daftar inventarisasi masalah (dim) fraksi-fraksi...

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net 1

www.parlemen.net

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) FRAKSI-FRAKSI DPR RI ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEIMIGRASIAN

NO. RUU PEMERINTAH USUL PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap F-PAN : Tetap RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN…

TENTANG

KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : F-PBR : Tetap

1. RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN…

TENTANG

KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


F-PDS : Tetap

Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PG : Tetap F-PDIP : Perlu dicantumkan kalimat “wilayah darat, laut dan udara” setelah kalimat “wilyah Negara Republik Indonesia”.

a. bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah negara Republik Indonesia, yang berupa wilayah darat, laut, dan udara, dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

F-PPP : FPD : Kata-kata “adil dan makmur” tidak nyambung dengan kata-kata sebelumnya dan kata-kata “Republik Indonesia” dihapus.

Menimbang :

a. bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar-kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

F-PAN mengusulkan penambahan kata “Kesatuan”

a. bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Menimbang : a. bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

F-KB : Penambahan kata “kesatuan” setelah kata negara

bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan Tetap F-PBR : Tetap

F-PDS : Tetap Tetap 3. F-PDIP :

Tambahan substansi b. bahwa Bangsa Indonesia, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

Sebagai landasan filosofis dari Fungsi keimigrasian, perlu dicantumkan Pembukaan UUD 1945, guna mempertegas upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

F-PG : Tetap F-PDIP : Kata “global” diganti dengan kata “dunia”. Setelah kata “kepastian hokum” ditambah kata “ di wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia”.

c. bahwa perkembangan dunia dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia sehingga diperlukan pengaturan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum di wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia, yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia;

F-PPP :

4. b. bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia sehingga diperlukan pengaturan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia;

F-PD : Kata “pengaturan dan pemajuan” kalimat ini kurang tepat, sehingga di hilangkan saja.

b. bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, dan perlindungan, hak asasi manusia;


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PAN berpendapat kata “global” kurang jelas maknanya, oleh karenanya F-PAN mengusulkan perbaikan redaksi

b. bahwa perkembangan global terutama di bidang teknologi dan informasi dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia sehingga diperlukan pengaturan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia;

F-KB : Kalimat “mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan” diubah menjadi “mobilitas penduduk lintas negara yang dapat menimbulkan…”. Penambahan kata lintas negara dimaksudkan untuk menegaskan dan mensinkronkan isu ini dengan fokus pengaturan dalam UU Imigrasi ini.

bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk lintas negara yang dapat menimbulkan dampak baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia sehingga diperlukan pengaturan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia;

F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan t e t a p F-PBR : Kata pemajuan dihapus saja karena mengandung makna yang kurang jelas dan tumpang tindih

b. bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia;

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PG : Tetap F-PDIP : Perubahan huruf c menjadi d.

d. ……

Konsisten dengan perubahan sebelumnya.

F-PPP :

F-PD : - Kata “tidak memadai” diganti

dengan kata “tidak sesuai”. - Kata “serta” diganti “dan” - Kata “kebutuhan pengaturan,

pelayanan, dan pengawasan” dihapus.

- Kata “yang ada” diganti “ke depan”.

c. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak sesuai lagi sebagai akibat perkembangan yang terjadi di bidang keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan ke depan ;

F-PAN : mengusulkan perbaikan redaksi

c.bahwa sebagai akibat berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang keimigrasian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada;

F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap

F-BPD : Rumusan t e t a p

F-PBR : Tetap Tetap

5. c. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi sebagai akibat berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada;

F-PDS : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PG : Tetap F-PDIP : Perubahan huruf d menjadi e. Setelah kalimat huruf c ditambah dengan kalimat “dan huruf d”.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Keimigrasian;

F-PPP : F-PD : Tetap F-PAN : d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keimigrasian;

F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan t e t a p F-PBR : Tetap

6. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keimigrasian;

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : Perlu ditambahkan diakhir kalimat Indonesia Tahun 1945; kalimat; dan UU No. 12 Tahun 2006. tentang Kewarganegaraan.

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan UU No. 12 Tahun 2006. tentang Kewarganegaraan.

Banyak ketentuan dalam UU kewarganeraan yang terkait langsung dengan RUU Imigrasi.

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Perlu penambahan dengan pencantuman UU Kewarganegaraan yang baru

7. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

F-PKS : Ditambah: Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

tentang Kewarganegaraan

F-BPD : Rumusan t e t a p F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : F-PBR :

8. Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN

F-KB : Tetap F-PKS : Tetap

9. MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN



www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan t e t a p F-PBR : Tetap Tetap

10. BAB I

KETENTUAN UMUM

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Setelah kata wilayah Indonesia, ditambah kalimat “menjaga wilayah yurisdiksi negara”.

1. Keimigrasian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi keimigrasian dalam rangka mengatur lalu-lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, menjaga wilayah yurisdiksi Negara, menjaga tegaknya kedaulatan negara, serta pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing dalam wilayah negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjaga wilayah yurisdiksi Negara, dimaksudkan agar imigrasi berperan pula di perbatasan wilayah Indonesia serta mempu menindak segala pelanggaran yang mungkin terjadi diwilayah perbatasan.

F-PPP : F-PD : Tetap Tetap

11. Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi keimigrasian dalam rangka mengatur lalu-lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, menjaga tegaknya kedaulatan negara, serta pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing dalam wilayah negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.


1. Keimigrasian adalah segala sesuatu yang

berhubungan dengan pelaksanaan fungsi imigrasi dalam rangka mengatur lalu-lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, menjaga tegaknya kedaulatan negara, perlindungan bagi hak warga negara, pemajuan


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

hak asasi manusia, serta pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing dalam wilayah negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

F-KB : Perubahan redaksional

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi keimigrasian yang meliputi pengaturan lalu-lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan t e t a p F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Ditambah kalimat wilayah darat, laut, serta udara.

2. Wilayah negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia, yang meliputi wilayah darat, laut, serta udara, serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan perbaikan redaksi

2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F-KB : Tetap

12. 2. Wilayah negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F-PKS : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-BPD : Antara frasa “wilayah Indonesia” dengan “serta”, ditambahkan frasa baru “yang meliputi darat, laut, udara,”

2. Wilayah negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia yang meliputi darat, laut, udara, serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Setelah kalimat pelayanan kepada masyarakat, ditambah kata “pengawasan terhadap kegiatan orang asing”. Kalimat “…dan keamanan Negara serta fasilitator pembangunan ekonomi” dihapus.

3. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari fungsi pemerintahan negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan terhadap kegiatan orang asing, serta penegakan hukum keimigrasian.

Imigrasi tidak hanya melayani masyarakat saja tetapi juga yang terpentiing adalah pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Keimigrasian tidak terkait secara langsung dengan fasilitator pembangunan ekonomi.

F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan penambahan kata penegakan kedaulatan wilayah

3. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari fungsi pemerintahan negara yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, penegakan kedaulatan wilayah, penegakan hukum keimigrasian dan keamanan negara, serta fasilitator pembangunan ekonomi.


3. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari fungsi pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum keimigrasian dan keamanan negara, serta fasilitator pembangunan ekonomi.

13. 3. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari fungsi pemerintahan negara yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum keimigrasian dan keamanan negara, serta fasilitator pembangunan ekonomi.

F-PKS : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-BPD : Antara frasa “pelayanan” dengan “kepada” ditambahkan “dan perlindungan”; setelah frasa “fasilitator” ditambahkan “penunjang”; setelah frasa “ekonomi” ditambahkan “nasional”.

3. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari fungsi pemerintahan negara yang melakukan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, penegakan hukum keimigrasian dan keamanan negara, serta fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional.

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan Tetap F-PBR :

14. 4. Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN mengusulkan penambahan kata wewenang

4. Pimpinan adalah Menteri atau kepala lembaga yang ruang lingkup wewenang, tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian.


15. 5. Pimpinan adalah Menteri atau kepala lembaga yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian.

F-BPD : Pimpinan diubah menjadi Menteri, dan frasa “atau kepala lembaga”

5. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian.


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

dihapus. F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Ditambah kata “dan manajerial”

Pejabat Imigrasi adalah pejabat yang memiliki keahlian teknis dan manajerial keimigrasian dan mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab di bidang keimigrasian.

F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

16. 6. Pejabat Imigrasi adalah pejabat yang memiliki keahlian teknis keimigrasian dan mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab di bidang keimigrasian.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap

F-PAN : F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap

F-BPD : Rumusan tetap

F-PBR : Tetap Tetap

17. 7. Petugas Pemeriksa Pendaratan adalah petugas imigrasi yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pimpinan.

F-PDS : Tetap Tetap 18. 8. Penyidik Keimigrasian adalah Pejabat Pegawai Negeri F-PG : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Ditambah kata “dan pelanggaran”

Penyidik Keimigrasian adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Imigrasi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan tindak pidana (kejahatan) dan pelanggaran keimigrasian


Sipil Imigrasi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD :Rumusan tetap

F-PBR : Tetap

Tetap

19. 9. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP :

20. 10. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.

F-PD : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Ditambah kata “yang ditetapkan oleh menteri”

Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh menteri sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.

F-BPD : Frasa “tempat pemeriksaan” dihapus. Dan setelah frasa “tempat” ditambahkan frasa “-tempat” ; setelah frasa “lain” ditambahkan “yang ditetapkan Menteri”.

10.Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan Menteri sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD :Rumusan tetap

F-PBR : Tetap Tetap

21. 11. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.

F-PDS : Tetap Tetap


22. 12. Dokumen Keimigrasian adalah Paspor Biasa, visa, izin masuk, izin tinggal dan perizinan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat Imigrasi.

F-PD : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD :Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap F-PAN :

F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

23. 13. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tanda “/” pada kata antara identitas dan kata “data” dihapus diganti kata “dan”.

15. Paspor Republik Indonesia adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas dan data tertulis atau elektronik dan photo pemegangnya dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta berlaku selama jangka waktu tertentu.

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap

24. 14. Paspor Republik Indonesia adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas/data tertulis atau elektronik dan photo pemegangnya dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta berlaku selama jangka waktu tertentu.



www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tanda “/” pada kata antara identitas dan kata “data” dihapus diganti kata “dan”.

16. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia adalah dokumen resmi pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang memuat identitas dan data tertulis atau elektronik dan photo pemegangnya dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta berlaku selama jangka waktu tertentu.

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

25. 15. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia adalah dokumen resmi pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang memuat identitas/data tertulis atau elektronik dan photo pemegangnya dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta berlaku selama jangka waktu tertentu.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap

26. 16. Visa untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

F-BPD : Setelah frasa “orang asing untuk” ditambahkan frasa “masuk dan”.

16. Visa untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

perjalanan ke wilayah Indonesia. F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

27. 17. Izin Masuk adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan kepada orang asing untuk masuk wilayah Indonesia.

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

28. 18. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing pemegang Izin Masuk Kembali atau tanda lainnya baik manual maupun elektronik yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia.

F-PDS : Tetap Tetap


29. 19. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing atau tanda lainnya baik manual maupun elektronik yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan sebagai F-PD : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


tanda bahwa yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

30. 20. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP :

Izin Tinggal adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia.

Penempurnaan kalimat

F-PPP : Kata “berada” setelah kalimat ”Pejabat Imigrasi untuk”, diganti dengan kata “tinggal”.

22. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi untuk tinggal di wilayah Indonesia

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap

31. 21. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi untuk berada di wilayah Indonesia.

F-PBR : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : Kata “maupun” setelah kata ”orang” diganti dengan kata”dan/atau”.

23. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim dipergunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.

F-PD : Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

32. 22. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim dipergunakan baik untuk mengangkut orang maupun barang.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : Perlu dijelaskan lebih

rinci pencegahan karena alasan keamanan dan ketertiban umum. Jangan sampai karena alas an perbedaan politik seseorang dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap

33. 23. Pencegahan adalah larangan terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian, piutang negara, perkara pidana, serta keamanan dan ketertiban umum.



www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

34. 24. Penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Kurang huruf “T” di awal kalimat.

25. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian yang dikenakan kepada orang asing di luar proses peradilan.

F-PAN :

F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap


F-PBR : Kurang huruf “T” di awal kalimat.

26. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian yang dikenakan kepada orang asing di luar proses peradilan.

35. 25. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian yang dikenakan kepada orang asing di luar proses peradilan.

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


36. 26. Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian di dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap

F-PBR : Tetap

Tetap

37. 27. Migran adalah orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan maksud untuk menetap dan/ atau bertempat tinggal sementara dan/ atau untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap

38. 28. Penyelundupan migran adalah perbuatan membawa orang asing masuk atau keluar wilayah negara Indonesia secara melawan hukum.

F-PKS : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN



39. 29. Rumah atau Ruang Detensi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang tidak memiliki izin tinggal atau menunggu proses deportasi.



F-PBR : Tetap Tetap

40. 30. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia.

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap

41. 31. Penanggung jawab alat angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.

F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap


42. 32. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut selain awak alat angkut.


F-PKS : Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

43. 33. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Ditambah kata “kecuali dengan alasan yang diatur dalam undang-undang ini”

Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar dan masuk wilayah Indonesia, kecuali dengan alasan yang diatur dalam undang-undang ini.


F-PBR : Tetap Tetap

44. Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar dan masuk wilayah Indonesia.



F-PBR : Tetap Tetap

45. BAB II

FUNGSI DAN PELAKSANAAN KEIMIGRASIAN

F-PDS : Tetap

Tetap


46. Pasal 3

(1) Fungsi keimigrasian dilaksanakan oleh Pemerintah. F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Catatan: Rumusan Penjelasan RUU ini pada Pasal 3 ayat (1) tentang fungsi keimigrasian sebaiknya dihapus karena substansi sudah termuat pada Pasal 1 angka 3.

