daftar isi - sinta.unud.ac.id · “negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum...
TRANSCRIPT
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DEPAN..................................................................... i
HALAMAN SAMPUL DALAM.................................................................... ii
PRASYARAT GELAR SARJANA................................................................ iii
HALAMAN PENGESAHAN......................................................................... iv
HALAMAN PENETAPAN............................................................................. v
KATA PENGANTAR...................................................................................... vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN............................................................ x
DAFTAR ISI.................................................................................................... x
ABSTRAK....................................................................................................... xiv
ABSTRACT..................................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ...................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah................................................................. 4
1.3 Ruang Lingkup Masalah....................................................... 5
1.4 Orisinalitas Penelitian........................................................... 6
1.5 Tujuan Penelitian.................................................................. 7
1.5.1 Tujuan Umum.............................................................. 7
1.5.2 Tujuan Khusus............................................................. 8
1.6 Manfaat Penelitian............................................................... 8
1.6.1 Manfaat Teoritis.......................................................... 8
1.6.2 Manfaat Praktis........................................................... 9
1.7 Landasan Teoritis................................................................. 9
1.7.2 Konsep Negara Hukum............................................. 9
1.7.3 Konsep Wewenang.................................................... 11
1.7.4 Konsep Perizinan....................................................... 12
1.8 Metode Penelitian................................................................. 13
1.8.2 Jenis Penelitian.......................................................... 14
1.8.3 Jenis Pendekatan........................................................ 15
1.8.4 Sumber Data.............................................................. 15
1.8.5 Teknik Pengumpulan Data........................................ 17
1.8.6 Teknik Pengelolaan dan Analisis Data...................... 18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH,
PENEGAKAN HUKUM, DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB)
2.1 Pengertian Pemerintahan Daerah........................................... 19
2.2 Pengertian Penegakan Hukum............................................... 21
2.3 Pengertian Perizinan dan Izin Mendirikan Bangunan…….. 25
2.3.1 Pengeryian Izin Mendirikan Bangunan........................ 39
BAB III PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKSANAKAN OLEH
PEMERINTAH KOTA DENPASAR TERHADAP
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG IJIN BANGUN-
BANGUNAN
3.1 Peraturan Yang Mengatur Mengenai
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)........................................ 42
3.2 Lembaga Yang Berwenang Untuk Penegakan Hukum
Terhadap Pelanggaran Ijin Mendirikan Bnagunan (IMB)
Di Kota Denpasar………………………………………….. 46
3.3 Pelanggaran Yang Terjadi Mengenai
Ijin Mendirikan Bangunan Di Kota Denpasar…………….. 49
BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
KOTA DENPASAR NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG IJIN
BANGUN-BANGUNAN
4.1 Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap
Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan
Di Kota Denpasar………………………………………….. 58
4.2 Upaya Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengatasi
Bangunan Yang Tidak Memiliki
Izin Mendirikan Bangunan………………………………… 64
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan………………………………………………… 67
5.2 Saran……………………………………………………….. 68
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR INFORMASI
LAMPIRAN
RINGKASAN SKRIPSI
ABSTRAK
Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan, walaupun peraturan Daerah
Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Mendirikan Bangun-Bangunan
telah ada dan disahkan, tetapi dalam kenyataannya masih terdapat pelanggaran yang
terjadi. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut salah satunya seperti: bangunan yang
tidak memiliki ijin mendirikan bangunan, terdapat berbagai permasalahan yang
timbul dari bangunan di Kota Denpasar yang tidak memikili ijin, sehingga
dipertanyakan bagaimana penegakan hukum yang telah dilakukan pemerintah Kota
Denpasar terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun
2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan dan hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam
melaksanakan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 tentang Ijin Bangun-
Bangunan. Sehingga terkesan kurang efektif, pada tahun 2014 sampai 2016 saja, ada
1482 (seribu empat ratus delapan puluh dua) pelanggaran dibidang ijin mendirikan
bangunan dan rencana tata ruang wilayah.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
hukum empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data primer. Data primer
adalah data yang di peroleh dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui
penelitian dilapangan.
Akibat hukum yang diterima bagi bangunan yang melanggar akan diberikan
pembinaan berupa surat teguran sebanyak tiga kali, jika pemilik bangunan tidak
menaati akan diberikan sanksi bisa berupa penyegelan, pembongkaran, bahkan
ancaman pidana, sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilanggar.
