daftar isi - bpiw.pu.go.idbpiw.pu.go.id/product/download_attachments?file... · dan damai, mampu...
TRANSCRIPT
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-2
DAFTAR ISI
1. LATAR BELAKANG...................................................................................1-2
2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL..........1-33. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG NASIONAL...................................1-64. ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019.....................................................1-115. PEMBANGUNAN WILAYAH ...................................................................1-156. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2025........................................................1-187. VISI DAN MISI KEMENTERIAN PUPR 2015-2025....................................1-238. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PUPR 2015-20..........1-258.1. KERANGKA PENDANAAN......................................................................1-328.1. KERANGKA REGULASI...........................................................................1-389. KERANGKA KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKN DAN STRTAEGIPEMBANGUNANA INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2025......................................1-3910. PERKEMBANGAN WPS HINGGA TAHUN 2025.......................................1-40
POLICY BRIEF
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-1
POLICY BRIEF
Executive Summary berisikan POLICY BRIEF terkait Kebijakan dan Strategi Infrastruktur PUPR 2015-
2025
PEKERJAAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2025
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-2
1. LATAR BELAKANG
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga akhir tahun
2014 telah memenuhi 85,84 persen dari target RPJMN dan 98,19 persen
terhadap target Renstra, Masih ada beberapa kendala kendala dilihat dari
dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap
target-target nasional seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan
pertumbuhan ekonomi.
Tantangan-tantangan penyelengaraan pembangunan infrastrtuktur
pekerjaan umum dan perumahan rakyat terutama dalam mengurangi
disparitas dan menyeimbangkan pertumbuhan dan pembangunan
dengan prinsip growth and balance yaitu kesenjangan antara Kawasan
Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia (KBI-KTI).
Pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah perlu dilakukan
tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh
wilayah Indonesia, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan
nasional. Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untuk
mengurangi kesenjangan antarwilayah bukan untuk memeratakan
pembangunan fisik di setiap daerah, terutama untuk mengurangi
kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di masing-
masing daerah maupun antardaerah dengan memperhatikan
pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan sumber daya alam
kelautan yang selama ini belum optimal sebagai satu kesatuan
pengelolaan sumber daya alam di dalam setiap wilayah.
Dari sisi perencanaan, tujuan pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-
2025, Indonesia pada tahun 2025 berkomitmen untuk menjadi negara yang
mandiri, maju, adil, dan makmur yang akan dicapai melalui 4 tahapan
RPJMN. Sementara itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
POLICY BRIEF
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-3
(RTRWN) telah diamanatkan suatu indikasi program dengan jangka waktu
lebih dari lima tahun. Agar tujuan RPJPN 2005-2025 dapat tercapai
diperlukan agenda pembangunan nasional ( termasuk meningkatkan daya
saing perekonomian nasional) yang merupakan suatu proses yang
berkesinambungan agar outcome jangka panjang dapat dirasakan oleh
masyarakat.
2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL
Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005 – 2025 adalah:
INDONESIA YANG MAJU DAN MANDIRI, ADIL DAN DEMOKRATIS,
SERTA AMAN DAN BERSATU
DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:
1) Misi Mewujudkan Indonesia Yang Maju dan Mandiri adalah
mendorong pembangunan yang menjamin pemerataan yang
seluas-luasnya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas,
infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi,
dan berwawasan lingkungan; serta didukung oleh pelaksanaan politik
luar negeri yang bebas dan aktif.
2) Misi Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis adalah
mendorong pembangunan yang menjamin penegakan hukum yang
adil, konsekuen, tidak diskriminatif, mengabdi pada kepentingan
masyarakat luas, serta meneruskan konsolidasi demokrasi bertahap
POLICY BRIEF
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-4
pada berbagai aspek kehidupan politik agar demokrasi konstitusional
dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3) Misi Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Bersatu adalah
mendorong pembangunan yang mampu mewujudkan rasa aman
dan damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis,
menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dari
setiap ancaman.
Arah Pembangunan Jangka Panjang, diarahkan pada pencapaian
sasaran pokok sebagai berikut:
1) Tersusunnya jaringan infrastruktur yang terintegrasi satu sama lain,
khususnya pelabuhan, lapangan terbang, kereta api, dan jalan
raya dalam sistem jaringan inter dan antar-moda, baik antarnegara
tetangga maupun dalam dan antar-wilayah NKRI dengan tingkat
keselamatan, jaminan kelaikan prasarana dan sarana sesuai
dengan standar internasional.
2) Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal sesuai
permintaan kebutuhan tenaga listrik termasuk hampir
sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi
perdesaan dapat terpenuh; tercapainya tingkat efisiensi yang
memuaskan baik sisi pembangkitan, transmisi dan distribusi;
terwujudnya sistem ketenagalistrikan yang berbasis pada energi
terbarukan, panas bumi, nuklir, dan energi fosil non BBM; serta
terciptanya industri penunjang ketenagalistrikan dalam negeri
yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi
pengembangan sistem kelistrikan nasional.
3) Meningkatnya penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien
guna meningkatkan kesiapan dan kemampuan masyarakat
POLICY BRIEF
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-5
Indonesia dalam memanfaatkan informasi sehingga tercipta
masyarakat informasi Indonesia yang berdaya saing dan mampu
mengatasi dan memanfaatkan arus globalisasi.
4) Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga
berkelanjutan fungsi sumber daya air; terwujudnya
pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk berbagai
kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas;
dan terwujudnya pengendalian daya rusak air yang mampu
melindungi keselamatan jiwa dan harta benda penduduk.
Sasaran yang hendak dicapai dalam 20 tahun mendatang terkait
pemerataan pembangunan adalah terwujudnya peningkatan kualitas
hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk
berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Pengembangan kapasitas pemerintah daerah terus ditingkatkan melalui
peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah; peningkatan
kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas
keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan
dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan
daerah ditingkatkan; penguatan lembaga legislatif. Selain itu,
pemberdayaan masyarakat akan terus menerus ditingkatkan .
Pembangunan dan Arahan Kebijakan RPJPN 2005-2025 dibagi dalam
beberapa tahap, dibagi dalam 4 RPMN.
Setiap tahapan secara spesifik memiliki sasaran-sasaran yang harus dipenuhi
secraa nasional oleh masing-masing sektor. Adapun tahapan-tahapan
tersebut dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini :
POLICY BRIEF
akuntabelsehinggaterwujudkotatanpapermukiman
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-6
3. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG NASIONAL
Ruang wilayah nasional dikembangkan sesuai daya dukung dan daya
tampung (carrying capacity). Daya tampung (Carrying capacity)
merupakan kemampuan menampung jumlah penduduk dengan berbagai
aktivitasnya pada entitas ruang.