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan tambahan frase dalam Peraturan Pemerintah.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan keimigrasian dalam Peraturan Pemerintah.



F-PBR : Tetap Tetap

47. (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan keimigrasian.

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Tetap 48. (3) Fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi. F-PDIP :

Kalimat “disepanjang garis perbatasan wilayah Negara Republik

(3) Fungsi keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.

Fungsi keimigrasian tidak hanya disepanjang garis


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

Indonesia” dihapus. perbatasan wilayah Negara RI tetapi juga di wilayah darat yang menjadi yurisdiksi Negara RI. Penekanan pada wilayah perbatasan dapat dicantumkan dalam penjelasan.

F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan agar garis perbatasan diberi penjelasan

F-KB : Perubahan redaksional dengan menambahkan kata “pelaksanaan” di awal kalimat

Pelaksanaan fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.

F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Ditambah kata ibu kota Negara, provinsi, sebelum kata kabupaten. Kata kecamatan dihapus.

(1) Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Kantor Imigrasi di ibukota negara, provinsi, kabupaten, atau kota.

Kantor imigrasi tidak diperlukan pada tingkat kecamatan.

F-PPP : F-PD : Tetap Tetap

49. Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Kantor Imigrasi di setiap kabupaten, kota, atau kecamatan.

F-PAN : mempertanyakan tentang pembentukan Kantor Imigrasi di kecamatan ? Dalam kaitan ini, F-PAN mengusulkan rumusan baru

Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dibentuk Kantor Imigrasi di setiap kabupaten, kota, atau kecamatan.


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Setelah frasa “di setiap” ditambahkan frasa “propinsi, dan dapat dibentuk di”. Usulan ini terkait dengan kemampuan anggaran negara.

Pasal 4

(1)Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Kantor Imigrasi di setiap propinsi, dan dapat dibentuk di kabupaten, kota, atau kecamatan.

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan agar Ruang Detensi Imigrasi diberi penjelasan.


50. (2) Selain Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Rumah atau Ruang Detensi Imigrasi di ibukota negara, provinsi, kabupaten, atau kota.


51. (3) Penetapan Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau pos imigrasi atau pos lintas batas di wilayah kerja Kantor Imigrasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan.

F-PKS : Keputusan pimpinan diganti keputusan menteri

Penetapan Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau pos imigrasi atau pos lintas batas di wilayah kerja Kantor Imigrasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-BPD : Frasa “Pimpinan” diubah dengan “Menteri”

(3)Penetapan Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau pos imigrasi atau pos lintas batas di wilayah kerja Kantor Imigrasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Dihapus F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

52. Pasal 5

(1) Pada setiap perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri terdapat tugas dan fungsi keimigrasian yang dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.

F-PDS : Argumentasi urgensi perwakilan imigrasi di luar negeri tidak jelas. Karena itu, sebaiknya pasal 5 ayat 1 dan 2 ini sebaiknya dihapuskan.

Dihapus

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan agar frase peraturan perundang-undangan diberi penjelasan lebih lanjut (peraturan perundang-undangan yang dimaksud)

F-KB : Tetap F-PKS : Dihapus

53. (2) Dalam hal belum ada Pejabat Imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia dan tempat lain di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan fungsi keimigrasian dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap

54. F-BPD : Dimasukan ayat baru

(3) Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu memperoleh pengetahuan di bidang keimigrasian dan mendapatkan akreditasi dari menteri.

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Ada penyempurnaan kalimat.

Pasal 6

Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang keimigrasian dengan negara lain atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

F-PAN : mengusulkan penambahan frase kedualatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 6

Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang keimigrasian dengan negara lain atau dengan badan atau organisasi internasional dengan mendasarkan pada kedualatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan

F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rmusan tetap F-PBR : Ada penyempurnaan kalimat.

Pasal 6

Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang keimigrasian dengan negara lain atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

55. Pasal 6

Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang keimigrasian dengan negara lain atau dengan badan atau organisasi internasional dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

F-PDS : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap

F-PBR : Tetap Tetap

56. BAB III

MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

57. Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN :

58. (2) Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku.

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PDS : Tetap Tetap 59. F-BPD :

Dimasukan ayat baru (3) Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terlebih dahulu memperoleh pengetahuan di bidang keimigrasian dan mendapatkan akreditasi dari Menteri.

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

60. Pasal 8

(1) Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia, wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan perubahan redaksi

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan identitas diri.

F-KB : Tetap F-PKS : Ditambah kata “barang bawaan”

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri serta barang bawaan.


61. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri.

F-PBR : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Ditambah kata penyidikan setelah penyelidikan

(3) Dalam hal adanya keraguan atas keabsahan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan keimigrasian.

Proses penyelidikan dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan perubahan redaksi

(3) Untuk memastikan atas keabsahan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan keimigrasian.



62. (3) Dalam hal adanya keraguan atas keabsahan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan keimigrasian.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP :

63. Bagian Kedua

Masuk Wilayah Indonesia

F-PD : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Kata Orang Asing diganti menjadi Setiap orang penambahan kata atau Tanda Masuk setelah katan izin masuk.

Pasal 9 Setiap orang dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat Izin Masuk atau Tanda Masuk dari Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan.

Ketentuan ini menjadi sinkron dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1)

F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan perubahan redaksi

Pasal 9 Orang asing diijinkan masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat Izin Masuk dari Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan.


64. Pasal 9

(1) Orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat Izin Masuk dari Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan.

F-PDS : Tetap Tetap 65. (2) Warga negara Indonesia dapat masuk ke wilayah

Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk dari Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan.

F-PG : Ayat ini dihilangkan karena bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1)

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) setiap WNI tidak dapat ditolak masuk wilayah RI, sedangkan berdasarkan ketentuan ayat ini WNI dapat masuk setelah mendapat tanda masuk dari pejabat Imigrasi atau Petugas


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

Pemeriksa Pendaratan, bagaimana kalau WNI tidak mendapat tanda masuk.

F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Agak rancu kalimat di atas. Masa warga Negara Indonesia mau masuk ke Indonesia harus ada izin ?

(2) Warga Negara Indonesia dapat masuk ke wilayah negara lain setelah mendapat tanda masuk dari Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan.

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Masa warga Negara Indonesia mau masuk ke Indonesia harus ada izin ? Ayat ini di hapus saja karna kontradiktif dengan Pasal 12 ayat 1

F-PDS : Tidak perlu mendapatkan ijin bagi WNI untuk memasuki wilayah Indonesia

Dihapus

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : Perlu dijelaskan

mengenai kondisi “dalam keadaan darurat”, sehingga tidak terjadi multi tafsir.

F-PD : Tetap Tetap

66. Pasal 10

(1) Pejabat Imigrasi dapat memberikan izin masuk darurat kepada orang asing dalam keadaan darurat.

F-PAN :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

mengusulkan agar kata izin masuk darurat diberi penjelasan F-KB : Tetap F-PKS : Perlu adanya pengaturan yang jelas tentang “keadaan darurat”

F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Harus ada klausul penjelasan dalam UU ini tentang apa yang dimaksud keadaan darurat yang dimaksudkan untuk kepastian hokum

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : Apa yang dimaksud

dengan “izin masuk darurat sebagai izin timggal kunjungan darurat”, bentuknya pengaturannya bagaimana, berapa lama waktu tinggalnya, dan bagaimana pengawasannya.

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan t e t a p Catatan: Izin masuk darurat perlu dijelaskan dan di masukkan dalam Rancangan Penjelasan untuk ayat ini.

67. (2) Izin masuk darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sebagai izin tinggal kunjungan darurat.

F-PBR : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


Tambahan substansi (3) Izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

hanya berlaku untuk jangka waktu .... hari. Perlu ditentukan kriteria untuk pemberian izin darurat:: dalam hal apa, kepada siapa dan untuk jangka waktu berapa lama. Bila disepakati, izin masuk darurat perlu didefinisikan dalam Pasal 1 atau dijelaskan dalam penjelasan pasal.

69. F-KB : Perlu penambahan ketentuan kriteria kedaruratan dan tata cara pengaturannya.

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan kata dapat dihapus

Pasal 11

(1) Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan menolak orang asing masuk wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:


70. Pasal 11

(1) Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan dapat menolak orang asing masuk wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:


71. a. namanya tercantum dalam daftar penangkalan;

F-PD : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-PAN mengusulkan penambahan kata “masih”

b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;


72. b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Kata di “duga” dihapus saja

c. memiliki dokumen perjalanan dan/atau visa palsu;

73. c. memiliki Dokumen Perjalanan dan/atau visa yang diduga palsu;

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


74. d. tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Kalimat adanya dugaan melakukan perbuatan yang melanggar norma... dstnya dihapus.

e. ternyata menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.

Sulit untuk menduga apakah seseorang akan melakukan pelanggaran norma kesusilaan. Sbaiknya suatu norma harus jelas, tidak menimbulkan berbagai pengertian. Oleh karena itu adanya dugaan harus pula didasarkan pada fakta yang jelas.

F-PPP : Perlu ditambahkan dalam Penjelasan Pasal 11 huruf e. “menderita gangguan jiwa atau penyakit menular” dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tertulis dari dokter yang berkompeten yang ditunjuk oleh pejabat imigrasi

F-PD : Tetap Tetap

75. e. ternyata menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum, atau diduga akan melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia;

F-PAN mengusulkan kata ternyata dihapus

e. menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum, atau diduga akan melakukan perbuatan yang melanggar


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia;

F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD :Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP :Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap

F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap

F-BPD : Menambah frasa”dokumen perjalanan

dan/atau sebelum frasa “visa”

f.telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh dokumen perjalanan dan/atau visa;

F-PBR : Tetap

Tetap

76. f. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa;

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap Di dalam penjelasan

pasal harus dicantumkan apa yang menjadi indikator adanya dugaan terlibat kejahatan internasional.

77.

g. diduga sebagai orang yang terlibat dalam kejahatan internasional dan kejahatan transnasional terorganisasi;

F-PPP : Perlu ditambahkan dalam Penjelasan Pasal 11 huruf g dan huruf lainnya


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

yang ada kata “diduga” perlu tegaskan bahwa kata “diduga” harus disertai dengan bukti-bukti awal yang kuat dan akurat serta bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

78. h. menunjukkan perilaku yang akan membahayakan keamanan atau ketertiban umum;

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap

79. i. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;

F-PKS : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : Perlu dijelaskan bentuk

dan aktivitas kegiatan makar yang dimaksudkan dalam Pasal 11 huruf j ini.

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

80. j. diduga terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia;

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN :

81. k. tidak memiliki biaya hidup yang cukup bagi dirinya atau keluarganya untuk berada di wilayah Indonesia.

F-KB : Usul perubahan substansi. Ketentuan huruf k sebaiknya diperluas persayaratannya dengan mamasukkan klausul tentang pertanggungan/jaminan oleh pihak lain terhadap seseorang yang akan masuk ke wilayah Indonesia atas biaya hidupnya selama berada di wilayah Indonesia

k. tidak memiliki biaya hidup yang cukup bagi dirinya atau keluarganya untuk berada di wilayah Indonesia, atau tidak memiliki jaminan dari pihak lain yang akan menanggung biaya hidup selama di Indonesia.


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : Setelah kata” dalam pengawasan” ditambahkan kalimat” dalam rumah atau ruang detensi imigrasi untuk segera dideportasi ke negara asalnya.”

(2) Orang asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan dalam rumah atau ruang detensi imigrasi untuk segera dideportasi ke negara asalnya.

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan agar kata pengawasan diberi penjelasan lebih terinci

F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Menambah frasa” dalam rangka menunggu keberangkatanya ke luar wilayah Indonesia”setelah kalimat pada ayat (1)”. Dan Mengubah frasa “pengawasan” menjadi “Rumah atau Ruang Detensi Imigrasi

(2) Orang asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menunggu keberangkatanya ke luar wilayah Indonesia ditempatkan dalam Rumah atau Ruang Detensi Imigrasi.

Catatan: Rancangan penjelasan untuk ayat ini, diusulkan untuk dihapus.

F-PBR : Tetap Tetap

82. (2) Orang asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan.


83. Pasal 12

(1) Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia.

F-PAN : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : Kalimat” yang sah dan meyakinkan yang menunjukan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia” diganti dengan kalimat” seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) meskipun sudah kadaluarsa”.

(2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/atau status kewarganegaraannya maka yang bersangkutan harus memberikan bukti lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) meskipun sudah kadaluarsa.

Perlu diperjelas bentuk dokumen yang sah yang menunjukan bahwa yang bersangkutan adalah WNI.

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan agar frase bukti lain diberikan penjelasan lebih terinci

F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Harus ada kalausul pejelasan dalam UU ini tentang apa yang dimaksudkan dengan “bukti lain kewarga negaraan yang sah dan meyakinkan”.

84. (2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/atau status kewarganegaraannya maka yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang menunjukan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia.


85. (3) Dalam rangka menunggu bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam Rumah atau Ruang Detensi Imigrasi.

F-PAN :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

mempertanyakan makna kata “ditempatkan”, apakah sebagai tahanan atau sandera, atau makna yang lain. Hal ini perlu ada kejelasan, sehingga tidak ada interpretasi. F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap


86. Bagian Ketiga

Keluar Wilayah Indonesia

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap F-PAN : mengusulkan penambahan frase Pejabat Imigrasi atau

Pasal 13

Setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan.

F-KB : Tetap

87. Pasal 13

Setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Keluar dari Petugas Pemeriksa Pendaratan.

F-PKS : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-BPD : Pada akhir kalimat ditambahkan frasa “ atau Pejabat imigrasi”.

Pasal 13

Setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Keluar dari Petugas Pemeriksa Pendaratan atau Pejabat Imigrasi.

