daftar isi - amazon web services...pt arkha jayanti persada tbk. laporan posisi keuangan per 31...

DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen i - ii

Laporan Posisi Keuangan 1a - 1b

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2

Laporan Perubahan Ekuitas 3

Laporan Arus Kas 4

Catatan Atas Laporan Keuangan 5 - 76

PT ARKHA JAYANTI PERSADA Tbk.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Catatan 31 Desember 2019 31 Desember 2018

ASET

ASET LANCAR

Kas dan setara kas 2d,2e,2g,3a,4,26 3.110.781.343 386.051.628

Piutang usaha - Bersih 2d,2e,2k,3a,5,26 70.037.701.810 44.253.398.215

Pajak dibayar dimuka 2p,9a - 1.419.459.717

Persediaan 2j,6 51.795.459.890 33.940.867.168

Uang muka dan biaya dibayar dimuka 7, 26 78.732.134.580 22.345.058.252

JUMLAH ASET LANCAR 203.676.077.623 102.344.834.980

ASET TIDAK LANCAR

Aset tetap 2h,8

Harga perolehan 273.441.674.260 249.659.038.382

Akumulasi penyusutan (145.085.471.531) (118.997.270.201)

Piutang lain-lain:

Pihak berelasi 2e,2i,2k,24b,26 133.810.501.952 124.664.989.893

Aset pajak tangguhan 9c 2.964.574.711 2.815.606.889

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 265.131.279.392 258.142.364.964

JUMLAH ASET 468.807.357.015 360.487.199.944

Direktur Utama Direktur

Dwi Hartanto Baharaja Sianipar

Mengetahui

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

- 1a -


LAPORAN POSISI KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018



LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha 2d,2e,2l,3a,10,26 25.045.596.071 30.973.382.399

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:

- Utang bank 2d,2e,2q,11,26,27 20.830.682.373 33.989.511.745

- Utang sewa pembiayaan 2m,3c,12,26,27 6.714.781.501 11.518.645.125

Beban akrual 13,26,27 54.635.903.023 50.772.534.978

Utang pajak 2p,9b 14.481.287.829 12.929.279.774

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 121.708.250.797 140.183.354.021

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi

bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:

- Utang bank 2d,2e,2q,11,26,27 222.672.481.167 212.003.163.549

Liabilitas imbalan pasca kerja 2n,14 2.250.739.284 2.020.987.529

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 224.923.220.451 214.024.151.078

JUMLAH LIABILITAS 346.631.471.248 354.207.505.099

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham pada

tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.000.000.000 dan

1.500.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 15,27 200.000.000.000 150.000.000.000

Tambahan modal disetor lainnya

Agio saham 15,27 63.558.268.075 -

Saldo laba (rugi) (142.064.484.628) (144.288.920.600)

Pendapatan komprehensif lain 682.102.320 568.615.445

JUMLAH EKUITAS 122.175.885.767 6.279.694.845

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 468.807.357.015 360.487.199.944



- 1b -

Mengetahui



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 19,33% 18,44%

19,33% 18,44%


PENJUALAN 2o,2s,16,25 105.943.362.738 104.333.358.722

BEBAN POKOK PENJUALAN 2s,17,25 85.459.514.274 85.090.577.500

LABA KOTOR 20.483.848.464 19.242.781.222

Beban pemasaran 2o,2s,18,25 (2.408.744.122) (2.892.292.214)

Beban umum dan administrasi 2o,2s,19,25 (10.731.591.300) (8.348.130.101)

Pendapatan bunga 2o,2s,20,25 9.414.016.396 7.117.615.098

Beban keuangan 2o,2s,21,25 (7.387.709.648) (9.442.666.525)

Pendapatan (beban) lain-lain 2s,22,25 (6.297.975.696) (92.570.224)

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 3.071.844.094 5.584.737.256

MANFAAT (BEBAN) PAJAK

Kini 2p,3,9c1 (1.034.204.902) -

Tangguhan 2p,3,9c2 186.796.780 (3.473.444.030)

25 (847.408.122) (3.473.444.030)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 2.224.435.972 2.111.293.226

PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN

Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke dalam

laba /rugi:

- Pengukuran kembali atas imbalan pasca kerja 151.315.834 (85.337.533)

- Pajak penghasilan terkait 9c2 (37.828.959) 21.334.383

Jumlah Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain 113.486.875 (64.003.150)

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

TAHUN BERJALAN 2.337.922.847 2.047.290.077

LABA PER SAHAM 2r,23 1,47 4,06




- 2 -

Mengetahui


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



Tambahan Penghasilan (Beban)

Catatan Modal Saham Modal Disetor Saldo Laba (Rugi) Komprehensif Lain Jumlah Ekuitas

Saldo 1 Januari 2018 12.500.000.000 - (146.400.213.826) 632.618.595 (133.267.595.231)

Setoran modal 137.500.000.000 - - - 137.500.000.000

Laba tahun berjalan - - 2.111.293.226 (64.003.150) 2.047.290.076

Saldo 31 Desember 2018 150.000.000.000 - (144.288.920.600) 568.615.445 6.279.694.845

Penerbitan saham 50.000.000.000 - - - 50.000.000.000

Agio saham - 63.558.268.075 - - 63.558.268.075

Laba tahun berjalan - - 2.224.435.972 113.486.875 2.337.922.847

Saldo 31 Desember 2019 16, 28 200.000.000.000 63.558.268.075 (142.064.484.628) 682.102.320 122.175.885.767

200.000.000.000 63.558.268.075 142.064.484.628- 682.102.320 122.175.885.767

- - 0 0 0


- 3 -


LAPORAN ARUS KAS




ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan dari pelanggan 76.715.116.272 72.099.078.513

Pembayaran kepada pemasok (159.153.749.798) (46.261.385.525)

Pembayaran kepada direksi dan karyawan (13.953.241.332) (15.000.873.007)

Penerimaan bunga 28.015.701 18.122.536

Pembayaran bunga dan beban keuangan lainnya (4.789.317.348) (12.372.258.013)

Pembayaran pajak penghasilan (1.030.257.304) (2.497.996.143)

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi (102.183.433.809) (4.015.311.639)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

(Perolehan) aset tetap 8,27 (2.715.235.878) (237.087.010)

Pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi 24b,27 (350.207.145) (7.450.531.057)

Pengembalian pinjaman dari pihak berelasi 24b,27 590.695.782 16.618.833.251

Kas bersih (digunakan untuk) aktivitas operasi (2.474.747.241) 8.931.215.183

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi 24b,27 - 3.902.990.300

Pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi 24b,27 - (44.863.125.799)

Pembayaran pinjaman bank 11,27 (2.489.511.754) (3.462.737.010)

Pembayaran sewa pembiayaan 12,27 (4.018.613.624) (2.389.796.543)

Tambahan setoran modal 15 50.000.000.000 41.500.000.000

Agio saham 63.558.268.075 -

Kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan 107.050.142.697 (5.312.669.052)

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS 2.391.961.647 (396.765.508)

Pengaruh Selisih Kurs Mata Uang Asing 332.768.068 (677.320.314)

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 386.051.628 1.460.137.449

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 2d,2e,2g,5,26 3.110.781.343 386.051.628


- 4 -


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Arkha Jayanti Persada Tbk. (“Perusahaan“) didirikan berdasarkan akta No. 83 tanggal 24 November 1999

yang dibuat dihadapan Notaris B. Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., Notaris di Depok. Akta pendirian tersebut

telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat

Keputusan No. C-11154.HT.01.01.TH.2003 tanggal 21 Mei 2003.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Berdasarkan akta No. 09

tanggal 18 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan

telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat

Keputusan No. AHU-AH.01.03-0375269 dan AHU-AH.01.03-0375270 Tanggal 19 Desember 2019, mengenai

peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari sebanyak 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus)

saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar Rupiah) menjadi

2.000.000.000 (dua milyar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus

milyar Rupiah), sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar 500.000.000 (lima ratus

juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah), peningkatan

tersebut sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan.

Berdasarkan akta No. 18 tanggal 26 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Rahayu Ningsih, S.H., Notaris

di Jakarta Selatan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023750.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 1 November 2018

terdapat perubahan anggaran dasar Perusahaan, perubahan anggaran dasar tersebut antara lain berkaitan

dengan:

a. Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka.

b.

Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham-saham perdana Perusahaan

(Initial Public Offering).

c.

Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan Perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya

500.000.000 lembar saham dengan masing-masing nilai nominal sebesar Rp100.

d.

Menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perusahaan untuk

mengambil bagian terlebih dahulu (Right of First Refusal) atas saham baru.

e.

Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perusahaan di Bursa Efek

Indonesia.

f. Menyetujui Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Berdasarkan akta No. 1 tanggal 24 Agustus 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Hartati, S.H., M.Kn., Notaris di

Kabupaten Bogor dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018116.AH.01.02 tanggal 4 September 2018 serta

diumumkan dalam Berita Negara No. AHU-AH.01.03-0238840 tanggal 4 September 2018. Perubahan anggaran

dasar terakhir tersebut antara lain berkaitan dengan:

a. Peningkatan Modal Dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp12.500.000.000 menjadi sebesar

Rp600.000.000.000, terbagi atas 6.000.000.000 saham masing-masing saham dengan nominal sebesar

Rp100.

b. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari semula sebesar Rp12.500.000.000 menjadi sebesar

Rp150.000.000.000.





6

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

c. Penurunan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp6.250.000 per lembar saham menjadi sebesar

Rp100 per lembar saham.

d. Menyetujui pengeluaran saham yang masih dalam simpanan sejumlah 1.375.000.000 saham dengan

masing-masing nilai nominal sebesar Rp100, sehingga seluruhnya seharga Rp137.500.000.000.

Perusahaan dikendalikan oleh PT Arkha Tanto Prima, induk Perusahaan yang berkedudukan di Indonesia.

Pemegang saham terbesar PT Arkha Tanto Prima adalah Tuan Dwi Hartanto.

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Perusahaan telah melakukan penawaran umum perdana sahamnya kepada masyarakat sebanyak 500.000.000

saham dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham dan mulai efektif berdasarkan surat keputusan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-107/D.04/2019 tanggal 28 Juni 2019. Pencatatan penawaran umum saham

tersebut dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Juli 2019.

c. Bidang dan Lokasi Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan

meliputi Perdagangan lokal, Antar pulau, ekspor, impor, pengecer, agen, suplier, leveransir, grosir, distributor,

perwakilan dari perusahaan lain baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang lain, secara

amanat atau komisi. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan saat ini meliputi bidang pabrikasi komponen alat berat,

jasa pengangkutan batu bara dan pembuatan dump truck.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 2009.

Perusahaan berkedudukan di Jl. Lanbau No. 8 Kampung Gudang RT.06 RW.09, Kelurahan Karang Asam Barat,

Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor – 16810.

d. Susunan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 26 Desember 2019 yang termuat didalam akta No. 03 tanggal 06 Januari

2020 dan akta No. 18 tanggal 26 Oktober 2018 masing-masing dibuat dihadapan Notaris Rahayu Ningsih, S.H.,

susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

dan 2018 adalah sebagai berikut:

31 Des 2019 31 Des 2018

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Devon Widodo Prawiroyudo Devon Widodo Prawiroyudo

Komisaris : Tatit Jatmiko Tatit Jatmiko

Komisaris Independen : Ferianto Jeremia Kaban

Direksi

Direktur Utama : Dwi Hartanto Dwi Hartanto

Direktur : Baharaja Sianipar Baharaja Sianipar

Direktur Independen : Aditya Surya Tjahjanaputra Aditya Surya Tjahjanaputra





7

1. UMUM (lanjutan)

d. Susunan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 jumlah karyawan tetap Perusahaan masing-masing berjumlah

88 orang dan 103 orang. (Tidak diaudit)

e. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan

yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 27 Maret 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mencakup

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) serta peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan (Bapepam-LK), sekarang Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), yaitu Peraturan No. VIII. G.7 yang terlampir

dalam Surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Pedoman Penyajian Laporan

Keuangan”. Kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan

keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dan menggunakan

konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung (direct method), menyajikan penerimaan dan

pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (“Rp”)

yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, disajikan

dalam Rupiah (“Rp”) penuh, kecuali dinyatakan lain.

Kecuali dinyatakan dibawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan

tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan di Indonesia.





8

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi

Keuangan (ISAK)

a. Standar, Amandemen / Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun

Berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar dan sejumlah amandemen / penyesuaian

dan interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai

pada atau setelah 1 Januari 2019.

PSAK 24 (amandemen) Imbalan Kerja : Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa biaya jasa lalu (atau keuntungan atau kerugian atas penyelesaian)

dihitung dengan mengukur liabilitas (aset) imbalan pasti menggunakan asumsi aktuarial kini dan

membandingkan imbalan yang ditawarkan dalam program dan aset program sebelum dan setelah

amandemen, (atau kurtailmen atau penyelesaian program) tetapi tidak mempertimbangkan dampak atas

batas atas aset (yang mungkin timbul ketika program imbalan pasti dalam keadaan surplus).

PSAK 24 secara jelas mengatur bahwa dampak perubahan dari batas atas aset yang timbul dari perubahan

program (atau kurtailmen atau penyelesaian) ditentukan dalam tahap kedua dan diakui secara normal di

penghasilan komprehensif lain.

Paragraf yang berkaitan dengan pengukuran biaya jasa kini dan bunga neto atas liabilitas (aset) manfaat

pasti juga telah diamandemen. Perusahaan sekarang disyaratkan untuk menggunakan asumsi yang

diperbarui dari pengukuran kembali tersebut untuk menentukan biaya jasa kini dan bunga neto untuk sisa

periode pelaporan setelah perubahan program. Dalam hal bunga neto, amandemen telah menjelaskan

bahwa untuk periode setelah amandemen program, bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset)

manfaat pasti neto sebagaimana telah diukur kembali berdasarkan PSAK 24.99 dengan tingkat diskonto

yang digunakan dalam pengukuran kembali (juga memperhitungkan dampak kontribusi dan pembayaran

manfaat terhadap liabilitas (aset) manfaat pasti).

PSAK 26 (penyesuaian) Biaya Pinjaman

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa jika saldo pinjaman yang didapatkan secara spesifik masih terutang

setelah aset terkait siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual, pinjaman itu menjadi bagian

dari dana yang dipinjam secara umum ketika menghitung tingkat kapitalisasi pada pinjaman secara umum.

PSAK 46 (penyesuaian) Pajak Penghasilan

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa suatu entitas harus mengakui konsekuensi pajak penghasilan atas

dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan dimana entitas awalnya

mengakui transaksi yang menghasilkan laba yang dapat diatribusikan tersebut. Ini diterapkan terlepas dari

apakah tarif pajak yang berbeda berlaku untuk laba yang diatribusikan dan tidak diatribusikan.





9



Keuangan (ISAK) (lanjutan)


Berjalan (lanjutan)

ISAK 33 Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka

ISAK 33 menjelaskan bagaimana menentukan “tanggal transaksi” dengan tujuan untuk menentukan kurs

yang digunakan dalam pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait, bila imbalan dari item

tersebut telah dibayar atau diterima di muka dalam valuta asing yang mengakibatkan pengakuan atas aset

nonmoneter atau liabilitas nonmoneter (misalnya, deposito yang tidak dapat dikembalikan atau pendapatan

yang ditangguhkan).

Interpretasi menetapkan bahwa tanggal transaksi adalah tanggal dimana entitas pertama kali mengakui

aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan imbalan dimuka.

Jika terdapat beberapan pembayaran atau penerimaan dimuka, interpretasi ini mensyaratkan entitas

menentukan tanggal transaksi untuk setiap pembayaran atau penerimaan imbalan di muka.

ISAK 34 Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

Interpretasi ini memberikan panduan dalam penentuan akuntansi posisi pajak ketika terdapat

ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan.

Interpretasi ini mensyaratkan entitas untuk :

• Menentukan apakah perlakuan pajak tidak pasti dipertimbangkan secara terpisah atau bersamaan

dengan perlakuan pajak tidak pasti lainnya; dan

• Menilai apakah besar kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak pasti

yang digunakan oleh entitas atau yang direncanakan untuk digunakan dalam penyampaian Surat

Pemberitahuan pajak penghasilannya :

- Jika besar kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak pasti, maka

entitas menentukan akuntansi posisi pajak secara konsisten dengan perlakuan pajak yang

digunakan atau yang direncanakan untuk digunakan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan

pajak penghasilannya.

- Jika besar kemungkinan otoritas perpajakan tidak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti, maka

entitas merefleksikan dampak ketidakpastian tersebut dalam menentukan akuntansi posisi pajak.





10



Keuangan (ISAK) (lanjutan)


Berjalan (lanjutan)

PSAK 22 (penyesuaian) Kombinasi Bisnis

Amandemen PSAK 22 mengklarifikasi bahwa ketika suatu entitas memperoleh pengendalian atas bisnis

yang merupakan suatu operasi bersama, entitas tersebut menerapkan persyaratan untuk kombinasi bisnis

yang dilakukan secara bertahap, termasuk pengukuran kembali kepentingan yang dimiliki sebelumnya

dalam operasi bersama pada nilai wajar. Kepentingan yang dimiliki sebelumnya yang akan diukur kembali

mencakup setiap aset, liabilitas dan goodwill terkait dengan operasi bersama.

