daftar isi - pertani · daftar isi bab perihal halaman i pendahuluan a. latar belakang b. tujuan c....

DAFTAR ISI

BAB PERIHAL HALAMAN

I Pendahuluan a. Latar belakang b. Tujuan c. Sasaran d. Pengertian ICorporate Governance e. Visi dan Misi f. Budaya Perusahaan g. Nilai-Nilai Perusahaan

1 1 2 2 2 3 3

II ORGAN PERSEROAN A. Rapat Umum Pemegang Saham 1. Pengertian dan Jenis Rapat 2. Wewenang RUPS B. Dewan Komisaris 1. Pengertian 2. Keanggotaan dan Masa Jabatan 3. Kualifikasi 4. Tugas dan Kewajiban 5. Wewenang dan Hak 6. Tanggung jawab dan Pengambilan keputusan C. Direksi 1. Pengertian 2. Keanggotaan dan masa jabatan 3. Kualifikasi 4. Tugas dan Kewajiban 5. Wewenang dan Hak 6. Tanggung jawab dan Pengambilan keputusan D. Komite Pendukung Dewan Komisaris 1. Komite Audit a. Pengertian b. Keanggotaan dan masa jabatan c. Kualifikasi d. Tugas, Kewenangan dan Tanggung jawab 2. Komite lainnya F. Fungsi Pendukung Direksi 1. Sekretaris Perusahaan a. Pengertian b. Kedudukan c. Kualifikasi d. Tugas dan Tanggung jawab 2. Divisi Audit Internal a. Pengertian b. Kedudukan c. Kualifikasi

5 5 6 7 7 9 9 11 12 13 14 15 15 18 21 23 23 24 24 25 26 26 26 26 27 27 27

d. Tugas dan Tanggung jawab e. Wewenang

27 28

III HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER a. Pengertian b. Kebijakan Pengelolaan Stakeholder c. Lingkup Stakeholder

29 29 29

IV KEBIJAKAN TERKAIT GOVERNANCE a. Auditor Eksternal b. Sistem Pengendalian Intern c. Benturan Kepentingan d. Manajemen Resiko e. Teknologi Informasi f. Tanggung jawab sosial dan lingkungan g. Transparansi dan Pengungkapan h. Program Pengenalan

32 32 33 34 34 36 36 37

V PENUTUP 38

PT Pertani (Persero)

PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT PERTANI (PERSERO)

Pedoman Good Corporate Governance PT Pertani (Persero) Halaman 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan pendirian Perusahaan, mewujudkan visi dan misi yang dilandaskan pada Nilai-Nilai Perusahaan dan Etika Bisnis, maka dalam proses bisnisnya harus didasarkan pada prinsip-pinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance diperuntukan untuk kepentingan para Pemegang Saham serta kepentingan para Stakeholders perusahaan. PT. Pertani (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara memiliki komitmen untuk menerapkan praktik-praktik Good Corporate Governance dalam proses bisnisnya. Untuk mewujudkan komitmen tersebut maka perlu dituangkan kebijakan Corporate Governance dalam suatu pedoman tertulis berupa Code of Corporate Governance yang akan menjadi acuan bagi Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris serta jajaran manajemen maupun karyawan PT. Pertani (Persero) dalam melaksanakan program dan kegiatan usahanya. PT. Pertani (Persero) menyadari bahwa penerapan praktik-praktik Good Corporate Governance yang merupakan kunci sukses dalam meningkatkan nilai Perusahaan karena penerapan Good Corporate Governance akan mendorong peningkatan akuntabilitas serta transparansi yang lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan. Good Corporate Governance bersifat dinamis, oleh karena itu akan selalu berkembang sesuai dengan dinamika lingkungan diluar bisnis yang mempengaruhinya. Code of Corporate Governance sebagai acuan dalam proses bisnis mau tidak mau juga harus mengikuti perubahan perkembangan tersebut, dengan demikian Code of Corporate Governance tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang tetap dan tidak berubah. PT. Pertani (Persero) akan senangtiasa mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnisnya dan akan selalu melakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan (improvement) kualitas penerapan Good Corporate Governance proses bisnisnya.

B. Tujuan

Tujuan Code of Corporate Governance adalah untuk: 1. Memberikan pedoman dan arah bagi seluruh komponen PT. Pertani (Persero) dalam

menerapkan Good Corporate Governance. Diharapkan dengan adanya Code of Corporate Governance maka Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran manajemen perusahaan mempunyai arah dan persepsi yang sama, dalam mengelola progaram dan kegiatan usaha PT. Pertani (Persero);

2. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang profesional berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance berdasarkan nilai-nilai Perusahaan dan etika bisnis.




C. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai melalui Code of Corporate Governance di PT. Pertani (Persero) adalah: 1. Tersedianya pedoman untuk Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham,

Dewan Komisaris, Direksi dan para pegawai terkait fungsi, wewenang, hak dan kewajiban dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;

2. Terciptanya lingkungan-lingkungan kerja yang kondusif dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan;

3. Terjadi kesamaan sudut pandang dan arah Dewan Komisaris, Direksi dan jajaran manajemen serta seluruh karyawan dalam mengelola korporasi;

4. Memberikan kepastian kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya bahwa Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip corporate governance;

5. Terciptanya lingkungan-lingkungan kerja yang kondusif dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.

D. Pengertian Corporate Governance

Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah sebagai berikut: 1. Transparansi

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan;

2. Akuntabilitas Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Responsibilitas Kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Independensi Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korparasi yang sehat

5. Fairness Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Visi dan Misi

Visi PT. Pertani (Persero) adalah “Menjadi Perusahaan Agribisnis Nasional terdepan dan terpercaya.” Misi PT. Pertani (Persero) adalah “Menghasilkan dan memasarkan produk sarana produksi dan jasa layanan berkualitas yang berdaya saing untuk meningkatkan manfaat bagi stakeholder, khususnya petani dan kelestarian lingkungan.”




F. Budaya Perusahaan

PT. Pertani (Persero) akan membangun dan menerapkan etika bisnis yang berdasarkan pada Budaya Kerja Perusahaan yaitu: 1. Bekerja merupakan bagian dari ibadah 2. Berpikir positif, bersikap jujur dan bekerja secar profesional 3. Bersikap proaktif untuk meningkatkan kinerja Perusahaan 4. Berusaha memperoleh hasil dan mutu pekerjaan yang lebih baik 5. Menjaga kekompakan dan sinergi antar karyawan, serta dalam melaksanakan

pemecahan masalah dengan pendekatan win-win solution.

G. Nilai-Nilai Perusahaan

Untuk mewujudkan budaya kerja di atas, Perusahaan menetapkan nilai-nilai yang dianut oleh seluruh pegawai sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan perusahaan, yaitu:

1. Intergritas: Setiap anggota perusahaan harus memiliki dedikasi yang tinggi, kejujuran, harga diri dan selalu mematuhi kode etik perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dicapai dengan: - Menunjukkan konsistensi dalam berkata dan bertindak; - Tidak menyalahgunakan wewenang dan posisi jabatan untuk kepentingan

pribadi; - Melakukan yang terbaik untuk perusahaan.

2. Profesionalisme: Setiap anggota perusahaan dapat diandalkan, memiliki sikap disiplin, efisien dan efektif serta memiliki orientasi jangka panjang dalam mengantisipasi pertumbuhan, tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan.

3. Kerjasama: Setiap anggota perusahaan melakukan kerjasama yang harmonis dan efektif dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan mengutamakan kepentingan perusahaan. Hal ini dapat dicapai dengan: - Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan; - Menghargai dan berusaha memahami pendapat orang lain; - Memberi dan berbagi pengalaman serta pengetahuan dalam rangka

melaksanakan peran dan tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan bersama; - Menjalankan hasil kesepakatan bersama secara bertanggungjawab.

