinsi) maupun sebagai pengelola Barang (sekreta.risDaerah);
ob'
h.
i.
l.
4
7l Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruhkekuasaannya kepada :
a) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangandaerah;
b) Kepala BPKAD selaku PPKD; dan
c) Kepala perangkat Daerah selaku selaku pejabat pengguna
anggaran I pengguna baran g.
8) Pelimpahan sebagaimana dimaksud angka 7 (tujuh) di atasditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan prinsippemisahan kewenangan antara yang memerintahkan,menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
9) Untuk pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan :
a) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD-
Anggaranb) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
c) Pejabat yang di beri wewenang mengesahkan SPJ;
d) Pejabat yang diberi wewena.ng mendatangani SP2D;
e) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
0 Bendahara pengeluaraarl yang mengelola belanja bunga,belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga danpengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
g) Bendahara penerima pembantu dan bendaharapengeluaran pembantu perangkat daerah; dan
h) Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBDb. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangandaerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalammembantu Gubernur men)rusun kebijakan danmengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah termasuk pengelolaan keuangan daerah;
2. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangandaerah mempunyai tugas koordinasi di bidang :
a) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
APBD;
b) penyusunarl dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
barang milik daerah, meliputi :
c) pen5rusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD danperubahannya, serta Rancangan Peraturan Gubernurtentang Penjabaran APBD dan perubahannya;
d) pen1rusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c.
5
e) penJrusunan Rancangan Peraturan Daerah Laporan
Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD ;dan
0 tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan Pejabat
Pengawas Keuangan Daerah.
3. Selain mempunyai tugas koordinasi, Sekretaris Daerah
mempunyai tugas :
a) memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
b) menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD;
c) menyiapkan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
d) memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD dan
DPPA-SKPD;
e) memberikan persetujuan perubahan/pergeseran
anggaran DPD-SKPD / PPKD atau DPPA-SKPD / PPKD ; dan
0 melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan
keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Gubernur.4. Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),
mempunyai tugas :
a) menyusun dan melaksanakan kebiiakan pengelolaan
keuangan daerah;b) menyusun RKA-PPKD, RKPA-PPKD, DPA-PPKD dan DPPA-
PPKD;
c) men5rusun Rancangan Peraturan Daerah APBD danperubahannya serta Rancangan Peraturan Gubernurtentang Penjabaran APBD dan Pembahannya;
d) menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang LaporanPertanggungiawaban Pelaksanaan APBD ;
e) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yangtelah ditetapkan dengan peraturan daerah meliputipengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain - lainpendapatan asli daerah yang sah (kecuali untukpenerimaan: denda retribusi, penerimaan hasil kerjasamapengelolaan aset yang tidak dipisahkan), dan lain - lainpendapatan yang sah serta penerimaan pembiayaandaerah;
0 melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
g) mer5rusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalamrartgka pertanggungiawaban pelaksanaan APBD ;dan
6
h) melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Gubernur.
2\ Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan
fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :
a) men5rusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b) mengesahkan DPA -SKPD/PPKD dan DPPA
sr(PD/PPKD;c) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, terdiri dari :
1) Pen5rusunan Anggaran Kas;
2) Laporan posisi kas harian;3) Laporan Evaluasi Realisasi APBD Bulanan;4l Laporan Realisasi Pendapatan Daerah;
5) Penerbitan Surat Penyediaan Dana Anggaran (SPD-
Anggaran);
6) Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
7\ Pen5rusunan Surat Edaran Gubernur perihalpencairan dana menjelang berakhirnya tahunanggaran dan persiapan pelaksanaan tahunanggaran berikutnya.
d) mernberikan pettrnjuk teknis pelaksanaan sistempenerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e) melaksanakan pemungutan pajak daerah;
0 menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberianpinjaman atas nama pemerintah daerah;
g) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;h) menyajikan informasi Keuangan daerah berupa laporan
keuangan yarug terdiri dari :
U Laporan Realisasi Anggaran;
2l Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;3) Neraca;
4l Laporan Operasional;
5) Laporan Arus Kas;
6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan7) Catatan Atas Laporan Keuangan.
i) PPKD selaku BUD menunjuk Kepala BidangPerbendaharaan BPKAD selaku Kuasa BUD;
j) PPK selaku BUD menunjuk Kasubbid di BidangAkuntansi dan Pelaporan BPKAD selaku PPK PPKD;
k) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnyakepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
1) Penunjukan Kuasa BUD ditetapkan dengan KeputusanGubernur;
7
m) Kuasa BUD mempunyai tugas :
1) Melakukan pengujian terhadap anggaran kas;
2l Melakukan pengujian terhadap SPD-Anggaran;
3) Menerbitkan SP2D;
4l Memantau pelaksanaan penerimaan danpengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga
keuangan lainnya yang ditunjuk berupa laporan
hasil rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas
daerah secara harian;5) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD, berupa melakukantagihan penerimaan daerah dan penerbitan SPD-
Anggaran;
6) Menyimpan Uang Daerah;
7) Melaksanakan Penempatan uang daerah danmengelola/ menatausahakan investasi daerah;
8) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaanpejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening
Kas Umum Daerah;
9) Melaksanakan pinjaman dan pemberian pinjamanatas nama pemerintah daerah;
10) Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;dan
11) Melakukan penagihan piutang daerah.n) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada BUD dalam bentuk penyampaianlaporan bulanan;
o) PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat di lingkunganBPKAD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaiberikut:1) MenyiapkanSPD-Anggaran;2l Menyiapkan anggaran kas;3) Menyusun rancangan APBD dan Rancangan
Pertrbahan APBD;4l Melakuan pengendalian pelaksanaan APBD;5) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
jaminan atas nama pemerintah daerah;6) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah;7l Menyajikan informasi keuangan daerah.
8
d. Pejabat Pengguna Anggaran I BarangKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku Pejabat Pengguna
Anggaran / F,arang, mempri.nyai tugas :
1) Menyusun RKA -SKPD dan RKPA-SKPD;
2l Men5nrsun DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
3) Men5rusun Rancangan Anggaran Kas Perangkat Daerah;
4l Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;5) Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang
dipimpinnya;6) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;
7) Melakukan pemungutan pajak dan retribusi bagi perangkat
daerah pengelola pajak dan retribusi;S) Melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak;
9l Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihaklain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
10) Menandatangani SPM;
11) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab
Perangkat Daerah yang dipimpinnya;I2l Mengelola Barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang
dipimpinnya dengan berpedoman pada PeraturanPengelolaan Barang milik Daerah yang berlaku;
13) Men5rusun dan menyampaikan laporan keuangan PerangkatDaerah yang dipimpinnya, terdiri dari :
a) Laporan Realisasi Anggaran;
b) Neraca;
c) LaporanOperasional;d) Laporan Perubahan Ekuitas; dane) Catatan atas laporan keuangan (CaLK)
14) Mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang
dipimpinnya berupa pengecekan kas (Cash Opname)
minimal 3 (tiga) bulan sekali, melaksanakan rapat evaluasipelaksanaan anggaran perangkat daerah, dan pengecekan
langsung terhadap pelaksanaan kegiatan;
15) Melaksanakan tugas - tugas Pengguna Anggaran lainnyaberdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
16) Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, apabila tidakmelimpahkan kewenangnya kepada Kuasa Pengguna
Anggaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
e.
9
l7l Melaksanakan T\rgas Pembantuan dan Dekonsentrasi
berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan/petunjuk
Teknis yang diterbitkan oleh Kementerian /kmbaga;18) Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan
perundang- undangan;
19) Dalam hal pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa,
dengan pertimbangan rentang kendali Pengguna Anggaran
dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah IPA; darrr
2Ol Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang
1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam
melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Sekretaris dan/atau kepala
Bagian/Bidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku
Kuasa Pengguna Anggaran. Pelimpahan kewenangan
berdasarkan pertimbangan :
a) Besaran Perangkat Daerah;
b) Besaran Jumlah uang yang dikelola;c) Beban Keda;
d) Lokasi;
e) Kompetensi dan/atau rentang kendali;atau
0 Pertimbangan obyektif lainnya.2l Pelimpahan sebagian kewenangan dari Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan KeputusanGubernur, meliputi :
a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;b) melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;c) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;
d) menandatangani SPM-TU dan SPM - LS khusus pada
Perangkat Daerah BPKAD dan Sekretariat Daerah;
e) melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi bagi
Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan Retribusi;
0 melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;g) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;
10
h) mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;i) menJrusun dan menyampaikan laporan keuangan
unit kerja yang dipimpinnya;j) mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang
dipimpinnyak) melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna
anggaran/ kuasa pengguna barang lainnya berdasarkan
kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna
Anggaran;
U dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Kuasa
Pengguna Anggaran dapat bertindak sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen; dan
m) Kuasa Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna
Barang bertanggung jawab atas pelaksanaEln tugasnyakepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh
Gubernur atas usulan Kepala Satuan Perangkat Daerah
(SKPD);
Kepala Satuan Perangkat Daerah dapat mengusulkanPejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna
Barang pada unit kerja yang dipimpinnya sebelum
dimulainya tahun anggaran berkenaan.Penetapan Kuasa Pengguna Anggara/Kuasa PenggunaBarang mempunyai masa Kerja lebih dari 12 (dua belas)
bulan (tidak memasuki masa pensiun dalam tahun€mggaran berjalan).
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD)
1) Gubernur atas usul PPKD menetapkan KeputusanGubernur tentang penetapan bendahara penerimaan,
bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantudan bendahara pengeluaran pembantu untukmelaksanakan tugas kebendahara€ur pada perangkatdaerah sebelum dimulainya tahun anggaran;
Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran,bendahara penerimaan pembantu dan bendaharapengeluaran pembantu adalah Pelaksana yarrg diberi tugastambahan melakukan fungsi kebendaharaan sesuaiperaturan perundang-undangan ;
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran,
bendahara penerimaan pembantu dan bendaharapengeluaran pembantu baik secara langsung maupun tidak
s)
3)
4l
2l
3)
4l
11
langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan,pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindaksebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan, sertadilarang membuka rekening tabungan/ $ro/deposito untukmenyimpan uang yang dikelola pada suatu bank ataulembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkansebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna
Anggaran, Gubernur dapat menetapkan bendaharapenerimaan pembantu dan bendahara pengeluaranpembantu pada unit kerja terkait;Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaransecara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaantugasnya kepada PPKD selaku BUD;Tugas Bendahara Penerimaan SKPD, BendaharaPenerimaan Pembantu SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD, meliputi :
a) Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah,mempunyai tugas :
1) Menerima penyetoran penerimaan pendapatandaerah serta menyetorkan seluruh penerimaan kerekening kas daerah dengan menggunakan formulirSTS paling lambat 1 (satu) hari kerja kecuali harilibur disetorkan pada saat hari kerja pertamasetelah hari libur;
2) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulitdijangkau dengan komunikasi dan transportasiatau tidak terdapat layanan perbankan, bataswaktu penyetoran paling lama 7 (tujuh) harikalender sejak diterimanya atau pada akhirbulan yang bersangkutan yang ditetapkan dengankeputusan kepala perangkat daerah;
3) Menghitung jumlah uang yang diterima danmencocokkan dengan jumlah yang tercantumdalam SKP-Daerah danlatau SKRD danf ataudokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKRdari WP dan/atau WR, dan latau pihak ketiga yangberada dalam pengurusannya;
4) Membuat surat tanda bukti pembayaran atau buktilain yang sah untuk diberikan kepada wajibpajak/wajib retribusi/ pihak ketiga;
s)
6)
t2
Mencatat dalam buku penerimaan danpenyetoran, register STS, dan rincian objekpenerimaan;
Menyampaikan laporan pertanggungjawabanadministratif secara bulanan berupa bukti setor,
rekapitulasi penerimaan dan penyetoran kepadapengguna anggaran/pengguna barang melalui PPK-
Perangkat Daerah;
7l Menyampaikan laporan pertanggungiawaban
fungsional dengan dilampiri buku penerimaan danpenyetoran, register STS dan buku pembantu
rincian obyek kepada PPKD melalui Pejabat yang
menangani verifikasi penerimaan pendapatan
secara bulanan; dan8) Dalam hal Bendahara Penerimaan dibantu oleh
Bendahara Penerimaan Pembantu, BendaharaPenerimaan menghimpun seluruhpertanggungiawaban Bendahara Penerimaan
Pembantu.b) Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja
Perangkat Daerah, mempunyai tugas :
1) Menerima penyetoran penerimaan pendapatan
daerah serta menyetorkan seluruh penerimaan ke
rekening kas daerah dengan menggunakan formulirSTS paling lambat 1 {satu) hari kerja kecuali harilibur disetorkan pada saat hari kerja pertama
setelah hari libur;2) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit
dijangkau dengan komunikasi dan transportasiatau tidak terdapat layanan perbankan, bataswaktu penyetoran paling lama 7 (tujuh) harikalender sejak diterimanya atau pada akhirbulan yang bersangkutan yang ditetapkan dengan
keputusan kepala perangkat daerah;3) Menghitung jumlah uang yang diterima dan
mencocokan dengan jumlah yang tercantum dalamSKP*Daerah dan/atau SKRD dan/atau dokumenlain yang dipersamakan dengan SKPISKR dari WP
dan/atau WR, dan /ata:u pihak ketiga yang beradadalam pengurusannya;
4l Membuat surat tanda bukti pembayaran atau buktilain yang sah untuk diberikan kepada wajibpqiak/ wajib retribusi/ pihak ketiga;
s)
6)
13
5) Mencatat dalam buku penerimaan dan
penyetoran, register STS, dan rincian objekpenerimaan;
6l Menyampaikan laporan pertanggungiawaban
kepada bendahara penerimaan secara bulananpaling lambat tanggal 5 bulan berikutnya berupabuku penerimaan dan penyetoran yang telah
ditutup pada akhir bulan berkenaan, register STS,
bukti penerimaan yang sah dan lengkap, sertapertanggungiawaban bendahara penerimaanpembantu
c) Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
mempunyai tugas dan wewenarlg :
1) Menerima, menyimpan, membayarkan,menatausahakan dan mempertanggungiawabkanpengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD
pada Perangkat Daerah;
Menyiapkan dan men5rusun kelengkapan SPP-
UP, SPP-TU, SPP-GU dan SPP-LS;
Mengajukan SPP-UP, SPP-TU, SPP-GU dan SPP-
LS kepada pengguna anggaran/penggrrna barangmelalui PPK Perangkat Daerah (khusus SPP-LS
pengadan barang dan jasa yang telah disetujuiPPTKh
Mernbuat register SPP, SPM dan SP2D yang telah
diterima;Melaksanakan pembukuan bendahara;Membuat laporan penutupan kas PerangkatDaerah;Menyampaikan laporan pertanggungiawaban
administratif berupa BKU, Buku Pembantu BKU,
Laporan Penutupan Kas, SPJ BendaharaPengeluaran Pembantu dan Bukti transaksi kepadaPengguna Anggaran/Pengguna Barang melalui PPK
Perangkat Daerah;
Menyampaikan laporan pertanggungjawabanfungsional kepada PPKD secara bulanan;Memungut dan menyetorkan p4iak-pajaksesuai dengan peraturan perundang-undangan
serta melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setiap
bulan;Dalam hal Bendahara Pengeluaran dibantu oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara
2\
3)
4l
5)
6)
7)
8)
e)
10)
14
Pengeluaran menghimpun seluruhpertanggungiawaban Bendahara Pengeluaran
Pembantu;1 U Melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan lainnya.
d) Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), mempunyai tugas dan
wewenallg :
1) Menerima, menylmpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkanpengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD
pada Perangkat Daerah ;
2l Menyiapkan dan men5rusun kelengkapan SPP-TU
dan SPP-LS;
3) Mengajukan SPP-TU dan SPP-LS kepada
Pengguna AnggaranlPengguna Barang melalui PPK
Perangkat Daerah (yang telah disetujui PPTK);
4l Membuat register SPP, SPM dan SP2D yang telahditerima;
5) Melaksanakanpembukuanbendahara;6) Membuat laporan penutupan kas Perangkat
Daerah berupa Laporan Penutupan Kas Bulanan;7l Menyampaikan laporan pertanggungjawaban
fungsional kepada bendahara pengeluaran;
8) Melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan lainnya.e) Penetapan bendahara penerimaan, bendahara
pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu danbendahara pengeluaran pembantu dilaksanakansebelum dimulainya tahun anggaran bekenaan.
Dalam melaksanakan fungsinya, bendaharapenerimaan /bendahara penerimaan pembantu
dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaranpembantu dapat dibantu olehpembantu bendaharapenerirnaan dan pembantu bendahara pengeluaran.
Pembantu bendahara penerimaan dan pembantu
bendahara pengeluaran ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
sebagal kasir, pembuat dokumen, pencatat pembukuandan penyusun laporan, serta pengurusan gaji pegawai.
1. Ber{ungsi sebagai kasir, mempunyai tugas :
a. membantu bendahara berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan penerimaan danpengeluaran uang dalam rangka penyelesaian
pembayaran baik kepada pihak ketiga maupun
15
pihak lain sesuai dengan nilai besaran yang
telah ditetapkan berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan;
b. menerima dan menyimpan buktipenerimaan dan pengeluaran uang; dan
c. membuat buku catatan bukti penerimaan dan
pengeluaran uang
2. Berfungsi sebagai pembuat dokumen, mempunyai
tugas :
a. menyiapkan SPP UnitlSatuanKerja/Kegiatan beserta kelengkapannya (selain
Gaji Pegawai);
b. menyiapkan dokumen-dokumen penata-
usahaan keuangan Pelaksanaan APBD;
c. menyiapkan alokasi dana untuk kegiatan-
kegiatan pada Unit/Satuan Kerja;
d. mencatat, mengarsipkan/menyimpan dokumen
seperti DPA- SKPD, SK penetapan pejabat
yang terkait dengan pengelolaan anggaran
Perangkat Daerah serta dokumen lainnya;
dan
e. menyiapkan Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran (Realisasi Keuangan) secara
Periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran
dan Tahunan)
3. Berfungsi sebagai pencatat pembukuan dan
pelaporan, mempunyai tugas :
a. meregister SPD-Anggaran, SPP dan SPM;
b. mengarsipkan/menyimpan dokumen seperti
SPD-Anggaran, SPP, SPM dan SPJ;
c. mencatat Penerimaan pada Buku Kas
Pembantu Khusus Penerimaan dan BukuPembantu per Obyek dan Rincian Obyek
berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
dan Surat Tanda Setoran (STS);
d. mengarsipkan SKRD/TBP dan STS;
e. mencatat penerimaan Unit/Satuan Kerja
berdasarkan SPM dan bukti-bukti pengeluaran
Kas ke dalam Buku Kas Pembantu Pengeluaran
dan Buku Pembantu Pengeluaran Per
kegiatan;f. mencatat penyimpanan dan pengambilan uang
ke/dan bank pada Buku Bank;
t6
g. mencatat Pengeluaran Panjar pada BukuPanjar;
h. rnencatat Penerimaan dan Penyetoran
PPN/PPh/Pajak Daerah pada Buku Pajak;
i. menyiapkan SPJ Unit/Satuan Kerja;j. menghimpun bukti-bukti pengeluaran ke
dalam daftar pengumpul pengeluaran sebagai
lampiran SPJ; dank. mengkoordinir laporan Bendahara Pembantu.
4. Berfungsi sebagai Pengurusan Gaji Pegawai,
mempunyai tugas:
a. meneliti dan mengoreksi Daftar Gaji;
b. menyiapkan SPP Gaji berdasarkan Daftar Gaji;
c. menyiapkan SPP Rapel/Kekurangan Gaji dan
lain-lain yang sah;
d. membayarkan Gaji kepada Pegawai;
e. mencatat Penerimaan dan Pengeluaran Gajipada Buku Kas;
f. memungut, membukukan dan menyetorkan
PPh;
g. menyiapkan SPJ Gaji; dan
h. membantu menyelesaikan kewqf iban Pegawai
yang berkaitan dengan gaji
g. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran PPKD
1) Gubernur atas usul PPKD menetapkan bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran untukmelaksanakan tugas kebendaharaan pelaksanaan anggaran
pada PPKD;
2't Penerimaan yang dikelola PPKD berupa Pendapatan
Dana Perimbangan, Pendapatan Lain-lain yang Sah dan
Penerimaan Pembiayaan;
3) Penerimaan diterima langsung direkening Kas UmumDaerah;
4l Bendahara Penerimaan PPKD mempunyai tugas :
a) menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan
seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam rangkapelaksanaan APBD;
b) mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan,
mencatat nilai transaksi pada buku penerimaan PPKD;
c) mempertanggungiawabkan pengelolaan uang yang
menjadi tanggungiawabnya dengan menyampaikan
buku penerimaan PPKD yang telah dilakukanpenutupan dilampiri dengan bukti penerimaan yang
t7
sah dan lengkap kepada PPKD paling lambat tanggal
1O bulan berikutnya;d) Bendahara Penerimaan PPKD wajib mendapatkan Nota
Kredit yang dibuat oleh Bank yang memuat informasitentang penerimaan PPKD, baik informasi penerimaan,jumlah rupiah maupun kode rekening yang terkait.
5) Bendahara Pengeluaran PPK mempunyai tugas :
a) menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan
seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan
APBD;
b) meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS
PPKD;
c) mengajukan dokumen SPP-LS PPKD sebagai alatpengajuan dana atas belanja-belanja PPKD seperti
belanja bunga, hibah, bantuan sosial, belanja bagi
hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, danpengeluaran pembiayaan;
d) melaksanakan pencatatan pengeluaran PPKD ke dalamBKU pengeluaran dan buku pembantu rincian obyek
belanja;e) membuat register SPP, SPM yang diqjukan dan
SP2D yang sudah diterima;
0 menyampaikan pertanggungiawaban ataspengelolaan fungsi kebendaharaan yang berada dalamtanggungiawabnya setiap tanggal 10 bulanberikutnya, dilampiri dengan BKU, dan ringkasanpengeluaran perincian obyek disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran darisetiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasanpengeluaran per rincian obyek dimaksud.
4. PE.IABAT PENGELOLA KEGIATAN
a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1) Pengguna AnggaranlPengguna Barang/KuasaPenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakanprogram dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerjaPerangkat Daerah selaku PPTK dengan persyaratan,diutamakan pejabat struktural yang memiliki kemampuanteknis sesuai bidang kegiatannya;
2l Penunjukan pejabat berdasarkan pertimbangan
kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja,lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan
objektif lainnya;
t8
PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaranlpengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada PA/ KPA;
PPTK mempunyai tugas mencakup :
a) Mengendalikanpelaksanaankegiatan;b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
dalam bentuk laporan realisasi fisik dan keuangan;dan
c) Menyiapkan dokumen anggaran ataspengeluaran pelaksanaan kegiatan
Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat {4)
huruf c) diatas mencakup dokumen administrasi kegiatanmaupun dokumen administrasi yang terkait dengan
persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang- undangan;Penetapan pejabat tersebut di atas sebagaimana dimaksuddapat dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran
berkenaan;Penunjukan PPTK oleh Pengguna Anggaran/PenggunaBarang dengan ketentuan :
a) untuk mengelola 1 (satu) atau beberapa kegiatan;b) dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) orang PPTK;
c) mempunyai masa Kerja lebih dari L2 (dua belas)
bulan (tidak memasuki masa pensiun dalam tahunanggaran be{alan).
b. Staf Teknis dan Staf Administrasi1. Dalam pelaksanaan kegiatan, PPTK dapat dibantu oleh
unsur pelaksana yang melaksanakan fungsi teknis danadministrasi.Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1)
ditetapkan oleh Kepala Satuan Keda Perangkat Daerah
selaku Pengguna Anggaran.Penetapan Pejabat sebagairnana dirnakstrd dapatdilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaranberkenaan.
c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja PerangkatDaerah (PPK- Perangkat Daerah)
1. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalamDPA/DPPA- SKPD, kepala Perangkat Daerah menetapkanpejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuanganpada Perangkat Daerah sebagai PPK-Perangkat Daerah;
2. PPK - SKPD mempunyai tugas :
3)
4l
6)
7)
beban
s)
2.
3.
d.
t9
a) meneliti kelengkapan SPPLS pengadaan barang danjasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran
dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
b) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU danSPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan
lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang diajukan oleh bendaharapengeluaran;
c) melakukan verifikasi SPP;
d) menyiapkan SPM;
e) melakukan verihkasi harian atas penerimaan;
0 melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah; dang) menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah
3. PPK-Perangkat Daerah tidak boleh merangkap sebagai
pejabat yaylg bertugas melakukan pemungutanpenerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK;
4. Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud dilaksanakansebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan ataupaling lambat awal tahun anggaran berkenaan.
5. Penetapan PPK * SKPD mempunyai masa Kerja lebih dari12 (dua belas) bulan (tidak memasuki masa pensiun dalamtahun anggaran berjalan.
Pejabat Penatausahaan Keuangan PPK (PPK - PPKD)
1. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalamDPA/DPPA PPKD, Kepala BPKAD menetapkan pejabatyang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan PPKD;
2. PPK-PPKD mempunyai tugas :
a) meneliti kelengkapan SPP-LS Belanja Hibah, BantuanSosial, Bagr Hasil Pajak Daerah (BHPD), BantuanKeuangan, Belanja Tidak Terduga (BTT) danPengeluaran Pembiayaan yang disampaikan olehBendahara Pengeluaran ;
b) melakukan verifikasi SPP;
c) menyiapkan SPM;
d) melaksanakan akuntansi PPKD (Hibah danBantuan Sosial, BHPD, Bantuan Keuangan, BTT danPembiayaan); dan
e) menyiapkan laporan keuangan PPKD (Hibah danBantuan Sosial, BHPD, Bantuan Keuangan, BTT danPembiayaan)
2A
Dalam melaksanakan tugasnya, PPK -PPKD dapat dibantu
oleh Pembantu PPK-PPKD yang terdiri dari :
a) Veri{ikator 1 untuk belanja Hibah dan
Bantuan Sosial, bertugas membantu meneliti
kelengkapan SPP-LS Belanja Hibah dan Bantuan
Sosial yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran
PPKD.
b) Verifikator 2 untuk belanja BHPD, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran
Pembiayaan, bertugas membantu meneliti
kelengkapan SPP-LS BHPD, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran
Pembiayaan yang disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran PPKD
Pembuat SPM PPKD mempunYai tugas :
a) mernbantu verifikasi kelengkapan SPP-LS belanja
Hibah, Bantuan Sosial, BHPD, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;
danb) menyiapkan SPM
Pen5rusunan Laporan Akutansi BTL PPKD yang
mempunyai tugas :
a) membantu melaksanakan akuntansi PPKD untukbelanja Hibah, Bantuan Sosial, BHPD, Bantuan
keuangan, Belanja Tidak terduga dan pengeluaran
pembiayaan; danb) membantu menyiapkan laporan keuangan belanja
hibah, bantuan sosial, BHPD, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
B. PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD
1. PenSrusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD)
a. Berdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan PPA yang telah
disepakati antara Gubernur Sumatera Utara dengan Pimpinan
DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan berdasarkan Surat Edaran
Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman Pen5rusunan RKA-
SKPD, sebagai acuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
{Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang) dilingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk men]rusun RKA-
SKPD,
3.
4.
5.
b.
21
RKA-SKPD Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsungyang telah disusun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah(Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang) sebanyak 5
{lima} macam Form, yaitu :
U Form RKA-SKPD (Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah).
