daftar inventaris permasalahan · abk dilmil i-04 palembang . 1 sdm belum terisinya jabatan...
TRANSCRIPT
DAFTAR INVENTARIS PERMASALAHAN
SEKRETARIAT DITJEN BADILMILTUN
No. BIDANG KEGIATAN KENDALA STRATEGI KEBIJAKAN (BERIKUT DENGAN
ACTION PLAN/TINDAK LANJUT) KETERANGAN
1. Pemanfaatan tanah seluas 6.500 m2
sebagai Rumah Dinas Pimpinan
Ditjen Badilmiltun.
Belum tersedianya anggaran Pengajuan Anggaran untuk pemanfaatan tanah
seluas 6.500 m2 di Jatiwarna Bekasi sebagai
Rumah Dinas karena Dirjen Badilmiltun belum
mempunyai rumah dinas.
2. Kendaraan Dinas Pejabat Eselon III
dan kendaraan operasional yang
sudah lebih dari 10 tahun .
Belum tersedianya anggaran Penghapusan kendaraan dinas pejabat eselon
III 15 unit dan 1 kendaraan operasional serta
pengajuan anggaran untuk pengadaan baru
atau sewa
3. Rekonsiliasi Pelaporan Keuangan
dan BMN Dipa 05
Pergantian Operator Simak dan Saiba di
Satuan Kerja sehingga proses rekonsiliasi
Pelaporan keuangan menjadi terhambat
karena operator yang baru belum
menguasai aplikasi simak dan saiba.
Melakukan koordinasi dengan korwil agar
korwil lebih aktif lagi dalam koordinasi dengan
satker di wilayahnya. Melakukan koordinasi
langsung dengan satuan kerja yang mengalami
masalah.
4. Re-Organisasi Dualisme Peradilan Perlunya pemisahan struktur organisasi
5. Kekurangan Sumber Daya Manusia
(SDM) ditingkat pelaksana
- Adanya Staf melaksanakan pekerjaan
dibeberapa Kasi / Kasubbag yang bukan
menjadi tusinya.
- Pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat
waktu.
1. Jumlah Pegawai PNS dan Anggota TNI
Ditjen Badilmiltun saat ini sebanyak 89
Pegawai, idialnya jumlah Pegawai Ditjen
Badilmiltun 119 Pegawai sehingga
kekurangan 30 pegawai.
2. Mengajukan untuk penambahan Pegawai
baru melalui penerimaan Pagawai Mutasi
dari Satker lain maupun dari CPNS, akan
tetapi belum terpenuhi
1. Pegawai yang telah memasuki
masa purnabhakti pada Tahun
2018 dan 2019 sebanyak 10
(sepuluh) Pegawai
2. Pegawai yang Mutasi ke satker
lain sebanyak 14 (empat belas)
Pegawai
3. Tahun 2019 Ditjen Badilmiltun
menerima CPNS 1 (satu)
Pegawai.
6. Keterbatasan Anggaran Ditjen
Badilmiltun
Dengan anggaran yang sangat terbatas
(paling sedikit disbanding eselon I lainnya)
Ditjen Badilmiltun sulit untuk berkembang
dan visi misi belum tercapai
Pengusulan Penambahan Anggaran Ditjen
Badilmiltun telah dilaksanakan setiap tahun
dengan memenuhi mekanisme dan prosedur
yang sudah ditentukan
Usulan anggaran tahun :
2015 Rp 42.698.253.000,-
2016 Rp 78.277.898.000,-
2017 Rp 175.987.427.000,-
2018 Rp 43.901.383.000,-
2019 Rp 40.536.918.000,-
Pagu anggaran/DIPA tahun :
2015 Rp 23.249.700.000,-
2016 Rp 21.831.000.000,-
2017 Rp 21.210.123.000,-
2018 Rp 23.708.288.000,-
2019 Rp 23.717.231.000,-
DILMILTAMA
DILMILTI I MEDAN
1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/ Fungsional/Pelaksana pada : Panmud Pidana dan Panmud TUM, Panitera Pengganti, Analis Perkara Peradilan, Pengelola Sistem Jaringan, Pengadministrasi Persuratan dan Teknisi Sarana Dan Prasarana
Mohon dukungan Personil untuk mengisi jabatan struktural/fungsional maupun staf, sesuai dengan ABK 2019
ASN dilingkungan Peradilan Militer yang mengajukan pindah ke Satuan Kerja lain
Memberi kesempatan pada ASN untuk menduduki jabatan Fungsional yang tersedia, dan jabatan struktural yang lebih tinggi yang dapat diisi oleh ASN.