4. Komunikasi: Setiap anggota perusahaan melakukan komunikasi yang terbuka dan bertanggungjawab. Hal ini dapat dicapai dengan: - Melakukan komunikasi secara singkat, jelas, terbuka dan bertanggung jawab

dengan mempertimbangkan batas-batas kewenangan dan kerahasiaan; - Melakukan komunikasi secara informal untuk meningkatkan efisiensi

penyampaian pesan dengan memanfaatkan media yang ada.




5. Adaptif: Setiap anggota perusahaan harus dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, memberi gagasan atau ide inovatif. Hal ini dapat dicapai dengan: - Memiliki kemauan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap

perubahan; - Melakukan inovasi di berbagai bidang yang bermanfaat bagi perkembangan

perusahaanPersiapan produk/komoditi dagangan untuk kegiatan ekspor/impor dan penyusunan Harga Pokok ekspor/impor.

6. Sikap Melayani: Setiap anggota perusahaan berupaya memenuhi komitmen terhadap kualitas pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Hal ini dapat dicapai dengan: - Memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik; - Memberikan tanggapan yang cepat dan tepat terhadap permintaan dan keluhan

pelanggan; - Mampu mengantisipasi kebutuhan pelanggan.




BAB II

ORGAN PERUSAHAAN

Perusahaan sebagai badan hukum mempunyai organ-organ untuk melaksanakan fungsinya, organ-organ tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Organ-organ Perusahaan tersebut memiliki kewenangan, hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Organ-organ Perusahaan tersebut dapat dibantu oleh Unit/Fungsi atau Komite-Komite tertentu sesuai dengan kebutuhan. Unit/Fungsi atau Komite-Komite tertentu tersebut bertugas untuk membantu melaksanakan fungsi dari organ-organ Perusahaan. Berikut ini uraian kewenangan, tugas dan kewajiban serta hak organ perusahaan dan Unit/Fungsi atau Komite pendukungnya. A. Rapat Umum Pemegang Saham

1. Pengertian dan Jenis Rapat: a. Pengertian

Rapat Umum Pemegang Saham disingkat RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.

b. Jenis Rapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari: - RUPS Tahunan - RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa. 1) RUPS Tahunan

RUPS tahunan diadakan setiap tahun meliputi: a) RUPS mengenai persetujuan laporan tahunan

RUPS untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan. Dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan: - Laporan Tahunan - Usulan penggunaan laba bersih Perusahaan - Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS untuk kepentingan

perusahaan b) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan mengenai persetujuan

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. RUPS untuk menyetujui RKAP diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan: - rancangan RKAP termasuk proyeksi laporan keuangan - hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS untuk kepentingan

Perusahaan yang belum dicantumkan dalam RKAP

Dalam RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan RUPS tahunan.




Direksi diwajibkan untuk memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan. Dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perusahaan, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris. RUPS Tahunan dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis Pemegang Saham. Pada keadaan teradapat kealpaan dimana Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, maka Pemegang Saham mempunyai hak untuk mengadakan RUPS Tahunan dengna biaya ditanggung oleh Perusahaan.

2) RUPS Luar Biasa RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan: c) RUPS mengenai persetujuan laporan tahunan

RUPS untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan. Dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan: - Laporan Tahunan - Usulan penggunaan laba bersih Perusahaan - Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS untuk kepentingan

perusahaan

2. Wewenang RUPS Wewenang RUPS mencakup sebagai berikut: a. Pengangkatan dan pemberhentian setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris; b. Menerima atau menolak pengunduran diri setiap anggota Direksi dan Dewan

Komisaris; c. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Direksi dalam laporan

tahunan dan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik; d. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris; e. Menentukan tugas dan tanggungjawab setiap anggota Direksi; f. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar; g. Menyusun dan menetapkan komponen remunerasi untuk Direksi dan Dewan

Komisaris; h. Memastikan penerapan akuntabilitas Direksi dan Dewan Komisaris dalam tugas-

tugas dan tanggungjawab; i. Menunjuk Akuntan Publik; j. Menentukan penggunaan pendapatan, porsi pembagian dividen dan laba yang

ditahan; k. Memberikan keputusan atas usulan Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis

dari Dewan Komisaris dalam hal Direksi akan melakukan perbuatan: i. Menjaminkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang ii. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain; iii. Mendirikan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan; iv. Melepaskan penyertaan modal pada Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan

Patungan; v. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan

pembubaran Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan; vi. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist); vii. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha lain berupa kerjasama lisensi,

kontrak manajemen, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer – BOT), Bangun Milik Serah (BoWT/Build Own Transfer), Bangun Guna Serah (BTO/Build Transfer Operate) dan kerjasama lainnya




dengan nilai atau jangka waktu melebihi yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris;

viii. Tidak menagih piutang lagi piutang macet yang telah dihapus bukukan; ix. Melepaskan atau menghapuskan aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap

bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima ) tahun;

x. Menetapkan blueprint organisasi Perusahaan; xi. Menetapkan dan merubah logo Perusahaan; xii. Melakukan tindakan-tindakan lain yang harus mendapatkan izin tertulis dari

Dewan Komisaris yang belum ditetapkan dalam RKAP; xiii. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan

langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi Perusahaan;

xiv. Pembebanan biaya Perusahaan untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan lain yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan;

xv. Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan patungan dan/atau Anak Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai stratefis sesuai dengan penetapan RUPS.

B. Dewan Komisaris

1. Pengertian Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi

2. Keanggotaan dan Masa Jabatan a. Keanggotaan

Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih 1 (satu) orang anggota, maka salah seorang anggota diangkat sebagai Komisaris Utama. Dewan Komisaris yang terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Masa Jabatan Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan apabila yang bersangkutan: 1) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 2) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau

ketentuan Anggaran Dasar; 3) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara;




4) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatuhan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN;

5) Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6) Mengundurkan diri. Pada keadaan dimana terdapat tambahan anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang telah ada, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan lainnya. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir jika: 1) Meninggal dunia 2) Masa jabatannya berakhir 3) Diberhentikan berdasarkan RUPS 4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris

berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap dapat diminta bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sementara oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan. Rencana pemberhentian tersebut diberitahukan kepada Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan dan tertulis, agar yang bersangkutan bisa melakukan pembelaan diri. Selama rencana pemberhentian tersebut masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Dalam hal pemberhentian tersebut dilakukan diluar forum RUPS, maka anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut dapat mengajukan pembelaan diri kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris tersebut menerima surat pemberitahuan pemberhentian tersebut. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi Perusahaan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan pejabat harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi kekosongan jabatan itu.




3. Kualifikasi

a. Kualifikasi Umum Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah: 1) Dinyatakan pailit; 2) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota

Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit; atau

3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ketentuan tersebut berakibat batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Selain persyaratan diatas, calon anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan: 1) Harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh

Kementerian/Instansi Teknis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; 2) Mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah

manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memeliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lainnya yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

3) Tidak boleh merangkap jabatan lain yaitu Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta; atau jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

b. Kualifikasi Khusus RUPS dapat mengembangkan kualifikasi khusus, kualifikasi khusus secara langsung berhubungan dengan keahlian yang dibutuhkan oleh Perusahaan.

4. Tugas dan Kewajiban

a. Tugas Dewan Komisaris mempunyai tugas, seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Komisaris harus:




1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;

2) Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

b. Kewajiban Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Komisaris berkewajiban: 1) Memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan

Perusahaan; 2) Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang

Perusahaan, Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan;

3) Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP;

4) Mengikuti perkembangan kegiatan pengurusan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;

5) Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;

6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;

7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;

8) Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP; 9) Membentuk Komite Audit; 10) Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 11) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; 12) Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahammnya

dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lainnya; 13) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan

selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

14) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;




5. Wewenang dan Hak a. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris mempunyai wewenang untuk: 1) Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya,

memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;

2) Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;

3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;

4) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan Direksi.

5) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.

6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Komisaris, jika dianggap perlu; 7) Memberhentikan sementara anggota Direksi berdasarkan dan sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan; 8) Membentuk Komite selain Komite Audit, jika dianggap perlu, dengan

memperhatikan kemampuan Perushaan; 9) Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu

tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu; 10) Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk

jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;

11) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

12) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

b. Hak Atas pelaksanaan tugas dan Fungsinya tersebut Dewan Komisaris mempunyai hak: 1) Remunerasi yang ditetapkan oleh RUPS; 2) Dalam menghadapi masalah hukum:

Apabila Anggota Dewan Komisaris terkait masalah hukum, maka berhak memperoleh fasilitas bantuan hukum dari Perusahaan dan wajib membuat Surat Pernyata di atas materai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam perkara tersebut. Fasilitas bantuan hukum tersebut diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka dan terdakwa di lembaga peradilan Fasilitas bantuan hukum diberikan dengna ketentuan: a) Anggota Dewan Komisaris digugat karena permasalahan hukum yang

timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b) Kantor Pengacara/Konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perusahaan hanya untuk 1 (satu) kantor konsultan hukum untuk satu kasus tertentu;




c) Penunjukan kantor Pengacara/Konsultan hukum dilakukan oleh Perusahaan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku pada Perusahaan serta disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan;

d) Bila Anggota Dewan Komisaris tersebut berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah, maka biaya bantuan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dikeluarkan Perusahaan menjadi beban Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan;

e) Bila Anggota Dewan Komisaris tersebut berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah, maka biaya Pengacara/Konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dikeluarkan Perusahaan menjadi beban Perusahaan;

f) Dalam hal demikian Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib membuat Surat Pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Perusahaan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

g) Dalam hal Anggota Dewan Komisaris menggunakan Pengacara/Konsultan hukum atas pilihannya sendiri, mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, maka biayanya tidak ditanggung/diganti oleh Perusahaan;

h) Perusahaan tidak menanggung biaya Pengacara/Konsultan hukum dalam hal anggota Dewan Komisaris menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana yang dilaporkan oleh Perusahaan sendiri atau pihak lain yang ditetapkan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Perusahaan.

6. Tanggungjawab dan Pengambilan Keputusan

a. Tanggungjawab Dewan Komisaris pada dasarnya merupakan pengawas dalam pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi. Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk memonitor dan mengawasi kinerja Direksi, memberikan nasehat atau saran dan memastikan bahwa Direksi telah menjalankan tugasnya untuk kepentingan stakeholder. Dewan Komisaris juga bertanggungjawab memberikan laporan kepada Pemegang Saham serta memberikan rekomendasi terhadap seleksi dan kompensasi anggota dan Auditor Eksternal Perusahaan Untuk menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh beberapa Komite sesuai kebutuhan dan kemampuan Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pertanggungjawaban, menurut Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4) UU Perseroan Terbatas, anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng apabila terdapat laporan tahunan yang tidak benar dan atau menyesatkan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perusahaan apabila yang bersangkuta bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.




Namun demikian anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana tersebut apabila dapat membuktikan: 1) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk

kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;

2) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan

3) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

b. Pengambilan Keputusan

1) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1 2 (satu per dua) jumlah Anggota Dewan Komisaris.

2) Segala keputusan yang dibuat dalam rapat Komisaris berdasarkan pada asas mufakat.

3) Jika keputusan berdasarkan pada asa mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan dibuat berdasarkan suara terbanyak biasa.

4) Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah sama dengan pendapat pimpinan Rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban Dewan Komisaris kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup;

5) Tiap anggota Dewan Komisaris mempunyai hak untuk ikut voting dan juga untuk memilih untuk dan atas nama Anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan Kuasa tertulis yang diberikan untuk keperluan tersebut.

6) Dalam hal lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemunguntan suara belum mendapatkan 1 (satu) alternatif dengan suara lebih dari 1

2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1 2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

7) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat. 8) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 9) Keputusan yang mengikat dapat juga dibuat di luar rapat Dewan Komisaris

sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang tatacara dan materi yang diputuskan.

C. Direksi

1. Pengertian Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Pasar. Dalam menjalankan tugasnya, Anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip




profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

2. Keanggotaan dan Masa Jabatan a. Keanggotaan

Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih, dalam hal anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih maka pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tudas dan wewenang itu, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Berikut adalah posisi yang terbentuk saat ini: 1. Direktur Utama 2. Direktur Keuangan & SDM 3. Direktur Operasional

b. Masa Jabatan Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal masa jabatan Anggota Direksi telah berakhir dan RUPS belum dapat menetapkan penggantiannya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong, yaitu paling lambat 30 (tiga) puluh hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi lowong, maka: 1) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan,

harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut;

2) Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong, maka untuk sementara Perusahaan diurus oleh Dewan Komisaris, atau RUPS dapat menunjuk pihak lain untuk sementara mengurus Perusahaan dengan kekuasaan dan wewenang yang sama;

3) Dalam hal lowongan tersebut karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota-anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kewenangan dan tanggungjawab yang sama;

4) Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila: 1) Meninggal dunia; 2) Masa jabatan berakhir; 3) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; 4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan

ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;




5) Dalam hal terjadi perangkapan jabatan yang dilarang; atau 6) Mengundurkan diri

3. Kualifikasi a. Kualifikasi Umum

Yang dapat diangkat sebagai Anggota Direksi adalah: 1) Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali

dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a) Dinyatakan pailit; b) Menjadi Anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau anggota Dewan

Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan atau Perum dinyatakan pailit:

c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, persyaratan ini harus dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.

2) Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3) Memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

4) Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan;

5) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan sebagai berikut: a) Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta; b) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik

Negara; c) Jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah

pusat dan/atau daerah; d) Jabatan lainnya sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan, Pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota Legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

e) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 6) Antara anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan

Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

b. Kualifikasi Khusus

Kualifikasi khusus ditentukan oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, seleksi Direksi harus berdasarkan kriteria, sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan Perusahaan.

4. Tugas dan Kewajiban a. Tugas

1) Menjalanlan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakiili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan




pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS;

2) Menjalin hubungan baik dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham a) Memastikan bahwa seluruh kewajiban Perusahaan terpenuhi sesuai

dengan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b) Menyampaikan informasi kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham khususnya menyangkut tugas dan tanggung jawab Direksi dan masing-masing anggota Direksi;

c) Menindaklanjuti saran-saran yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham;

d) Menyampaikan laporan berkala tepat waktu dan laporan lain yang diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;

e) Direksi harus mempersiapkan pelaksanaan RUPS. 3) Dalam bidang Rencana Strategis dan Evaluasi Kinerja

a) Membangun visi, misi, budaya, nilai-nilai dan tujuan Perusahaan sesuai dengan perkembangan usaha;

b) Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Anggaran Tahunan serta rencana lain sejalan dengan tujuan Perusahaan, rencana-rencana tersebut harus diajukan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk disetujui dalam RUPS dan dikomunikasikan pada seluruh jajaran Perusahaan.

4) Bidang Akuntansi Keuangan dan Laporan Tahunan a) Menyusun dan melaksanakan sistem akuntansi sesuai standar

akuntansi keuangan yang berlaku dan prinsip pengawasan dan pengendalian yang baik;

b) Menyiapkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan dan akuntabilitasnya yang disampaikan kepada Pemegang Saham;

c) Memastikan kewajiban penyampaian laporan kepada regulator dilaksanakan.