2l Form RKA-SKPD 1. (Rincian Anggaran Pendapatan SatuanKerja Perangkat Daerah)
3) Form RKA-SKPD 2.1 (Rincian Anggaran Belanja TidakLangsung Satuan Kerja Perangkat Daerah)
4l Form RKA-SKPD 2.2 ( Rekapitulasi Rincian AnggaranBelanja Langsung menurut Program dan Kegiatan SatuanKerja Perangkat Daerah)
5) Form DPA SKPD 2.2.1 (Rincian Anggaran BelanjaLangsung Menurut Program dan Per Kegiatan SatuanSatuan Kerja Perangkat Daerah)
khusus untuk Kepala SKPD yang tidak mengelola pendapatan,hanya men5rusun rancarlgan RKA-SKPD sebanyak 4 (empat)
macarn Formulir sebagaimana yang dimaksud pada butir a. 1),
3), 4l dan 5) diatas. Sedangkan untuk Kepala SKPD yangmengelola Pendapatan harus menJrusun ke 5 (lima) formulirRKA - SKPD tersebut pada huruf b. 1) s/d 5) diatasRKA*SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimanadimaksud dalam huruf b dan c diatas disampaikan kepadaPejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal iniKepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset ProvinsiSumatera Utara.dalam Pen5rusunan RKA-SKPD Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang selaku Kepala SKPD harus memperhatikanhal - hal sebagai berikut :
1) Belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk belanja tidaklangsung maupun belanja langsung harus dirincipenggunaannya di dalam RKA*SKPD, dan belanja yangditetapkan dalam RKA-SKPD dimaksud merupakan bataspengeluaran tertinggi untuk masing - masing kegiatan.
2l Pengeluaran belanja yang tercantum di dalam RKA-SKPDtersebut agar memperhatikan prinsip * prinsip efesiensidan efektilitas dan disusun berdasarkan standar hargayang berlaku.
3) Setiap kegiatan dalam RKA-SKPD harus mencantumkanjadwal kegiatan dan renc€rna penggunaan Anggaran setiaptriwrrlan.
c.
d.
2.
22
4t Lokasi kegiatan harus secara jelas dicantumkandalamRKA-SKPD dengan ketentuan mencantumkan namaKabupaten f lf.:ata, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
Pelaksanaan Verifikasi RKA-SKPD
a. RKA-SKPD yang telah disusun oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan
Keuangan Daerah dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Aset Provinsi Sumatera Utara untukdibahas/diverifikasi lebih lanjut oleh Tim AnggaranPembangunan Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara dandisahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah {PPKD}.
b. Verifikasi dan Pembahasan oleh Tim Angg€rran Pembangunan
Daerah ( TAPD) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antaraRKA-SKPD dan KUA, PPA, Prakiraan maju yang telah disetujuiTahun Anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan
lainnya, serta Capaian Kinerja, Indikator Kinerja, KelompokSasaran Kegiatan, Standar Analisis Belanja, Standar SatuanHarga, Standar Pelayanan Minimal serta sinkronisasi program
dan kegiatan antar SKPD.
c. Kepala SKPD menyusun dan menyampaikan RKA-SKPD paling
lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggalpemberitahuan.
d. Verifikasi RKA-SKPD dilaksanakan oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) yang ditetapkan dengan KeprrtusanGubernur Sumatera Utara, terdiri dari Unsur Perencana, PPKD
dan Unsur lainnya sesuai kebutuhan yang rnempunyai tugassebagai berikut :
U Bappeda Provinsi Sumatera UtaraMeneliti kebenaran pencantuman dan penulisan kode,uraian dan indikator program/kegiatan.
2l Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi SumateraUtaraMeneliti kebenaran pencantuman dan penulisan koderekening, uraian belanja, pagu anggaran dan rincianpenarikan dana per- triwulan.
3) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ProvinsiSumatera UtaraMeneliti kebenaran pencantuman dan penulisan koderekening, uraian pendapatan, pagu pendapatan dan rincianpenerimaan per- triwulan.
4) Biro Umum dan Perlengkapan SetdaprovsuMeneliti kebenaran penganggaran pengadaan barang/jasaberdasarkan satuan harga yang berlaku.
23
5) Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu
Meneliti kebenaran penganggaran honorarium, uang
lembur, perjalanan dinas dan uraian belanja lainnya yangsejenis sesuai dengan Keputusan Gubernur yang mengaturtentang itu.
RKA-SKPD disampaikan kepada Sekretariat TAPD yang
berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Provinsi Sumatera Utara untuk diverifikasi.
RKA-SKPD yang telah dikoreksi oleh TAPD selanjutnya
diperbaiki dan disempurnakan oleh Kepala SKPD.
RKA*SKPD yang telah diperbaiki dan disempurnakan oleh
Kepala SKPD disampaikan kepada Inspektorat Provinsi
Sumatera Utara untuk direviu, Sekretariat TAPD dalam hal iniKepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi
Sumatera Utara dan selanjutnya diparaf dan ditandatangani
oleh unsur TAPD sebagaimana tersebut pada point d dan
selanjutnya disampaikan kepada PPKD sebagai bahan
penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD'
3. Anggarart Kas
Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakanguna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode, adapun
mekanisme pen)rusunan dan penetapan anggaran kas, sebagai
berikut:a. Kepala Satuan Perangkat Daerah berdasarkan rancangan DPA-
SKPD men1rusun. rancangan anggaran kas perangkat daerah;
b. Rancangan anggaran kas perangkat daerah disampaikankepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-
SKPD;
c. pembahasan ranca-ngan anggaran kas perangkat daerah
dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan verifikasi DPA-
SKPD;
d. PPKD selaku BUD men)rusun anggaran kas pemerintah daerah
guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai
pengeluaran - pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan
dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan;
e. anggarar" kas memuat perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluaryang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
setiap periode;
f. anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan oleh Kepala
SKPKD selaku PPKD.
e.
ob'
4.
24
PenSrusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA- SKPD)
a. DPA-SKPD disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah(Pejabat Pengguna Anggaran I Pengguna Barang) setelah APBDditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA);
b. PPKD paling lama 3 (Tiga) hari setelah Peraturan Daerahtentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semuaKepala Satuan Keda Perangkat Daerah agar men5rusunrancangan DPA-SKPD;
c. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai,program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapaisasaran tertentu, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SatuanKeda Perangkat Daerah serta pendapatan yang diperkirakan;
d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyerahkanrancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) harikeda setelah pemberitahuan;
e. DPA-SKPD Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsungyang telah disusun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah(Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang) sebanyak S
(lima) macam Form, yaitu :
1) Form DPA-SKPD (Ringkasan Dokuman PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2l Form DPA-SKPD 1. (Rincian Dokumen pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah )
3) Form DPA-SKPD 2.L (Rincian Dokumen PelaksanaanAnggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja perangkat
Daerah)4) Form DPA-SKPD 2.2 ( Rekapitulasi Belanja Langsung
menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja PerangkatDaerah)
5) Form DPA-SKPD 2.2.1 (Rincian Dokumen pelaksanaan
Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah)
f. Khusus untuk Kepala SKPD yang tidak mengelola pendapatan,hanya men)rusun rancangan DPA-SKPD sebanyak 4 (empat)macarn Formulir sebagaimana yang dimaksud pada butir b. 1),
3), a) dan 5) diatas. Sedangkan untuk Kepala SKPD yangmengelola Pendapatan harus men)rusun ke 5 (lima) formulirDPA - SKPD tersebut pada huruf b. 1) s.d 5) diatas.
g. DPA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimanadimaksud dalam huruf b dan c diatas disampaikan kepadaPejabat Pengelola Keuangan Daerah {PPKD} dalam hal ini
25
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi
Sumatera Utara.h. Dalam Perrlrusunan DPA - SKPD Pejahat Pengguna Anggaran /
Pengguna Barang selaku Kepala SKPD harus memperhatikan
hal - hal sebagai berikut:
1) Belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk belanja tidaklangsung maupun belanja langsung harus dirincipenggunaannya di dalam DPA* SKPD, dan belanja yang
ditetapkan dalam DPA-SKPD dimaksud merupakan bataspengeluaran tertinggi untuk masing - masing kegiatan.
2l Pengeluaran belanja yang tercantum di dalam DPA-SKPD
tersebut agar memperhatikan prinsip - prinsip efesiensi
dan efektifitas dan disusun berdasarkan standar harga
yang berlaku.3) Setiap kegiatan dalam DPA - SKPD harus mencantumkan
jadwal kegratan dan rencana penggunaan Anggaran setiap
triwulan.4\ Lokasi kegiatan harus secara jelas dicantumkan dalam DPA
-SKPD dengan ketentuan mencantumkan nama
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
5. Pelaksanaan Verilikasi DPA * SKPD ;
a. paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah
tentang APBD ditetapkan, PPKD memberitahukan kepada
Kepala SKPD untuk men5rusun dan menyampaikan
rancangan DPA-SKPD, untuk diverifikasi oleh TAPD dan
disahkan oleh PPKD.
b. DPA-SKPD sebagaimana maksud pada butir a diatas
merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan,
anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran
tersebut, dan rencana penarikan dana tiap * tiap SKPD sertapendapatan yang diperkirakan.
c. Kepala SKPD men5rusun dan menyampaikan DPA-SKPD
paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal
pemberitahuan.
d. DPA-SKPD disampaikan kepada Sekretariat TAPD yang
berkedudukan di Biro Keuangan Setdaprovsu untukdiverifikasi.
e. dalam melaksanakan verilikasi DPA - SKPD, TAPD bersama-
sama dengan Kepala SKPD.
1.
j.
k.
26
Verifikasi DPA - SKPD dilaksanakan oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) yang ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Sumatera Utara, terdiri dari Unsur
Perencana, PPKD dan Unsur lainnya sesuai kebutuhan yang
mempunyai tugas sebagai berikut :
1) Bappeda Provinsi Sumatera UtaraMeneliti kebenaran pencantuman dan penulisan kode,
uraian dan indikator program/kegiatan.2l Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Frovinsi
Sumatera UtaraMeneliti kebenaran pencantuman dan penulisan kode
rekening, uraian belanja, pagu anggarar dan rincianpenarikan dana per- triwulan.
3) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Frovinsi
Sumatera UtaraMeneliti kebenaran pencantuman dan penulisan kode
rekening, uraian pendapatan, pagu pendapatan dan
rincian penerimaarl per- triwulan.41 Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu
Meneliti kebenaran penganggaran pengadaan barang/jasa berdasarkan satuan harga yang
berlaku.5) Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu
Meneliti kebenaran penganggaran honorarium, uang
lembur, perjalanan dinas dan uraian belanja lainnyayang sejenis sesuai dengan Keputusan Gubernur yang
mengatur tentang itu.DPA - SKPD yang telah dikoreksi oleh TAPD selanjutnya
diperbaiki dan disempurnakan oleh Kepala SKPD.
DPA - SKPD yang telah diperbaiki dan disempurnakan oleh
Kepala SKPD disampaikan kepada Sekretariat TAPD dan
selanjutnya diparaf dan ditandatangani oleh unsur TAPD
sebagaimana tersebut pada point f dan selanjutnya
disampaikan kepada PPKD.
PPKD menyampaikan DPA-SKPD yang telah diverilikasi dan
sudah ditandatangani oleh unsur TAPD kepada Sekretaris
Daerah Provinsi untuk mendapat persetujuan guna
pengesahannya.
DPA-SKPD yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah
Provinsi, disahkan oleh PPKD.
pro$es verifikasi DPA-SKPD oleh TAPD sampai dengan
pengesahannya oleh PPKD, dilaksanakan paling lama 15
$ima betas) hari kerja, terhitung sejak tanggal
pemberitahuan oleh PPKD.
27
l. PPKD menyampaikan DPA-SKPD yang telah disahkan
kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, InspektoratProvinsi dan Perwakilan BPK di Medan.
m. DPA - SKPD sebagaimana dimaksud pada point 4.a tersebut
diatas digunakan sebagai dasar pelaksana anggaran oleh
Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang.
n. Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menJrusun
rancangan anggaran kas SKPD dan disampaikan kepada
PPKD bersamaan dengan rarlcangan DPA-SKPD.
Pembahasan r€acangarl anggararl kas SKPD dimaksuddilaksanakan bersamaan dengan pembahasan rancangan
DPA-SKPD.
6. Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, sebagai berikut :
a. Pejabat Pengguna AnggaranlPengguna Barang, Kuasa Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, sebagai berikut:
1) Di lingkungan Sekretariat Daerah, Pejabat PenggunaAnggaran/Pengguna Barang adalah Sekretaris DaerahProvinsi Sumatera Utara selaku Satuan Kerja PerangkatDaerah, dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Barang dapat dituduk Pejabat Eselon II (KepalaBiro). Untuk tata kelola pembayaran dan pertanggungiawabandi Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utaradiatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan PerlengkapanSetdaprovsu sesuai dengan ketentuan dan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
2) Di lingkungan Satuan Kerja Dinas, Badan, Inspektorat, SatpolPP dan Sekretariat DPRD, Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang adalah Pejabat Eselon II (Kepala Dinas,Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan, Sekretaris Dewan),dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa PenggunaBarang dapat dituduk Pejabat Eselon III (Sekretaris, KepalaBidang, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian dan KepalaUPTD) yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya, hal inidikecualikan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD)yang mempunyai rentang kendali hirarki, Iuas wilayah,volume pekerjaan dan minimnya personil dapat ditetapkandengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara untukdiangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah PejabatEselon IV.
b. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimanayang dimaksud pada angka 6 huruf a. U s/d 2l tersebut diatasdapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KepalaUnit Kerja pada SKPD selaku Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran/ Kuasa Penggurra Barang.
c. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barangsebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a. U s/d 2l tersebutdiatas, diusulkan oleh Kepala SKPD dan usul tersebut ditujukankepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
d.
28
dan Aset Provinsi Sumatera Utara untuk ditetapkan denganKeputusan Gubernur.Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, dalam hal tidak ada personil yang memenuhipersyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen{PPK), persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang harus memiliki Serti{ikat KeahlianPengadaan Barang/Jasa dikecualikan untuk:1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat oleh Pejabat
Eselon I dan II, dan atau;2) Pengguna Anggaran {PA}/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen{PPK).
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang disamping tugaspokoknya dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
l) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan di
website Pemprovsu/SKPD, Papan Pengumuma! Resmi untukmasyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE;
3) Mengusulkan KPA untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah;4) Menetapkan Pejabat Pengadaan5) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;6) Menetapkan:
a. Pemenang pada Pelelangan atau penyedia padaPenunjukan Langsung untuk paket PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilaidiatas Rp 1 OO.0OO.OOO.OOO,- (seratus miliar rupiah) ; atau
b. Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada PenunjukanLangsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansidengan nilai diatas Rp1O.000.OOO.OO0,- (sepuluh miliarrupiah).
7) Mengawasi pelaksanaan anggaran8) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;9) Menyelesaikan perselisihan antara KPA dengan Kelompok
Kerja UlP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaanpendapat;
10) Mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruhDokumen pengadaan Barang/ Jasa.
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barangsebagaimana dimaksud pada huruf c. tersebut diatas disampingtugas pokoknya, maka dalam rangka pengadaan barang/jasa,memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:L) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa
yang meliputi:a) Spesifikasi teknis barang/jasa;
e.
ab.
29
b) Harga Perkiraan Sendiri {HPS}; danc) Rancangan kontrak.
2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3) Menyetdui bukti pembelian atau menandatanganilnritansi I Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian.
4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian PengadaanBarang/Jasa kepada PA;
7l Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasakepada PA dengan Berita Acara Penyerahan;
8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapananggaran dan hambatan pelaksanaan pekerJaan kepada PAsetiap bulan;
9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumenpelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksudpada huruf f) tersebut diatas, dalam hal diperlukan, KPA dapat:
1) Mengusulkan kepada PA:a) perubahan paket pekerjaan; danlataub) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
2) Menetapkan tim pendukung;3) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis
{aanwijizer} untuk membantu pelaksanaan tugas ULP, dan;4) Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan
kepada Penyedia Barang/Jasa.Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barangmembuat bagan organisasi kegiatan secara berjenjang lengkapdengan bagan serta uraian tugas masing masing. Bagan
organisasi tersebut ditetapkan oleh Kepala SKPD.
Bagan Organisasi dan Personil yang telah ditetapkan oleh Kepala
SKPD tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerjakepada:l) Inspektur Provinsi Sumatera Utara;2) Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara;
3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi
Sumatera Utara;4) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu;
5) Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah TPPKD) dalam hal ini KepalaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset menandatartgarilmengesahkan DPA - SKPD setelah mendapat persetujuan dariSekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Kepala SKPD/PejabatPengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang menetapkan
h.
J.
k.
30
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Penetapan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut berdasarkanpertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, bebankerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbanganobjektif lainnya.Untuk kegiatan dengan sumber Dana BantuanlHibahAPBN/LOAN supaya disesuaikan dengan ketentuan PemerintahPusat.Dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimanadimaksud pada huruf k tersebut diatas, PPTK mempunyai tugassebagai berikut:1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan;3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.PPTK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksudpada huruf m tersebut diatas bertanggung jawab kepada:Kepala SKPD / Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barangdan / atau Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barangyang menetapkannya selaku PPTK.Pimpinan masing-masing SKPD di Lingkungan Pemprovsuselaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyiapkanRencana Umum Pengadaan dan melaksanakanpelelangan/ pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagai berikut:l) Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di website Portal
Pengadaan Nasional melalui LPSE.2) Menetapkan Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan
Pengadaan Barangl Jasa.3) Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik/e *
procurement {e- tendering dan e- purchasing) yang dilakukanULP.
7. Biaya Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBDBiaya Administrasi untuk mendukung proses pelaksanaan Kegiatan
APBD Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari :
a. Belanja Pegawai untuk jenis Honorarium Pengelolaan Keuangan
Daerah
U Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai pelaksana
Pengelola Keuangan lBarang Daerah pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara diberikan honorarium Penanggung jawab
Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan beban kerja yang
dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang
dinilai melampaui beban keda normal dengan pertimbangan
obyektif dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
t.
n.
b.
31
seslrai dengan ketentuan peraturan pada pasal 63 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2oa6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun zoll tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2l ASN yang diberi tugas/tanggung jawab sebagai pelaksana
Pengelola Keuangan lBarang pada setiap satuan Kerja
Perangkat Daerah diberikan honorarium dan rincian jenis,
besaran jumlah dana sebagaimana tercantum didalam
sistem Aplikasi E-ssH yang diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Gubernur Sumatera Utara.
3) Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan
dengan Keputusan Kepala satuan Kerja Perangkat
lDaeruhlPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'
Belanja Pegawai Untuk Jenis Honorarium Lintas Sektoral
1) Honorarium Lintas sektoral diberikan kepada tim yang
dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk
mend.ukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan,
pembangUnan dan kemasyarakatan dengan cakupan bidang
kepentingan yang luas {eksternal).
2l Honorarium Lintas sektoral diberikan dengan
beranggotakan dari un$ur pejabat/pelaksana SKPD lintas
sektoral dan/atau unsur masyarakat dan /atau pejabat
pelaksana instansi vertikal yang tugas dan/atau keahlian
yang dimilikinya terkait langsung dengan pencapaian target,
kinerja dan tanggung jawab tim yang dibentuk. Jumlah
keanggotaan Tim disesuaikan dengan kebutuhan dan alokasi
anggaran yang tersedia.
3) ASN yang diberi tugas/tanggung jawab sebagai pelaksana
anggota Tim Lintas Sektoral diberikan honorarium dan
rincian Jenis dan besaran jumlah dana sebagaimana
32
tercantum didalam Sistem Aplikasi E-SSH yang diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara;
4l Honorarium Tim Lintas Sektoral ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang melibatkan
unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang terkait.
c. Belanja Barang dan Jasa untuk Kelompok Belanja Langsung
meliputi :
l) Belanja Barang Pakai Habis;
2) Belanja Bahan/Material;
3) Belanja Jasa Kantor;
4) Belanja Premi Asuransi;
5) Belanja Pemeliharaan Kenderaan Bermotor;
6) Belanja Cetak dan Penggandaan;
7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Jasa Layanan Medis);
8) Belanja Penghargaan/Prestasi;
9) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudan/Parkir;
10) Belanja Sewa Sarana Mobilitas;
11) Belanja Sewa Alat Berat;
12) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
13) Belanja Makanan dan Minuman;
14) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;
15) Belanja Pakaian Kerja;
16) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu;
17) Belanja Perjalanan Dinas;
18) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
19) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis;
20) Belanja Uang Saku/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi;
21) Belanja Pemeliharaan;
22) Belanja Jasa Konsultasi;
23) Belanja Barang yang akan diserahkan pada Masyarakat/
Pihak Ketiga;
24) B elanja Jasa Narasumber / I n struktur / Ten aga A}l,li / M ode ratordalam Sosialisasi/Workshopl Lokakaryalbimtek/ Dikcat/
Pelatihan/Seminar;
25) Belanja Jasa Narasumber/ Instruktur/ Tenaga Ahli;
26) Belar{a Jasa Non PNS/Pegawai;
d.
e.
ob'
h.
anJJ
Jenis Belanja Barang dan Jasa diatas merupakan Belanja
Kelompok Belanja Langsung dimana besaran, rincian jumlah
dana mempedomani didalam Sistem Aplikasi E-SSH yang diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara.
pemberian honorarium disesuaikan dengan masa waktu dan
jenis pekerjaan pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera
Utara serta Pengadaan Barang/ Jasa;
bagr satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara didalam mempergunakan
Besaran Honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non
Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut pada huruf a s/d kk diatas
agar selanjutnya menetapkan personil dengan Keputusan Kepala
Daerah dimana Besaran Honorarium harrrs dicantumkan di
dalam Keputusan dimaksud;
untuk biaya Pengumuman pengadaan barang/iasa jumlahnya
disesuaikan dengan kebutuhan ;
untuk biaya Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
dan atau dokumen isian prakuali{ikasi jumlahnya disesuaikan
dengan kebutuhan;
menyiapkan alokasi Anggaran Pen5rusunan Rencana Teknis dan
atau Dokumen Rencana Teknis (Rencana Anggaran Biaya
Pembangunan/RAB) bangunan gedung Negara bagr SKPD
yang membutuhkan, yatlgdilakukan dengan caramenggunakan
penyedia jasa perencanaan konstruksi, baik perorangan ahli
maupun Badan Hukum yang kompeten dengan memperhatikan
dan mempedomani Peraturan Presiden R.I Nomor 73 Tahun
}ALL tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nornor : 4S/PRTIMI}OAT
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
Negara. Hasil dari Pen5rusunan Rencana Teknis dan atau
BangUnan Gedung Dokumen Rencana Teknis dimaksud harus
diteliti dan mendapat pengesahan dari Instansi Pekerjaan
Umum/Instansi Teknis yang membidangi dalam hal ini adalah
Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Sumatera
Utara;
J+
i. biaya administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan
kebutuhan;
j. untuk Belanja Barang/Jasa agar berpedoman kepada Keputusan
Gubernur Sumatera Utara tentang Standar Harga Barang/Jasa
dan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
8. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Didalam Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri agar
berpedoman kepada Keputusan Gubemur Sumatera Utara Nomor :
188.44/37 /KVTSlzOl7, tanggal L Februan 2Ol7 tentang Satuan
Biaya dan Penandatanganan Administrasi Perjalanan Dinas Dalam
Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dirnana
berdasarkan angka Romawi m angka 2, huruf b, angka 3)
buruf k) I"ampiran Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2A16 tentang Pedoman
Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2Ol7 menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-
kaidah pengclolaan keuangan daerah, penganggaran belanja
perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggung
jawaban sesuai biaya rill atau lumpsum. Standar Satuan Biaya
untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala
daerah dengan mempcrhatikan aspck transparansi,
akuntabilitas, elisiensi, efektilitas, kepatutan dan kewajaran
serta rasionalitas.
9. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri
a) Satuan biaya Uang Harian (Uang Saku, Uang Penginapan, UangMakan dan Transport L,okal) Perjalanan Dinas ke Luar Negeriper- hari tidak termasuk biaya Transport Kapal Laut, PesawatUdara (PP) dan Airport Ta*), sebagai berikrt :
b) Tingkatan Didalam Melakukan Perjalanan Dinas Luar Negerisebagai berikut :
1) Tingkat A : Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRDdan Pejabat Eselon I
2l Tingkat B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, PNS Gol[,] /c keatas, Pejabat Lainnya yang setara
3) Tingkat C : Pegawai Negeri Sipil Gol III/c sampai denganGolongan lV lb
10.
35
4l Tingkat D : Pegawai Negeri Sipil selain yang dimaksudpada golongan B dan C
c) Rincian Besaran Satuan Biaya Uang Harian (Uang Saku, UangPenginapan, Uang Makan dan Transport L,okal) mempedomaniketentuan didalam aplikasi e-SSH.
Penetapan Pokja ULPI Pejabat Pengadaan Barang/JasaSetelah PERDA tentang APBD ditetapkan dan belanja unflrkkegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah tercantum
didalam APBD, Kepala ULP segera menetapkan Kelompok Kerja ULP
untuk melaksanakan Proses Pengadaan BaranglJasa, dan PA/KPA
segera menetapkan Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan Proses
Pengadaan Barang/ Jasa.
Pergeseran Anggaran
a. pergeser€Ln anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, danantar jenis belanja akibat terjadinya perubahan APBD sertapergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antarrincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
b. pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yangs€una, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
c. pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja yang s€una,
dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi selakuKoordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan cdilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerahtentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untukselanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerahtentang Perubahan APBD.
e. pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan danantar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubahPeraturan Daerah tentang APBD.
f. anggaran yang mengalami perubahan berupa penambahandan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimanadimaksud pada hurrrf a, harus dijelaskan dalam kolomketerangan Peraturan Kepala Daerah tentang PenjabaranPerubahan APBD.
g. tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan cdiatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
11.
36
12. Pelaksanaan Perrrbahan APBD
a. Dasar Perubahan APBDSeperti yang diarnanatkan dalam ketentuan Pasal 154 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 20lt bahwa perubahan APBD (APBD) dapat dilakukanapabila Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsikebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkanhanrs dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi,antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yangmenyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggararlsebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaandarurat dan keadaan luar biasa. Selanjutnya Perubahan APBDhanya dapat dilakukan I (satu) kali dalam 1 (satu) tahunanggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
b. Pen5rusunan RKA-SKPD/PPKSetelah disepakatinya Kebtjakan Umum Perubahan Anggarandan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan APBDantara Gubernur dengan Pimpinan DPRD yang dituangkandalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani dalam waktu yangbersamaan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
menyiapkan rancang€rn Surat Edaran Gubernur perihalPedoman Penlrusunan RKA-SKPD yang memuat program dankegiatan baru dxr/atau kriteria DPA- SKPD yang dapat diubahuntuk dianggarkan dalam Pembahan APBD sebagai dasar bagiKepala Perangkat Daerah men3rusun RKA maupun RancanganDPPA-SKPDSurat Edaran Gubernur Sumatera Utara berisi tentang :
1) PPAS Perubahan APBD yang dialokasikan untuk programbaru dan/atant kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah padasetiap Perangkat Daerah
2l Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD; dan
3) Dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakanumum Pembahan APBD, PPAS Perubahan APBD, StandarAnalisa Belanja dan Standar Satuan Harga
Penlrusunan RKA-SKPD berlalm ketentuan sebagaimanpen5runan RKA pada APBD Murni/Induk.DPA-SKPD maupun DPA-PPKD yang dapat diubah dalamPembahan APBD juga harus memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:1) Pergeseran anggaran, baik berupa pergeserarl dalam rincian
obyek belanja maupun antar obyek belanja dalam satu jenisbelanja berkenaan;
c.
d.
e.
