daftar isi - ppsdm.lkpp.go.id · adalah pegawai lppbj yang bertugas melaksanakan dukungan...
TRANSCRIPT
i
i
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………… 1 A. Latar Belakang ……………………………………………………………………………. 1 B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………. 2 C. Sasaran ……………………………………………………………………………………. 2 D. Ruang Lingkup ……………………………………………………………………………. 2 E. Pengertian Umum ………………………………………………………………………… 2 F. Kemampuan Dasar……………………………………………………………………….. 4 BAB II STRUKTUR KURIKULUM ………………………………………………………………….. 5 A. Tujuan Umum Pelatihan .........…………………………………………………………. 5 B. Tujuan Khusus Pelatihan ……………………………………………………………….. 5 C. Pokok Materi Pembelajaran .……………………………………………………………. 5 D. Peserta.……………………………………………………………………………………. 6 E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran ……………………………………………….. 6 F. Durasi Pembelajaran…..…………………………………………………………………. 7 BAB III PESERTA ……………………………………………………………………………………… 12 A. Persyaratan Peserta Pelatihan………………………………………………............... 12
B. Jumlah …………………………………………………………………………………….. 12 BAB IV LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN TENAGA
KEDIKLATAN …………………………………………………………………………………. 13
A. Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) 13 1. LPPBJ yang menyelenggarakan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional
Pengadaan Barang/Jasa Pertama …………………………………………………
13 2. Hak LPPBJ ………..................................................................................... 13 3. Kewajiban LPPBJ …………........................................................................ 13 B. Tenaga Kediklatan ………………………………………………………………………. 14 1. Pengelola Pelatihan (MOT) ………………………………………………………… 14 2. Penyelenggara Pelatihan (TOC) ………………………………………............... 14 3. Fasilitator PBJ………………………………………………………………………… 16 4. Pengelola Sistem Informasi ………………………………………………………… 17 BAB V FASILITAS ……………………………………………………………………………………. 18 A. Sarana ……………………………………………………………………………………. 18 B. Prasarana ………………………………………………………………………………… 18 BAB VI PEMBINAAN DAN ANGGARAN ………………………………………………………….. 19 A. Pembinaan ………………………………………………………………………………. 19 B. Anggaran ………………………………………………………………………………… 19 C. Komponen Pembiayaan ……………………………………………………………….. 19
BAB VII EVALUASI ……………………………………………………………………………………. 20 A. Evaluasi Peserta Pelatihan ……………………………………………………………… 20 B. Evaluasi Fasilitator PBJ ………………………………………………………............... 20 C. Evaluasi Penyelenggara Diklat………………………………………………………….. 21 D. Panduan Pengisian Lembar Evaluasi…………………………………………………... 21 BAB VIII SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN …………………............... 22 A. Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP)…………………………….………………………………………………………
22 B. Penyerahan STTPP ..……………………………………………………………………. 22
BAB X PENUTUP ……………………………………………………………………...................... 23
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satu tugas
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah
Penyusunan dan Perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan
sumber daya manusia di bidang pengadaan barang / jasa pemerintah. Oleh
karena itu, LKPP terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) melalui program pelatihan.
Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Laksana LKPP dibentuk Pusdiklat PBJ yang bertugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan evaluasi,
pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Pusdiklat PBJ diberikan
Tugas dan Kewenangan menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan PBJ.
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan disusun untuk setiap program
pelatihan PBJ. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2018 Tentang
Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa terdapat 2 jenis Program Pelatihan PBJ yang
telah disusun oleh Pusdiklat PBJ LKPP, yaitu Program Pelatihan Kompetensi
PBJ dan Program Pelatihan Teknis PBJ. Pelatihan Kompetensi PBJ merupakan
pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan Standar Kompetensi PBJ, sedangkan
Pelatihan Teknis PBJ merupakan pelatihan yang dilaksanakan untuk mendukung
pelaksanaan PBJ berdasarkan analisis kebutuhan diklat namun belum mengacu
kepada standar kompetensi yang telah ditetapkan.
Salah satu program Pelatihan Teknis PBJ adalah Program Pelatihan PBJ
Tingkat Dasar. Pelatihan PBJ Tingkat Dasar merupakan pelatihan yang
memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(PBJP).
2
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud penyelenggaraan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan SDM
PBJ yang mengetahui dan memahami Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 Tentang PBJP.
2. Tujuan
Penyelenggaraan pelatihan bertujuan agar SDM PBJ dapat mengetahui dan
memahami Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang PBJP.