Amandemen / penyesuaian dan interpretasi di atas tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan

Perusahaan.

b. Standar, Amandemen / Penyesuaian dan Interpretasi Standar Telah Diterbitkan tapi Belum Efektif

Standar dan amandemen standar efektif yang relevan terhadap Perusahaan untuk periode yang dimulai

pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu :

• PSAK 71 (amandemen) Instrumen Keuangan : Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi

Negatif

• PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

• PSAK 73 Sewa

• PSAK 1 (amandemen) Penyajian Laporan Keuangan : Definisi Material dan PSAK 25 (amandemen)

Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan : Definisi Material

• PSAK 1 (amandemen) Penyajian Laporan Keuangan : Judul Laporan Keuangan

• PSAK 1 (PenyesuaianTahunan 2019) Penyajian Laporan Keuangan

Standar dan amandemen berikut efektif yang relevan terhadap Perusahaan untuk periode yang dimulai

pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapaan dini diperkenankan yaitu :

• PSAK 22 (amandemen) Kombinasi Bisnis : Definisi Bisnis

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amandemen dan

interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.





11


d. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Penyajian

Perusahaan menerapkan PSAK 10 “Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing”, yang mengatur

bagaimana memasukkan transaksi mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan

entitas dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian.

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan

lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi (mata uang fungsional).

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang

berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang

asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan

adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari

penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang

asing diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang berhubungan dengan kas dan setara kas disajikan pada laporan laba

rugi komprehensif sebagai kerugian/keuntungan selisih kurs.

Perubahan nilai wajar efek moneter yang didenominasikan dalam mata uang asing yang diklasifikasikan sebagai

tersedia untuk dijual dianalisa antara selisih penjabaran yang timbul dari perubahan biaya perolehan diamortisasi

efek dan perubahan nilai tercatat efek lainnya. Selisih penjabaran terkait dengan perubahan biaya perolehan

diamortisasi diakui di dalam laporan laba rugi, dan perubahan nilai tercatat lainnya diakui pada laba komprehensif

lainnya.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal

31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Satuan 31 Des 2019 31 Des 2018

Dolar Amerika Serikat (USD) 1 13.901 14.481

Euro (EUR) 1 15.589 16.560

Jepang Yen (JPY) 100 128 131





12


e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Perusahan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori:

(a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;

(b) Pinjaman yang diberikan dan piutang;

(c) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan

(d) Aset keuangan tersedia untuk dijual.

Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset

keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok

diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perusahaan

untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk

tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen

keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka

pendek (short term profit-taking) yang terkini. Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok

diperdagangkan, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan yang diklasifikasikan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui

laporan laba rugi adalah dimiliki untuk mencadangkan liabilitas asuransi Perusahaan yang diukur pada nilai

wajar dari aset terkait.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat

pengakuan awal, biaya transaksi diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi komprehensif.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan diakui

di dalam laporan laba rugi komprehensif dan dicatat masing-masing sebagai “Keuntungan/(kerugian) yang

belum direalisasi dari kenaikan/(penurunan) nilai wajar instrumen keuangan” dan “Keuntungan/(kerugian)

dari penjualan instrumen keuangan”. Pendapatan bunga dari instrumen keuangan dalam kelompok

diperdagangkan dicatat sebagai “Pendapatan bunga”.

(b) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau

telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- Yang dimaksudkan oleh Perusahaan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diperdagangkan, serta

yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;

- Yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau





13


e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

(b) Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

- Dalam hal Perusahaan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial

kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah

biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode

suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang

dicatat di dalam laporan laba rugi komprehensif dan dilaporkan sebagai “Pendapatan bunga”. Dalam hal

terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset

keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi

komprehensif sebagai “Cadangan Kerugian Penurunan Nilai”.

(c) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan

pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perusahaan

mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo,

kecuali:

- Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur

pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;

- Aset keuangan yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan

- Aset keuangan yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya

ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan

menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat dalam laporan laba rugi

komprehensif dan diakui sebagai “Pendapatan bunga”. Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian

penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui di dalam laporan

keuangan sebagai “Cadangan Kerugian Penurunan Nilai”.

(d) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan yang ditetapkan untuk

dimiliki untuk periode tertentu dimana yang akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau

perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan

atau piutang, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset

keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.





14



Aset Keuangan (lanjutan)

(d) Aset keuangan tersedia untuk dijual (lanjutan)

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah

biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya, dimana keuntungan atau kerugian atas

perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi komprehensif, kecuali untuk kerugian penurunan

nilai dan laba rugi selisih kurs untuk instrumen utang, untuk instrumen ekuitas, laba rugi selisih kurs

diakui sebagai bagian dari ekuitas, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset

keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi keuntungan atau kerugian yang

belum direalisasi atas perubahan nilai wajar, yang sebelumnya diakui di laporan perubahan laporan laba

rugi komprehensif, diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian

yang timbul akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok

tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Liabilitas Keuangan Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori: (a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan

(b) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan dikeluarkan dari laporan posisi keuangan ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan

atau kadaluarsa. (a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan

dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual

atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang

diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai “Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi dari kenaikan/ (penurunan) nilai wajar instrumen keuangan”. Beban bunga dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat di dalam “Beban bunga”.





15



Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

Jika Perusahaan pada pengakuan awal telah menetapkan instrumen utang tertentu sebagai nilai wajar

melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar), maka selanjutnya, penetapan ini tidak dapat diubah. Berdasarkan PSAK 55, instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai opsi nilai wajar, terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

Perubahan nilai wajar terkait dengan liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

melalui laporan laba rugi diakui di dalam “Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan”.

(b) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur

pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya

perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif diakui sebagai “Beban bunga”.

Klasifikasi atas Instrumen Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari

informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi instrumen keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Aset

Keuangan

Diukur pada nilai wajar melalui

laporan laba rugi

Dalam kelompok

diperdagangkan

Investasi saham

diperdagangkan

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas

Piutang usaha

Piutang lain-lain

Dimiliki hingga jatuh tempo - -

Liabilitas

Keuangan

Diukur pada nilai wajar melalui

laporan laba rugi

Liabilitas keuangan dalam

kelompok diperdagangkan -

Diukur dengan biaya perolehan yang

diamortisasi

Pinjaman yang diterima

Utang usaha

Utang lain-lain





16


f. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan

atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan

diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan

nilai merupakan akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset (peristiwa

kerugian) dan peristiwa kerugian (peristiwa) tersebut memiliki dampak pada estimasi arus kas masa datang

atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, penurunan nilai

wajar efek yang signifikan dan berkepanjangan di bawah harga perolehan dapat dianggap sebagai indikator

bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai.

Aset Dicatat Sebesar Harga Perolehan Diamortisasi

Untuk kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, jumlah kerugian diukur sebesar selisih antara nilai

tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang diestimasi (tidak termasuk kerugian kredit masa

depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai

tercatat aset dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Jika pinjaman yang

diberikan memiliki tingkat bunga mengambang, tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kerugian

penurunan nilai adalah tingkat bunga efektif saat ini yang ditentukan dalam kontrak. Untuk alasan praktis,

Perusahaan dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga

pasar yang dapat diobservasi.

Jika, pada periode selanjutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat dihubungkan

secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (misalnya meningkatnya peringkat

kredit debitur), pemulihan atas jumlah penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya diakui pada laporan laba

rugi komprehensif.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, dan bank yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek

likuid lainnya yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dan tidak dijaminkan serta tidak

dibatasi penggunaannya.

h. Aset Tetap

Perusahaan menerapkan PSAK 16 “Aset Tetap”.

Biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara

langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan

keinginan dan maksud manajemen. Estimasi awal biaya pembongkaran atau pemindahan aset tetap

ditambahkan sebagai biaya perolehan.





17


h. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Tarif

penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan

taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap. Masa manfaat ekonomis atas aset tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap Masa Manfaat

Bangunan : 20 tahun

Kendaraan : 8 tahun

Mesin dan Peralatan Pabrik : 8 tahun

Inventaris Kantor : 5 tahun

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis

masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian

pengakuan aset tetap (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat aset

tetap) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun berjalan aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, metode penyusutan dan masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau kembali dan disesuaikan, jika

perlu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dan tidak

didepresiasikan. Biaya terkait dengan pembaharuan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan

diamortisasikan sepanjang umur hukum hak.

Beban pemeliharaan dan perbaikan di bebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya.

Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang

dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu pelayanan atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

i. Transaksi Pihak Berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 7 “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

Pihak berelasi adalah orang atau Perusahaan yang terkait dengan Perusahaan:

(a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.





18


i. Transaksi Pihak Berelasi (lanjutan)

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk,

entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).

ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi

atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain

tersebut adalah anggotanya).

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

iv. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas

asosiasi dari entitas ketiga.

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu

entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas

yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas

pelapor.

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

vii. Orang yang diidentifikasikan dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau

personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Perusahaan mengungkapkan jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan kunci sebagaimana yang

dipersyaratkan oleh PSAK 7 tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Kompensasi yang diungkapkan

mencakup imbalan kerja jangka pendek, imbalan kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon

pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham.

j. Persediaan

Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata (average method) dan meliputi seluruh biaya pembelian,

biaya konversi dan biaya lain yang terjadi untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisinya yang

sekarang.

k. Piutang Usaha dan Piutang Non-Usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa

dalam kegiatan usaha normal.

Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal

jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak

lancar.

Piutang non-usaha merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak

ketiga atau pihak berelasi.





19


k. Piutang Usaha dan Piutang Non-Usaha (lanjutan)

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang non-usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak

tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika

terdapat bukti yang objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan

persyaratan awal piutang.

Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan

reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap

dapat menunjukan adanya penurunan nilai piutang.

Jumlah penurunan nilai adalah sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas

masa depan pada tingkat suku bunga efektif awal. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak

didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan disajikan dalam “beban penurunan nilai”.

Ketika piutang usaha dan piutang non-usaha, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih

pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan.

Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan,

dikreditkan terhadap “beban penurunan nilai” pada laporan laba rugi.

l. Utang Usaha

Utang usaha adalah liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan

usaha normal. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam

jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan

menggunakan metode bunga efektif.

m. Transaksi Sewa

Perusahaan menerapkan PSAK 30 ”Sewa” untuk mengakui transaksi sewa. Penentuan apakah suatu kontrak

merupakan, atau mengandung unsur sewa adalah berdasarkan substansi kontrak pada tanggal awal sewa,

yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantung pada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut

berisi hak untuk menggunakan aset tersebut.

Evaluasi ulang atas perjanjian sewa dilakukan setelah tanggal awal sewa hanya jika salah satu kondisi berikut

terpenuhi:

1. Terdapat perubahan dalam persyaratan perjanjian kontraktual, kecuali jika perubahan tersebut hanya

memperbaharui atau memperpanjang perjanjian yang ada;

2. Opsi pembaharuan dilakukan atau perpanjangan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian,

kecuali ketentuan pembaharuan atau perpanjangan pada awalnya telah termasuk dalam masa sewa;





20


m. Transaksi Sewa (lanjutan)

3. Terdapat perubahan dalam penentuan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada suatu aset

tertentu; atau

4. Terdapat perubahan substansial atas aset yang disewa.

Apabila evaluasi ulang telah dilakukan, maka akuntansi sewa harus diterapkan atau dihentikan penerapannya

pada tanggal dimana terjadi perubahan kondisi pada skenario 1, 3, atau 4 dan pada tanggal pembaharuan

atau perpanjangan sewa pada skenario 2.

Perlakuan Akuntansi untuk Lessee

Sewa pembiayaan, yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan

kepemilikan suatu aset kepada Perusahaan, dikapitalisasi pada awal sewa sebesar nilai wajar aset sewaan

atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.

Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan

pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas.

Beban keuangan dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Aset sewaan disusutkan sepanjang estimasi umur manfaatnya. Apabila tidak terdapat keyakinan memadai

bahwa Perusahaan akan memperoleh hak kepemilikan atas aset tersebut pada akhir masa sewa, maka aset

sewaan disusutkan sepanjang estimasi umur manfaat aset atau masa sewa, mana yang lebih pendek.

Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan

komprehensif lain dengan dasar garis lurus (straight line basis) selama masa sewa.

Perlakuan Akuntansi sebagai Lessor

Sewa dimana Perusahaan tetap mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait

dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dapat

diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat

aset sewaan dan diakui ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan selama masa

sewa sesuai dengan dasar pengakuan pendapatan sewa.

n. Imbalan Karyawan

Kewajiban Imbalan Kerja

Perusahaan menerapkan PSAK 24, “Imbalan Kerja”, yang mengatur akuntansi dan pengungkapan untuk

imbalan kerja, yang meliputi imbalan kerja jangka pendek (misalnya pembayaran cuti sakit) dan imbalan kerja

jangka panjang (misalnya cuti berimbalan jangka panjang, imbalan kesehatan pasca kerja).

Perusahaan memiliki program imbalan pasti dan program iuran pasti.





21


n. Imbalan Karyawan (lanjutan) Kewajiban Imbalan Kerja (lanjutan)

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan

diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja, atau kompensasi.

Perusahaan harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal sesuai dengan UU Ketenagakerjaan

No.13 tahun 2003 atau Peraturan Perusahaan (“Peraturan”), mana yang lebih tinggi. Karena UU

Ketenagakerjaan atau Peraturan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan

pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau Peraturan adalah program

imbalan pasti. Liabilitas manfaat pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris yang dilakukan secara

periodik.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban

imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan serta disesuaikan dengan keuntungan/kerugian aktuarial

dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap periode oleh aktuaris

independen menggunakan metode projected unit credit.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan

menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah berkualitas tinggi (dengan pertimbangan saat ini tidak ada

pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan

yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo

imbalan yang bersangkutan. Keuntungan atau kerugian ini diakui berdasarkan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang

diharapkan dari karyawan yang ditanggung. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang timbul dari pengenalan program imbalan pasti atau perubahan liabilitas imbalan kerja dari rencana yang telah ada diamortisasi selama beberapa tahun sampai dengan imbalan tersebut dinyatakan menjadi hak karyawan.

Program iuran pasti adalah program imbalan pasca masa kerja dimana Perusahaan membayar sejumlah iuran

tertentu kepada suatu entitas terpisah. Perusahaan tidak memiliki liabilitas hukum atau liabilitas konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas

tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan pasca kerja sebagai imbalan atas jasa yang diberikan karyawan pada tahun berjalan dan tahun lalu. Iuran tersebut diakui sebagai biaya imbalan karyawan ketika terutang.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya Imbalan kerja jangka panjang lainnya, yang terdiri dari penghargaan masa kerja dan cuti berimbalan jangka

panjang, diakui di laporan posisi keuangan berdasarkan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi komprehensif.





22


n. Imbalan Karyawan (lanjutan) Kewajiban Imbalan Kerja (lanjutan) Pesangon pemutusan kontrak kerja Pesangon pemutusan kontrak terutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia pensiun

normal. Perusahaan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika Perusahaan menunjukkan komitmennya untuk memberhentikan kontrak kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kecil kemungkinan untuk dibatalkan.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan terdiri dari nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima dari penjualan barang dan jasa

dalam kegiatan usaha normal. Pendapatan disajikan neto setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, retur, potongan harga dan diskon.

Perusahaan mengakui pendapatan ketika jumlah pendapatan dapat diukur secara andal, besar kemungkinan

manfaat ekonomis masa depan akan mengalir kepada Perusahaan dan kriteria tertentu telah dipenuhi untuk setiap aktivitas Perusahaan.

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko secara signifikan dan manfaat kepemilikan barang

telah berpindah kepada pelanggan. Pendapatan jasa diakui pada saat jasa diberikan. Penghasilan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

p. Pajak Penghasilan dan Tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak

tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung

diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau

ekuitas.

Beban pajak penghasilan pada laporan keuangan diakui berdasarkan estimasi manajemen atas nilai rata-rata

tertimbang tarif pajak penghasilan tahunan yang diharapkan untuk keseluruhan periode keuangan.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di

negara di mana perusahaan dan entitas anak beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu,

manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.





23


p. Pajak Penghasilan dan Tangguhan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode balance sheet liability untuk semua

perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan

keuangan.

Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal goodwill atau pada

saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat

transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara

substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan

tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa

depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada entitas anak dan asosiasi dibentuk pajak penghasilan tangguhan,

kecuali untuk liabilitas pajak penghasilan tangguhan dimana saat pembalikan perbedaan sementara dikendalikan

oleh Perusahaan dan sangat mungkin perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan

hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset

dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena

pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara

neto.

q. Pinjaman

Perusahaan menerapkan PSAK No. 26 ”Biaya Pinjaman”. Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar

nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur pada biaya

perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan akuisisi atau konstruksi aset kualifikasian

(qualifying assets), dikapitalisasi sehingga aset tersebut selesai secara substansial. Biaya pinjaman lainnya

diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari

dua belas (12) bulan setelah periode pelaporan.





24


r. Laba Per Saham

Perusahaan menerapkan PSAK No. 56 “Laba per Saham”. Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan

akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laba per saham dasar dihitung

dengan membagi jumlah laba tahun yang berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar

sepanjang periode pelaporan.

s. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada

pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab

mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, telah diidentifikasi sebagai komite pengarah

yang mengambil keputusan strategis.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi

atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut adalah

berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Perusahaan berkeyakinan bahwa pengungkapan mencakup pertimbangan, estimasi dan asumsi yang dibuat oleh

manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan

keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi

Perusahaan yang memiliki dampak paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan

dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55. Aset

keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana

diungkapkan dalam Catatan 2e.

b. Cadangan Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dicadangkan pada suatu jumlah yang

menurut pertimbangan manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset

keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan secara spesifik menelaah apakah telah

terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).