445t
2l Pelaksanaan anggaran yang telah direalisasikan, baikberupa SP2D-UP, SP2D-GU, SP2D-LS danmemperhitungkan SP2D-TU yang sedang dalam proses
realisasi3) RKA-SKPD maupun RKA-PPKD yang telah disahkan oleh
PPKD menjadi DPA-SKPD maupun DPA-PPKD sebagai
akibat penggunaan Belanja Tidak Terduga yang harusdiformulasikan kembali dalam Perubahan APBD
f. Pelaksanaan Perubahan APBD1) Pelaksanaan Pembahan APBD menunggu ditetapkannya
Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban PelaksanaanAPBD Tahun Anggaran sebelumnya dan paling lambat akhirbulan September;Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang PerubahanAPBD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) palinglama 3 {tiga) hari kerja memberitahukan kepada semuaKepala Perangkat Daerah agar men5rusun RancanganDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA- SKPD) terhadap Program danKegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan APBD. DPA-
SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun €aggaranberjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalamDPPA-SKPD. Terhadap rincian obyek pendapatan, belanja,atau pembiayaan yang mengalami perubahan ataupergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakangperbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukanperubahan maupun setelah dilakukan perubahan;DPPA-SKPD maupun DPPA-PPKD sebelum disahkan olehPPKD dengan persetqiuan Sekretaris Daerah terlebih dahuludiverifikasi dan dibahas oleh TAPD yang dibantu oleh TimVeri{ikasi dan Asistensi RKA dan DPPA-SKPD/PPKD.
2l
3l
Jd
EIAEI IIUI \U II
TATA CARA PELAKSAN&AN KEGIATAN APBD DENGAN PENGADAAN
BARANGI JASA PEMERINTAH
^ nFhnr^hart tritr^ ntT rrrJfrri\f ntr rlr ni\fnfru nrll^rn t llTA. rLI(DIAfAI\ IAI\\, UIL}II\\J.I\AI\ IJ}I'I/AIYI I(.t\I\\rl\.lI fl}l\\rt\Lr}1}\r\
BARANG/JASA
i. Membuat dan &Ienyrrsun Perencaraaan Urnum Pengadaan Bar-angl
Jasa
a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dokumen
rencana pengadaan barang/jasa yang mencakup kegiatan dan
anggaran pengadaan barang ijasa y-arlg akan dibiay-ai oieh APBD
dan atau yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama (cofinancing)
sepanjang diperlukan. Rencana perrgadaan tersebut akan rrrenjadi
bagian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari SKPD. Kegiatan
penJrusuflafl r-encafla pengadaan nreliputi;
1) Identifikasi kebutuhan;
2l Penyusunan dan penetapan rencarla pengarggaran;
3) Penetapan kebijakan umum; dan
4l Fen5rusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK}.
b. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengidentifikasi
kebuluhan barang/jasa yang diperlukan sesuai Rencana. Dalam
mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa, PA terlebih dahulu
menelaah kelayakan barangljasa y'ang telah adaldimfiikildikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang
saflla, untuk memperoleh kebutuhan riii. Hasil identifikasi
kebutuhan riil barang/jasa dituangkan dalam Rencana Kerja
Angaran.
c. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menJrusun dan
meneiapkan rencana penganggaran pengadaan barangijasa yang
terdiri atas: biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan
biaya adrninistrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Biaya pendukung dapat mencakup biaya pemasarrgan, biaya
pengangkutan, biaya pelatihan.
tsiaya administrasi dapat terdiii dari biaya psngumuman
pengadaan barang, honorarium pejabat pelaksana pengadaan
d.
4n)Y
antara lain PA, KPA, Pokja UlP/Pejabat Pengadaan,
Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan dan Pejabat/Tim lain
yarlg diperlukan, btaya suruqi lapangamlpasar, ttiaya
penggandaan dokumen dan biaya lainnya untuk mendukung
pelaksarraan pengadaan barang/jasa {antara lain: pendapat ahli
hukum kontrak, biaya uji coba).
Biaya adrrrinistr:asi untuk kegiatanlpekerjaarr ya.ng akan
dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun
pengadaanrrya diiaksanakan pada tahun arrggaran berjalan harus
disediakan pada tahun anggaran berjalan.
Daiarn menetapkan kebijakam umum y-ang meliputi pemaketan
pekerjaan, cara pengadaan barang/jasa dan pengorganisasian
pengadaan barang/jasa, PA wajib memperhatikan ketentuan
sebagai berikut :
U Pernaketan pengad.aan barangljasa wajib memaksimalkan
penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan
kesempatan bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi
kecil.
2) Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sarnpai dengan
Rp.2.5OO.OOO.O00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
diperuntukkan bagr usaha mikro dan usaha kecil serta
koperasi kecil, kecuali untuk paket pengadaan yang menuntut
kompetensi teknis yafig tidak dapat dipenuhi oleh usaha
mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.
3) Menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan
barang/jasa untuk usaha mikro dan usaha kecil serta
koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persai ngan
sehat, kesatuan sistem, kualitas dan kemampuan teknis
usaha mikro elan usaha kecii serta koperasi kecii.
4l Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan
yarlg tersebar di beberapa daerahllokasi yang menumt sifat
pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di
daerah/ lokasi masing-masing.
5) Dilarang menyatukan/menggabungkan beberapa paket
pengadaan rnenurut sifaL dan jenis pekerjaannya bisa
dipisahkan dan/atau besaran nilainya yang seharusnya
in+U
dilakukan cleh usaha mikrc dan usaha kecil serta kcperasi
kecil.
6) Dilarang memecah pengadaan barangliasa metliadi beberapa
paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.
7l Dilararrg menentukan kriteria, persyaratarr atau prosedur
pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan
yang tidak objektif.
8) Menetapkan cara pengadaan dengan memperhatikan tugas
pokok dan fungsi serta sifat kegiatan yang akan dilaksanakan
melalui penyedia barang/jasa sebagai badan usaha maupun
perorarlgafl atant swakelola yang nterup-akan kegiatan
pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan
dan/atau diawasi sendiri seL,agai penarlggung jawab
anggararl, instansi pemerintah lain danf atau kelompok
masyarakat pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga
sendiri dan/atau tenaga dari luar.
9) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mendukung
pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang sekurang-kurangnya
memuat: uraian kegiatan meliputi latar belakang, maksud dan
tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, jumlah tenaga
yang diperlukan, waktu yang diperlukan mulai dari
pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan
barangf jasa, spesifikasi teknis barang/jasa yang akan
diadakan serta besarnya total perkiraan biaya pekerjaan
termasuk kewajiban pajak yang harus diLrebankan pada
kegiatan tersebut.
lOi Mengumumkan renca$a urnum pengadaan barang/jasa di
masing-masing SKPD secara terbuka kepada masyarakat luas
setelah rencana kerja dan anggararl SKPD disetujui.
Pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa
dimaksud sekurang-kurangnya berisi : fiama dan alamat
Pengguna Anggaran, paket pekerjaan yang akan dilaksanakan,
lokasi pekerjaan dan perkiraan besaran biaya. Pengumuman
dimaksud dilakukan di portal pengadaan nasional melalui
Layanan Pengadaanr Secara Elektronik (LPSEi .
Dalam menetapkan kebijakan umum tentang Organisasi
Pengadaan, Kepala Daerahi PA/KPA membentuk organisasi
e.
tl1T
pengadaan yang terdiri dari : PA; KPA; ULP/Pe3abat Pengadaan;
Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan dan Tim Lainnya yang
diperlukan antara lann : ?im Uji Coba; Panitia lPeiabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.
Anggota Pokja ULP berjumlah gasal sekurang - kurangnya 3 (tiga)
orang dan harus memahami tata cara pengadaan, substansi
pekerjaan lkegatanperjanjian/kontrak.
y-arlg bersangkutan dan hularm
Untuk menunj ang pelaksanaan kontes / sayembara, Kepala Daerah
menetapkan tim juri/tim ahli.
2. Pemilihan Sistem Fengadaan
a. Pokja UlP/Pejabat Pengadaan men5rusun dan menetapkan Metoda
Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya.
b. Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan pelelangan yang
terdiri atas Pelelangan Umum, Peielangan Terbatas, Pelelangan
Sederhana, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan
Kontes.
c. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan
Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung,
Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung.
d. Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan pelelarrgan
umum, pelelangan sederhana, penunjukkan langsung, pengadaan
langsung dan sayembara.
e. Pemilihan Penyedia baraag/pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya
pada prinsipnya dilakukan dengan metode Pelelangan Umum
dengan pascakualifikasi. Dalam Pelelangan Umum tidak ada
negosiasi tei<nis dan harga.
f. Khusus Untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dan
dinyaicini jumiah penyedianya terbatas, pemiliharr penyedia
pekerj aan konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.
g. Fengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling
tinggi Rp.5.0OO.OOO.OOO,- (lima milyar rupiah) dapat dilakukan
dengan :
1) Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya^+^- -iLLi7.rt
2l Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.
h. Pelelangan umum dilakukan melalui proses pascakuali{ikasi.
j.
1.
l.
1Z
T)^I^a nalalanaan ooAonr.ana olott no-i7iL-nr Tonnnttnn l-iAaTz aAoIJ(Lr(lrll },vturqrl6urr Dvuvrrlarlq qLqu }Jvrrrrrrrlar rqrr6ourr6 uuaD quq
negosiasi teknis dan harga.
Penunjukkan tangsung dilakukan dengan men"gundarlg t {satu}
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai
rrlafirpu melaksanakan pekerjaan dan / atau merrrerluhi kualifi kasi.
Penunjukkan Langsung dilakukan dengan negosiasi teknis
trraupun btarga, sehingga diperoleh lnarga yarlg sesuai dengan
harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat
dipertan ggun gi awabka:r.
Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) penyedia
barang I pekerjaan konstr"uksiijasa Tarnnya dapat dilakuka n d.alam
hal kriteria :
U Keadaan Terterrtu, meliputi:
a) Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan
sebelumnya dan waktu penyelesaiarr pekerjaannya
harus segera/tidak dapat ditunda untuk pertahanan
negara, keamanan dan ketertiban masyarakat,
keselamatan/ perlindungan masyarakat yang
pelaksanaan pekerJaannya tidak dapat ditundalharus
dilakukan segera, termasuk akibat bencana alam antara
lain berupa gempa bumi, tsunami, gr.mung meletus,
banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor
danlatau bencana non aTam antara lain berupa gagal
teknologi, kejadian luar biasa (KLB) akibat epidemi dan
wabah penyakit dan/atau bencana susia.i seperti konflik
sosial antar kelompok atau antara komunitas
masyarakat dan teroq danf atau akibat kenrsakan
sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan
pelayanan public, darr clalarn rangka pencegahan
bencana;
b) Pe'xeqaan penyelenggaraafi penylapan ktrnferensi yang
mendadak untuk menindaklanjuti komitmen
internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakii Pr esiden;
c) Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang
ditetapkan oleh MenLeri Pertahanan serLa kegiatan yarrg
menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang
k.
z)
i^+J
ditetapkan oleh KepaLa Kepclisian Negara Republik
Indonesia;
d) '&egiaian bersifai rahasia uniuk kepeniingan inielijen
dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang,3:L^!--t--- -.1 -l--- ----,--l -t--- -----urLtrLapKru] Lrararrr IJct aLur arI pcl.urrualIB-ur]uallB,arI;
e) Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik
dan hanya dapat diiaksanakan oleh 1 isatu) penyedia
barang/jasa lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu)
pemegang l-rak paten, atau pihak yarg teiah rnerrdapat
izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi
pe.menafig pelelangan untuk mendapat izin daripemerintah;
Pengadarur barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yarrB
bersifat khusus, meliputi :
aJ Barangljasa tainnya berdasar'kan tarif resmi yang
ditetapkan pemerintah;
b) Pekerjaan konstruksi bangunan yang rnerupakan satu
kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan
tanggang jawab atas resiko kegagalan bangu nan yang
scara keseluruhan tidak dapat direncanakanl
diperhitungkan sebelunrnya (unforeseen condition) ;
c) Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat
kompleks yang tranya dapat dilaksanakan dengan
penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu)
penyedia yang mafirpu;
d) Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat
d.ar alat kesehatzur habis pakat dalam rangka menjarrrin
ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan
pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan
harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang
bertzurggung jawab dibidang kesehataa;
e) Pekerjaan Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang
meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk
yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam
rangka menjamin keLersediaan benih dan pupuk secara
tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan
ketahanan pangan;
s)
h)
.1.{
E---^J^^- V^^A^-^^^ D annl.a* Aonnnn Lrnnnn Ll.rrcrrnr vrr8quqarl Mrluvruqrr DvIlrlulv! uvrtbqlr rrqrbq srruouD
untuk Pemerintah yang telah dipublikasikan secara1-_---t{lir.ti,
Sewa penginapan/hotel lruang rapat yang tarifnyat--1---l-- -7- - -1 -*-, Jt-1---- -r-1- -- .1--a. -r--.LCI rJur{'a uiijr uapal (lrit](scs urtrll Jllasyitr axaL, aLau
Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruangr-.-1---1-.- !---r--L---- r-:---^--- -r--------- 1--r' .----- -- -l. ,-U;TrJtIl(;L d.LAu TCILtlL(rp LAJ-LLLLyiA (JULLSIALL taCLCLLr-{-LiJ'r[ Ua-rr
tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang
uapal urPc"r LLd rBBur lB]aw au]tlil r.
Pekedaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitasrr- - M:----1-, -l---- t--^-: la--.------l--rwttL.)rLL (11 rtrrtt(rlrtgalr pctLrttldrtd,tl uagl wrasye{'iil(aL
Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh---L--- -.r-l-,--t-- -- a -------.1--,)-..
Ptrr lBcrrr Dkil ts/ uuv cruPer y eu] ts ucr sar rBK ural ].
Khusus Pejabat Pengadaan dalam menetapkan Penyedia
B'atangljasa Uniuk :
1) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung
LlIrLL"tl{ ral(Er rtrrrBauairir -rfic-I iLrrB,/ rcKUlJaarr
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggin.^
^nn nnn nnn ,-1--- "--a--- :- ---:-t^\17.p. ZUU.UVU.V{.J{JT- {(Ir.ra ral{'It, JULA f'tlpliArtl
2) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung--,-L--l- D-t--a n--^---7- --- ?--- tr------tt-,--:utrLull ra](UL rtrrrBauaitt] Jasa .nulrsurLar)sl yarrts
bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh:--L-
-- -'--l \
JuLd. tuprurtt
j) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap
Periga"daan Barangi Pekerjaari Korrsiruksiijasa Laiiliyayang bernilai paling tinggi Rp. 2OO.OOO.OOO,OO (dua
i--L- -----'--a-\ a-------- 1-- -, - -1---.-: 1-- -!1 --rraLus Jut,a rupLjdrtl $ertgi/-tl Kclerlluarr seoagail ucrlt<uL :
1) Merupakan kebutuhan operasional SKPD;nt 6-l-, -t--: --,1 --, - --zl r cKrruruBr scucrrrarra,
3) Risiko kecil; dan/atau
4i Diiakszurakan oleh Perryedia Barangf iasa usaira
orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil
serta kuprerasi kccii, kecr.iaii urrtuk paket pckerjaan
yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat
dipenuiri oieh Usaira Mikro, Usaha Kecil dan
koperasi kecil;
i)
i)
k)
1)
m)
45
5) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan
harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia
BaranglPel<erjaanKons'rmksilJasaLainrtya;
6) PA/KPA dilarang menggunakan metode pengadaan
ia:rgsung sebagai aiasan un'ruk rnemecah paket
pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud
untuk rrrenghin elan pelelafigafi..
Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa
yang merniliki karakter'rsfik sebagai bertkut :
1) Merupakan proses dan hasil dari
kreaiifitas, inovasi, bu'l.aya dan
pelaksanaan tertentu; dan
Lainnya
gagasan,--- -L^ -1 -rtteLUuc
2l fidak dapat ditetapka:: berdasarka-n Harga Satuan.
Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang
memiiiki karakteristik sebagai berikut :
1) Tidak mempunyai harga pasar; darl
^\ m:-1 ,1 -7----L -lll-L-.-7 -,^ 1----l-----r,-- JJ- --- n-r-----z) rluii.r( uapaL urLetapKiilr uerua$ar'.Ka-rr 11aIB,a Daruar}.
Pokja UlP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan
adminisir=atif dan teicnis bagr Penyedia Barang yanlg
akan mengikuti Kontes dan Penyedia Jasa Lainnya yang- l- -,- --- ^ - -:7---L: n - -----t- - - -aKalr lrrErrBrKuu Daycrrruar-4.
Dalam menetapkan persyaratan administratif, Pokja
UlP/Pejabai Pengarlazur dapat menetapkan syarai yang
lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa
pada umurrrrya dan Persyaratan tekrris disusun oieir tirn
yang ahli dibidangnya.
Untuk penJrusunan metode evaluasi dan pelaksanaan
evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.
lv{etoda Pemiiihan Penyedia iasa Konsuitansi :
Pokja UlP/Pejabat pengadaan men)rusun dan
menetapkar metode pemiiihan penyedia jasa
konsultansi. Pemilihan penyedia jasa konsultansi
diiakukan rneialui negosiasi teknis dan L,iaya sehirrgga
diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan
secara teknis dapat dipertangungajwabkan.
Pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan dengan
seleksi yanB terdiri ala.s seleksi Ltrm;m, seleksi
ni
tJt
*!P,l
q)
1)
+tl
-^l^-L^* ,^:rr7-^^ l^-^^rr-^ nonnnAnnn l^-^c,'-ao\-uvr r)urru, PUrr urrJ ul\urr rulrSourrSr yvrrbquqqrr lql l6ourr6,
sayembara dan perorangan.n---^:1:t---- .--.--,-l:- :- -- l--.----r-.--: ---l-t']eniiiiiiarr pe{Lyeclia Jasa i<oiisufajisi yaoa pritlsilriiya
dilakukan dengan Metode Seleksi Umum;
^-1-t--: --'l---1----- -1-.--r -t:r-r--t- -1--1 .----t----beteKsl se(felr]alla uapat urrar(LrKal) rur I la(rap PUlrBauaarl
jasa konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak-r_?- -_ -1 _ -: __-! r_: -t-1--:.
Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaant - rr-----lr----l -.,-.7- ----'f-t --jl --L---- -l .- 1- ..--'1-'t,asa i\urrs-rulajrsi -yallB DcisllaL suucl'I]anIa tlall uelrlllal
paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
Pen-ur$'tiran Langsrrng dapai rliiairsarakatr daiarn i-Le'L
memenuhi kriteria keadaan tertentu yang meliputi :
r\ ,t------ - )l-7-t- L:-- -l:---------1.-.-ii r-eilajrBarlaul uEil-ulal yarlB, uual( utsa (rrjtrIluallax,alr
sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya
irarus segeraf tielak dapat ditunda untuk :
a. Pertahanan negara;7 tr- -- l-- 7--a-J:1-^ ------1--t-u. ls.cii-Lllallitr t uair KcLeI u uit-lr lrrasy iii ii.xaL;
c. Keselamatan/perlindungan masyarakat yang
pelaksatraan pekeriaannya tidak dapai
ditunda/harus dilakukan segera, termasuk :
I A1:l- L l-- -t---- -7--- l-a--- L^,--I. AKrDat Der-icaIra aiai-Il oajli a-LaLi Deilcalia i-rolr
alam dan/atau bencana sosial;
2. Dulan rangka penuegait:am benc'anra;
dan/atau
3. Aicibat kerusakarr saralaiprasararra yarg
dapat menghentikan kegiatan pelayanan1 t:1puuLLK.
2) Kegiatan menyangkut pertahanan negara yanga?t L-,7--., -l-L la---r--,-' n-,1 -1, - -- l- -'-)- -urLcLaplilrJr orcrl rvrcrlLcrr rerLartiulil-rr scrLa Kc8,raliilr
yang menyangkut keamanan dan ketertiban
rriasy at'akai y anrg,iiieiapkari oieir Ketrtaia Kcproiisian
Negara Republik Indonesia;A\ h -., --: - - - L - -- - -t- - -r ,t:r-r---t-- -- -r-7- I l- -/--\.), TeKcIJaEUI yalrB, Iralrya uapaL uua-I(LrKalr orclr r tsaLu,
Penyedia Jasa Konsultansi; dan
4i Fekeryaan y'ang hanya dapaf diiakukan oieh l (saLui
pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak
yang lelah rnendapat izin pcrncBanB hak cipi-a;
+1
Do-rr-i-Lon I aanor.nn Ailnlnrl-or Aonoon malol!:r vrrurrJur\qrr uqrr6Dur16 url.-\qr\qrr uvrr6qr, ..t-.*tJl pfOSeS
prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasart- -- ---1!- -- -:(\uItsr^tt(artst
Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadapn-,---S---- ,-- - al-.----1)---*: L----:1 -: --7:=-- 11,--::-reilgauaall Jasa
^DITSLU'LajISr yaIlB ucl }luai PalrllB uIIBB,l
Rp. 5O.O0O.OO0,- (lima puluh juta rupiah)na /rzn^ t:l-------- ----1-- -r-I- n-----.1--.-rrrl ftrl'l. (JLLaadtLt ILLELL&SLLLLA-LI?LLL [tLtrLuug t'ClLt.iL(Jaa.rL
Langsung sebagai alasan untuk memecah paket- -7- - - --- -l^ -7: L -L ^.. . ., -t..-r -t-.- --- t.----lpeltgauaill r-rlei]Jaui DeDerapa Paxer ucrlB,itil lllitx$uu
untuk menghindari Seleksi;
Sayernbara dilakukan ter'nadap Pengadaan Jasa
Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
1) Meruprikarl prl)ses dan hasil dari gagasan,
kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu;-t _ --UA(I
2l Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.n_t_:_ rrrDrD-t-l--L D------J--_- ---r----ruKJa LJr,r / reJaual rcu B,auaar r r rler JclkrP}(iilr PEJ syiil alar r
administratif bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan
mengikuli Sayembara.
Dalam menetapkan persyaratan administratif, Pokjarttnrn--'-L-J D---.-J---- -t----r --,r--,vrrr I rcJaual rc]rB,auair"rl uapal rrrcjlcLalJxail syai aL yartB,
lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa
pada umurrulya.
Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh
Pr:kja UlP/Pejabat Fengadaan setelah rnendapat
masukan dari tim yang ahli dibidangnya.
Pelaksarraan ev-aluasi dfrakukan oleh tim yarlg atlidibidangnya.
3. Penetapan Metoda Penyarnpaian Dokumen Penawaran, Metocie
Evaluasi dan PenJrusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan
3.i lvlelode Penyamparandokurnen perLaLwa:rarL
a. Metoda satu sampul
ii Dipinakarr untuk Pengatlaan BarangiJasa yang
sederhana, dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh
harga dan rnerniliki karakteristik :
clo,
- _\ut
vi
wi
x)
v)
zl
IO{6
^l Do7-o;.aoo tt^6d lrarcifof ae;lprhann Aanonn al-nrr-zln:cli fgl1gijaii5.ll Jaiji6, 'JUI Olr(rl- s\.ij\-r.lr(l.rra uvrrbur Jrglruqr
harga yang telah ditetapkan Pemerintah;I \ n-,----l---- l--- lt------1!^---'- l------- rtf,r,D) Yefigao.aafi- Jasa tlons-.Jitarlsr oeiigarr. K/til. yailg
sederhana; atau-l n^,---S--,^ n------ I n-l---:---- rF----L---l--: t r---C, r$llBaUaal-l Di:uiilIB / rsKEIJair.Il I\ullsuu].lsl / dasa
Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenyal----r l!-----!-1---^ :-l-- l-l---- l-1----^----(J.aIJaL (ILLLIILLA.LaUjL tSCUaLd- Jgras (J.aLaLLL quK"rt{{lcrl
Pengadaan.
2) hie'uode sai-u sanlpul juga digu:rakan daia:rr Penul-rjukarr
Langsung/Pengadaan Langsung IKontesISayembara.
b. Metoda dua sarrrpul
Digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaanr, L I I t i- - Y -!-- - - ,t:,------ n---t----: 6-r-,-:-.h.ODSU'UTI(SI/ Llasa LiiUIIIIya, uxIIilIIa rJvitltla$r I CruIlS
dipengaruhi oleh Penawaran Harga, dan digunakan untuk :
i) Pengad.aan Bar"ang/Jasa l-atnnya yarlg ruenggurrakarl
evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur-t_, - - --:-ct(urluttus.
2l Pengadaan Jasa
kzu'aktedstik:
Konsultansi yang memiliki
a) dibutuhkan penilaian yang terpisah antara)-l-:- l-- ----- L ---^--pesyai'ar.aJ) rercrils riengail nafga penawafaji, agar
penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian
leknis; ata:u
b) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan----t-. - -: !-7--:-,--,- t-L17- - t tcvanLlasr LcruIrs yiilIts rcuur trrelrua_raur.
Metoda dua tahap
Metod.a dua talrap digurrakar:. untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memilikil--,--7-t-,-? )?,Kitl'itl(LcrlstlK :
1) Pekerjaan bersifat kompleks;
2i Merr.enutri kriieria kinerja Lertentu dari keseluruhzur
sistem, termasuk perLimbangan kemudahan atau
efi sierrsi perrgoperasiar r dan perrreiiiraraarr peraiatarury a;
3) Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan
desairr perlerapan teknologr yang berbcda.
4) Membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama;
dani atau
c.
3.2
,A+1
5) Mernbutuhkan penyetaraan teknis.
Penetapan metoda evaluasi penawararl
a^ Kriteria dan tata earaev-a-ltrasi pertaw-a.r-drL
1) Sistem Gugur
Metode evaluasi perrawaran uni-uk Pengadazur
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya pada prinsipnya
menggunakan penilaiam sistern gogur"
2) Sistem Nilai
Evaluasi sistem nilai digunakan untirk Perrgadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
rnernper.hiforgkan keunggulan teknis sepadan dengan harga,
mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas
teknis.
Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a) besaran botrot biaya antara 7o0lo itujuh puluh perseratus)
sampai dengan 9o% (sembilan puluh perseratus) dari total
bobot keseluruhan;
b) unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang
dapat dikuantifikasikan; dan
c) tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan
jelas dan rinci dalam Dokrrmen Per:-gadaan.
3) Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan
untuk Pe ngarLaan Barang/ Fekerjaan Ktrns truks i I J asa lainnya
yang memperhitungkan faktor-faktor umur ekonomis, harga,
biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan jangka waktu
operasi tertentu.
Evaluasi peflawaran
Pelaksanaan evaluasi penavrarall mengacu kepada Peraturan
Presid.en Nomor 54 tahun 2O1O tentang Pengadnan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
clengan PeraLurzur Presiden i{omor 4 tahun 2015 tenlang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia
Norrror 54 ?ahun 2010 tentarrg Pengadaan Eararrg/Jasa
Pemerintah. Metode evaluasi penawarall dalam pemitihan
Penyeclia Jasa Kcrnsuitansi dapaL dilakukzur deng'an
menggunakan :
b.
eJU
1) S{etode evaluasi berdasarkan kualitas
Metode evaluasi berdasarkan kualitas digunakan untuk"- -t*- --: - -peKei]aart :narLg:
a) Mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor
yaji g nreneir tuka:: tei'iratjap ir asii i iriai rfaat iou tconiei secai'a
keseluruhan; dan/ataul-\ r:.-_r-_--_- -^---!=_----! _lir lir-L_.-t__-- l_t _-__ t7at7uI LrLrl&l<up pcK-etJAu.rl ya{Lg S-Lriif rf,ite-t-api<a-ft ctafaj;'{L iiftK.
2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biayar.-1- -r- ----1-_--: t-----a_ -._,-t--.- 7_-__l:L--_ _t_-- t_:_ _- _rt-___, _t-,_-tvrBlutlc trvaluasr Dcruasan-I.arr K-ri.aiiEas oail Dia]ta oiB-rxlaRai1
untuk pekerjaan yang :
-\ l'.- -.1 -- - l--t-- - -- .- ,---.-----!\ =---!=r- .- -1 _ - l_ -t t- _tal Lttlgt(uy, K.clu.aLL-it{l toutputr, Wa-K-rU peil-Ugasaii Oari LTiLt-lLaLL
lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/ataub) besanrya biaya dapat diientukan dengzur mudah, jeias dan
tepat.