POLICY BRIEF
MemerlukanpercepatanketerpaduanpembangunaninfrastrukturbidangPUPRdenganpengembanganwilayah
INFRASTRUKTUR:
Mendorongpertumbuhanekonomimelaluipenciptaaniklimyglebihkondusif,termasukmembaiknyainfrastruktur.
Percepatanpembangunaninfrastrukturdidorongmelaluipeningkatanperanswastadenganmeletakkandasar-dasarkebijakandanregulasisertareformasidanrestrukturisasikelembagaan.
INFRASTRUKTUR: Percepatanpembangunaninfrastrukturdenganlebihmeningkatkankerjasamaantarapemerintahdanduniausaha
Pengembanganjaringaninfrastrukturtransportasi,sertaposdantelematika
Peningkatanpemanfaatanenergiterbarukan,khususnyabioenergi,panasbumi,tenagaair,tenagaangin,dantenagasuryauntukkelistrikan
Pengembangansumberdayaairdanpengembanganperumahandanpermukiman
INFRASTRUKTUR: Ketersediaaninfrastruktursesuaitataruang
Berkembangnyajaringantransportasi
Terpenuhinyapasokantenagalistrikyanghandaldanefisien
Mulaidimanfaatkannyatenaganukliruntukpembangkitlistrik
TerwujudnyakonservasisumberdayaairdanterpenuhinyapenyediaanairminumuntukkebuthandasarPengembinfrastrukturperdesaanmendukungpertanian.
Pemenuhankebutuhanhuniandidukungsistempembiayaanjngkpanjang.
Terwujudnyakotatanpapermukimankumuh.
INFRASTRUKTUR: TerselenggaranyajaringantransportasiposdantelematikayangandalbagiseluruhmasyarakatyangmenjangkauseluruhwilayahNKRI
Tercapainyaelektrifikasiperdesaandanelektrifikasirumahtangga;
Terpenuhinyakebutuhanhunianyangdilengkapidenganprasaranadansaranapendukungbagiseluruhmasyarakatyangdidukungolehsistempembiayaanperumahanjangkapanjangdanberkelanjutan,efisien,dan
7
kumuh.
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-7
POLICY BRIEF
Kebijakan terkait pengembangan infrastruktur yang terpadu dijelaskan
dalam RTRWN dengan mengarahkan beberapa kriteria dalam
pembangunan infrastruktur terpadu yang meliputi akses, sarana, dan
jaringan prasarana.
Kebijakan pengembangan struktur ruang dalam RTRWN, meliputi:
a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan
ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu
dan merata di seluruh wilayah nasional.
Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat
pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:
a. Menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan
perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan
dan wilayah di sekitarnya;
b. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum
terlayani oleh pusat pertumbuhan;
c. Mengendalikan perkembangan kota-kota pantai; dan
d. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih
kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan
prasarana meliputi:
a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan
keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di
kawasan terisolasi;
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-8
c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan
dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan
sistem penyediaan tenaga listrik;
d. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan
keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
e. Meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta
mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi nasional yang
optimal.
Kebijakan pengembangan kawasan budi daya dalam RTRWN, meliputi:
a. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan
antarkegiatan budi daya; dan
b. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan
antarkegiatan budi daya meliputi:
a. Menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional
untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk
mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
b. Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan
beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong
pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
c. Mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik,
pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan
teknologi;
d. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian
pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;
e. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau
untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi; dan
POLICY BRIEF
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-9
POLICY BRIEF
f. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang
bernilai ekonomi tinggi di alur laut kepulauan indonesia (alki), zona
ekonomi ekslusif indonesia, dan/atau landas kontinen untuk
meningkatkan perekonomian nasional.
Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
a. Membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan
rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan
potensi kerugian akibat bencana;
b. Mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan
mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara vertikal dan kompak;
c. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30%
(tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan
besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan
prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan
fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.
e. Mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan
keberadaan pulau-pulau kecil.
Kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional meliputi:
a. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem,melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan
meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan
bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional;
b. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-10
POLICY BRIEF
c. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam
pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan
mampu bersaing dalam perekonomian
d. Internasional;
e. Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara
optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa;
g. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan
sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan ramsar; dan
h. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan
tingkat perkembangan antarkawasan.
Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup meliputi:
a. Menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung;
b. Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional yang
berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
c. Membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis nasional
yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
d. Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di
sekitar kawasan strategis nasional yang dapat memicu perkembangan
kegiatan budi daya;
e. Mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar
kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai zona penyangga
yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya
terbangun; dan
f. Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak
pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan
strategis nasional.
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-11
4. ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019
VISI DAN MISI RPJMN (KABINET KERJA) 2015-2019
Visi :
“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian,
Berlandaskan Gotong Royong”
Misi:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
SASARAN POKOK JANGKA MENENGAH RPJMN 2015-2019 adalah :
1. SASARAN MAKRO
2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
3. SARARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
POLICY BRIEF
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-12
1) Kedaulatan pangan :(1. Produksi dalam negeri; 2). Pembangunan,
peningkatan dan rehabilitasi irigasi;
2) Kedaulatan energi
3) Ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas
4. SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN.(akses air minum dan
sanitasi MBR)
5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH.
(kota/desa/pusat kegiatan/perbatasan/daerah tertinggal)
6. SASARAN PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN
KEAMANAN. (reformasi birokrasi)
Keterpaduan pembangunan infrastruktur perlu diterapkan di masing-masing
entitas ruang yang memudahkan hubungan dan melayani antar pusat-
pusat kegiatan dan pertumbuhan yang tedapat pada regional wilayah
pembangunan yang ada.
Kedudukan agenda pengembangan wilayah sangatlah penting dan
fundamental hal ini dikarenakan untuk mengoptimalkan sumber daya
daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan tetap mengutamakan nilai-nilai
keutamaan dan budaya bangsa, dan kaidah pembangunan yang
berkelanjutan.
Tujuan pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 adalah mengurangi
kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan
dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan
keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia,
SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan
ilmu dan teknologi secara terus menerus.
Tema Pembangunan Wilayah Pulau Papua :
POLICY BRIEF
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-13
POLICY BRIEF
Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang
bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan
dan kehutanan;
Percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman melalui
pengembangan industri perikanan dan parawisata bahari;
Percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui
pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati;
Percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, minyak,
gas bumi dan tembaga;
Peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk
pembangunan rendah karbon; serta
Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan
masyarakat;
Pengembangan kawasan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis
wilayah kampung masyarakat adat, melalui percepatan peningkatan
kualitas sumberdaya manusia Papua yang mandiri, produktif dan
berkepribadian.