5) Bidang Manajemen dan Pengendalian Risiko Mengelola proses manajemen risiko sebagai berikut: a) Memastikan bahwa Perusahaan mempunyai penanganan yang tepat

untuk mengidentifikasi secara sistematis, mengukur dan mengelola risiko-risiko yang utama;

b) Memonitor seluruh risiko yang telah diidentifikasi; c) Melakukan pengendalian risiko secara efektif yang mencakup:

i. Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan; ii. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana-rencana, prosedur dan

hukum serta peraturan yang berlaku; iii. Penyelamatan aset-aset; iv. Penggunaan Sumber Daya yang ekonomis dan efisien.

d) Pencapaian sasaran dan tujuan operasional serta program-program yang telah dibuat;

e) Menyiapkan stuktur organisasi dengan rincian tugas dan tanggungjawab serta menunjuk personilnya;

f) Pemanfaatan auditor internal dan eksternal secara efektif.




b. Kewajiban Dalam melaksanakan fungsinya Direksi berkewajiban 1) Membuat Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing Direksi serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS;

2) Dalam melakukan pengurusan Perusahaan, Direksi melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini;

3) Mengadakan koordinasi dan memonitor bidang tugas unit keraja yang menjadi tanggung jawab masing-masing Anggota Direksi;

4) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;

5) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip – prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpangan dan pengawasan;

6) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan dan laporan manajemen kepada RUPS;

7) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham;

8) Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;

9) Melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan keputusan yang dibuat oleh Direksi sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku;

10) Melakukan koordinasi dengan Anggota Direksi lainnya dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan Perusahaan;

11) Tindakan yang dilakukan oleh Anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi;

12) Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan, dengan ketentuan semua tindkaan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi;

13) Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak atas nama Direksi;

14) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan maka Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama;

15) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dan yang tertuan dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama;

16) Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjukkan




salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut;

17) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenagn diantara Direksi ditetapkan berdasarakan Keputusan Direksi;

18) Direksi dapat mendelegasikan sebagian dari tugasnya kepada manajemen senior, namun tetap menjalankan tanggungjawab manajerial secara keseluruhan.

5. Wewenang dan Hak a. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi mempunyai kewenangan untuk: 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan; 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa

orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar Pengadilan;

3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar Pengadilan;

4) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;

5) Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan; 7) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan

maupun kepemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau Pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS;

8) Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris berwenang untuk: a) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek; b) Mengadakan kerjasama lisens, kontrak manajemen, menyewakan aset,

Kerjasama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/(BOT)), Bangun Milik Serah (Build Own Trasfer/(BoWT)), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/(BTO)) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;

c) Menerima dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi




bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

d) Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;

e) Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai 5 (lima) tahun;

f) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi. 9) Perbuatan yang hanya bisa dilakukan Direksi setelah mendapat tanggapan

tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS meliputi: a) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredi jangka

menengah/panjang; b) Melakukan penyertaan modal kepada perusahaan lain; c) Mendirikan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan; d) Melepaskan penyertaan modal pada anak Perusahaan dan/atau

Perusahaan patungan; e) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan,

pembubaran Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan; f) Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalis) g) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa

kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerjasama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Own Transfer/(BOT)), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/(BoWT)), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/(BTO)) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi kewenangan Dewan Komisaris;

h) Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan; i) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva

tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima( tahun;

j) Menetapkan blue print organisasi Perusahaan; k) Menetapkan dan merubah logo Perusahaan; l) Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan harus mendapat

persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris yang belum ditetapkan dalam RKAP;

m) Membentuk Yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak pada Perusahaan;

n) Membebankan kepada biaya Perusahaan untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan;

o) Mengusulkan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan patungan dan/atau Anak Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis.

10) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila: a) Terjadi perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota

Direksi yang bersangkutan; atau b) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan

dengan Perusahaan. 11) Dalam hal terdapat keadaan tersebut, maka yang berhak mewakili

Perusahaan adalah:




a) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;

b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau

c) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

b. Hak Atas pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut Direksi mempunyai hak: 1) Remunerasi yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; 2) Apabila Anggota Direksi terkait masalah hukum, maka berhak memperoleh

fasilitas bantuan hukum dari Perusahaan dan wajib membuat Surat Pernyataan di atas materai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam perkara tersebut. Fasilitas bantuan hukum tersebut diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka dan terdakwa di lembaga peradilan. Fasilitas bantuan hukum diberikan dengan ketentuan: i. Anggota Direksi digugat karena permasalahan hukum yang timbul

dalam rangka pelaksanaan tugas Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ii. Kantor Pengacara/Konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perusahaan hanya untuk 1 (satu) kantor konsultan hukum untuk satu kasus tertentu;

iii. Penunjukkan kantor Pengacara/Konsultan hukum dilakukan oleh Perusahaan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku pada Perusahaan serta disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan;

iv. Bila Anggota Direksi tersebut berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah, maka biaya bantuan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dikeluarkan Perusahaan menjadi beban Anggota Direksi yang bersangkutan;

v. Bila Anggota Direksi tersebut berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah, maka biaya Pengacara/Konsultan hukum baik yang telah dibayarkan maupun yang belum dibayarkan Perusahaan menjadi beban Perusahaan;

vi. Dalam hal demikian Anggota Direksi yang bersangkutan wajib membuat Surat Pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Perusahaan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

vii. Dalam hal Anggota Direksi menggunakan Pengacara/Konsultan hukum atas pilihannya sendiri, mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, maka biayanya tidak ditanggung/diganti oleh Perusahaan;

viii. Perusahaan tidak menanggung biaya pengacara/konsultan hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana yang dilaporkan oleh Perusahaan sendiri atau




pihak lain yang ditetapkan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Perusahaan.

6. Tanggungjawab dan Pengambilan Keputusan

a. Tanggungjawab Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan perundangan-undangan yang berlaku. Setiap Anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa: 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan menjalankan prinsip

kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;

3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung (conflict of interest) yang mengakibatkan kerugian perusahaan;

4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut;

b. Pengambilan Keputusan

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Direksi harus mengikuti ketentuan-ketentuan berikut ini: 1) Rapat Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu, atau

paling sedikit 2 kali sebulan; 2) Mengadakan Rapat rutin atas permintaan lisan atau tertulis dari satu atau

lebih anggota Direksi, permintaan tertulis harus memuat masalah yang akan dibahas;

3) Mengadakan Rapat atas permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota Dewan Komisaris;

4) Mengadakan Rapat atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

5) Panggilan Rapat Direksi dan/atau dengan Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris harus disiapkan secara tertulis dan diedarkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat dimulai;

6) Rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat lain yang ditentukan oleh Direksi dalam wilayah Republik Indonesia;

7) Rapat Direksi dikatakan sah menurut hukum jika dihadiri lebih dari 50% anggota Direksi atau wakilnya yang sah;

8) Rapat dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama berhalangan maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Direktur Utama;

9) Jika Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan serta yang tertua dalam usia sebagai anggota Direksi Perusahaan yang memimpin Rapat Direksi;

10) Seluruh rapat anggota Direksi harus dibuatkan Risalah Rapat yang memuat bahasan penting dan relevan serta keputusan-keputusan penting yang dibuat;




11) Seluruh keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Jika ada anggota Direksi yang tidak setuju dengan keputusan yang dibuat, maka anggota Direksi tersebut harus memberikan alasan atas ketidaksetujuannya tersebut dan alasan tersebut harus ditulis secara tepat;

12) Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi;

13) Dalam usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan 1 (satu) alternatif dengan suara lebih dari 1 2 (satu per dua)

bagian jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhada 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1 2 (satu per dua) bagian dari

jumlah suara yang dikeluarkan;

14) Jika terdapat benturan kepentingan dalam pembuatan keputusan, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak dapat ikut serta dalam proses pembuatan keputusan. Anggota tersebut harus meninggalkan ruang rapat dan tindakan tersebut harus dicatat dalam Risalah Rapat;

15) Risalah rapat harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat, jika rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris/wakil Pemegang Saham, maka Risalah Rapat harus ditandatangani oleh seorang wakilnya.