25

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

b. Cadangan Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Penelaahan tersebut dilakukan dengan memprediksi arus kas masuk dan menghitung nilai kini dengan

menggunakan tingkat diskonto yang sesuai dengan kondisi aset keuangan pada tanggal laporan posisi

keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunujukkan bahwa peristiwa yang merugikan

telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa

datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Perusahaan menentukan bukti penurunan nilai atas piutang secara kolektif karena manajemen yakin bahwa

piutang memiliki risiko kredit, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang

signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui menyebabkan kerugian penurunan nilai berkurang,

kerugian penurunan nilai sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba

rugi komprehensif.

c. Sewa

Perusahaan mempunyai perjanjian-perjanjian sewa dimana Perusahaan bertindak sebagai lessor atau lessee

untuk beberapa aset tertentu. Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan dari

aset sewa yang dialihkan berdasarkan PSAK No. 30 ”Sewa”, yang mensyaratkan Perusahaan untuk membuat

pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset.

d. Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer di mana Perusahaan

beroperasi. Manajemen menetapkan mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah. Mata uang tersebut

adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari produk dan jasa yang diberikan.

Estimasi dan Asumsi

Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi:

a. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan

tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran

nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai

tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena

penggunaan metode penilaian yang berbeda.





26


Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

a. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Perusahaan menggunakan pertimbangan dalam menentukan berbagai metode dan asumsi yang terutama

berdasarkan kondisi pasar yang ada pada tiap akhir periode pelaporan. Perusahaan telah menggunakan

analisis arus kas yang didiskontokan untuk berbagai aset keuangan aset keuangan tersedia untuk dijual yang

tidak diperdagangkan pada pasar aktif.

b. Imbalan Pensiun

Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaria. Perhitungan aktuaria

menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji,

tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain (lihat Catatan 2n). Perubahan asumsi ini akan

mempengaruhi nilai liabilitas pensiun.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga

yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan

untuk menyelesaikan liabilitas pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan

mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan

yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas pensiun yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

c. Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari

penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman

Perusahaan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direview secara periodik dan disesuaikan apabila

prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum

atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa

mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya

yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan diatas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan

penurunan

nilai tercatat aset tetap.

d. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat

tambahan pajak penghasilan badan.





27


Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

e. Realisasi Pajak Tangguhan

Perusahaan melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir tahun

pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sebesar penghasilan kena pajak tersedia untuk penggunaan seluruh

atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Perusahaan atas pengakuan aset pajak

tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan didasarkan atas tingkat dan waktu taksiran

penghasilan kena pajak pada periode pelaporan berikutnya.

Taksiran penghasilan kena pajak didasarkan pada hasil pencapaian Perusahaan di masa lalu dan ekspektasi

di masa depan terhadap pendapatan dan beban, serta strategi perencanaan perpajakan di masa depan.

Namun, tidak terdapat kepastian bahwa Perusahaan dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang

memadai untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan

tersebut.

f. Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan

Dalam situasi tertentu, Perusahaan tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada

saat ini atau masa depan karena kemungkinan adanya pemeriksaan dari otoritas perpajakan. Ketidakpastian

timbul terkait dengan interprestasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari

penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas

pajak yang tidak pasti, Perusahaan menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam

menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No.57, “Provisi Liabilitas Kontinjensi

dan Aset Kontinjensi”. Perusahaan menganalisa semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk

menentukan liabilitas pajak untuk beban yang belum diakui harus diakui.





28

4. KAS DAN SETARA KAS

Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Kas

Rupiah 29.160.730 4.537.780

Bank

Rupiah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 1.301.007.326 23.901.287

PT Bank CIMB Niaga Tbk. 1.074.376.665 49.238.777

PT Bank Victoria Syariah 534.277.908 6.767.508

PT Bank Commonwealth 31.497.916 31.617.917

PT Bank UOB Indonesia 12.141.923 -

PT Bank MNC Internasional Tbk. 3.113.437 3.303.209

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. 2.587.727 2.827.727

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 2.165.628 140.463.285

PT Bank Permata Tbk . 1.056.580 8.637.423

PT Bank Central Asia Tbk. 475.000 -

PT Indonesia Eximbank 72.075 -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 61.807 2.633.807

Jumlah Bank Rupiah 2.962.833.992 269.390.940

Dolar Amerika

PT Bank MNC Internasional Tbk. 78.856.677 82.172.000

PT Bank UOB Indonesia 15.111.625 -

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 13.516.081 14.514.451

PT Bank Permata Tbk. 4.840.328 6.676.610

PT Bank CIMB Niaga Tbk. 3.329.596 5.323.072

PT Bank Commonwealth 3.003.174 3.302.247

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 129.140 134.528

Jumlah Bank Dolar Amerika 118.786.621 112.122.908

Jumlah Bank 3.081.620.613 381.513.848

Jumlah Kas dan Setara Kas 3.110.781.343 386.051.628

Suku bunga per tahun yang berlaku selama periode berjalan adalah sebagai berikut:


Jasa Giro – Rupiah 5,25% - 9,25% 4,25% - 9,50%

Jasa Giro – Dolar Amerika 2,10% - 3,30% 1,75% - 3,25

Seluruh rekening bank ditempatkan pada bank pihak ketiga.





29

5. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:


Pihak Ketiga

Rupiah

PT Swadaya Graha 39.337.197.488 7.701.541.008

PT Hino Motors Sales Indonesia 8.916.983.493 7.893.191.493

PT Pamapersada Nusantara 6.096.084.744 4.095.549.903

PT Komatsu Indonesia 3.666.337.807 6.514.405.424

PT Bangun Bejana Baja 3.520.766.376 3.309.131.568

PT Victor Dua Tiga Mega 2.585.343.167 3.607.749.090

PT Pindad (Persero) 2.241.507.234 2.001.450.000

KSO Haka Modern Mitra 1.986.560.875 1.986.560.875

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 416.482.784 1.237.440.672

PT Manna Jaya 735.870.359 735.870.359

PT Caturpilar Perkasa 583.058.000 583.058.000

PT Patria Karya Utama 569.369.093 566.581.544

PT Hutama Modern 552.490.751 2.508.823

PT Caturpilar Tuju Wali Wali 341.400.000 341.400.000

PT Chakra Jawara 291.447.883 1.273.747.883

PT Huawei Tech Investment 77.740.186 82.971.275

PT KSO Adhi-Giwin - 799.748.526

PT Hyva Indonesia - 49.610.000

Lain-lain (Dibawah Rp50.000.000) 3.336.888.309 3.144.440.485

Jumlah Pihak Ketiga Rupiah 75.255.528.549 45.924.448.105

Dolar Amerika

S-Tank Engineering Co.,Ltd. 2.464.647.300 2.567.481.277

Jumlah Pihak Ketiga Dolar Amerika 2.464.647.300 2.567.481.277

Jumlah Piutang Pihak Ketiga 77.720.175.849 48.491.929.382

Cadangan Penurunan Nilai (7.682.474.039) (4.238.531.167)

Jumlah Piutang Usaha - Bersih 70.037.701.810 44.253.398.215





30

5. PIUTANG USAHA (lanjutan) Saldo piutang usaha berdasarkan umur:


Lancar 38.758.889.820 24.481.929.028

Lewat Jatuh Tempo:

1 – 30 Hari 6.781.073.255 1.190.430.303

31 – 60 Hari 10.889.484.844 10.649.073.644

61 – 90 Hari 8.911.348.059 4.194.825.377

Lebih dari 90 Hari 12.379.379.871 7.975.671.030

77.720.175.849 48.491.929.382

Cadangan Penurunan Nilai (7.682.474.039) (4.238.531.167)

Jumlah Piutang Usaha 70.037.701.810 44.253.398.215

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:


Cadangan Penurunan Nilai Awal 4.238.531.167 4.973.455.715

Penambahan 3.443.942.872 987.713.617

Pemulihan - (1.722.638.165)

Cadangan Penurunan Nilai Akhir 7.682.474.039 4.238.531.167

Cadangan penurunan nilai ditinjau secara berkala terhadap kemungkinan debitur mengalami kesulitan keuangan

yang signifikan, mengalami pailit, wanprestasi atau tunggakan pembayaran.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan penurunan nilai yang telah dibukukan adalah cukup untuk

menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang yang diberikan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdapat piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan atas utang

Bank (lihat Catatan 11).

6. PERSEDIAAN

Rincian persediaan adalah sebagai berikut:


Bahan baku 32.516.185.469 22.124.555.578

Bahan pembantu 11.355.093.541 7.963.510.871

Barang jadi 6.525.000.000 2.250.000.000

Barang dalam proses 1.399.180.880 1.602.800.719

Jumlah Persediaan 51.795.459.890 33.940.867.168

Perusahaan tidak melakukan penyisihan penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.





31

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2019,

Perusahaan menggunakan jasa asuransi dari PT Sompo Insurance Indonesia dengan nilai total pertanggungan

sebesar Rp63.839.991.160. Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menggunakan jasa asuransi dari

PT Sompo Insurance Indonesia dengan nilai total pertanggungan sebesar Rp101.579.166.658. Manajemen

berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang dapat timbul dari

risiko tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan atas utang Bank

(lihat Catatan 11).

7. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Rincian uang muka dan biaya dibayar dimuka adalah sebagai berikut:


Proyek 77.953.545.548 295.490.000

Jaminan 400.806.105 62.894.654

Karyawan 264.905.256 72.905.639

Pembelian aset tetap - 20.563.150.000

Lain-lain 112.877.671 1.350.617.959

Jumlah Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka 78.732.134.580 22.345.058.252

Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 78.732.134.580 22.345.058.252

Jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo

dalam satu tahun - - Uang muka proyek pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, merupakan pembayaran dimuka kepada pemasok

atas pembelian bahan baku dan bahan pembantu yang digunakan untuk pekerjaan atas proyek-proyek Perusahaan, antara lain proyek Kontruksi Baja PLTU Muara Tawar, Kontruksi Baja Stasiun Jati Negara - Manggarai, Supply, Fabrication, dan Installation of Steel Structure Package 1 - 3 JTB Project.

Uang muka pembelian tanah pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp20.563.150.000, merupakan tanah yang

diatasnya berdiri bangunan pabrik dan kantor Perusahaan yang berlokasi di Jalan Lanbau dan Jalan Bumi Pabuaran – Bogor Jawa Barat seluas 17.439 m2, yang terdiri dari beberapa sertifikat masih atas nama Tuan Dwi Hartanto dan Tuan Tatit Jatmiko dan sedang dalam pengurusan legalitas. Tanah tersebut telah diikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (catatan 28).

Uang muka dan biaya dibayar dimuka lain-lain pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.289.500.000

merupakan uang muka atas biaya-biaya terkait proses IPO (Initial Public Offering) yang meliputi jasa konsultan, audit, firma hukum dan Underwritter, sebesar Rp61.117.959 merupakan uang muka operasional yang belum dipertanggungjawabkan.





32

8. ASET TETAP

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

Harga Perolehan

Kepemilikan Langsung

Tanah - 21.910.047.978 - 21.910.047.978

Bangunan 38.120.534.874 - - 38.120.534.874

Kendaraan 53.880.589.000 - - 53.880.589.000

Mesin dan Peralatan

Pabrik 134.827.951.076 1.040.936.000 - 135.868.887.076

Inventaris Kantor 1.618.773.432 46.401.900 - 1.665.175.332

228.447.848.382 22.997.385.878 - 251.445.234.260

Sewa Pembiayaan

Kendaraan 21.211.190.000 785.250.000 - 21.996.440.000

Jumlah 249.659.038.382 23.782.635.878 - 273.441.674.260

Akumulasi Penyusutan


Bangunan 17.277.880.843 1.906.026.744 - 19.183.907.587

Kendaraan 12.589.147.553 6.529.623.833 - 19.118.771.386

Mesin dan Peralatan

Pabrik 75.414.892.571 14.811.814.573 - 90.226.707.144


106.845.025.931 23.273.880.705 - 130.118.906.636

Sewa Pembiayaan

Kendaraan 12.152.244.270 2.814.320.625 - 14.966.564.895

Jumlah 118.997.270.201 26.088.201.330 - 145.085.471.531

Nilai Buku 130.661.768.181 128.356.202.731





33

8. ASET TETAP (lanjutan)

31 Desember 2018

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

Harga Perolehan


Bangunan 38.120.534.874 - - 38.120.534.874

Kendaraan 53.797.559.000 83.030.000 - 53.880.589.000

Mesin dan Peralatan

Pabrik 134.712.454.067 115.497.009 - 134.827.951.076


228.210.761.373 237.087.009 - 228.447.848.382

Sewa Pembiayaan

Kendaraan 21.211.190.000 - - 21.211.190.000

Jumlah 249.421.951.373 237.087.009 - 249.659.038.382

Akumulasi Penyusutan


Bangunan 15.371.854.099 1.906.026.744 - 17.277.880.843

Kendaraan 6.046.740.386 6.542.407.167 - 12.589.147.553

Mesin dan Peralatan

Pabrik 59.334.493.790 16.080.398.781 - 75.414.892.571


82.210.661.399 24.634.364.532 - 106.845.025.931

Sewa Pembiayaan

Kendaraan 9.500.845.521 2.651.398.749 - 12.152.244.270

Jumlah 91.711.506.920 27.285.763.281 - 118.997.270.201

Nilai Buku 157.710.444.453 130.661.768.181

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:


Beban Pokok Penjualan (Catatan 17) 25.875.099.532 26.993.545.198

Beban Umum dan Administrasi (Catatan 19) 213.101.798 292.218.083

Jumlah Beban Penyusutan 26.088.201.330 27.285.763.281





34

8. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tahun 2019 terdapat penambahan aset tanah sebesar Rp21.910.047.978 yang berlokasi di Jalan Lanbau dan

Jalan Bumi Pabuaran – Bogor Jawa Barat seluas 17.439 m2, yang terdiri dari beberapa sertifikat masih atas nama

Tuan Dwi Hartanto dan Tuan Tatit Jatmiko dan sedang dalam pengurusan legalitas. Tanah tersebut telah diikat dengan

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (catatan 28).

Penambahan kendaraan sebesar Rp785.250.000 per 31 Desember 2019 merupakan pembelian 1 unit Hino Ranger FL

235 TH + Trailler 40Ft dan 1 unit Ford ranger DC XLT3.0L Ranger. Kendaraan tersebut digunakan untuk operasional

proyek Perusahaan.

Aset bangunan pabrik dan kantor merupakan aset yang berdiri diatas tanah berlokasi di Jalan Lanbau dan Jalan Bumi

Pabuaran – Bogor Jawa Barat Seluas 17.439 m2 yang masih dalam pengurusan izin dan legalitas (catatan 7).

Pada tahun 2018 Perusahaan telah menunjuk jasa penilai independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Iskandar & Rekan dalam laporannya file No. 162.5/IDR/DE.2/AL/XI/2018 tanggal 31 Oktober 2018 untuk menilai aset

milik Perusahaan dengan menggunakan rekonsiliasi antara pendekatan pendapatan dan biaya. Metode penilaian yang

digunakan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian

Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal dan KEPI & SPI Edisi VI-2015. yang total nilai keselurahannya adalah

Rp122.283.240.000 dengan rincian sebagai berikut:

a. 38 unit alat berat dan 8 unit kendaraan Rp 56.136.800.000

b. Perabot dan Perlatan Kantor Rp 606.720.000

c. Mesin dan Peralatan Pabrik Rp 65.539.720.000

Jumlah Rp 122.283.240.000

Aset tetap mesin dan bangunan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya. Pada tanggal

31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan menggunakan jasa asuransi dari PT Sompo Insurance Indonesia dengan

nilai total pertanggungan sebesar Rp97.481.907.829 dan Rp113.686.600.000. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai

pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang dapat timbul dari resiko tersebut.

Berdasarkan hasil penelaahan, manajemen Perusahaan berkeyakinan tidak ada situasi atau keadaan yang

mengindikasikan penurunan nilai aset tetap.

Aset tetap berupa mesin dan bangunan telah dijaminkan atas utang Bank (lihat Catatan 11).