C. Sasaran
Sasaran penyelenggaraan pelatihan adalah terwujudnya SDM PBJ yang
mengetahui dan memahami Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentang PBJP.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan adalah mengatur tentang
Struktur Kurikulum, Model Pembelajaran, Peserta, Lembaga dan Tenaga
Kediklatan, Fasilitas Diklat, Pembinaan dan Anggaran, Evaluasi dan Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan Registrasi.
E. Pengertian Umum
Dalam Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan yang dimaksud dengan:
1. Program Pelatihan PBJ Tingkat Dasar adalah Program pelatihan yang
bertujuan mewujudkan SDM PBJ yang mengetahui dan memahami
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang PBJP.
2. Kurikulum Pengadaan Barang/Jasaadalah seperangkat rencana dan
pengaturan program pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari
tujuan umum pelatihan, tujuan khusus pelatihan, pokok materi
pembelajaran, sasaran peserta, metode, jam pembelajaran dan jadwal
pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Model Pembelajaran adalah sebuah bentuk pembelajaran yang
tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang dikemas secara
khas dalam proses pembelajaran.
4. Metode Pembelajaran adalah sebuah cara yang dipergunakan dalam
mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam proses
pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
3
5. Jam Pembelajaran adalah durasi atau lamanya waktu yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan satuan mata diklat.
6. Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
dengan LPPBJ adalah Lembaga yang ditetapkan oleh Pusdiklat PBJ
untuk menyelenggarakan pelatihan.
7. Tenaga Kediklatan adalah Pegawai LPPBJ yang terdiri dari Pengelola
Pelatihan, Fasilitator PBJ, Pengelola Kelas dan Pengelola Sistem
Informasi.
8. Tenaga Pengajar/Widyaiswara/Penceramah/Narasumber/Pakar/Praktisi
Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Fasilitator
PBJ adalah seseorang yang ditetapkan oleh Pusdiklat PBJ untuk
melaksanakan tugas pengajaran sesuai kompetensinya.
9. Pengelola Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Pengelola Pelatihan adalah Pegawai LPPBJ yang bertugas
merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan
mengevaluasi program Pelatihan PBJ dengan mengacu pada pedoman
yang ditetapkan oleh Pusdiklat PBJ.
10. Penyelenggara Pelatihan yang selanjutnya disebut Pengelola Kelas
adalah Pegawai LPPBJ yang bertugas melaksanakan dukungan
administratif penyelenggaraan Pelatihan sesuai pedoman yang ditetapkan
oleh Pusdiklat PBJ.
11. Pengelola Sistem Informasi adalah Pegawai LPPBJ yang bertugas
mengelola sistem informasi yang mendukung pelaksanaan Pelatihan PBJ.
12. Peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
dengan Peserta Pelatihan PBJ adalah orang perseorangan atau
kelompok yang mendaftar dan ditetapkan oleh LPPBJ sebagai peserta
pelatihan PBJ serta mengikuti kegiatan Pelatihan PBJ.
13. Portal Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Portal PPSDM adalah
Pintu Gerbang Sistem Informasi terkait Pelatihan PBJ yang dikelola oleh
unit kerja di bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya
manusia Pengadaan Barang/Jasa di LKPP.
4
F. Kemampuan Dasar
Kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh SDM PBJ ialah mengetahui dan
memahami regulasi PBJ yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi:
1. Ketentuan Umum
2. Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
3. Pelaku PBJ
4. PBJ Secara Elektronik, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan,
Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum
5. Perencanaan Pengadaan
6. Persiapan PBJ
7. Pelaksanaan PBJ Melalui Swakelola
8. Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia
9. Pengadaan Khusus
5
BAB II
STRUKTUR KURIKULUM
Berdasarkan kurikulum Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat
Dasar, struktur kurikulum adalah sebagai berikut:
A. Tujuan Umum Pelatihan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengetahui dan
memahami Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang PBJP.
B. Tujuan Khusus Pelatihan
Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu mengetahui dan
memahami:
a. Ketentuan Umum
b. Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
c. Pelaku PBJ
d. PBJ Secara Elektronik, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan,
Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum
e. Perencanaan Pengadaan
f. Persiapan PBJ
g. Pelaksanaan PBJ Melalui Swakelola
h. Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia
i. Pengadaan Khusus
C. Pokok Materi Pembelajaran
1. Building Learning Commitment
2. Materi 1: Ketentuan Umum
3. Materi 2: Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
4. Materi 3: Pelaku PBJ
5. Materi 4: PBJ Secara Elektronik, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan,
Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum
6. Materi 5: Perencanaan Pengadaan
7. Materi 6: Persiapan PBJ
8. Materi 7: Pelaksanaan PBJ Melalui Swakelola
10. Materi 8: Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia
11. Materi 9: Pengadaan Khusus
6
D. Peserta
1. Persyaratan Peserta :
Sasaran peserta dari Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tingkat Dasar
adalah stakeholder yang ingin mengetahui dan memahami dan/atau akan
mengelola/bertugas di bidang pengadaan barang/jasa baik dari organisasi
profit, non profit, dan pemerintah, dengan persyaratan sebagai berikut:
a) Pendidikan minimal SLTA/Sederajat
b) Belum mempunyai Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat
Dasar
2. Peserta Diharapkan Telah Memiliki :
a) Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim
b) Kemampuan menggunakan komputer untuk berkomunikasi dan belajar
3. Jumlah Peserta
Jumlah peserta pelatihan minimal 10 (sepuluh) orang dan maksimal 40 (empat
puluh) orang dalam 1 (satu) kelas.