Rapat Direksi diperlukan untuk menetapkan kebijakan strategis yang mencakup antara lain: 1) Perubahan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM); 2) Pembiayaan Strategis Perusahaan; 3) Impor dan Ekspor; 4) Pengadaan atau Penjualan Aset; 5) Kerjasama dengan Perusahaan lain; 6) Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam RKAP; 7) Hal-hal lain yang dianggap penting dan materiil. Seluruh keputusan pada Rapat Direksi dibuat berdasarkan asas mufakat. Jika kata sepakat tidak tercapai maka keputusan akan dibuat melalui pengambilan suara terbanyak. Suara yang tidak ada dan suara yang salah tidak akan dihitung. Keputusan yang mengikat dapat dicapai tanpa Rapat Direksi, sepanjang keputusan tersebut disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi. Masing-masing Anggota Direksi mempunyai satu suara dan satu suara lain untuk yang menggantikan, apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat Ketua Rapat (Dalam hal Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan final).




D. Komite Pendukung Dewan Komisaris

1. Komite Audit a. Pengertian

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisasris dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan penelaahan laporan keuangan dan inforamsi keuangan lainnya yang disediakan oleh PT. Pertani (Persero) kepada pemerintah atau masyarakat umum dan melakukan penelaahan terhadap pengawasan internal yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi, audit, pelaporan dan kepatuhan dengan hukum dan etika seperti yang ditentukan oleh Manajemen dan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit akan menjaga hubungan kerja yang efektif dengan Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Eksternal dan Auditor Internal. Sejalan dengan tugasnya, Komite Audit harus terus menerus memantau proses perbaikan pada kebijakan-kebijakan, prosedur dan praktek pada semua tingkatan untuk memastikan bahwa perusahaan dan risiko-risiko yang dimiliki oleh perusahaan telah ditangani dengan tepat.

b. Keanggotaan dan Masa Jabatan 1) Keanggotaan

a) Anggota Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya: i. Satu orang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk atau bertindak

sebagai Ketua Komite Audit. ii. Dua orang anggota (ahli) yang bukan merupakan pegawai

PT. Pertani (Persero). b) Anggota Komite Audit harus independen

Independen berarti memenuhi kriteria berikut: i. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan

tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;

ii. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang menjadi Auditor Eksternal perusahaan, kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan/atau jasa konsultasi lain pada Perusahaan dalam jangka waktu 6 (enam)) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;

iii. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan;

iv. Tidak mempunyai kaitan kelurga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Perusahaan;

v. Tidak mewakili kepentingan pihak lain yang mempunyai hubungan usaha dengan Perusahaan, antara lain pemasok, pembeli, kreditur maupun debitur Perusahaan;

vi. Bukan Pemegang Saham atau perwakilannya; vii. Tidak memiliki kaitan dengan rekanan atau mitra usaha perusahaan

baik sebagai Dewan Komisaris atau Pemegang Saham mayoritas.




2) Masa Jabatan dan Posisi Komite Audit 1) Masa tugas anggota Komite Audit adalah 2 (dua) tahun dengan tidak

mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya, hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya;

2) Komite Audit adalah komite yang berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris;

3) Komite Audit diangkat oleh Dewan Komisaris dan diberitahukan kepada Pemegang Saham;

4) Untuk menjalankan tugasnya, Komite Audit menjalin hubungan kerja yang efektif dengan Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Eksternal dan Auditor Internal, dan pihak-pihak terkait lainnya;

5) Untuk menjalankan tugasnya sehari-hari, Komite Audit dapat meminta tambahan staf atau sekretaris Komite Audit sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Kandidat staf atau sekretaris Komite Audit dapat diajukan dari staf internal Perusahaan atau orang lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;

6) Untuk menjalankan tanggungjawabnya secara efektif, Komite Audit diberikan suatu orientasi terhadap perusahaan pada tahap awal masa penugasan dan diberikan pelatihan secara periodeik selama masa penugasan.

c. Kualifikasi

Anggota Komite Audit harus memenuhi kualifikasi berikut: 1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman

yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

2. Paling sedikit salah seorang dari Anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan akuntansi serta manajemen risiko;

3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;

4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan terutama yang menyangkut Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan;

5. Salah seorang dari anggota Komite Audit memliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis perusahaan.

d. Tugas Kewenangan dan Tanggung Jawab

1. Tugas Tugas dan tanggungjawab Komite Audit adalah sebagi berikut: a. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem

pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;

b. Melakukan review Program Kerja Audit Internal dan menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal;

c. Melakukan review Term of Reference (TOR)/ Kerangka Acuan dan memastikan kualitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal;




d. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;

e. Memastikan Manajemen telah menerapkan Good Corporate Governance dengan baik;

f. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

2. Kewenangan Dalam melaksanakan fungsinya Komite Audit mempunyai wewenang: a. Mendapatkan secara penuh dan bebas bertanggungjawab mengenai

data terkait karyawan, kondisi keuangan, financial supporting, aset serta sumber daya perusahaan llainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Audit;

b. Dalam melaksanakan wewenang pada butir a, Komite Audit wajib bekerja sama dengan Divisi Audit Internal;

c. Melakukan Investigasi dengan izin Dewan Komisaris; d. Mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan Divisi Audit Internal; e. Apabila diperlukan dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite

Audit dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit.

3. Tanggung Jawab a. Bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris; b. Bertanggungjawab menyusun rencana kerja tahunan dan

menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan; c. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris

disampaikan dalam laporan sebagai berikut: i. Laporan Tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit; ii. Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Audit; iii. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit.

d. Bertanggungjawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;

e. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan terutama yang menyangkut Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan;

Salah seorang dari anggota Komite Audit memliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis perusahaan Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Direksi harus mengikuti ketentuan-ketentuan berikut ini:

2. Komite Lainnya Dewan Komisaris dapat membentuk Komite lainnya seperti Komite Remunerasi, Komite Nominasi, Komite Asuaransi dan Risiko Usaha jika dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Komite tersebut bertugas membantu Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.




E. Fungsi/Unit Pendukung Direksi

1. Sekretaris Perusahaan a. Pengertian

Sekretaris Perusahaan adalah unit/fungsi organisasi yang bertuhas sebagai pejabat penghubung (liasion officer) dan pejabat kepatuhan (compliance officer). Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat penghubung dengan para stakeholders dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan Perusahaan serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris Perusahaan membantu Direksi dalam melaksanakan tugas koordinasi dan membina serta menyelenggarakan pelayanan hukum, pengurusan perizinan yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan Perusahaan dan hubungan masyarakat, tata usaha surat-menyurat dan kearsipan Perusahaan yang bersifat khusus, pelayanan administratif dan memfasilitasi Direksi serta Dewan Komisaris degan Pihak eksternal dan bertanggungjawab kepada Direksi serta menyampaikan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu kepada stakeholder.

b. Kedudukan Sekretaris Perusahaan adalah unit organisasi yang mendukung Perusahaan serta berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Direksi.

c. Kualifikasi

Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualifikasi: 1) Memiliki kualifikasi akademis yang memadai; 2) Memiliki pengetahuan mengenai hukum dan/atau ekonomi serta

pengetahuan relevan lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha Perusahaan;

3) Memiliki kemampuan komunikasi dan membina hubungan yang baik dan luas dengan para stakeholder.

4) Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai kegiatan usaha Perusahaan.

d. Tugas dan Tanggungjawab

Tugas dan tanggungjawab Sekretaris Perusahaan mencakup: 1) Mengelola daftar pemegang saham dan daftar khusus; 2) Mengelola rapat-rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengna Dewan

Komisaris antara lain menyiapkan agenda rapat, menyusun risalah rapat dan mendokumentasikan hasil rapat;

3) Menkoordinasikan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang perlu mendapatkan keputusan Direksi dan informasi kepada stakeholders;

4) Memberikan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu kepada stakeholder sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5) Memberikan masukan kepada Direksi sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya;

6) Bertanggungjawab atas penyelenggaraan RUPS; 7) Mengkoordinasikan kepatuhan Perusahaan dalam menerapkan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku;




8) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Direksi secara berkala.