Kendala pemerintah Kota Denpasar dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang ijin Bangun-Bangunan adalah kendala
internal dan eksternal. Kendala internal diantaranya kurangnya personil penegakan
hukum, anggaran biaya, dan sarana prasarana. Upaya dari kendala internal adalah
penambahan personil, anggaran biaya, dan sarana prasarana. Sedangkan kendala
eksternal adalah kesadaran masyarakat yang kurang mau menaati peraturan yang
berlaku, upaya yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan pengarahan
kemasyarakat Kota Denpasar, tentang pentingnya menaati peraturan khususnya
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-
Bangunan.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran, Ijin Mendirikan Bangunan
ABSTRACT
Based on preliminary research that has been done, although the rules of City of
Denpasar Number 6 of 2001 on Build-Building Permit has been there and passed, but
in reality there are violations. The forms of violation of one of them as: a building
that does not have a building permit there are various problems arising out of the
building in Denpasar without permits, so that in the question of how the rule of law
that has been done by the government of Denpasar to violations Regional Regulation
Denpasar Number 6 of 2001 on Build-Building Permit and any obstacles that occur
in implementing Denpasar Regional Regulation Number 6 of 2001 on Build-Building
Permit. So it seems less effective in 2014 until 2016 alone, there were 1482 (one
thousand four hundred and eighty two) violations in the field of building permits and
spatial plans.
This type of research used in this research is the kind of empirical legal research is
research that starts from the primary data. Primary data is data obtained from the
public as the first source through research in the field.
Received legal consequences for violating the building will be given guidance in the
form of a letter of reprimand three times, if the owner of the building does not comply
will be given sanctions can include sealing, demolition, even the threat of criminal
sanctions can include sealing, demolition, even the threat of criminal sanctions
provided in accordance with the violations that have been violated. Constraints
government of Denpasar in law enforcement Denpasar Regional Regulation Number
6 of 2001 on Build-Building Permit is internal and external constraints. Internal
constraints include a lack of law enforcement personnel, budget, facilities and
infrastructure. Efforts of internal constraint is the addition of personnel, budget and
infrastructure. While the external constraint is the awareness that less willing to obey
the rules that have been enacted, the government’s efforts is to give guidance to the
whole communities of Denpasar, about the importance of obeying rules, especially
Denpasar Regional Regulation Number 6 of 2001 on Build-Building Permit.
Keywords : Law Enforcement, Abuse, Building Permit
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mempergunakan
sarana hukum publik diantaranya berupa Hukum Administrasi Negara.
Hukum administrasi negara memuat peraturan hukum yang mengatur
hubungan antara warga negara dan pemerintah yang menjadi sebab sampai
negara itu berfungsi.1
Jika dilihat dari pembidangan hukum, hukum administrasi negara
merupakan bagian dari hukum publik, hukum publik merupakan hukum yang
berkaitan dengan fungsi negara.2 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Republik
Indonesia merupakan negara hukum.
Menurut Prof. Dr. R. Supomo, dalam bukunya Undang-Undang Dasar
Sementara Republik Indonesia, mengartikan negara hukum adalah
“negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula
bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum
menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi
perlindungan hukum pada masyarakat: antara hukum dan kekuasaan ada
hubungan timbal balik”.3
1. R. Abdoel Djamali, 2010, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, h. 98. 2. Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Media Grup, Jakarta, h.
211. 3. Soepomo, UUD RI, Noordhoff, Jakarta, h. 21.
Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan
kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah”. Kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali,
dengan pertumbuhan penduduk yang semakin tahun semakin meningkat di
Provinsi Bali, khususnya di Kota Denpasar. Dengan banyaknya masyarakat
yang tinggal di Denpasar, paling tidak memerlukan sarana prasarana berupa
tempat tinggal. Aktivitas pembangunan seperti pembangunan rumah tinggal,
perkantoran, hotel, maupun fasilitas lain yang menunjang kehidupan
masyarakat di Kota Denpasar berkembang semakin hari semakin pesat.
Menurut J.B.J.M. ten Berge, fungsi dari perizinan adalah sebagai ujung
tombak instrument yuridis sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang
masyarakat adil dan makmur. Hal ini berarti, lewat perizinan dapat diketahui
bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti,
persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali
dalam memfungsikan izin itu sendiri.4Untuk menata kegiatan pembangunan
tersebut Pemerintah Kota Denpasar mewajibkan setiap pembangunan, wajib
memiliki izin berupa izin mendirikan bangunan (IMB).
4. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya,
h. 4-5.
Penerbitan perijinan, untuk mendirikan bangunan diperlukan guna
mengatur pola pembangunan, menjaga dan meminimalkan kemungkinan
terjadinya pelanggaran terhadap Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan
baik oleh orang perorangan atau badan hukum. Beberapa pelanggaran
terhadap kegiatan pembangunan di Kota Denpasar berupa pelanggaran dari
segi tata ruang, pelanggaran fungsi bangunan, pelanggaran pada sepadan jalan
atau tidak sesuai dengan gambar serta peruntukan, bahkan bangunan yang
didirikan tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu dan
pelanggaran peraturan-peraturan lainnya.5 Pada dasarnya penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan tentu telah melalui beberapa proses sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak
sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran akibat minimnya kesadaran dari
berbagai pihak, khususnya pemohon izin. Sehingga banyak bentuk
pelanggaran bangunan yang terjadi di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil
penelusuran ditemukan beberapa contoh nyata yang ada dilapangan yaitu,
adanya pembangunan rumah (kost) di jalan Pulau Galang Gang Tiying Gading
Pemogan Denpasar Selatan, belum mengantongi izin mendirikan bangunan
tetapi tetap melanjutkan pembangunan sehingga memiliki kamar mencapai 31
kamar, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001
tentang Izin Bangun-Bangunan, pembangunan ini bukan kos-kosan melainkan
5. Anonim, “Marak, Pelanggaran di Denpasar”, BaliPost, 7 September 2013, h. 1.
termasuk ke dalam kategori hotel melati.6Selain itu contoh kedua adalah
penggusuran 15 bangunan rumah kumuh di kawasan Jalan Merdeka X, Desa
Sumerta Kelod, Denpasar Timur, selain membangun tanpa izin, bangunan
rumah kumuh yang berada di atas tanah seluas 50 are ini juga kerap
mencemari sungai, dan mengganggu kenyamanan warga.7 Dari dua contoh ini
perkembangan pelanggaran izin mendirikan bangunan tidak ada perubahan
setiap tahun ada saja pelanggaran yang terjadi.
Berdasarkan fakta tersebut diatas, tulisan ini akan mengkaji lebih
dalam mengenai penegakan hukum berkaitan dengan izin mendirikan
bangunan di kota Denpasar dengan judul kajianPENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 6
TAHUN 2001 TENTANG IZIN BANGUN-BANGUNAN DI KOTA
DENPASAR.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka
permasalahan dalam penelitian ini adalah:
6. Anonim,”Tim Yustisi Segel Kos-kosan”, Kompas, 21 November 2015, h. 1.
7. Gede Nadi Jaya, 2016, 15 Rumah Kumuh Di Bantaran Sungai Di Denpasar Digusur, URL:
http://m.merdeka.com/peristiwa/15-rumah-kumuh-di-bantaran-sungai-di-denpasar-digusur.html
1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangun
– Bangunan?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6
Tahun 2001 tentang Izin Bangun – Bangunan?
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Di dalam suatu karya ilmiah sangat mungkin terjadinya perluasan
materi yang di bahas. Karena itu, perlu di tentukan pembatasan materi yang
diuraikan dalam tulisan ini. Hal ini perlu di lakukan untuk mencegah agar
materi atau isi uraian ini tidak menyimpang dari pokok pembahasan yang ini
di bahas, sehingga masalahnya dapat diuraikan secara sistematis. Pembatasan
ruang lingkup masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
1. Terhadap rumusan masalah pertama yang membahas mengenai bagaimana
penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Denpasar
Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangun – Bangunan. Ruang lingkup
masalah yang dikaji dalam permasalahan ini meliputi: faktor-faktor yang
menjadi penyebab adanya pelanggaran pada Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangun – Bangunan dan
tindakan yang dilakukan Pemerintah terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangun –
Bangunan.
2. Permasalahan kedua membahas mengenai apa yang menjadi hambatan
dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001
tentang Izin Bangun – Bangunan. Ruang lingkup masalah yang dikaji
dalam permasalahan ini meliputi: faktor penghambat pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin
Bangun – Bangunan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6
Tahun 2001 tentang Izin Bangun – Bangunan.