3i ivietode evaLiuasl bcrdasar'kal Pagrr Arrggai'aii
Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran digunakan untuk,_ -7 _ __t - -PeKerJaaI yarrB:
a) sudah ada aturan yang mengatur (standar);
b) dapat eiiitnci dengarr iepat; atatt
c) anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.
4i Metode evaiuasi berdasarka:r biaya terendaii
Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah digunakan untukpekerjazur yartg bersifat sederhana d.an standiar.
c. semua evaluasi penawaran pekerjaan jasa konsultansi harus
tiiikuii dengan klarifikasi darr negosiasi, dengarr ketentuan
sebagai berikut:
4 iiarga satual yarlg dapaL clinegosiasikan yartu biayalangsung non personil yang dapat diganti (reimburseable
cost) claniatau biaya langsr:ng personil yang dinitai ticiak
wajar.
tli Aspek biuyay'drrg perlu diklartfikasi atau negosiasi temtarna :
U Kesesuaiam. rencana keda dengan jenis pengeluaran biaya
2l Vohrme kegiatarr darr jenis pengeluaran dan
3) Biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlakudipasaran I kewajaran biaya.
EAJt
^l f,'lo-ifil-^ni Ann l^+^,, 6a6 o;^a; *anl'aAnn ,r-i+ f i^"^ 1^-^-,,-^v, l\lQrrrrsqDr uBr/ aLau rrvbvorqDr Lvrrrauq}J urrrL \irci-ycL larl6D\irits,
personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit-7-.- l -L-..- 1---l_L: - _r^-- ---_..,_l= .-_--_t___:I_-- !-.- ..- _t-l: 1__"____ir^--tlirlLl iil.au uuKLt scLUt PaJal( pettgalasitaii teiiga aiiii K0iisiiiiairyang bersangkutan.
--!! t--t:-__- -_ -t' ._: l-:___- 1_ __ _-_--- -- -- -.-_ _.-11 -- _11-- _ L,.- _._: Au, Draya saLuiLlr uiur Draya rajlgs-rxig l)ei'sojxj pajjjig -ujlggi +(empat) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan"_---.!:-_.._ !:.^-..._.": 1-\ r:. /l_- _ 1_- --_ - 1:.-- _l 1__1: -- _.- _1_ _ -:t^-- _-::pArttlg Ll(tg,g,r. zrJ l{JvrI Kor-r1a LLfi-Lai i<aii petr-girasiiaii g4Ji yaiig
diterima tenaga ahli tidak tetap dan.-f f f .tt 1":_.- - r-.---_-_.- -. .-__=_ _-_:l _1.1_tt__ -. t- - .-r _ _,-t ' ,-ei iJlxi Djaya iaiigs-ujig persur-rij tirjiri-rr-nB iicr'da$ai'kajr satuani
waktu yang telah ditetapkan.
^ ^ n-._ - ._ f - ^!=_=_l n-r_1__ ^.- _ r._ n,_, _ Io,J rettyusulLdtL aJA(IWAL retaj(Sariaarl reLtgi;LAAArL :
Po$a UlP/Pejabat pengadaan merqrusun dan menetapkan'__1..._1 -t-t_-__ --^ - ^t-- _ l__.-- __-r.- _ !,a_.- _ ._ .-_r-__,Jauwal pcra-KsiilraaJl peJlgauaajl Dai'airB/Jasa. -i-er1)aus-Luiajl Jadwaipelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang
.1 r-_t - L_t_ l__._ L_----_-^_-1_uul(ulj LulfLx( seiilu.a laj.Laparl pi-uries ye{Lgact:aanl, ieril-tas-rfi
waktu untuk pengumuman seleksi, pendaftaran dan
pengiunl;iian rlokurr:er-r kualilikasi a'rau dokurnen pengadaall,
pemberian penjelasan, p€ffi&sukan dokumen penarfi/aran,
evaluasi pefi.awarafl, penetapan pemerr.a[g.
3.3. 1. Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi, pelelangan
Terbatas, aiau Seleksi Urnurrr dilakukan dengan ketetapan
waktu sebagai berikut;a. pefiayangan perrgr.rmuanarr. prakualifilazsi paiicg ktrrang
7 (tl{iuh } hari
tl. pendaftararr dan Pengarrrbilan Dskrrmen Kuaiifikasi
dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1
isatui tia;r kerja sebeium batas akhir pcinas'rikan
Dokumen Kualifikasi;
c. ba-las akfdr pernasuiran Dr:kumen Kualifikasi
sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah
berakfrirnyaperLayarlga{Lperr.g-rufl uirrarrk-uaiifr icasi;
d. masa sanggahan terhadap hasil kualifikasidiiakukrur selarna 5 ilimai hari kerja seteftih
pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada
sanggahan bancling;
f.
32
Undangan Pelelangan/seleksi kepada peserta ]'ang
lulus kualilikasi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah
selesainya rrrasatah sanggah;
Pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejakJ.-1,-7----1----,---- ---- -l- n-r-t l--1 -1--:dii<ejuari(aii jiy a -rulriafi Earr j-Eiejal-] gatl i seiei(si salipai
dengan I {satu} hari kerja sebelum batas akhir
pefirasukafi Dokurnen Penawaran;
pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3,L:---\7----:t---:* ^-:-1- t---J r-!- =.:r--l-1.-1.(ugai nan'I i(er]a seja-K IaIlBEal uitaaitB,all rtrIiilrB/ $trleKsl;
pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari
kerja setelah pemberian peqieirasan sampai dengan
paling kurang 7 {fujuh} hari kerja setelah
ci i tan ti a'rarr garrir: y a B eri'ra A cai' a Per:i be r i arr Penj el asarr ;
masa sanggahan terhadap hasil lelang/seleksi selama
5 {lkna} hari kerja seteiah perlgurnuman trasil
lelang/seleksi;
datam hai PPK menyeiujui penetapan pemelraflB
lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
{SPPB.I) diter.bitkzur paling iambat 6 (enami hari
keda setelah pengumumarl penetapan pemenang
Peieia:rgan apabiia tjciak ar,ia sa:-rggaiiaii, atau
setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak
a,la sanggahan bzurtlitrg, aT;au paiirrg lamtral 2(dua) hari kerja setelah Kelompok Keda ULP
rrierryarripaikarr Berita Acara Hasil Seieksi (BAHS)
kepada PPK untuk Seleksi Umum;
dalarrr trai szurggahar bzurcling tidak diterima,
SPPBJ pada Pelelangan Umum L94 diterbitkan
p.iirrg iarnbai 2 (tiuai hali kerja seieiah atlarrya
jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan
Lembagai Kepaia Daerahl Pimpinzur Insli'r-usi atau
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja
scieiatr Keioriipok Kerja ULP nieriyarril-raikarr BAIIS
kepada PPK untuk Seleksi Umum
pengaturan iadwailwaktu cliluar proses sebagaimana
tersebut diatas pada ayat (1) huruf a sampai dengan
ob'
h.
j.
1lt.
1t.
caJ-)
Lrr*,'f I lisa*alrl-nn na-a-r1L-r'^ 1-^^^l^ L6l^*^^1-llul ul r, urovrarr^Qr Dv},vrturrtt)q tlvpuLi(t l\ut\j'ltr}-i\ji1
Kerja ULP.
ft. petl.v-usutlatl jadwai peiaksanaan preniiiihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaanra-*----lf-------t-7--:DD--'7:l' 7- - l' -.Diil ii.JlB/ Jasa luurirjul l/-rl uuul trJl_ttrlll, uili-:"KuKall
berdasarkan hari kalender.L^!-- -r-L:-, -.4:, ".- 4^1--.--.- .--*-:1:r^-.- --l*---:---.--tt. {J'd.ta,t.j'dKrLlI ssLrdIJ ktfL,J',yillL p}C{l7ttu ti7_Lt scoagaultaila
dimaksud pada ayat (U melalui E-Procurement adalah7- _ -_: ',,
_,' -Ixl-ir x"crja-
o. dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi,
Peieiaurgan Ter''uatas, aiH.u Seicksl Utrrmi di'uak-ukan
mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan^-a^t- l- nnl l:)-a-,,7--,,sctcrajr l.rr}} uJ tcLaPKiiJ t.
3.3,2 Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan
pascai<uaiifikasi diiaktiicarr detiga-n keteia.ltarr w"aktu
sebagai berikut :
a. pefi ayangan pen gum-l"lman lelangi seieksi riiiaksarrakzur
paling kurang 7 (tujuh) hari kerja;
b. pendaitar=atr dan pengambilan Dokumen Pengadaan
{Dokurnen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan} dimulai
sejak tanggai pengurlixllart san:pai derrgarr i (satui
hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen
Perrawaranr;
c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3(tigai hari kerja sejak tarrggai perlg-utu'Lt1ilai1
lelang/seleksi;
d. perrra5sl*. Dokumen Fenauraranr r-lirnrileti 1 isafui trari
kerja setelah pemberian penjelasan;- 1- -r- - -l L: --r-- = ,1 -r.-- .-- - - D- - -. _. ^l: _ _e. uaLa$ aruIrr peurasuKair rjoKl]flren rerrawarair parrng
kurang 2 {dual hari kerja setelah penjelasan dengan
rnerripedriluriigi<anr wakiu y'arlg diperirrkari urilukmempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan
jenis, kr:mpleksitas dan iokasi pekerjaan;
EAJ.+
f o"-lr'^-i ^o--'tr6r6r Aara} AiTnl-rr7-nr cacrrai Aannon .r. vvuLlqor Pvrrqwqrarr uc}JuL urlasur\ur DvDuar uvllBalr .
1) waktu yang diperlukan; atau
2't jenis dan kompieksltas pekerjaam;
g. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5t1:* - I l_ - _i t_--:_trurra, rlaj J [c]Ja ^-t-7-7- 7-- -:7scLcJaJl PclrBr^UrJu_Irlil"rr llaslr
lelang/seleksi dan masa sanggah banding selama 5
ttmd hari ke{a setelall rnenerima jawaban sanggahan;
h. dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenangn-t-, nnDD I -t:f --L:tl--- --t:-,,
l----L-L ?relclanrB,Ll.lr, DrrJDd LllLcrDlu(alr piilrllB, rHrrlual o
(enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan
pefileru-ng Peleiangan apabila tidak ada sanggaha-n,
atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak.. .t -.. --,-----7- -,, t- - - ^t: - - ,at L t Aaua siijlB,Bailiill uaJluIIlB, alau p?rrtIrB Ia-IIruat z
(dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP
m.enyampaikan Berita Acara Hasil Seieksi (BAHS)
kepada PPK untuk Seleksi Umum;: -l-7---- l- -7 ------L--
L--,J!,--, Ll-a-l ila- |r. uaraljr rric-l sirj]g,B,iuriilr ualtuxlB, uukl"x oltel-il.n4,
SPPBJ pada Pelelangan Umum202 diterbitkan paling
ianrbat 2 idua) hari kerja setelah adanya jaurabani
sanggahan banding dari Menteri/Pimpinanr ^---L - --. ,fr--- -7- n- - --L , i:----,'^--,- r--t:l---:iJcruuaBa/ l\cpila rJacliill/ ruupxfafi irtsll-Lust alaLl
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja
seLeiah Kelompok Ke$a ULP menyampaikarr BAHS
kepada PPK untuk Seleksi Umum;: t- 7- -7:)-,--t-r : --71 t l -t 1, , ,, , \l. x.ulllral( urta.IluaLi:ulBiull PartIlB raIilDAL r+ {DUlpar uela}i,
hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
Pengafuran jadwali wakiu qliluar pff,ses sebagaimana
tersebut diatas pada huruf a) s/d huruf j) diserahkan-L ---- t-----l- n-t:- rrrnsePcrrlurrrya r(cpaua ruKJa \JLr.
3"3.3 Feieiaugzur Serlerirana, Pernilitrarr Largsung atau Seieksi
Sederhana Perorangan dilakukan dengan ketetapan waktut : t .t
seuag,iti ucnKLtI :
a. penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4(empali hari kerja;
b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan
ciinruiai sejair langgat pengrrm'uuiar sampai dengan 1
C"
55
{satu} hari keqa sebelum batas akhir pemasukan
Dokumen Penawaran;
peneberian peqieiasam *.ilaksanakan pating cepat 3
(tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
pen:asukar-r Doi<-r:r:rer-r Pe;rawa:-ai: rjjr:ii:ia-i j isaiui
hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai
clctlgan paiirig kuuang 2 (dri4i hari- ketja seielali
ditandatanganinya Berita Acara Pemberian
Penjeias*.rr;
masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/seleksi
sedcrttalra lrerur'ailgafi sciarria 3 itrgai irari '*triasetelah pengumuman hasil Pelelangan/ seleksi
serierirama perorailgrur drn masa san:gBahau trarrdir:g
selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban
saruggahan;
SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja
seieia-h peng-rrnruftail penetapa-:r pefiieriarrg
Pelelangan/seleksi sederhana atau Pemilihan
Lzui-gsung ap"a\a'rta ilds-k ada sanggallrur, ataa. selelaii
sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahant - -1t._ _,DalrtrxlB;
dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ
pada Pcielangan Seclerhzura atau Pemiiilrzur Largsung
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
ariarrya jawabarr sanggairair baireiing riari Sekretaris
Daerah/PA; dan
unluk Seiek*i Sedertrana Perur"arigam" SPPBJ
diterbitkan paling lambat 2 {dua) hari kerja setelah
ifuiumpok Kerja ULP menyarrrpaikrur BAHS kepada
PA/KPA; dan
Keurlrak ditanelataagzuri prtirrg rambat 14 (ernpat
belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
ob'
L
3"3.4 Seieksi Sederirana ciengari prairuaiifii<,a.si ciiiaktrkan derrgan
ketetapan waktu sebagai berikut :
a. penay"arorgar' peflgufiIumafl prakuaiifikasi paiing
kurang 4 (empat) hari kerja;
.Ju.
e.
f.
Iil.
C.
d.
e.
f.
ob.
h.
JO
t. ^^^A^f+6rA6 Ann nannn*|uilot !1nlz:rrzrpre l&ro!i{i1-ociiJ. Pv-itijij-iLij-i aiii i.iia"ii iigi..I.6aiJ.i..itJ.liar,.ii l:t .t\L;r]]\r'rr ]\uarrr]naor
II.
dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1
isafui irar-i kerja sei:etarn 'oai.as ak-irir pe(tiastrkair
Dokumen Kualifikasi;1 r - t t-: - ---t--,- n-l-----,- lr---l:l--l---: -- -t:- -Datirti A_Kr)rl PcIlrasuxiiJr rJUxtljilcrl .hlliu]ilKasr Pa]lltB,
kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya
pe oa:y arLgatl pe r1g:r.r rll-rr.iIlafi kua-lifikas i,
masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan--1--,- 4 t) '---l t-- -' l,--l- --)-1- L - --. L -.'tseia-Ilja o tljBai ilarr }(er]a sr-reliu] pcilB,rxJrujltall llasti
kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding;1 - t I ----1- l-fr-.-.-- -^1 -1-mluailBail KepanTa peserla ya-LLS tuasul( uatLilt IJcr[ueK
disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggaht-L --l---,',- ---l-r- --.----LaLau ssleraj I sertrEatrly a rJr ariitl illl siij l BBaJ ],
Pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejakr:1 r 1 ---l-----.- -^1_1_-: _-.--.--: -1-.----- aufi(c(uai Ka,LLILya ulL(J,llllgalr- ssr.cr(tit safftpal ucr[8,i{rl I
(satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukann-t,_,,---, n-IJUJ( UllJ trI1 f CJ lall,v'- al-Ajl ;
pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3
inga) lra,r-i kerja sejak tauggal seleksi;
pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu)
r-1aj-i KeIla selejan perilDerlalr Ptrruejasicrr sitrilPar
dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah
di[arrdatanganinya tserila Acara Femberian
Penjelasan;
rrlasa sanggaiiari teriranjap hasii scieksi seiauia 3 (iigai
hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi dan
firasa sarrggatr t-rarirling selama 3 (r.gai iiar:i kcrja
setelah menerima jawaban sanggahan;
SPPBJ tiii.erbii-kal pa,iing irarrrLrai 2 (.f.*) hali kerja
setelah Pokja ULP menyampaikan BAHS kepadah^ ltthar^l llrrl*;
dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ
r"li'rcriritis.arr paiirrg ia-ruiiai. 2 (dria-i irari kerja selciait
Pokja ULP menyampaikan BAHS kepada PA/KPA; dan
k<rrrirak dii.anelaiangari pafurg iarntra'r i4 (ernpal
belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
1.
j.
k.
5i
4. Penetapa;e Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
PA/KPA menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa,
keqaali tanfirk KorrteslSayeul:b-ara darr Per-rgadaarl i,arrgsiirig yt{ilg
menggunakan bukti Pembelian.pui<ja U'i,PiPejatrat. Pu:gadaaii mefigir.iu-r:nika:: lriiai ii:tai HPS
berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PA/KPA.
a. ililai ioLai HPS tiei-siiai'terirrikadan ii,iak rairasia^
b. HPS ditetapkan :
li Paiirig iaara 2S irlua puiuii tielapaiii irait keija sebel-r:ir. i:atas
akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan
pascak-traiifi kasr,a:tal:
2) Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas
affilir peinasukan penawiil'an rjitambaii derrgan wakfir iarrranya
pro$es prakualifikasi untuk pemitihan dengan prakualifikasi'
c. HFS digtrrrak;rui sebagai :
1) Alat untuk menilai kewqiaran penawaran termasuk
rincianrrya;
2l Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah :
ai urrtuk Perrgadaa-n tszu=a-rrgiPekerjazur Kr.rrrslmksi iiasaLainnya, Kecuali Pelelangan yang menggunakan metode
riua tairap daii Peieiarrgzur Teri:atas djmana peser-r"a ya-itg
memasukkan penawaran harga kurang dari 3 {tiga); dan
tri luriuk Pengadazur *iasa KurrsrriLarisi ya.rul merrgg-t-uiakzur
metode Pagu Anggaran.
3i Dasar uirt-ui< rnenetapkarr iresar"aii rriiai Janiilarr Peiaksaiiaair
bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80o/o (delapan
puluir perserafusi rriiai ttttai HFS-
d. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian
6AfrOfArlvbqru.
e. pen5rusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan
ciaia y lalrg r.lapal rl"iper'caaggu*g lawattkarr meiiputi ;
u Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi
irarzrrrgijasa dipruduksi i riiserairkanii dilaksa:rakait, rnerrjeiang
dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
2"t iniqrrrriasibiaya sai-uanr yr.ng tiipubiiicasikan secara rcsrrri oich
Badan Pusat Statistik (BPS);
5.
58
2l f-f^,*^^i 1"'i^"- sahraa rro4q Jinr;l. !il'ocil:oa o.onr-a!.!-a !.4crt-ri 41eh\ii iiiriji iliaDj, i.riaiJ af barLLlrrrr J 4!16 trrPuull\aJrl\qll svvu a ) vslltl vlvlr
asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat-1'--- --a- --:------L1-- --ttLLlt1 t LtllL&gL^tt L{lA-w AU t{ai{L>
4l Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh,L -:t--- tll-.L-.r7- ----^7-pau] i_r{itr l / uJrirj l u\f Lul t.ullBBiu ?
5) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan
ii re (-rilre .t i trrL,aiig-'tsan fak'lo r p e rd iia-l-ra-n iLia,v a ;
6) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau
kurs ierrgair Earik inciunesia;
7l Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, yang dilakukan
ttcngan itistansi iain maupiur pitrak iain;
8) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan
pereilcala (err gineer b esiiuiatei ;
9) Norma indeks; dan/ataurA\ r c :1,' - -- l- --. l: .---l----,1-1--.-LU t rlllut ff {;l.s L (alt L y au& (Jicfitat_ cl.|trrc { t i*LLw(lr t1ltL$t iLt) L<LLLL"
f. penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi internasionall-.--t -----t----'.-f.-..- ---'t.- -*- L- " -*r.'--- -r'r-.-dapat rlreriEB-Lirlaj(ail xuuj.xrasl iial-Ea Dal'allgljasa ut iuai=rrEBcr=r.
g. HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya
avefnead. yarig diangap wajar".
Penyusunan Rencana Teknis Bangunan Gedung Negara
a. penJrusunan Rencana Teknis Bangunan Gedung Negara dilakukan
ucrrgirJ( card Ltl(rrggtltii,-6.a.rl pctLyc(rla Jasa pcre{LcatLa.aLl r(urlsu'ut(st,
perorangan ahli maupun badan hukum yang kompeten, sesuai-t-.---.- i^-r---r---- l-- -.--Ltt- )t.J-7- a---l---r --- --.--t:- .'--,ucrIBiilI xctDllLuall, uall apaDrla UuaJ( rc[uaPaL PEJrycu]a Jasa
perencanaan konstruksi yang bersedia, dapat dilakukan oleh Instansi
pekerjazur LrmutuI f lnstansl leknis seternpat.
b. apabila Anggaran Penlrusunan Rencana Teknis Bangunan Gedung
i.iega-r'a bei-r,urr ter-r"anip'r:-r-:g daiairi AFBD, rriaira kepar.ia irrsia'rsi
pekerjaan umum / Instansi teknis yang membidangi hal ini agar
rnciakukzui Penyusunatr Elencarta Tek:ris Bzurgunzur Gedung Neg'ara
tersebut._ t-'._.1 _t_.: n_-.-- - n_._- _ a-r- ._ n_ ______ _
^__7___- tr,--c. IIaSU uitll reIIyUSuIrzilI l(ellcitlla rcxjus lrajlBiJllaill LrcuUIItl NeBaI.a
yang menggunakan penyedia jasa perencana konstruksi, perorangan
rahii tnaupun tsartrn Flukum yafig kcrtrrpelerr har.rus d-itelili dari
mendapat pengesahan dari Instansi pekerjaan umumflnstansi teknis
JY
-1'ang membid.angi, yang dalam ha-l iru adalah Dinas Sumber Daya Air,
Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.
d. Hai-hai yang belunt diatur tentang FerrSnis-unan Rencafi;- ?etrnis
Bangunan Gedung Negara agar mempedomani Peraturan MenteriD-r_--:- -- f t---^- nr \f --^-- ^ tr ,nnn ltr tn^hry
- n- s^---,-rcKErjaitll Ljlrru-lrl fiJ r\D-u]ul : .iD/ rrtJ / )\] I ],w t rujlritjlB rEuulrricir
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Surat Edaranlr-,-r---: n-1----:^^-- rr-------- nr f,r- nz ,nF rrf, rnn an r------I a la----rrvltr(tlgtt (tr6rcLJ'diJ-t-t UL[[UIll- t\LL tYuttl.Ut : l./tJ! r)rl/ Lvl"/ ZV LV Li:L[l-ggir-l- Z LvLanCL
2O1O tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Teknis6- ---,t-t- - - 6-t --:- ,r- -,-,-L-,-:-,- D-t----,'--,- tr,------- h-t-,-- n---,t -rcIIB,CtUJitiul J trru]ls t\ElrtcrrLuI Jalt rtrxcJjaaj) Lt ilrutl.l .uiilajll r(iillB,Ka
Penyelenggaraan Pemban gunan Bangunan Gedung.
n nh^dnd hnttn lha lf,t nanlf,tn, tada t7af,IA la6tf,Fnrrtttltr nFf,fttFnTAtf. rfS.L/L)trr) rDI"t\rAIJftfLI-t DrUS,rL[Il-r/dftr)ft ttuq\r lV[DMErt(trut\ftll TIAIYI F:U[/I
BARANGIJASAI 6_l____,_ n_--:7:L-_ D--__--''- n_--^-.rf--i . j'ajiaiiaJf feJ"Iliix-iall i-ellyeOIa iiaia]lBi Llasa
1.1. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
La,x::rtya dengart metode Peielangan Umrrm meilputi tahapam
sebagai berikut :
- h-l-1-,------ Jr--,----- ----L--7 -, -,--:r:t--- n--- -,-t!-a. rtrlctiillBil.ll LTIULUIj LUlLux pclIlrllllAlJ rejlycula
B,ar ang I Pekerj aan Konstruksi / Jasa Lainnya atau Pelelangan6---1- -r- - ----L-l- -- ----:1:t- - -- n-.--,- l:- n-.---- -- rn-1 -.-l- -.-[ trr ualas ulrlurs IJCIr[ru.rri{rL (clLyc(lttr ffar"dLtgl (eKtrtJU.atL
Konstruksi d.engan prakualifikasi, metod.e dua sampul yang- 11,,--)l 7 - -?-,- -,mcu.Ifull .KeBralaIt:
1) Pengumuman dan latau undangan prakualifikasi;
2\ Prui'aftaratt,J:ant perrgarubiian Dokuruerr Kuaffikasi;
3) Pernasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;,\ h- --L--r-a'- - t-- -|:ft , -:,!t, reulDuxuall KuarrtlKasl;
5) Penetapan hasil kualifikasi;
6i Pengumuman hasil kuatifikasi;
7l Sanggahankualifikasi;6t rr Io, ulruiilrBiuu
9) Pengambilan Dokumen Pemilihan;
iOi Feruiicriau perijciasarr;
11) Pemasukan Dokumen Penawaran;rnr h i t n , n t ir z ) rtrJlrulll{r.iilI }-rDK ultleJ } rcr }H\ryttril) salllpul I ;
13) Evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;
14) Perntrerii^ahrranlpe"ngumumarl peserta yarLg luius
evaluasi sampul I;
(]{'r
1 ('\ fr^*Lrtl-^^^ flnln 166 Dosarrtotoa naffhrrl TT.rv, I vrllvusuel DvAurlrvrt l viruweal JqrrlyLll rl,
16) Evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;tz\ n----t----r-.- h---:L- f, ----- TT--:1 n-1 -1-.-*---
18) Penetapan pemenang;lnl n-.- --iY i i--eirgtli]r'LXr1afi peiilenal g;
2Ol Sanggahan; dann r\ n--_ ___-1---- l---_ l!--_ 1_--_1_:1 _ l:--_--1__1__,-\z Ll Dic'tLggi7IL.LLL Ud_LL(JU^L& lapa-uit2{ (r{.Per [uKir-r-LJ"
b. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedian . --,-. -,ri-7 -,,:- - - rr-,--L---l -: t t-- - t -:---,IfeU aJlB/ rt;xeIJai:Ul J\,UllSLl-u.l(Sl / tJalia I,Hllll)ya- ALau
Pelelangan Terbatas untuk Pemilihan Penyedian- ----.rn-l ---:---- lz- --r---1 --: -1 , - --t ---l!Ct -,: -t-D'dl''dJLgl (CK-CtJic,irll t\UltsLt {'Il(tit L!.Crtgi{I.1- IJL'i{l1.(1i,l.Ir[[KA.SL, t{.tCLU(IC
dua tahap yang meliputi kegiatan :
i) Pei:gtur.r-r.r.rira-r-r prr'akuaiifikasi da"ri aiau -r.xrdarrBaIi
prakualifikasi;A\ h -l-fr - l- -1 :t- - n I t7- l!fll :zl {etL(Lzlt1zLt'ant (l.atl pcttgar{luualrl lJulsuttrEtt h'[ra1l1ufi{ril;
3) Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;,\ n-,,,L--r-r:- , 1 ---r:f7 --:-+) rcIl.ilJu]tl_lil-ll xuaIlJKasI;
5) Penetapan hasil kualilikasi;r\ n-----_ _--- 1---.:1 1__-t:f,l_-_:-at rcrlg{.fiu"turlarl rlasrl 6-tli{lrJKasir;
7l Sanggahankualifikasi;
8i UiidaLiga:i;
9) Pengambilan Dokumen Pemilihan;rn\ n I : : tru, relrtuclLtfir IJcrutrl-asarr;
11) Pemasukan Dokumen Penawaran tahap I;
i2i Feriii.r-r"rkaari Duk-uiiieri Feriawarail tairap i;
13) Evaluasi Dokumen Penawaran tahap I;
i4i Mei,akukzur pertye'taraa* Lckn"is apatriia d"ipcriuka;r,
kecuali untuk metode evaluasi sistem nilai;
isi Penei.apirir peseria yarig iuius evaiuasi taira"p i;16) Pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus
evaiuasi raiiap i;LTI Pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;
i8i Perrri:-r,rka:rn Duk-unren Feriawaral iairap iI;19) Evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;
ZAi Fcurt-rualan tscrila Ae:ara Hasil Fciciangan;
2Ll Penetapan pemenarrg;Anl hz zl rtrrl8,Lrrnum,Lul peultrrla-1r8,;
6t
/)e\ Can-nalaa^. A^^Lel u(ur6bural, uur
24J Sanggahan banding (apabila diperlukan).
c" Petetaggan Uaurm aiau Peielangan Terbatas urrftikpemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan
Prakuaiifikasi, n:etode satii sampul yang nreiiputi kegiatarr ;
U Pengumuman dan/atau undangan prakualifikasi;
2j Fenrlaftaran rlan penganrbitan dokumen l(uaiifikasi;3) Pemasukan dan evaluasi dokumen Kualifikasi;4l Pembr:k-r-ian kuajifikasi;
5) Penetapan hasil kualifikasi;
6) Pengumrrman trasii kualifiicasi;
7l Sanggahankualifikasi;6l f f_ l- _ -o, ur-)uajtgall;
9) Pengambilan dokumen pemilihan;
I Oi Peenberia"n peqielasan;
11) Pemasukan dokumen penawaran;
i 2i Pembukaan dokr.rmen penawaran;
13) Evaluasi dokumen penawaran;
14i Fembuatan Berita Acara Hasil pelelangarr;
15) Penetapan pemenang;
i 6) Pengr:n:i:man peillerra::g;
17) Sanggahan;dan
18i Sarggalran tranclfurg (apabiia d"iperiukauri"
d. Pelelangan umum untuk pemilihan penyedia
Barang/Fekerjaan Kor:str-uhsi/Jasa i.airurlra eiengan
pascakualifikasi metode satu sampul yang meliputikegiakrn:
1) Pengumuman;
2l Penelaftaran dan pengambiian Dokrrmen pengadaan;
3) Pemberian penjelasan;
4i Femasukan Dokumerr Fenawaran;
5) Pembukaan Dokumen penawaran;
6i Eraitrasiprcflawarafl.;
7l Evaluasikualifikasi;
8i Perrbuietian k-tlalifiir.asi;
9) Pembuatan Berita Acara Hasil pelelangan;
1O) Penetal.paa pemcrraflg;
62
1 1) Pengumuman pemenang;
12) Sanggahan; dan
13) Sanggahan banding {apabila diperlukan).
e. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
pascakualifikasi metode dua sampul yang meliputi kegiatan:
1) Pengumuman;
2l Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
3) Pemberian penjelasan;
4l Pemasukan Dokumen Penawaran;
5) Pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;
6) Evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;
7l Pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus
evaluasi sampul I;
8) Pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;
9) Evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
1 0) Pembuktian kualifikasi;
11)Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
12) Penetapan pemenang;
13) Pengumuman pemenang;
14) Sanggahan; dan
15) Sanggahan banding (apabila diperlukan).