2. Divis Audit Internal

a. Pengertian Divisi Audit Internal (DAI) adalah divisi dengan fungsi organisasi yang bertugas memberikan kepastian/keyakinan (assurance services) bahwa aktivitas seluruh unit kerja sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang baku serta memberikan konsultasi pada seluruh jajaran manajemen Perusahaan. DAI dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan Objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasi melalui pendekatan yang strategis serta sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses governance.

b. Kedudukan Divisi Internal Audit (DAI) adalah Divisi dengan fungsi organisasi yang langsung berada dibawah Direktur Utama. Kedudukan, tugas dan tanggungjawab DAI dituangkan dalam Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) yang ditetapkan oleh Direksi dan disepakati bersama dengan Dewan Komisaris.

c. Kualifikasi Untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Kepala DAI harus memenuhi kualifikasi: 1. Memiliki latar belakang S1, diutamakan jurusan Akuntansi; 2. Berpengalaman di bidang Internal Audit serta memiliki pengetahuan di

bidang Agrobisnis khususnya pertanian; 3. Memiliki integritas dan bersikap profesional, jujur dan objektif dalam

menjalankan fungsinya; 4. Memiliki sertifikat P.I.A (Professional Internal Audit) atau sertifikat Q.I.A

(Qualified Internal Auditor); 5. Paling rendah memiliki pangkat golongan XIII. Apabila kualifikasi tersebut di atas tidak dipenuhi, maka Kepala DAI harus memiliki: a. Pengalaman dibidang akuntansi; b. Pengalaman dibidang operasional bisnis Perusahaan; c. Memiliki 3 dari 5 Sertifikat Pendidikan Internal Audit yang digunakan untuk

memperoleh gelar P.I.A atau Q.I.A.

d. Tugas dan tanggungjawab 1) Menyusun Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) berikut

anggarannya; 2) Melakukan pemerikasaan rutin sesuai PKPT dan pemeriksaan lainnya atas

tugas dan persetujuan Direktur Utama dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap sistem dan prosedur administrasi, keuangan, operasional, investasi, SDM, organisasi dan kegiatan perusahaan lainnya.

3) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; 4) Mendokumentasikan kertas kerja pemeriksaan dan menyampaikan LHP

(Laporan Hasil Pemeriksaan) kepada pihak-pihak terkait.




5) Monitoring dan evaluasi atas hasil temuan audit, serta menyampaikan saran perbaikan terhadap pengelolaan perusahaan dan sistem/kebijakan/peraturan yang ada sesuai perkembangan perusahaan;

6) Menguji dan mengevaluasi atas pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko serta penerapan Good Corporate Governance (GCG);

7) Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang diberikan oleh Direktur Utama;

8) Memberikan pendapat, masukan dan pertimbangan serta jasa konsultasi kepada manajemen dan unit kerja, terkait dengan fungsi pengawasan;

9) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal; 10) Meningkatkan kompetisi pengawas intern melalui pendidikan dan

pelatihan.

e. Wewenang 1) Mengakses seluruh informasi (dokumen, pencatatan, personal, fisik) yang

relevan tentang perusahaan terkait tugas dan fungsinya; 2) Meminta keterangan dan penjelasan kepada seluruh jajaran manajemen

dan karyawan dalam rangka pemeriksaan; 3) Meminta bantuan tenaga pemeriksaan dalam hal tidak tersedia di Audit

Internal dengan biaya perusahaan.




BAB III

HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER

A. Pengertian

Stakeholder (pemangku kepentingan) adalah pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsing menerima keuntungan-keuntungan atau menaggung beban, serta yang terpengaruh oleh keberadaan Perusahaan, atau dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan Perusahaan. Lingkup Stakeholders dalam pedoman ini dibatasi hanya menguraikan stakeholder lainnya yaitu pemerintah, karyawan, konsumen, distributor, masyarakat, penyedia barang/jasa, kreditur, pesaing bisinis.

B. Kebijakan Pengelolaan Stakeholder

Pengelolaan Stakeholder diarahkan pada kepentingan bisnis, sosial dan lingkungan dengan memperhatikan skala prioritas dan sikap saling menghargai (mutual respect). Prinsip pengelolaan Stakeholder didasarkan pada prinsip tatakelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran. Perusahaan menghormati hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dan/atau kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam berusaha.

C. Lingkup Stakeholder

1. Karyawan Perusahaan yakin bahwa setiap anggota Perusahaan merupakan aset penting Perusahaan. Oleh karenanya, sebagai anggota Perusahaan dan sebagai individu pribadi, Perusahaan berusaha menghormati hak-hak karyawan. Dalam hubungan dengan karyawan maka, perusahaan akan: a) Memperlakukan secara adil dan bebas dari perbedaan suku, asal daerah, jenis

kelamin, agama, umur, asal sekolah, dan tempat kelahiran; b) Menghargai dan menghormati privasi serta martabat setiap orang yang ada

dalam Perusahaan; c) Hanya mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi dari setiap anggota

Perusahaan yang memang diperlukan demi kelancaran dan efektivitas operasional Perusahaan;

d) Menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan hanya menyampaikannya kepada pihak yang secara hukum berhak untuk mengetahuinya;

e) Memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan pengembangan sejalan dengan kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan;

f) Berusaha untuk menyediakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, aman dan iklim yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas;

g) Mengupayakan sistem kompensasi dan penghargaan yang mendorong terciptanya motivasi dan inovasi dalam bekerja.

Setiap anggota Perusahaan memiliki tanggunjawab pribadi untuk mencegah timbulnya tindakan atau keadaan yang berdampak negatif terhadap situasi dan kondisi Perusahaan. Perusahaan mengharapkan setiap anggota Perusahaan untuk mendukung komitmen Perusahaan dalam memberikan kesempatan kerja yang




sama. Perusahaan menyadari bahwa perbedaan latar belakang dan pengalaman setiap anggota Perusahaan merupakan aset yang dapat menciptakan sinergi yang akan bermanfaat bagi Perusahaan.

2. Pemasok/Kreditur

Kesuksesan Perusahaan tergantung pada pembentukan hubungan produktif dengan pemasok, berdasarkan integritas, profesionalisme, dan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan budaya dan nilai-nilai Perusahaan. Dalam hubungan dengan pemasok, perusahaan akan: a) Menjalin hubungan dengan pemasok/kreditur secara jujur, efisien, dan

berpedoman pada aturan yang berlaku; b) Melakukan dan menerima penawaran secara terbuka, transparan, dan akuntabel

sesuai dengan peraturan yang berlaku; c) Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang ada kaitannya dengan jabatan

langsung maupun tidak langsung; d) Menilai dan menentukan pemasok/kreditur berdasarkan kriteria teknis dan

administratif yang jelas, realistis, dan kompetitif; e) Mempertimbangkan manfaat bagi Perusahaan dalam setiap program

pengadaan; f) Menjaga kerahasiaan dokumen kontrak sesuai dengan tingkat kepentingannya; g) Memberikan sanksi yang jelas apabila terdapat perbedaan antara kinerja/mutu

produk/jasa yang diberikan dengan dokumen kontrak; h) Membina pemasaok/kreditur agar selalu mengikuti dan berpedoman pada

kebijakan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perantara Perantara merupakan salah satu mata rantai penting bagi Perusahaan dalam upaya menjangkau pelanggan diseluruh wilayah kerja Perusahaan. Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengembangkan pelayanan yang berkualitas serta menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Dalam hubungan dengan perantara, maka Perusahaan akan: a) Memegang teguh komitmen dan menepati janji; b) Memenuhi segala kewajiban hukum atau kontrak yang telah disepakati; c) Memberikan pelayanan yang saling menguntungkan sehubungan dengan

pemanfaatan produk dan jasa Perusahaan; d) Memastikan pemberian informasi yang tidak menyesatkan; e) Melayani dan mengantisipasi kebutuhan perantaran dengan baik; f) Memberikan perlakuan yang sama terhadap para perantara.