Tema Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara:
Pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri
Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition (MICE);
Penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan
perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan
industri perikanan, garam, dan rumput laut;
Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan
jagung;
Pengembangan industri mangan, dan tembaga.
Tema Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi:
Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan
internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia;
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-14
Pengembangan industri berbasis logistik;
Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industry berbasis
kakao, padi, jagung;
Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas
bumi;
Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritime (kelautan)
melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.
Tema Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan :
Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia,
dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis,
hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem
bencana alam banjir dan kebakaran hutan;
Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas
batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis
biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA
masing-masing provinsi;
Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet,
bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa;
Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan
nasional.
Tema Pembangunan Wilayah Pulau Jawa-Bali :
Lumbung pangan nasional;
Pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan
industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika,
kimia, alumina dan besi baja;
Salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan
pengembangan ekonomi kreatif;
Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritime (kelautan)
melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari.
POLICY BRIEF
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-15
Tema Pembangunan Wilayah Pulau Sumatra :
Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan
internasional;
Lumbung energi nasional, termasuk pengembangan energy
terbarukan biomassa;
Pengembangan hilirisasi komoditas batubara; Industri berbasis
komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin;
Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritime (kelautan)
melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri
perkebunan, dan industry pertambangan.
5. PEMBANGUNAN WILAYAH
Perencanaan Wilayah sangat diperlukan karena pertambahan
penduduk yang pesat dan distribusi yang tidak merata antar daerah,
kemajuan teknologi yang semakin cepat, pertumbuhan ekonomi yang
tidak merata, pertumbuhan antar sektor ekonomi yang tidak seimbang,
sehingga terjadi disparitas PDRB dan kontribusi terhadap PDB Nasional
antar daerah. Permasalahan dalam pencanaan wilayah lebih banyak
bersifat fungsional, antara lain seperti :
1) pertumbuhan kota yang tidak terkendali dan kemacetan lalu-
lintas
2) perkembangan industri dan hilangnya fungsi-fungsi pertanian
3) masalah ekonomi pedesaan yang mengalami kemunduran
4) pertumbuhan ekonomi yang tidak merata
5) pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat
POLICY BRIEF
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-16
6) pengembangan sektor yang tidak seimbang
Perencanaan Wilayah secara menyeluruh perlu mempertimbangkan
sumberdaya antarwilayah yang disusun berdasarkan informasi daya
dukung dan daya tampung wilayah. Daya dukung yang merupakan
sektor unggulan di wilayah-wilayah pulau/kepulauan umumnya masih
pada sektor primer, peran sektor unggulan dalam mendorong
pertumbuhan wilayah masih relatif rendah. Secara keseluruhan
kontribusi sektor unggulan dalam pertumbuhan wilayah, terutama
wilayah KTI belum dapat mencapai 30% (sumber Bappenas).
Pada wilayah pulau/kepulauan yang perekonomiannya sangat
bergantung pada produksi komoditas primer sangat memerlukan
pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sangat diperlukan
rehabilitasi lingkungan lahan kritis untuk meningkatkan daya tahan
lingkungan. Pada wilayah kepulauan, khususnya pulau-pulau kecil akan
sangat merasakan dampak perubahan iklim. Pengembangan ekonomi
perdesaan diperlukan untuk merangsang tumbuhnya kegiatan alternatif
pertanian dan penggalian tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir,
pertumbuhan ekonomi disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan
dan pengangguran, menunjukkan tren perbaikan kualitas pertumbuhan,
namun laju pertumbuhan masih lebih rendah dari laju pertumbuhan
nasional, , sementara itu pendorong utama pertumbuhan daerah
adalah konsumsi, sedangkan sumbangan investasi (PMTB) masih relatif
rendah, serta sering mengalami defisit perdagangan antardaerah
(intensitas perdagangan yang signifikan baru terjadi pada wilayah Jawa-
Bali). Akselerasi pertumbuhan sangat diperlukan untuk mengurangi
disparitas, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran
lebih cepat lagi. Akselerasi ini hanya dapat dilakukan dengan intervensi
pemerintah. Kementerian PUPR sebagai kepanjangn tangan pemerintah
POLICY BRIEF
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-17
serta penyedia infrastruktur dasar bidang PUPR bagi wilayah perlu
meningkatkan intervensi.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya pada aspek rata-rata
lama sekolah dan pengeluaran perkapita, tingkat pengangguran
meningkat serta tingkat kemiskinan meningkat hingga 0.26% (semula
10.96% pada bulan septembaer 2014 menjadi 11.22% pada bulan maret
2015) khusus nya di wilayah KTI.
Lingkungan fisik pendukung fungsi yang dibutuhkan baik akses jalan, air
baku dan air bersih, jaringan irigasi, penyediaan perumahan dan
permukiman yang layak, SPAM, IPAL, TPA serta yang lainnya belum
seluruhnya tersedia sesuai kebutuhan lokasi, besaran, dan waktu.
Prasarana dan sarana perhubungan antarpulau khususnya di wilayah KTI
masih minim. Pangsa angkutan laut dalam PDRB masih rendah, ASDP
(penyeberangan) masih rendah. Sangat bergantung pada pelabuhan
di Jawa dan Bali untuk pengiriman komoditas ekspor.
Faktor kualitas kelembagaan sangat penting untuk meningkatkan daya
saing dan daya tarik investasi daerah, khususnya daerah-daerah yang
tidak memiliki sumber daya alam melimpah. Kerjasama antardaerah
dan sinergi pusat-daerah sangat strategis dalam mengurangi hambatan
distribusi barang antarwilayah dan mengurangi duplikasi perpajakan
yang memicu ekonomi biaya tinggi.
Dalam Konteks Wilayah, Pengembangan infrastruktur PUPR di bagi per
bagian pulau, dan di dalamnya terdapat WPS yang menjadi fokus
penanganan pembangunan infrastruktur PUPR. untuk kemudahan
pengelolaannya, Kementerian PUPR membagi Wilayah Indonesia
menjadi 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), namun demikian
POLICY BRIEF
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-18
POLICY BRIEF
karena secara administratif Wilayah Indonesai berdasarkan pulau
/kepulauan dibagi menjadi 7 pulau/kepulauan maka sebaran WPS
menurut pulau/kepulauan adalah sebagai berikut :
6 WPS di Pulau Sumatera, 9 WPS di Pulau Jawa-Bali, 4 WPS di
Pulau/Kepulauan Nusa Tenggara, 4 WPS di Pulau Kalimantan, 5 WPS di
pulau Sulawesi, 2 WPS di pulau/kepulauan Maluku, 4 WPS di
pulau/kepulauan Papua serta 1 WPS untuk pulau-pulau terluar. Setiap
WPS memiliki kekhususan sesuai tema dan potensi sumberdayanya.