F-PBR : Tetap Tetap


88. Pasal 14

(1) Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan berwenang menolak orang untuk ke luar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap


F-PBR : Tetap

Tetap

89. a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; atau

F-PDS : Tetap

Tetap

90. b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan F-PG : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap


F-PBR : Tetap

Tetap

penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang.

F-PDS : Tetap Tetap

91. F-PAN mengusulkan rumusan baru

c. namanya tercantum dalam daftar penangkalan; d. diduga sebagai orang terlibat dalam kejahatan

internasional dan kejahatan transnasioal terorganisasi;

e. diduga sebagai orang yang terlibat dalam kejahatan internasional dan kejahatan transnasional terorganisasi;

f. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;

g. diduga terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia;

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan agar peraturan perundang-undangan diber penjelasan lebih lanjut

92. (2) Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan juga berwenang menolak orang asing untuk ke luar wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN



93. Bagian Keempat

Kewajiban Penanggung Jawab Alat Angkut


94. Pasal 15

(1) Penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.


95. (2) Penanggung jawab alat angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau ke luar wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

F-PD : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN



96. (3) Nakhoda kapal laut wajib melarang orang asing yang tidak mendapat Izin Masuk untuk meninggalkan alat angkutnya selama alat angkut tersebut berada di wilayah Indonesia.


F-PBR : Tetap Tetap

97. Pasal 16

(1) Penanggung jawab alat angkut yang datang dari luar wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk:

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap 98. a. memberitahukan rencana kedatangan atau rencana

keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada F-PDIP : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan frase baru

a. memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum kedatangan;

F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap

F-PBR : Tetap Tetap

Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan;

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap

F-PBR : Tetap Tetap

99. b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan;

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap

F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap

100. c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;

F-PAN : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN



F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap

F-PBR : Tetap Tetap

101. d. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan keimigrasian;


102. e. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut yang telah mendapat penyelesaian keimigrasian selama menunggu keberangkatan;

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap 103. f. membawa kembali keluar wilayah Indonesia pada

kesempatan pertama setiap orang asing yang datang F-PDIP : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

dengan alat angkutnya yang tidak mendapat Izin Masuk;

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mempertanyakan bagaimana mekanisme “menjamin”



F-PBR : Tetap Tetap

104. g. menjamin bahwa orang asing yang diduga atau dicurigai akan masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah, untuk tidak turun dari alat angkutnya; dan

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap

105. h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak alat angkutnya.

F-PKS : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN



F-PDIP : Tetap

F-PPP :

F-PD : Tetap

Tetap

F-PAN : mengusulkan agar Sistem Informasi Pemrosesan Pendahuluan Data Penumpang diberikan penjelasan lebih lanjut

F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap


Catatan: Mempertanyakan kepada Pemerintah apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian karena di dalam Pasal 1 RUU ini maupun rancangan penjelasannya tidak ditegaskan.

F-PBR : Tetap Tetap

106. (2) Penanggung jawab alat angkut reguler wajib menggunakan Sistem Informasi Pemrosesan Pendahuluan Data Penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap

107. Pasal 17

(1) Penanggung jawab alat angkut wajib meneliti Dokumen Perjalanan dan/atau visa setiap penumpang yang akan F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan kata /atau dihapus

Pasal 17

Penanggung jawab alat angkut wajib meneliti Dokumen Perjalanan dan visa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan masuk ke wilayah Indonesia.


melakukan perjalanan masuk ke wilayah Indonesia.


108. (2) Penelitian dilakukan sebelum penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) naik ke alat angkutnya yang akan menuju ke wilayah Indonesia.


109. (3) Penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan/atau visa yang sah dan masih berlaku.



www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan penambahan frase

pada kesempatan pertama

(4) Apabila ternyata dalam pemeriksaan keimigrasian

oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan ditemukan ada penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanggung jawab alat angkut dikenakan biaya beban dan berkewajiban untuk membawa kembali penumpang tersebut keluar wilayah Indonesia pada kesempatan pertama.

F-KB : Tetap F-PKS : F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

110. (4) Apabila ternyata dalam pemeriksaan keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan ditemukan ada penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanggung jawab alat angkut dikenakan biaya beban dan berkewajiban untuk membawa kembali penumpang tersebut keluar wilayah Indonesia.

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap

111. Pasal 18

Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan yang bertugas, berwenang naik ke alat angkut yang berlabuh di pelabuhan, mendarat di bandar udara, atau berada di pos lintas batas untuk kepentingan pemeriksaan keimigrasian. F-PAN :

mengusulkan perubahan redaksi

Pasal 18

Untuk kepentingan pemeriksaan keimigrasian, Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan yang bertugas berwenang naik ke alat angkut yang berlabuh di pelabuhan, mendarat di


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

bandar udara, atau berada di pos lintas batas.



F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan frase ke suatu tempat diberi penjelasan lebih lanjut (apakah yang dimaksud area imigrasi)


112. Pasal 19

Dalam hal terdapat dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16, Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan berwenang memerintahkan penanggung jawab alat angkut untuk menghentikan atau membawa alat angkutnya ke suatu tempat guna kepentingan pemeriksaan keimigrasian.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap

113. Bagian Kelima

Area Imigrasi

F-PBR : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PDS : F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

114. Pasal 20

(1) Pada setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian yang disebut dengan Area Imigrasi.

F-PDS : F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan ayat (2) menjadi ayat (3)

(2) Kepala Kantor Imigrasi bersama-sama dengan pengelola bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas menetapkan Area Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


115. (2) Area Imigrasi merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang.

F-PDS : F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap

116. (3) Kepala Kantor Imigrasi bersama-sama dengan pengelola bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas menetapkan Area Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

F-PAN : mengusulkan ayat (3) menjadi ayat

(3) Area Imigrasi merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

(2) angkut yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang.


F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan penambahan kata “hanya”

(4) Pengelola bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas, hanya dapat mengeluarkan tanda untuk memasuki Area Imigrasi setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Kantor Imigrasi.


117. (4) Pengelola bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas, dapat mengeluarkan tanda untuk memasuki Area Imigrasi setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Kantor Imigrasi.


118. Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

F-PAN : mengusulkan frase baru yang harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak undang-undang ini diundangkan

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah yang harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak undang-undang ini diundangkan


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN



119. BAB IV

PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN


120. Bagian Kesatu

Pencegahan


121. Pasal 22

(1) Pimpinan berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencegahan yang menyangkut bidang keimigrasian. F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Mengganti frasa “Pimpinan” menjadi

“Menteri”

Pasal 22

(1)Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencegahan yang menyangkut bidang keimigrasian.

F-PBR : Tetap Tetap


122. (2) Selain pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan juga melaksanakan pencegahan berdasarkan:


F-PDIP : Tetap

F-PPP :

F-PD : Tetap

Tetap

123. a. keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung, sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing dan peraturan perundang-undangan;

F-PAN : mengusulkan agar peraturan perundang-undangan diberi


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

penjelasan lebih lanjut F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap


F-PBR : Tetap

Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap

F-PDIP : Tetap

F-PPP :

F-PD : Tetap

Tetap

F-PAN :


124. b. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan kata perintah diganti permintaan

c.permintaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.

125. c. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PDS : Tetap Tetap 126. F-PAN :

mengusulkan rumusan baru d. permintaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan rumusan baru

(3) Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi bertanggung jawab atas keputusan, permintaan dan perintah pencegahan yang dibuatnya.


127. (3) Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab atas keputusan, permintaan dan perintah pencegahan yang dibuatnya.


F-PDIP : Tetap

128. Pasal 23

Dalam keadaan yang mendesak atau mendadak pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf c dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan pencegahan. F-PPP :

Perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dari pejabat imigrasi tertentu melalui Peraturan Pemerintah.


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PD : Tetap

Tetap

F-PAN : mengusulkan penambahan frase atau Petugas Pemeriksa Pendaratan

Pasal 23

Dalam keadaan yang mendesak atau mendadak pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf c dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan tertentu untuk melakukan pencegahan.

F-KB : Tetap

F-PKS : Ditambah kata “huruf b”

Dalam keadaan yang mendesak atau mendadak pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan pencegahan.


F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS :

129. Pasal 24

Pelaksanaan atas keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Pimpinan atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

F-BPD : Ditambah kata “huruf b”

Dalam keadaan yang mendesak atau mendadak


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan pencegahan.

F-PBR :

F-PDS :

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan penambahan kata

(1) Pencegahan yang dilakukan oleh Pimpinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan keputusan tertulis.

F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap

Tetap

130. Pasal 25

(1). Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan keputusan tertulis.

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap

F-PDIP : Tetap

F-PPP :

F-PD : Tetap

Tetap

F-PAN : Tetap

131. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PKS : Tetap


F-PBR : Tetap

Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap

F-PDIP : Tetap

F-PPP :

F-PD : Tetap

Tetap

F-PAN : Tetap

F-KB : Tetap

F-PKS : Ditambah kata “negara asal”

nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, atau umur, negara asal serta photo yang dikenai pencegahan;


F-PBR : Tetap

Tetap

132. a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, atau umur serta photo yang dikenai pencegahan;

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap

F-PDIP : Tetap

F-PPP :

F-PD : Tetap

Tetap

133. b. alasan pencegahan; dan

F-PAN : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap


F-PBR : Tetap

Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap

F-PDIP : Tetap

F-PPP :

F-PD : Tetap

Tetap

F-PAN : Tetap

F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap


134. c. jangka waktu pencegahan.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan 7 (tujuh) diganti dengan 3 (tiga)

(3) Keputusan pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai pencegahan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.

135. (3) Keputusan pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PKS : Tetap F-BPD :

Menambah frasa”disampaikan kepada masyarakat dan atau orang lain pada alamat orang yang terkena

pencegahan”

(3)Keputusan pencegahan disampaikan kepada masyarakat dan atau orang lain pada alamat orang yang terkena pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Mengganti frasa “Pimpinan” menjadi

“Menteri”

(4)Dalam hal keputusan pencegahan dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), keputusan tersebut juga disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.

F-PBR : Tetap Tetap

136. (4) Dalam hal keputusan pencegahan dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), keputusan tersebut juga disampaikan kepada Pimpinan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.

F-PDS : Tetap Tetap


137. (5) Pimpinan dapat menolak permintaan pelaksanaan pencegahan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

F-PKS : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-BPD : Mengganti frasa “Pimpinan” menjadi

“Menteri”

(5)Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan pencegahan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan 7 (tujuh) diganti dengan 3 (tiga)

(7) Pemberitahuan penolakan pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permohonan pencegahan diterima.

F-KB : Usul penambahan substansi, dengan mencantumkan keharusan Pimpinan untuk menjelaskan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2)

(6) Pemberitahuan penolakan pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan penjelasan atas alasan-alasan penolakan berdasarkan ketetntuan sebagaimana tercantum dalam ayat (2), dan harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan pencegahan diterima.


138. (6) Pemberitahuan penolakan pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan pencegahan diterima.

F-PDS : Tetap Tetap 139. F- KB :

Usul penambahan subsatnsi dan redaksi:

(7) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat mengajukan kembali permohonan pencegahan setelah memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)


140. (7) Pimpinan atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan pencegahan ke dalam daftar pencegahan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Penyesuaian nomor ayat

(8) Pimpinan atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan pencegahan ke dalam daftar pencegahan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia untuk dilaksanakan.

F-PKS : Tetap F-BPD : Mengganti frasa “Pimpinan” menjadi

“Menteri”

(7)Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan pencegahan ke dalam daftar pencegahan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia untuk dilaksanakan.

F-PBR : Tetap Tetap

seluruh wilayah Indonesia untuk dilaksanakan.


141. Pasal 26

Berdasarkan daftar pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7), Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan wajib menolak orang yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia.


142. Pasal 27 (1) Setiap orang yang dikenai pencegahan dapat

mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan pencegahan.

F-PAN : mengusulkan frase baru melalui Pimpinan

Pasal 27

(1) Setiap orang yang dikenai pencegahan dapat


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan pencegahan melalui Pimpinan .


F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap

Tetap

143. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa pencegahan.

F-PDS : Tetap

Tetap


144. (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan pencegahan.

F-PBR : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mempertanyakan apa pertimbangannya Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan


145. Pasal 28

(1) Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.


146. (2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa pencegahan maka pencegahan berakhir demi hukum.


147. Bagian Kedua

Penangkalan

F-PD : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Frasa “Pimpinan” diubah dengan “Menteri”

Pasal 29

(1) Menteri berwenang melakukan penangkalan.

F-PBR : Tetap Tetap

148. Pasal 29

(1) Pimpinan berwenang melakukan penangkalan.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan frase baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2)

(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) dapat meminta kepada Pimpinan untuk melakukan penangkalan

F-KB : Tetap F-PKS :

149. (2) Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Pimpinan untuk melakukan penangkalan.

F-BPD : Frasa “Pimpinan” diubah dengan

“Menteri”

(2) Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan penangkalan.


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Mengganti frasa “Pimpinan” menjadi

“Menteri”

Pasal 30

Pelaksanaan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh Pimpinan atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

F-PBR : Tetap Tetap

150. Pasal 30

Pelaksanaan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh Pimpinan atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.


F-BPD :Rumusan tetap

F-PBR : Tetap

Tetap

151. Pasal 31

(1) Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan dengan keputusan tertulis.

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap 152. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: : F-PDIP : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Ditambah kata “negara asal”

nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, atau umur, negara asal serta photo yang dikenai penangkalan

F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap

153. a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, atau umur serta photo yang dikenai penangkalan;


154. b. alasan penangkalan; dan

F-PKS : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PDS : Tetap

Tetap


155. c. jangka waktu penangkalan.

F-PDS : Tetap

Tetap


156. (3) Keputusan penangkalan atas permintaan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dikeluarkan oleh Pimpinan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal permintaan penangkalan tersebut diajukan.


