APERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 03 TAHUN 2002

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Guna

mewujudkan tertib Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertanggung jawab dan

pasti, maka perlu adanya ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah yag diatur dalam suatu Pemerintahan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-udang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Surabaya dan

Daerah Tingkat II Surabaya;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembara Negara

Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4021);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambaha Lembaran Negara

Nomor 2024);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang.

Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Peresiden

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

10. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930);

11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengadaan Barang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG POKOK-

POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah kabupaten Gresik;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom

lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Kepala Daerah, adalah Bupati Gresik;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gresik;

6. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pedoman dasar mengenai

pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah untuk menampung

seluruh Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimiliki atau dikuasai Daerah;

9. Pemegang Kas Daerah adalah Bendaharawan Untuk Daerah;

10. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk selaku bendaharawan

diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah;

11. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode

tahun anggaran tertentu;

12. Pengeluaran Daerah adalah seua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun

anggaran tertentu;

13. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun

anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah;

14. Aset Daerah adalah seluruh kekayaan Daerah baik yang diperoleh hasil

pembelian dari APBD maupun yang dihasilkan dari sumbangan pihak ketiga

atas barang yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan dari kekayaan Daerah;

15. Barang daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari

pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD

dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sa

16. utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat

penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban

pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau

jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah

menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga

Daerah tersebut dibebani untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit

jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;

19. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah dalam periode tahun

anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah;

20. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksud untuk

menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;

21. Rencana anggaran satuan kerja yang selanjutnya disingkat RASK adalah

rencana kegiatan yang dibuat oleh Dinas/Lembaga/ Satuan Kerja Daerah

berdasarkan hasil survay dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Daerah;

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD

adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

23. Rekening Kas Daerah adalah tempat penyimpanan sebagian atau seluruh Kas

Daerah.

BAB II

AZAS UMUM PENGELOLAAN DAN PEJABAT PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Azaz Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran

tertentu.

Pasal 4

Tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sama dengan tahun fiskal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan

Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD;

(2) APBD, perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan

Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah.

Pasal 6

APBD disusun dengan pendekatan kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penganggaran

pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan

dalam jumlah yang cukup.

Pasal 8

(1) Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur

secara rasinal yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan pada tahun

anggaran yang bersangkutan;

(2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi

untuk setiap jenis belanja pada tahun anggaran yang bersangkutan;

(3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas

beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk

membiayai pengeluaran tersebut;

(4) Dalam APBD dapat dialokasikan dana cadangan;

(5) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal

pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan

APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD;

Pasal 9

(1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka

disediakan dalam bagian anggaran tersendiri;

(2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk

penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka

lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan

Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran tunai

dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola Keuangan daerah

Otorisasi, Ordonator, Comtable dan Tugas & Fungsi

Pasal 11

(1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum Pengelola Keuangan

Daerah;

(2) Kepala Daerah menyelenggarakan kekuasaan umum pengelolaan keuangan

Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Dalam rangka melakukan kewajibannya dalam pengelolaan Keuangan Daerah

seagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1). Kepala Daerah dapat mendelegasikan

kewenangannya kepada sekretaris Daerah dan atau perangkat pengelola

keuangan Daerah;

(2) Agar untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diamksud ayat (1) Bupati

dapat membentuk lembaga pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 13

(1) Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah dengan Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran;

(2) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah lainnya.

BAB III

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama

Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

Pasal 14

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan

Peraturan Daerah selambat-lambatnya sebelum tahun anggaran berakhir;

(2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran

berakhir;

(3) Perhitungan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun

anggaran yang bersangkutan;

(4) Pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan

Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan

perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah;

b. Belanja Daerah;

c. Pembiayaan.

