Lampiran A1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama Narasumber : Ari Marlianto

Jabatan Narasumber : Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung

Tempat Wawancara : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung

1. Pertanyaan : Apa Visi didirikannya Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jakarta Pulogadung?

Jawaban : Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjadi Institusi Penghimpun

Penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin Kedaulatan dan

Kemandirian Negara.

2. Pertanyaan : Apa Misi didirikannya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Pulogadung?

Jawaban : Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri

dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak

sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil

2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan

pemenuhan kewajiban perpajakan

3. Aparatur pajak yang berintegritas kompeten dan profesional, dan

4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja

3. Pertanyaan : Apa fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung ?

Jawaban : Fungsi Kantor PelayananPajak Pratama Jakarta Pulogadung adalah

Pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, penyajian informasi

perpajakan, pengamatan potensi perpajakan penyajian informasi

perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek

Pajak Bumi dan Bangunan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.

4. Pertanyaan : Apa yang menjadi layanan keunggulan di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Pulogadung?

Jawaban : Layanan Keunggulan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Pulogadung tahun 2019 ini adalah Penyederhanaan kewajiban

menyampaikan SPT.

5. Pertanyaan : Apa saja dasar hukum dalam penerbitan Surat Tagihaan Pajak (STP)

Jawaban : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 145PMK.032012 tanggal September 2012 tentang

Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan

Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

24/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan

Penagihan Seketika dan Sekaligus, Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor 27/PJ/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Bentuk dan

Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta

Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak.

6. Pertanyaan : Bagaimana pelaksanaan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) pada

Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jakarta Pulogadung ?

Jawaban :

a) Account Representative melakukan identifikasi terhadap data-

data yang akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk

Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU KUP). Dalam hal Surat Tagihan

Pajak yang akan diterbitkan adalah Surat Tagihan Pajak Pasal 19

ayat (1) dan (2) UU KUP, maka kewenangan menerbitkan Surat

Tagihan Pajak ada di Seksi Penagihan ( SOP Tata Cara

Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan).

b) Account Reperesentative membuat Nota Penghitungan dan Surat

Tagihan Pajak. Dalam hal Surat Tagihan Pajak yang akan

diterbitkan adalah Surat Tagihan Pajak Denda Penagihan, maka

Account Representative membuat Nota Penghitungan dan Surat

Tagihan Pajak jika : Wajib Pajak tidak mengajukan banding atas

Keputusan Keberatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima, Putusan

Banding menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib

Pajak yang menyebabkan menambah jumlah pajak yang masih

harus dibayar.

c) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan

menandatangani Nota Penghitungan.

d) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan melakukan

persetujuan (approve) penerbitan Surat Tagihan Pajak dan

menyampaikan kepada Kepala Seksi pelayanan.

e) Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan

untuk mencetak Surat Tagihan Pajak yang telah disetujui

f) Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak Surat Tagihan Pajak dan

menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.

g) Kepala Seksi Pelayanan atau Pejabat yang Berwenang meneliti

dan menandatangani Surat Tagihan Pajak, selanjutnya

menyerahkan kembali kepada Pelaksana Seksi Pelayanan untuk

diproses lebih lanjut.

h) Pelaksana Seksi Pelayanan menatusahakan dan menyampaikan

Surat Tagihan Pajak ke Wajib Pajak, Seksi Penagihan dan Seksi

Pengawasan dan Konsultasi sesuai dengan SOP Tata Cara

Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak dan SOP Tata Cara

Penyampaian Dokumen di KPP.

i) Proses selesai.

7. Pertanyaan : Apa alasan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP)?

Jawaban : Alasan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) karenaWajib Pajak

lalai dalam melakukan salah satu kewajiban perpajakannya dan

masih sering melakukan keterlambatan pembayaran pajak. Untuk

menegaskan kepada Wajib Pajak yang mengalami

keterlambatan pembayaran pajak tersebut, maka akan diberikan

Surat Tagihan Pajak (STP).

8. Pertanyaan : Apa saja Sanksi dalam Surat Tagihan Pajak (STP)?

Jawaban : Sanksi Berupa Bunga yaitu Sanksi ini diberikan kepada Wajib Pajak

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah

nominal yang terdapat di Surat Tagihan Pajak dan Sanksi Berupa

Denda yaitu Sanksi ini diberikan apabila Wajib Pajak telat lapor.

Sanksi ini berupa denda Denda Rp 500.000,00 untuk SPT Masa

PPN, Rp 100.000,00 untuk SPT Masa lainnya, Rp 1.000.000,00

untuk SPT tahunan PPh Badan dan Rp 100.000,00 untuk

SPT Tahunan PPh OP.

9. Pertanyaan : Siapa saja pihak yang terlibat dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak

(STP)?

Jawaban : Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Kepala Seksi Pelayanan,

Account Representative, Pelaksana Seksi Pelayanan, Wajib Pajak.

10. Pertanyaan : Apa saja kendala dalam pelaksanaan penerbitan Surat Tagihan

Pajak (STP)?

Jawaban :

a) Para Pegawai kadang-kadang mengalami masalah pada jaringan

terutama pada siang hari, yakni ketika saat penggunaan aplikasi

SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) sedang

banyak-banyaknya. Jaringan juga kadang-kadang dilakukan

perbaikan, maintenance oleh Kanwil (Kantor Wilayah), oleh

Kantor Pusat DJP, maupun oleh KPP sendiri, yang

mengakibatkan pekerjaan menjadi terhambat. Permasalahan

tersebut terjadi karena salah satu penyebabnya adalah pasokan

,