157. (4) Pimpinan dapat menolak permintaan penangkalan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

F-PD : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Mengganti frasa “Pimpinan” menjadi

“Menteri”

(4)Pimpinan dapat menolak permintaan penangkalan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Usul penambahan substansi, dengan mencantumkan keharusan Pimpinan untuk menjelaskan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2)

(5) Pemberitahuan penolakan pelaksanaan

pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan penjelasan atas alasan-alasan penolakan berdasarkan ketetntuan sebagaimana tercantum dalam ayat (2), dan harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan pencegahan diterima.


158. (5) Pemberitahuan penolakan permintaan penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan penangkalan diterima.

F-PDS : Tetap Tetap 159. F-KB :

Usul penambahan subsatnsi dan redaksi:

(6) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat mengajukan kembali permohonan pencegahan setelah memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Mengganti frasa “Pimpinan” menjadi

“Menteri”

(6)Pimpinan atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan penangkalan ke dalam daftar penangkalan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk dilaksanakan.

F-PBR : Tetap Tetap

160. (6) Pimpinan atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan penangkalan ke dalam daftar penangkalan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk dilaksanakan.


161. Pasal 32

Berdasarkan daftar penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6), Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan wajib menolak orang yang dikenai penangkalan untuk masuk ke wilayah Indonesia.

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Tetap 162. Pasal 33

(1) Jangka waktu penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) F-PDIP : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

F-PDS : Tetap Tetap


F-PKS : Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

163. (2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa penangkalan maka penangkalan berakhir demi hukum.

F-PDS : Tetap

Tetap


164. (3) Keputusan penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap orang asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

F-PPP : Perlu dijelaskan kriteria yang dimaksudkan dengan “orang asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

ketertiban umum” F-PD : Tetap F-PAN : F-KB : Dihapus karena bertentangan dengan prinsip HAM. Kita tidak dapat mengjudge seseorang bahwa dia akan selamanya menjadi orang yang berbahaya. Namun demikian, FKB memahami pentingnya menjaga kemananan nasional dan ketertiban umum. Oleh karena itu, FKB mengusulkan perubahan substansi dan redaksi.

(3) Jangka waktu penangkalan terhadap orang asing

yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan atas penilaian terhadap perilaku yang bersangkutan.


F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan dibagi menjadi 2 ayat

Pasal 34

(1). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan dan penangkalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2). Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah terbit paling lambat 6 (enam) sejak undang-undang ini diundangkan.


165. Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan dan penangkalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.



www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PBR : Tetap Tetap


166. BAB V

VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN TINGGAL


167. Bagian Kesatu

Visa

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap

168. Pasal 35

Visa terdiri dari:

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN



169. a. Visa Diplomatik;


F-PBR : Tetap Tetap

170. b. Visa Dinas;

F-PDS : Tetap

Tetap


171. c. Visa Kunjungan;

F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap

F-PBR : Tetap

Tetap

172. d. Visa Tinggal Terbatas.

F-PDS : Tetap

Tetap


173. Pasal 36

Visa Diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomatik yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka tugas yang bersifat diplomatik.

F-PBR : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


174. Pasal 37

Visa Dinas diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Dinas yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.


175. Pasal 38

Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri pada perwakilan pemerintah Republik Indonesia.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap

176. Pasal 39

Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan untuk tugas pemerintahan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

F-PKS : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN



177. Pasal 40

Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Mengganti frasa “Pimpinan” menjadi

“Menteri”

Pasal 41

(1)Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas merupakan kewenangan Pimpinan.

F-PBR : Tetap Tetap

178. Pasal 41

(1) Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas merupakan kewenangan Pimpinan.


179. (2) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Kewenangannya diganti oleh pejabat dinas Luar Negeri (kedutaan/konsuler) Republik Indonesia di luar negeri

Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Luar Negeri (kedutaan/konsuler) Republik Indonesia di luar negeri.

F-BPD :Rumusan tetap F-PBR :Tetap Tetap

F-PDS : Apakah dibutuhkan pejabat imigrasi khusus di Luar Negeri? Ataukah sebaiknya dilakukan oleh Dep Luar Negeri saja?

Sebaiknya dihapus


180. (3) Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap

181. (4) Pejabat Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memberikan Visa setelah memperoleh Keputusan dari Pimpinan.

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PKS : Tetap F-BPD : Mengganti frasa “Pimpinan” menjadi

“Menteri”

(4)Pejabat Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memberikan Visa setelah memperoleh Keputusan dari Menteri.

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

182. Pasal 42

(1) Visa Kunjungan dapat juga diberikan kepada orang asing pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap

183. (2) Orang asing yang dapat diberikan Visa Kunjungan pada Saat Kedatangan adalah orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan.

F-BPD : Mengganti frasa “Pimpinan” menjadi

“Menteri”

(2)Orang asing yang dapat diberikan Visa Kunjungan pada Saat Kedatangan adalah orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.

F-PBR : Tetap Tetap


184. (3) Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.


185. Pasal 43

Permohonan visa dapat ditolak dalam hal pemohon:

F-PDS : Tetap

Tetap


186. a. namanya tercantum dalam daftar penangkalan;

F-PD : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : F-PBR : Tetap Tetap

187. b. tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;


mengusulkan rumusan baru, butir berikutnya menyesuaikan

c. memiliki Dokumen Perjalanan yang diduga

palsu;

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap F-PAN :

189. c. tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia;

F-KB : Perubahan sebagai konsekwensi perubahan atas DIM nomor 76

c. tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia; atau tidak memiliki jaminan dari pihak lain yang akan menanggung biaya hidup


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

selama di Indonesia. F-PKS : Tetap F-BPD : F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : F-PBR : Tetap Tetap

190. d. tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;


191. e. tidak memiliki izin masuk kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain;


192. f. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal-hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum, atau dicurigai akan melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : F-PBR : Tetap Tetap

berlaku di Indonesia;


193. g. dicurigai terlibat dalam kejahatan internasional atau kejahatan transnasional yang terorganisasi.


mengusulkan rumusan baru

i. telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa;

j. menunjukkan perilaku yang akan membahayakan keamanan atau ketertiban umum;

k. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;

l. diduga terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintahan Republik Indonesia.

F-PG : Tetap

F-PDIP : Tetap

195. Pasal 44

(1) Dalam hal tertentu orang asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.

F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PD : Tetap

Tetap

F-PAN :


F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap

F-PDIP : Tetap

F-PPP :



F-PBR : Tetap

Tetap

196. (2) Orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

F-PDS : Tetap

Tetap


197. a. orang asing warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat;

F-PAN : mengusulkan frase asas timbal balik dan asas manfaat diberikan


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

penjelasan F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap

Tetap

198. b. orang asing pemegang Izin Tinggal yang memiliki Izin Masuk Kembali yang masih berlaku;

F-PDS : Tetap

Tetap


199. c. kapten, nakhoda, atau awak yang sedang bertugas pada alat angkut;

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


200. d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang diberi Kemudahan Khusus Keimigrasian dan datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Indonesia, laut teritorial, landas kontinen di luar perairan teritorial atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.


mengusulkan rumusan baru (3) Pembebasan dari kewajiban memiliki visa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan secara ketat dan selektif.

202. F-BPD : Menambah ketentuan baru “huruf e”

e. penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak ke luar dari tempat transit yang berada di daerah Tempat Pemerik saan Imigrasi.


203. Bagian Kedua

Izin Masuk

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan tambahan kata “semua”

Pasal 45

Izin Masuk diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada orang asing yang telah memenuhi semua persyaratan untuk masuk ke wilayah Indonesia.


204. Pasal 45

(1) Izin Masuk diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada orang asing yang telah memenuhi persyaratan untuk masuk ke wilayah Indonesia.


F-PKS : Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

205. (2) Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan berwenang untuk menolak orang asing tertentu yang masuk wilayah Indonesia, meskipun yang bersangkutan memiliki visa.

F-PDS : Tetap

Tetap


206. Pasal 46

(1) Izin Masuk bagi orang asing pemegang Visa Diplomatik atau Visa Dinas yang melakukan kunjungan singkat di F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

Indonesia, berlaku juga sebagai Izin Tinggal Diplomatik atau Izin Tinggal Dinas.


F-PBR : Tetap Tetap

207. (2) Izin Masuk bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa atau pemegang Visa Kunjungan, berlaku juga sebagai Izin Tinggal Kunjungan.

F-PDS : Tetap

Tetap


(1) Orang asing pemegang Visa Diplomatik atau Visa Dinas dengan maksud bertempat tinggal di wilayah Indonesia, wajib memohon kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Izin Tinggal Diplomatik atau Izin Tinggal Dinas.

F-PDIP : Dihapus

Ketentuan ini hendaknya tidak dimasukkan dalam Pasal tentang Izin masuk, tetapi diintegrasikan ke dalam ketentuan tentang Izin Tinggal (Pasal Selanjutnya: Pasal 50 ayat 2).


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN :


Orang asing pemegang Visa Diplomatik atau Visa Dinas dengan maksud bertempat tinggal di wilayah Indonesia, wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Izin Tinggal Diplomatik atau Izin Tinggal Dinas.

F-PKS : Tetap

F-BPD : Menambah frasa “olehnya”

Pasal 47

(1)Orang asing pemegang Visa Diplomatik atau Visa Dinas dengan maksud bertempat tinggal di wilayah Indonesia, wajib memohon kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memperoleh Izin Tinggal Diplomatik atau Izin Tinggal Dinas.

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Dihapus

Ketentuan ini hendaknya tidak dimasukkan dalam Pasal tentang Izin masuk, tetapi diintegrasikan ke dalam ketentuan tentang Izin Tinggal Terbatas (Pasal Selanjutnya: Pasal 52).

F-PPP :

209. (2) Orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas, setelah mendapat Izin Masuk wajib memohon kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas.

F-PD : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PAN : F-KB : Perubahan redaksional

Orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas, setelah mendapat Izin Masuk wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas.


F-PDS : Tetap Tetap


Menyesuaikan dengan ketentuan sebelumnya.


210. (3) Apabila orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka orang asing yang bersangkutan dianggap berada di wilayah Indonesia secara tidak sah.


211. Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, jenis kegiatan, dan besarnya biaya untuk memperoleh Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Kunjungan, dan Visa Tinggal Terbatas, serta tata cara pemberian izin masuk, diatur dengan Peraturan Pemerintah. F-PAN :

mengusulkan ayat baru

Pasal 48

(1). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, jenis kegiatan, dan besarnya biaya untuk memperoleh Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Kunjungan, dan Visa Tinggal Terbatas, serta tata


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

cara pemberian izin masuk, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2). Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus sudah terbit paling lambat 6 (enam) sejak undang-undang ini diundangkan.


F-PDS : Tetap Tetap


212. Bagian Ketiga

Izin Tinggal


213. Pasal 49

(1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.



www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap


214. (2) Izin Tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.


215. (3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:


216. a. Izin Tinggal Diplomatik;

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN



217. b. Izin Tinggal Dinas;


218. c. Izin Tinggal Kunjungan;


219. d. Izin Tinggal Terbatas; dan

F-PD : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN



220. e. Izin Tinggal Tetap.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD :

Mengganti frasa”Pimpinan” menjadi Menteri

(4) Pimpinan berwenang untuk melarang orang asing yang telah diberi Izin Tinggal berada pada satu daerah tertentu di wilayah Indonesia.

F-PBR : Tetap Tetap

221. (4) Pimpinan berwenang untuk melarang orang asing yang telah diberi Izin Tinggal berada pada satu daerah tertentu di wilayah Indonesia.

F-PDS : Tetap Tetap 222. (5) Terhadap orang asing yang sedang menjalani F-PG : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Kata “ terhadap “ dihapus.

(5) Terhadap orang asing yang sedang menjalani

penahanan untuk kepen-tingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara diLembaga Pema-syarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, orang asing tersebut tidak dikenakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dikenakan terhadap orang asing yang izin tinggalnya telah lampau waktu tetapi sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan.

F-KB : Tetap F-PKS :Tetap


penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, terhadap orang asing tersebut tidak dikenakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

F-PBR : Kata “ terhadap “ dihapus.

(5) Terhadap orang asing yang sedang menjalani

penahanan untuk kepen-tingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara diLembaga Pema-syarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, orang asing tersebut tidak dikenakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


223. Pasal 50

(1) Izin Tinggal Diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomatik yang masuk ke wilayah Indonesia dengan Visa Diplomatik;


224. (2) Izin Tinggal Dinas diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Dinas yang masuk ke wilayah Indonesia dengan Visa Dinas;


225. (3) Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas serta perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk.

F-PKS : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN



226. Pasal 51

(1) Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada:


227. a. orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan Visa Kunjungan;


228. b. anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan.

F-PAN :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN



229. (2) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan Izin Tinggal Kunjungan ayah dan/atau ibunya.



F-PBR : Tetap

Tetap

230. Pasal 52

(1) Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada:

F-PDS : Tetap

Tetap

231. a. orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia F-PG : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PDIP : Tetap

F-PPP :

F-PD : Tetap

Tetap


F-PKS : Tetap

F-BPD : Rumusan teta

F-PBR : Tetap

Tetap

dengan Visa Tinggal Terbatas;

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap

F-PDIP : Tetap

F-PPP :



F-PBR : Tetap

Tetap

232. b. anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya adalah pemegang Izin Tinggal Terbatas;

F-PDS : Tetap

Tetap


233. c. orang asing yang diberikan alih status Izin Tinggal dari Izin Tinggal Kunjungan;

F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap

F-PDIP : Tetap

F-PPP : F-PD : Tetap

Tetap


F-PKS : Tetap


234. d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang diberi Kemudahan Khusus Keimigrasian untuk beroperasi di perairan Indonesia, laut teritorial, landas kontinen di luar perairan teritorial atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap 235. (2) Izin Tinggal Terbatas dapat juga diberikan kepada suami

atau isteri warga negara asing dari seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia atau anak warga negara asing yang lahir dari seorang ibu warga negara Indonesia.