(2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus

anggaran;

(3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut defisit

anggaran;

(4) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pasal 16

(1) Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi

pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;

(2) Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan. Setiap jeis

pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan;

(3) Belanja Daerah terdiri dari bagian belanja aparatur Daerah dan Bagian Belanja

pelayanan publik;

(4) Masing-masing bagian belanja sebagaimana dimaksud ayat (3) dirinci

menurut kelompok belanja yang meliputi belanja administrasi umum, belanja

operasional dan pemeliharaan serta belanja modal;

(5) Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupkaan Penerimaan

Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Pasal 17

Kode rekening pada tiap Tahun Anggaran disusun menurut macam dan jenis

keuangan yang dimiliki daerah.

Pasal 18

(1) Pencampuran antara Penerimaan dan Pengeluaran dalam pengurusan

Keuangan Daerah tidak diperkenankan;

(2) Jika pada satuan unit kerja terdapat penerimaan dan pengeluaran, maka

penerimaan dan pengeluaran tersebut dianggarkan dalam APBD pada kode

rekening tersendiri.

Pasal 19

(1) Segala penerimaan yang merupakan hak Daerah harus dibukukan sebagai

pendapatan Daerah pada kode rekening pendapatan dan segala pengeluaran

yang merupakan Kewajiban Daerah dibukukan pada kode rekening Daerah

pada Anggaran yang bersangkutan;

(2) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan

hak aset daerah yang dipisahkan dibukukan pada kelompok pembiayaan jenis

penerimaan Daerah, obyek penjualan aset daerah yang dipisahkan;

(3) Penerimaan pinjaman daerah dalam APBD dianggarkan pada kelompok

pembiayaan, jenis, penerimaan daerah, obyek pinjaman obligasi sesuai dengan

jumlah yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 20

(1) Setiap Obyek, jenis dan kelompok anggaran harus dijelaskan dalam kolom

penjelasan dan apabila terdapat perbedaan dalam anggaran tahun lalu maka

harus dijelaskan sebab-sebab perbedaannya;

(2) Dalam ruang penjelasan seterusnya diberikan perincian yang jelas dari suatu

pos, keterangan tentang sumber penerimaannya, demikian juga mengenai

maksud pengeluarannya.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan APBD

Pasal 21

(1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-

sama DPRD menyusun APBD berdasarkan arah dan kebijakan umum yang

telah ditetapkan berdasarkan Renstra dan PJM;

(2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD;

(3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) pasal ini dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan

Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.

Pasal 22

(1) Proses penyusunan APBD meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan umum APBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD;

b. Pembahasan skala prioritas antara Pemerintah Daerah dan DPRD;

c. Penyusunan rancangan APBD dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau

DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Pembahasan rancangan APBD dilakukan oleh Pemerintah Daerah

bersama-sama DPRD;

e. Penetapan APBD dengan Peraturan Daerah.

(2) Persetujuan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

dilakukan dalam rapat paripurna yang terbuka bagi masyarakat;

(3) Pemerintah Daerah dapat menyiapkan Rencana Proyek Multi Tahunan sebagai

dasar penyusunan APBD.

Pasal 23

(1) Bupati menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapat

persetujuan;

(2) DPRD dapat menyetujui seluruh atau sebagian rancangan APBD sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini;

(3) Apabila DPRD hanya menyetujui sebagian rancangan APBD sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban

menyempurnakan atau melengkapi kembali rancangan APBD tersebut;

(4) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan APBD sebagaimana dimaksud

ayat (1) Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai

dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Perubahan APBD

Pasal 24

Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :

a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah bersifat

strategis;

b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang

ditetapkan;

c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak;

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan Anggaran secara parsial

untuk hal-hal yang sangat mendesak tanpa mengorbankan yang telah

direncanakan dan ataupun mengadakan penyesuaian berdasarkan keadaan

anggaran berjalan, mendahului penetapan dan pengesahan Perubahan

Anggaran Daerah;

(2) Perubahan Anggaran Daerah parsial harus dengan perseujuan DPRD, untuk

selanjutnya dimasukkan sepenuhnya kedalam perubahan APBD defisit.