L.2. Pemilihan dengan metode Pelelangan Sederhana untuk Penyedia
Barang/Jasa Lainnya atau Pemilihan Langsung untuk Penyedia
Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut :
a. pengtrmuman;
b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
c. pemberian penjelasan;
d. pemasukan Dokumen Penawaran;
e. pembukaan Dokumen Penawaran;
f. evaluasi penawaran;
g. evaluasi kualifikasi;
h. pembuktian kualifikasi;
i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
j. penetapan pemenang;
k. pengumuman pemenang;
l. sanggahan;dan
(}J
n 6a6drnL on l-nnAinn -Io--lril^ linorlrrl-ar).Ilr. oarrtBqlral uarurrrE \q}fqprrq urPv) rusar|,
1.3. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya----L-1- l-.-----r l--- -r-l- n-----.-:--l---^ TU rtIU K pe t /J-l]:galLAIi {TAruIa:L cle tlgafl tue [octe He nij, tU iiKan Lai rgs ulig,
meliputi tahapan sebagai berikut :
- n^ tlrn^ -l----L ------,-L:Ll---- ^----r D--:-t-7- lr-^7-: fr--:-a" rA/ l}r}1 uaPal rJlclrEj u-lu(al] Du] aL rsJ.]JItaJl lvj uJaJ }\cJJa
(SPMK) kepadaal n------l:- L---l^t-^
- --l -t-1,---^-l-- - ---l --:,-Ll t'(tLyc{JJ.a LUrucKi{L y'dtL* risLtir_(r8, rlrcr.a-K$zlrLill<atl FeKcrJaiclt
sejenis; atau6\ n-_-_--l:- ,-:_, l_',_-'t-: ,__ --_ _-_ _t_ _ _- - - _ ,- r !zl rcrrycura r4rtr yiilB Q_rllual IJrHlIrpLr uaJJ urc^Iilcjruj.l.l
kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila
lilak adaP.erryedia sebagait-nana r{inraksud pa,7a angica iib. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan
seca;'a sirur"ritaii, sebagai bei'ii,ui :
U Opname pekerjaan di lapangan;
2) Penetapan jenis, spesifikasi Ieicnis dzur volurne pekerjaarr,
serta waktu penyelesaian pekerjaan;ol n------- -r_,_ _- __._ ,rhno, rErryLrsuJlaJr ua.Ir pEjlctapa-rr rlrD;
4) Pen5rusunan Dokumen Pengadaan;
5i Penyamp:artan Dokumen Pengadaan kepada Perryerlia;
6) Pemasukan Dokumen Penawaran;
7i Pesit'r:j<aa:i Dokuirren Perra-waj'irr;
8) Klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga;
9| Penyrrsuran Berita Ac'ara Hasii Penurrjukzur L,atgsrmg;
1O) Penetapan Penyedia; dan
i ii Ferrguur-u.rrrarr Pcnyeciia.
1.4. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
unluk buiearr perralrgai:ra.u d"anrrat- rlerrgzur Melode Fenurliukzur
l"angsung meliputi tahapan sebagai berikut :
a. -uiicianga:i ke1-racia pcser-ra ier'piiiii riiiarupriri Dokurnerr
Pengadaan;
b- pemasukan Dekumen Kuaiifikasi;
c. evaluasi kualifikasi;-1 ,-,,-1--t )? ! tlfto. pelnD-u}(uaii K-ua-Lr.tti(as};
e. pemberian penjelasan;
i. perrrasukanDokumerrFcnawaran;
g. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan
ireuga;
(l{
I^ 6a6trrArrn^r Pa#;+^ Ana*n IJoril Donrrnirrl-on f n!1ato!r/rav'ii. iigiiJ ijUijiiajii iiu) iLal r-\urIq ri.(rort r vrrurrJurur! lurrtlDurrSt
i. penetapan penyedia; dan: -- --_-- 11 -J. I.rg(t8,urrru(tratt IJg{r.Jvcuta-
1.5. Pemilihan Penyedia BaranglPekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.J-__- f -J- ra----J---, -- --1----.t!----':l-.=r.oerlBajl lllcluue rcllBauai{Jl Li-illBsrurB scuaBi-U uc} IKul -
a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk
P*ttgadaaft Bararlg i jasa't att\.ftlit,v?ng tileilggui{"akan irukii
pembelian dan kuitansi, sefta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
yarl B ulcrl gg-Llrl akarr ki:uia;rsi ;
b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarilikasi serta
ricgosiasi tei<lris,iat iuarga.'xegta&a Perryedia unfuik Periga,iaan
Langsung yang menggunakan SPK.1.n'.'-:,!l-_--n--.-..-t:-D..._..,t--..r-i.rJ. tseI ririutar! i"ejiyeuja i5aj=afiB/ Jasa Ltitrlliya uErrB,i{Jr trrEruuc
Kontes/Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagail- :1--r -uer'il(t{{" ;
a. pengumuman;
ir. petrdaflaratr dnn pengzuntrilan Dokumetr Keintesi Sayerrrttara;
c. pemberian penjelasan;
ci, peruas-ukai: prupt:sai;
e. pembukaan proposal;
f" pemeriksa,{-r-r admirlistrasi rlan perrilaizur proposal teknis;
g. pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara;a , - - -a-ii" perretapaa pe.il-renang; dali. pengumumanpemenang.
i.7. Pctrriiiharr Pcrycdia -Iasa Korrsuitarrsi derrgaii ureicrcie Seicksi
Umum meliputi tahapan sebagai berikut :
a. Meiocic cvaiuasi kuaiiias prakuaiifii<"asi derigarr rueiudc tjua
sampul yang meliputi kegiatan :
i) Perrgurnurnzur prakuaiiftkasi;
2l Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
3i Femberiar-r peujeiasa:r iapaLriia ciiperiuhani;
4l Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
5) Pertrbuktianicualifikasi;
6) Penetapan hasil kualifikasi;
7i Perr:.beritahuanfpengrunuraarr hasil kuaiifikasi;
8) Sanggahan kualifikasi;
9) Unrlangan;
65
1nl l)aanom}.ila- T)aln t6ai D^-ilihnn'i Ui r-EiiH,iiiiitJiii;i.-ii ,-\inijiilEll I vrrrrlrrrqrr,
1 U Pemberian penjelasan;
i2i Penrasrrkait Dt:tctimen Fenaw-ar-am;
13) Pembukaan dokumen sampul I;i rt !R--t---^: s-l---- --- - --- ---, f.r.+l l]/vi-uuHSl lluxulJlEJl sii-lJlPul l,
15) Penetapan peringkat teknis;
1 i:i Pe mbe ritah-rranl pe ngu.m1'ufira-& peringl<at teknis ;
L7l Sanggahan;,6! n-_, - *_1- - _ L _.- l'-- - t-- -L?7- -t'- ..1--t - -\i oi sajl BBajlalr DaiIrrri rB tapauila uJ pel IuKir"J ),;
19) Undangan pembukaan dokumen sampul II;
2Aj Penrl;ukazur rLan evaltrasi dt:krrnrerr sampul i[;2l) Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
22i ifiar'ifii<asj da;i riegc,siasi iefuris ria-rr triaya; da-ri
23l. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.
tl. ldelude erralrrasi kuaiitas dra-n i:iaya ser-ta. filetode evahrasi p,agu
anggaran prakualifikasi dengan metode dua sampul yang--, -t:---L, ,-- -,:iireiiputr kcgrata:i :
1) Pengumumanprakualifikasi;
2i Pendaft*.an dam pcrrganiibiia-n Dokriruetr Kuaiifrkasi;
3) Pemberian penjelasan (apabila diperluk*);4i Periras-r.ii<,a:i drui evaiuasj Duk-r-ilier: Kua-iifii<asi;
5) Pembuktian kualifikasi;
6i Fecetaparr trasii kuaji-fiicasi;
7l Pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
8i Sanggahank-uaiifiirasi;
9) Undangan;rnlnl:1 --h-t-n-,-'-1'1.---LUI i',erlgailluuant uoKuffrert reruttlt. La.il;
1 1) Pemberian penjelasan;tnt n t - n-t------ - - ni 2l i--Er'rrari'uir.aj) iiDi(-r{ncrl i.trI tawaial};
13) Pembukaan dokumen sampul I;
i4ll Evaluasi d.okumen sarnpui i;15) Penetapan peringkat teknis;
i 6i Pcurberiiaii uani periBlrn iuuarr pcrin gkai tckris;
l7l Undangan pembukaan dokumen sampul II;
1E) Fcmtruka.an ctar evaluasi sarnpul lI;
19) Penetapan pemenang;
2 Ai Pcr ni.rerii.arir utrrr / pe r rB,'rrII urnan pel I rer rar] B, ;
66
.)1\ c^--^^L^-.L Ll u(IrE6qlrar,
22) Sanggahan banding (apabila diperlukan);
e.ii LrtltiAfigAr{ KianiaKaSi (-ra11 fle$r)Sl&Sl teKtllS (iafi. ttlay-A;
241 Klarilikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dannF) n---L---r-- n--'^- i ---- rT--il
^-t-r--,'.4.)) rtrJ I I rrua riatl If E.l I La J'rL;aI a n a:.i) I ncltrl{$r.
c. Metode evaluasi biaya terendah/pagu anggaran prakualifikasil------- a ,--L-\ ---------1 ----1:----r: l----:-Llel{tgarL r {saLu, sarr{IJu{ yauY trtcltlruLl KegliJLarr :
1) Pengumumarrprakualifikasi;a\ n----r-irt---- - -l- - --L't-. n-t-- tr---1'fl-^-:-zl rerlualLal'a_l) (IaJ) PeJlBarIilJJra.r) Lr{.rKrl_urEil_ r-\L.liijt!!Kasi);
3) Pemberian penjelasan (apabiladiperlukan);a\ n-.-- _ ---1--.- l- -- - -1-- - -: h-l---- - t, - l:Fl -!+l rfi({[a$uKalt uatr fiva[ua$t u(]t<,uut(tt r\r_{*r1{Juie{sr;
5) Pembuktian kualifikasi;-\ n- I - - !t , , - t:rl - :u, rulretHI)ail lra$D Ku.i4jrIr}(a$t;
7l Pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;o\ n--------1-_.- 1_--1:aildJ i'ariggailail icriairrrKasi;
9) Undangan;rn) n-,,,L _--:-.-,---_:-t- - _ .-1 U, rtrrnr)rr1 litrr Ptrr)Jtr]a_sa_r),
11) Pemasukan Dokumen Penawaranlrn\ n----l_-_1_- _,- n-a----- --- n-1 4l f-crltl iU-KAAaL U{.rKuJlttr,t t (etla.Witlr7.tL;
13) Evaluasi administrasi, teknis dan biaya;
i4i Ferretapirn perreilairg;
15) Pemberitahuanlpengumuman pemenang;
i6i Szurgairzur;
17l. Sanggahan banding (apabila diperlukan);
iff) Unci;arrgatrr kia:'ifiieasi dari riegosiasi;
19) Klarifikasi dan negosiasi; dan
?Oi PeurlsuaLzur Berita hcara iiasii Scick.si; <iarr
1.8. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi
Sctierliana rienganr treiude e-vai'uasi Pagrr Angga-r:aii aiau rneiorje
biaya terendah dengan 1 (satu) sampul meliputi tahapan sebagai
i;eriku[:a. pengumuman prakualifikasi;
b. pendafran=an da-rr perlga:rri.niarr Dokurrlerr Kuairfikasi;
c. pemberian penjelasan (apabiladiperlukan);
d. pcmasukan riart evaiuasi Deikurflen Kuaiifika-si;
e. pembuktiankualifikasi;
t" penei.aparr ira;ii kuaffiirasi;
6i
^asha-i+^l-r, ^ - I nan m t mt tn 6 n le ^ -iI 1-' ^li fiL^ -i.6. pvrrrvvrriarruur/ }Jvrrburrlurlrur rraDr} Aua}lrsaDr,
h. sanggahan kualifikasi;! __-_ l-r. urlcaftgaru
j. pemberian penjelasan;7_ ---l-- -
h-t---- -- D-K. PCIlIAliUKarl L,rr)Kiflllerl rcltawariur,
1. pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik;----1----: - l---'---:-r----: !-1---:- l--- 1-:-r}l- evzi-rlasi a(7lr{iiltsfl-a"8i, feKIllS Cafr {7Aya;
n. penetapan pemenang;-,,-L - --:r - 7--- -,- l,- - --
-o. peii)Der.ti^ai)rlat)/ perlgriill-ulliaj-l ptriitcriarlB;
p. sanggahan;
q" sariggailarr'oarrdring iapabiia diperiuicani;
r. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
- t-l__,:El---: -3- _i,_:-,r-__!i. ]irarurr(a$r oall lrtrB,Dsrasr; ualr
t. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.
i.9. Perriiiitiarr Perryefia .iasa Kr;rrsuitansi dengarr ?victorie Penur4-rrkan
Langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagaia- -.-:7---! ,ucru(Lu. ;
a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)I _- __ - I _Kepa(]a:
L) Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang
meiaksairakan pekerjaa-n sejenis di iukasi L)etargarrarr
darurat; atau
2'1 Peoyedia -iasa Kcrnsuliansi iair y'drtg ciirrilai mampu clan
memenuhi kualilikasi untuk melaksanakan pekerjaan
icrseiiui, i:iia iiciak ada Pcrryeiiia .iasa Kurrsuii:uisi
sebagaimana dimaksud pada angka 1).
tr. Fruses cizur adrninistrasi Pecunjukan Langsung ctiiakukan
secara simultan, sebagai berikut :
ii O1:name pekerjaan di iaparrgarr;
2) Penetapan ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli
serta w'aktu perrycie saial peke.$azur;
3) Penyusunan Dokumen Pengadaan;
4i Penyusuna:r dan perrei:rpanr HPS;
5) Penyampaian Dokumen Pengadaan;
6) Fenyampaian Dokumen Penawaran;
7) Pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran;
6) Kladfii<asi tian negosiasi;
68
f)l Ela*nrnr166r El.o-i+o Aroro lJor:i! Del::rnjrrt"r.r>r'! f .rlrlr.tof ?nry':ti i-giiJ-Li$i-iiiiiii rfgii-Lii r"l:uOiia !iablt r vrl\-LaiJui\ql} uu}tirulr6,
10) Penetapan penyedia Jasa Konsultansi; dant{\ n --- n------l:- r--- IZ-.----u-.--',I L I re Lrg,U-rtt Lr( LLiAt L (t t L! cutil u asa t\u t tti tl.[ Lat t$ r-
1"10. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukanf --- --*--- - ----L-l- L--l--- J-*-.---L --- -1:---L: L-1- - -----LaJlgs-rij]g -ujjl_uj( r-)-rlxall PelliljlBariair ual ur ar JlJcJlPuu LiIJJaIlitll
sebagai berikut :
a. tliidal-rgail keprada Pet5,e,j-ia ja.sa Kuusuiiansi ttrpiiili dilariepii'i
Dokumen Pengadaan;
b. peri ras-ukaii, evaillasi darr p,em b-ri,iiiJa.rr l'u, i ifi kasi;
c. pemberian penjelasan;_1 .-_-_-----t_-.- n-1--.-c. IJe { tlas .lr(al I Lru t(tl{tlcr L re r aa.w'dL'dr L ;
e. pembukaan dan evaluasi penawaran;
f. klariiikasi t-larr negusiasi tekris cla:r triaya;
g. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
ir. penekpan Fenyedia Jasa Konsultamsq dart
i. pengumuman.
i. ii" Pelniiii-rarr Ferryedia Jasa Kr:rrsuilalsi derrgari iviciode Ferrgariaan
Langsung, dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti
clccgau kisrrifii<asi serla ncgosiasi Leicnis dan briaya kepa<.ta caion
Penyedia.
L"i,z. Perniiihan Penyeciia .iasa Konsuitansi ciengan raetocie Sayemh,ara
meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut :
a n6ff.tlfrttm46.<1. I/L{rSUrtrqrlLuLl
b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara;
c. pemberian penjelasan;
d. pemasukan proposal;
e. pe.nrbukaan proposai;
f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;
g, pemb,r;aia.n Berila Acara Hasii Sayemh,ara;
h. penetapan pemenarlg; dan
r^ peil-g-(1rr{l1ma"ft pernena-r-t8^
1.13, Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan
tahapan Seleksi Umum pascakualifikasi satu sampul, meliputi1-^;^+^* ^^1-^^^: 1-^*:.1^.+ .ALErg.lAil ou(.,d(6d.r Lr(.rrl\(lL .
a. pengumuman;l1a!r-l"fa!.h7O" perrriailaran ti"an pentsamDiltln ljox.umen renBaaaan;
6q
c. pemkfian peqjelasan;
d. pemasukan Dokumen Penawaran;
e. Ireftiloukaam Dokarrren Penaw-ar ai-r;
f. evaluasi penawaran;,___r-, - -: 7__- l:Ct _ _ t_
B. Cviu LtasJ Ku;cjlrllta$t;
h. pembuktian kualilikasi;---1---*!-.- n---:L_
^ ----_ rT--:1 F- -1__t. ye{fiO]J,.a7-iilL De(i-ta" ^Ca.tA
i-iasii irvan{iasu
j. penetapan pemenang;, __K" per giJl]] rj"lnan llHtlenarrg;1. sanggahan;
rii - sarlggai:la.n iiantdiag ialtab':ia,iipc riukaai ;
n. undangan klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya;
u. kizuifikasi darr iiegoisasi tek;ris da-r: i:iaya; aiau
p. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.n n----L- ---- t---:- tt-.-L -tZ. TCI{CLaIJ{{JL TJCILLS tLUtI{.fAl(
PAIKPA menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.- tr. -) - l. n.- - -.- S- - -- n.---- - I | -r.'-*-r:a. nullu ax rcnBauaiclr rfiat ir"rrB,/ dasa ulDlrpur] :
1) Kontrak berdasarkan cara pembayaran;A\ Tt-.-!.--1-l- -.--1- - - -1 -*.- .--.--1--1--.---- 6-1--- - ^ -------4,, r\U{rltaK Uer(Ie{.Siiil KiClL peruUtrUi{IU{rr L:dlLiJlL t\Ll8,8ic.L1d:tl;
3) Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
4i Kurit"r'ak berciasar'k a-r r jerri s prekc, jaa rr .
b. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran
set:agai:uara cl"fu*aksucl paria arrgka 2 truruf a" ii, r-crdiri atas :
1) Kontrak Lump Sum;
Kunirak Lr:mp Sum rnerupakan Kuntrak Pengadaan
BaranglJasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas
waklu terlenlu sei-lagaimzura clitetapican e1a1am Krrnlrak" dengan
ketentuan sebagai berikut :
ai juruiair iiarga pasti ria:i i.ctapr ueria ildak riirutr-rtgkirrkar:
penyesuaian harga;
tri seruua risiko sepern:lrrrya diiatrgguag .:rieir Perryerlia
Barang/Jasa;
ci perul-rayaran ditiasarkarr paria tairapar.r prorirrkikeiuiaram
yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
d) si.fal pekcrjaac berorientasi kepada kciuarzur (oulpuL trasedi;
e) total harga penawaran bersifat mengikat; dan
S iidak dipcri:uiehkan adrrnya pekerja-al ianibahik'urang.
4A{u
al lf ^-+-^7- lJ^-^^ Qa+. ra-.4l lrvrruqD rrarEa uqLqarr,
Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaann------ -I r--- ------1 ---:--- --1-----1- ---t----:- -^- l-t---^ l-^!-DAIAILgj.iaSa aras penyfiesu-irill Seili(-Lrtl pei6-eryA.a-fL fiA-Lfl rtl Uatas
waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:-l Tt----
^-L---- ---Lj -J-- r-r-- ---L-l- *-.:--a, r]ajBa DaLuaJl Pa\iu uirjl rsLap ujllux $EuHp $aluajl aLau
unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;1-\ ---1--.-- l-----r:L-- ^--t----: -----:l- t-----!f-rut vuLlJttLe atau t(u-an{.Ltt7ru I,lcLCLJlli4t L[LJ/'d {(tasu{. utr{.s[[aL
perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;_l -__,_-L____ l:t-___7_-,_ __,1, L__:t _,,___7___,___U, pEtrtUityal-ilutya (llUiLsarJ(iiUl PaUa Ila$u pCrtBuxLU'Lul
bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah
,i-iiaksat-rakari oieh Peuye.{ ia Barangi iasa; riam
d) dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurangL -_.1- _ _ _1_- -- a- - -:l -7_--.-- ._ L ___ _,_, _ ,,-7-_,_:_ _,-uer ualtaj Kil_rr rlasil pcJIB,uxLU aJr ucrrialua alils pextrJ]aarl
yang diperlukan.6\ Tt r -1 - -1 ---, --- - t - d - -- I - YI - d ,Jj itulllraK gauml.gatt L'Liftp i'Llin Ciall i-ialga UaRiarr;
Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Saluan adalahtr---a--a- -,-,-- -t--- --L-------
l----- n-,-- ,t-,- rt-,,-r\Dilu=aK yajlB nlerupaxalr gaDuilgalr Lunrp surll riajl ,Jaj'ga
Satuan dalam 1 {satu) pekerjaan yang diperjanjikan.,\ It---r-,-l- h------f, r\u[ lt.riil( rcltict{.(asg;
Kontrak Persentase merrrpakan Kontrak Pengadaan Jasa17-.----7t-,--l I l- -, f -:.-.---- -1 --...- -- ,--/--/--- -- -.-1---.-'L--:l---aI\O]lslllltulsl/rJasa La-trt11yia, uE]lB,all Kctcl)Luil-ll strDaBi:u DcILt(uL:
a) Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa I-ainnya menerima imbalan
berdasarkac persentase elari nilai pekerjaan Lerlenlu; ctzur
b) pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran
yarlts 6iiiasiikrui sesuai deriBarr isi Kuritra-k,.
5) Kontrak Terima Jadi (Turnkey).
Ksrrfrak Tet'rccw iafi iTurrrkey) merupakag Kontrak Pelr:gaclaarr
BaranglPekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian- -1-- ---l- --1. .'- -.. -t-l- .- l- -i __"-1-)-_ -r- __scrLrruJl per{tr4aar} ualaiD Daras -wan<Ill lerucr-rlu LierlBarr
ketentuan sebagai berikut :
a) jumiair barga pasti dart tetap sampai ssiuruh pekerjaar
selesai dilaksanakan; dan
bi pembayaran rlilai<-uirarr i:erdasarkam iiasii peniiaian
bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah
diiakszuralEan sesuai eiergao icrileria icinerja yang telatr
ditetapkan.
attL
Kontrak Pengadaan BaranglJasa ber.dasarkan pembebanan
Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
n\ r li--: -!^- -zl, Leut{LL-dLa*;:
1) Kontrak Tahun Tunggal; danr/,-L-- t- m-L--... rr!- 'l -- -.--- -7=--.- v=---+---.1 - - -t -1-- --- - ---KOIIij-AX'j'anun iiX-lggai r-rlej-Upai(ai-r -liDilua]a yaJlts PclaJ(siulaitl.l
pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu)
m-1-_--- ^ -- -^---.'i'ailiirt Afiggaran-
2) Kontrak Tahun Jamak.
Kuirtrak ?alrrrn iarrruk mer=upakan Konirsrk y-acLg peiaksanaan
pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran
atas teba:rr allggarair, yarg ciiiak-ua*-. seieiali rreirr"iapatkan
persetujuan dari Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan
peraluran perrnd.ang - rlndangan,
Kontrak Pengadaan BaranglJasa berdasarkan sumber pendanaan
sel,agairrra"ria rjirriaj<sud paria airgka 2 iii-ii-rrf o. 3i, ierdjri a'tas :
1) Kontrak Pengadaan T\rnggal;
Korrir=ak P.enga&aart Tunggai rnerrrpakan Kontu=ak yarlg d.ibuat
oleh 1 (satu) PA/KPA dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa
iei*r-eritu rurtuk rireiiyeiesaikair pekerjaar: ter ter:tu tiaiar:i waktu
tertentu.
2) Kontrak Perrgadaan Bertarna;
Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antarat 1 - ,, n^ trrn^ ^r--' - ..- 1 /- -r--l h.... --t:- n. - --.tt - ---r--1-DeDerapa.rAi rir^ uenBail i (salui rell)aeola lfarilrB/Lra$a LurLLrK
menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengant l, - , L- -1- - ,- ni ,IZn ( -' -l -. + .- --- --..- --'.keDurrlllafi lllaslIlg-Irlasfilg i-AlrLt'A J/aJrg Lrlel1ailLltlLicJrtarlr
Kontrak.A\ fr 1 t, D- jB--.-- -------r- ^-,-t
-- -.f\5' ilon-rr-aK ray urrB tr ra.Ilrewol-r( \-orrt[au L]
Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak
Harga Safuar r ar rlar'a Pe i uer'il Lai i,J.e r igari Pcrry ctlia Bru arig i jasa
yafig dapat dimanfaatkan oleh SKPD, dengan ketentuan sebagai7, , .-:7---t -UCI'TI(LIL :
a) diadakan untuk menjamin harga BaranglJasa yang lebih
efisien, kelersediaair Eararrsiiasa tcriainiri rian siiailva
dibutuhkan secara berulans densan volume arau KuanEltas
d.