Demikian juga isu-isu strategis, setiap WPS memiliki kekhususan sesuai
dengan isu dan permasalahan masing-masing kawasan.
6. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR 2015-
2025
Dari Permasalahan, Capaian Kinerja, dan Potensi serta harapan
kedepan hingga 2025 terhadap Pembangunan Inafrastruktur PUPR,
dapat dirumuskan Gap yang belum dilaksanakan/ masih harus dipenuhi
yang dapat digunakan sebagai dasar merumuskan visi, misi, tujuan,
sasaran Kemeneterian PUPR hingga taHun 2025. Konsepsi Penyusunan
Kebijakan dna Strategi dapat digambtrakan sebagai berikut :
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-19
Hasil telaahaan isu-isu strategis hingga 2025. Hasil telaah isu-isu strategis
serta permasalahan berdasarkan pulau/kepulauan secara nasional
adalah sebagai berikut:
Yang kemudian dianalisi dalam beberapa aspek, sebagai berikut :
a. ASPEK EKONOMI
Pembangunan infrastruktur bidang PUPR merupakan
bagian dari penciptaan nilai tambah bruto sektor konstruksi.
Dengan asusmsi kontribusi output infrastruktur bidang PUPPR
POLICY BRIEF
1.Integrasijaringantransportasiintermodawilayah2.Keterbatasansumberdayaenergilistrikdalammendukungpengembangan
ekonomilokal3.Pengembangankawasanperbatasan,pulau-pulauterdepandanterpencil
ISUSTRATEGISWILAYAH
1. MenjagamomentumpertumbuhandiJawa-Bali2. Belumoptimalnyapotensipeningkatannilaitambahdari
aktivitasperdaganganinternasional3. Ketimpanganpembangunanintra-regionalwilayahJawa-
Bali4. Semakinmeningkatnyaperansektorsekunderdantersier
dalamperekonomian5. TerancamnyafungsiwilayahJawa-Balisebagaisalahsatu
lumbungpangannasional6. Tingginyakepadatandankonsentrasipendudukdi
wilayahmetropolitanJabodetabekdansekitarnya7. Tingginyatingkatpenganggurandipusat-pusat
pertumbuhanekonomi
1. Pembangunanwilayahperbatasandankerjasamadengannegara-negarayangberbatasandenganNegaraKesatuanRepublikIndonesia
2. Potensikonflikantargolonganyangdidukungolehorganisasimassa.
1. Pembangunanwilayahperbatasan,tertinggaldanpulauterpencil,dankawasanbencana.
2. Ketergantunganpasokanpangandariluarwilayahsebagaikonsekuensimenurunnyaluasarealdanproduksitanamanpangan.
3. TingginyadampakkonflikMalukuterhadapkeamananlingkungan,kehidupansosialdanekonomi,sertalingkungan.
1. Pengamanandanpeningkatankesejahteraandiwilayahperbatasan,tertinggaldanbencana
2. Tingginyatingkatkemiskinan
3. Meningkatnyakebutuhanketahananpangan
4. RendahnyakualitasSDM
1. Pembangunankawasanperbatasan2. Kuantitasdankualitasjaringaninfrastrukturwilayah
3. KesenjanganintrawilayahKalimantan
1. Interkonektivitasdomestikintrawilayah.
2. Pembangunankawasanperbatasandanpulau-pulauterpencil.
3. Kapasitasenergilistrik..
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-20
terhadap output sektor konstruksi nasional kurang lebih
mencapai hampir 50% dari asumasi total output sektor
konstruksi. Kenaikan investasi untuk pembangunan
infrastruktur bidang PUPR diperkirakan akan mampu
mendorong pertumbuhan PDB. Secara kewilayahan,
perkembangan infrastruktur bidang PUPR menunjukkan
variasi antardaerah. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan
daerah sendiri ataupun kebijakan pemerintah pusat.
b. ASPEK SOSIAL
Meningkatnya persoalan sosial akibat kurangnya
pemberdayaan masyarakat, kurangnya pembangunan
infrastruktur sosial diantaranya menyebabkan:
meningkatnya penurunan Kualitas Hidup, munculnya konflik
dalam pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur,
meningkatnya kecenderungan kerusakan infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur bidang PUPR secara umum
menggambarkan perkembangan infrastruktur publik yang
sangat penting artinya untuk mendukung kebutuhan sosial
baik nasional dan regional. Secara umum pembangunan
infrastruktur bidang PUPR untuk sosial meningkat walaupun
dengan kualitas yang berbeda. Secara kewilayahan,
perkembangan infrastruktur bidang PUPR untuk sosial
menunjukkan variasi antardaerah yang tidak terlepas dari
kebijakan daerah sendiri ataupun kebijakan pemerintah
pusat.
c. ASPEK KEBERLANJUTAN LINGKUNGANPembangunan infrastruktur haruslah pembangunan
infrastruktur yang berkelanjutan. Keberlanjutan lingkungan
memerlukan concern masyarakat dan dunia usaha
(swasta), inisiatif rencana infrastruktur yang keberlanjutan,
POLICY BRIEF
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-21
aplikasi teknologi terkait, percepatan payung hukum
partisipasi swasta dan masyarakat, serta peningkatan
upaya penanggulangan dan mitigasi bencana.
d. ASPEK KELEMBAGAAN
Dalam pengembangan wilayah diperlukan
penguatan koordinasi antar instansi yang terkait
dengan keterpaduan infrstruktur dengan
pengembangan wilayah; penguatan kelembagaan
terkait dalam merumuskan melaksanakan kebijakan; serta
penguatan kelembagaan dengan memperhatikan
kebijakan pengembangan wilayah yang meliputi
sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan
kegiatan. Keselarasan antara tugas, fungsi, dan
kewenangan lembaga dengan peraturan
perundangan yang berlaku dan kebijakan
desentarlisasi dan otonomi daerah; peningkatan
komitmen bersama pemda, dunia usaha dan
masyarakat dalam keterpaduan infrastruktur
dengan pengembangan wilayah; peningkatan
dan penguatan peran daerah dan masyarakat
dalam keterpaduan infrastruktur dengan
pengembangan wilayah akan memberikan
manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan
biaya yang telah dikeluarkan. .
e. ASPEK SUMBER DAYA
Trend dalam penganggaran, inovasi skema pendanaan,
dan kemampuan pendanaan saat ini selalu meningkat.