BAB IV

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 26

(1) Penerimaan APBD tahun anggaran adalah semua penerimaan uang yang

dimasukkan dalam Kas Daerah dan semua perhitungan yang merupakan

penerimaan APBD yang dilakukan antara bagian-bagian anggaran selama

tahun anggaran yang bersangkutan;

(2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga,

jasa giro atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan

barang dan jasa serta penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah

merupakan Pendapatan Daerah;

(3) Semua Penerimaan Daerah disetor sepenuhnya pada waktunya ke Rekening

Kas Daerah dengan kewajiban memberitahukan dan

mempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

(4) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima

Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi

pendapatan tersebut;

(5) Kepala Daerah menjaga semua peraturan penetapan lainnya mengenai

Pendapatan Daerah dilaksanakan sebaik-baiknya serta semua Piutang Daerah

ditagih dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.

Pasal 27

(1) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD ditertibkan

Surat Keputusan Otorisasi atau keputusan lainnya yang disamakan dengan itu;

(2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan menerbitkan

SPMU/SPM-Giro untuk keperluan Beban Tetap dan Pengisian Kas;

(3) Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah

mengenai hak yag diperoleh oleh pihak yang menagih;

(4) Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang

menjadi dasar pengeluaran beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran

dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Bagian Kedua

Pengadaan dan Penghapusan Barang dan Jasa

Pasal 28

(1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui prosedur

pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan swakelola;

(2) Tata cara pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal

ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 29

Penghapusan barang milik daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan

persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 30

(1) Penata usahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada

Standar Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.

(2) Perubahan menuju penerapan Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan secara bertahap.

(3) Sistim Akuntansi Keuangan yang digunakan Pemerintah Daerah harus dapat

menyediakan informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan sesuai peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Tata Usaha Keuangan Daerah

Pasal 31

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah tiap tahun anggaran dipergunakan register-

register sebagai berikukt :

a. Register surat Keputusan otorisasi;

b. Register SPMU/SPM-Giro;

c. Register Uang untuk dipertanggungjawabkan;

d. Register pemberian uang muka (panjer);

e. Register daftar pembukuan administratif;

f. Buku besar penerimaan;

g. Buku besar pengeluaran;

h. Register surat ketetapan pajak/retribusi;

i. Register surat perintah penagihan;

j. Register surat penagihan berutang;

k. Buku kas umum pemegang kas;

l. Buku simpanan bank;

m. Register lainnya yang diperlukan;

(2) Register-register dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibuat menurut contoh

yang ditetapkan dan bilamana perlu dapat dibuat kartu atau buku dengan

lembar lepas.

Pasal 32

(1) Pemegang kas daerah setiap tahun anggaran mempergunakan 1 (satu) buku

kas umum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pada halaman muka buku kas umum daerah diberi catatan tentang halaman

yang kemudian diberi tanggal dan tanda tangan pemegang kas daerah,

selanjutnya tiap halaman diberi nomor urut dan parap.

(3) Dalam buku kas umum daerah dibukukan pada waktu itu juga terhadap semua

penerimaan dan semua pengeluaran secara bruto.

(4) Sisa kas tahun anggaran yang lalu dipindah bukukan sebagai penerimaan sisa

kas awal tahun anggaran berikutnya.

(5) Untuk tiap jenis pendapatan yang sering terjadi dapat dibuat buku-buku kas

pembantu tersendiri untuk masing-masing ayat penerimaan.

(6) Dalam buku kas pembantu hanya boleh dibukukan 1 (satu) jenis penerimaan.

(7) Penerimaan-penerimaan sejenis tersebut dibukukan pada waktu itu juga dalam

buku kas pembantu yang bersangkutan.

(8) Setiap hari masing-masing buku kas pembantu dijumlahkan dan selanjutya

dibukukan kedalam buku kas umum sesuai dengan jenis/ayatnya.

Pasal 33

(1) Buku kas umum pada pemegang kas daerah ditutup setiap hari kerja.