35

9. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka


PPh Pasal 28A – 2018 - 192.552.892

PPh Pasal 28A – 2017 - 686.430.907

PPh Pasal 28A – sampai dengan 2016 - 540.475.918

Jumlah Pajak Dibayar Dimuka - 1.419.459.717

b. Utang Pajak


PPN Keluaran 11.051.991.201 7.853.552.032

PPN SKP/STP 3.425.349.030 3.501.605.060

PPh Pasal 29 3.947.598 -

Denda SKP/STP - 1.574.122.682

Jumlah Utang Pajak 14.481.287.829 12.929.279.774

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan


Pajak kini (1.034.204.902) -

Pajak tangguhan 186.796.780 (3.473.444.030)

Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (847.408.122) (3.473.444.030)

c1. Estimasi Pajak Penghasilan


Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan 3.071.844.094 5.584.737.256

Koreksi Fiskal

Beda waktu

Beban imbalan pasca kerja 381.067.589 369.845.613

(Laba) rugi aktuaria (151.315.834) 85.337.533

Beban penyisihan piutang 3.443.942.871 987.713.616

Pemulihan cadangan piutang - (1.722.638.155)

Sewa guna usaha (1.204.292.999) 2.164.160.372

Jumlah 2.469.401.627 1.884.418.979





36

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (lanjutan)

c1. Estimasi Pajak Penghasilan (lanjutan)


Beda tetap

Pendapatan bunga (28.015.701) (18.122.536)

Entertainment 458.962.000 343.427.191

Biaya pajak - 928.125

Lain - lain (415.912.697) 7.897.468.551

Jumlah 15.033.602 8.223.701.331

Taksiran Laba (Rugi) Fiskal 5.556.279.324 15.692.857.567

Kompensasi rugi fiskal (1.419.459.718) (17.566.387.908)

Akumulasi Kerugian Fiskal 4.136.819.606 (1.873.530.341)

Pajak Penghasilan (25%) 1.034.204.902 -

Kredit Pajak

PPh Pasal 23 1.030.257.304 192.552.892

Jumlah 1.030.257.304 192.552.892

Kurang (lebih) bayar 3.947.598 (192.552.892)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 diatas

adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu

Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya. Perhitungan pajak hasil rekonsiliasi

tahun 2018 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan Perusahaan yang disampaikan

kepada otoritas perpajakan.

c2. Pajak Tangguhan

31 Desember 2019

31 Des 2018

Pengaruh Ke

Laba (Rugi)

Dikreditkan

Pada Laba

Komprehensif

31 Des 2019

Imbalan Pasca Kerja 505.246.882 95.266.897 (37.828.959) 562.684.821

Penyisihan Piutang 1.059.632.794 860.985.718 - 1.920.618.512

Sewa Guna Usaha 782.344.628 (301.073.250) - 481.271.378

Rugi Fiskal Hasil Pemeriksaan

Pajak (24.911.945.473) 24.911.945.473 - -

Rugi Fiskal 25.380.328.058 (25.380.328.058) - -

Jumlah Aset Pajak Tangguhan 2.815.606.889 186.796.780 (37.828.959) 2.964.574.711





37


c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (lanjutan)

c2. Pajak Tangguhan (lanjutan)

31 Desember 2018

31 Des 2017

Pengaruh Ke

Laba (Rugi)

Dikreditkan

Pada Laba

Komprehensif

31 Des 2018

Imbalan Pasca Kerja 391.451.095 92.461.403 21.334.383 505.246.882

Penyisihan Piutang 1.243.363.928 (183.731.135) - 1.059.632.794

Sewa Guna Usaha 241.304.535 541.040.093 - 782.344.628

Rugi Fiskal Hasil Pemeriksaan

Pajak (24.911.945.473) - - (24.911.945.473)

Rugi Fiskal 29.303.542.450 (3.923.214.392) - 25.380.328.058

Jumlah Aset Pajak Tangguhan 6.267.716.536 (3.473.444.030) 21.334.383 2.815.606.889

d. Surat Ketetapan Pajak

Daftar Sisa Tagihan Pajak

Berdasarkan daftar sisa pajak terutang dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi, Perusahaan masih

memiliki kewajiban perpajakan dengan rincian sebagai berikut:

Nomor SKP/STP Tanggal Terbit

Tanggal Jatuh

Tempo Sisa Tagihan Pajak

00019/206/11/431/15 2015 01/06/2016 661.412.873

00001/257/11/431/15 2015 01/06/2016 1.062.498.188

00163/207/11/431/15 2015 01/06/2016 175.815.229

00002/109/11/431/17 2017 16/05/2017 283.652.119

00003/109/11/431/17 2017 16/05/2017 583.988.960

00534/207/16/431/18 26/06/2018 28/07/2018 1.739.409.592

Jumlah 4.506.776.961





38


d. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Daftar Sisa Tagihan Pajak (lanjutan)

Perusahaan telah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Direktorat

Jenderal Pajak KPP Pratama Depok atas pemeriksaan pajak penghasilkan dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2018

Nomor SKP/STP Tanggal Terbit

Tanggal Jatuh

Tempo Sisa Tagihan Pajak

00004/201/12/412/16 31/08/2016 29/09/2016 98.596.125

00013/109/11/412/17 02/03/2017 01/04/2017 30.985.327 00014/203/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 88.800

00015/203/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 70.159

00016/203/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 692.006

00017/203/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 76.918

00018/203/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 93.790

00019/203/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 121.695

00020/203/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 89.513

00021/203/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 155.650

00022/203/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 236.030

00023/201/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 112.875.444

00023/203/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 554.597 00024/203/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 395.757

00051/240/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 1.184.000

00052/240/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 1.184.000

00053/240/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 1.184.000

00054/240/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 1.184.000

00055/240/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 1.184.000

00056/240/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 1.184.000

00057/240/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 1.152.000

00058/240/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 1.136.000

00059/240/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 1.120.000

00060/240/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 1.104.000

00061/240/16/412/18 13/07/2018 12/08/2018 1.088.000

575.556.624

Perusahaan pada tangal 31 Januari 2017 mendapatkan surat teguran No.ST-00123/WPJ.33/KP.0604/2017

yang dikeluarkan oleh DJP KPP Pratama Depok Cimanggis, atas objek pajak sebagai berikut:

Nomor Produk Hukum Tahun Pajak Pokok (SKP) Sanksi (SKP) Jumlah (SKP)

00004/201/12/412/16 2012 625.186.871 300.089.698 925.276.569

00001/203/11/412/16 2011 29.006.855 13.923.290 42.930.145

00001/201/11/412/16 2011 80.523.200 38.651.136 119.174.336





39

10. UTANG USAHA

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:


Pihak Ketiga

Rupiah

PT Sinarindo Megah Perkasa 5.969.348.231 6.766.453.799

PT Pelita Jaya 3.800.150.300 4.025.150.300

PT Paradise Perkasa 3.682.455.350 7.240.455.350

KSO Adhi Giwin 3.570.263.901 -

PT Bintang Baja Cemerlang 986.216.825 -

PT SG Finance 754.768.000 -

PT Tri Swardana Utama 540.856.893 756.856.893

PT Pamapersada Nusantara 343.349.766 -

PT Pendawa Jaya Abadi 327.400.000 327.400.000

PT Mitra Logam Pratama 299.946.001 1.739.912.044

PT Jasa Langgeng Mandiri 247.164.151 277.164.151

PT Abadi Baru Teknikatama 244.683.230 24.683.230

PT Hempel Indonesia 242.144.100 -

PT Veron Indonesia 205.000.000 255.000.000

PT Mandiri Tunas Finance 180.361.000 -

PT Sutindo Project Indonesia 170.891.028 235.891.028

PT Zink Power Austrindo 115.750.800 -

PT Smart Mitra Solution 69.580.000 69.580.000

PT Toyosan Pilar 63.844.300 63.844.300

PT Maju Jaya Gas 60.850.000 131.825.000

PT Bosowa Asuransi 54.799.206 48.202.821

PT Aneka Gas Industri 50.097.519 137.026.174

PT Purna Buana Yudha 44.720.500 121.262.900

PT Panesia Mandiri Utama 41.700.000 61.700.000

PT Sinar Perkasa Engineering - 1.920.345.845

PT Harapan Masa - 388.859.249

PT Weldmax Machinery - 387.624.500

PT Surya Multi Sarana Steel - 125.459.268

PT Trimitra Makmur Bersama - 90.413.099

PT Sapta Asien - 79.599.000

PT Karlita Emas - 59.096.400

PT Mitra Mandiri Teknik - 54.165.000

Lain-lain (dibawah Rp50.000.000) 743.875.225 824.199.224

Jumlah Pihak Ketiga Rupiah 22.810.216.326 26.139.283.524





40

10. UTANG USAHA (lanjutan)


Pihak Ketiga (lanjutan)

Dolar Amerika

PT Steel Force 556.277.569 2.654.855.606

PT Indoprima Mandiri Utama 387.265.885 509.186.373

PT Cipta Satria Informatika 185.254.457 192.983.943

PT Quadra Solution 85.694.294 94.478.388

PT Bima Bisalloy 85.228.197 205.228.197

Lain-Lain (Dibawah Rp50.000.000) 23.750.970 37.911.342

Jumlah Pihak Ketiga Dolar Amerika 1.323.471.372 3.694.643.849

Euro

PT Hyva Indonesia 479.704.751 637.172.067

PT Optimus Machinery 432.203.622 502.282.960

Jumlah Pihak Ketiga Euro 911.908.373 1.139.455.027

Jumlah Utang Usaha 25.045.596.071 30.973.382.399

Saldo utang usaha berdasarkan umur:


Lancar 1.743.574.303 3.398.861.228

Lewat Jatuh Tempo:

1 – 30 Hari 1.457.773.361 972.916.415

31 – 60 Hari 582.826.270 577.393.616

61 – 120 Hari 3.555.277.611 7.780.296.237

Lebih dari 120 Hari 17.706.144.526 18.243.914.903

Jumlah Utang Usaha 25.045.596.071 30.973.382.399





41

11. UTANG BANK Rincian utang bank adalah sebagai berikut:


PT Indonesia Exim Bank 211.187.368.440 212.326.880.194 PT Bank MNC Internasional Tbk 32.315.795.100 33.665.795.100

Jumlah Utang Bank 243.503.163.540 245.992.675.294

Bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun 20.830.682.373 33.989.511.745

Bagian hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 222.672.481.167 212.003.163.549

PT Indonesia Exim Bank Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Indonesia Exim Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja

Ekspor No. 60 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Rahayuningsih, SH. Perjanjian kredit tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan surat No. BS.0079/RSA/06/2016 tanggal 9 Juni 2016 dan surat No. BS.0083/RSA/06/2016 tanggal 28 Juni 2016, Perusahaan dan PT Indonesia Exim Bank setuju untuk melakukan penurunan suku bunga dan perubahan (konversi) valuta mata uang seluruh fasilitas pembiayaan atas nama PT Arkha Jayanti Persada Tbk. dari valuta Dolar Amerika Serikat (USD) menjadi valuta Rupiah (IDR) dengan menggunakan nilai tukar/kurs USD ke IDR sesuai pada saat dilakukannya penandatanganan Perjanjian Restrukturisasi (1 USD = Rp13.345). Terakhir, berdasarkan surat No. BS.0107/RSA/03/209 tanggal 29 Maret 2019, Perusahaan dan PT Indonesia Exim Bank setuju untuk melakukan perubahan jadwal angsuran dan perubahan covenant pinjaman. Rincian fasilitas kredit setelah restrukturisasi adalah sebagai berikut:

a. Jenis Kredit : Pembiayaan Modal Kerja Ekspor – I Sifat Kredit : Non Revolving Nilai Plafond : Rp26.428.989.838 Suku Bunga : Oktober 2018 – September 2020 sebesar 0,50% p.a Oktober 2020 – September 2022 sebesar 1% p.a Oktober 2022 – September 2024 sebesar 3% p.a Oktober 2024 – September 2026 sebesar 5% p.a Oktober 2026 – September 2028 sebesar 7% p.a Jatuh tempo : 30 September 2028 Ketentuan KMKE 1 Digunakan untuk pembiayaan modal kerja industri komponen alat berat (Take Over dari CIMB niaga & Tambahan

Modal Kerja)

b. Jenis Kredit : Pembiayaan Modal Kerja Ekspor – II

Sifat Kredit : Revolving

Nilai Plafond : Rp94.395.998.555

Suku Bunga : Oktober 2018 – September 2020 sebesar 0,50% p.a

Oktober 2020 – September 2022 sebesar 1% p.a




Jatuh tempo : 30 September 2028





42

11. UTANG BANK (lanjutan)

PT Indonesia Exim Bank (lanjutan)

Ketentuan KMKE 2

Modal Kerja Untuk Pembuatan komponen alat-alat berat

c. Jenis Kredit : Pembiayaan Modal Kerja Ekspor – III

Sifat Kredit : Tetap








d. Jenis Kredit : Pembiayaan Investasi Ekspor - I

Sifat Kredit : Tetap








e. Fasilitas Kredit Investasi Ekspor – II dengan nilai plafond USD2.800.000 dihapuskan.

f. Jenis Kredit : Tunggakan Bunga Yang Dijadwalkan atas Pembiayaan Modal Kerja

Ekspor – I, II dan III

Sifat Kredit : Non Revolving


Suku Bunga : Tidak dikenakan suku bunga


g. Jenis Kredit : Tunggakan Bunga Yang Dijadwalkan atas Pembiayaan Investasi

Ekspor - I









43


PT Indonesia Exim Bank (lanjutan)

h. Jenis Kredit : Bunga Yang Ditangguhkan atas Pembiayaan Modal Kerja Ekspor – I,

II dan III





i. Jenis Kredit : Bunga Yang Ditangguhkan atas Pembiayaan Investasi Ekspor - I





Jaminan :

a. Satu bidang tanah dan bangunan, SHGB No. 665 yang berlokasi Perumahan Jatijajar, Kecamatan Cimanggis,

Kabupaten Bogor, dengan nilai hak tanggungan tanah dan bangunan sebesar Rp511.800.000

b. Satu bidang tanah dan bangunan, SHM No. 19 yang berlokasi di Perumahan Duren Village Blok C4 No. 12C,

Kelurahan Sudimara Selatan, dengan nilai hak tanggungan tanah dan bangunan sebesar Rp412.890.000

c. Satu bidang tanah dan pabrik, SHM No. 10571 yang berlokasi di Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Bogor,

dengan nilai hak tanggungan tanah dan bangunan sebesar Rp6.467.641.000

d. Tujuh bidang tanah dan bangunan pabrik terdiri dari SHM No. 1321, 1322, 1405, 1324, 1325, 1326 dan 1327

yang berlokasi di Karang Asem Barat dengan nilai hak tanggungan tanah dan bangunan sebesar

Rp32.514.800.000

e. Enam bidang tanah dan bangunan pabrik terdiri dari SHM No. 159, 160, 161, 162, 163 dan 164 yang berlokasi di

Cimahi dengan nilai hak tanggungan tanah dan bangunan sebesar Rp43.198.270.000

f. Satu bidang tanah dan pabrik dengan nilai Rp23.750.000.000

g. Fidusia atas mesin dan peralatan pabrik milik Perusahaan yang berlokasi di Pabuaran dengan nilai

Rp10.005.729.000

h. Fidusia atas mesin dan peralatan pabrik milik Perusahaan yang berlokasi di Jl. Lanbau No. 8 dengan nilai

Rp25.824.450.000

i. Fidusia atas mesin dan peralatan pabrik milik Perusahaan yang berlokasi di Jl. Raya Kosambi Curug dengan nilai

Rp26.973.810.000.

j. Fidusia atas mesin milik Perusahaan yang berlokasi di Jl. Lanbau No. 8 dengan nilai Rp9.500.000.000

k. Fidusia atas mesin milik Perusahaan yang berlokasi di Jl. Raya Kosambi Curug dengan nilai Rp33.250.000.000

l. Fidusia atas seluruh piutang milik Perusahaan dengan nilai Rp10.000.000.000

m. Fidusia atas seluruh persediaan milik Perusahaan dengan nilai Rp10.000.000.000

n. Fidusia atas seluruh utang milik Perusahaan dengan nilai Rp100.000.000.000





44

11. UTANG BANK (lanjutan) PT Indonesia Exim Bank (lanjutan)

o. Fidusia atas seluruh persediaan barang berupa alat baja milik Perusahaan yang berlokasi di Jl. Kampung

Padurenan dengan nilai Rp80.000.000.000

p. Corporate Guarantee atas nama Perusahaan.

q. Personal Guarantee atas nama Tatit Jatmiko.

r. Personal Guarantee atas nama Dwi Hartanto.

s. Personal Guarantee atas nama Lasmini Nurhayati Novi.

Selama Debitur masih memiliki kewajiban membayar kepada Kreditur dan/atau selama jangka waktu Perjanjian Kredit,

maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan merger atau akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran fasilitas Kredit kepada Kreditur

jika Debitur merupakan badan hukum Perusahaan Terbatas.

2. Dalam hal Debitur merupakan badan hukum Perusahaan Terbatas atau badan usaha Perusahaan Komanditer,

terkait struktur dan aset perusahaan

a. Melakukan konsolidasi usaha dan/atau penyertaan modal dan/atau pembelian saham kepada perusahaan

lain; dan/atau,

b. Mengubah anggaran dasar atau mengubah status Debitur; dan/atau,

c. Membagikan deviden atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga dan/atau dalam jumlah

beberapapun juga kepada pemegang sahamnya atau pemilik modalnya; dan/atau,

d. Mengubah atau memperbolehkan struktur permodalannya diubah; dan/atau,

e. Mengubah komposisi pemegang saham atau pemilik modal Debitur dan/atau susuna pengurus Debitur

(anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris) atau susunan pesero Debitur (anggota pesero

pengurus dan/atau anggota pesero Komanditer).

3. Syarat lainnya sesuai Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT Indonesia Exim Bank.

Hal yang harus dilakukan debitur :

1. Menyampaikan ke kreditur :

a. Laporan. Keuangan yang diaudit KAP yang terdaftar sbg rekanan kreditur selambatnya 180 hari

b. Laporan. Keuangan triwulan yang di tanda tangan direksi debitur yang berwenang selambatnya 60 hari

kalender setelah akhir periode laporan

c. Laporan. Penilaian atas seluruh jaminan yang dijaminkan debitur (aktiva tetap) & jaminan dari pihak ketiga

yang dijaminkan

2. Memelihara D.E.R. maks. 3 kali

3 Jaga rasio persediaan barang & piutang dagang serta uang muka pembelian bahan baku min. 125% dari baki

debet KMKE 1 & 2

4. Lapor secara tertulis ke kreditur atas tambahan hutang dari bank atau lembaga pembiayaan lain

5. Pembagian deviden bisa dilakukan dahulu, dengan pemberitahuan ke kreditur paling lambat 14 hari setelah

deviden dibagi

6. Pejabat berwenang yang mewakili debitur telah melakukan pengikatan atas seluruh jaminan dalam perjanjian

kredit secara yuridis sempurna & diserahkan kreditur maks. 3 bulan sejak tanggal penandatangan perjanjian

pengikatan jaminan





45

11. UTANG BANK (lanjutan) PT Indonesia Exim Bank (lanjutan)

Permohonan Persetujuan

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam

Perjanjian Kredit yang terkait dengan Rencana Transaksi, Perusahaan dengan ini mengajukan permohonan

persetujuan untuk mengubah dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (Go Public) dengan

No 011/AJP/LO-IEB/VI/18 tanggal 28 Juni 2018.