Diperlukan ketersediaan bantuan PHLN, dukungan industri
nasional khususnya peran serta industri nasional dalam
POLICY BRIEF
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-22
POLICY BRIEF
keterpaduan infrastruktur dengan pengembangan
wilayah ketersdiaan teknologi sistem informasi yang
semakin terjangkau harganya serta alternative sumber
pembiayaan untuk keterpaduan infrastruktur dengan
pengembangan wilayah.
f. ASPEK REGULASI
Peningkatan kepatuhan pada aturan dalam penerapan
keterpaduan infrastruktur dengan pengembangan wilayah
serta percepatan penyusunan peraturan perundang-
undangan bidang PUPR yang terkait, peraturan untuk
menangani isu wilayah perbatasan, regulasi khusus untuk
keterpaduan infrastruktur dengan pengembangan
wilayah, pemberdayaan Kearifan Lokal bagi keterpaduan
infrastruktur dengan pengembangan wilayah, regulasi
sektor terkait pengembangan wilayah belum sinergis,
kebijakan daerah belum sinergis dengan keterpaduan
infrastruktur dengan pengembagan wilayah.
Secara garis besar dasar perumusan kebijakan dan strategi yang ada
adalah :
PerkembanganLingkunganStrategis
Globalisasi serta transformasi ekonomi dunia
Perkembangan teknologi dan sistem informasi
Daya saing nfrastruktur, pertumbuhan, serta pemerataan ekonomi
Pertumbuhan dan penyebaran penduduk
Isu energi, lingkungan, gender, perubahan iklim
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-23
MandatRPJPN/RPJPKementerianPUPR ke RPJMN Ketersediaan infrastruktur PUPR pada kawasan dan antar kawasan 35 WPS
III/ Renstra III
Dokumen
perencanaannasional
1.
2.
dan antarWPS yang sesuai dengan rencana tata ruang
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat/ stakeholders terhadap layananinfrastruktur bidang PUPR
Meningkatkan kapasitas dan teknologi untuk keberlanjutan dan kualitas
layanan infrsatruktur bidang PUPR
Restrukturisasi dan reformasi regulasi, kelembagaan, dan SDM bidang PUPR
RTRWN: (1) peningkatan akses perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi
(2).peningkatan kualitas dan jangkauan konektivitas, serta layanan dasar
infrastruktur PUPR terkait akses air baku dan permukiman yang layak
(air bersih, sanimas), akses perumahan layak huni
SISLOGNAS: locally integrated, globally connected for national competitiveness
and social welfare
3.
Tujuan dari
Undang- Undangbidang PUPR
SISTRANAS: terwujudnya konektivitas yang efektif dan efisien
1. PENGELOLAAN SDA: pelayanan akses air baku, pengendalian daya rusak
air, peningkatan kinerja jaringan irigasi dan keberlanjutan sumber daya air
untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan
umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung
martabat bangsa
2. PENYELENGGARAAN JALAN: meningkatkan konektivitas sehingga
memperlancar pemindahan dan distribusi barang/orang dengan selamat,
aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, teratur, efisien, serta menunjang
pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong/penggerak pembangunan
nasional dalam rangka meningkatkan daya saing nasional.
3. PENGEMBANGAN PERMUKIMAN: meningkatkan akses infrastruktur dasar
permukiman yang layak dalam rangka mewujudkan daya saing nasional dan
mendukung pembangunan, ekonomi, jiwa kedirgantaraan, kedaulatan
negara, persatuan kesatuan, ketahanan nasional, hubungan antar negara.
4. PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN: meningkatkan akses
hunian perumahan yang layak bagi MBR dalam rangka mewujudkan daya
saing nasional dan mendukung pembangunan, ekonomi, jiwa kedirgantaraan,
kedaulatan negara, persatuan kesatuan, ketahanan nasional, hubungan antar
negara.
7. VISI DAN MISI KEMENTERIAN PUPR 2015-2025
Berdasarkan analisis SWOT, capaian kinerja hingga saat ini, potensi dan
Permasalahan, tantangan kedepan serta diselaraskan dengan RPJPN
POLICY BRIEF
VISI “TERWUJUDNYAINFRASTRUKTURPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYATYANGHANDALDANTERPADUDENGANPENGEMBANGANWILAYAHDALAMMENDUKUNG INDONESIAYANGBERDAULAT,
daerah dan antarpemerintahan didukung industri konstruksi dan inovasi
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-24
POLICY BRIEF
2005-2025, RTRWN serta RPJP sektor-sektor terkait, maka Visi Kementerian
PUPR hingga tahun 2025 dirumuskan seperti berikut dibawah ini :
rencana, program dan anggaran yang telah diterpadukan dan disinkronkanmeningkatkanproduktivitas,efisiensi,danpelayanansistemlogistiknasional.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahanrencana, program dan anggaran yang telah diterpadukan dan disinkronkanmendukunglayananinfrastrukturdasaryanglayak.
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang meliputiwasdal,kesekertariatansesuaikebutuhanuntukmewujudkanmisi1,2,3,dan4.
Adapun Peta Strategi Kementerian PUPR hingga tahun 2025 adalah
sebagai berikut:
VISI
MISI
“TERWUJUDNYAINFRASTRUKTURPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYATYANGHANDALDANTERPADUDENGANPENGEMBANGANWILAYAHDALAMMENDUKUNG INDONESIAYANGBERDAULAT,MANDIRI,DANBERKEPRIBADIANBERLANDASKANGOTONGROYONG”
1. MempercepatketerpaduanpembangunaninfrastrukturbidangPUPRantarsektor,antardaerah dan antarpemerintahan didukung industri konstruksi dan inovasi terapanberkualitasuntukkeseimbanganpembangunanantardaerah.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumbermaritim sesuai rencana, program dan anggaran yang telah diterpadukandisinkronkan untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatanenergi.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas
Har
apan
Sta
keh
old
ers
dan
cust
om
erya
ng
har
us
dip
enu
hi
Men
ing
katn
yake
terp
adu
and
anke
han
dal
anin
fras
tru
ktu
rPU
PR
dal
amm
ewu
jud
kan
:ke
tah
anan
air,
ked
aula
tan
pan
gan
,d
anke
dau
lata
nen
erg
i;ko
nek
tivi
tasb
agip
eng
uat
and
ayas
ain
g;l
ayan
anin
fras
tru
ktu
rdas
ar;
dan
kete
rpad
uan
pem
ban
gu
nan
anta
rdae
rah
anta
rsek
tord
anan
tart
ing
katp
emer
inta
han
un
tuk
men
seja
hte
raka
nm
asya
raka
t
SS
2.M
enin
gka
tnya
du
kun
gan
keta
han
anai
r,ke
dau
lata
np
ang
and
anke
dau
lata
nen
erg
inas
ion
al
SS
3.M
enin
gka
tnya
du
kun
gan
kon
ekti
vita
sn
asio
nal
bag
ip
eng
uat
an
day
asa
ing
SS
4.M
enin
gka
tnya
du
kun
gan
pen
gen
tasa
nke
mis
kin
and
anp
enim
gka
tan
IPM
SS
1.M
enin
gka
tnya
du
kun
gan
terh
adap
per
tum
bu
han
kaw
asan
/wila
yah
Har
apan
stak
eho
lder
sd
ancu
sto
mer
sd
apat
dip
enu
him
elal
ui
inte
rnal
pro
ses
:
PELAKSANAANKEBIJKAN
PENGAWASANDANPENGENDALIAN
KETERPADUANPERENCANAAN,
PEMROGRAMANDAN
PENGANGGARAN
SS
6.M
enin
gka
tnya
akse
sai
rb
aku
SS
7.M
enin
gka
tnya
akse
sja
lan
SS
5.M
enin
gka
tnya
kete
rpad
uan
per
enca
naa
nse
rta
kesi
nkr
on
anp
emro
gra
man
dan
pen
gan
gg
aran
SS
9.M
enin
gka
tnya
pem
enu
han
per
um
ahan
dan
pem
bia
yaan
per
um
ahan
SS
8.M
enin
gka
tnya
akse
sai
rb
ersi
hd
anku
alit
asla
yan
anin
fras
tru
ktu
rp
erm
uki
man
dip
erko
taan
dan
per
des
aan
SS
10.