F-PDIP : Kalimat “dari seorang ibu” dihapus. Ketentuan ini mengatur tentang warga negara asing yang menikah dengan WNI. Dalam hal ini tidak perlu dibedakan antara wanita WNI dengan pria WNI.

Izin Tinggal Terbatas dapat juga diberikan kepada warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia atau anak yang lahir dari perkawinan antara warga negara asing dengan warga warga negara Indonesia.

Penyempurnaan kalimat. Selain itu juga menghindari perlakuan diskriminasi jender antara warga negara Indonesia. Perlu diperhatikan UU No.12 Tahun 2006


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

tentang Kewarganegaraan RI serta RUU Adminduk, yang sekarang sedang dibahas.

F-PPP : Kalimat “atau anak warga negara asing yang lahir dari seorang ibu warga negara Indonesia”

(2) Izin Tinggal Terbatas dapat juga diberikan kepada suami atau isteri warga negara asing dari seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.


F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : Setelah kalimat “korban perdagangan orang” ditambahkan kalimat” pengungsi, orang asing yang bekerja atau belajar di Indonesia”.

(3) Izin Tinggal dapat juga diberikan kepada orang

asing yang menjadi korban perdagangan orang, pengungsi, orang asing yang bekerja atau belajar di Indonesia.

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan agar korban perdagangan orang diberi penjelasan lebih lanjut. Penting kiranya disesuaikan dengan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

236. (3) Izin Tinggal dapat juga diberikan kepada orang asing yang menjadi korban perdagangan orang

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PKS : Tetap F-BPD :

Menambah frasa”terbatas” (3)Izin Tinggal terbatas dapat juga diberikan kepada orang asing yang menjadi korban perdagangan orang

F-PBR : Tetap Tetap


237. Pasal 53

(1) Izin Tinggal Tetap diberikan kepada:


238. a. orang asing yang memperoleh keputusan alih status Izin Tinggal dari Izin Tinggal Terbatas.


Tambahan substansi Orang asing yang menikah dengan warga negara Indonesia.

Perlu dilakukan sinkronisasi dengan UU tentang Kewarganegaraan dan


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

juga RUU tentang Adminduk.

F-PG : b. …… ayahnya warga negara

asing dan ibunya warga negara Indonesia; dihilangkan.

b. orang asing yang pada saat lahir di wilayah Indonesia,

Seorang anak dengan dengan ibu warga negara Indonesia otomatis warga negara.

F-PDIP : Dihapus

Sesuai dengan UU Kewarganegaraan, anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, diakui sebagai warganegara.

F-PPP : Huruf b diganti dengan rumusan baru yaitu” Orang asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia.”

b. Orang asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia.

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Huruf b dan huruf c, F-PAN mengusulkan agar ketentuan ini mengacu pada UU tentang Kewarganegaraan yang telah disahkan DPR bersama Pemerintah.


240. b. orang asing yang pada saat lahir di wilayah Indonesia, ayahnya warga negara asing dan ibunya warga negara Indonesia;

F-PDS : Terkesan diskriminatif, sebaiknya berlaku baik bagi ayah ataupun ibu yang adalah warga negara Indonesia

orang asing yang pada saat lahir di wilayah Indonesia, salah satu orang tuanya, ayah dan atau ibunya warga negara Indonesia

F-PG : Tetap 241. c. anak orang asing yang pada saat lahir di wilayah Indonesia, ayah dan/atau ibunya adalah pemegang F-PDIP : Sesuai dengan UU


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

Dihapus Kewarganegaraan, anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, diakui sebagai warganegara.


Izin Tinggal Tetap.

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan agar ketentuan tentang paspor kebangsaan diberi penjelasan lebih lanjut.


242. (2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada orang asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan.


243. (3) Orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap adalah penduduk Indonesia.

F-PD : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Kata yang ditunjuknya diganti dengan kata yang berwenang

Pasal 54

Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta perpanjangannya diberikan oleh Pimpinan atau Pejabat Imigrasi yang berwenang

F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD :

Mengganti frasa”pimpinan”menjadi “Menteri”

Pasal 54

Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta perpanjangannya diberikan oleh Pimpinan atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuknya.

F-PBR : Tetap Tetap

244. Pasal 54

Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta perpanjangannya diberikan oleh Pimpinan atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuknya.

F-PDS : Tetap Tetap


245. Pasal 55

(1) Izin tinggal yang telah diberikan kepada orang asing, dapat dialihstatuskan.

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PDS : Tetap Tetap


246. (2) Izin tinggal yang dapat dialihstatuskan adalah Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Keputusan Pimpinan diganti Keputusan Pejabat yang berwenang

(3) Alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.



(3)Alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

F-PBR : Tetap Tetap

247. (3) Alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

F-PDS : Tetap Tetap

248. F-PG : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap

F-PBR : Tetap Tetap

Pasal 56

(1) Izin Tinggal Kunjungan dan Izin Tinggal Terbatas dapat juga dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal Dinas.

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Kata pimpinan diganti dengan Pejabat yang berwenang

(2) Alih status sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri.



(2)Alih status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri.

F-PBR : Tetap Tetap

249. (2) Alih status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Pimpinan setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap 250. Pasal 57

Dalam hal Pejabat Imigrasi meragukan status Izin Tinggal F-PDIP : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

orang asing dan kewarganegaraan seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk menelaah serta memeriksa status Izin Tinggal dan kewarganegaraannya.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan agar kata “penjamin” diberi kualifikasi lebih rinci.

F-KB : Tetap F-PKS : Tetap, Perlu dijelaskan definisi orang asing tertentu pada bagian penjelasan


F-PBR : Tetap Tetap

251. Pasal 58

(1) Orang asing tertentu yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki penjamin yang menjamin keberadaannya.

F-PDS : Tetap Tetap


252. (2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia, serta berkewajiban untuk melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat. F-PD : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap

F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

253. (3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing yang disponsorinya dari wilayah Indonesia, apabila orang asing yang bersangkutan:


F-PBR : Tetap Tetap

254. a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya;

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap 255. b. dikenai tindakan keimigrasian berupa deportasi. F-PDIP : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

256. Pasal 59

(1) Izin Masuk Kembali diberikan kepada orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.


F-PBR : Tetap Tetap

257. (2) Pemegang Izin Tinggal Terbatas diberikan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatasnya.

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PG : Tetap F-PDIP : Bagi WNA yang menikah dengan WNI perlu diberikan perkecualian, sehingga mereka tidak perlu keluar negeri, kemudian masuk kembali hanya untuk memperpanjang Izin Tinggal Tetap. Demi efisiensi, hal ini perlu diperhatikan.

Pemegang Izin Tinggal Tetap bagi WNA yang menikah dengan WNI diberikan izin masuk kembali yang berlaku selama 4 (empat) tahun,

WNA yang menikah dengan WNI tidak semuanya orang kaya dan berpenghasilan banyak. Kewajiban untuk meninggalkan Indonesia untuk kemudian masuk kembali ke Indonesia, sangat memberatkan.


F-PBR : Tetap Tetap

258. (3) Pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan izin masuk kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun, sepanjang tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Tetapnya.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan agar frase “beberapa kali” diberi penjelasan lebih rinci, contohnya paling banyak 5 (lima) kali perjalanan.


259. (4) Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali perjalanan.

F-PBR : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

260. Pasal 60

Izin Tinggal berakhir karena :

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Hilangkan kata “atas kehendak sendiri” pada kalimat itu.

a. orang asing yang bersangkutan kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud untuk masuk lagi ke wilayah Indonesia;


F-PBR : Tetap Tetap

261. a. orang asing yang bersangkutan kembali ke negara asalnya atas kehendak sendiri dan tidak bermaksud untuk masuk lagi ke wilayah Indonesia;

F-PDS : Sebaiknya kalimat “atas kehendak sendiri” dihapuskan. Karena peraturan ijin tinggal bersifat mengikat.

orang asing yang bersangkutan kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud untuk masuk lagi ke wilayah Indonesia;


262. b. telah habis masa berlakunya;

F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

263. c. orang asing yang bersangkutan telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia;


F-PBR : Tetap

Tetap

264. d. orang asing yang bersangkutan berada di luar wilayah Indonesia melebihi batas waktu Izin Masuk Kembali;

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan agar kata dibatalkan diberi penjelasan lebih rinci

F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan Tetap F-PBR : Tetap Tetap

265. e. dibatalkan;


F-PBR : Tetap Tetap

266. f. orang asing yang bersangkutan dikenakan tindakan deportasi;


267. g. orang asing yang bersangkutan meninggal dunia.

F-PKS : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan ayat baru

Pasal 61

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian atau penolakan dan alih status Izin Tinggal, pemberian kemudahan khusus keimigrasian, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, dan besarnya biaya imigrasi, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus sudah terbit paling lama 6 (enam) bulan sejak undang-undang ini diundangkan.


F-PBR : Tetap Tetap

268. Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian atau penolakan dan alih status Izin Tinggal, pemberian kemudahan khusus keimigrasian, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, dan besarnya biaya imigrasi, diatur dengan Peraturan Pemerintah.


269. BAB VI

DOKUMEN PERJALANAN

REPUBLIK INDONESIA

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap

F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

270. Pasal 62

(1) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:

F-PDS : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

271. a. Paspor Republik Indonesia; dan


272. b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.

F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

273. (2) Paspor Republik Indonesia terdiri atas:


F-PBR : Tetap

Tetap

274. a. Paspor Diplomatik;

F-PDS : Tetap

Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap

Tetap

275. b. Paspor Dinas; dan

F-PDS : Tetap

Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

276. c. Paspor Biasa.

F-PDS : Tetap

Tetap


277. (3) Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas:

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

278. a. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia;

F-PDS : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

279. b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing;


280. c. Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas; dan

F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

281. d. Pas Perjalanan Haji.


F-PBR : Tetap Tetap

282. (4) Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dokumen negara dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dokumen resmi.

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

283. Pasal 63

(1) Paspor Diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.


F-PBR : Tetap Tetap

284. (2) Paspor Dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik.


285. (3) Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.



www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

286. Pasal 64

(1) Paspor Biasa diterbitkan bagi warga negara Indonesia.

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : F-PAN :

(2) Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbtkan oleh Pimpinan atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Menambah frasa”olehnya”di akhir kalimat

(2)Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbibitkan dan ditanda tangani oleh pejabat imigrasi atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

F-PBR : (2) Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Imigrasi.

287. (2) Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat imigrasi atau pejabat yang ditunjuk.

F-PDS : Tetap Tetap 288. F-PG : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

Pasal 65

(1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu, jika Paspor Biasa tidak dapat diberikan.


F-PBR : Tetap Tetap

289. (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing dikeluarkan bagi orang asing yang tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia.


290. (3) Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal:

F-PBR : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PDS : Tetap

Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

291. a. atas kehendak sendiri keluar dari wilayah Indonesia sepanjang tidak terkena pencegahan;


F-PBR : Tetap Tetap

292. b. dikenakan tindakan deportasi;


293. c. repatriasi.

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Mengganti frasa”Pimpinan” menjadi Menteri.

F-PBR : Tetap Tetap

294. (4) Surat Perjalanan Laksana Paspor diterbitkan oleh Pimpinan atau pejabat imigrasi yang ditunjuknya.

F-PDS : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

295. Pasal 66

Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat dikeluarkan untuk orang perseorangan atau kolektif.

F-PDS : Tetap Tetap


(1) Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas F-PDIP : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap Mohon penjelasan

untuk pejabat yang ditunjuk.

F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Mengganti frasa”Pimpinan” menjadi Menteri.

(1)Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas diterbitkan oleh Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

F-PBR : Tetap Tetap

297. (2) Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas diterbitkan oleh Pimpinan atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.


298. Pasal 68

(1) Pas Perjalanan Haji dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan ibadah haji.

F-PKS : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

299. (2) Dalam hal warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaksud melakukan perjalanan ke negara lain, maka yang bersangkutan wajib memiliki Paspor Biasa.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG :

Disesuaikan dengan Undang-undang Ibadah haji

F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan perbaikan redaksi

(3) Pas Perjalanan Haji dikeluarkan oleh Menteri yang

mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji.

F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap


300. (3) Pas Perjalanan Haji dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji.

F-PBR : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap

Tetap

301. Pasal 69

Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku.

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Perlu penjelasan pejabat imigrasi yang ditunjuk

F-PDIP : Tetap


Tetap

F-PAN :

F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

302. Pasal 70 (1) Pimpinan atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang

untuk melakukan penarikan atau pencabutan Paspor Biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas yang telah dikeluarkan.

F-PDS : Tetap Tetap 303. (2) Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk F-PG : Dimasukkan dalam


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

Dihapus penjelasan Pasal 70 ayat (1)


F-PBR : Tetap Tetap

berwenang untuk melakukan penarikan atau pencabutan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas.


F-PBR : Tetap Tetap

304. (3) Penarikan Paspor Biasa dilakukan dalam hal:

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Kata “atau” setelah kata Indonesia dihapus. Tanda , (koma) diganti dengan tanda “ Titik “

a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

305. a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; atau

F-PAN :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Kalimatnya disempurnakan, tanda titik koma (;) dan atau pada akhir kalimat di hilangkan.

a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.


F-PBR : Tetap Tetap

306. b. pemegangnya termasuk dalam daftar pencegahan.

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap

307. Pasal 71

(1) Pimpinan bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengamanan blanko Paspor Biasa, blanko Surat Perjalanan Laksana Paspor, blanko Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas, dan formulir paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor, blanko Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas.

F-BPD : Mengganti frasa”Pimpinan” menjadi Menteri.

Pasal 71 (1)Menteri bertanggung jawab atas perencanaan,

pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengamanan blanko Paspor Biasa, blanko Surat


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

Perjalanan Laksana Paspor, blanko Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas, dan formulir paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor, blanko Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas.