4. Konsumen/Pelanggan Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengembangkan pelayanan yang berkualitas dimana Perusahaan secara konsisten berusaha untuk mengetahui harapan pelanggan serta menjalin hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Dalam hubungan dengan Konsumen/Pelanggan, maka Perusahaan akan: a) Memenuhi segala kewajiban dalam hubungan hukum atau kontrak yang telah

disepakati; b) Memberikan pelayanan yang saling menguntungkan sehubungan dengan

pemanfaatan produk dan jasa Perusahaan; c) Memastikan pemberian informasi yang tidak menyesatkan; d) Menghindari penyuapan terhadap pejabat pengambilan keputusan;




e) Melayani dan mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan baik; f) Memiliki komitmen untuk menempati janji; g) Menghindari diskriminasi terhadap pelanggan.

5. Pesaing

Perusahaan memandang pesaing bukan sebagai lawan akan tetapi sebagai rekan untuk memacu inovasi dan meningkatkan pelayanan terbaik kepada para konsumen. Perusahaan akan selalu menjunjung tinggi etika bisnis dalam setiap kegiatan usahanya. Oleh karena itu kebijakan Perusahaan terhadap pesaing dan persaingan, akan: a) Melakukan kegiatan usaha dengan berlandaskan etika, budaya dan nilai-nilai

Perusahaan serta menghindari perbutaan yang mengarah pada kegiatan persaingan yang tidak sehat;

b) Membina hubungan yang baik dan saling menghormati dengan pesaing.

6. Masyarakat Perusahaan dan setiap orang di dalamnya mempunyai komitmen jangka panjang untuk menjaga komunitas lingkungan Perusahaan yang baik, perusahaan memiliki tanggungjawab terhadap terhadap masyarakat dalam penggunaan sumber daya Perusahaan secara bijak. Perusahaan memenuhi komitmen dengan memberikan bantuan untuk kegiatan sosial yang akan bermanfaat bagi bisnis Perusahaan. Perusahaan menyadari pentingnya kualitas hidup dalam masyarakat setempat dan Perusahaan mendukung inisiatif mereka dan mendorong setiap anggota Perusahaan untuk ikut berperan serta. Prioritas hubungan dengan masyarakat melalui donasi dan pembiayaan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, antara lain pendidikan dan kesehatan, seni dan budaya, serta agama.

7. Pemerintah Perusahaan mempunyai komitmen untuk menjaga dan memelihara hubungan baik yang komunikatif dengan Pemerintah, dalam hal ini dengan setiap jajaran pemerintahan yang berhubungan kegiatan usaha utama Perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga hubungan dengan Pemerintah adalah: a) Menjaga hubungan yang harmonis dan komunikatif berdasarkan nilai kejujuran,

saling menghormati, serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b) Mendukung program-program pemerintah dengan prinsip saling menguntungkan;

c) Memberikan laporan data secara benar dan akurat sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

d) Menghindari penyalahgunaan hubungan kemitraan antara lain dengan memberikan jamuan untuk hadiah demi kepentingan pribadi.




BAB IV

KEBIJAKAN TERKAIT GOVERNANCE

A. Auditor Eksternal

1. Pengertian Auditor eksternal adalah lembaga independen yang ditunjuk oleh RUPS untuk melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Perusahaan dan memberikan pendapata terhadap Laporan Keuangan tersebut sesuai dengan standar yang berlaku. Auditor Eksternal mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan terhadap keandalan laporan keuangan Perusahaan dan informasi keuangan lainnya. Laporan keuangan dan informasi lainnya yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal merupakan informasi yang menjadi dasar penilaian kondisi Perusahaan oleh para Stakeholder.

2. Persyaratan

Dalam rangka penunjukkan dan penetapan Auditro Eksternal, maka: a) RUPS menetapkan auditor eksternal atas usul Dewan Komisaris; b) Proses penunjukkan Auditor Eksternal harus dilakukan secara transparan dan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c) Auditor Eksternal harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan

pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan; d) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan, baik langsung

maupun tidak langsung; e) Tidak memberikan jasa selain audit selama proses audit.

3. Tugas, Tanggungjawab dan Kewajiban

Auditor Eksternal yang ditunjuk untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan mempunyai tugas, tanggungjawab dan kewajiban: a) Melakukan audit atas Laporan Keuangan dan memberikan pernyataan

pendapat atas Laporan keuangan; b) Audit dilaksanakan sesuai Standar Pemeriksaan Akuntan Publik, dengan

menjunjung Kode Etik Profesi dan berdasarkan Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan yang disepakati.

B. Sistem Pengendalian Intern

1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Karyawan, yang didesain untuk memberikan jaminan yang memadai berkaitan dengan pengamanan aset perusahaan, efektivitas, dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan ketaatan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;




2. Pesyaratan a. Perusahaan menetapkan kebijakan yang memberikan jaminan bahwa

transaksi dan laporan keuangan bebas dari salah saji materil, seluruh transaksi telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, serta telah dicatat dengan lengkap dan benar;

b. Direksi bertanggungjawab untuk menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan;

c. Setiap manajer bertanggungjawab memelihara sistem pengendalian internal, baik dalam desain maupun operasionalnya, untuk menjamin bahwa kegiatan operasional perusahaan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, aset-aset perusahaan telah dijaga dengan baik, catatan akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan dengan handal serta perusahaan telah mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Benturan Kepentingan

1. Pengertian Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham yang dapat merugikan perusahaan. Transaksi atau kegiatan yang mengandung benturan kepentingan tidak boleh dilakukan oleh organ perusahaan, yaitu memanfaatkan kewenangannya untuk keuntungan ekonomis pribadi, baik keluarga atau kerabatnya.

2. Potensi Benturan Kepentingan Potensi benturan kepentingan terjadi ketiak terdapat kegiatan atau transaksi, dimana dalam transaksi atau kegiatan tersebut terlibat atau terdapat kepentingan pribadi pengambil keputusan. Potensi benturan kepentingan terjadi pada pengambil keputusan yang: a) Mempunyai jabatan atau mempunyai kepemilikan pada perusahaan lain

dimana perusahaan tersebut merupakan rekanan atau pihak yang bertransaksi dengan PT. Pertani (Persero).

b) Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda dengan pihak yang bertransaksi atau kegiatan tersebut dilakukan;

c) Terlibat dalam pengelolaan perusahaan mitra baik secara langsung atau tidak langsung.

3. Penyelesaian Benturan Kepentingan

Benturan sedemikian rupa diharapkan tidak terjadi, namun apabila terjadi benturan kepentingan baik dalam suatu transaksi, kegiatan, atau adanya perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan Anggota Direksi, maka: a) Anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan

Perusahaan yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain tidak mempunyai benturan kepentingan;

b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;

c) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.




D. Manajemen Risiko

1. Pengertian Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan atau berdampak pada timbulnya kerugian, kegagalan atau ketidakberhasilan pencapaian maksud dan tujuan tertentu, baik karena melakukan tindakan, perbuatan atau kegiatan tertentu. Sebuah perusahaan setiap saat selalu mempunyai risiko dan sealu dihadapkan pada kemungkinan terjadinya kerugian, walaupun tidak sedang melakukan kegiatan tertentu.