E. Pendekatan Dan Metode Pembelajaran
Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Andragogi Learning (Pendidikan
Orang Dewasa), peserta diperlakukan sebagai orang dewasa, mensyaratkan
keterlibatan aktif dari setiap peserta melalui komunikasi dua arah sehingga
memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan pikiran dan
pengalamannya.
a. Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab, Latihan Soal dengan
menggunakan aplikasi, dan Diskusi/Jigsaw Learning
b. Media Pembelajaran :
1) Media Visual : Diagram Alur, Chart, Bagan, Mind Mapping
2) Media Proyeksi : Slide, Proyektor, Whiteboard, Flipchart
7
F. Durasi Pembelajaran
Pelatihan dilaksanakan 40 Jam Pembelajaran (JP), dengan alokasi 1 JP = 45
menit.
Rinciannya sebagai berikut:
Materi Jumlah
Jam Pembelajaran
(JP)
Pre Test, Building Learning Commitment 1
Materi 1 Ketentuan Umum 2
Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ)
3
Materi 3 Pelaku PBJ 4
Materi 4 PBJ Secara Elektronik, Sumber Daya Manusia dan
Kelembagaan, Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan
Pelayanan Hukum
3
Materi 5 Perencanaan Pengadaan 4
Materi 6 Persiapan PBJ 5
Materi 7 Pelaksanaan PBJ Melalui Swakelola 3
Materi 8 Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia 3
Materi 9 Pengadaan Khusus 2
Pendalaman/Pengayaan Materi 5
Pengerjaan dan Pembahasan Soal Try Out
Post Test
5
Jumlah Jam Pelajaran 40
8
CONTOH JADWAL PELATIHAN :
Hari I
Waktu Materi JP
07.00 – 07.30
07.30 – 08.00
Registrasi Peserta
Pembukaan Pelatihan:
Laporan Panitia
Sambutan/Pengarahan
08.00 – 08.45 Pre Test (15 menit)
Building Learning Commitment (BLC) (15 menit)
Learning Objective (15 menit)
1
08.45 – 10.15 Materi 1: Ketentuan Umum
Definisi-definisi Terkait Pengadaan Barang/Jasa
(PBJ)
Ruang Lingkup Pengadaan dan Pembiayaan
Pengadaan
Jenis dan Cara PBJ
Pengerjaan dan Pembahasan Latihan Soal
2
10.15 – 10.30 Istirahat
10.30 – 12.00 Materi 2: Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
Tujuan PBJ
Kebijakan PBJ
Prinsip PBJ
Etika PBJ
Peran Serta Usaha Kecil
2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 13.45 Lanjutan Materi 2
Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Preferensi Harga
Pengadaan Berkelanjutan
Pengerjaan dan Pembahasan Latihan Soal
1
13.45 – 15.15 Materi 3: Pelaku PBJ 2
9
Tugas dan Wewenang PA
Tugas dan Wewenang KPA
Tugas PPK
Tugas Pejabat Pengadaan
Tugas Pokja Pemilihan
Tugas Agen Pengadaan
15.15 – 15.45 Coffee Break, Shalat Ashar
15.45 – 17.15 Lanjutan Materi 3
Tugas PjPHP/PPHP
Tugas Penyelenggara Swakelola
Tugas Penyedia
Pengerjaan dan Pembahasan Latihan Soal
2
17.15 – 17.45 Pengerjaan Tes Materi 1,2, dan 3
Hari II
Waktu Materi JP
08.00 – 10.15 Materi 4: PBJ Secara Elektronik, Sumber Daya
Manusia dan Kelembagaan, Pengawasan,
Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum
Sistem Informasi Pengadaan Nasional
PBJ Secara Elektronik melalui E-Marketplace
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Sumber Daya Manusia
Kelembagaan
Pengawasan
Pengaduan
Sanksi
Pelayanan Hukum
Pengerjaan dan Pembahasan Latihan Soal
3
10.15 – 10.30 Istirahat
10.30 – 12.00 Materi 5: Perencanaan Pengadaan
Penjelasan dan Klasifikasi Perencanaan
Pengadaan
2
10
Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Pemaketan Pengadaan
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Lanjutan Materi 5
Konsolidasi Pengadaan
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
Pengerjaan dan Pembahasan Latihan Soal
2
14.30 – 15.15 Materi 6: Persiapan PBJ