3"
7?
1al ffishdrrarahhrro .{ilalarl-o- al.a -' oo}ion DDII LQr.}::nr.r VciaUi ijvitiijiiJaijai.ittilii" \:ttaifru-6.ati ultia t)i.ildy I I l:, L>aLuut lNrJa
yffirg didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama
i".tiia(ia1'' n(tiatfieik-iiailtitas lJe{elJaatt la{tfl t-elan
dilaksanakan oleh Penyedia BaranglJasa secara nyata.fr--L--t* n- --- -1 --.- !f -.-,--.! r--- L...--.J--.----l-- - :---.'--- -''..-.!'e. Ktirii-!'A-i( Pcrlga{"iEEri Uar-arrgT.iAsa bel-fiaSai-i(EIi Jei-}ls peKe}JAart
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a. 4l,, terdiri atas :
{1 rz---r---1- n--- -.- I- --- !a-1:---'-- --- .n----,---1i,i An,mraK fe fi{<l{Laa ( t. (e KC LJUH t L { u{t&gaL
Kontrak Pengadaan Pekedaan Tunggal merupakan Kontrak
Peirgaeiaarr Ra-rarrgijasa ya-ilg ira:rya- i,r;riiri tiari i (saiui
pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.
2 j Kt I ti tl'ait fe t\g*tTtaar I rtr Kc rJ?{?lJ t t u ru { t(8, r a$ I.
Kontrak Pengadaan Pekerj aan Terintegrasi merupakan Kontrak
Pengadaal Pekerjazur Konsir-rrksi yartts i-,ersifai korriS:ieks
dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaanI - - I -!-.-daiu arr{u Fle(gawa-sai1 "
Jaminan Pengadaan Barang/ Jasa
a. Fenye,iia Barangiiasa, irlebyeralikarr ia^tnirra:rr kepaeia- Fenggrrria
Barang/Jasa untuk memenuhi kewqiiban sebagaimana
tiiprcrti,vatalkatr tlal;,rirr Dcrkuirierr Petigar-iaanf Kr-rriit'i"rk Petga,Jair-ri
Barang/Jasa.t t-,,- l- - -/-- 11 . =..--r- ta tt-.-.- r-.--t': t-'Li. .jauiuiarr aias PetlBaljAaji bal'ailE/,ric.sa ttrruill ?tri'i.$ "
1. Jaminan Penawarani
2. .j a.;l"iurlr'-rr Peiaksa:'Laa*;
3. Jaminan Uang Muka;
4, iarrrinal Ferrreiiiiara-a-ri; dari
5. Jaminan Sanggahan Banding.
c' .ianrduart aia-s Perrgariazur Bzu'aiigri.iasa sebagaiatLLrLu eliirraksuei
pada point b harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional)
seiresar ruiai Janrinan ,jaia-rrr waktu paiurg ianubat i4 (eurprai bela-si
hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari KPA/ULP
eltteririia oieh Fcr-r.ertri i .ia rrii rrzut.
d. UlP/Pejabat Pengadaan atau KPA melakukan klarifikasi tertulis
i.eriraria-p kea-i-rsairarr .iarr*nam yauB rjiterir.ua"
e. Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau
Fcr-E:sailaarr Asur:ansi clapal riigunaican urriuk ssrrrl{a jerus .jarrri*nau"
i-
f
ob'
h.
o.
p.
t-7
Eta*'-alaaas Da-i^,*ia^a raltoryoirar-rr-.r'r r!i:e.rn!:+trr! t-oatl-lr"! h:::'r-lf 4.r-Ci iji:iiiiiiii.iii i-giiji:i-iiiiiiiiii SEirAilla.iiiiiai.irai u.ti.iiaisDt:tl yqlra uur Llr v
diatas adalah perusahaan Penjaminan yang memiliki iz;in darirr---L---i ta-----rvrg[[L6t r !\guarlgurt,
Perusahaaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud-' - l- t---*-j| - -l-t-1, t'l-.===^-!---- - ^-------.'
,r---.-.----.-. --.-.-,-,-,'r:1-:pada iiut-Ui c adaiah Per*USahaali Asut-ai-rSi fjllrUrrr )rallg iriel-ritiiKi
izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana
-1:r-L---1--.- -1 -l- rr - --!-.-: t/--(ilceiapi<ai-i Oter t tvtc t tls t I l\s L{ic t rga { t.
Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaant, --1,-. t. -'rJ- , -:-..-. .---!- ---ll.Kr:rliSti-Ukrirl.iAsa Lailitr,va I)ArjE $a-A-i. riit:!!!aSUkKa.li peiiawHl'lr-il , yallB
besarnya antara L% {satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari totalrrmI:[f-i},
Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyediah -.--, lD' r' -,,t-- ,-- fr-----.--r--:. ! r- -.- , -:----- -- --4 | I ithi '---"- "':."-ija_Br1gi i"'eKerJaail K.JIrsll-r,l-Ks11-ra.sa LE-lrurya setcra!r Lrtt Mellelttlla
Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan Kontrak.r --,.-,---- n----. -- L'--1 -1= l!-----1--1---- l-1---- 1-1 !1-------,-,J--.--iAiiriirA_ir re.I7{i-WAt=A_n fJaraK (liperru6Art Lta-tu-trl {lal rc{rgil-.,rai{tt
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengann ---.-:-_l*-,-rtrrrl,!.rljr,lKar! Langsu-Eg, Perigar-la.atr Langsung atau
Kontes/Sayembara.
Pert,vt t'ria . iasa Koi isuita rrsi rlaliar' ri iiie i'ikar r Uer i rg ivi uka -
Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa
ici'iiaria p I)eri ri,aJl, r'a ri Ua,t g ivfuka ya I IB ti iiei i t r-ratiya.
m. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang
diterirrrari;ra.
n. Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara proporsional pada
seria-lr ta-ira-pa-ri pel ri l:u-;r ara-rr .
Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan
Xr-rrrstrzrksi uriitrk Korrira,k trerrriiai eliaias Rp= 2OO.OOO.OOO,OO i.iria-
ratus juta rupiah).
.-Ia-rniriair Peiakuarraarr i-iria-k diperiukari tiaia:n lia-i :
1) Pengadaan barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
rliiaicsaria-ka-ri ricrrgarr rireiorle Perrgatiaarr i,ailgsurig, Fertiirij ukarr
Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara;
2i Periga-ciaarr iaria Lairrnya- tiitraria- asei- Ferryetiia sLrtiair tiikuasai
oleh Pengguna; atau
.3i Peflgatlaar;_ tsaralgijasa riaiarn xai_air_rg Eieki_rerflik rlrciaiani e-
purchasing.
t_l{.
1.
l1
f-rain^n Dol-lzooa44l+ ."1!h-a;L^- c.at-lnh .'-{i+^-}';+L^nn"^ CDDE! f l^-q. \jiiiiiiii;jii i-L:ii-iii.iii-iiii.ii-iji iiiiici iii.r.iii ijgLgiaiii ijii.gi iJiij-\a.ijrrr) q Lrt r Du uqra
sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaana, --r--t--'-lr--- t -:--.----,\( rttsiL( t{K.$il,/ t.l i4tiid ll,U]Lttt Ly A--
r. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:1\ --,-L-r- ^-lr-: L-*r------r--: -,--+-*- DAA. t-J-7---'-.---!--!'ii Ujltilis j.rij*-i ptri1Ew-&lfl=:r1 ielj(t-}IeK$ AilI-aiA (:)\]7o \utrla!ra,-Irpululr
persen) sampai dengan lOO% (seratus persen) dari nilai totalTrfrn r..---:--..-- n-l -1----- l-1-1.'- ---!------- r.nr !1'.---- ----,-------\ -l------'.Lii'"S' .jd.Crtu-irdfr feiaiisaiaa-ai,-t a{aatan Setfg$ar' a-}"/o tttlfti{. IJstue ttrr (IalI
nilai Kontrak; atau ) ___- 1__r, -:r,, -, -.-1__ _=_r-._._.: -_!.:L--,_=___ r_ rr. h.t t_r._.1._._'-_- ',_ ,---r_-r_2i UIiiU-ra rJJrai peliawaj'Air -LefK{-}teiilsi ulDa\Dilll ouYo tutr-ralj4rrl purulr
persen) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5a/o
{iir;ta, pcrsnrri dar=i iriiai tuiai H}S"
s. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah
terirna Balaug7'jasa Lairrrlya- a,iari serai-r tu.irna pe;i.anna Pukerjaa;r
Konstruksi.'r. .-iarrtiirair Peiaksariaa(i riikctr'oa-iikrui sciclali,
1) penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau
2i puiiycr'ajta-rl *iarriiriari Perrrcijira-r'aajr srtc;sia' 5c;6 (iirrra prcr'scrii da-r i
nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasar -: - -t .J,lllIry,r{-
u. Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan
Kr-rii$tr-uksiijasa tairuiya seieiah 5reiahsa-lraanr pekerjaair
dinyatakan selesai lAOo/a (seratus persen).
v. -ia*x.ri*an Ferrrciiiran'aair se'uesar 5-?c' (iirrra- prerserr) ciari uiiai Kr-rrrir=ak
harus diberikan kepada KPA untuk rnenjamin pemeliharaan
Pekerjaa"rr Kr-rri s'rr'rrksi i 'i*a sa Larrury a y ai l B ieiaii diserairka-rr "
w. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari
krrja scielafu {irasa pierreiihar"aair seicsai'
x. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk
ruerlritcrikaii Jarrrinarr FeureiiiialH-i{i} aii{u urerlri:erikzur re-,-ensi.
y. Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada
greriill x bcsai.rrya 5?h (iirna perseui eiar-i rriizu Kuni-rak Feugadaair
Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.
4" Fer-ianuiaiaiigallarr Kr:n-rrak
a. KPA menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan
tsaracgl jasa rxrrluk dita+dalarugaci"
Ci.
4ell
66h6h4n+.rr?..rr-ry-r!.r6 lz.qnlll,. f!.o-^^.l^^- E!^r^nrr/j6SO dilakUkaniicijiiiiijijliijiHi.ijii'i-i j i\ir-ii Li a-a\ l urrlaauuul) Dtu qrlF .
setelah DPA disahkan.
FIR{* pihak rr-{enar-{d-a-rartgatd Krrriirak seieia}r Per4retiia
BaranglJasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat
i4 (errrpat treiasi har=i k-erja terhiiui-rgsejak rjiteri;itkai-)i-IyE SPPB.i.
perla.ndatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yangt - -1 -1-- l-.- , -, --- f--.---:1-.." J:-r- - n - tn^ AAA nn^ nan nAi<(,inpiekS C{atii aiAu ficifriiiti (-ttAIA{i i<p. I (r(/-Lrt-rLI-L/t-/tr-\^tu,vu
(seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat
airir trukutn Kontrak=
pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan
Barar:gija$a- ats*s r7afi7la Ferryeclia fiarangf iasa adalail Direksi
yang disebutkan namarrya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar
Perr-vctiia Bar'arig1'.iasa, 3,ailg ieiair t.iitiaiial'karr Sesr:ai tleilgaii
peraturan perundang-undangan.
gr??rak iairr lailg t-rukair Direksi a-|.aa yattg {ta-tua-t\a. iidak
disebutkan dalam Akta PendirianlAnggaran Dasar sebagaimana
r"iiriiaksuii pa.tia irur'i-rf c r:!iaias, tialiai nleriaritia.iarrgarii Ktiritrak
Pengadaan Barang /Jasa, sepanjang Pihak tersebut adalah
P*ngurus f Karyawan Pertrsatraarr .yEf rg trer=siaius seba-gai ?enaga
Kerja Tetap dan mendapat kuasal pendelegasian wewenang yang
saii drari Drreksi at=au 1:iirak yalrlg sah l-rer(ia-sa1-katl Akta
Pendirian lAnggxan Dasar untuk menandatangani Kontrak
?r t r gu.<.'ra-art Bir-r*,-lg f ,i a-sa.
q Darrrlrahan I/nrsl*zlr
a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
peiaksanaan, <iengan gamba-r danlaiau spesifikasi tei<nis yang
ditentukan dalam Dokumen Kontrak, KPA bersama Penyedia
Earangi-iasa dapaf- meialrtkan penJ,bahan K-onlrair yang meiipuri:
1) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang
tei'ea n'rtu ft r rTai ant Kc: n ir-ak;
2l Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaanAr rE' .'' -^-!--L ----'-l:t---: r-1--:- --1-- -'--'- : J-'----'-:j; iyiei-)guilai-l spesliiKasi ItrKnis PeKETaail }iEsrrtst ucllBar I
kebutuhan lapangan; atau
4i ivtengui:ah iartwai pelaksa naan-
b. Pekerjaan tarnbah sebagnimana rlimaksud pada huruf a diatas
dilaksanakan dengan ketentuan :
h
d.
e.
fL
4a!t\
'T':,{^l- aolahilri 1t\oL ./oer.-:r.I:rh ao-4o21 .4r.-ri 1^^-^^i itiLiii iliv-it:iiiirj i iif ;i1 i.;i;tiii;ijii -}-tc:i JC.i;i uiit r l}ul
'+u f urira
tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan6- r'- ' - L-' - ktiii<ar-l isirllra'l-ratl'' i-r r st;r-r rrl i t-t' i+ i.t t1gta I ;c t I t J * l.tJ tt jJfi : - - -J
penyedia Barang,/.Iasa dilarang mengalihkan pelaksanaan
pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan
^.-1^1r^a+-^1. 1-^-^I^ ai-t^113 l-a-lqr, 1-^^r'n1i ++t'.q<ti*t'-^1-^-:^^*. 1r+^s^li{.i-+ri(d,;{itiao ac*-r&CA F:iiiaii iaEir i{e:c.iit{i ;i{-rriagi;:ti-i LrL..sLr-l€srr L*L<rLtta-
kepada penyedia BaranglJasa spesialis.
tleiBflggBt'afl aiDs keielrir-ian sel-ra-garruana *-iirriaksir,:' Pti-t.ia lrurtti r,
diatas, Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda
jrA{ig i;tlt'tr-;k u'air l.;sSAr{l}A SfS-Uai tir-;rgair k<ri.crriffarl sqtr;tgAit*Aua
diatur dalam Dokumen Kontrak.
e- pe-Ir-}-i]ailafl lr,-llrtrak- yEJ:"g ciise,r:a-i-,ira:} fi}.i;*saia-l} acirtritdsi-ra-si, ria-pa-r-
dilakukan separljang disepakati kedua belah pihak.
6. Fe!T:{-.!istsan Kc,"nLs-etk
a. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila :
ii iiet--,ui-r-rhan i-:a-rangijasa r-ieiak- rj-a,pai- riirunt-la znelebihi i:a-,-a-s
berakhirnYa kontrak;
?'y Ec.r-clasarkn-n pcneiiuait PFK, Fenyedia Fiarangfiasa tiriak
akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan
wa-is-!-rplu] d-illerik-a-n keseurpari-a:r sa-mpa-i d.exrg,an Sfi {iirrra-
puluh) hari katender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
prkeryaafl rtn Luk ffie$yeiesaikan pekerjaan;
B) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
sa::npaid'er:'ga:r5Oiiirnapr;ir-rhiharikalexlqier:sejait-s1asa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa
ti t! ak ri apa [ .rrrrr-r,a-qi g saikan pekerj aarl ;
4) Penyedia BaranglJasa lalailcidera janji dalam melaksanakan
kewajibaxlnlra- darl ijdak me.mperi-ra:ki keiaia:atraya daia:n
jangka waktu yang telah ditetapkan;
5) Fefl,{redla Ea-"acgl jasa fert,ukii s:eiakrtkan KKii, kecurangan
dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang
dipuri-u-sk-aorl o ie h instansi y a"ng be:-wenang; rian i a-iar-l
6) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
.-l'anf aLarr peiangga!-ar-r persaingan sehaL ctalam peiaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang
benuenang.
1lrt
Z,I
C.
-1r_1"
77
b. dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan
Penyedia BaranglJasa :
1) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia BarangfJasa
atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
3) Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
4) Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
7. Penyesuaian Harga
a. penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun
Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan
ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam
Dokumen Pengadaan danf atau perubahan Dokumen
Pengadaan;
2)Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan
dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan;
3) Penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun
Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga
Satuan timpang.
b. persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah
sebagai berikut :
1) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak
yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan
dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
pelaksanaan pekerjaan;
2) penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatanf mata
pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan Biaya
Overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran;
3) Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum
Kontrak;
4) Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang
berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian
harga dari negara asal barang tersebut;
5) Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat
adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga
6)
C.
78
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak
tersebut ditandatangani; dan
Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh
kesalahan Penyedia Barang/Jasa diberlakukan penyesuaian
harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal
dengan j adwal realisasi pekerjaan.
Penyesuaian Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada huruf
b diatas, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
Hn = Ho (a+b.BnlBo +c.Cnl Co+d.Dn/Do+........)
Hn : Harga Satuan BaranglJasa pada saat pekerjaandilaksanakan;
Ho : Harga Satuan Barang/Jasa pada saat hargapenawaran;
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan danoverhead;
Dalam ha1 penawaran tidak mencantumkan besaran komponenkeuntungan dan overhead maka a = 0,15.b,c,d = Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja,
bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan a+b+c+d+.....dst adalah 1,00.
Bn, Cn, Dn : Indeks harga komponen pada saat pekerjaandilaksanakan;
Bo, Co, Do : Indeks harga komponen pada bulan ke-72 setelahpenandatanganan Kontrak.
d. Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan diiakukan oleh menteri
teknis yang terkait.
e. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
f. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS,
digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
g. Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut
Pn = (Hnl xV1) + (Hn2 xV2) + (Hn3 xV3) + .'.... dst
Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga SatuanBarang/Jasa;
Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaansetelah dilakukan penyesuaian harga menggunakanrumusan penyesuaian Harga Satuan;
V : Volume setiap jenis komponen pekerjaan yangdilaksanakan.
79
8. Kegiatan Pelaksanaan Jasa Konstruksi di Lapangan
Sebelum kegiatan pekerjaan Konstruksi dilaksanakan agar Penyedia
barangljasa memasang, yaitu :
a. Papan Pengumuman diletakkan / dipajang pada lokasi kegiatan
yang mudah dilihat sebanyak 1 (satu) Papan Pengumuman, dan
khusus untuk kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan, Irigasi
dan Sungai dibuat 2 (dua) Papan Pengumuman yang terletak pada
pangkal dan ujung lokasi kegiatan.
b. Papan Pengumuman tersebut berukuran lebar 12O crn, panjang
72A cm dan tinggi tiang pancang 25O cm dengan mencantumkan,
yaitu:l) Nama Kegiatan
2) Jumlah Dana
3) Sumber dana /TA4) Volume Kegiatan
5 )'I\r1-uan / Sasaran Kegiatan
6) Nama Perusahaan
7) Pimpinan Pelaksana Kegiatan
8) Penanggung Jawab Kegiatan
9) Dimulai Tanggal / Bulan/Tahun
1 0) Selesai Tanggal/Bulan/Tahun
c. Papan Pengumuman kegiatan Pekerjaan Konstruksi tersebut
harus difoto dari jarak dekat fielas) untuk dokumentasi kegiatan
dan apabila dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan ternyata Papan
Pengumuman tersebut tidak ditemukan di lapangan, maka
Pemimpin Kegiatan akan diberikan sanksi sesuai peraturan
perundang - undangan.
9. Serah Terima Perkerjaan
a. setelah pekerjaan selesai lOOo/o (seratus persen) sesuai dengan
ketentuan yang tertuang dalam Dokumen Kontrak, Penyedia
Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada
PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
b. PA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untukmelakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah
diselesaikan.
c. apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, Panitia lPejabat Penerima Hasil Pekerjaan
ob'
80
melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untukmemperbaiki danf atau melengkapi kekurangan pekerjaan
sebagaimana yarrg disyaratkan dalam Kontrak. Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekedaan menerima penyerahan pekerjaan
setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Kontrak.
khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya :
1) Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan
pemeliharaatl atas hasil pekerjaan selama masa yang
ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti
pada saat penyerahan pekerjaan;
2) Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen
selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi
permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
3) Masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf d
diatas berakhir, PPK mengembalikan Jaminan
Pemeliharaanf :uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.
khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai
kesepakatan para pihak dalam Kontrak.
Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah
Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final
Hand Over).
Penyedia BaranglJasa yang tidak menandatangani Berita Acara
Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada hurufg. dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
10. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
1) Setiap SKPD melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah secara elektronik/e- procurement (e-tendering dan e-
purchasing) yang dilakukan ULP.
2) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan
untuk:
1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2) meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3) memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
4) mendukung proses monitoring dan audit; dan
d.
e.
h.
3)
4)
81
5) memenuhi kebutuhan akses informasi yang real timePokja ULP dapat menggunakan sistem pengadaan Barang/Jasasecara elektronik yang diselenggarakan oleh LpsE provinsi
Sumatera Utara dalam rangka pelaksanaan pelelangan.
Fungsi pelayanan LPSE meliputi :
1) Administrasi sistem elektronik;
2l Unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan
3) Unit layanan pengguna
E-Tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistempengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LpsEProvinsi Sumatera Utara
Ruang lingkup E-Tendering meliputi proses pengumumanPengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumumanpemenang, yang melibatkan para pihak daiam E-Tendering
adalah PPK, UlPlPejabat Pengadaan dan penyedia Barang/Jasa.Aplikasi E-Tendering sekurang - kurangnya memenuhi unsurperlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasiaandalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanandan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumenelektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telahditentukan.
Sistem E-Tendering yang diseienggarakan oleh LpsE provinsi
Sumatera utara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Mengacu pada standar yang meliputi interoperabiiitas danintegrasi dengan sistem pengadaan barang/jasa secara
elektronik;
b. Mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik.dan
c. Tidak terikat pada lisensi tertentu (free license)
Metode E-Tendering terdiri dari :
1) E-Lelang untuk pemilihan penyedia baranglpekerjaankonstruksi /jasa lainnya.
2) E-Lelang cepat untuk pemilihan penyedia baranglpekerjaankonstruksi/jasa lainnya.
3) E-seleksi untuk pemilihan penyedia Jasa Konsultansi; dan4) E-seieksi cepat untuk pemilihan penyedia Jasa Konsultansi.
s)
7)
8)
e)
82
10) Pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) Tidak diperlukan Jaminan Penawaran;
2) Tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
3) Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta,
pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negoisasi
teknis dan harga I biaya;
4) Tidak diperlukan sanggahan banding;
5) Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi :
a) Daftar pendek berjumlah 3 (Tiga) sampai 5 (lima)
penyedia Jasa Konsultansi;
b) Seleksi Sederhana dilakukan dengan metode
pascakualifikasi
6) Pen3rusunan jadwal pelaksanaan pemilihan Penyedia
BaranglJasa dilakukan berdasarkan hari kalender dengan
batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja.
11) Sanggahan kualifikasi dapat dilakukan untuk pekerjaan yang
aspek kualifikasinya menentukan kualitas penawaran.
12) E-Tendering dengan metode E-Leiang CepatlE-Seleksi Cepat
dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia
Barang/jasa.
13) Pelaksanaan E-Tendering dengan metode E-Lelang CepatlB-
Seleksi Cepat sebagaiman yang dimaksud dalam angka 9) hurufb. dan huruf d. selain dilakukan dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada angka 10), juga dilakukan dengan ketentuan :
1) Dapat menyebutkan rnereklLype/jenis pada spesifikasi teknis
barangljasa yang akan diadakan;
2l Tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi dan
teknis;
3) Tidak memerlukan sanggahan dan sanggahan banding.
14) Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada angka 13)
terdiri atas :
1) Undangan;
2) Pemasukan penawarar, Harga;
3) Pengumuman Pemenang
15) E-Tendering dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP.
C.
83
16) Pedoman pelaksanaan E-Tendering terdiri dari :
1) Syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE
2) Panduan penggunaan aplikasi SPSE (user guide)
3) Tata Cara E-Tendering; dan
4) Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik
17) Dalam rangka E-Purchasing, Sistem Katalog Etektronik (E-
Catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan
harga barangljasa dimana Sistem Katalog Elektronik
diselenggarakan oleh LKPP serta Barang/Jasa yang
dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala
LKPP.
18) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melakukan E-
Furchasing terhadap BaranglJasa yang sudah dimuat dalam
sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan.
19) E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaa IPPK atau
Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).
20) Ketentuan lebih lanjut mengenai E-Purchasing agar
mempedomani Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor L4 Tahun 2Ol5 tentang E-
Purchasing.
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA DENGAN SWAKELOLA
1. Umum
a. swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan danl atau diawasi sendiri
oleh SKPD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi
pemerintah lain danf atau kelompok masyarakat.
b. pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi :
1) Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
danf atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya
manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
2) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan
partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh
SKPD;
3) Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau
pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia BaranglJasa;
84
4) Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat
dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabiia
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkanketidakpastian dan risiko yang besar;
5) Penyelenggaraan dikiat, kursus, penataran, seminar,lokakarya atau penyuluhan;
6) Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan surveiyang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode
kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia
Barang/Jasa;
7) Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakanpemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan
sistem tertentu;
8) Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi SKpD yang
bersangkutan;
9) Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya daram negeri;
1O) Penelitian dan pengembangan dalam negeri; danf atau11) Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri,
alutsista dan industri almatsus dalam negeri.
c. prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban
pekerjaan.
d. pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh :
1) SKPD Penanggung Jawab Anggaran;
2) Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; danf atau3) Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
e. PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akanmelaksan akan Pengadaan Barang/ Jasa secara Swakerora.
f. pengadaan swakelola oleh SKPD penanggung Jawab Anggaran :
1) Direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh sKpDPenanggung Jawab Anggaran; dan
2) Mempergunakan pegawai sendiri, pegawai sKpD rain danlataudapat menggunakan tenaga ahli.
g. jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2)
tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlahkeseluruhan pegawai SKPD yang teriibat dalam kegiatan
Swakelola yang bersangkutan.
85
h. pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
lain Peiaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut :
1) Direncanakan dan diawasi oleh SKPD penanggung Jawab
Anggaran; dan
2) Peiaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah
yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.
i. pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut :
1) Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola;
2) Sasaran ditentukan oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran;
dan
3) Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain(subkontrak).
j. kegiatan perencanaan Swakelola meliputi :
1) Penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
2) Peny'usunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan
waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan lkegiatan;3) Perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang
tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan
peralatan yang sesuai;
4) Penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan
secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan,
rencana kerja mingguan danlatau rencana kerja harian; dan
5) Penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana
biaya bulanan danf atau biaya mingguan yang tidak melampaui
Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen
anggaran.
k. perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan
memperhitungkan tenaga ahlilperaLatanfbahan tertentu yang
dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri.
l. kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK.
m. perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan
dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola,
ditetapkan oleh KPA setelah melalui proses evaluasi.
86
n. penyusunan jadwal kegiatan Swakelola dilakukan denganmengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.
o. PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan KelompokMasyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan danbesaran anggaran Swakelola.
p. PAIKPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorariumpelaksana Swakelola kepada Kepala Daerah.
q. swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.