Men
ing
katn
yam
utu
dan
kep
atu
han
inte
rnal
SS
11.
Men
ing
katn
yaku
alit
asko
nst
ruks
inas
ion
al
Un
tuk
mel
aksa
nak
anin
tern
alp
rose
sd
iper
luka
n:
SS
13.
Men
ing
katn
yab
ud
aya
org
anis
asi
yan
gb
erki
ner
jati
ng
gi
dan
ber
inte
gri
tas
SS
12.
Men
ing
katn
yaS
DM
yan
gko
mp
eten
dan
ber
inte
gri
tas
SUMBER
:Ko
nsepRen
stra
Kemen
terian
PUPR
SS
14.
Men
ing
katn
yaku
alit
asin
ova
site
kno
log
iter
ap
anb
idan
gP
UP
R
SS
15.
Men
ing
katn
yare
gu
lasi
dan
laya
nan
hu
kum
,dat
ad
anin
form
asi
pu
blik
,ser
tasa
ran
ad
anp
rasa
ran
a
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-25
POLICY BRIEF
8. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PUPR 2015-20
Sasaran : Meningkatnya Keterpaduan rencana, program dan penganggaran pembangunannfrastruktur PUPR dengan penegambangan kawasan/wialyah
KEBIJAKAN1
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
DIRENCANAKAN, DIPROGRAMKAN, DAN
DIANGGARKAN SECARA TERPADU
ANTARSEKTOR, ANTARDAERAH DAN
ANTARPEMERINTAHAN
KEBIJAKAN 2 :PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANGPUPR DIILAKSANAKAN SECARA TERPADU
BERSAMA DENGAN PENYELENGGARA TERKAITLAINNYA
KEBIJAKAN 3 :
PEMBERIAN INSENTIF PENDANAAN DAN
FASILITASI LAINNYA BAGI PENYELENGGARA
YANG TELAH MELAKSANAKAN SESUAI
DENGAN RENCANA DAN PROGRAM YANG
TELAH DITERPADUKAN/DISINKRONKAN
ANTARSEKTOR, ANTARDAERAH DAN
ANTARPEMERINTAHAN
KEBIJAKAN 4 :
PENYELENGGARAAN STIMULAN DAN FASILITASI
LAINNYA UNTUK MENDORONG
PENYELENGGARAAN KETERPADUAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
ANTARSEKTOR, ANTARDAERAH DAN
ANTARPEMERINTAHAN
STRATEGI
Meningkatkan pemahaman penyelenggara untuk menterpadukan
perencanaan, mensikronkan pemrograman, penganggaran
menterpadukan pelaksanaan pembangunan
antardaerah, dan antarpemerintahan
Menterpadukan rencana, mesinkronkan program dan
menterpadukan pelaksanaan dalam pembangunan
PUPR
STRATEGI
Meningkatkan kemitraan dalam kerjasama penyelenggaraan
keterpaduan dengan instansati pemerintah lainnya,
dan dunia usaha
Meningkatkan peran kementerian PUPR dalam pembangunan
infrastruktur bidang PUPR yang terpadu antarsektor,
antarpemerintahan di tingkat regional dan global.
STRATEGI
Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif bagi
yang telah melaksanakan sesuai dengan rencana
Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarsektor,
rah dan antarpemerin
STRATEGI Meningkatkan Memperbaharui sistem terkait
antarsektor,pembangunan infrastruktur bidang PUPR
antarpemerintahan
POLICY BRIEF
Sasaran : Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antarkawasan
dan antarWPSKEBIJAKAN 5 :
DUKUNGAN KEMENTERIAN PUPR TERHADAPSASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
NASIONAL DENGAN PENINGKATANPERTUMBUHAN KAWASAN/WILAYAH
KEBIJAKAN 6 :
PENINGKATAN KOMITMEN DALAM MENTERPADUKANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KEBIJAKAN 7 :
PENETAPAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN
KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
BIDANG PUPR ANTARSEKTOR, ANTARDAERAH
DAN ANTARPEMERINTAHAN
STRATEGI
Meningkatkan kapasitas badan usaha dan
Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan
infrastruktur sub bidang SDA, sub bidang
permukiman dan sub bidang
pengembangan wilayah.
STRATEGI
Meningkatkan komitmen dalam penerapan pembangunaninfrastruktur bidang PUPR yang terpadu antarsektor,dan antarpemerintahan
Meningkatkan konsistensi keberlanjutan penerapan pembangunaninfrastruktur bidang pupr yang terpadu antarsektor,antarpemerintahan
STRATEGI
Melegalisasi kebijakan keterpaduan pembangunan infrastrukturbidang PUPR antarsektor, antardaerah dan antarpemerintahan
Menerapkan kebijakn keterpaduan pembangunan infrastrukturbidang PUPR antarsektor, antardaerah dan antarp
KEBIJAKAN 8 : STRATEGI
Meningkatkan akses dan melibatkan
PEMBERDAYAAN PERAN PARA PEMANGKUKEPENTINGAN MENTERPADUKAN PEMBANGUAN
INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR ANTARSEKTOR,
ANTARDAERAH DAN ANTARPEMERINTAHAN
KEBIJAKAN 9 :
PENYEDIAAN SKEMA DAN SUMBER PENDANAAN
SELAIN APBN UNTUK MENTERPADUKAN PEMBANGUN
AN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
ANTARSEKTORANTARDAERAH DAN ANTARPEMERINTAHAN
kepentingan dalam menyiapkan, melaksanakanmengawasi pelaksanaan keterpaduan pembangunansektor, antardaerah, dan antarpemerintahan
STRATEGI
Merumuskan dan menetapkan alternatif skema dan sumberpenadaan selain APBN untuk menterpadukan pembangunaninfrastruktur bidang PUPR antarsektor, antardaerah danantarpemerintahan
Pembiayaan bersama APBN, APBD dan private sector
POLICY BRIEF
Sasaran : Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antarkawasan dan ant
STRATEGI Meningkatkan kemantapan jalan nasional Menurunkan waktu tempuh menjadi 1,5 jam per 100 km UNTUK enguatan
industri nasional, sislognas , konektivitassistem dan jaringan transportasi yang terintegrasiinvestasi
STRATEGI
Meningkatkan kemantapan jalan nasional Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air :
dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan
meningkatnya jumlah dan kapasitas sumber-sumber
(pembangunan & rehabibilitasi waduk)
Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air : pemenuhan
kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat
untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif.