Persiapan Swakelola
Spesifikasi Teknis
1
15.15 – 15.45 Coffee Break, Shalat Ashar
15.45 – 17.15 Lanjutan Materi 6
Harga Perkiraan Sendiri
Jenis Kontrak dan Bukti Kontrak
2
17.15 – 17.35 Pengerjaan Tes Materi 4 dan Tes Materi 5
Hari III
Waktu Materi JP
08.00 – 09.30 Lanjutan Materi 6
Jaminan Pengadaan dan Sertifikasi Garansi
Pengerjaan dan Pembahasan Latihan Soal
2
09.30 – 10.15 Materi 7: Pelaksanaan PBJ Melalui Swakelola
Pelaksanaan berdasarkan Tipe Swakelola
1
10.15 – 10.30 Coffee Break
10.30 – 12.00 Lanjutan Materi 7:
Pembayaran dan Penyaluran Dana dalam
Pelaksanaan Swakelola
Pengawasan dan Pertanggungjawaban pada
pelaksanaan swakelola
Pengerjaan dan Pembahasan Latihan Soal
2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 15.15 Materi 8: Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia
Tahapan Pemilihan
3
11
Tender/Seleksi Gagal
Pelaksanaan Kontrak
Pengerjaan dan Pembahasan Latihan Soal
15.15 – 15.45 Coffee Break, Shalat ashar
15.45 – 17.15 Materi 9: Pengadaan Khusus
Penanganan Keadaan Darurat
Barang/Jasa di Luar Negeri
Pengecualian
Pelaksanaan penelitian
Pengerjaan dan Pembahasan Latihan Soal
2
17.15 – 17.55 Pengerjaan Tes Materi 6,7,8, dan 9
Hari IV
Waktu Materi JP
08.00 – 10.15 Pembahasan Tes Materi secara Keseluruhan (Tes
Materi 1,2,3,4,5,6,7,8, dan 9)
Pendalaman/Pengayaan Materi
3
10.15 – 10.30 Coffee Break
10.30 – 12.00 Lanjutan Pendalaman/Pengayaan Materi 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 15.15 Pengerjaan dan Pembahasan Soal Try Out 3
15.15 – 15.45 Coffee Break, Shalat ashar
15.45 – 17.15 Lanjutan Pengerjaan dan Pembahasan Soal Try
Out
Pengerjaan Post Test
2
12
BAB III
PESERTA
A. Persyaratan Peserta Pelatihan
1. pendidikan minimal SMA/Sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah;
2. belum mempunyai Sertifikat PBJ Tingkat Dasar;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. diutamakan bagi pegawai yang akan melaksanakan tugas di bidang
pengadaan barang/jasa, yaitu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pengadaan (PP); dan Pejabat
Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(PjPHP/PPHP)
5. terdaftar di portal PPSDM.
B. Jumlah
Jumlah peserta Program Pelatihan ini per kelas paling kurang 10 (sepuluh) orang
dan paling banyak 40 (empat puluh) orang.
13
BAB IV
LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
DAN TENAGA KEDIKLATAN
A. Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
1. Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang menyelenggarakan
Pelatihan ini, meliputi:
a) Pusdiklat PBJ;
b) Lembaga Pelatihan PBJ (LPPBJ) yang telah Terdaftar atau
Terakreditasi di Pusdiklat PBJ.
2. Kewajiban LPPBJ
a) Menyampaikan rencana pelatihan selama 1 (satu) tahun sesuai
denganmodel pembelajaran yang ditentukan kepada Pusdiklat PBJ LKP;
b) Berkoordinasi dengan Pusdiklat PBJ LKPP;
c) Mematuhi tata cara pengajuan dan pembatalan pelatihan sebagai berikut:
1) Pengajuan paling kurang 7 (tujuh) hari kalender sebelum
pelaksanaan Pelatihan, kecuali untuk libur panjang yang ditetapkan
pemerintah seperti cuti bersama Idul Fitri dan akhir tahun, maka
ketentuan pengajuan paling kurang akan diatur oleh Kapusdiklat PBJ.
2) Surat pengajuan ditandatangani oleh pimpinan LPPBJ ditujukan
kepada Kapusdiklat PBJ dengan mencantumkan tempat/ lokasi,
waktu/ tanggal, jumlah peserta, jumlah ruangan, jenis diklat, jam
pembelajaran serta nama fasilitator, nomor telepon dan alamat surat
elektronik (surel) LPPBJ yang dapat dihubungi.