Permohonan Perubahan

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana IPO dan dengan mengingat status Perusahaan setelah pelaksanaan

Rencana IPO sebagai suatu perusahaan terbuka, maka Perusahaan dengan ini mengajukan perubahan oleh Bank

atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang terkait dengan kewajiban Perusahaan untuk mengajukan permohonan

persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank sebelum melaksanakan perubahan susunan pemegang saham

Perusahaan dan untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank untuk membayar atau menyatakan

dapat dibayar suatu deviden,

Surat permohonan perubahan negative covenant telah disampaikan kepada pihak Bank dan telah mendapatkan

persetujuan perubahan/restrukturisasi Nomor BS.0059/RSA/09/2018 tanggal 27 September 2018 dengan perubahan

sebagai berikut Selama Debitur masih memiliki kewajiban membayar kepada kreditur dan/atau selama jangka waktu Perjanjian Kredit,

maka tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebihdahulu dalam jangka waktu 30 Hari (tigapuluh) hari kalender kepada

LPEI Debitur dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan konsolidasi usaha dan/atau penyertaan modal dan/atau pembelian saham kepada perusahaan lain;

dan/atau,

b. Mengubah anggaran dasar atau mengubah status Debitur; dan/atau,

c. Membagikan deviden atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga dan/atau dalam jumlah beberapapun juga

kepada pemegang sahamnya atau pemilik modalnya; dan/atau,

d. Mengubah atau memperbolehkan struktur permodalannya diubah; dan/atau,

e. Mengubah komposisi pemegang saham atau pemilik modal Debitur dan/atau susuna pengurus Debitur (anggota

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris) atau susunan pesero Debitur (anggota pesero pengurus dan/atau

anggota pesero Komanditer).

Berikut mutasi atas pembayaran utang bank masing-masing fasilitas:


KMKE I 119.449.416 39.466.190

KMKE II 426.635.556 97.663.847

KMKE III 179.174.124 74.992.230

KIE I 234.435.912 -

959.695.008 212.124.285





46


PT Bank MNC Internasional Tbk.

Berdasarkan Surat Nomor 723/SAMG-AJP/XI18 tanggal 23 Nopember 2018 dari PT Bank MNC Internasional Tbk

(“Kreditur”) mengenai Persetujuan Permohonan Addendum Atas Perubahan Susunan Pengurus dan Permodalan dan

IPO (Go Publik) PT Arkha Jayanti Persada (“Debitur”), dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

1. Kreditur : PT Bank MNC International, Tbk.

2. Debitur : PT Arkha Jayanti Persada, Tbk.

3. Kondisi Khusus : 1. Bank menyetujui debitur untuk melakukan IPO (Go Publik) menjadi perusahaan

terbuka;

2. Dalam kaitan proses IPO tersebut Bank menyetujui untuk:

a. Perubahan Anggaran Dasar Debitur.

b. Perubahan Susunan Pengurus Debitur.

c. Perubahan Pemegang Saham Debitur, sesuai surat debitur diatas.

3. Memberikan persetujuan bank dan merubah Negative Covenant (Tidak

Diperkenankan Tanpa Persetujuan Tertulis dari Bank) menjadi Affirmative

Covenant (Diperkenankan Dengan Pemberitahuan Secara Tertulis Kepada

Bank) minimal 30 hari sebelum perubahan tersebut dilaksanakan, dengan

rincian sebagai berikut:

a. Pembagian deviden kepada pemegang saham (khususnya pemegang

saham public)

b. Perubahan Struktur Permodalan

c. Perubahan Pemegang Saham

d. Perubahan Susunan Pengurus

4 Mewajibkan Bpk. Dwi Hartanto dan Bpk. Tatit Jatmiko mempertahankan

kepemilikan Mayoritas.

5. Melakukan pembayaran pokok pinjaman kepada Bank MNC sebesar Rp10

Milyar (hasil dari IPO) paling lambat 30 hari setelah hasil IPO diterima debitur.

6. Debitur wajib menyerahkan dan melakukan pengikatan Hak Tanggungan atas

Sertifikat Jaminan SHM 1458 dan SHM 1460, yang belum diserahkan ke Bank

MNC paling lambat 1 bulan sejak dana IPO diterima debitur.

7. Debitur wajib menyerahkan dan mengupdate Jaminan Fidusia Piutang (Account

Receivable) dan Persediaan (Inventory).

4. Hal-hal Yang Wajib

dilakukan Debitur

(Positive Covenant)

Tetap, merujuk kepada Pasal 6 perihal “Ketentuan Khusus”, ayat 1a “Debitur

Wajib melakukan hal-hal” dalam Akta Perjanjian Kredit No. 270, 271 dan 272

tanggal 26 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, SH,

Notaris di Tangerang berikut seluruh turutannya dan seluruh perubahannya

dengan mengubah dan menambahkan point-point sebagai berikut:

a. Menyampaikan update proses IPO menjadi emiten ke Bank MNC per

triwulan.

b. Menyampaikan surat pernyataan dari Direksi dan Dewan Komisaris baru

(sesuai rencana IPO) untuk tetap berkomitmen terkait pemenuhan

kewajiban debitur kepada Bank MNC.





47


PT Bank MNC Internasional Tbk (lanjutan)

4. Hal-hal Yang Wajib

dilakukan Debitur

(Positive Covenant)

(lanjutan)

c. Jika Debitur Batal melakukan IPO, maka akan dilakukan perubahan kembali

atas perubahan positive dan negative covenant yang terkait dengan IPO.

5. Hal-hal Yang Tidak

Boleh Dilakukan

(Negative

Covenants)

Tetap, sesuai Perjanjian Kredit Merujuk kepada Pasal 6 perihal “Ketentuan Khusus”,

ayat 1b “Tanpa persetujuan Tertulis terlebih dahulu dari bank, Debitur tidak

diperkenankan melakukan tindakan-tindakan dalam Akta Perjanjian Kredit No.

270,271 dan 272 tanggal 26 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Herry

Sosiawan, SH, Notaris di Tangerang berikut seluruh turutannya dan seluruh

perubahannya, kecuali yang disetujui dalam kondisi khusus diatas (point 3).

6. Struktur Pinjaman : Outstanding : Rp33.584.572.360

Tunggakan

Bunga

: Rp1.849.268.911,50 (Dibayar diakhir periode)

Bunga

Deffered

: Rp3.009.292.035,40 (Dibayar diakhir periode)

Denda : Rp2.165.983.778,64 (Dihapuskan)

Suku Bunga : 10% pa (subject to review)

Tenor : 36 bulan (sesuai jangka waktu sebelumnya)

Pembayaran

Pokok

: a. Upfront : Rp 10 Milyar (paling lambat 30 hari setelah IPO)

b. Tahun I : Rp333.333.333/bulan

c. Tahun II : Rp1.000.000.000/bulan

d. Tahun III : Rp1.500.000.000/bulan

7. Jaminan : 1. Tanah kosong rencana perluasan pabrik di Jl. Lanbau No. 8 Kampung Gudang

RT.06 RW.09 Dewa Karang Asem, Kec. Citeureup, Bogor, SHM.1458, 1460 an.

Dwi Hartanto sudah diserahkan ke Bank dan SHM.1452 dan 1455 belum

diserahkan ke Bank.

2. Fiducia atas Persediaan/Inventory PT Arkha Jayanti Persada Rp25 Milyar.

3. Fiducia atas Piutang/Account Receivable PT Arkha Jayanti Persada Rp25

Milyar.

4. PG an. Tatit Jatmiko, Dwi Hartanto, Lasmini N Novi.

8. Biaya-biaya : Biaya asuransi, appraisal, notaris dan seluruh biaya yang timbul dikemudian hari

yang berkaitan dengan fasilitas ini menjadi beban Debitur.

9. Ketentuan Lainnya : Tetap dan tidak berubah sesuai dengan Perjanjian Kredit terdahulu yang sudah

disepakati.





48



Berdasarkan surat perubahan No. 122/MNCB-AJP/PTK/Add/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Perusahaan dan

PT Bank MNC Internasional Tbk setuju untuk melakukan alokasi seluruh jumlah kewajiban pokok fasilitas kredit yang

tertunggak menjadi fasilitas pinjaman baru dan melakukan perubahan (konversi) valuta mata uang seluruh kewajiban

pokok fasilitas kredit yang tertunggak atas nama PT Arkha Jayanti Persada Tbk. dari valuta Dolar Amerika Serikat

(USD) menjadi valuta Rupiah (IDR), dengan rincian sebagai berikut:

a. Mengalokasikan seluruh jumlah kewajiban pokok fasilitas kredit yang tertunggak menjadi fasilitas Pinjaman

Transaksi Khusus 2 dan mengkonversi seluruh jumlah kewajiban pokok fasilitas kredit yang tertunggak

berdasarkan perjanjian Transaksi Khusus yaitu sebesar USD1.877.616 kedalam mata uang Rupiah sehingga

menjadi sebesar Rp24.502.888.800 dan sekaligus menggabungkan jumlah tersebut dengan jumlah kewajiban

pokok berdasarkan Pinjaman Investasi - II yaitu sebesar Rp9.687.906.300 sehingga jumlah keseluruhan

kewajiban pokok fasilitas kredit yang tertunggak adalah sebesar Rp34.190.795.100.

Jenis Kredit : Pinjaman Transaksi Khusus

Jumlah kewajiban pokok yang

tertunggak

: USD1.877.616

Jumlah kewajiban bunga tertunggak

yang ditangguhkan pembayarannya

(Deffered)

: USD47.882,66


s.d tanggal 30 September 2016

: USD95.387,46

Jenis Kredit : Pinjaman Investasi – II

Jumlah kewajiban pokok yang

tertunggak

: Rp9.687.906.300


yang ditangguhkan pembayarannya

(Deffered)

: Rp325.932.678


s.d tanggal 30 September 2016

: Rp902.702.706

Sehingga rincian fasilitas kredit setelah alokasi dan konversi (restrukturisasi) menjadi sebagai berikut:

Jenis Kredit : Pinjaman Transaksi Khusus – II


Sifat : On Liquidation Basis

Suku Bunga : 10% p.a – 12% p.a

Jangka Waktu : 1 Oktober 2016 s.d 25 April 2021





49



b. Mengkonversi seluruh kewajiban bunga fasilitas kredit tertunggak yang ditangguhkan pembayarannya

berdasarkan perjanjian Transaksi Khusus yaitu sebesar USD47.882,66 ke dalam mata uang Rupiah sehingga

menjadi sebesar Rp624.868.713 dan menggabungkan jumlah tersebut dengan bunga fasilitas kredit tertunggak

yang ditangguhkan pembayarannya berdasarkan Pinjaman Investasi - II yaitu sebesar Rp325.932.678. Sehingga

jumlah keseluruhan kewajiban bunga fasilitas kredit tertunggak yang ditangguhkan pembayarannya adalah

sebesar Rp950.801.391.

c. Mengkonversi seluruh kewajiban bunga fasilitas kredit yang terunggak berdasarkan perjanjian Transaksi Khusus

sampai dengan tanggal 30 September 2016 yaitu sebesar USD95.387,46 kedalam mata uang Rupiah sehingga

menjadi sebesar Rp1.244.806.353 dan menggabungkan jumlah tersebut dengan kewajiban bunga fasilitas kredit

yang tertunggak berdasarkan Pinjaman Investasi - II yaitu sebesar Rp902.702.706. Sehingga jumlah

keseluruhannya menjadi Rp2.147.509.059,43.

Jaminan : a. Hak tanggungan atas tanah yang masih berstatus (AJB) atas nama Dwi Hartanto dan Tatit Jatmiko yang terletak

di Karang Asem Barat, Bogor.

b. Fidusia atas tagihan atas nama Perusahaan sebesar Rp25.000.000.000

c. Fidusia atas inventory atas nama Perusahaan sebesar Rp25.000.000.000

d. Fidusia atas mesin atas nama Perusahaan sebesar Rp11.375.000.000

e. Personal Guarantee dari pemegang saham sebesar plafond.

f. Cash Collateral sebesar 20% dari nilai opening letter of credit/SKBDN Negative Covenants 1. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur, debitur tidak diperkenankan melakukan tindakan dibawah

ini, kecuali dalam rangka menjalankan usaha debitur sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan

DEBITUR untuk melaksnakan:

- Menjual dan atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/memyerahkan pemakaian

seluruh atau sebagian kekayaan milik DEBITUR baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

- Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan DEBITUR kepada orang/pihak lain,

kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada KREDITUR sebagaimana termaktub dalam perjanjian

jaminan.

- Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban membayar kepada pihak ketiga, termasuk

memberikan jaminan secara langsung maupun tidak langsung atas kewajiban pihak ketiga.

- Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain.

2. Tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan debitur, namun tidak terbatas pada:

- Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha debitur ;

- Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan (corporate structure) antara lain peleburan,

penggabungan dan pengambilalihan.





50

11. UTANG BANK (lanjutan) PT Bank MNC Internasional Tbk (lanjutan) Syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas Kredit 1. Mengasuransikan seluruh jaminan

2. Menyalurkan transaksi keuangan melalui rekening Debitur

Memberikan pada Bank setiap waktu, baik diminta maupun tidak diminta segala dokumen dan atau

transaksi/informasi/keterangan/data secara lengkap, tepat, benar dan terkini serta sesuai dengan kedaan

sebenarnya berkenaan dengan:

1. Keadaan keuangan dan usaha debitur (seperti namun tidak terbatas pada laporan keuangan)

2. Perubahan anggaran dasar berikut seluruh pengesahan, persetujuan dan atau pelaporan oleh dan

kepada pihak yang berwenang, serta pendaftaran keapda pihak berwenang

3. Menyerahkan laporan keuangan tahunan (audited) paling lambat 120 Hari

4. Menyerahkan laporan keuangan tahunan yang merupakan lampiran SPT PPh tahunan Perusahaan

5. Menyerahkan laporan penjualan, aging piutang dan persediaan per 3 bulanan Permohonan Persetujuan

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam

Perjanjian Kredit yang terkait dengan Rencana Transaksi, Perusahaan dengan ini mengajukan permohonan

persetujuan untuk mengubah dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (Go Public) dengan

No 015/AJP/LO-MNC-VI/18 tanggal 28 Juni 2018.

Permohonan Perubahan

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana IPO dan dengan mengingat status Perusahaan setelah pelaksanaan

Rencana IPO sebagai suatu perusahaan terbuka, maka Perusahaan dengan ini mengajukan pencabutan oleh Bank

atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang terkait dengan kewajiban Perusahaan untuk mengajukan permohonan

persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank sebelum melaksanakan perubahan susunan pemegang saham

Perusahaan dan untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank untuk membayar atau menyatakan

dapat dibayar suatu deviden,

Surat permohonan perubahan negative covenant telah disampaikan kepada pihak Bank dan telah mendapatkan

persetujuan perubahan/restrukturisasi Berdasarkan Surat Nomor 723/SAMG-AJP/XI18 tanggal 23 November 2018

mengenai Persetujuan Permohonan Addendum Atas Perubahan Susunan Pengurus. Berikut mutasi atas pembayaran utang bank masing-masing fasilitas:


Pinjaman Transaksi Khusus - II 1.350.000.000 450.000.000 1.350.000.000 450.000.000





51

12. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Rincian utang sewa pembiayaan keuangan lainnya adalah sebagai berikut:


Rupiah

PT Bank Victoria Syariah 800.844.810 1.300.844.810

PT Dipo Star Finance 127.888.000 127.888.000

Sub jumlah Rupiah 928.732.810 1.428.732.810

Dolar Amerika

PT Chandra Sakti Utama Leassing 900.000.000 5.000.000.000

PT Indomobil Finance Indonesia 4.886.048.691 5.089.912.315

Sub jumlah Dolar Amerika 5.786.048.691 10.089.912.315

Jumlah utang sewa pembiayaan 6.714.781.501 11.518.645.126

Dikurangi bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo

dalam satu tahun 6.714.781.501 11.518.645.126

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo

dalam waktu lebih dari satu tahun - -

PT Bank Victoria Syariah

Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha No. 012/OL-BVIS/COMM/IX/13 tanggal 30 September 2013 antara

Perusahaan dengan PT Bank Victoria Syariah, perincian sewa guna usaha antara lain sebagai berikut :

- Penggunaan Fasilitas : Take Over Fasilitas PT Yustika Utama Energi

- Jenis Aset : Dua Unit Excavator Kobelco HD SK480LC-8 Super X

- Pembiayaan : Rp4.425.000.000

- Harga Beli Bank : Rp4.425.000.000

- Harga Jual Bank : Rp5.522.186.830,72

- Bunga : 15%

- Jangka Waktu : 36 Bulan

Jadual angsuran pokok atas pinjaman pembiayaan kepada PT Bank Victoria Syariah, yang telah jatuh tempo sampai

dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan belum terdapat restrukturisasi jadual angsuran pinjaman.





52

12. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan) PT Dipo Star Finance Berdasarkan surat No. 0026296/2/01/11/2014 tanggal 26 Januari 2015 antara Perusahaan dengan PT Dipo Star

Finance, perincian sewa guna usaha antara lain sebagai berikut : - Jenis Aset : Mitsubishi L200 Strada E-2 Double Cab CR-HD-X Triton TH.2014

Plat Hitam - Harga Perolehan : Rp900.000.000 - Pembiayaan : Rp720.000.000 - Uang Muka : Rp180.000.000 - Imbalan jasa : 5% Flat - Jangka Waktu : 24 Bulan Jadual angsuran pokok atas pinjaman pembiayaan kepada PT Dipo Star Finance, yang telah jatuh tempo sampai

dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan belum terdapat restrukturisasi jadual angsuran pembiayaan. PT Indomobil Finance Indonesia Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha No. 00008/CAD-FLEET/III/14 tanggal 12 Mei 2014 antara Perusahaan

dengan PT Indomobil Finance Indonesia, perincian sewa guna usaha antara lain sebagai berikut : - Penjual/Supplier : PT Mitra Profitamas Motor - Jenis Aset : 10 Unit Hino ZY5041 8X4 700 - Pembiayaan : USD138.061/unit - Imbalan Jasa : USD20.004,92 - Jangka Waktu : 36 Bulan - Penjual/Supplier : PT Mitra Profitamas Motor - Jenis Aset : 10 Unit Hino ZY1EWPD (8x4) - Pembiayaan : USD138.061/unit - Imbalan Jasa : USD20.004,92 - Jangka Waktu : 36 Bulan Berdasarkan perjanjian diatas diketahui bahwa pada akhir masa sewa guna usaha, Perusahaan mempunyai hak opsi

untuk membeli aset tersebut atau untuk memperpanjang masa sewa guna usaha.