2. Pelaksanaan Swakelola
2.1 Pengadaan Barang/Jasa melaiui Swakelola oleh SKPD seiakuPenanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuansebagai berikut :
a. pengadaan bahanlbarang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
dan tenaga ahli dilakukan oleh Pokja ul,p/pejabat pengadaan;
b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman
pada ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan
Barang I Jasa Pemerintah;
c. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara
berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upahborongan;
d. pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukanberdasarkan Kontrak;
e. penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatatsetiap hari dalam laporan harian;
f. peiaksanaan Pengadaan BaranglJasa yang menggunakan Uang
Persediaan (uP)/uang Muka kerja atau istilah lain yang
disamakan dilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana
Swakelola;
g. UP/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan,
dipertanggungj awabkan secara berkala maksimal secara bulanan ;
h. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap mingguyang disesuaikan dengan penyerapan dana;
i. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi
setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan
87
j' pengawasan pekerjaan fisik di rapangan d,akukan oreh peraksanayang ditunjuk oleh ppK, berdasarkan rencanditetapkan. ---aa'\q' rslcana yang telah2.2
;:?"ffi#H o,swaketora oreh rnstansi pemerintah
raina peraksan aan d i r "k.,?l:Tff"Hff T:::? T"::*T*;XsKpD penanggung
Jawab Anggaran dengan peraksana swakerorapada Instansi pemerintah lain pelakrb' pengadaan bahan, Jasa Lainnya, ;-"rffi"?; cadang dantenaga ahri yang diperrukan d,akukan oreh pokja Ulplpejabatpengadaan pada Instansi pemerintah rain peraksana Swakelora;c' pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedomanpada ketentuan dalam peraturan p:
Barang/Jasa pemerintah; residen tentang Pengadaan
d. pembayaran upah ter:
m'o " J;;", i".-ffi , I;?:fl H: I fr":::" ::T
e. pembayaran imbalan
berdasarkan Kontrak; tenaga ahli yang diperlukan dilakukan
f' penggunaan tenaga kery.a, bahan/barang dan/atau peraratandicatat setiap hari daram laporan harian;s. ;il"r:?:":il;.tat
setiap hari dan dievaruasi setiap minggupemerintah rain o","u";:r'*;.f;apan
dana oleh rnstansih' Kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasisetiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana olehInstansi pemerintah lain pelaksana Swakelola; dani' pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oreh pihakyang ditunjuk ppK pada SKPD penan
berdasarkan rencana yans ,;;;;,;ffi;r"g Jawab Anggaran,
2.3 Pengadaan secara Swakelolss wake, o, a d i r aksan akan r. ;;:1.:::Tr": J;i[:ffiJ
pe r aks an a
a' pelaksanaan Swakerola oreh Kerompok Masyarakat peiaksanaSwakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara ppK padasKpD penanggung Jawab Anggaran dengan KerompokMasyarakat pelaksana Swakelola;
b.
88
Pelaksanaan Pengadaan Barangl Jasa hanya diserahkan kepada
Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampumelaksanakan pekerjaan;
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentukrehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;
Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh
SKPD Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya
diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
Pengadaan bahan I barang, Jasa Lainny a, peraiatan / suku cadang
dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan
prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Presiden tentang pengadaan
Barang I Jasa Pemerintah;
Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat pelaksana
Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai
berikut :
1) 4AVo (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana
Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat pelaksana
Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola;
2) 3a% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola,
apabila pekerjaan telah mencapai 3Oo/o (tiga puluhperseratus); dan
3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola,
apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluhperseratus).
Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang
dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana
Swakelola secara berkala kepada PPK;
Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oieh Keiompok
Masyarakat Pelaksana Swakeiola; dan
Pertanggungjawaban pekerjaan lkegiatan pengadaan
disampaikan kepada SKPD pemberi dana Swakelola sesuai
ketentuan perundang-undangan.
C.
d.
e.
t.
6b'
h.
89
3. Pelaporan Pelaksanaan Swakelola
a. Pelaksanaan Swakelo1a diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran
atau oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelora.
b. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangandilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada
PPK secara berkala.
c. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap
bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada
PA/KPA.
d. Inspektorat Provsu melakukan audit terhadap pelaksanaan
Swakelola.
Seluruh Persiapan, Proses dan pelaksanaan pengadaan barangljasapemerintah tersebut diatas dalam penyelenggaraannya harus dilaksanakansesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlOtentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Daerah lainyang berkaitan.
90
BAB IIIPEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
A. PEMBINAAN
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Biro AdministrasiPembangunan Setdaprovsu bersama instansi terkaitmensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensifkepada semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawasdilingkungan instansi yang terkait agar ketentuan dan peraturanyang berkaitan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBDProvinsi sumatera utara Tahun Anggaran 2018 dapat dilaksanakansecara maksimal.Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah (sKpD) selaku penggunaAnggaran/ Pengguna Barang sebagai pemilik pekerjaan yangbertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan APBD provinsisumatera utara dilingkungan satuan Kerja masing-masing wajibmensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensifkepada semua pejabat perencana, pelaksana dan pengawasdilingkungan satuan Kerjanya masing-masing, agtr ketentuan danperaturan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBDProvinsi sumatera utara Tahun Anggaran 2018 dapat dipahami dandilaksanakan secara maksimal.satuan Kerja pada butir 1. dan 2. diatas supaya secara rutinmengadakan pelatihan/bimbingan teknis terhadap pejabat strukturaldan staf tentang ketentuan dan peraturan pelaksanaan pengadaanB ar ang I Jasa Pemerintah
B. PENGENDALIAN1. Pengendalian kegiatan dimaksud dilakukan agar pelaksanaan
kegiatan dapat mencapai target tepat waktu, tepat mutu, tertibadministrasi, tepat sasaran dan manfaat, dengan pengertian :
1) Tepat WaktuSetiap kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktuyang telah ditetapkan dalam batas waktu satu tahunanggaran (1 Januari - 31 Desember).
2) Tepat MutuPelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai denganpersyaratan teknis yang disyaratkan
3) Tertib AdministrasiMasing - masing kegiatan harus dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Tepat SasaranKegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan saran teknisfungsional yang telah ditentukan dalam perencanaan.
2.
3.
9t
5) Tepat manfaatKegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat ekonomiyang semaksimal mungkin, sebagaimana ditentukan dalamperencanaan kegiatan yang bersangkutan.
2. Pengendalian Kegiatan meliputi :
1) Pengendalian UmumPengendalian yang meliputi semua kegiatan yang berlangsung didaerah sebagai implementasi dan pelaksanaan anggaran daerah.Pengendalian umum dilakukan oleh Gubernur dalam hal iniditugaskan kepada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.
2) Pengendalian KegiatanPengendalian kegiatan dilingkup SatuanKerjalBadan/Dinas/Kantor dilaksanakan oleh penggunaanggaran dan pengendali kegiatan, agar kegiatan dapatdilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakansehingga tercapai tepat waktu, tertib administrasi, tepat mutu,tepat sasaran dan tepat manfaat serta dapat berdaya guna danberhasil guna. Hasil pengendalian kegiatan dilaporkan kepadaKepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.
3) Pengendalian AdministrasiPengendalian terhadap proses dan prosedur administrasi kegiatanuntuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatansesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4) Pengendalian Fisik/Lapangan :
a) Dilakukan melalui peninjauan ke lokasi kegiatan, dengantujuan supaya pelaksanaan kegiatan sesualbestek/gambarldesain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
b) Waktu peninjauan lapangan dilaksanakan secara periodik(terprogram) maupun insidentil (mendadak).
5) Pengawasan LapanganPengendalian kegiatan dengan peninjauan dilapangan untukmeneliti apakah kelengkapan pelaksanaan kegiatan sudahdipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lainmeliputi ;
Direksi Kit, papan nama kegiatan, jadwal pelaksanaan, bukudireksi, laporan tingkat kemajuan kegiatan perminggu, bukumaterial dan sebagainya. Kelengkapan tersebut berfungsi pulasebagai sarana pengawasan masyarakat. Pengawasan lapangandilakukan oleh pengguna anggaran, pengendali kegiatan,pembantu pengendalian kegiatan, konsultan pengawas daninstansi/komponen lainnya Gubernur untuk melakukanpengendalian pelaksanaan kegiatan.
6) PengindraanPengindraan yang dilakukan melalui pengamatan secaraadministrasi kegiatan maupun pelaksanaan fisik di lapangan.
92
7) Lain - LainUntuk pengendalian, Pengguna Anggaran wajib menyampaikandokumen pengadaan barang/jasa (Surat Keputusan PenetapanPenyedia BaranglJasa dan Kontrak beserta Dokumen Pengadaanlainnya), atas pelaksanaan kegiatan melalui metode PelelanganUmum, Pelelangan Terbatas, Pelelangan Sederhana, PemilihanLangsung, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, maupunKontes/Sayembara kepada Kepala Biro AdministrasiPembangunan Setdaprovsu.
Jika diperlukan dalam rangka untuk mengefektifkan pengendalianpelaksanaan pengadaan barangljasa Instansi Pemerintah dibuat TIMPEMBINA DAN PENGENDALI Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahyang terdiri dari Satuan Kerja terkait.Pembuat Keputusan Tim tersebut pada butir 3. diatas dikoordiniroleh Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu dan Tim yangdibentuk dapat bertugas untuk memonitor seluruh pelaksanaanpengadaan barang/jasa pemerintah pemakai dana APBD ProvinsiSumatera Utara.Sekretariat Tim berada pada Biro Administrasi PembangunanSekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
C. PELAPORAN
Sebagai bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan khususnya untukmengantisipasi terjadinya kesalahan/penyimpangan dalam kegiatanpelaksanaan APBD dan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan(keseimbangan antara percepatan fisik dan penyerapan dana) sertauntuk masukan terhadap pen5rusunan kegiatan ditahun yang akandatang, maka setiap pengguna anggaran diwajibkan untukmenyampaikan laporan sebagai berikut:
1. LAPORAN BULANAN
a. Laporan bulanan yang memuat realisasi pelaksanaan Fisik danKeuangan pada kegiatan Belanja Langsung dan Belanja TidakLangsung (Format Laporan Bulanan terlampir).Laporan Realisasi pelaksanaan kegiatan disampaikan olehPengguna Anggaran/Pengguna Barang danfatau KuasaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang kepada KepalaBiro Administrasi Pembangunan Setdaprovsn, dengan tembusankepada:1) Kepala Bappeda Provsu2l Inspektur Provinsi Sumatera Utara3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Prov.SU
Jadwal penyampaian Laporan Bulanan disampaikan selambat -lambatnya tanggal 1O bulan berikutnya.
3.
4.
5.
,
93
b. Laporan bulanan yang memuat realisasi dan aktifitas pengadaan
bulanan SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (FormatLaporan terlampir).Laporan realisasi dan aktifitas pengadaan bulanan disampaikankepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsuselambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.Laporan realisasi dan aktifitas pengadaan bulanan yang telahdisampaikan SKPD Provsu dihimpun oleh Biro AdministrasiPembangunan Setdaprovsu untuk dilaporkan kedalamSISMONTEP Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran(TEPRA) Kantor Staf Presiden (KSP) dan atau Monev OnlineLKPP.
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD
Kepala SKPD men5rusun laporan realisasi semester pertama anggaranpendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulanberikutnya sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjaditanggung jawabnya. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikankepada Gubernur Sumatera Utara d/p Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dan tembusannyadisampaikan kepada Bappeda Provsu dan Biro AdministrasiPembangunan Setdaprovsu, paling lama 10 (sepuluh) hari kerjasetelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir, yang
akan digunakan sebagai dasar penJrusunan laporan realisasisemester pertama APBD.
LAPORAN TAHUNAN
Kepala SKPD menyiapkan laporan keuangan Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD), dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utaradlp. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ProvinsiSumatera Utara paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaranberakhir dan tembusannya disampaikan kepada Bappeda ProvinsiSumatera Utara dan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)sebagaimana dimaksud terdiri dari :
a. Neraca;b. Laporan Operasional (LO);
c. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
e. Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)
Laporan Keuangan SKPD tersebut dilampiri dengan SuratPernyataan Kepala SKPD sebagaimana terlampir.
3.
94
BAB IVPENGAWASAN
A. ARAH DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN
1. Memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah dan terciptanyapemerintah yang bersih dan berwibawa (Clean Government danGood Governance).
2. Memberantas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dilingkunganaparatur negara yang didukung dengan penegakan peraturan danpeningkatan kinerja aparatur pemerintah.
3. Mewujudkan kompetensi aparatur pengawas yang profesional danbertanggung jawab sehingga dapat mewujudkan pengawasan yangberkualitas.
4. Mewujudkan penyelenggaraan pengawasan yang sinergi terhadapkinerja pemerintah daerah dalam rangka memberhasilkan visi danmisi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
B. STRATEGI PENGAWASAN
1. Pengawasan terhadap pengeloiaan keuangan daerah meliputiDinas, Badan dan Satuan Kerja Pemakai Anggaran.
2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas
Fungsional yang melakukan pengawasan pada pengelolaan APBD
T1'. 2A1B maupun tahun-tahun sebelumnya sampai tuntas sesuairekomendasi.
3. Melakukan evaluasi terhadap seluruh hasil pemeriksaan yar,gdilakukan, sehingga dapat diambil langkah-langkahpenyempurnaan pelaksanaan pemeriksaan berikutnya.
C. SASARAN PENGAWASAN
1. Pelaksanaan berbagai ketentuan dan kebijaksanaan dalamkerangka perencanaan, pelaksanaan dan PertanggungjawabanKeuangan Daerah.
2. Pengelolaan Uang dan Barang meliputi sisi penerimaan maupunPengeluaran APBD TA. 2018.
3. Pelaksanaan Tugas-tugas Desentralisasi, Dekonsentrasi danMedebewind di Provinsi Sumatera Utara.
4. Penanganan kasus-kasus pengaduan yang menyangkutpelaksanaan APBD TA. 20 18.
5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan sampai tuntas sesuairekornendasi/ ketentuan yang berlaku dan pengaduan masyarakat.
95
6. Melakukan Pembinaan sesuai dengan kewenangan meliputi :
Pemberian Pedoman, Bimbinganf Arahan dan Supervisi serta
Koordinasi dalam Pengawasan.
7. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawas Fungsional
lainnya terhadap Pengawasan APBD Provinsi Sumatera Utara TA.
2018.
D. PENGAWASAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA
UTARA
1. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan
pengelolaan keuangan Daerah terhadap satuan kerja di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera
Utara dilaksanakan melalui kegiatan yaitu :
a. Pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidentil maupunpemeriksaan terpadu.
b. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau insidentil dari
satuan kerja.
c. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi
terj adinya penyelewengan / penyimpangan.
d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksana
program serta kegiatan.
3. Aparat Pengawas Fungsional (APF) Pemerintah lainnya yang
melakukan pemeriksaan terhadap satuan kerja di lingkunganPemerintah Provinsi Sumatera Utara terlebih dahulu berkoordinasi
dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
4. Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
wajib menindak lanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Aparat Pengawas
fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan
APF lainnya dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara, sesuai
mekanisme pelaporan yang berlaku.
E. TAHAPAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA
1. PerencanaanPengawasan
Hal ini tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) Tahun 2018.
2. Pelaksanaan Pengawasan
Hal ini ditempuh dengan cara :
a. Penyusunan Tirn I Surat Tugas.
b. Membuat Program Kerja Pemeriksaan (PKP)
c. Pengumpulan Data dan Dokumen
96
d. Pelaksanaan Pengawasan menyeluruh pada objek pemeriksaan
(obrik), melalui kegiatan :
1) Pemeriksaan
2) Pengujian3) Pengusutan
4l Penilaian
e. Membuat Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), dilanjutkan dengan
pembahasan lewat ekspose oleh Tim dan menuangkannya
dalam Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP).
f. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepadapimpinan dan obrik yang bersangkutan.
3. Melakukan evaluasi atas tindak ianjut hasil pemeriksaan.
F. INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA MELAKUKAN KEGIATAN
PENGAWASAN TERHADAP OBJEK PEMERIKSAAN
Inspektorat Provinsi Sumatera Utara melakukan Kegiatan PengawasanTerhadap Objek Pemeriksaan, sebagai berikut :
1. Pemakai Anggaran Provinsi :
a. DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.b. Anggaran Kepaia Daerah dan Wakil Kepala Daerah
c. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara meliputi para
Asisten dan Kepala Birod. Dinas, Badan, Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utarae. BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah
2. Pemerintah KabupatenfKota di Sumatera Utara3. Pemeriksaan Khusus :
a. Kasusb. Pengaduan Masyarakatc. Pengelolaan Dana - Dana Khusus
4. Aparat Penegak Hukum melakukan pemeriksaan atas laporanatau pengaduan yang disampaikan oleh Masyarakat sesuai tatacara penanganan laporan atau pengaduan berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan setelah terlebih dahuluberkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
G. KERUGIAN KEUANGAN DAERAH, SANKSI ADMINISTRATIF DAN
GANTI RUGI
1. Setiap Pimpi.nan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengetahuiindikasi terjadinya kerugian keuangan daerah, harus sesegera
mungkin melakukan upaya-upaya penyelamatan perbendat:,araan
terhadap uang dan barang daerah.
97
Upaya-upaya dimaksud adalah :
a. Mengamankan bukti-bukti, dokumerl: uang dan barang denganmembuat Berita Acara.
b. Menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang indikasikerugian.
c. Melakukan Koordinasi dengan Inspektorat Provsu dalammenempuh upaya pengamanan selanjutnya.
Terhadap informasi terjadinya kerugian, Inspektorat ProvinsiSumatera Utara membentuk Tim Pemeriksa Khusus yang bertugasmelakukan pemeriksaan khusus untuk mendapatkan data daninformasi yang diwujudkan dalam bentuk saran dan pendapatkepada Gubernur .
4. Penyelesaian kerugian yang dialami daera\ harus segera diprosesmelaiui Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti. Rugi olehMajelis Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi ( TP -rcR).
H. PEMBINAAN TERHADAP APBD KABUPATEN/KOTA1. Terhadap pelaksanaan APBD KabupatenlKota dilaksanakan
pemeriksaan reguler oleh Inspe|<torat Provinsi sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.Terhadap dana Provinsi yang disalurkan ke KabupatenlKotadilakukan pemeriksaan sesuai |<pteqfuan peraturan perundang-undangan.Hasil-hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi merupakan salahsatu pertimbangan dalam raqgkV mefnbatalkan suatu PerdaKabupatenlKota yang berte4tapgap dengan kepentingan umurndanf atau peraturan perundans - g4flangan.
2.
r\J.
2.
J.
98
BAB VPENUTUP
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara iniuntuk digunakan sebagai pedoman f acuan bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara didalam
pelaksanaan Kegiatan APBD, Pelaporan dan Pertanggungiawaban APBD
agar terwujud tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah
berdasarkan azas ketertiban, ketaatan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, efektif, e{isien, ekonomis, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan
manfaat untuk masyarakat.
Keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola APBD akan sulitterwujud jika tidak disertai dukungan dari seluruh Aparatur pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah, oleh karenanya sukses perencanaan, sukses
pelaksanaan dan suksesk pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera
Utara sangat dipengaruhi oleh keterpaduan dan koordinasi secara
bersama-sama mewujudkan tata kelola kearah yang lebih baik.
Demikian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2078 ini dibuat untuk dijadikan sebagai Pedoman
Pelaksanaan bagi seluruh Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
yang terkait dalam mengelola pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi
Sumatera Utara.
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd
TENGKU ERRY NURADI
Salinan SegiKEPA
AslinyaUM,
LAPembina UNrP.19590227 198003 1 004
lcl
BAGAN ORGAMSASI KEGIATAN
TYPE I
SKPD
PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG
SEKRETARIS /KASUBBAG TU
PEJABAT PELAKSANATEKNNS KEGIATAN
(PPrK)
BAGAN ORGANIISASI KEGIATAN
TYPE II
PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG
SEKRETARIS /KASUBBAG TU
SKPD
KUASA PENGGUNAANGGARAN /
PENGGUNA BARANG
KASUBBAG TU
PEJABAT PELAKSANATEKNIS KEGIATAN
(PPTK)
BIDANG ADMINISTRASI
Keterangan Format Laporan Bulanan Belania Tidak Langsung
No Header/ Kolom KeteranganI Header:
- Urusan Pemerintah- Organisasi- Bendaharawan
Di isi dengan kode dan nama urusan pemerintahDi isi dengan kode dan Nama OrganisasiDi isi denean nama Bendaharawan
2 Kolom 1 Di isi dengan kode rekening belanja menurutUraian Jenis, Obiek dan Rincian Obiek Belania
J Kolom 2 Di isi dengan Narasi belanja menurut Uraian Jenis,Obiek dan Rincian Obiek Belania
4 Kolom 3 Di isi dengan jumlah biaya yang tertuang padaAPBD Provsu TA. 2013
5 Kolom 4 Di isi dengan iumlah realisasi Laporan Bulan lalu
6 Kolom 5 Di isi dengan realisasi Laporan Bulan N (bulanbersangkutan)
7 Kolom 6 Di isi dengan penjumlahan kolom 4 ditambahkolom 5 yang akan menjadi total jumlah realisasikeuangan sampai denean Laooran N
8 Kolom 7 Di isi dengan persentase realisasi belanja yaitumerupakan hasil pembagian kolom 6 dibagi kolomaJ
9 Kolom 8 Disi dengan sisa anggaran yaitu merupakan hasilpengurangan kolom 3 dikuranei kolom 6
10 Kolom 9 Diisi dengan keterangan yang diperlukan
IAPORAN BUI.AilAN REATISASI FISIK DAN KEUAHGANIGGIATAN APBD PROWT{SI SUI{ATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018
KEADAAI{ BUI.*N:
Urusan Pemerintahan : x. )o(. ( wajibl pilihan)
Organisasi : x. rc(. >o< (..........................)Bendaharawan : di isidengan nama bendaharawan BEI.A}I'A TIDAK LAT{GSUilG
Medan, ...........,..... 2018KEPALA SATUAN KERIA PERANGKAT DAEMH
NAMA:PANGKAT
Kode RekeningUraian Jenis, Objek dan
Rincian Objek Belanp
Perkembanqan Keuanqan
Sisa Anggamn(3-6)
KetRencana Biaya
MenurutAPBD(R.n'l
Realisasi sldbulan lalu
(N-1)fRo.)
RealisasiBulan N(Ro.)
lumlah Realisasis/d Bulan N
(4+5)(Ro)
{o(3)(vo)
1 2 3 4 5 6 7 8 IrO( fi x x BELAN]A TIDAK I.ANGSUNG
n( )fr x x |o( Ji isi denqan Jenis Belania
fc( )o( x x fi fi li isi denoan Obiek belania
)o( )o( X x rc( )o( )o( ii isi denqan Rincian Obiek Belania
TOTAL TU}iLAH
Keteranoan :
N = Bulan LaporanN -1 = Keadaan Laporan Bulan Lalu
NIP:
Keterangan Format Laporan Bulanan Belania Langsung
No Header/ Kolom Keteransan1. Header:
- Urusan Pemerintah- Organisasi- Bendaharawan
Di isi dengan kode dan nama urusan pemerintahDi isi dengan kode dan Nama OrganisasiDi isi dengan nama Bendaharawan
2 Kolom 1 Di isi dengan kode rekening belanja menurutUraian Jenis, Obiet dan Rincian Obiek Belania
J Kolom 2 Di isi dengan Narasi belanja menurut Uraian Jenis,Obiek dan funcian Obiek Belania
4 Kolom 3 Di isi dengan Nama Program dan Nama Kesiatan
5 Kolom 4 Di isi dengan Perkembangan Fisik sampai denganLaporan Bulan N (untuk kegiatan Non Fisikdisamakan dengan persentase perkembangankeuansan)
6 Kolom 5.a Di isi dengan jumlah biaya yang tertuang padaAPBD Provsu TA.2013
7 Kolom 5.b Di isi dengan realisasi sampai dengan LaporanBulan lalu
8 Kolom 5.c Di isi dengan realisasi Laporan Bulan N (bulanbersangkutan)
9 Kolom 5.d Di isi dengan penjumlahan kolom 5.b ditambahkolom 5.c yang akan menjadi total jumlah realisasikeuangan sampai dengan Laporan N
10 Kolom 5.e Di isi dengan persentase belanja yaitu merupakanhasil pembasian kolom 5.d dibasi kolom 5.a
11 Kolom 6 Di isi dengan sisa anggaran yaitu merupakan hasilpensuransan kolom 5.a dikuransi kolom 5.d
l2 Kolom 7 Di isi dengan keterangan yang diperlukan
LAPORAN BUTAilAN REATISASI FISIK DAH KEUAilGANKEGIATAN APBD PROVXI{SI SUMATERA UTARATAHUN ANGGARAT{ 2018
KEADAAI{ BUtAtt : ...........,.....
Urusan Pemerinhhan : x.n<. ( waiib/ pilihan)Organisasi : x. )o( rc< (,..,................,.....)Bendaharawan r di isi dengn nama bendaharawan BEIAHIA LANGSI'T{G
Kode RekeningUraian Jenis, Objek dan
Rincian 0bjek Belanja
Prcgraml Kegiatan
Perkembangar
Fisik s/dbulan N
tot^\
Perkembangan Keuanqan
Sisa Anggaran(s.a - s.d)
Ket
Jumlah Biaya
MenurutAPBDfDn\
Realisasisldbulan lalu
(N-1)fQn'l
Realisasi
Bulan N
fPn\
Jlh Realisasi
s/d bulan N
(5.b + 5.c)/Pn\
(5.d)
(s.a)
(ot^\
1 2 3 4 5-a 5.b 5.c 5.d 5.e 6 7
n PROGRAII l)o( n( KEGIATAN 1
ro( )o( ( x BELAN]A LANGSUNG
fi )o( K x xx di isi denqan Jenis Belania
ro( )o( x x )o( ro( 'li iqi dpnoen Clhiek frelanie
fi xx ( x )o( )0( X( Ci isi denqan Rincian Obiek Belania
lumlah Keoiatan IKEGIATAN 2
Jumlah Keqiatan 2
fumlah Pmoram IPR.OGRAiI2
KEGIATAN IJumlah Keqiatan I
KEGIATAN 2lumlah Keqiatan 2
Iumleh Prooram 2
1.OTAL ]UMLAH KESELURUHAil
Keteranqan :
N = Bulan LaporanN -1 = Keadaan Laporan Bulan Lalu
Medan, ...,....,........ 2018KEPAI.A SATUAN KERJA PEMNGKAT DAERAH
NAMA:PANGI(AT
ttrD '
LAFORAN BET.ANJA MODATKEGIATAN APBD PROVINST SUT{ATERA UTARATAHUN ANGGARAN 2018
KEADAAN BULAN:
Urusan Pemerintahan : x.)o(. ( wajib/ pilihan) BEI.AIUTA IIODAL
Medan, ...,...,...,.....2018KEPAI.A SATUAN KERIA PEMNGKAT DAERAH
NAMA:PANGKAT
NIP :
Kode Rekening
Uraian Jenis, ObJek danRincian Objek Belanja
Jumlah DanaMenurut APBD
(Rp)
Realisasi
s/d bulan lalu(Rp)
RealisasiBulan Ini
(Rp)
TotalRealisasis/d Bulan ini
(Rp)
Persentase
(o/o)
SisaDana(Rp)
LokasiKegiatan
I 2 3 4 5 6 7 8 9fi ro( x BETAN]A MODAL)o( fi x x )o( Ci isi denoan lenis Belaniaxx )o( x x )o( )o( ii isi denoan Obiek belania
)o( lo( x x lo( )o( )o( ii isi densan Rincian Obiek Belania
TOTAL JUMLAH
Lli i,,. - ::- -r!.'5,: s lFr.-,:' -,.5;-j..'.;:' i 5:r.; . Llr'ronr jE.{ll-! Jen}es *EtPI- LEr:;}j-;E}l}, rllED elEC
utrepEEued leHed tru€}u+H
,rrf ,fr:r !rrl i? -i ar.ai,ijr_tii
i.,,ii. f, i,-r r':i i';:rl':
utrj*Snuv$BXru}E
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA PENDAPATAil DAN BELANJA SKPDSERTA PROGNOSTS 6 (ENAM) BULAN BERTKUTNYA
!i ;ATt AN KERIA PERANGKAT DAERAH,.r,,.r..r,,., r..,,.,..rr rr..!TAHUN ANGGARAN ............