3) Bilamana terjadi pembatalan atau perubahan jadwal pelatihan, maka
LPPBJ wajib menyampaikan kepada Pusdiklat, fasilitator dan peserta
Pelatihan paling kurang 4 (empat) hari kalender sebelum pelatihan.
d) Menyiapkan kebutuhan pembiayaan, sarana dan prasarana yang sesuai
dengan jumlah peserta;
e) Menyelenggarakan pelatihan dengan penuh tanggung jawab dan
berintegritas;
f) Menyiapkan paling kurang 1 (satu) orang Pengelola Kelas untuk setiap
penyelenggaraan pelatihan;
g) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan menyampaikan
laporan hasil penyelenggaraan pelatihan kepada Pusdiklat PBJ LKPP
14
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pelaksanaan
pelatihan.
h) Menyiapkan dan/atau mengirimkan Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPP) kepada peserta pelatihan.
3. Hak LPPBJ
a) Menerima fasilitas pelatihan dari Pusdiklat PBJ yang terdiri atas:
1. Program Pelatihan PBJ Tingkat Dasar;
2. Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan PBJ Tingkat Dasar;
3. Daftar Fasilitator PBJ;
b) Memberikan masukan, saran dan/atau pengaduan penyelenggaraan
pelatihan.
B. Tenaga Kediklatan
Tenaga Kediklatan meliputi:
1) Pengelola Pelatihan (MOT)
Pengelola Pelatihan adalah Pegawai LPPBJ yang bertugas merencanakan,
melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi program
Pelatihan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Pusdiklat
PBJ.
a. Persyaratan Pengelola Pelatihan (MOT)
1. Memiliki sertifikat MOT dari Lembaga Administrasi Negara atau
sertifikat lulus pelatihan pengelola pelatihan yang diselenggarakan
oleh Lembaga Pelatihan terakreditasi atau;
2. Memiliki sertifikat diklat kepemimpinan dan/atau;
3. Memiliki pengalaman sebagai pimpinan penyelenggaraan pelatihan
dibuktikan dengan surat Tugas/Keputusan.
2) Penyelenggara Pelatihan (Pengelola Kelas/TOC)
Penyelenggara Pelatihan yang selanjutnya disebut Pengelola Kelas adalah
Pegawai LPPBJ yang bertugas melaksanakan dukungan administratif
penyelenggaraan Pelatihan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pusdiklat
PBJ.
a. Persyaratan Pengelola Kelas
1. Memiliki sertifikat lulus diklat teknis penyelenggara pendidikan dan
pelatihan (Training Officer Course-TOC) dari Lembaga Administrasi
Negara atau sertifikat lulus pelatihan penyelenggara
15
pelatihan/pengelola kelas/TOC yang diselenggarakan oleh Lembaga
Pelatihan terakreditasi dan/atau memiliki latar belakang pendidikan
minimal jenjang Strata-1 di bidang Pendidikan dan/atau;
2. Memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Pelatihan/Pengelola
Kelas Pelatihan dibuktikan dengan Surat Tugas/Keputusan.
b. Hak Pengelola Kelas
Menerima fasilitas pelatihan dari LPPBJ, terdiri atas:
1. Memperoleh Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan PBJ;
2. Memperoleh daftar peserta pelatihan PBJ
3. Memperoleh pembinaan dan pengembangan kompetensi
4. Mendapatkan Akun (hak akses) pada Portal PPSDM;
5. Memberi masukan kepada LPPBJ untuk perbaikan pada
penyelenggaraan pelatihan
c. Pengelola kelas mempunyai kewajiban untuk :
1. Menjaga etika dalam penyelenggaraan pelatihan;
2. Berkoordinasi dengan pengelola pelatihan dan fasilitator untuk
mengelola kelas pelatihan;
3. Menyampaikan panduan pelatihan kepada peserta pelatihan.
4. Menjaga ketepatan waktu dan ketersediaan sarana yang dibutuhkan
selama pelatihan.
5. Memastikan peserta dan fasilitator menandatangani daftar hadir
peserta setiap hari pelatihan.
6. Menyiapkan dan memberikan soal pre test dan post tes, tes materi,
dan 2 paket soal tryout untuk peserta;
7. Melaksanakan dan mengolah pre test di awal sesi pembelajaran dan
post test di akhir sesi pembelajaran.