(2) Dibawah penutupan, pemegang kas daerah menyatakan jumlah sisa menurut

buku kas dengan keterangan apakah sisa buku kas sesuai dengan sisa yang ada

di dalam kas dan jika terdapat selisih harus dijelaskan berapa besar selisih itu

dan sebab-sebabnya kemudian diberi tanggal dan dibubuhi tandatangan.

(3) Setiap hari kerja pemegang kas daerah harus mengirimkan lembaran asli dan 1

(satu) tindasan dari buku kas kepada bagian keuangan sekretaris daerah

dengan melampirkan lembaran 3 (tiga) buah setoran penerimaan dan

SPMU/SPM-Giro asli yang telah dicairkan.

Pasal 34

(1) Bendaharawan Peenrima menyetorkan seluruh penerimaannya kepada Kas

Daerah dengan surat tanda bukti setoran rangkap 4 (empat) atau lebih sesuai

dengan kebutuhan yang memuat tanggal penyetoran, jenis penerimaan dan

jumlah uang yang disetorkannya dengan angka dan huruf serta membubuhi

tanda tangan pada surat penyetoran tersebut;

(2) Lembaran asli, kedua dan seterusnya dari surat tanda bukti setor dimaksud

dalam ayat (1) pasal ini setelah dibubuhi tanggal dan tanda lunas oleh

Pemegang Kas Daerah dikembalikan kepada penyetor, lembar ketiga

digunakan sebagai lampiran lembar asli Buku Kas B IX dikirim oleh

pemegang Kas Daerah kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah sebagai

lampiran pertanggungjawaban, lembar keempat sebagai arsip Pemegang Kas

Daerah;

(3) Bendaharawan tidak diperkenankan menyetor uang penerimaan lebih dari 1

(satu) hari kerja atas penyerahan uang penerimaan yang sejenis dan dalam hal-

hal tertentu Kepala Daerah dapat menetapkan lain Keputusan jadwal

Penyetoran;

(4) Kepala Daerah dapat menentukan bahwa surat penyetoran dapat dibuat lebih

dari 3 (tiga) lembar dengan menunjuk kebutuhannya;

(5) Pada setiap penyetoran uang dan juga penyetoran nihil, diberi keterangan

tentang tanggal surat penyetoran terakhir atau suatu keterangan bahwa

menurut pengetahuan, penyetoran serupa itu adalah penyetoran yang pertama

dan seterusnya;

(6) Ketentuan tersebut berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil serta pejabat-

pejabat lain yang bukan Bendaharawan, dan berkewajiban melakukan

penyetoran uang kepada Kas Daerah dengan ketentuan bahwa selembar dari

tanda bukti setor sedapat mungkin dikirimkan kepada Bagian Keuangan

Sekretariat Daerah.

Pasal 35

Apabila Bendaharawan Uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) akan

menyetorkan kembal uang untuk dipertanggungjawabkan yang tidak

dipergunakan oleh yang bersangkutan, maka dibuat dan dikirimkan tanda

penyetoran secara khusus sebagai penyetoran contra pos pada pasal berkenaan.

Pasal 36

(1) SPMU/SPM-Giro dibuat menurut contoh yang ditetapkan;

(2) Apabila terdapat coretan dan atau perubahan dalam SPMU/SPM-Giro, maka

harus diberikan tanda pengesahan disampingnya dan apabila mengenai tulisan

jumlah uang yang akan dibayar harus di parap dan disahkan oleh pejabat yang

berwenang untuk menandatanganinya. Penghapusan atau tindihan tulisan

tidak diperkenankan dalam SPMU/SPM-Giro;

(3) Semua SPMU/SPM-Giro sedapat mungkin diterbitkan langsung atas nama

yang berhak menerima, kecuali Belanja Pegawai dan uang untuk

dipertanggungjawabkan (UUDP) serta uang muka swakelola;

(4) Pembayaran lunas SPMU/SPM-Giro harus nyata dari tanda tangan yang

berhak menerimanya atau jika tidak dapat membubuhi tanda tangannya dapat

menggunakan sidik jarinya, atau dengan surat keterangan yang

memuat/menyatakan bahwa jumlah yang harus dibayar telah diterimakan

kepada yang berhak (surat/resi pos wesel/transfer) atau bahwa jumlah tersebut

telah dibukukan atas namanya pada suatu bank yang ditunjuk;

(5) Semua surat-surat dan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini

harus dilampirkan pada SPMU/SPM-Giro.