Iomo'Urut
111,.1t. .2
1. .3
L. .4
t21. r.1
L.2 t.t1.2 7.2
1,21.3
t.21.4
L.t.2
t.2 2.t
t.i,2.2
1,3
1.,.1
1, r.2
1 1.3
z
2t.21.1
2 t.2
2 t.3
21.4
2 r.5
21.6
2 L.7
,.2.22.1
27.2
2 2.3
2 2.4
2 2.5
2 2.6
.3.
3.1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASII DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
PENDAPATAI{ TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Transfer Pemerintah Pusat - lainnya
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
BETATU'A
BELAN'A OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap lainnya
Belanja aset Lainnya
BELATI'A TIDAK TERDUGA
It omor Urut
I
1
2
1
2.'
2.4
2.4
2.4
I
3.1
3.1 1
3.1 2
3.1 3
3.14
3.1 5
3.r 6
3,2
3., ,L
3.i.2
3.' .3
2'A
TRANSFER
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
PEMBIAYMN
PENERIMAAN DAEMH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (S|LPA)
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Penerimaan Piutang Daerah
PENGELUAMN DAERAH
Pembentukan Dana Cadangan
Penyeftaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah
.,tanggal........
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
(tanda tangan)
(Nama Lengkap)NIP.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NERACASKPD
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1
Uraian
ASASKa:
Ka:
kas
PitPiu
Piu
-leASTaTar
PeAla
Ala
Al€
Ale
Ala
AliAle
Ale
Ale
AliGe
Ba
Ba
Jajal
Ba
In:
lar
As
Bu
Ba
H€
K(
Kc
AIAK
AS
Tz
T;Kr
As
iriT LANCAR
di Bendahara Penerimaan
di Bendahara Pengeluaran
tangang Retribusi
ang lain - lain
sediaan
:T TETAPnhah{atan dan Mesin: - alat berat: - alat Angkutan
: Bengkel: Pertanian dan Peternakan
: - alat kantor dan Rumah Tangga
: Studio dan Alat Komunikasi
: Ukur: - Alat Kedokteran
: Laboratorium
: Keamanan
dung dan Bangunanrgunan Gedung
rgunan Monumen
an, Irigasi dan Iaringann dan lembatan
rgunan Air (Irigasi)
lalasi
ngan
rt tetap lainnya<u dan Perpustakaan'ang Bercorak Kesenian /Kebudayaan
ruan flemak dan Tumbuhan
nstrsksi Dalam Pengerjaanrstruksi Dalam Pengeriaan
umulasi Penyusutan Aset TetaP
rmulasi
iT LAINNYA
lihan Penjualan Angsuran
lihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Titraan dengan Pihak ketiga
:t Tak Benivujud
;,
l-l-Lain - Lain
KE\A
KE\'\
Utar
Utar
Penr
_, Utat
EKU
EKU
Cad
Cad
Uan
A]IBAN
A]IBAN ]ANGKA PENDEK
g Perhitungan Pihak Ketiga
g Muka dari Kas Daerah
apatan Diterima dimuka/pendapatan yang ditangguhkan
TAS DANA
TAS DANA LANCAR
rngan Piutang
rngan Persediaan
Muka dan Kas Daerah
TAS DANA INVESTASI
,estasikan dalam aset tetap
DAN EKUITAS
Kenaikan (Penurunan)
;;;;;;; ;;; ; ;";-,1T ;;;.;(tanda tangan)
(Nama Lengkap)NIP.
; ro-Gi ya=6
PERITYATAAI{ TlltGGUNS }SWAB
Laporan Keuargan SKPD ..",..."......... Pmvinsi Surratera lItara ,.."... fang terd]ri dari
(a) Laporan Reallsasi Anggaran; {b) Neraca; (c) Catatan atas l*pran Keuangan Tahun
Arrygaran sebagaimana terlampir adalah bnggung jawab kami' '
kporan lGuangan tersebut tdah disrrsun berdasarkan sistern pengendalian intern yang
mernadai, dan isinya tdah menyajihn informasi pelat<sanaan anggaranr pisi keuarEan dan
cagbn atas hporan kelnngBn se€m layakseuaidengan SandarAkuntsnsiPsnerinbhan.
bnggal......""
Fengigluna AwgaranlKuasa Penggruna Anggaran
{bnda tangan}
(nama lenokao)NIP.
*) coretyarrg tigar perttr
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ..III'rrrIIr'It trr...rrr......
TAHUN ANGGARAN ........,...
N lmor Urut
I
1.1
1.1.1
r.1.2
1.1.3
t.t.4
L.2
1.2.1
t.2.L.L
t.2.t.21.2.1.3
L.2.1.4
7.2.2
t.2.2.L
t.2.2.2
t.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.3
1.3.1
1.3.2
2
2.1.
2.t.7
2.t.2
2.1.3
2.L.4
2.1.5
2.1.6
2.L.7
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3.
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi *)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
LAII{ - LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
BELAN[IA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap lainnya
Belanja aset Lainnya
BELANJA TIDAK TERDUGA
Nr,mor Urut
2A24.l
2.4.t.1
2.4.t.2.
2.4.L.3
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.5
7,2
3.2.t
3.2.2
3.2.3
3.2.4
TRANSFER
TRANSFER BAGI HASIT KE KAB/KOTAXX)
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Penerimaan Piutang Daerah
PENGELUARAN DAERAH
Pembenfukan Dana Cadangan
Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah
....,tan99a1...........
Pengguna Anggaran / Pengguna Barang
(tanda tangan)
(Nama Lengkap)NIP.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD
PENDAHULUAN
Bab I Pendahuluan1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD1,2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
i
Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD2.1. Ekonomi makro2.2. Kebijakankeuangan2.3. Indikator pencapaian target kinefla APBD
Bab III lkhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD3.2 l-lambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan
Bab tV Kebijakan akuntansi4.1. Entitas akuntansi / entihs pelaporan keuangan daerah SKPD4.2, Basis akuntansipng mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD4.3. Basis pengukunn yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD4.4. Penerapan kebijalon akunbnsiberloihn dengan ketentuan yang ada dalam
sbndar akuntansi pemerintahan pada SKPD
BabV Penjelasan po6-pos laporan keuangan SKPD
5.1. Rindan dan penjelasan masing-maslng pos-pos pelaporan keuangan SKPD5.1.1 Pendapabn5.t.2 Belanja5.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPKD)5,1.,1 Aset5.1.5 Kewajiban5.1.6 Ekuitas dana
5,2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungandengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanJa danrckonsiliaslnya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akunbnsi / enUtaspelapomn !'ang menggunakan basis akrual Fda SKPD.
Bab VI Penjelasan atas informasFinformasi nonkeuangan SKPD
Bab VII Penutup
8ab I
PENTELASAN ISICATATAN ATAS LAPORAII KEUANGAN
Pendahuluan
Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD.
Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporankeuangan SKPD.
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD.
Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlakusebagailandasan hukum Fnyusunan laporan keuangan SKPD.
Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD.
Memuat penjelasan mengenai sisEmatika isi catatan atas laporan keuangan
SKPD,
Bab II Ekonomi Makro, l(ebflakan Keuangan dan Pencapalan Target Kinerja APBDSKPD
Ekonomi makruMemuat penjelasan mengenal asumsi makro ekonoml yang mendasaripenyusunan laporan keuangan SKPD. lnformasi yang disajikan memuat
tentang posisi dan kondisi ekonomi mako periode berJalan dibandinglondengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran pertama kali
dan penjelasan-penJelasan atas perubahan anggamn yang dilakukan pada
SKPD,
Kebijakan keuanganMemuat penjelasan mengenai keblJalon keuangnn dalam penyusunan
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Daerah SKPD' Informasi yang
disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan
dibandingkan dengan periode sebelumnya, dlbandlngkan dengan anggaransehubungan dengan realisasi anggnran SKPD.
Indikator pencapaian target kinerja APBD SKPD
Memuat penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerJa APBD
SKPD, berupa indikator prograrn dan kegiatan SKPD yang dilaksanakan pada
tahun pelaporan. Indikator pencapaian target klnerja menyajikan informasitentang pencapaian efeKifitas dan efisiensi program dan keglatan yang
dilaksanakan SKPD.
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
1.1.
3.1,
3.2.
Ikhtisar realisasi pencapaian brget kinerja keuangan SI(FO
Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD pada SKPD, beruparealisasi pensapaian efeKifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang
dilaksanakan SKPD.
Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian taryet yangtelah ditetapkanMemuat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian hrgetkinerja yng telah ditetapkan pada SKPD, baik kendala dan hambatan yang
bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force
maJeur).
Bab Mebilakan Akuntansi
4,L. Entitas akuntami / entitas pelaporan keuangan daerahMemuat lnformasi bntar€ entitas akuntansi dan entihs pelaporan keuangandaemh SKPD.
4.2. Basls akuntansl yang mendasarl penyrcunan laporan keuanganSKPD
Memuat informasi tentang basis akunbnsl yang mendasarl penyusunanlaporan keuangan daerah SKPD.
{.3. Basis peqgukuran yang mGndasari penyusunan taporan keuangansl(PDMemuat informasi tentang basls pengukuran atas penyusunan pos-poslaporan kanangan daerah SKPD,
4A, Perrcrapan kebilakan akuntansl berhltan dengan ketentuan yangada dalam standar akuntancl pemerintah ,
Memuat informasl tentang kebijakan akunhnsi )€ng telah diterapkan dankebijakan akuntansl yang belum diterapkan sesuai dengan ketentuan yangada dahm Standar Akunbnsl Pemerintahan dalam penyusunan danpenyajian laporan keuangan SKPD.
Bab V Fenlehcan Foc-pos Laporan lGuangan SKPD
5.1. Rlndan dan penlelcan maslng-masing pos-pos pelaporankeuangan SKPD
5.1.1 PeldaptanMemuat lnformasi tentang rlncian dan penjelasan pc pendapatan:a. Pendapatan asll daerahb. Dana perimbangan (khusus unhrkSKPKD)c. Laln-lain pendapaEn yang sah (khusus untuk SKPKD)
5.1.2 BelanjaMemuat informasi tenfang rinclan dan penjehsan pc belanja:a. BelanJa pegawalb. Belania barang danjamc. BdanJa modald. Belanja bungn (khusus untukSKPKD)e. Belanja subsidi(khusus untuk SKPKD)f. BelanJa hibah (ktrusus untuk SKPKD)g. Belanja soslal (khusts untuk SKPKD)h. Belanja bagi hasil (khusus untuk SKPKD)
l. BelanJa tldak terduga (khusus untuk SKPKD)
5.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPKD)
5.1.4 AsetMemuat informasitentang rincian dan penielasan pos asetla. Aset hncarb, Investasl Janglo panJang (khusus untuk SKPKD)
c. Asettetapd. Dana cadangan (khusus untjk SKPKD)
e. Aset lain-lain
5.1.5 KewaJlban :
Memuat informasi tentang rindan dan penjelasan pos kewajlbn:a. Kewajiban Jangka Pendekb. Keraraliban Janglo panjang (khusus untuk SKPKD)
5.1.6 Ekuitas danaMemuat informasitentang rincian dan penjelasan pos ekuitas danala, Ekuitas dana lancarb. Ekuitas dana tnvestasi (khusus untuk SKPKD)c. Ekuitas dana cadangan (khusus untuk SKpKD)
5.2. Pengungkapan atas po"-po" aset dan kewaJiban yang timbulsehubungan dengan p€nerapan basis akrual atas pendapabn danbelanJa dan rckonsiliasinya dengan pcnerapan basls kas, untukentiEs pelaporan yang m€nggunakan basis akrual.
Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan olehpemyataan standar akuntansi pemerintahan. Pengungkapan atas pos-posaset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penempan basis akualatas pendapatan dan belanJa dan rekonsiliasinya dengan penerapan basiskas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. rekonslliasiditujukan untuk menyaJikan hubungan antara laporan kinerja kuarqandengan laporan realisasi anggamn. Laporan rekonsiliasi d[mulai dengnpenambahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari liporan kinerjayang disusun berdasarkan basis akual.
Bab VI PenJelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagianmanapun dari [aporan keuangan, yaih::a. Domisili dan bentuk hukum suaru entitas sefta jurisdiksi tempat entitas tersebut
berada.b. Penjelasan mengenai sifat operasi entibs dan kegiatan pokoknya,c. Ketentuan perundang-undangan yang menJadi kegiabn operasionalnya.d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berJalan.e. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksioleh manajemen baru.f. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada trlerae.g, Penggabungan atau pemekaran entltas pada tahun berjalan,h. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang
harus ditanggung pemerintah.
BabVII Penutup
Memuat uraian penutup yang dapat berupa simgrlan-simgrlan penting tentanglaporan keuangan.
*) Coret yang tidak perlu
tanggal ........Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
(bnda tangan)
(&Ealenqkap)NIP.
I/}iEjaii. r/i l? \ \ ,
PROVINSI SUMATERA UTARA
RENCANA KERJA ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA. SKPD)
SEKRETARIAT DAERAH / DINAS / BADAN / lrArurOnx;TAHUN ANGGARAN 2018
KODE NAMA FORMULIR
RI(A. SKPD lingkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Keria Peranqkat Daerah
RKA - SKPD 1 lincian Anggaran Pendapatan Satuan Keria Peranqkat Daerah
RKA. SKPD 2.1 lincian Anqqaran Belania Tidak Lanqsunq Satuan Keria Peranskat Daerah
RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Prqram dan Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Progmm dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Rencana Kerja dan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anqqaran 2018
FORMULIRRKA.SKPD
PROVINSI SUMATERA UTARATahun Anooaran 2018
Jrusan Pemerintahan x. xxx
Jroanisasai X.rc(,XX.
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
I 2 3
X xxx xx xxX XX XX
X xx xxX XX XX
X xx X
X xx xxX XX XXY x
Surolus / (Defisit'
X xx xxx XX XX
X XX XX
x xx XX
Pemhiavaan Ne-ttr
Rencana Pelaksanaan AnggaranSatuan Keria Peranqkat Daerah oer Triwulan
No. UraianTriwulan
I il m IV Jumlah1 2 3 4 5 6 7 = 3 +4+5+61 Pendanatan
2.r Belania Tidak Lanosuno2.2 Belania Lanosuno
................, tanggalMenyetujui,
Sekretaris Daerah ProvinsiSumatera Utara
.)
PROVINSI SUMATERA UTARA
RENCANA KER'A AHGGARANSATUAN KER]A PERAI{GKAT DAERAH (RKA-SKPD)
TAHUil ANGGARAN 2018
PEHDANo. RKASKPD :
PATANx.)o( )o( 00 00
PEIIERIN'TAHAT{
ANGGARAN IPENGGUNAANGGARAN
RENCANA KER]A ANGGARAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusa
Oroan
(x(x
(x(x(x(x(x(x(x(X(x lx(X
r Pemerintahan
sasai
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
KODEREKENING
(x (x(x(x(x
i-(xl-(x
'riwulan I'riwulan II'riwulan III'riwulan IV
Jumlah
x
x
x
tanggalMengesahankan ,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Ix
xX
xxxx
PROVINSI SUMATERA UTARA
RENCANA KERJA ANGGARANSATUAN KERIA PERAI{GKAT DAERAH (RKA SKPD)
TAHUil A]{GGARAN 2018
BEI.AITJA TIDAK I.AT{GSUIIG
No. RKASKPD :
x. )a(
x. )o(- X.
PEI'IERII{TA}IAI{
ANGGARAfi IPENGGT'NAAfiGGARAN
x.)o( )o( 00 ofi 5 1
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
)rgan
Jrusa Pemerintahan
KODEREKENING
Recana renarikan Dana Per -
riwulan Irriwudan II'riwulan III-riwulan IV
lumlah
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018
Rincian Rencana Kerja Anggaran
Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
(;1(xl<xltxl.T(xlr+,( x I
<xl<xlarl(xl<xl
r+<xl<xl<xl<xl-t(xl<xl!-iltxl<xlar-1<xl
L. , I
l, , I
<xl<xl<xlLT
(x
(x
x
x
x
x
x
x
Harga /Sahran
Mengesahankan,eJabat Pengelola Keuangan Daera
PE}IERITTITAHAN
AIIGGARAT{ /PEI{GGInIAAI{GGARAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
RE]TCAI{A I(ER'A AT{GGARANSATUAI KER'A PERAI{GKAT DAERAH (RKA.SKPD
TAHUil AilGGARAN 2018
BEtAilJA
No. RKASI(PD :
tAHGSUilG
Rp" .........^..................
x-xx ,o( 00 00 5 2
REilCAT{A KERIA AT{GGARATII SATUAI{ KERJA
PERANGTAT DAERAH
llflJsan
t)rgBni
l'rograr
t.egiau
liraktu
I okasi
iumbe
PROVIIISI SUMATERA UTARATAHUH
Indikabr &Tolok Ukur
Rincian Rencana Kerja Anggaran Belanja langsung
Progmm dan Per Kegiatan Sahnn Kerja Perangkat Daerah
(ODEREKENIT{G
x
x
I.x
.x
x
xx
Ix
.T
x
.{Ix
Txx
ll:::lIlIIlIIT
tIlx
1
1'l
1
iwulan Iiwulan IIiwulan IIIiwulan IV
lumlah
tanggalMengesahankan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
r/;:/zrr.'1,':.. \ '
PROVINSI SUMATERA UTARA
DOKUMEN PEIAKSAI{AAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERIA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD)
SEKRETARIAT DAERAH / DINAS / BADAN I KANTORTAHU]iI ANGGARAN 2018
KODE NAMA FORMULIR
DPPA. SKPD linqkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anooaran Satuan Keria Peranokat Daerah
DPPA. SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnqqaran Pendaoatan Satuan Keria Peranokat Daerah
DPPA. SI(pD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsurg Satuan KerjaFeranolot Daerah
DPPA- SKPD 2.2 Rekapitulasi Dokurnen Petaksanaan Perubahan Arqgaran Belanja Larysung Menurut Programdan Keqiatan Satuan Keria Pemnokat Daerah
DPPA - SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per KegiatanSahran keria Peranokat Daerah
Doftumen Pelaksanaan perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan perubahan AnggaranSatuan Kerja perangkat Daerah
SeElahPerubahan
Rencana Pelalsanaan perubahan Anggaran
................, tanggalMenyetujui,
Sekretaris Daerah ProvinsiSumatera Utara
PROIIII{SI SU}IATERA UTARA
DOKUIiET{ PEIAI$AHAAil AT{GGARAI{SATUAN XER]A pERAilGKAT DAERAH (DpA SKPD)
TAHU]I AilGGARAil 2OT8
PENDANo.DPAS(PD:
PATAN
PEUCru|rTIHAII
At{GG,ARAil /ptr{@tflrAAt{GorRAr{
x. )o(
x. )0(.
x.)c( xx 00 00 4
DOKUIdETT PEIAKSAI{AAN ATTGGARAN SATUAN
PERAITGKAT DAERATI
PROVIilSI SU}'ATERA UTARA
Rincian Dokumen pelaksanaan AnggaranPendapatan Satuan Kerja perangkat Daerah
KODEREI(ET{I'{G
x x t( xx
.xxxxIxIx
xxxxIIIxx
x.xxxx
Lx
lI!I!(
x
x
x
6=3X5
tanggalMengesahankan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
-'1
,]
'1
"l
riwulan Iriwulan IIriwulan IIIriwulan IV
Jumlah
PROUTilSI SUMATERA T'TARA
DOKUI,IEII PELAI$A1{AA]{ AilGGARANSATUAT{ KER'A PERAIIGKAT DAERAH (DPA SKPD}
TAHUT{ AI{GGARA]T 2018
BEIJ*ilrA TIDAK LANGSUI{G
Na.DPASKPD :
x.:or, X.
PEiIERITTAHAI{
At{coAR il IPEIIGGI'I{AAT{@ARAT{
x-u xx 00 00 5
DOKUHEN PEI.AIGAT{AAN ANGGARAN SATUAN
KER'A PERAN€KATDAERAH
PROVIilSI SUITIATERA UTARA
TAHUN ANGGARAI{
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
x
x
x
x
x
Harga /SauI.n
tanggalMengesahankan,
ejabat Pengelola Kzuangan Daera
T iwulan IT iwulan IIT iwulan IIIT iwulan IV
Jumlah
PROWIXSI SU]IIATERA UTARA
DOKUI'EN PEI.AI€ANAA]{ AilGGARAT{SATUAil KER'A PERAI{GKAT DAERAH (DPA SI(pD)
TAHUil AI{GGARAI{ 2018
BETAI{JA tAITGSUl{G
No. DPASKPD :
x,n
x, rc(. )(
x" nr. )(r. )ft
x. )oq )oG )o(,)0(, x
PEIIIERIilTAfiAI{
il[GcrnAil /pEilGGLHAtltcclnAil
x-xx )o( 00 o0 5 2
DOKUMEN FEI..AIGANAAT{ ANGGAMN SATUAfi
PERAT{GKAT DAERAH
,"r*
Qrgan
hogn
(egial
ilaktu
-ok?si
iumh
PROVIilSI SU}IATERA UTARATAHUTTI
x.)o( .....................-.
Indikator & Tolok
(elomi ok Sasaran KeEiatan ;
iwulan Iiwulan IIiwulan IIIiwulan IV
lumlah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bclania Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan KerJa perangkat Daerah
xl)xl)xl)xl)xl)xl)xl)xl)xl)xl)xl)xt)xl)xl)xllxlxxllxlx
111T
tanggalMengesahankan,
Pejabat Pengelola Kzuangan Daerah
PROVINSI SUMATERA UTARA
DOKUMEN PEI.AKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAil KERIA PERAilGKAT DAERAH (DPPA SKPD)
SEKRETARIAT DAERAH / DII{AS / BADAN / KANTORTAHUN ANGGARAil 2018
KODE I{AMA FORTTiUIJR
DPPA. SKPD Rinqkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anqqaran Satmn Keria kranokat Daerah
DPPA - SKPD 1 Rincian Dokurnen Pelaksanaan Perubahan Angqaran Perdaoatao Satuan Keria Peranqkat Daenh
DPPA. SXPD 2.1 Rircian Dokunren Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsurg Satuan KerjaPemnokat Daemh
DPPA. SKPD 2.2 Rekapitula$ Dokumen Pelaksanaan Perubahan ArEgaran Belanja t.arEsung Menurut PrqramJan Keqiabn Satuan Keriil Peranokat Daerah
DPPA - SKPD 2.2.1 Rirrcian Dokumen Pelakanaan Perubahan Arggaran BelanJa Langsung Program dan Per KegiatanSafuan keria Peranqkat Daerah
Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah
PROlfi I{SI SUMATERA UTARA
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah
SeblahPerubahan
Rencana Pelaksanaan Perubahan AnggaranDaerah oerTriwulan
tanggalMenyetujui,
Sekretaris Daerah PrwinsiSumatera Utara
PROVIHSI SUMATERA UTARA
DOI(UIIIETT PEI.II(SAITAATI PERUEAHAN AilGGARANsAruAil t(ER A PERAIGKAT DAERAH (DPA SKpD)
TAHUT{ AilGGARAil 2018
PENDAPANo. DPASKPD :
N
PHIERIt{rAHffI
AncGAnAil /PEilGq'IlAAIIGGTRIII
xxr )d 00 m 4
DOKUTTIEN PELAKSANAATI PERUBAHAI{ ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FOR}IULIRDPPA SKPD 1
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018
Jrusan Pemerintahan x. )oo(
Sroanisasai x,)o(.)o(, ......,,
Latar belakang Perubahan / Danggarakan
pendapatan dalam Perubahan APBD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranPendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODEREKENING
URAIATTI
Sehelum Perubahan Setelah Perubahan Bedambah //Earkrrrenal
Rincian PenghitunganIumlah
Rincian PenghitunganIumlah Jumlah olo
Volume SatuanTarif /Haroa Volume Satuan
Tarif /Harsa
t 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11 = 10-6 t2(x {x xx xx x(x (x xx xx x(x (x xx xx xxx (x xx xx x
lumlatPerubahan Rencana Pendaoatan oer Triwulan
Triwulan ITriwulan IITriwulan IIITriwulan IV
Rp.Rp,Rp.Rp.
...., Tanggal...Mengesahkan
Pejabat Pengelola Ketnngan Daerah
lumlah Rp.(Nama Lengkap)
Nip.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
NO.
1,
Cst
Nama Nip Jabatan Tanda Tangan
PROVIilSI St'ilfiTMA TTTARA
Dfl(UItIEil PELffGITilAflT PERUMHffI IINffiTNA|lsATUArr rGR A PERAilGTAT DAERAH (DPA SfipD)
TAt{Uil AircGtntlr 2018
BEI-IISIA TIDAI( I.IITGSUilG
l{o. DFA$(PD :
9Et'GnrMrifft
ATIGCARATI IPEilGE'ilATilGGARIII
x,xx s( {x} ttr 5 1
Urusa
Oroar
i
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUA]I KERIA PERANGKAT DAERAH
PROVIT{$ SUI'ATERA UTARA
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja langsungMenurut Program dan Kegiatan
tarBgalMengesahlon,
pejahat Pengelola Keuangan Daerah
(Nama Lengkap)
l(ode ProgramI Bgiatan
Nip.
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD FO]IMULIRDPPA
SKPD 2.1x.xx I xx oo 00 5 I
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018
Jrusan Pemerintahan i I, ffi
)rgqlisasai x,)o(.xx, .
itar Belakano Perubahan/ dianooarakan
Jalam Perubahan APBD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Belanja Tidak langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODEREKENING URAXAN
SEBETUM PERUBAHAN
JUMLAH(Rp.)
SEBELUM PERUBAHAN
]UMI.AH(RP.)
Bertarnbah /fBarkurana'l
RINCIAN PENGHITUNGAN RINCIAN PENGHITUNGAIT(RP. olo
VOLUME SATUAN tlarga /Satuan
VOLUME SATUAIT Harga /Sah.nn
1 2 3 4 5 6=3X5 3 4 5 6=3X5 11 t2XX x x x xxxx x xx xx x
x x xx x xx xx x x xx
xx xx x x xxx x xx x xx xx x xx x
lumlatRecana Penarikan Dana Per - Triwulan
Triwulan ITriwulan IITriwulan IUTriwulan IV
Jumlah
Rp.Rp.Rp.
RD.
.., tanggalMengesahankan ,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Rp.
(Nama Lengkap)
Tim Anooaran Pemerintahan Daerah :\o. Nama Nip Jabatan Tanda Tanqan1.
dst
Program /egiatan
KodrI
_1
x)x)
x)x)
xx
xx
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KER'A PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARATahun Anssaran 2018
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja LangsungMenurut Program dan Kegiatan
tanggalMengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(Nama Lengkap)Nip.
PROVIilSI SU}IATERA UTARA
DOKUiilE]T PEI.AI(SAITAAII PERUBAHATU ATUCGARAN
UIIUSA I PETIIEf,$tTHAff
{IRGAN tgASI
F,lo8tr llln
I]EGIA''ATT
trll(fiS l(8EilTAll
SiJt/iBt [, DiIIA
JI'}II.A I AI{GGARATI
I SRBII ATT€
F, iI{GG JIIA AI{GGANAil /Ii UASA PEIIGGT,HA ATIGICARAII
NAT,i A
NIP
IAB/ TAil
sjATlrAN IGRIA PEf,AI{GKAT DAERAH (DPA Sl(pD)TAHUT{ Aff@ARAIT 2018
BELA[IIA
NO. DPASKPD :
L[ilGSUf{G
x.Ic( )o( 00 m 5 2