8. Melaksanakan dan mengolah hasil evaluasi tes materi serta
menyampaikan pada fasilitator
9. Melaksanakan dan mengolah hasil 2 paket soal tryout;
10. Melaksanakan dan mengolah hasil evaluasi penyelenggaraan
pelatihan dengan menggunakan Form Feedback Peserta (Form A
dan B) dan Form Feedback Fasilitator (Form A dan Form B)
11. Memantau pelaksanaan kurikulum dalam proses pembelajaran.
12. Mengarsipkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelatihan
untuk laporan pelaksanaan pelatihan PBJ terdiri dari:
16
- Hasil pre test dan post test
- Hasil evaluasi tes materi
- Hasil Try out
- Hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan
3) Fasilitator PBJ
a. Fasilitator PBJ pada Program Pelatihan Keahlian PBJ Tingkat Dasar,
terdiri atas :
1. Widyaiswara;
2. Narasumber;
3. Penceramah;
4. Pakar/Praktisi
b. Persyaratan Fasilitator PBJ
Memiliki sertifikat lulus Training of Trainers (ToT) Keahlian PBJ Tingkat
Dasar atau Sertifikat PBJ Kehormatan.
c. Penugasan Fasilitator PBJ
1. LPPBJ dapat melihat daftar fasilitator PBJ yang ada di portal PPSDM
2. LPPBJ dapat menghubungi dan mengkonfirmasi kesediaan para
fasilitator PBJ.
3. Bilamana fasilitator PBJ merupakan ASN/TNI/Polri, maka fasilitator
harus mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang di
instansi ASN/TNI/Polri tersebut, berdasarkan surat permohonan dari
LPPBJ.
d. Hak Fasilitator PBJ
Fasilitator mempunyai hak untuk:
1. Mendapatkan honorarium, transportasi, dan akomodasi sesuai
dengan ketentuan;
2. Memperoleh pembinaan dan pengembangan kompetensi;
3. Mendapatkan akun (hak akses) pada portal PPSDM;
4. Memberi masukan kepada penyelenggara pelatihan untuk perbaikan
pada penyelenggaraan pelatihan.
17
e. Tugas Fasilitator PBJ
1. Melaksanakan tugas mengajar sesuai kompetensi dan pedoman
penyelenggaraan pelatihan;
2. Menerapkan kompetensi teknik mengajar;
3. Menyampaikan materi kepada peserta pelatihan PBJ sesuai
kurikulum yang ditetapkan oleh LKPP;
4. Mematuhi kode etik Fasilitator PBJ;
5. Memastikan riwayat penugasan mengajar telah tercatat melalui portal
PPSDM; dan
6. Mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan perubahan peraturan khususnya terkait PBJ.
4) Pengelola Sistem Informasi
a. Persyaratan Pengelola Sistem Informasi
1. Memiliki pengalaman kompetensi dibidang IT seperti instalasi,
konfigurasi, network/jaringan dan database, (dibuktikan dengan
sertifikat), dan
2. Menguasai komputer (hardware/software/office)
b. Hak Pengelola Sistem Informasi
1. Memperoleh Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan PBJ;
2. Memperoleh Pembinaan dan Pengembangan kompetensi;
3. Mendapatkan Akun (hak akses) pada Portal PPSDM;
4. Memberi masukan kepada penyelenggara pelatihan dan Pusdiklat
PBJ LKPP untuk perbaikan penyelenggaraan pelatihan.
c. Kewajiban Pengelola Sistem Informasi
1. Mampu mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak untuk
mendukung penyelengaraan pelatihan.
2. Melakukan konfigurasi sistem yang mendukung networking.
3. Mengidentifikasi masalah jaringan, sistem aplikasi dan mampu
mengatasi/memperbaikinya.
4. Menginformasikan kepada Pusdiklat LKPP setiap terjadi
masalah/troubleshoot pada sistem Portal PPSDM
18
BAB V
FASILITAS DIKLAT
A. Prasarana
Prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan diklat paling kurang:
1. Ruang Kelas;
2. Ruang Sekretariat Panitia;
3. Ruang Makan;
4. Ruang Ibadah.
5. Rest room
B. Sarana
Sarana yang disediakan harus memadai dan berfungsi untuk dipergunakan
dalam pelaksanaan Pelatihan PBJ paling kurang:
1. bahan ajar (modul, slide, peraturan-peraturan terkait)
2. meja belajar;
3. kursi belajar;
4. papan tulis / flipchart dan kertas flipchart;
5. alat tulis (spidol papan tulis, penghapus papan tulis),
6. proyektor dan layar;
7. komputer/ laptop untuk fasilitator;
8. jaringan internet;
9. sound system;
10. perlengkapan P3K;
11. panduan pelatihan (paling kurang : tata tertib, jadwal pelatihan, kontak panitia,
informasi darurat)
12. tanda pengenal peserta (name tag);
13. daftar hadir fasilitator dan peserta;
14. lembar evaluasi peserta (form IKP A dan B);
15. lembar evaluasi fasilitator (form IKP A dan B);
16. lembar evaluasi self assessment LPPBJ;
17. lembar biodata peserta;
18. sertifikat pelatihan
19
BAB VI
PEMBINAAN, ANGGARAN DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN
A. Pembinaan
Pembinaan Pelatihan PBJ dilakukan oleh Pusdiklat PBJ dengan menetapkan
pedoman penyelenggaraan Pelatihan PBJ.