1.4 Orisinalitas Penelitian
Penulis telah membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang
juga membahas tentang perizinan.Banyak penulis tertarik mengambil tema
Hukum Perizinan dalam penelitian dan karya ilmiah. Adapun penelitian yang
mirip dengan penelitian ini adalah
Nomor Penelitian Judul Rumusan Masalah
1. I Made Ela
Suprisma
Cahaya
NIM.
1103005163
Pelaksanaan
Peraturan
Walikota
Denpasar Nomor
2 Tahun 2013
1. Bagaimakah
pelaksanaan
Peraturan Walikota
Denpasar Nomor2
Tahun 2013
tentang
Penyelenggaraan
Waralaba Di Kota
Denpasar
tentang
Penyelenggaraan
Waralaba?
2. Apakah yang
menjadi hambatan
dalam pelaksanaan
Peraturan Walikota
Denpasar Nomor 2
Tahun 2013
tentang
Penyelenggaraan
Waralaba?
2. Ida Kristiasari
NIM.
0903005021
Peran Satuan
Polisi Pamong
Praja Dalam
Penegakan
Peraturan Daerah
Bidang Perizinan
Bagungan (Study
Di Kota
Denpasar)
1. Bagaimanakah
pelaksanaan
Satuan Polosi
Pamong Praja
(Satpol PP)
dalam
penegakan Izin
Mendirikan
Bangunan
(IMB) di Kota
Denpasar?
2. Apakah faktor
yang
mempengaruhi
penegakan Izin
Mendirikan
/bangunan
(IMB) di Kota
Denpasar?
1.5 Tujuan Penelitian
1.5.1 Tujuan Umum
Tujuan umum yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah untuk meneliti dan
menganalisis tentang penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangun – Bangunan di Kota
Denpasar.
1.5.2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam kajian ini, yaitu:
1. Untuk meneliti dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin
Bangun – Bangunan di Kota Denpasar.
2. Untuk meneliti dan menganalisis yang menjadi hambatan dalam
penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6
Tahun 2001 tentang Izin Bangun – Bangunan di Kota Denpasar.
1.6 Manfaat Penelitian
1.6.1 Manfaat Teoritis
Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dari kajian ini yakni:
1. Kajian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan
pemikiran dalam bidang ilmu hukum berkaitan dengan hukum
administrasi Negara dibidang izin bangunan.
2. Kajian ini diharapkan dapat di pergunakan sebagai salah satu bahan atau
sumber informasi bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian
secara lebih lanjut tentang penegakan hukum terhadap izin bangunan.
1.6.2 Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari kajian ini, diklasifikan sebagai berikut :
a. Bagi mahasiswa, manfaat praktis yang di peroleh adalah mahasiswa
menjadi tahu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan
pemerintah terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Denpasar
Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangun – Bangunan di Kota
Denpasar
b. Bagi Fakultas, manfaat praktis yang di peroleh dari kajian ini adalah
fakultas memiliki banyak bahan bacaan bagi mahasiswa yang ingin
mengangkat masalah ini lebih lanjut.
c. Bagi Pemerintah daerah, manfaat dari kajian ini adalah pemerintah
bisa menindak lanjuti dan mengetahui pelanggaran apa saja
terbanyak di bidang izin bangun - banguanan.
1.7 Landasan Teoritis
1.7.1 Konsep Negara Hukum
Definisi negara menurut Aristoteles dalam bukunya Politica
Aristoteles yaitu negara adalah persekutuan dari pada keluarga dan desa guna
memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang di maksud adalah
negara hukum “rechstaat” yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara
yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (ecclesia). Yang dimaksud
negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin
keadilan kepada warga negaranya.8 Syarat-syarat Negara hukum menurut
Burkens adalah:9
1. Asas Legalitas,
Pemerintah harus didasarkan atas peraturan Perundang-undangan dalam
arti formil dan Undang-Undang sendiri merupakan tumpuan dasar
hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. Pembagian Kekuasaan
Syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan Negara tidak boleh
hanya bertumpu pada satu tangan,
3. Hak-hak dasar (grondrechten)
Merupakan sasaran perlindungan diri pemerintah terhadap rakyat dan
sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk Undang-Undang
4. Pengawasan pengadilan bagi rakyat tersedia.
Ada beberapa unsur-unsur yang menggambarkan negara hukum, unsur
negara hukum menurut pendapat Sri Soemantri yang dikutip oleh Ridwan
HR., yaitu:10
1. Sistem pemerintah Negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
2. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus
berdasarkan atas hukum atau Perundang-undangan.
3. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara)
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
5. Adanya pengawasan dari bahan-bahan peradilan (rechtterlijke controle)
yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-
benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga
negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksaan kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintah.
8Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih,1995, Ilmu Negara, Edisi Revisi, Gaya Media
Pratama, Jakarta, hal. 46 9 Burkens, M.C., st.al 1990, Beginsevel van de Democraiche Rechstaat, Dalam Yohanes
Unsfunan, 1998, Kebebasan Indonesia, Disertai dalam meraih Doktor pada Program Pasca Sarjana
UNAIR Surabaya, hal. 111. 10 Ridwan HR., 2006, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.5
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang
merata sumber daya yang di peroleh bagi kemakmuran dan kesejateraan
warga negara.
Dengan penjelasan diatas, semua tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini,
pemerintah Kota Denpasar harus menegakkan hukum bila ada bangunan yang
tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001
tentang Izin Bangun – Bangunan.
1.7.2 Konsep Kewenangan
Pilar dari negara hukum salah satunya adalah asas legalitas,
berdasarkan prinsip tersebut mengatakan bahwa wewenang pemerintah
berasal dari Perundang-undangan.11
Kewenangan yang bersumber dari
peraturan Perundang-undangan dapat diperoleh dari beberapa cara yaitu:
atribusi, delegasi, dan mandaat.
H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan mengenai
bagaimana cara memperoleh wewenang adalah sebagai berikut:12
a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat
undang-undang kepada organ pemerintah.
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada organ
pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah
lainnya.
c. Mandat dapat terjadi jika pemerintah mengizinkan kewenangannya
dijalankan oleh organ lain atas namanya.
11. Ibid. h. 103. 12. Ibid. h. 104.
Wewenang pemerintah ruang lingkupnya tidak hanya meliputi
wewenang untuk membuat keputusan pemerintah (besluit) tetapi juga semua
wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pembentukan
wewenang.
Dalam melaksanakan otonomi daerah Kabupaten/Kota, pemerintah
daerah harus melihat kondisi daerahnya dalam kontek ini pemerintah harus
melihat lingkungan masyarakat bangunan - bangunan mana saja yang tidak
sesuai dengan peraturan dan tidak memiliki izin.
1.7.3 Konsep Perizinan
Menurut N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge izin merupakan suatu
persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan
pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan
larangan perundanga.13
Berdasarkan pemaparan para ahli diatas disebutkan
bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut
prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur
dalam perizinan yaitu:
1. Instrument yuridis.
2. Peraturan perundang-undangan.
3. Organ pemerintah.
4. Peristiwa konkret.
13. Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, cet I, Sinar
Grafika, Jakarta, h. 170.
5. Prosedur dan persyaratan
Izin berfungsi sebagai ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah,
perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal
ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil
dan makmur itu terwujud. Ini berarti, persyaratan-persyaratan yang
terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu
sendiri.
Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan
kongkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan
keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan
sebagai berikut: 14
a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan“sturen”) aktivitas-aktivitas
tertentu (misalnya izin bangunan).
b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin
membongkar pada monument-monument)
d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah
padat penduduk).
e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas
(izin berdasarkan “drank en horecawet” dimana pengurus harus
memenuhi syarat-syarat tertentu.
Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin
selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagaimana keputusan tertulis, secara
umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Organ yang berwenang
14
. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, op.cit, h. 4-5.
b. Yang dialamatkan
c. Dictum
d. Ketentua-ketentuan, pembatas-pembatas, dan syarat-syarat
e. Pemberian alasan
f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan
1.8 Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan kebenaran
materiil terhadap penelitian itu yaitu dengan cara mengadakan penelitian dan
pengumpulan data untuk menyusun suatu karangan ilmiah atau skripsi
sehingga betul-betul akan terarah pada tujuannya dengan melalui cara tertentu
dan teratur.15
Untuk membahas masalah dalam penulisan skripsi ini, dan untuk
memperoleh data-data, penulis menggunakan metode penelitian sebagai
berikut:
1.8.1 Jenis Penelitian
Penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat penelitian hukum
empiris, dimana menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis/
empiris adalah “penelitian yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni
data yang diperoleh dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui
penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi),
15. Soetrisno Hadi, 1987,Metodelogi research, Yayasan Fakultas Psikologi UGM,
Yogyakarta, h. 49.