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap


F-BPD :

Mengganti frasa”Pimpinan” menjadi Menteri.

(2)Menteri menetapkan spesifikasi teknis pengamanan dengan standar bentuk, ukuran, desain, fitur pengamanan dan isi blanko Paspor Biasa, blanko Surat Perjalanan Laksana Paspor, blanko Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas, dan formulir paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor, blanko Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas sesuai dengan standar internasional.

F-PBR : Tetap Tetap

308. (2) Pimpinan menetapkan spesifikasi teknis pengamanan dengan standar bentuk, ukuran, desain, fitur pengamanan dan isi blanko Paspor Biasa, blanko Surat Perjalanan Laksana Paspor, blanko Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas, dan formulir paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor, blanko Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas sesuai dengan standar internasional.

F-PDS : Tetap

Tetap


309. (3) Pejabat Imigrasi atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun secara elektronik dalam blanko Paspor Biasa, blanko Surat Perjalanan Laksana Paspor, blanko Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas, dan F-PD : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

formulir paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor, blanko Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas.


mengusulkan ayat baru (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilaksanakan dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik.

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan ayat baru

Pasal 72 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan,

tata cara pemberian, serta biaya Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, tata cara penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, pengadaan blanko dan standarisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, serta Pas Perjalanan Haji untuk perjalanan dalam rangka ibadah haji, diatur dengan Peraturan Pemerintah.


pada ayat (1) harus sudah terbit paling lambat 6 (enam) sejak undang-undang ini diundangkan.

F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap

311. Pasal 72 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemberian, serta biaya Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, tata cara penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, pengadaan blanko dan standarisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, serta Pas Perjalanan Haji untuk perjalanan dalam rangka ibadah haji, diatur dengan Peraturan Pemerintah.



www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PBR : Tetap

Tetap

F-PDS : Tetap Tetap



F-PBR : Tetap Tetap

312. BAB VII

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

F-PDS : Tetap Tetap


313. Bagian Kesatu

Umum

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap Mohon penjelasan yang

dimaksud pimpinan F-PDIP : Tetap

314. Pasal 73 (1) Pimpinan melakukan pengawasan Keimigrasian.

F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Mengganti frasa”pimpinan”menjada “Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuknya”

Pasal 73 (1)Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuknya

melakukan pengawasan Keimigrasian.

F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

315. (2) Pengawasan Keimigrasian meliputi:

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Perubahan redaksi

pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia; dan

316. a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia; dan

F-PKS : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

317. b. pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

F-PDS : Tetap Tetap 318. F-PPP :

Ditambahkan huruf c baru dengan rumusan: “pengawasan terhadap pelayanan yang cepat, murah, transparan, dan pasti oleh aparat yang berwenang dalam menjalankan fungsi keimigrasian.”

c. pengawasan terhadap pelayanan yang cepat, murah, transparan, dan pasti oleh aparat yang berwenang dalam menjalankan fungsi keimigrasian


319. Pasal 74

(1) Pengawasan warga negara Indonesia yang memohondokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayahIndonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesiadilakukan dalam bentuk dan cara:

F-KB : Perubahan redaksi

Pengawasan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia dilakukan dalam bentuk dan cara:


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Perubahan redaksi

pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia;


F-PBR : Tetap Tetap

320. a. pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia;

F-PDS : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

321. b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenakan pencegahan keluar wilayah Indonesia;

F-PDS : Tetap Tetap 322. c. pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia F-PG : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia;


F-PBR : Tetap Tetap

323. d. pengambilan foto dan sidik jari.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Kalimat terlalu panjang

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan data keimigrasian yang bersifat rahasia.


324. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.



www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PBR : Kalimat bertele-tele

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan data keimigrasian yang bersifat rahasia.


F-PBR : Tetap Tetap

325. Pasal 75

(1) Pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia meliputi:

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tanda “;” dan kata “dan” dihapus

a. pengawasan terhadap orang asing yang masuk

dan ke luar wilayah Indonesia.


326. a. pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan ke luar wilayah Indonesia; dan


327. b. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap Mohon penjelasan F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Mengganti frasa”Pimpinan” menjadi Menteri.

(2)Dalam rangka melakukan pengawasan orang asing, Menteri membentuk Tim Pengawasan orang asing, yang anggotanya terdiri dari badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah.

F-PBR : Tetap Tetap

328. (2) Dalam rangka melakukan pengawasan orang asing, pimpinan membentuk Tim Pengawasan orang asing, yang anggotanya terdiri dari badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah.


329. (3) Pimpinan atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua Tim Pengawasan Orang Asing.

F-BPD : Mengganti frasa”Pimpinan” menjadi

(3)Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua Tim Pengawasan Orang


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

Menteri. Menambah frasa”nya” pada kata “ditunjuk”

Asing.

F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

330. Pasal 76 Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib:

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tanda “;” dan kata “atau” pada kalimat ini dihapus.

a. memberikan segala keterangan yang diperlukan

mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat.


F-PBR : Tetap Tetap

331. a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

332. b. memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan.


F-PBR : Tetap Tetap

333. Pasal 77

(1) Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing mengenai data orang asing yang bersangkutan.


334. (2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya, jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.



www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

335. Pasal 78

(1) Pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara :


F-PBR : Tetap Tetap

336. a. pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;

F-PDS : Tetap Tetap


337. b. pendataan orang asing yang berada di wilayah Indonesia;

F-PAN :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

338. c. penyelidikan keimigrasian, pengumpulan, pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing;

F-PDS : Tetap

Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

339. d. penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai larangan masuk atau keluar wilayah Indonesia;

F-PDS : Tetap

Tetap

340. F-PG : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

e. pengambilan foto;


F-PBR : Tetap Tetap

341. f. pengambilan sidik jari; dan


342. g. kegiatan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

F-PBR : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

343. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasilnya merupakan data keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.


mengusulkan ayat baru (3) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dikecualikan jika untuk kepentingan proses hukum


F-PBR : Tetap Tetap

345. Pasal 79

Ketentuan pengawasan terhadap orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, tidak diberlakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik.


346. Bagian Kedua

Intelijen Keimigrasian

F-PAN :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan penambahan kata dapat

Pasal 80

Dalam rangka melaksanakan pengawasan keimigrasian, Pejabat Imigrasi dapat melakukan fungsi intelijen keimigrasian.


F-PBR : Tetap Tetap

347. Pasal 80

(1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan fungsi intelijen keimigrasian.


F-PBR : Tetap Tetap

348. (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi intelijen keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian serta berwenang :

F-PDS : Tetap Tetap 349. a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau F-PG : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

instansi pemerintah;


F-PBR : Tetap Tetap

350. b. mendatangi tempat-tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing;


351. c. memeriksa dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian orang asing;

F-PBR : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PDS : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

352. d. melakukan operasi intelijen keimigrasian; atau


F-PBR : Tetap Tetap

353. e. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas pokok keimigrasian.


mengusulkan ayat baru

(3) Pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan lembaga lain yang melaksanakan fungsi intelijen


355. Bagian Ketiga

Tindakan Administratif Keimigrasian

F-PD : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan penambahan frase menimbulkan keresahan masyarakat

Pasal 81

(1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, menimbulkan keresahan masyarakat, atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.


F-PBR : Tetap Tetap

356. Pasal 81

(1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F-PDS : Tetap Tetap


357. (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

358. a. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;


F-PBR : Tetap Tetap

359. b. larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;


360. c. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;

F-PD : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

361. d. deportasi dari wilayah Indonesia.

F-PDS : Tetap

Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

362. (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.



www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

Pasal 82

Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan frase baru secara tertulis

Pasal 83

(1) Orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian secara tertulis dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan.

F-KB : Tetap F-PKS : Tetap Mengganti frasa”Pimpinan” menjadi Menteri.

Pasal 83

(1)Orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.

F-PBR : Tetap Tetap

364. Pasal 83

(1) Orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan.


365. (2) Pimpinan dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan.

F-PD : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PAN : mengusulkan frase baru secara tertulis

(2) Pimpinan secara tertulis dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan.

F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Mengganti frasa”Pimpinan” menjadi Menteri.

(2) Pimpinan dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan.

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Ditambah kata “dan mengikat”

Keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.


(3)Keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

F-PBR : Tetap Tetap

366. (3) Keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

F-PDS : Tetap Tetap


367. (4) Pengajuan keberatan yang diajukan oleh orang asing tidak menunda pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap yang bersangkutan.



www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

368. Pasal 84

Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai biaya beban.

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan perbaikan redaksi

Pasal 85

Biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 84 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang keimigrasian.



F-PBR : Tetap Tetap

369. Pasal 85

Biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 84 merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang keimigrasian.

F-PDS : Tetap

Tetap

370. F-PG : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

Bagian Keempat

Detensi Imigrasi


F-PBR : Tetap Tetap

371. Paragraf 1

Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan perubahan urutan Ayat (1) menjadi ayat (2)

(1) Rumah Detensi Imigrasi merupakan Unit Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala.


372. Pasal 86

(1) Rumah Detensi Imigrasi dapat dibentuk di ibukota negara, provinsi, kabupaten, atau kota.



www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PBR : Tetap Tetap


(2) Rumah Detensi Imigrasi dapat dibentuk di ibukota negara, provinsi, kabupaten, atau kota.


F-PBR : Tetap Tetap

373. (2) Rumah Detensi Imigrasi merupakan Unit Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN mengusulkan kata setiap dihapuskan

Pasal 87

(1) Ruang Detensi Imigrasi berbentuk suatu ruangan tertentu pada Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi.



F-PBR : Tetap Tetap

374. Pasal 87

(1) Ruang Detensi Imigrasi berbentuk suatu ruangan tertentu pada setiap Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

F-PDS : Tetap Tetap

375. (2) Ruang Detensi Imigrasi merupakan bagian dari Kantor F-PG : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi.


F-PBR : Tetap Tetap

376. Paragraf 2

Pelaksanaan Detensi


377. Pasal 88

(1) Pejabat Imigrasi berwenang untuk menempatkan orang asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi, jika orang asing tersebut:

F-PBR : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

378. a. berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;


F-PBR : Tetap Tetap

379. b. berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah;


380. c. dikenai tindakan keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;

F-PAN : mengusulkan penambahan frase

c. dikenai tindakan keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dianggap dapat mengganggu


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

keamanan, ketertiban umum; dan menimbulkan keresahan masyarakat


F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap 381. F-PAN mengusulkan ayat baru d. dikenai Tindakan Administrastif Keimigrasian


F-PBR : Tetap Tetap

382. d. menunggu pelaksanaan deportasi; atau


F-PBR : Tetap Tetap

383. e. menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena telah ditolak pemberian Izin Masuk.

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

384. (2) Pejabat Imigrasi dapat menempatkan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat lain apabila orang asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak.

F-PDS : Tetap Tetap 385.

F-PAN mengusulkan ayat baru (3) Pejabat Imigrasi melakukan pengawasan terhadap

orang asing yang ditempatkan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)


F-PBR : Tetap

Tetap

386. Pasal 89

(1) Pelaksanaan detensi orang asing dilakukan dengan keputusan tertulis dari Pimpinan atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

F-PDS : Tetap

Tetap


387. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

388. a. data orang asing yang dikenai detensi;

F-PDS : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

389. b. alasan untuk melakukan detensi; dan

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

390. c. tempat detensi.

F-PDS : Tetap Tetap 391. F-PAN mengusulkan ayat baru d. jangka waktu detensi


F-PBR : Tetap Tetap

392. Paragraf 3

Jangka Waktu Detensi


393. Pasal 90

(1) Detensi terhadap orang asing dilakukan sampai terdetensi dideportasi.

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN mengusulkan agar jangka waktu paling lama dikurangi menjadi paling lama 5 (lima) tahun

(2) Dalam hal deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan maka detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

F-KB : Tetap F-PKS : Waktu detensi paling lama 3 tahun

Dalam hal deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan maka detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun


394. (2) Dalam hal deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan maka detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.


395. (3) Pimpinan atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan terdetensi dari Rumah Detensi Imigrasi apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan memberikan izin kepada terdetensi untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik.


(3) Manteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan terdetensi dari Rumah Detensi Imigrasi apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan memberikan izin kepada terdetensi untuk berada di luar Rumah Detensi


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik.

F-PBR : Tetap Tetap


(4) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk

mengawasi dan mengupayakan agar terdetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dideportasi.

F-PBR : Tetap Tetap

396. (4) Pimpinan atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengawasi dan mengupayakan agar terdetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dideportasi.


Paragraf 4

Rumah Detensi Imigrasi Sebagai

Cabang Rumah Tahanan Negara F-PPP :


F-PBR : Tetap Tetap

397.



www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

Pasal 91

Rumah Detensi Imigrasi dapat juga berfungsi sebagai cabang Rumah Tahanan Negara tempat penahanan tersangka tindak pidana keimigrasian.


F-PBR : Tetap Tetap

399. Bagian Kelima

Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang

dan Penyelundupan Migran

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan penambahan frase “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81”

Pasal 92

Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan migran.

400. Pasal 92

Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan migran.

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

401. Pasal 93

(1) Korban perdagangan orang dan penyelundupan migran yang berada di wilayah Indonesia, ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lainnya yang ditentukan.

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan agar frase “perlakuan khusus” diberikan penjelasan lebih lanjut

F-KB : Tetap

(2) Korban perdagangan orang dan penyelundupan migran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan terdetensi pada umumnya.


F-PBR : Tetap Tetap

402.



www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan agar kata segera diganti dengan rumusan yang lebih jelas dan terukur


Pasal 94

(1)Menteri mengupayakan agar korban perdagangan orang dan penyelundupan orang asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya.