B. Anggaran
Alokasi anggaran program Pelatihan:
1. seluruh biaya berasal dari anggaran LKPP;
2. sebagian biaya berasal dari anggaran LKPP atau LPPBJ/peserta pelatihan
PBJ; atau
3. seluruh biaya berasal dari LPPBJ/peserta pelatihan PBJ.
C. Komponen Pembiayaan
Komponen pembiayaan untuk program pelatihan keahlian PBJ tingkat dasar
adalah paling kurang:
1. Akomodasi dan Konsumsi Tenaga Kediklatan;
2. Akomodasi dan Konsumsi Peserta Pelatihan;
3. Honorarium Fasilitator PBJ
4. Penyediaan Bahan Ajar (modul, slide, peraturan terkait dan referensi lainnya);
5. Pencetakan dan Pengiriman STTPP kepada Peserta Pelatihan;
6. Penyusunan dan Pengiriman Laporan Penyelenggaraan Pelatihan.
20
BAB VII
EVALUASI
Evaluasi Pelatihan PBJ Tingkat Dasar dilakukan melalui penilaian terhadap
Peserta Pelatihan dan Penyelenggaraan.
A. Evaluasi Peserta Pelatihan
Evaluasi terhadap peserta dilakukan melalui penilaian terhadap:
1. Aspek Kedisiplinan Peserta
Kedisiplinan adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib
penyelenggaraan pelatihan, dalam hal ini disiplin dalam kehadiran. Peserta
wajib hadir tepat waktu selama proses pelaksanaan pelatihan, sehingga
peserta yang terlambat lebih dari 15 menit dianggap tidak hadir selama 1 JP.
Peserta pelatihan wajib menghadiri pelatihan minimal 90% dari keseluruhan
Jam Pembelajaran.
2. Aspek pencapaian indikator hasil belajar yaitu nilai pengukuran pra dan pasca
pelatihan (pre dan post test) untuk mengetahui tingkat pemahaman yang telah
dimiliki peserta setelah pelatihan. Pengetahuan atas tingkat pemahaman
peserta diakhir pelatihan sangat berguna untuk mengukur efektifitas pelatihan.
3. Aspek pencapaian tes materi yaitu nilai pengukuran tes tiap materi
4. Aspek pencapaian try out yaitu nilai pengukuran try out.
Penilaian peserta dilakukan oleh penyelenggara Pelatihan. Hasil evaluasi diolah
dan disampaikan oleh penyelenggara Pelatihan kepada Pusdiklat PBJ sebagai
masukan untuk peningkatan kualitas program Pelatihan dan bahan pembinaan
fasilitator PBJ.
B. Evaluasi Fasilitator PBJ
Evaluasi terhadap Fasilitator PBJ dilakukan oleh peserta dengan aspek yang
dinilai sebagai berikut:
- Metode Mengajar
- Pengelolaan Waktu
- Penguasaan Materi
Evaluasi terhadap Fasilitator PBJ bertujuan untuk mengetahui tingkat
kemampuan dan kepatutan dalam sikap dan perilaku sebagai Fasilitator PBJ. Hasil
evaluasi Fasilitator PBJ sebagai umpan balik bagi Fasilitator PBJuntuk meningkatkan
21
performa mengajarnya. Penilaian terhadap tenaga pengajar yang dilakukan peserta
menggunakan Formulir Evaluasi Fasilitator.
Hasil penilaian diolah oleh penyelenggara pelatihan dan disampaikan kepada Kepala
Pusdiklat PBJ LKPP untuk peningkatan kualitas dan kompetensi pengajaran
berikutnya.
C. Evaluasi Penyelenggara Diklat
Evaluasi terhadap penyelenggara pelatihan bertujuan untuk mengetahui persepsi
peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan. Hasil evaluasi sebagai
umpan balik bagi penyelenggara pelatihan untuk memperbaiki penyelenggaraan
pelatihan berikutnya.Evaluasi terhadap penyelenggara pelatihan dilakukan oleh
peserta dengan aspek yang dinilai yaitu sebagai berikut:
- Aspek Tata Kelola
- Aspek Sarana dan Prasarana
- Aspek Pengelola Kelas
D. Panduan Pengisian Lembar Evaluasi
1. Peserta dengan mengisi lembar evaluasi peserta (form Feedback A dan B)
dengan aspek penilaian meliputi aspek penyelenggaraan pelatihan, materi,
fasilitator, serta sarana dan prasarana pelatihan.