Pasal 37

(1) Untuk SPMU/SPM-Giro yang batal/tidak berlaku dapat dikeluarkan

SPMU/SPM-Giro yang baru;

(2) Untuk SPMU/SPM-Giro yang hilang, terbakar, rusak, dicuri dan lain-lain

dikeluarkan SPMU/SPM-Giro pengganti dengan nomor dan tanggal yang

sama;

(3) Ketentuan dalam pasal 36 ayat (2), (3), dan (4) berlaku juga terhadap

SPMU/SPM-Giro yang baru tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 38

Surat permintaan pembayaran (SPP) baik untuk keperluan Beban Sementara

maupun Beban Tetap kecuali Belanja Pegawai dibuat menurut contoh yang

ditetapkan.

Pasal 39

Pemegang Kas Daerah tidak boleh melakukan pembayaran jumlah-jumlah yang

tercantum dalam SPMU/SPM-Giro, sebelum ia menerima daftar penguji menurut

contoh yang ditetapkan.

Pasal 40

Pengeluaran Daerah yang tidak berupa uang tunai atau surat berharga dan tidak

melalui Kas Daerah, tetapi mengakibatkan penambahan 1 (satu) atau beberapa

ayat penerima dan atau pengurangan 1 (satu) atau bebarapa pasal pengeluaran,

demikian dimuat dalam Perhitungan Anggaran Keuangan dengan mempergunakan

Daftar Pembukuan Administratif menurut contoh yang ditetapkan.

Pasal 41

Dalam hal penagihan daerah tidak dilakukan dengan jalan pemotongan pada

SPMU/SPMGiro, maka selain mengenai pajak, penagihan dilakukan dengan

mengeluarkan Surat Perintah Penagihan atau Surat Perintah Penagihan Berulang

menurut contoh yang ditetapkan.

Pasal 42

(1) Penerimaan yang tidak berupa uang tunai atau surat berharga tetapi

mengakibatkan penambahan 1 (satu) atau beberapa pasal pengeluaran dan

atau pengurangan 1 (satu) atau bebarapa ayat penerimaan sampai suatu

jumlah yang sama, dimuat dalam Perhitungan Anggaran Keuangan dengan

menggunakan Daftar Pembukuan Administratif sebagaimana tersebut pada

pasal 40;

(2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap penerimaan

yang diselesaikan dengan jalan pemotongan dari SPM/SPM-Giro.

Pasal 43

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang

bersangkutan Kepala Daerah wajib membuat laporan triwulan, dan disampaikan

kepada DPRD yang memuat :

a. Daftar Kutipan Buku Besar Penerimaan ayat demi ayat per akhir triwulan;

b. Daftar Kutipan Buku besar Pengeluaran ayat demi ayat per akhir triwulan;

c. Perhitungan Kas triwulan.

Pasal 44

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali Atasan Langsung

Bendaharawan/Pemimpin Proyek mengadakan pemeriksaan secara berkala

atas pengelolaan uang oleh Bendaharawan yang bersangkutan dengan

membuat Berita Acara Pemeriksaan Atasan Langsung;

(2) Berita Acara Pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah

bersama-sama dengan penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

(3) Atasan Langsung Bendaharawan/Pemimpin Proyek dan Bendaharawan wajib

menyampaikan laporan Surat Pertanggungjawaban setiap akhir bulan

selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Daerah;

(4) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dilarang menerbitkan SPMU/SPM-Giro

UUDP berikutnya sebelum SPJ bulan yang lalu diselesaikan dan diterima

untuk diverifikasi;

(5) Hasil verifikasi SPJ, sebagai dasar persetujua penerbitan SPMU/SPM-Giro

atas SPP UUDP yang diaukan oleh Bendaharawan.