F-PBR : Tetap Tetap

Pasal 94

(1) Pimpinan mengupayakan agar korban perdagangan orang dan penyelundupan orang asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya.


(2)Apabila korban perdagangan orang dan penyelundupan migran tidak mungkin dikembalikan ke negara asalnya atau diteruskan/ dikirim ke negara ketiga, pimpinan dapat memberikan izin tinggal.

F-PBR : Tetap Tetap

404. (2) Apabila korban perdagangan orang dan penyelundupan migran tidak mungkin dikembalikan ke negara asalnya atau diteruskan/ dikirim ke negara ketiga, pimpinan dapat memberikan izin tinggal.



www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN mengusulkan penambahan kata “menangkal”

Pasal 95

(1) Pimpinan melakukan upaya-upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah dan menangkal terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan migran.


Pasal 95

(1)Pimpinan melakukan upaya-upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan migran.

F-PBR : Tetap Tetap

Pasal 95

(1) Pimpinan melakukan upaya-upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan migran.


F-PBR : Tetap Tetap

406. (2) Upaya-upaya preventif yang dilakukan dapat berupa antara lain:

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP :

407. a. Melakukan pertukaran informasi dengan negara-negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan dokumen perjalanan, legitimasi dan F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

validitas dokumen;

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap F-PAN mengusulkan agar cara konvensional maupun non konvensional diberi penjelasan lebih lanjut


F-PBR : Tetap Tetap

408. b. Melakukan kerjasama teknis dan pelatihan dengan negara-negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan perikemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas dokumen perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi intelijen dan deteksi penyelundupan orang dengan cara konvensional maupun non konvensional;


409. c. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan penyelundupan migran adalah kejahatan agar orang tidak menjadi korban;

F-PAN : mengusulkan frase baru atau menjadi pelaku perdagangan orang dan penyelundupan migran

c. Memberikan penyuluhan hukum kepada

masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan penyelundupan migran adalah kejahatan agar orang tidak menjadi korban atau menjadi pelaku perdagangan orang dan penyelundupan migran


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

410. d. Menjamin bahwa dokumen perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas tinggi, sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum;


F-PBR : Tetap Tetap

411. e. Memastikan bahwa integritas dan pengamanan dokumen perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara, untuk mecegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap 412. (3) Upaya-upaya represif yang dilakukan, yaitu : F-PDIP : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

413. a. Melakukan penyidikan keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan migran;

F-PDS : Tetap

Tetap


F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap

414. b. Melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan migran;



www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PBR : Tetap

Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap

F-PDIP : Tetap

F-PPP :

F-PD : Tetap

Tetap


F-PKS : Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

415. c. Melakukan kerjasama dalam bidang penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap

Tetap

416. Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan orang asing, Intelijen Keimigrasian, Detensi Imigrasi, dan Penanganan terhadap korban Perdagangan orang dan penyelundupan migran, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

F-PAN mengusulkan agar Pasal ini dibuat menjadi 2 ayat

Pasal 96

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan orang asing, Intelijen Keimigrasian, Detensi Imigrasi, dan Penanganan terhadap korban Perdagangan orang dan penyelundupan migran, diatur dengan Peraturan Pemerintah.


pada ayat (1) harus sudah diterbitkan paling lama


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

6 (enam) bulan sejak undang-undang ini disahkan.


F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

417. BAB VIII

PENYIDIKAN


F-PBR : Tetap Tetap

418. Pasal 97

Penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

419. F-PDIP : Tambahan substansi

Pasal 98

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Sesuai KUHAP, Polri adalah penyidik tunggal. PNS dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dengan koordinasi dengan pihak Polri.


Telah dinyatakan dalam Pasal tambahan di atas. (Pasal 98 Fraksi PDI Perjuangan)


F-PBR : Tetap Tetap

420. Pasal 98

Penyidik Keimigrasian diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

F-PDS : Tetap Tetap


421. Pasal 99

Penyidik Keimigrasian berwenang:

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN mengusulkan penambahan kata pengaduan

a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;


F-PBR : Tetap Tetap

422. a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;

F-PDS : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

423. b. mencari keterangan dan alat bukti;


424. c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PD : Tetap Tetap F-PAN mengusulkan penambahan pada saat

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;


F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

425. d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;


F-PBR : Tetap Tetap

426. e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Kata “menahan” dihapus, sudah ada di point e di atas.

f. memeriksa, dan menyita dokumen perjalanan;


F-PBR : Kata “menahan” dihapus, sudah ada di point e di atas.

f. memeriksa, dan menyita dokumen perjalanan;

427. f. menahan, memeriksa, dan menyita dokumen perjalanan;

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Ada penyempurnaan kalimat

g. memerintahkan orang yang dicurigai atau tersangka untuk berhenti berjalan dan melakukan pemeriksaan;

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Ada penyempurnaan kalimat

g. memerintahkan orang yang dicurigai atau tersangka untuk berhenti berjalan dan melakukan pemeriksaan;

428. g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;

F-PDS : Tetap Tetap

429. h. memeriksa atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, F-PG : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Di drop karena sudah ada di point f.

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Ayat ini di drop karena sudah ada di point f.

atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;


F-PBR : Tetap Tetap

430. i. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa keterangannya sebagai tersangka atau saksi;

F-PDS : Tetap

Tetap


431. j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

F-PAN mengusulkan penambahan j. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

kata orang hubungannya dengan pemeriksaan perkara; F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap

F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

432. k. melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN mengusulkan penambahan kata seseorang

l. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;


F-PBR : Tetap Tetap

433. l. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

F-PDS : Tetap Tetap 434. m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber- F-PG : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

sumber yang berkompeten;

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN mengusulkan perubahan kata mengadakan

n. mengadakan penghentian penyidikan; atau;

F-KB : Tetap F-PKS : Ditambah kalimat “dengan alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”

melakukan penghentian penyidikan, dengan alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; atau


435. n. melakukan penghentian penyidikan; atau

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN mengusulkan penambahan frase yang bertanggung jawab

o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

436. o. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

437. Pasal 100

Penyidik keimigrasian yang telah selesai melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN mengusulkan penambahan frase baru

yang sah ialah

Pasal 101

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana keimigrasian yajng sah ialah :


F-PBR : Tetap Tetap

438. Pasal 101

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana keimigrasian berupa :

F-PDS : Tetap

Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN mengusulkan redaksi baru

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;


F-PBR : Tetap Tetap

439. a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;

F-PDS : Tetap Tetap 440. F-PAN mengusulkan butir baru

b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan


F-PBR : Tetap Tetap

441. b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu; dan

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap 442. c. Keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang

berwenang. F-PDIP : Dihapus.

Kterangan tertulis, sudah masuk dalam butir (a). Dalam KUHAP keterangan tertulis sudah


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

tercakup sebagai alat bukti.


F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Dihapus

Ketentuan ini tidak diperlukan karena dalam BAB IX telah dicantumkan ketentuan Pidana. Selain itu, dari segi legal draffting, Pasal 102 tidak dapat merujuk Pasal 106 dst...


F-PBR : Tetap Tetap

443. Pasal 102

Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 128 dapat dikenakan penahanan.

F-PDS : Tetap Tetap


444. Pasal 103

(1) Terhadap tindak pidana keimigrasian yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan agar frase Pasal 203 KUHAP diberi penjelasan lebih lanjut


F-PBR : Tetap Tetap

sederhana, diberlakukan Acara Pemeriksaan Singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 KUHAP.


F-PDIP : Tetap

F-PPP :

F-PD : Tetap

Tetap

F-PAN :

F-KB : Tetap F-PKS : Ditambah kalimat “berita acara penyidikan”, kata “catatan” dihapus

Penyidik keimigrasian menyerahkan tersangka dan alat bukti kepada penuntut umum dengan disertai berita acara penyidikan (BAP) mengenai tindak pidana keimigrasian yang disangkakan kepada tersangka.


F-PBR : Tetap Tetap

445. (2) Penyidik keimigrasian menyerahkan tersangka dan alat bukti kepada penuntut umum dengan disertai catatan mengenai tindak pidana keimigrasian yang disangkakan kepada tersangka.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap 446. (3) Tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) adalah tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112,

F-PDIP : Dihapus

Ketentuan ini tidak diperlukan karena dalam BAB IX telah


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

dicantumkan ketentuan Pidana


F-PBR : Tetap Tetap

dan Pasal 120.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan ayat baru

Pasal 104

(1) Penyidik Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana keimigrasian dengan lembaga penegak hukum dari negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.


pada ayat (1) harus sudah terbit paling lambat 6 (enam) sejak undang-undang ini diundangkan

F-KB : Tetap

447. Pasal 104

Penyidik Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana keimigrasian dengan lembaga penegak hukum dari negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

F-PKS : Ditambah kalimat “institusi keimigrasian dan”

Pasal 104

Penyidik Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana keimigrasian dengan institusi keimigrasian dan lembaga penegak hukum dari negara lain sesuai


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

dengan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.


F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan frase baru

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan penyidik serta administrasi penyidikan, diatur dengan Peraturan Pemerintah yang harus sudah diterbitkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak undang-undang ini diundangkan.


F-PBR : Tetap Tetap

448. Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan penyidik serta administrasi penyidikan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan agar dalam Ketentuan Pidana dicantumkan juga pidana penjara paling singkat dan pidana denda paling sedikit

449. BAB IX

KETENTUAN PIDANA

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap 450. F-PPP :

Perlu penambahan satu pasal baru yaitu pasal 106, terkait dengan sanksi bagi pejabat imigrasi yang lalai melaksanakan tugasnya. Pasal 106 lama menjadi pasal 107 dan dilakukan penyesuaian untuk pasal-pasal berikutnya.

Pasal 106 1. Pejabat imigrasi yang lalai dalam melaksanakan

tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak di bidang keimigrasian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : FPD : Ditambahkan kata “berdasarkan putusan pengadilan” pada akhir kalimat.

Pasal 106

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.


451. Pasal 106

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

F-PBR : Ancaman pidana 1 (tahun) teralu rendah, tidak menimbulakan kesan sikologis yang represif sehingga bisa

Pasal 106

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

memaksa kedisiplinan. Harus di tambah ancaman pidananya menjadi paling lama 3 tahun.

Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Ditambahkan kata “berdasarkan putusan pengadilan” pada akhir kalimat.

Pasal 107

(1) Penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Ancaman pidana 1 (tahun) teralu rendah, tidak menimbulakan kesan sikologis yang represif sehingga bisa memaksa kedisiplinan. Harus di tambah ancaman pidananya menjadi paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 107

Penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

452. Pasal 107

(1) Penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Ditambahkan kata “berdasarkan putusan pengadilan” pada akhir kalimat.

(2) Penanggung jawab alat angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Menghilangkan frasa”atau”

(1)Penanggung jawab alat angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

F-PBR : Untuk peningkatan profesionalisme, disiplin dan menghasilkan efek jerah maka ancaman pidananya harus lebih berat menjadi paling lama 3 (tiga) tahun

(2) Penanggung jawab alat angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

453. (2) Penanggung jawab alat angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


Pasal 108

Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.


Pasal 108

Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

F-PBR : Harus tetap ada ancaman hukuman pidana kumaksimal 6 (enam) bulan dengan jumlah pidana denda menjadi Rp.30.000.000 (tiga puluh juta)

Pasal 108

Orang asing pemegang izin tinggal yang telahberakhir masa berlakunya dan masih berada dalamwilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) haridari batas waktu izin tinggal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dipidana denganpidana penjara paling lama 6 (enam) bulandan/aatau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

454. Pasal 108

Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


Pasal 109

Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.


Pasal 109

Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

F-PBR : Ancaman pidana maksimalnya harus lebih berat agar pengadilan bisa memberio hukuman yang pantas dan berat sesuai dengan perbauatan yang dilakukanya dan akibat atau perspektif akibat yang ditimbulkan dari kesengajaan melampaui izin tinggal lebih 60 (enam puluh hari). Ancaman pidana maksimalnya menjadi 3 (tiga) tahun

Pasal 109

Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

455. Pasal 109

Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


Pasal 110

Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a atau huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.


Pasal 110

Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a atau huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

F-PBR : Ancaman pidana penjara dan pidana denda harus lebih bearat.

Pasal 110

Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a atau huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (stu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

456. Pasal 110

Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a atau huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

F-PDS : Tetap Tetap


457. Pasal 111

Setiap penanggung jawab alat angkut yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

F-PD : Ditambahkan kata “berdasarkan putusan pengadilan” pada akhir

Pasal 111

Setiap penanggung jawab alat angkut yang tidak


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

kalimat. membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.


Pasal 111

Setiap penanggung jawab alat angkut yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

F-PBR : Tetap Tetap


Pasal 112

Setiap orang atau penanggung jawab tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.

F-PAN :

458. Pasal 112

Setiap orang atau penanggung jawab tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

F-KB : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PKS : Tetap F-BPD : Menghilangkan frasa”atau”

Pasal 112

Setiap orang atau penanggung jawab tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap


Pasal 113

Setiap penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.


459. Pasal 113

Setiap penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

F-PKS : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-BPD : Menghilangkan frasa”atau”

Pasal 113

Setiap penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

F-PBR : Tetap Tetap


Pasal 114

(1) Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.


460. Pasal 114

(1) Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah).

F-BPD : Menambah frasa”paling sedikit 2 (dua) tahun dan menghilangkan kata “atau pidana” mengganti frasa”paling banyak”

Pasal 114

(1) Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah).

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : FPD : Ditambahkan kata “berdasarkan putusan pengadilan” pada akhir kalimat.