2. fasilitator dengan mengisi lembar evaluasi fasilitator (form Feedback A dan
B) dengan aspek penilaian meliputi aspek penyelenggaraan pelatihan,
materi, serta sarana dan prasarana pelatihan.
3. LPPBJ dengan mengisi lembar self assessment, dengan aspek penilaian
meliputi aspek tata kelola, sarana prasarana, pengelola kelas, dan
fasilitator
Seluruh lembar evaluasi disiapkan oleh pengelola kelas dan diberikan
kepada peserta dan fasilitator di awal penyelenggaraan pelatihan.
22
BAB VIII
SERTIFIKAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
A. Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
1. STTPP diberikan kepada peserta Pelatihan yang memenuhi kriteria
persentase kehadiran peserta;
2. Jenis dan bentuk serta ukuran Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara;
3. Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ditandatangani oleh
Pimpinan Penyelenggara (LPPBJ).
B. Penyerahan STTPP
STTPP disampaikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan evaluasi
peserta pelatihan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan pelatihan.
23
BAB IX
PENUTUP
1. Pedoman ini merupakan panduan bagi LPPBJ untuk menyelenggarakan Program
Pelatihan PBJ Tingkat Dasar;
2. Pedoman sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, apabila dipandang
perlu akan diadakan penyempurnaan;
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman ini akan diatur lanjut dalam
keputusan tersendiri.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Suharti
31 Agustus 2018
24
LAMPIRAN
CONTOH/TEMPLATE SURAT PERMOHONAN FASILITASI PELATIHAN PBJ
No. : …. [diisi no surat LPPBJ] …. [diisi tanggal surat]
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Fasilitasi Pelatihan Pengadaan
Barang/Jasa
Yth. Kepala Pusdiklat PBJ
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B
Jakarta 12940
Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan …, …(diisi nama LPPBJ) akan melaksanakan Pelatihan PBJ Tingkat Dasar bagi pegawai …
yang belum mempunyai Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat. Pelatihan akan dilaksanakan pada:
Hari : … [diisi hari penyelengaraan pelatihan]
Tanggal : …[diisi tanggal penyelengaraan pelatihan]
Tempat : Ruang … [diisi tempat penyelengaraan pelatihan]
… [diisi alamat penyelengaraan pelatihan]
Jumlah Peserta : … orang (… Kelas) [jumlah peserta perkelas paling banyak 40
peserta]
Pengelola Kelas : Sdr. …[nama pengelola kelas] (…[no telpon/Hp]/ … [alamat email])
Selanjutnya dengan ini kami mohon untuk difasilitasi nama-nama Fasilitator PBJ yang akan
menyampaikan materi pada kegiatan pelatihan tersebut. Laporan Penyelenggaraan Pelatihan akan kami
sampaikan paling lambat 14 (empat belas hari) kalender setelah penyelenggaraan pelatihan berlangsung.
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
……………..
[diisi Jabatan Penanggung Jawab LPPBJ]
……[diisi Nama Penanggung Jawab]
[NIP (apabila ada)]
25
LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN PELATIHAN PBJ
No. : …. [diisi no surat LPPBJ] …. [diisi tanggal surat]
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Yth. Kepala Pusdiklat PBJ
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B
Jakarta 12940
Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan …, …(diisi nama LPPBJ) akan melaksanakan Pelatihan PBJ Tingkat Dasar bagi pegawai …
yang belum mempunyai Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat.
Selanjutnya dengan ini kami memberitahukan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar
yang akan dilaksanakan pada:
Hari : … [diisi hari penyelengaraan pelatihan]
Tanggal : …[diisi tanggal penyelengaraan pelatihan] (Jadwal Pelatihan
Terlampir)
Tempat : Ruang … [diisi tempat penyelengaraan pelatihan]
… [diisi alamat penyelengaraan pelatihan]
Jumlah Peserta : … orang (… Kelas) [jumlah peserta perkelas paling banyak 40
peserta]
Pengelola Kelas : Sdr. …[nama pengelola kelas] (…[no telpon/Hp]/ … [alamat email])
Laporan Penyelenggaraan Pelatihan akan kami sampaikan paling lambat 14 (empat belas hari)
kalender setelah penyelenggaraan pelatihan berlangsung. Demikian pemberitahun ini kami sampaikan.
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
……………..
[diisi Jabatan Penanggung Jawab LPPBJ]
……[diisi Nama Penanggung Jawab]
[NIP (apabila ada)]