Bagian Kelima

Bendahara Umum Daerah

Pasal 45

(1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan Kas dan Kekayaan daerah lainnya;

(2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas

bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 46

(1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik daerah pada Bank yang

sehat dengan cara membuka rekening Kas Daerah;

(2) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas

dapat lebih dari 1 (satu) Bank;

(3) Pembukaan Rekening di Bank sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas

ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 47

(1) Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang

mencocokkan saldo menurut pembukuan bendahara umum daerah dengan

saldo menurut laporan Bank;

(2) Tata cara membuka rekening Kas Daerah sebagaimana dalam pasal 46 ayat

(1) dan format-format rekonsiliasi Bank sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

(1) Uang milik daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan,

sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;

(2) Bunga deposito Bunga atas penempatan uang di Bank dan jasa Giro

merupakan pendapatan daerah.

Pasal 49

Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau

sertifikat atas kekayaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 50

Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan

dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi

keuangan daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran

Kas.

BAB V

PERHITUNGAN APBD DAN

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Paragraf I

Perhitungan APBD

Pasal 51

(1) Perhitungan APBD dibuat dan disampaikan sebelum penyampaian Laporan

Tahunan pertanggungjawaban Kepala Daerah;

(2) Perhitungan APBD, dengan persetujuan DPRD ditetapkan dengan Peraturan

Daerah;

(3) Perhitungan APBD dibuat menurut susunan dan penjelasan dari semua ayat-

ayat dan pasal-pasal APBD :

a. perkiraan dari ayat-ayat penerimaan dan jumlah yang diterima;

b. Perkiraan dari pasal-pasal pengeluaran dan jumlah yang telah direalisir;

c. Perbedaan antara perkiraan dan penerimaan sebenarnya, serta perbedaan

antara perkiraan dan pengeluaran sebenarnya, dengan menyebutkan selisih

kurang atau lebih.

(4) Perhitungan APBD tersebut juga memuat sebab-sebab dari perbedaan antara

perkiraan dan realisasinya.

Pasal 52

Pada perhitungan APBD dilampirkan pula Perhitungan Kas menurut contoh yang

ditetapkan.

Pasal 53

(1) Dalam perhitungan APBD dimasukkan semua penerimaan dan pengeluaran

yang telah dipertanggungjawabkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan

termasuk hutang-hutang/kwajiban-kewajiban yang sampai dengan penutupan

tahun anggaran belum diselesaikan dan belum kadaluwarsa;

(2) Untuk tagihan-tagihan yang sudah diterbitkan SPMU/SPM-Giro, tapi sampai

dengan berakhirnya tahun anggaran belum diuangkan, dibuatkan daftar

tersendiri;

(3) Mengenai ayat penerimaan lain-lain dibuat daftar perincian tersendiri.

Paragraf 2

Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah

Bagian Pertama

Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Pasal 54

(1) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD

kepada DPRD;

(2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan

paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 55

Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Daerah (LPJ) kepada DPRD yang memuat :

a. Laporan perhitungan APBD;

b. Nota perhitungan APBD;

c. Laporan Aliran Kas;

d. Neraca Daerah.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Bendaharawan

Pasal 56

(1) Mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau

menyerahkan Uang Daerah, surat-surat berharga dan barang-barang milik

daerah adalah Bendaharawan dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah;

(2) Bendaharawan secara periodik berkewajiban menyampaikan

pertanggungjawaban atas tugas pekerjaannya kepada Kepala Daerah;

(3) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendaharawan selambat-

lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah ditutupnya Buku Kas untuk

bulan yang bersangkutan, dengan dilengkapi Laporan Keadaan Kas akhir

bulan berkenaan;