PT BTMU – BRI Finance

a. Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha No. F035522 tanggal 26 November 2013 antara Perusahaan dengan

PT BTMU – BRI Finance, perincian sewa guna usaha antara lain sebagai berikut :

- Penjual/Supplier : PT Tri Swardana Utama

- Jenis Aset : Delapan Unit Mercedes Benz Actros 3939K+ (2013)

- Harga Perolehan : USD168.300/unit

- Pembiayaan : USD1.000.000

- Jaminan : USD346.400

- Imbalan Jasa : SIBOR (6M) + 6 per tahun






53

12. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

PT BTMU – BRI Finance (lanjutan)

b. Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha No. F036897 tanggal 20 Oktober 2014 antara Perusahaan dengan PT

BTMU – BRI Finance, perincian sewa guna usaha antara lain sebagai berikut :


- Jenis Aset : Dua Unit Man TGS 40 480 (2012), Lima Unit Man TGS 40 480

(2013) dan Tiga Unit Man TGS 40.400 (2012).

- Harga Perolehan : USD1.482.800


c. Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha No. F036895 tanggal 24 Oktober 2014 antara Perusahaan dengan

PT BTMU – BRI Finance, perincian sewa guna usaha antara lain sebagai berikut :


- Jenis Aset : Dua Unit Komatsu Bulldozer D85E-SS-2

- Harga Perolehan : USD517.000

- Uang Muka (20%) : USD103.400

- Pembiayaan (80%) : USD413.600

- Imbalan Jasa : Berdasarkan Rate H-3


Berdasarkan perjanjian diatas diketahui bahwa pada akhir masa sewa guna usaha, Perusahaan mempunyai hak opsi

untuk membeli aset tersebut atau untuk memperpanjang masa sewa guna usaha.

Berdasarkan Novasi perjanjian No. 009LA2017011 tanggal 19 Juli 2017 antara BRI-Finance (“BRIF”) dengan

PT Victor Dua Tiga Mega (“VDTM”) (selanjutnya disebut “Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban”) telah terjadi

pengalihan hak dan kewajiban dari Perseroan kepada VDTM yang akan mengambil alih dan mengoperasikan barang

modal serta menjalankan kewajiban pembayaran uang sewa guna usaha kepada BRIF Hal tersebut juga telah

dikonfirmasi oleh VDTM berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh VDTM kepada pihak-pihak yang

berkepentingan No. 024/SK/VDTM-Legal/III/18. Perusahaan telah melepaskan aset-aset sewa guna usaha berupa

Delapan Unit Mercedes Benz Actros 3939K, Lima Unit Man TGS 40.400, Lima Unit Man TGS 40.480 dan Dua Unit

Komatsu Bulldozer D85E-SS-2 kepada PT BTMU - BRI Finance (catatan 8 dan 12). PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha yang dibuat antara Perusahaan dengan PT Chandra Sakti Utama Leasing

(CSUL) No.10.30.2013.08.08678 tanggal 19 Agustus 2013 yang telah diubah berdasarkan surat No.354/CSUL/IV/2014, dan berdasarkan perjanjian sewa guna usaha No.10.30.2014.04.00209 tanggal 10 April 2014 yang telah diubah berdasarkan surat No.0287/CSUL/III/2014 perincian sewa guna usaha antara lain sebagai berikut :

- Penjual/Supplier : PT Tri Swardana Utama - Jenis Aset : 10 Unit Mercedez Benz Actros 4843K (8x4) dan 7 Unit Mercedez

Benz Actros 3939K (6x4) - Pembiayaan : USD1.545.775,00 dan USD966.042,00 - Jangka Waktu : 31 Bulan





54

12. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) (lanjutan) Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dengan Surat Putusan No. 62/PDT.SUS-PKPU/2016/PN dan

No. 90/PDT.SUS-PKPU/2016/PN Jakarta Pusat, CSUL telah melakukan gugatan kepada Perusahaan terkait tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran aset pembiayaan sejak tahun 2016, didalam putusan, Hakim memutuskan menolak semua tuntutan hak tagih CSUL kepada Perusahaan atas sisa kewajiban pembayaran yang dianggap oleh CSUL belum dibayarkan, dikarenakan tagihan tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana. CSUL menganggap Perusahaan masih memiliki sisa kewajiban yang masih harus dibayarkan, sementara Perusahaan menyatakan CSUL telah melakukan penjualan atas seluruh objek leasing dan hasil penjualan objek leasing tersebut telah melebihi seluruh kewajiban Perusahaan kepada CSUL berdasarkan Perjanjian Leasing CSUL I dan Perjanjian Leasing CSUL II, sehingga Perusahaan tidak memiliki kewajiban pembayaran apapun kepada CSUL. Dikarenakan tuntutan CSUL mengenai sisa kewajiban telah dibantah oleh Perusahaan, maka diperlukan adanya pembuktian dari CSUL mengenai sisa kewajiban Perusahaan tersebut. Oleh karena itu masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan CSUL terhadap Perusahaan yaitu mengajukan gugatan Perdata terhadap Perusahaan pada Pengadilan Negeri sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 25 ayat (2) syarat dan ketentuan Perjanjian Leasing CSUL I dan Perjanjian Leasing CSUL II. Namun demikian, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan CSUL tidak melakukan pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Perusahaan dengan CSUL telah beberapa kali melakukan komunikasi guna mencapai kesepakatan dalam

penyelesesian permasalahan tersebut diatas, terakhir, berdasarkan komunikasi dan pembahasan antara Manajemen Perusahaan dengan CSUL, melalui surat Nomor 049/LIT/HO/CSUL/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, CSUL memberikan persetujuan penyelesaian kewajiban Perusahaan senilai Rp5.000.000.000 (catatan 8 dan 29).

Semua utang sewa pembiayaan tersebut diatas, merupakan transaksi kepada pihak ketiga. 13. BEBAN AKRUAL Rincian beban akrual adalah sebagai berikut:


Bunga pinjaman bank 51.993.331.755 49.394.939.455 Gaji 624.820.998 189.359.287 Asuransi 66.119.249 88.236.236 Jasa profesional 35.000.000 100.000.000 Denda 800.000.000 1.000.000.000 Lain-lain 1.116.631.021 -

Jumlah Beban Akrual 54.635.903.023 50.772.534.978

Akrual denda per 31 Desember 2019 dan 2018 merupakan beban yang timbul terkait solusi penyelesaian yang

ditawarkan Perusahaan kepada lembaga pembiayaan atas penarikan dan penjualan aset pembiayaan. Bunga pinjaman bank merupakan beban bunga atas pinjaman bank yang belum dibayarkan oleh Perusahaan yang terdiri dari beban bunga PT Indonesia Exim Bank dan PT Bank MNC Internasional dengan rincian sebagai berikut:


PT Indonesia Exim Bank 39.247.562.358 39.074.632.617 PT Bank MNC Internasional 12.745.769.397 10.320.306.838

Jumlah Bunga Pinjaman Bank 51.993.331.755 49.394.939.455





55

14. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perhitungan atas imbalan pasca kerja tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dilakukan oleh konsultan aktuaria

PT Dian Artha Tama dengan laporan nomor No. 402/PSAK/DAT/II/2020 dan No.466/PSAK/DAT/III/2019, tanggal

27 Februari 2020 dan 20 Maret 2019 dengan menggunakan metode Projected Unit Credit.

Asumsi aktuaria pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:


Tingkat Bunga – Per Tahun 7,6% 8,3%

Tingkat Kenaikan Upah – Per Tahun 5,0% 5,0%

Tabel Mortalita

Indonesia – III

(2011)

Indonesia – III

(2011)

Tingkat Cacat 0,02% 0,02%

Usia Pensiun Normal 55 Tahun 55 Tahun

a. Imbalan pasca kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:


Biaya Jasa Kini 271.136.797 258.673.502

Biaya Bunga 167.741.965 111.172.111

Beban Imbalan Periode Berjalan 438.878.762 369.845.613

b. Perubahan liabilitas bersih tahun berjalan adalah sebagai berikut:


Biaya Jasa Tahun

Lalu Yang Sudah Dilalui – Vested 372.873.945 368.182.947

Biaya Jasa Tahun

Lalu Yang Belum Dilalui – Non Vested 1.877.865.339 1.652.804.582

Saldo Akhir Tahun 2.250.739.284 2.020.987.529

c. Perubahan liabilitas bersih tahun berjalan adalah sebagai berikut:


Saldo Awal Tahun 2.020.987.529 1.565.804.383

Pembayaran Imbalan (57.811.173) -

Jumlah yang Dibebankan Ke Laba Rugi 438.878.762 369.845.613

Beban/ (Pendapatan) Komprehensif Lainnya (151.315.834) 85.337.533

Saldo Akhir Tahun 2.250.739.284 2.020.987.529

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan

gaji yang diharapkan. Analisis sensitivitas di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan

asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.





56

14. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

31 Des 2019 % 31 Des 2018 %

Tingkat diskonto:

Tingkat diskonto +1% (293.971.016) 8,6 (283.706.386) 9,3

Tingkat diskonto -1% 251.332.399 6,6 237.181.873 7,3

Tingkat kenaikan gaji:

Tingkat kenaikan gaji +1% 294.216.386 6 284.137.882 6

Tingkat kenaikan gaji -1% (250.807.580) 4 (236.499.948) 4

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban

imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa

asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan

menggunakan metode projected unit credit pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan

dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

15. MODAL SAHAM

Tahun 2019

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang telah diaktakan dengan akta No. 9 tanggal

18 Desember 2019 oleh Notaris Rahayu Ningsih, S.H., memutuskan untuk menyetujui perubahan anggaran dasar

Perusahaan berupa (i) perubahan modal dasar Perusahaan sebesar Rp600.000.000.000 terbagi atas 6.000.000.000

saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 per lembar saham, (ii) perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh

sejumlah 2.000.000.000 dengan nilai seluruhnya Rp200.000.000.000. Akta perubahan tersebut telah mendapat

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-

AH.01.03-0375269 dan AHU-AH.01.03-0375270 tanggal 19 Desember 2019.

Susunan pemegang saham Perusahaan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019

Pemegang Saham

Jumlah Saham Ditempatkan Dan

Disetor

Persentase Kepemilikan

Modal Ditempatkan

Dan Disetor

PT Arkha Tanto Prima 1.046.250.000 52,31% 104.625.000.000 PT JAF Asia Investment 452.500.000 22,63% 45.250.000.000 Tn. Dwi Hartanto 1.250.000 0,06% 125.000.000 Masyarakat 500.000.000 25,00% 50.000.000.000 Jumlah Modal Saham 2.000.000.000 100,00% 200.000.000.000





57

15. MODAL SAHAM (lanjutan) Tahun 2018

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang telah diaktakan dengan akta No. 1 tanggal 24 Agustus

2018 oleh Notaris Hartati, S.H., M.Kn., memutuskan untuk menyetujui perubahan anggaran dasar Perusahaan

berupa (i) perubahan modal dasar Perusahaan sebesar Rp600.000.000.000 terbagi atas 6.000.000.000 saham

dengan nilai nominal sebesar Rp100 per lembar saham, (ii) perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh

sejumlah 1.500.000.000 dengan nilai seluruhnya Rp150.000.000.000. Akta perubahan tersebut telah mendapat

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-

0018116.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 4 September 2018.

Peningkatan modal disetor dan ditempatkan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Sebesar Rp96.000.000.000 merupakan konversi utang menjadi modal;

b. Sebesar Rp41.500.000.000 merupakan setoran secara tunai. Susunan pemegang saham Perusahaan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2018

Pemegang Saham

Jumlah Saham Ditempatkan Dan

Disetor

Persentase Kepemilikan

Modal Ditempatkan

Dan Disetor

PT Arkha Tanto Prima 1.046.250.000 69,75% 104.625.000.000 PT JAF Asia Investment 452.500.000 30,17% 45.250.000.000 Tn. Dwi Hartanto 1.250.000 0,08% 125.000.000 Jumlah Modal Saham 1.500.000.000 100,00% 150.000.000.000

Berikut kronologi susnan perubahan pemegang saham Perusahaan dari tahun 2017 sampai dengan 31 Desember

2018: a. Tn Dwi Hartanto selaku Penjual adalah pemegang dan pemilik 100 lembar saham, dengan nilai nominal

Rp6.250.000 per lembar, bermaksud untuk menjual dan mengalihkan 80 lembar saham miliknya yang dikeluarkan oleh Perusahaan kepada PT Arkha Tanto Prima dengan harga Rp500.000.000;

b. Tn Baharaja Sianipar selaku penjual adalah pemegang dan pemilik 600 lembar saham, dengan nilai nominal

saham sebesar Rp6.250.000 per lembar, bermaksud untuk menjual dan mengalihkan 600 lembar saham miliknya yang dikeluarkan oleh Perusahaan kepada PT JAF Asia Investment dengan harga Rp3.750.000.000;

c. Tn Tatit Jatmiko selaku penjual adalah pemegang dan pemilik 400 lembar saham, dengan nilai nominal saham

sebesar Rp6.250.000 per lembar, bermaksud untuk menjual dan mengalihkan 400 lembar saham miliknya yang dikeluarlan oleh Perusahaan kepada PT Arkha Tanto Prima dengan harga Rp2.500.000.000;

d. Ny. Lasmini Nurhayati Novi selaku penjual adalah pemegang dan pemilik 900 lembar saham, dengan nilai

nominal saham sebesar Rp6.250.000 per lembar, bermaksud untuk menjual dan mengalihkan 900 lembar saham miliknya yang dikeluarkan oleh Perusahaan kepada PT Arkha Tanto Prima dengan harga Rp5.625.000.000





58

16. PENJUALAN

Rincian penjualan adalah sebagai berikut:


Kontruksi Baja 51.618.518.677 10.048.805.408

Komponen 26.509.460.538 48.344.805.857

Body Dump 24.153.420.000 33.872.610.000

Jasa pengangkutan batu bara 3.661.963.523 12.067.137.457

Jumlah Penjualan 105.943.362.738 104.333.358.722

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 seluruh transaksi penjualan Perusahaan

merupakan penjualan kepada pihak ketiga dan tidak ada penjualan kepada pihak berelasi.

Rincian penjualan yang melebihi 10% adalah sebagai berikut :

31 Des 2019 31 Des 2018

Rp % Rp %

PT Swadaya Graha 32.397.419.695 30,58 - -

PT Komatsu Indonesia 23.862.970.626 23,52 24.943.774.331 34,45

PT Hino Motors Sales Indonesia 22.435.720.000 21,18 30.280.000.000 29,02

PT Pamapersada - - 8.610.991.165 10,74

78.696.110.321 63.834.765.496

17. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:


Persediaan Bahan Baku

Bahan Baku Awal 22.124.555.578 16.274.599.026

Pembelian 40.244.228.233 34.093.510.921

Bahan Baku Akhir (32.516.185.469) (22.124.555.578)

Bahan Baku Yang Digunakan 29.852.598.342 28.243.554.369

Biaya Penyusutan (catatan 8) 25.875.099.531 26.993.545.198

Biaya Tenaga Kerja 8.506.011.670 10.909.825.429

Biaya Pabrikasi 10.631.964.406 11.702.446.977

Biaya Pemeliharaan 383.406.172 488.048.074

Biaya Overhead Lainnya 14.281.814.314 9.806.410.087

Jumlah Biaya Produksi 89.530.894.435 88.143.830.133





59

17. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)


Barang Dalam Proses

Barang Dalam Proses Awal 1.602.800.719 179.119.862

Barang Dalam Proses Akhir (1.399.180.880) (1.602.800.719)

Beban Pokok Produksi 89.734.514.274 86.720.149.276

Persediaan Barang Jadi

Barang Jadi Awal 2.250.000.000 620.428.224

Pembelian - -

Barang Jadi Akhir (6.525.000.000) (2.250.000.000)

Jumlah Beban Pokok Penjualan 85.459.514.274 85.090.577.500

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, pembelian bahan baku yang melebihi 10% adalah kepada

PT Synergy Jayatama yaitu sebesar Rp18.106.780.403 atau 17% terhadap penjualan.