wawancara ataupun penyebaran kuesioner.16
Hilman Hadikusuma juga
menjelaskan bahwa “mengkaji permasalahan tidak hanya sebatas mempelajari
pasal-pasal perundang-undangan dan pendapat para ahli untuk kemudian
diuraikan, tetapi harus juga menggunakan bahan yang bersifat normatif dalam
rangka mengelola data-data yang ada di lapangan yang digunakan sebagai
pembahasan”.17
1.8.2 Jenis Pendekatan
Dalam penelitian ada beberapa jenis pendekatan, pendekatanyang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Pendekatan Perundang-undangan (the statute approach), digunakan
karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi
fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.18
2. Pendekatan Fakta (the fact approach), dilakukan dengan cara mengkaji
implementasi dari peraturan perundang-undangan terhadap fakta yang
terjadi dilapangan.19
16. Soerjono Soekanto,1982, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press,
Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), h. 52 17.Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, CV
Mandar Maju, Bandung, h. 53. 18. Ibrahim Johnny, 2006, Teori Metodologi dan PenelitianHukum, Kencana Primada Media,
Jakarta, h. 97. 19. Ibid.
3. Pendekatan Analisis konsep hukum (analytical & conceptual approach),
menganalis peraturan hukum sesuai perundang-undangan, dan fakta yang
terjadi dilapangan.
1.8.3 Sumber Data
Data merupakan bahan atau materi yang akan dikaji dan diteliti dalam
penulisan ini, sehingga dapat menghasilkan informasi atau keterangan yang
menunjukkan fakta.
Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang digunakan adalah
sumber data primer dan sekunder,yang diperoleh berdasarkan:
1. Data primer merupakan data asli yang di peroleh peneliti dari tangan
pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan
diuraikan oleh orang lain.20
Jadi dalam penulisan skripsi ini data primer
diperoleh dari penelitian secara langsung melalui wawancara dengan
informasi yang berasal dari pihak Dinas Perizinan Kota Denpasar dan
kantor Sat Pol PP Kota Denpasar dengan maksud memperoleh data
berkaitan dengan Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Denpasar
Nomor 6 tahun 2001 tentang Izin Bangun-Bangunan.
2. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh penulis dari penelitian
keperpustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian
20. Hilman Hadikusuma, Op.cit, h. 65
dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku
dan dokumentasi.21
Data sekunder dari penelitian ini yaitu :
a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang bersumber dari Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang bersifat
mengikat22
, antara lain:
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kota Denpasar;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan DaerahKota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001
tentang Izin Bangun - bangunan
b. Bahan Hukum Sekunder bersumber dari bahan hukum yang
bersumber dari berbagai literatur, artikel, pendapat para sarjana,
dan para ahli hukum, pakar hukum, hasil-hasil penelitian,
21. Ibid. 22.Suprato, 1991, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, h. 1.
Rancangan Undang-undang (RUU) dan bahan-bahan pendukung
lainnya.23
c. Bahan Hukum Tersier yaitu bersumber dari kamus, ensiklopedia,
dan artikel-artikel yang terdapat di internet yang memuat hal-hal
yang berhubungan dengan hukum dan perizinan.
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan
skripsi ini, adalah sebagai berikut:
a. Data primer
Data primer dilakukan dengan proses pelitian dilapangan, yaitu
pengumpulan data lapangan guna memperoleh data-data yang diperlukan.
Penelitian ini didukung dengan cara wawancara, wawancara adalah suatu
pembicaraan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dengan
mengajukan daftar pertanyaan yang diajukan secara sistematis. Dalam hal
ini, penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk berwawancara
kepada responden ataupun informan.
b. Data sekunder
Data sekunder dikumpulkan dengan mempergunakan sistem kartu Setiap
kutipan yang diperoleh dari data sekunder dicatat pada setiap kartu yang
telah disiapkan, sehingga apabila diperlukan dalam pembahasan lebih
23. Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Primada Media, Jakarta, h.155.
cepat dan mudah memperolehnya. Metode pengumpulan data dengan
membaca buku-buku literatur dan mengutip teori-teori dalam beberapa
buku yang berhubungan dengan rumusan masalah yang ada.
1.8.5 Teknik pengolahan dan analisis data
Setelah data dikumpulkan, kemudian data ini dianalisis dengan
menggunankan teknik kualitatif. Menurut Zainuddin Ali “penelitian yang
bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum
yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan
pengadilan serta norma – norma yang hidup dan berkembang di dalam
masyarakat”.24
24. Zainuddin Ali H., 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 105.