(4) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban Bendaharawan ditetapkan lebih

lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Bukan Bendaharawan

Pasal 57

Semua Pegawai Negeri Sipil/Badan/Lembaga/Perorangan yang bukan

Bendaharawan, karena kelalaian, kesalahan dan atau tidak memperhatikan

kewajiban sebagaimana mestinya secara langsung atau tidak langsung merugikan

Keuangan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Bagian Kelima

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 58

(1) Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD, yang dimaksud

pengawasan disini adalah bukan bersifat pemeriksaan tetapi pengawasan yang

lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

dalam APBD;

(2) Pedoman pengawasan ditetapkan dengan peraturan Daerah berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan

internal pengelolaan Keuangan Daerah;

(2) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan merangkap jabatan lain

di Pemerintahan Daerah;

(3) Pejabata Pengawas Internal pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini melaporkan hasil pengawasannya kepada

Kepala Daerah.

Bagian Keenam

Kerugian Keuangan dan Materiil Daerah

Pasal 60

(1) Bendaharawan yang dalam melakukan tugasnya merugikan Daerah dikenakan

tuntutan perbendaharaaan;

(2) Pegawai/Perorangan bukan bendaharawan yang merugikan Daerah dan atau

lali dalam tugasnya dikenakan Tuntutan Ganti Rugi;

(3) Apabila penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan ayat (2) pasal ini diselesaikan melalui Badan Peradilan, dan hasil putusan

hakim Peradilan menetapkan pengembalian kerugian Daerah, maka

pengembaliannya disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 61

(1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai

akibat pelanggaran hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah atau

lalai;

(2) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti

rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan,

dan penyelesaiannya dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti

Rugi dan atas Badan Peradilan;

(3) Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi dibentuk oleh Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yag berlaku mengenai Pengelolaan

dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 63

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap

orang dapat mengetahuinya, memintahka Pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Disahkan di Gresik

Pada tanggal 28 September 2002

BUPATI GRESIK

TTD

Drs. KH. ROBACH MA’SUM, MM.

Diundangkan di Gresik

Pada Tanggal 28 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

GRESIK

Ttd

Drs. GUNAWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 080 491

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI A

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 03 TAHUN 2002

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sebagai daerah

otonom diberikan kewenangan dan keuangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk

menetapkan produk pengaturan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang meliputi :

a. Kerangka dan garis besar prosedur penyusunan APBD;

b. Kewenangan Keuangan Kepala Daerah dan DPRD;

c. Prinsip-prinsip pengelolaan kas;

d. Prinsip-prinsip pengelolaan pengeluaran daerah yang telah dianggarkan;

e. Tata cara pengadaan barang dan jasa;

f. Prosedur melakukan pinjaman daerah;

g. Prosedur pertanggungjawaban keuangan;

h. Dan hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : - Yang dimaksud dengan tertib adalah administrasi penerimaan

dan pengeluaran Keuangan Daerah dibukukan sesuai dengan

urutan kegiatannya;

- Yang dimaksud dengan taat adalah pengelolaan Keuangan

Daerah dilakuka sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku;

- Yang dimaksud dengan keadilan dan kepatutan adalah keadilan

dalam pengalokasian penggunaan anggaran sehingga seluruh

kelompok masyarakat tanpa deskriminasi mendapat pelayanan

Pemerintah Daerah. Misalnya dikaitkan dengan besarnya

kontribusi masyarakat terhadap Pendapatan Daerah yang

diperoleh dan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Tahun Fiskal APBD dimulai bulan Januari sampai dengan bulan

Desember.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Pendekatan kinerja dalam penyusunan APBD adalah suatu

sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil

kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang

ditetapkan.

Pasal 7 : Ketentuan pasal ini berarti Daerah tidak boleh menganggarkan

pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai

ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah

untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 8 :

Ayat (1) : Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan

target penerimaan yang terukur secara rasional misalnya dari sisi

PAD angka penerimaan yang ditetapkan berdasarkan

perhitungan potensi setelah mempertimbangkan hambatan

pemungutannya.

Ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Dalam hal ini dana cadangan, pembentukan dan penggunaanya

diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.