(2) Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan sedangkan diketahui atau sepatutnya diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Menambah frasa”paling sedikit 2 (dua) tahun dan menghilangkan kata atau”

(2) Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan sedangkan diketahui atau sepatutnya diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

F-PBR : Tetap Tetap

461. (2) Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan sedangkan diketahui atau sepatutnya diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

F-PDS : Tetap Tetap


462. Pasal 115

(1) Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh keuntungan baik langsung atau tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain dengan paksaan atau tekanan membawa atau menyuruh membawa orang asing untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan

F-PD : Ditambahkan kata “berdasarkan

Pasal 115

(1) Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

putusan pengadilan” pada akhir kalimat.

keuntungan baik langsung atau tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain dengan paksaan atau tekanan membawa atau menyuruh membawa orang asing untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu atau sah atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, melalui atau tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan, dipidana karena penyelundupan migran dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.


menggunakan dokumen perjalanan palsu atau sah atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, melalui atau tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan, dipidana karena penyelundupan migran dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

F-BPD : Menghilangkan frasa”/atau pidana”

Pasal 115

(1) Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh keuntungan baik langsung atau tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain dengan paksaan atau tekanan membawa atau menyuruh membawa orang asing untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu atau sah atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, melalui atau tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan, dipidana karena penyelundupan migran dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

milyar lima ratus juta rupiah).

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap


463. (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana keimigrasian penyelundupan migran, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

F-PDS : Tetap Tetap


Pasal 116

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan:


464. Pasal 116

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

F-BPD : Menambah frasa”paling sedikit 1 (satu) tahun dan “paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 116

Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan/atau


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

denda paling sedikit 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

F-PBR : Tetap Tetap


465. a. Setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau izin masuk atau izin tinggal dengan maksud untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia;


466. b. Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin masuk atau izin tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia.


467. Pasal 117

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling paling banyak Rp 500.000.000,00 F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PD : Ditambahkan kata “berdasarkan putusan pengadilan” pada akhir kalimat.

Pasal 117

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan:

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Menambah frasa”paling sedikit 1 (satu) tahun dan “paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 117

Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) paling paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

F-PBR : Tetap Tetap

(lima ratus juta rupiah):


468. a. setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Ketiga.


469. b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


kepadanya.


Pasal 118

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan :

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Menambah frasa “paling sedikit 1 (satu) tahun”. Menghilangkan kata “atau pidana” dan menambah frasa “paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 118

Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) paling banyak Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah) :

F-PBR : Tetap Tetap

470. Pasal 118

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah) :


471. a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan, atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; atau

F-PD : Tanda “;” dan kata “atau” di akhir kalimat dihapus.

a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan, atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

sendiri atau orang lain. F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap



472. b. setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia.


473. Pasal 119

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga:

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


a. pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan;

F-PAN :


474. a. pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

F-PDS : Tetap

Tetap


b. berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan;


475. b. berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

F-PDS : Tetap Tetap 476. c. izin tinggalnya habis berlaku, dipidana dengan pidana F-PG : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PDIP : Penyempurnaan kalimat, yang menyatakan masa berlaku izin tinggal telah habis

Masa berlaku izin tinggalnya telah habis dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Penyempurnaan kalimat

F-PPP : F-PD : Ditambahkan kata “berdasarkan putusan pengadilan” pada akhir kalimat.

c. izin tinggalnya habis berlaku, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.


F-PBR : Tetap Tetap

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

F-PDS : Tetap Tetap


Pasal 120

Setiap orang asing yang tanpa izin berada pada suatu daerah di wilayah Indonesia yang telah dinyatakan terlarang bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.


477. Pasal 120

Setiap orang asing yang tanpa izin berada pada suatu daerah di wilayah Indonesia yang telah dinyatakan terlarang bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

F-BPD :

Pasal 120


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

Menghilangkan kata “atau” Setiap orang asing yang tanpa izin berada pada suatu daerah di wilayah Indonesia yang telah dinyatakan terlarang bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

F-PBR : Tetap Tetap



F-PBR : Tetap

Tetap

478. Pasal 121

Setiap orang yang dengan sengaja:

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap

F-PDIP : Tetap

F-PPP :

479. a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sedangkan diketahui atau sepatutnya diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); F-PD :

Ditambahkan kata “berdasarkan putusan pengadilan” pada akhir kalimat.

a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sedangkan diketahui atau sepatutnya diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

berdasarkan putusan pengadilan;

F-PAN :

F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap

F-BPD : Menambah frasa “paling sedikit 1 (satu), dan menghilangkan kata “atau pidana, dan kata paling banyak”

a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sedangkan diketahui atau sepatutnya diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

F-PBR : Tetap

Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap

F-PDIP : Tetap

F-PPP :

480. b. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);


b. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan;


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PAN :

F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap

F-BPD : Menambah frasa” paling sedikit 1 (satu tahun) dan menghilangkan kata “atau pidana”

b.menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

F-PBR : Tetap

Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap


c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan;


481. c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan;


482. d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

F-PDS : Tetap Tetap


e. memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.


483. e. memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

F-PBR : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


Pasal 122

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.


484. Pasal 122

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukummenyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsuatau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinyasendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara palinglama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).


Pasal 123

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan:


F-PKS : Tetap

485. Pasal 123

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

F-BPD : Menghilangkan kalimat “paling lama”

Pasal 123


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

dan “atau pidana, paling banyak” Dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

F-PBR : Tetap Tetap



F-PBR : Tetap Tetap

486. a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian lainnya; atau

F-PDS : Tetap

Tetap


487. b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya.


488. Pasal 124

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


Pasal 124

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Mengganti kalimat “paling lama 5 (lima)” menjadi “paling sedikit 1 (satu) “ menghilangkan kata “dan” kemusian menambah kalimat “paling sedikit” 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Pasal 124

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

F-PBR : Tetap Tetap

mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).


489. Pasal 125

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya milik orang lain, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).


Pasal 125

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya milik orang lain,


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.


F-PBR : Tetap

Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap


Pasal 126

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.


490. Pasal 126

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PG : Tetap F-PDIP : Penambahan sanksi pemecatan/pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pejabata imigrasi atau petugas imigrasi.

Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun serta diberhentikan dari jabatannya.

F-PPP :


Pasal 127

Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan.

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Merubah frasa“lama ” menjadi “ sedikit” dan menambahkan kalimat “dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pasal 127

Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

F-PBR : Tetap Tetap

491. Pasal 127

Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap 492. Pasal 128

Setiap terdetensi yang dengan sengaja : F-PDIP : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan Tetap

F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : Huruf a, dibuat rumusan baru, yaitu: melakukan tindak pidana yang berlaku di Indonesia, terutama yang berkenaan dengan senjata api ilegal serta narkotika dan obat terlarang lainnya dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. melakukan tindak pidana yang berlaku di Indonesia, terutama yang berkenaan dengan senjata api ilegal serta narkotika dan obat terlarang lainnya dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


a. membuat, memiliki, menggunakan dan atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun berdasarkan putusan pengadilan.

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan Tetap

493. a. membuat, memiliki, menggunakan dan atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

F-PBR : Karena tingkat ancaman yang ditimbulkan sangat membahayakan maka acaman pidananya harus lebih berat, maksimal ancaman pidana penjara menjadi 5 (lima) Tahun.

a. membuat, memiliki, menggunakan dan atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


b. melarikan diri dari rumah detensi imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan.

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan Tetap F-PBR : Tetap Tetap

494. b. melarikan diri dari rumah detensi imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Dihapus.

Apa yang dimaksud dengan perkawinan semu, merupakan istilah yang akan menimbulkan berbagai penafsiran. Selain itu, ketentuan ini akan bertentangan dengan hak pribadi seseorang.

F-PPP :

495. Pasal 129

Setiap orang yang melakukan perkawinan semu, dengan tujuan untuk memperoleh dokumen keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).


Pasal 129

Setiap orang yang melakukan perkawinan semu, dengan tujuan untuk memperoleh dokumen keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

ratus juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Perlu dijelaskan apa definisi perkawinan semu?

F-BPD : Rumusan Tetap

F-PBR : Tetap Tetap


F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

496. Pasal 130

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 119, Pasal 123, dan Pasal 124 dilakukan oleh korporasi maka pidana dijatuhkan baik kepada pengurus maupun korporasinya.


Tambahan substansi Dalam hal tindak pidana keimigrasian dilakukan atas bantuan pejabat atau petugas imigrasi, maka pidana yang diancamkan terhadap pejabat atau petugas ditambah sepertiga dari ancaman maksimal, serta diberhentikan secara tidak hormat sebagai petugas imigrasi.

Ketentuan sanksi pidana terhadap petugas atau pejabat imigrasi sangat diperlukan sebagai upaya pencegahan.

498. (2) Penjatuhan pidana terhadap korporasi hanya pidana F-PG : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan Tetap

F-PBR : Tetap Tetap

denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari masing-masing pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


F-PDIP : Tetap


Tetap

F-PAN :

F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap


F-PBR : Tetap Tetap

499. (3) Ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 106, 114, 116 huruf b, 118 huruf b, dan Pasal 121 huruf a dan b, tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan migran.

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap

F-PDIP : Tetap

500. BAB X

BIAYA

F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PD : Tetap

Tetap

F-PAN :

F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap


F-PBR : Tetap

Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap

F-PDIP : Tetap


Tetap

F-PAN :

F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap


F-PBR : Tetap

Tetap

501. Pasal 131

(1) Terhadap para pemohon Dokumen Perjalanan, Visa, dan Izin Tinggal yang bukan bersifat Diplomatik atau Dinas yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang ini dikenakan Biaya Imigrasi.

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Tetap

F-PDIP : Tetap

502. (2) Dalam hal tertentu, orang asing pemohon Visa dan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebaskan dari Biaya Imigrasi.

F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PD : Tetap

Tetap


F-PKS : Tetap


F-PBR : Tetap

Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : mengusulkan rumusan baru

(4) Biaya Imigrasi harus dikelola dengan secara transparan dan akuntabel.

(5) Selain biaya imigrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak dibenarkan pungutan lain dalam pengurusan keimigrasian.


503. (3) Biaya Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian.


504. Pasal 132

Segala biaya untuk melaksanakan Undang-Undang ini, termasuk melakukan tindakan keimigrasian, penyidikan keimigrasian dan kegiatan intelijen keimigrasian dibebankan

F-PD : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan Tetap F-PBR : Tetap Tetap

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

F-PDS : Tetap Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan Tetap F-PBR : Tetap Tetap

505. BAB XI

KETENTUAN LAIN


506. Pasal 133

(1) Ketentuan keimigrasian bagi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia di daerah perbatasan diatur tersendiri dengan perjanjian lintas batas antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan yang sama, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini.

F-PKS : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-BPD : Rumusan Tetap F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan Tetap F-PBR : Tetap

Tetap

507. (2) Ketentuan keimigrasian bagi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan menggunakan tanda masuk atau tanda keluar dengan alat elektronik dapat diatur tersendiri melalui perjanjian bilateral atau multilateral, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini.

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap

F-PDIP : Tetap

F-PPP :

F-PD : Tetap

Tetap

F-PAN : Tetap

F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap


508. BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

F-PBR : Tetap

Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PDS : Tetap

Tetap

F-PG : Tetap F-PDIP :

Dihapus Dalam Lampiran UU No.

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa : Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Perundnag-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Bagaimana menjadi pejabat Imigrasi dan pendidikannya, tidak diatur dalam ketentuan peralihan. Kalau materi ini hendak diatur dalam UU, maka ditempatkan dalam ketentuan tersendiri.


Tetap

F-PAN : Tetap

F-KB : Tetap

509. Pasal 134

(1) Untuk menjadi Pejabat Imigrasi, diselenggarakan Pendidikan Khusus Keimigrasian.

F-PKS : Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PBR : Tetap Tetap

F-PDS : Tetap Tetap


F-PPP : F-PD : Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan Tetap F-PBR : Tetap Tetap

510. (2) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri.


Tambahan substansi Pasal 135

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis;

Pasal 136

Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis;

Pasal 137

perkara tindak pidana di bidang keimigrasian yang


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

sedang diproses dalam tahap penyidikan, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan Tetap F-PBR : Tetap Tetap

512. BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan Tetap F-PBR : Tetap Tetap

513. Pasal 135

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:


Sudah dipidahkan pada Ketentuan Peralihan

514. a. Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis; F-PPP :


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan Tetap F-PBR : Tetap Tetap



F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan Tetap F-PBR : Tetap Tetap

515. b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis;




516. c. perkara tindak pidana di bidang keimigrasian yang sedang diproses dalam tahap penyidikan, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

F-PDS : Tetap Tetap


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PG : Tetap F-PDIP : Ditambah kalimat “dinyatakan tidak berlaku.


Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474), dinyatakan tidak berlaku


517. Pasal 136


a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

F-PDS : Tetap Tetap F-PG : Tetap F-PDIP : Tetap F-PPP : F-PD : Tetap Tetap F-PAN : F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan Tetap F-PBR : Tetap Tetap

518. b. semua Undang-Undang yang berkaitan dengan keimigrasian yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


519. Pasal 137

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya di bidang keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru F-PD :

Kalimat ini sulit dimengerti. Pasal 137

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya di bidang keimigrasian, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

F-PAN : Tetap F-KB : Tetap F-PKS : Tetap F-BPD : Rumusan tetap

F-PBR : Tetap

berdasarkan Undang-Undang ini.

F-PDS : Dipersingkat agar lebih jelas

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya di bidang keimigrasian, tetap dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan

F-PG : Tetap

F-PDIP : Tetap

F-PPP :

F-PD : Kalimat ini terlalu banyak.

Pasal 138

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

F-PAN : Tetap

F-KB : Tetap

F-PKS : Tetap

520. Pasal 138

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN

F-PBR : Tetap

Tetap

F-PDS : Tetap

Tetap


521. Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...


SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR ... .

F-PAN : Tetap Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...


SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR ... .


www.parlemen.net


SETELAH PERUBAHAN

KETERANGAN


F-PDS : Tetap Tetap

daftar inventarisasi masalah (dim) fraksi-fraksi...

Documents