18. BEBAN PEMASARAN

Rincian beban pemasaran adalah sebagai berikut:


Pemasaran 1.529.364.677 1.986.814.170

Entertainment 458.962.000 343.427.191

Pengiriman Barang 244.405.710 428.461.096

Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 176.011.735 121.208.500

Lain-Lain - 12.381.257

Jumlah Beban Pemasaran 2.408.744.122 2.892.292.214





60

19. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:


Gaji dan tunjangan 5.464.619.662 4.066.530.703

Perizinan 2.225.680.576 754.897.000

Listrik, air dan telepon 861.813.353 1.059.060.909

Perjalanan dinas 540.314.230 325.065.654

Pemeliharaan 383.876.887 529.635.418

Imbalan Pasca Kerja 381.067.589 369.845.613

Retribusi dan sumbangan 236.003.438 62.084.293

Penyusutan (catatan 8) 213.101.798 292.218.083

Asuransi 163.969.454 434.360.938

Perlengkapan kantor 157.675.453 196.509.620

Sewa 102.214.860 232.581.370

Project dan pengembangan sistem - 25.000.000

Lain-lain 1.254.000 340.500

Jumlah Beban Umum dan Administrasi 10.731.591.300 8.348.130.101

20. PENDAPATAN BUNGA

Rincian pendapatan bunga adalah sebagai berikut:


Pendapatan bunga atas piutang berelasi 9.386.000.696 7.099.492.562

Jasa giro 28.015.701 18.122.536

Jumlah pendapatan bunga 9.414.016.397 7.117.615.098

21. BEBAN KEUANGAN

Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut:


Bunga pinjaman bank 6.550.448.251 8.163.204.833

Bunga pinjaman dan sewa pembiayaan 433.141.405 890.090.451

Beban SKBDN 404.119.992 389.371.241

Jumlah Beban Keuangan 7.387.709.648 9.442.666.525





61

22. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Rincian pendapatan (beban) lain-lain adalah sebagai berikut:


Pendapatan lain-Lain

Penjualan scrapt - 3.200.010.000

Pemulihan cadangan piutang - 1.722.638.165

Laba selisih kurs 332.768.068 -

Pendapatan lain-lain 575.651.108 750.421.702

Jumlah pendapatan lain-lain 908.419.176 5.673.069.867

(Beban) lain-Lain

Denda pajak (258.260.200) (3.100.606.161)

Lain-lain (3.504.191.801) (1.000.000.000)

Cadangan kerugian piutang (3.443.942.871) (987.713.616)

Rugi selisih kurs - (677.320.314)

Jumlah beban lain-Lain (7.206.394.872) (5.765.640.091)

Jumlah pendapatan (beban) lain-lain (6.297.975.696) (92.570.224)

23. LABA (RUGI) PER SAHAM Perhitungan laba (rugi) per saham dasar adalah sebagai berikut: 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Nilai nominal 100 100 Laba (Rugi) Bersih 2.224.435.972 2.111.293.226 Rata-rata tertimbang dari jumlah saham untuk perhitungan

laba (rugi) dasar per saham 1.512.328.767 520.161.565 Laba (Rugi) Per Saham 1,47 4,06

Perusahaan tidak memiliki efek yang bersifat dilutive pada 31 Desember 2019 dan 2018. 24. TRANSAKSI-TRANSAKSI PIHAK BERELASI a. Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi : Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah hubungan berada di bawah pengendalian bersama melalui

sebagian kepemilikan yang sama dan/atau memiliki sebagian direksi dan/atau komisaris yang sama dengan Perusahaan.

Tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan

kegiatan usaha utama Perusahaan, yang didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan. Syarat dan kondisi dengan pihak berelasi kecuali transaksi piutang lain-lain dengan karyawan, memiliki syarat

dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga.





62

24. TRANSAKSI-TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan) a. Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi : (lanjutan) Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebesar

Rp1.820.600.000 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebesar Rp1.755.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).

Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Perusahaan, termasuk sifat

hubungan dan sifat transaksinya:

Pihak Berelasi Sifat Dari Hubungan Sifat Dari Transaksi

PT Arkha Forging Indonesia Memiliki Kesamaan Personil Manajemen Kunci Piutang lain-lain PT Prima Mulia Engineering Memiliki Kesamaan Personil Manajemen Kunci Piutang lain-lain PT Arkha Tanto Prima Memiliki Kesamaan Personil

Manajemen Kunci dan Pemegang Saham Perusahaan Utang lain-lain

Tn. Dwi Hartanto Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan Piutang/Utang lain-lain b. Rincian piutang lain-lain pihak berelasi adalah sebagai berikut : 31 Desember 2019 31 Desember 2018

PT Arkha Forging Indonesia 90.040.368.220 83.879.390.487 PT Prima Mulia Engineering 43.770.133.732 40.785.599.407

Jumlah piutang lain-lain pihak berelasi 133.810.501.952 124.664.989.894

Persentase terhadap jumlah aset 28,54% 34,24% Piutang lain-lain kepada pihak berelasi PT Arkha Forging Indonesia (PT ARFI) dan PT Prima Mulia Engineering

(PT PME) merupakan pengeluaran modal kerja, berdasarkan surat pemberian modal kerja Nomor 02/AJP-ARFI/PPMK/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan Nomor 09/AJP-PME/PPMK/I/2018 tanggal 4 Januari 2018. Pemberian modal kerja tersebut pada periode 31 Agustus 2018 telah dikenakan bunga masing-masing sebesar 6% dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan para pihak sepakat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini telah diberlakukan dan mengikat sejak bulan Januari 2012 sampai dengan telah dipenuhinya seluruh kewajiban. Pinjaman modal kerja yang diberikan Perusahaan kepada pihak berelasi tersebut antara lain digunakan untuk:

1. Pembelian bahan baku dan bahan pembantu; 2. Utilisasi; 3. Gaji dan tunjangan; 4. Biaya lain-lain.

Berdasarkan Surat Nomor : 01/AJP-ARFI/PPMK/ADD/II/2019 dan Nomor : 01/AJP-PME/PPMK/ADD/II/2019

tanggal 11 Februari 2019 mengenai perubahan Perjanjian Pemberian Modal Kerja tersebut diatas, terdapat perubahan pada Pasal 3 “Bunga”, dimana tingkat penetapan bunga yang sebelumnya sebesar 6% (enam persen) per tahun berubah menjadi sebesar 8% (delapan persen) terhitung dari saldo sejak tanggal perubahan perjanjian ini dilakukan oleh kedua belah pihak. Ketentuan-ketentuan selain dari perubahan tersebut di atas masih tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.

Berdasarkan perjanjian diatas, para pihak sepakat sewaktu-waktu saldo pokok pemberian modal kerja tersebut

dapat dikonversi menjadi penyertaan modal, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:





63

24. TRANSAKSI-TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Rincian piutang lain-lain pihak berelasi adalah sebagai berikut : (lanjutan)

1. Hak dan Kewajiban Perusahaan

A. Hak :

(1) Menerima pengembalian total modal kerja berikut bunga (Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)

Perjanjian Pemberian Modal Kerja;

(2) Setiap saat selama jangka waktu Perjanjian Pemberian Modal Kerja, Perusahaan berhak

memilih untuk melaksanakan konversi Total Modal Kerja yang tercatat pada Jurnal Modal Kerja

menjadi saham atas nama Perusahaan dengan cara menyampaikan pernyataan tertulis untuk

melaksanakan hak konversi saham (Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Pemberian Modal Kerja.

B. Kewajiban :

(1) Memberikan modal kerja tambahan apabila terdapat permintaan tertulis untuk meningkatkan

kegiatan operasional usaha pihak berelasi tersebut (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Pemberian

Modal Kerja.

2. Hak dan Kewajiban Penerima Modal Kerja

A. Hak :

(1) Menerima total modal kerja dan modal kerja tambahan (Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian

Pemberian Modal Kerja;

(2) Dalam kondisi dan waktu tertentu, pihak berelasi dapat meminta Modal Kerja Tambahan kepada

Perusahaan yang disampaikan secara tertulis (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Pemberian Modal

Kerja.

B. Kewajiban :

(1) Jumlah total bunga sampai dengan bulan Agustus 2018 beserta jumlah total bunga bulan-bulan berikutnya selama Jangka Waktu Perjanjian ini akan berlaku dan wajib dibayarkan pada saat Perusahaan memilih menerima pengembalian Total Modal Kerja berikut bunga (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pemberian Modal Kerja);

(2) Dalam hal Perusahaan memilih menerima pengembalian Total Modal Kerja berikut bunga dari pihak berelasi yang berhutang maka, jumlah total bunga sampai dengan bulan Agustus 2018 beserta jumlah total bunga bulan-bulan berikutnya selama Jangka Waktu Perjanjian Pemberian Modal Kerja akan dibayarkan sekaligus kepada Perusahaan selambat-lambatnya pada 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Perjanjian Pemberian Modal Kerja (Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Pemberian Modal Kerja);

(3) Untuk melaksanakan konversi Total Modal Kerja menjadi saham, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Pernyataan Konversi Saham, Penerima Modal Kerja (pihak berelasi) wajib menerbitkan saham-saham baru baik dengan cara menambah modal dasar atau tidak, dalam jumlah dan nilai yang setara dengan nilai Total Modal Kerja yang tercatat Jurnal Modal Kerja pada waktu tanggal Pernyataan Konversi Saham, yang akan diambil seluruhnya oleh Perusahaan (Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Pemberian Modal Kerja); dan

(4) Apabila sampai dengan tanggal berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Pemberian Modal Kerja, Perusahaan tidak melaksanakan haknya untuk melakukan konversi Total Modal Kerja dengan saham, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Pemberian Modal Kerja wajib melakukan pembayaran kembali secara sekaligus atas Total Modal Kerja yang tercatat pada Jurnal Modal Kerja berikut seluruh bunga (Pasal 6 ayat (4) Perjanjian Pemberian Modal Kerja).





64

25. SEGMEN OPERASI

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh Direksi sebagai pengambil keputusan operasional dalam

mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya, manajemen menetapkan

segmen berdasarkan aktivitas.

Manajemen menentukan segmen operasi berdasarkan aktivitas penjualannya menjadi komponen alat berat, body

dump, Jasa pengakutan batu bara, dan konstruksi baja sesuai keputusan strategis yang diambil oleh Manajemen atas

segmen tersebut. Segmen operasi usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019

Komponen

Alat Berat Body Dump

Jasa pengakutan

batu bara

Konstruksi

Baja Jumlah

Penjualan 26.509.460.539 24.153.420.000 3.661.963.523 51.618.518.677 105.943.362.738

Beban Pokok Penjualan 19.250.377.624 17.539.491.429 11.185.820.324 37.483.824.896 85.459.514.275

Laba Bruto 7.259.082.915 6.613.928.571 (7.523.856.802) 14.134.693.780 20.483.848.464

Beban Pemasaran (2.408.744.122)

Beban Umum dan Administrasi (10.731.591.300)

Pendapatan Bunga 9.414.016.396

Beban Keuangan (7.387.709.648)

Pendapatan (Beban) Lain-Lain (6.297.975.696)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan 3.071.844.094

Pajak Penghasilan (847.408.122)

Laba Setelah Pajak Penghasilan 2.224.435.972

Laba Komprehensif Lainnya 113.486.875

Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan 2.337.922.847

Jumlah Aset 468.807.357.015

Jumlah Liabilitas 346.631.471.248





65

25. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

31 Desember 2018

Komponen Alat

Berat Body Dump

Jasa pengakutan

batu bara Konstruksi Baja Jumlah

Penjualan 48.344.805.857 33.872.610.000 10.048.805.408 12.067.137.457 104.333.358.722

Beban Pokok Penjualan 36.818.028.899 21.335.201.493 14.793.373.241 12.143.973.868 85.090.577.500

Laba Bruto 11.526.776.958 12.537.408.507 (4.744.567.833) (76.836.411) 19.242.781.222




Pendapatan (Beban) Lain-Lain 7.025.044.874


Pajak Penghasilan (3.473.444.030)


Laba Komprehensif Lainnya (64.003.150)

Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan 2.047.290.076

Jumlah Aset 360.487.199.944

Jumlah Liabilitas 354.207.505.099

Segmen operasi berdasarkan wilayah Perusahaan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019

Jawa Barat Kalimantan Jumlah

Penjualan 102.281.399.216 3.661.963.523 105.943.362.738

Beban Pokok Penjualan 74.273.693.950 11.185.820.324 85.459.514.275

Laba Bruto 28.007.705.266 (7.523.856.802) 20.483.848.464



Beban Keuangan 9.414.016.396

Pendapatan (Beban) Lain-Lain (13.685.685.343)


Pajak Penghasilan (847.408.122)


Laba Komprehensif Lainnya 113.486.875

Jumlah Laba Komprehensif

Periode Berjalan 2.337.922.847





66

25. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

31 Desember 2018

Jawa Barat Kalimantan Jumlah

Penjualan 94.284.553.314 10.048.805.408 104.333.358.722

Beban Pokok Penjualan 70.297.204.259 14.793.373.241 85.090.577.500

Laba Bruto 23.987.349.055 (4.744.567.833) 19.242.781.222




Pendapatan (Beban) Lain-Lain 7.025.044.874


Pajak Penghasilan (3.473.444.030)


Laba Komprehensif Lainnya (64.003.150)

Jumlah Laba Komprehensif

Periode Berjalan 2.047.290.076

26. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan adalah risiko suku bunga, risiko

kredit, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Perusahaan dijalankan secara berhati-hati dengan

mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya

keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko suku bunga,

kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen

keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh

risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga. Perusahaan mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku

bunga tetap dan suku bunga variabel dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga

melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang

menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang baru.





67

26. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Suku Bunga (lanjutan)

Tabel berikut ini menunjukan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pinjaman. Dengan asumsi

variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:


Kenaikan/

Penurunan

Dalam Satuan

Poin

Dampak

Terhadap Rugi

Sebelum Beban

Pajak

Kenaikan/

Penurunan

Dalam Satuan

Poin

Dampak

Terhadap Rugi

Sebelum Beban

Pajak

Rupiah +100 (3.213.985) +100 13.890.225

Rupiah -100 3.213.985 -100 (13.890.225)

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan

akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang

terkonsentrasi secara signifikan. Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha

dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau

kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan jatuh tempo

tetapi tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia)

atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko kredit dan konsentrasi risiko yang dimiliki Perusahaan:

31 Desember 2019

Total

Lancar dan

Tidak

Mengalami

Penurunan

Nilai

Telah Jatuh Tempo Namun Tidak Mengalami Penurunan Nilai Telah Jatuh

Tempo dan

Mengalami

Penurunan

Nilai

1 – 30 Hari 31 – 60 Hari 61 – 90 Hari

Lebih Dari 90

Hari

Kas dan Setara

Kas 3.110.781.343 3.110.781.343 - - - - -

Piutang Usaha 70.037.701.810 38.758.889.820 6.781.073.255 10.889.484.844 8.911.348.059 12.379.379.871 7.682.474.039

Piutang Lain-Lain 133.810.501.952 9.386.000.696 264.905.256 - - 124.159.596.000 -

Uang Muka dan

Biaya Dibayar

Dimuka 78.732.134.580 77.559.776.003 940.815.821 - - - -

Jumlah 285.691.119.685 128.815.447.862 7.986.794.332 10.889.484.844 8.911.348.059 136.538.975.871 7.682.474.039





68


Risiko Kredit (lanjutan)

31 Desember 2018

Total

Lancar dan

Tidak

Mengalami

Penurunan

Nilai

Telah Jatuh Tempo Namun Tidak Mengalami Penurunan Nilai Telah Jatuh

Tempo dan

Mmengalami

Penurunan

Nilai

1 – 30 Hari 31 – 60 Hari 61 – 90 Hari

Lebih Dari 90

Hari

Kas dan Setara

Kas 386.051.628 386.051.628 - - - - -

Piutang Usaha 44.253.398.215 24.481.929.028 1.190.430.303 10.649.073.644 4.194.825.377 7.975.671.029 4.238.531.166

Piutang Lain-Lain 124.664.989.893 2.366.497.521 - - - 122.298.492.373 -

Uang Muka dan

Biaya Dibayar

Dimuka 22.345.058.252 1.781.908.252 - - - 20.563.150.000 -

Jumlah 191.649.497.988 29.016.386.429 1.190.430.303 10.649.073.644 4.194.825.377 150.837.313.402 4.238.531.166

Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen

keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga

terutama terkait dengan pinjaman bank.

Untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing, Perusahaan melakukan konversi utang mata uang asing ke

Rupiah.

Perusahaan memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut

timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional

atau pihak lawan. Eksposur dalam mata uang asing Perusahan tersebut jumlahnya tidak material.

Tabel berikut ini menunjukan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran Rupiah terhadap Dolar Amerika

dan Euro, dengan asumsi variabel lain konstan, dampak terhadap rugi sebelum beban pajak penghasilan sebagai

berikut:


Perubahan

Tingkat Rupiah

Dampak Terhadap Rugi

Sebelum Beban Pajak

Perubahan

Tingkat Rupiah

Dampak Terhadap Rugi

Sebelum Beban Pajak

Dolar Amerika 2% 25.199.251 2% (20.300.793)

Dolar Amerika -2% (25.199.251) -2% 20.300.793

Euro 5% (45.595.419) 5% (56.972.751)

Euro -5% 45.595.419 -5% 56.972.751





69


Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk

memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap

memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga

melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang dan terus-

menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan

rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan

tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Perusahaan mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimumkan

kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Perusahaan dan

untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Tabel dibawah ini menunjukan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dalam rentang waktu yang

menunjukan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan dimana jatuh tempo kontrkatual sangat penting

untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak

terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga).