Pasal 9 :

Ayat (1) : Anggaran pengeluaran tidak tersangka dikelola oleh

Bendaharawan Umum Daerah.

Ayat (2) : Pegeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka

harus dibeitahukan pada DPRD.

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) : Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara

lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran,

fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum

Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan

dan pertanggungjawaban.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 12 : Perangkat Pengelola Keuangan Daerah dimaksud adalah

Pimpinan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah yaitu :

a. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat

Keputusan Otorisasi (SKO);

b. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat

Perintah Membayar Utang (SPMU);

c. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Daftar

Pembukuan Administrasi (DPA);

d. Pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan Surat

Pertanggungjawaban (SPJ);

e. Atasan Langsung Bendaharawan, Pimpinan Proyek dan

Pemimpin Bagian Proyek;

f. Pemegang Kas Daerah’

g. Bendaharawan Rutin/Gaji/Barang/Proyek/Bagian Proyek;

h. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani daftar

penguji.

Pasal 13 s/d 18 : Cukup jelas

Pasal 19 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Pengurangan pengeluaran atas pasal Anggaran Daerah tersebut

diperlukan sebagai kontra pos (CP)

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Yang dimaksud DPRD disini adalah Panitia Anggaran

Pasal 22 :

Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Rencana proyek multi tahunan diajukan oleh Pemerintah Daerah

kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 23 s/d 24 : Cukup jelas

Pasal 25 :

Ayat (1) : Perubahan anggaran secara parsial yaitu perubahan anggaran

yang dilakukan bukan keseluruhan anggara APBD melainkan

sebagia anggaran yang sebelumnya belum dianggarkan dan akan

disesuaikan pada saat Perubahan APBD.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) : Yang dimaksud keputusan lainnya yang disamakan dengan itu

(SKO) yaitu seperti surat-surat Keputusan Kepegawaian.

Ayat (2) : Surat Perintah Membayar Utang (SPMU) kepada pihak ketiga

dapat dilakukan dalam bentuk giro maupun uang tunai.

Ayat (3) s/d (4) : Cukup jelas

Pasal 28 s/d 29 : Cukup jelas

Pasal 30 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan standar akuntansi Keuangan Pemerintah

Daerah adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur

perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan

keuangan. Sepanjang standar akuntansi Keuangan Perintah

Daerah belum tersusun, Daerah dapat menggunakan standar yang

dipergunakan saat ini.

Ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas

Pasal 31 s/d 46 : Cukup jelas

Pasal 47 :

Ayat (1) : Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya

hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti

rugi terhadap kerugian Daerah.

Ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas

Pasal 48 :

Ayat (1) : Laporan dimaksud memuat tentang kemajuan pelaksanaan

APBD per triwulan.

Pasal 49 :

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi Pendapatan

Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta kinerja Keuangan

Daerah mencakup antara lain :

a. Kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang

direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan;

b. Kinerja pelayanan yang dicapai;

c. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai

administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta

belanja investasi/modal untuk Aparatur Daerah dan

Pelayanan Publik;

d. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran

DPRD termasuk sekretariat DPRD;

e. Posisi dana cadangan.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Penyusunan neraca Daerah dilakukan sesuai dengan standar

akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai

dengan kondisi masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 50 s/d 58 : Cukup jelas

Pasal 59 :

Ayat (1) : Pengawasan internal Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan

untuk menjaga efisiensi, efektivitas, dan penghematan dalam

pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah.

Pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah selain

melakukan pengawasan atas urusan kas/uang memperhatikan

pula tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan

manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan

efektivitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya

guna Keuangan Daerah.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Apabila Sekretaris Daerah atau Pimpinan Perangkat Pengelola

keuangan Daerah melakukan pembinaan dan superfisi dalam

perencanaan dan pelaksanaan kerja atas Pejabat Pengawas

Internal Keuangan, Pejabat Pengawas Internal Keuangan tersebut

tetap melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.

Pasal 60 s/d 64 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3