2. Kategori Risiko sangat terkait dengan sasaran yang hendak dicapai, sehingga manajemen risiko yang dikembangkan Perusahaan harus terfokus pada upaya pencegahan atau meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat menghambat atau menggagalkan sasaran Perusahaan. Risiko dapat dikategorikan: a) Strategis, yaitu sasaran tingkat Perusahaan yang diselaraskan dengan misi

Perusahaan; b) Operasional, yaitu berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi penggunaan

sumber daya Perusahaan; c) Pelaporan, yaitu terkait dengan keandalan pelaporan Perusahaan; d) Kepatuhan, yaitu berhubungan dengan kepatuhan Perusahaan terhadap

peraturan dan hukum yang berlaku.

3. Kebijakan Umum Manajemen Perusahaan menetapkan perlunya kebijakan manajemen risiko sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam pengelolaan Perusahaan. Manajemen dan Karyawan mempunyai kehendak bahwa: a) Penerapan manajemen risiko merupakan keharusan dalam bisnis untuk

mencapai tujuan Perusahaan; b) Penerapan manajemen risiko bersinergi dengan sistem manajemen lainnya

sebagai sistem peringatan dini terhadap terjadinya kegagalan pencapaian tujuan Perusahaan;

c) Risiko merupakan pertimbangan penting pada setiap perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis untuk seluruh anggota perusahaan;

d) Dilakukan identifikasi risiko pada setiap bisnis perusahaan, kemudian diukur, direspon dan dikomunikasikan serta dimonitor, dikelola secara berkesinambungan;

e) Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menyediakan dan mengalokasikan sumber daya yang cukup termasuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang manajemen risiko.

E. Teknologi Informasi

1. Pengertian Teknologi Informasi adalah perangkat alat baik hardware maupun software yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pengolahan data dan pemrosesan informasi.




2. Kebijakan Umum a) Pengelolaan teknologi informasi dilakukan dengan mengacu pada prinsip-

prinsip: i. Tanggungjawab pengelolaan IT pada akhirnya adalah Direksi; ii. Sistem yang terpadu yang mampu memberikan benefit dan meningkatkan

kualitas aset informasi; iii. Merupakan alat untuk mengembangkan efisiensi dan meningkatkan

efektivitas melalui penciptaan dan perbaikan proses bisnis secara terus menerus;

iv. Sumber daya teknologi informasi digunakan secara bertanggungjawab; v. Melakukan analisa pemanfaatan penerapan teknologi informasi terhadap

investasi yang telah dilakukan. b) Strategi sistem informasi sesuai dengan visi dan misi Perusahaan, yang

diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pembian Sumber Daya Manusia di bidang teknologi informasi;

c) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan sistem informasi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan strategi Perusahaan dan untuk menciptakan keunggulan kompetitif Perusahaan;

d) Investasi di bidang teknologi informasi memenuhi prinsip keseimbangan yang optimal antara peluang-peluang di bidang teknologi informasi dengan kebutuhan bisnis dan memastikan daya dukungnya terhadap pencapaian tujuan Perusahaan;

e) Setiap anggota Perusahaan wajib memaami pentingnya pemanfaatan sistem informasi terpadu;

f) Teknologi Informasi melakukan rekayasa proses bisnis dan pengelolaan proses bisnis, meningkatkan efisiensi, mempermudah pengawasan. Konsep pengembangannya dilakukan dengan koordinasi Divisi yang membidangi Riset dan Pengembangan;

g) Perusahaan melakukan strategi pengamanan sumber daya pendukung teknologi informasi dan integritas data untuk menjaga validitas data dan keamanan infrastruktur informasi;

h) Melakukan evaluasi terhadap arah pengembangan teknologi informasi agar selalu tepat manfaat dan up to date;

i) Memiliki prosedur self assesment untuk mengukur tingkat produktivitas, efisiensi dan efektivitas sistem teknologi informasi;

j) Secara bekala melakukan audit terhadap pemanfaatan sistem infromasi Perusahaan.

3. Implementasi dan pengembangan

a) Pengembangan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi diimplementasikan sesuai dengan rencana, kebutuhan, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;

b) Dalam melakukan implementasi sistem informasi dilakukan melalui tahapan-tahapan yang terukur dan teruji, baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang mendukung, sehingga sealu dapat mengikuti perkembangan bisnis Perusahaan;

c) Pengembangan sistem informasi selalu memperhatikan nilai/manfaat yang diperoleh (Value), kesesuaian/keselarasan dengan strategi Perusahaan (alignment), risiko yang timbul (risk) dan peningkatan kinerja (performance).




Perusahaan memiliki identifikasi dan prioritas atas kebutuhan teknologi informasi yang sesuai dengan perkembangan;

d) Pengembangan sistem informasi sejalan dengan arah pengembangan Perusahaan.

F. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan

1. Pengertian Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan, dan sosial ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan operasi Perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan diartikan juga sebagai komitmen Perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para stakeholder.

2. Kebijakan Umum

a) Perusahaan memiliki kewajiban dan tanggungjawab secara hukum, sosial, dan moral serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat setempat disekitar domisili Perusahaan;

b) Perusahaan berusaha untuk mewujudkan kepedulian sosial dengan memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

c) Tanggungjawab sosial Perusahaan diwujudkan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d) Perusahaan memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh kegiatan operasional Perusahaan, melalui analisa dan evaluasi untuk menyusun langkah-langkah pengawasan dan pencegahan terhadap seluruh dampak negatif lingkungan yang diakibatkan kegiatan operasional perusahaan;

e) Perusahaan berusaha untuk memastikan aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya telah memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan kelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja;

f) Perusahaan senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam setiap kegiatan operasionalnya, guna menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan dan keselamatan kerja.

G. Transparansi dan Pengungkapan

1. Pengertian Transparansi adalah penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh para stakeholder. Pengungkapan adalah semua hal-hal yang materil berkaitan dengan aktivitas perusahaan termasuk didalamnya informasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola disajikan secara akurat dan tepat waktu.




2. Kebijakan Umum

a) Kualitas informasi yang disajikan harus didasari pada prinsip-prinsip mudah dipahami, relevan, material, dan dapat dipercaya;

b) Setiap informasi yang penting akan dilakukan telaah/kajian akhir sebelum didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

c) Pemegang saham berhak mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Direksi dan Dewan Komisaris;

d) Perusahaan memberikan inforamasi yang relevan dan material kepada stakeholder melalui media-media laporan tahunan, website Perusahaan dan media-media lain;

e) Perusahaan akan menyampaikan informasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

H. Program Pengenalan

1. Pengertian Program Pengenalan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan informasi yang cukup mengenai Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang baru.

2. Kebijakan Umum a) Program pengenalan wajib diberikan kepada anggota Dewan Komisaris

dan/atau anggota Direksi yang baru diangkat; b) Program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru dilaksanakan

oleh Komisaris Utama, jika berhalangan maka dilaksanakan Direktur Utama; c) Program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru dilaksanakan oleh

Direktur Utama, jika berhalangan maka dilaksanakan oleh Komisaris Utama atau Anggota Direksi yang ada;

d) Program pengenalan diberikan sesegera mungkin setelah diangkat dan dilaksanakan dalam waktu yang cukup serta selambat-lambatnya dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi baru;

e) Program pengenalan mencakup informasi mengenai visi, misi, strategi, tujuan perusahaan, kegiatan bisnis utama dan kegiatan bisnis pendukung, nilai-nilai yang dianut dan budaya Perusahaan. Capaian Kinerja keuangan dan operasi 2 (dua) tahun terakhir, Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak organ-organ Perusahaan, struktur organisasi dan cakupan wilayah operasi Perusahaan. Gambaran penerapan Good Corporate Governance Perusahaan dan hal-hal lain yang terkait dengan stakeholder Perusahaan.

daftar isi - pertani · daftar isi bab perihal halaman i pendahuluan a. latar belakang b. tujuan c....

Documents