Meningkatkan pengendalian daya rusak air : pengurangan
yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi.
Meningkatkan kapasitas: kelembagaan, ketatalaksanaan,
keterpaduan serta ketersediaan dan kemudahan akses
dan informasi pengelolaan sumber daya air
STRATEGI
Menjaga momentum 100 % pelayanan air minum bagi seluruhpenduduk Indonesia dalam rangka memenuhi
Menjaga momentum 100% akses penduduk terhadap Meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan gedung di
kawasan perkotaan
POLICY BRIEF
KEBIJAKAN 10 :
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN JALAN YANG
TERPADU DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KEBIJAKAN 11 :
PERCEPATAN PENGELOLAAN SDA YANG TERPADUDENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KEBIJAKAN 12 :
PERCEPATAN PENGEMBANGAN PERMUKIMANYANG TERPADU DENGAN PENGEMBANGAN
WILAYAH
POLICY BRIEF
Sasaran : Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antarkawasan dan antarWPS
Meningkatkan
STRATEGI
pemanfaatan teknologi
antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan
Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk mendukungpembangunan infrastruktur bidang puprantardaerah, antarpemerintahan
Meningkatkan penguatan kelembagaan dan SDM pembangunaninfrastruktur bidang PUPR yang terpaduantarpemerintahan
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian
STRATEGI
Menjaga terpenuhinya target 100 % pelayanan air minum bagi seluruhpenduduk Indonesia dalam rangka memenuhi
Menjaga terpenuhinya akses penduduk terhadap Meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan gedung di
kawasan perkotaan
KEBIJAKAN 8 :
PERCEPATAN PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN YANG TERPADU DENGAN PENGEMBANGAN
WILAYAH
KEBIJAKAN 9 :
PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITASORGANISASI UNTUK MENTERPADUKAN PEMBANGUAN
INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR ANTARSEKTOR,ANTARDAERAH DAN ANTARPEMERINTAHA
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-30
POLICY BRIEF
PENYELENGGARAAN JALAN DALAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR PUPR 2015-2025
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-31
8.1. KERANGKA PENDANAAN
untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur PUPR diperlukan dukungan keragka pendanaan
Perhitungan pendanaan memperhatikan Alokasi pendanaan Program yang merupakan
pendanaan kegiatan Sebagai gambaran bahwa untuk memenuhi pendanaan target infrastruktur
2019 adalah 6000 triliyun, sementara ketersediaan pendanaan dari pemerintah adalah 2000
dengan 2025 tentunya dua klai lipat lebih dari kebutuhan pendanaan tahun 2015-2019.
Untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan harus dibangun dan direncanakan
bagi kekurangan pendanaan tersebut.
Alokasi pendanaan untuk Kementerian PUPR dalam RPJMN selama 5 tahun adalah sebesar
(belum termasuk anggaran untuk dukungan manajemen). Sedangkan kebutuhan pendanaan
perhitungan Kementerian PUPR untuk mendanai pencapaian target RPJMN dan dikaitkan dengan
dukungan sumber daya adalah sebesar Rp 931.585 Triliun (termasuk pendanaan untuk dukungan
Sehingga pada pendanaan Renstra 2015-2019, ada gap antara pendanaan di dalam
pendanaan menurut perhitungan di dalam Renstra Kementerian PUPR, serta terkait sharing proporsi
pendanaan seperti dapat di lihat pada ilustrasi table di bawah ini :
POLICY BRIEF
SANDINGANKEBUTUHANANGGARANKEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT
PADARPJMN2015-2019DANRENSTRA2015-2019
NO RPJMN2015-2019 RENSTRA2015-2019
PROGRAM ANGGARAN PROGRAM
1 DUKUNGANMANAJEMEN
DANPELAKSANAANTUGAS
TEKNISLAINNYAKEMENTERIAN
PUDANPERUMAHANRAKYAT
1.985,00 DUKUNGANMANAJEMENDAN
PELAKSANAANTUGASTEKNIS
LAINNYAKEMENTERIANPUDAN
PERUMAHANRAKYAT
2 DUKUNGANSARANADAN
PRASARANAAPARATUR
KEMENTERIANPU-PR
DUKUNGANSARANADAN
PRASARANAAPARATUR
KEMENTERIANPU-PR
3 PENINGKATANPENGAWASAN
DANAKUNTABILITAS
APARATURKEMENTERIAN
PEKERJAANUMUMDAN
PERUMAHANRAKYAT
414
PENINGKATANPENGAWASAN
DANAKUNTABILITASAPARATUR
KEMENTERIANPEKERJAANUMUM
DANPERUMAHANRAKYAT
4 PROGRAMPENELITIANDAN
PENGEMBANGAN
KEMENTERIANPEKERJAAN
UMUM
3.467 PROGRAMPENELITIANDAN
PENGEMBANGANKEMENTERIAN
PEKERJAANUMUM
5 PENGEMBANGANSUMBER
DAYAMANUSIABIDANG
PEKERJAANUMUMDAN
PERUMAHANRAKYAT
2.429 PENGEMBANGANSUMBERDAYA
MANUSIABIDANGPEKERJAAN
UMUMDANPERUMAHANRAKYAT
6 PEMBINAANKONSTRUKSIDAN
FASILITASIPENGUSAHAAN
INFRASTRUKTUR
3.558 PEMBINAANKONSTRUKSIPenyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-32
POLICY BRIEF
7 PEMBINAANDAN
PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTURPERMUKIMAN
124.885 PEMBINAANDAN
PENGEMBANGANINFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN
8 PENYELENGGARAANJALAN 278,177,000.00 PENYELENGGARAANJALAN
9 PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTURWILAYAHDAN
KAWASAN
3.467 PENGEMBANGANINFRASTRUKTUR
WILAYAHDANKAWASAN
10 PENGELOLAANSUMBERDAYA
AIR
208.577 PENGELOLAANSUMBERDAYAAIR
11 PENGEMBANGAN
PERUMAHAN33.099
PENYEDIAANPERUMAHAN
12 PENGEMBANGAN
PEMBIAYAANPERUMAHAN
DANKAWASANPERMUKIMAN
1.049 PENGEMBANGANPEMBIAYAAN
PERUMAHANDANKAWASAN
PERMUKIMAN
TOTAL 659.222
REKAPITULASIKEBUTUHANANGGARANKEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYATTAHUN2015
NO UNITORGANISASI ANGGARAN(xmiliarrupiah)
2015 2016 2017 2018
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-33
POLICY BRIEF
Adapun rekapitulasi kebutuhan anggaran Kemneterian PUPR tahun 2015-2019 adalah sebgaai