31 Des 2019

<1 Tahun 1 – 2 Tahun 2 – 3 Tahun >3 Tahun Jumlah

Utang Usaha 7.674.397.546 5.693.134.222 5.408.783.002 6.269.281.301 25.045.596.071

Utang Bank 20.830.682.372 36.925.539.075 33.420.867.737 152.326.074.356 243.503.163.540

Beban Akrual 2.642.571.268 - 51.993.331.755 - 54.635.903.023

Utang Sewa Pembiayaan - - - 6.714.781.502 6.714.781.502

Jumlah Liabilitas Neto 31.147.651.186 42.618.673.297 90.822.982.494 165.310.137.159 329.899.444.137

31 Des 2018

<1 Tahun 1 – 2 Tahun 2 – 3 Tahun >3 Tahun Jumlah

Utang Usaha 10.156.498.126 12.149.759.197 277.164.151 8.389.960.925 30.973.382.399

Utang Bank 32.399.587.993 27.202.597.416 37.349.854.470 149.040.635.415 245.992.675.294

Beban Akrual 8.768.310.873 42.004.224.105 - - 50.772.534.978

Utang Sewa Pembiayaan - - - 11.518.645.125 11.518.645.125

Jumlah Liabilitas Neto 51.324.396.992 81.356.580.718 37.627.018.621 168.949.241.465 339.257.237.796





70


Manajemen Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk

mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan

kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan

pembayaran dividen kepada pemegang saham, atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan,

kebijakan maupun proses untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Perusahaan memantau tingkat permodalan dengan menggunakan ukuran rasio keuangan seperti rasio total utang

yang berbeban bunga terhadap total ekuitas dengan rincian sebagai berikut:


Utang Bank 243.503.163.540 245.992.675.294

Utang Sewa Pembiayaan 6.714.781.501 11.518.645.125

Jumlah Utang yang Berbeban Bunga 250.217.945.041 257.511.320.419

Jumlah Ekuitas 122.175.885.767 6.279.694.844

Rasio Utang yang Berbeban Bunga Terhadap Ekuitas 2,05 34,20

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan

pengungkapan.

PSAK 68, “Pengukuran nilai wajar” mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki

nilai wajar sebagai berikut:

a. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1),

b. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik

secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2), dan

c. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat

diobservasi) (tingkat 3).





71


Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

31 Des 2019 31 Des 2018

Nilai Tercatat

Estimasi Nilai

Wajar

Nilai Tercatat

Estimasi Nilai

Wajar

Aset Keuangan

Kas dan Setara Kas 3.110.781.343 3.110.781.343 386.051.628 386.051.628

Piutang Usaha 70.037.701.810 70.037.701.810 44.253.398.215 44.253.398.215

Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka 78.732.134.580 78.732.134.580 22.345.058.252 22.345.058.252

Jumlah Aset Keuangan 151.880.617.733 151.880.617.733 66.984.508.095 66.984.508.095

Liabilitas Keuangan

Utang Usaha 25.045.596.071 25.045.596.071 30.973.382.399 30.973.382.399

Utang Bank 243.503.163.540 243.503.163.540 245.992.675.294 245.992.675.294

Utang Sewa Pembiayaan 6.714.781.501 6.714.781.501 11.518.645.125 11.518.645.125

Beban Akrual 54.635.903.023 54.635.903.023 50.772.534.978 50.772.534.978

Jumlah Liabilitas Keuangan 329.899.444.135 329.899.444.135 339.257.237.796 339.257.237.796

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan

yang tidak signifikan.

Tidak terdapat pengalihan antara tingkat 1 dan 2 selama periode berjalan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar

pada tanggal pelaporan.

Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (bid price), sedangkan

untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (ask price). Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik

penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan

seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi,

instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen

tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

a. Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan

b. Teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan

lainnya.





72

27. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN DAN TRANSAKSI NON KAS

Arus kas dari aktivitas pendanaan

2018 Penambahan/

Penerimaan

Pengurangan/

(Pembayaran)

Perubahan

Transaksi non kas

2019

Utang bank 245.992.675.294 - (2.489.511.754) - 243.503.163.540

Sewa pembiayaan 11.518.645.125 - (4.018.613.624) (785.250.000) 6.714.781.501

Modal saham 150.000.000.000 50.000.000.000 - - 200.000.000.000

Agio saham - 63.558.268.075 - - 63.558.268.075

407.511.320.419 113.558.268.075 (6.508.125.378) (785.250.000) 513.776.213.116

Arus kas dari aktivitas pendanaan

2017 Penambahan/

Penerimaan

Pengurangan/

(Pembayaran)

Perubahan

Transaksi non kas

2018

Utang pihak berelasi 136.960.135.499 3.902.990.300 (44.863.125.799) (96.000.000.000) -

Utang bank 249.455.412.304 - (3.462.737.010) - 245.992.675.294

Sewa pembiayaan 13.908.441.669 - (2.389.796.544) - 11.518.645.125

Modal saham 12.500.000.000 41.500.000.000 96.000.000.000 150.000.000.000

412.823.989.472 45.402.990.300 (50.715.659.352) - 407.511.320.419

Per 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan melakukan transaksi investasi dan pendanaan yang tidak

mempengaruhi kas dan setara kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas dengan rincian sebagai berikut:

31 Des 2019 31 Des 2018

Aktivitas Investasi yang Tidak Mempengaruhi Kas

Perolehan aset tetap melalui uang muka 20.563.150.000 -

Perolehan aset tetap melalui utang leasing 785.250.000 -

Akrual pendapatan bunga piutang berelasi 9.386.000.696 7.099.492.562

Konversi utang menjadi modal - 96.000.000.000

Jumlah Transaksi Non Kas 30.734.400.696 103.099.492.562





73

28. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

a. Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Komatsu Indonesia untuk pengadaan bahan-bahan utama (parts)

dan bahan-bahan pembantu (assemblies) berdasarkan perjanjian tanggal 1 Februari 2018 untuk jangka waktu

selama 3 tahun.

b. Perjanjian Paket Service Nomor: JIEP/SEM/16/636/SP tertanggal 10 Juni 2016; antara Perusahaan dengan

PT Pamapersada Nusantara dan PT United Tractor Tbk.

c. Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Pamapersada Nusantara untuk pemborongan pekerjaan

pengangkutan batubara berdasarkan perjanjian No. JIEP/SEM/17/1150/SP tanggal 24 Oktober 2017.

Pembayaran pekerjaan dilakukan secara bulanan berdasarkan tonase batubara yang diangkut.

d. Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Pindad (Persero) untuk pengadaan Hydraulic Tank Assy sebanyak

2 unit berdasarkan perjanjian No. SJAN/23/P/BD/DN/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dengan nilai kontrak

sebesar Rp1.008.150.000, Perjanjian Pengadaan Fuel Tank Assy DLL Sebanyak 3 (tiga) Item Nomor:

SJAN/17/P/BD/DN/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 antara PT. Pindad (Persero) dengan PT. Arkha Jayanti

Persada, diubah dengan perjanjian I Nomor SJAN/17A/P/BD/DN/II/2018 tanggal 28 Juni 2018;

e. Perusahaan melakukan perjanjian dengan KSO Adhi - Giwin untuk proyek pembangunan fasilitas perkeretaapian

(Steel Structure) Stasiun Manggarai, Matraman dan Jatinegara berdasarkan perjanjian No.AG/001/contract/I/2016

tanggal 15 Januari 2016, Amandemen 01 No. AG/001A/ADD01-Contract/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016

jangka waktu pelaksanaan, Amandemen 02 No. No. AG/001B/ADD02-Contract/XII/2016 tanggal 27 Desember

2017 tentang nilai kontrak dan waktu pelaksanaan dan surat permohonan Amandemen Nomor

003/SPA/SPPPP001/KSO-AG-AJP/III/2019 tentang waktu pelaksanaan selambat-lambatnya tanggal 30 Juni

2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp36.334.882.430.

f. Perusahaan melakukan perjanjian dengan KSO Hutama Modern Mitra untuk proyek Pembangunan Jalur Ganda Jalan Kereta Api Lintas Selatan Jawa km. 95+300 s.d km. 98+000 antara Jombang - Madiun sepanjang 2,7 km. Berdasarkan perjanjian No. 002/SPP/JGJM-5/KSO/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.239.000.000. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 217 hari.

g. Perjanjian Nomor: 63/SP-FB/10.2018 tanggal 3 Oktober 2018 antara PT. Swadaya Graha – Gresik dengan

PT Arkha Jayanti Persada – Bogor, Perjanjian Nomor: 67/SP/09.2018 tanggal 24 September 2018 antara PT. Swadaya Graha – Gresik dengan PT. Arkha Jayanti Persada – Bogor, l. Surat PT. Swadaya Graha Nomor: 003501/P/201912/07.1003049 tanggal 20 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Surat Perjanjian;

h. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan rincian sebagai berikut: 1.

Nomor 003/AJP/PPJB/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 antara Perusahaan dan Bapak Tatit Jatmiko, berikut dengan Addendum-Adendumnya atas jual beli tanah dan bangunan yang berlokasi di Citereup Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan luas tanah 2.300M2. Didalam addendum terakhir PPJB tanggal 21 Mei 2019 pasal 1 menyatakan bahwa Perusahaan telah menyelesaikan pembayaran harga tanah objek PPJB dan selanjutnya para pihak sepakat melakukan proses balik nama selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei 2020.





74

28. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING (lanjutan) h. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

2. Nomor 001/AJP/PPJB/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 antara Perusahaan dengan Bapak Dwi Hartanto dan

Tatit Jatmiko berikut dengan Addendum-Addendumnya atas jual beli tanah yang berlokasi di Citereup Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan jumlah luas tanah 10.798M2. Didalam addendum terakhir PPJB tanggal 21 Mei 2019 pasal 1 menyatakan bahwa Perusahaan telah menyelesaikan pembayaran harga tanah objek PPJB dan selanjutnya para pihak sepakat melakukan proses balik nama selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei 2020.

3. Nomor 002/AJP/PPJB/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 antara Perusahaan dan Bapak Dwi Hartanto berikut Addendum-Addendumnya atas jual beli tanah dan bangunan yang berlokasi di Citereup Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan luas tanah 4.341M2. Didalam Addendum terakhir PPJB tanggal 21 Mei 2019 pasal 1 menyatakan bahwa Perusahaan telah menyelesaikan pembayaran harga tanah objek PPJB dan selanjutnya para pihak sepakat melakukan proses balik nama selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei 2020.

29. KONTINJENSI a. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No. 1222K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dketahui bahwa

pada tanggal 24 Oktober 2014 Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 147 orang pegawai dikarenakan Perusahaan mengalami kerugian dua tahun berturut-turut. Sehingga Perusahaan harus membayar uang pesangon dan penggantian sebesar Rp1.383.600.598 atas perkara tersebut.

b. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 35/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr tanggal 13 Desember

2016 diketahui bahwa Perusahaan dan 54 orang pegawai sepakat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sejak tanggal 1 April 2016 dan Perusahaan harus membayar secara tunai hak-hak para pegawai berupa upah/gaji yang belum dibayarkan sejak bulan Juni – Desember tahun 2015 dan bulan Januari – Maret tahun 2016, serta membayar uang penggantian hak atas perumahan, pengobatan dan perawatan yang ditetapkan sebesar 15% dari jumlah dua bulan gaji. Secara keseluruhan jumlah upah/gaji dan uang penggantian atas 54 orang pegawai adalah sebesar Rp1.324.144.310.

Pada tanggal 23 Agustus 2018, Perusahaan mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan

Negeri Cibinong atas kasus tersebut diatas. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, Perusahaan belum menerima hasil putusan kasasi tersebut.

c. BRI Finance telah mengrimkan surat resmi kepada Perusahaan No 043/BRIF-LGL/X/2017 tanggal 30 Oktober

2017 untuk menanyakan tindak lanjut penyelesaian kewajiban sewa guna usaha, Menanggapi surat dari BRI Finance (“BRIF”) tersebut diatas, Perusahaan mengirimkan surat elektronik (email) tanggal 3 September 2018 yang menyatakan permintaan keringanan jumlah kewajiban dan pernyataan kesanggupan Perusahaan untuk membayar sisa kewajiban sebesar Rp1.000.000.000 yang akan dibayarkan secara angsuran terhitung sejak bulan November 2018 sampai Oktober 2019. Pada tanggal 22 Mei 2019 BRIF telah menyampaikan tanggapannya melalui Surat No. 053/BRIF-LGL/V/2019, yang pada pokoknya menolak permintaan Perusahaan mengenai keringanan pembayaran tersebut. Perusahaan telah melakukan pertemuan dengan pihak BRIF pada tanggal 17 Mei 2019 dalam rangka

menindaklanjuti permintaan Perusahaan perihal keringanan pembayaran kewajiban, yang hasil pertemuannya dituangkan dalam Risalah Pertemuan tanggal 20 Mei 2019 antara Perusahaan dengan BRIF, dalam pertemuan tersebut Perusahaan menawarkan kembali kepada BRIF, bahwa Perusahaan bersedia menaikan penawaran menjadi Rp1.500.000.000. Namun, sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan belum mendapatkan dan masih menunggu jawaban dan/atau tanggapan tertulis dari BRIF atas penawaran nilai keringanan pembayaran dari Perusahaan sebagaimana tersebut di atas.





75

29. KONTINJENSI (lanjutan) d. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 62/PDT.SUS-

PKPU/2016/PN.Niaga.JKT.PST tertanggal 19 Juli 2016 (selanjutnya disebut “Putusan No.62/2016”) dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 90/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 23 September 2016 (selanjutnya disebut “Putusan No. 90/2016”). Menurut perhitungan CSUL, jumlah utang/kewajiban yang dihitung oleh pihak CSUL berdasarkan perhitungan kewajiban utang per tanggal 30 Maret 2015 (Perjanjian Leasing I) dan per tanggal 31 Oktober 2014 Perjanjian Leasing II), adalah sebesar USD 1,351,587.64 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan enam puluh empat sen) dan Rp206.511.137 (dua ratus enam juta lima ratus sebelas ribu serratus tiga puluh tujuh Rupiah). Perhitungan tagihan CSUL tersebut dibantah oleh Perusahaan, dimana berdasarkan perhitungan Perusahaan jumlah sisa utang pokok Perusahaan terhadap CSUL sudah negatif/tidak ada hutang. Selain itu, Perusahaan mendalilkan bahwa dalam perhitungan yang dilakukan oleh CSUL terdapat komponen yang tidak diatur dalam Perjanjian Leasing CSUL I dan Perjanjian Leasing CSUL II yakni bunga harian dan deposit sebesar USD 501.875,00 Leassing CSUL I dan USD 235.620,00 leassing CSUL II yang diberikan Perusahaan belum diperhitungkan, sehingga yang disampaikan CSUL harus dibuktikan terlebih dahulu melalui gugatan perdata. Berdasarkan Putusan No. 62/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan Putusan No. 90/2016 22 September 2016, maka

dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak tuntutan hak tagih CSUL kepada Perusahaan atas sisa kewajiban pembayaran Perusahaan yang dianggap oleh CSUL belum dibayarkan, dikarenakan tagihan tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Dengan memperhatikan permohonan PKPU yang diajukan oleh CSUL terhadap Perusahaan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka jelas terlihat bahwa CSUL menganggap masih memiliki tagihan terhadap Perusahaan namun tagihan tersebut dibantah oleh Perusahaan, oleh karena itu masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan CSUL terhadap Perusahaan yaitu mengajukan gugatan Perdata terhadap Perusahaan pada Pengadilan Negeri sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 25 ayat (2) syarat dan ketentuan Perjanjian Leasing CSUL I dan Perjanjian Leasing CSUL II. Namun demikian, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan ini, kami tidak mendapatkan informasi adanya pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh CSUL terhadap Perusahaan.

30. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Pada saat penerbitan laporan keuangan ini di Dunia, telah terjadi peristiwa yang mewabahnya virus Corona, yang di

mulai dari negara China dan menyebar ke seluruh dunia. Atas wabah Corona tersebut World Health Organization

telah menyatakan sebagai Pandemi, demikian juga Pemerintah Indonesia telah menyatakan sebagai Kondisi Darurat

non bencana alam sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indoesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan

kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditandatangani pada tanggal

31 Maret 2020.

Akibat mewabahnya Corona, maka negara China sebagai negara pertama terjangkit virus Corona telah melakukan

lockdown yang berupa pembatasan lalu lintas orang dan barang dari dan ke wilayah tertentu, dan di ikuti oleh

beberapa negara yg melakukan lockdown secara penuh. Negara negara tersebut sebagian besar merupakan mitra

dagang dari Indonesia.





76

30. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

Pengaruh dari wabah Corona terhadap perekonomian, menurut Bank dunia bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi

dunia, penurunan harga minyak, dan harga-harga komoditas dll, dan khusus untuk Indonesia, pengaruhnya antara

lain berupa terjadinya penurunan index saham dari 6.000 ke 4.500, terdepresiasinya nilai Rupiah, kesulitan pembelian

bahan-bahan baku yang di impor dari negara terjangkit wabah virus Corona dan penurunan harga minyak bumi dan

harga-harga komoditas ekpsor serta penurunan arus wisatawan ke dalam negeri sehingga akhirnya secara

keseluruhan bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perusahaan bergerak di bidang usaha Jasa Manufaktur, yang banyak terkait dengan bahan baku yang harus di impor,

dan tidak mempunyai pinjaman dalam mata uang asing yang jumlahnya signifikan.

Dalam mengantisipasi dan menghadapi penularan virus Corona ini Manajemen Perusahaan telah mengambil langkah-

langkah kebijakan dengan mengutamakan keselamatan dari para Direksi, staff, dan seluruh karyawannya serta mitra

usaha yang datang ke kantor dan pabrik dengan melakukan pelaksanaan kerja bagi para karyawannya dengan

melakukan lockdown terbatas, yang berupa aturan agar para karyawannya bekerja di rumah nya secara bergiliran.

Namun demikian pengaruh dari penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan index saham, terdepresiasinya rupiah

juga akan berpengaruh terhadap operasi perusahaan di masa yang akan datang.

Pengaruh dari akibat mewabahnya virus Corona ini, terhadap operasi dan laporan keuangan Perusahaan, tidak dapat

di tentukan jumlahnya saat ini, dan laporan keuangan Perusahaan per 31 Desember 2019, tidak dilakukan

penyesuaian sehubungan hal tersebut.

daftar isi - amazon web services...pt arkha jayanti persada tbk. laporan posisi keuangan per 31...

Documents