1 Direktorat
JenderalSumber
DayaAir
30,812.50 62,025.17 73,667.43 75,556.29 74,500.39
2 Direktorat
JenderalBina
Marga
57,050.91 69,947.95 52,105.27 55,121.02 43,951.85
3 Direktorat
JenderalCipta
Karya
15,996.82 24,178.64 26,981.69 29,607.92 31,502.78
4 Direktorat
Jenderal
Penyediaan
Perumahan
7,768.03 44,193.28 58,775.47 44,048.27 29,877.76
5 Direktorat
Jenderal
Pembiayaan
Perumahan
341.52 361.85 383.46 406.37
6 Direktorat
JenderalBina
Konstruksi
722.90 923.77 1,143.96 1,365.16
7 BadanPenelitian
dan
Pengembangan
519.50 537.43 554.70 574.03
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-34
POLICY BRIEF
8 Badan
Pengembangan
Infrastruktur
Wilayah
525.55 841.10 1,084.21 1,288.65
9 Badan
Pengembangan
SumberDaya
Manusia
568.54 625.40 687.94 756.73
1 Inspektorat
0Jenderal
105.20 112.56 120.44 128.8
7
1 Sekretariat
1Jenderal
517.82 637.90 747.97769.5
5
TOTAL 114,929.3 204,385.1 216,252.5 209,622.8 185,603.9
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-35
POLICY BRIEF
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-36
POLICY BRIEF
Adanya kesenjangan kebutuhan menurut penghitungan Renstra Kementerian PUPR dengan
memunculkan catatan pendanaan di dalam Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019, sebagai
Target capaian RPJMN 2015-2019 dalam rangka pencapaian akses aman air minum 100% pada
hanya dapat dicapai bila kebutuhan dana sebesar Rp 253,85 Triliun terpenuhi, dengan proporsi
APBN, 8% KPS dan B-to-B, 5% Pinjaman Perbankan, 7% CSR, 47% APBD, 7% PDAM, dan 6% DAK.
Kebutuhan pendanan kedepan semakin meningkat sehingga perlu dirumuskan skenario pendanaan
aplikatif, efektif, dan efisien.
Skenario pendanaan serta kebutuhan pendanaan 2015-2025, dapat dilihat pada lampiran
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-37
POLICY BRIEF
8.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
KERANGKA REGULASI
Review Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan terkait Keterpaduan Pembangunan
dengan Pengembangan Wilayah beserta turunan terkecilnya;
Penyusunan Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan tentang Pengelolaan SDA
7 tahun 2004 yang telah tidak diberlakukan lagi beserta turunan terkecilnya.Review Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan tentang Penyelenggaraan
terkecilnya;
Review Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan tentang Penyelenggaraan
terkecilnya;
Review Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan tentang Pengembangan
beserta turunan terkecilnya;
Review Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan tentang Penyediaan dan
yang layak beserta turunan terkecilnya;
Review Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan tentang Pembinaan Jasa Konstruksi
terkecilnya;
Review Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan tentang Penelitian dan Pengembangan
beserta turunan terkecilnya;
Review Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan tentang Pengembangan
terkecilnya;
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-38
9. KERANGKA KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKN DAN STRTAEGI PEMBANGUNANA INFRASTRUKTUR
PENGELOLAAN WPS :
1. Pembentukan Unit Pengelola WPS
2. Pembentukan Balai bidang Keterpaduan Infrastruktur PUPR dengan Pengembangan3. Peningkatan kapasitas BPIW, Setjen dan Unit Kerja yang membidangi Perencanaan
Badan Pelaksana dalam mewujudkan keterpaduan Pembangunan InfrastrukturPengembangan Wilayah melalui :a. Penguatan unit organisasi yang memiliki kewenangan terhadap perencanaan,
penganggaran dalam mewujudkan keterpaduan Pembangunan InfrastrukturPengembangan Wilayah
b. Penguatan unit organisasi (Ditjen/ Badan Pelaksana) yang memilikipelaksanaan keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR dengan Pengembangan
SDM bidang PUPR :
1. Penyusunan Peraturan Menteri PUPR sebagai tindak lanjut dalam Pengembangan
dan Pengembangan Karir.
2.
3.
4.
5.
6.
Penyusunan standarisasi penyelenggaraan pengembangan SDM bidang PUPR
Penyusunan pedoman pembinaan diklat SDM bidang PUPR yang diselenggarakan
Kementerian PUPR
Penguatan peran BPSDM terkait Pengendalian Mutu Diklat bidang PUPR
Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri Kompetensi bidang PUPR
Penyiapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk kompetensi SDM
POLICY BRIEF
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-39
KELEMBAGAAN KEMENTERIAN PUPR
1. Penyusunan Peraturan Menteri PUPR sebagai tindak lanjut dalam Pengembangan
PUPR.
2.
3.
4.
5.
6.
Penyusunan pedoman peningkatan kapasitas organisasi di bawah Kementerian
Penguatan peran BPIW terkait Pengendalian Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur
Pengembangan Wilayah.
Penyiapan Kerangka Koordinasi dan Kolaborasi Keterpaduan Pembangunan
Pengembangan Wilayah.
Penyiapan skema dan sumber pembiayaan beserta pengelolaan pembiayaannya.
BLU dapat mendorong pengelolaan yang lebih kreatif atas UPT Kemen PUPR,
keuangan
10.PERKEMBANGAN WPS HINGGA TAHUN 2025
Diharapkan pada tahun 2025, 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) akan berubah meningkat
sehingga dapat dilihat pada ilustrasi perubahan sebaran warna berdasarkan tipe pertumbuhannya,
sepertii berikut di bawah ini :
POLICY BRIEF
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-40
POLICY BRIEF
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2025 1-41
POLICY BRIEF
Menjadi sebagai berikut di bawah ini :