Belum adanya kesempatan mengikuti diklat penjenjangan maupun bimtek kompetensi yang bersertifikasi
Mohon diikutsertakan dalam Diklat penjenjangan contohnya PIM IV, PIM III, PIM II, dan PIM I. dan bimtek kompetensi, contohnya diklat PBJ dll.
Belum didukung dengan SDM yang kompeten dibidang TI Merekrut honorer yang ditugaskan untuk penanganan jaringan Internet dan TI, dan mengikutsertakan Personil Dilmilti dalam pelatihan TI yang diadakan oleh MA
2 Sarana dan Prasarana
belum memiliki tanah untuk pembangunan rumah dinas Pimpinan, Pejabat Struktral dan Fungsional.
Mohon dukungan Anggaran untuk pengadaan tanah pembangunan Rumah Dinas
Kurangnya sarpras mebelair dan alat pengolah data Mohon diberikan tambahan belanja modal untuk peremajaan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung tugas
Dilmil I-01 Banda Aceh
1 Sarana dan Prasarana
Koneksi internet kurang besar Mohon tambahan anggaran sewa bandwitdh
Kurangnya sarpras alat pengolah data Mohon diberikan tambahan belanja modal untuk peremajaan dan penambahan alat pengolah data
2 SDM Kurangnya Personil yang kompeten menduduki jabatan Struktural dan Fungsional khususnya bidang TI
Menugaskan Anggota yang ada untuk mengisi/ melaksanakan tugas pejabat Struktural dan Fungsional.
ASN belum mendapatkan bimtek 20 (dua puluh) Jampel Pertahun, sesuai PP Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 203 dan 204
Mengusulkan mengikutkan bimtek ASN 20 (dua puluh) Jampel Pertahun
Dilmil I-02 Medan
1 SDM Jabatan Panmud Hukum, Jabatan Fungsional Arsiparis dan Fungsional Pustakawan belum terisi.
Memohon penambahan Personil untuk Jabatan Panmud Hukum dan Diklat
berkaitan dengan perpustakaan dan kearsipan
2 Sarpras genset hasil hibah dari Dilmilti I Medan tidak mencukupi kebutuhan daya yang ada
Usul penambahan anggaran pengadaan genset
Randis roda 2 dan roda 4 kurang Pengusulan RKBMN yang menjadi Prioritas utama
Kurangnya sarpras mebeulair dan alat pengolah data
Mohon diberikan tambahan belanja modal untuk peremajaan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung tugas
Dilmil I-03 Padang
1 Sarpras Atap Gedung Kantor rapuh Mohon tambahan anggaran perawatan
hanya memiliki 1(satu) ruang sidang sementara beban perkara yang harus diselesaikan per tahun 120 perkara
Mohon Penambahan anggaran untuk pembangunan ruang sidang
belum memiliki server yang memadai sesuai spesifikasi dari MARI
Mohon dukungan pengadaan server sesuai spesifikasi MARI
2 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/Fungsional/Staf Pelaksana
Mohon tambahan Personil untuk mengisi jabatan struktural/fungsional maupun staf pelaksana sesuai dengan ABK
Dilmil I-04 palembang
1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/Fungsional/Staf Pelaksana
Mohon tambahan Personil untuk mengisi jabatan struktural/fungsional maupun staf pelaksana sesuai dengan ABK
2 Anggaran Kurangnya anggaran belanja perjalanan dinas luar kota untuk kegiatan Wasmat di Masmil
Mohon tambahan anggaran Jaldis
Kurangnya anggaran biaya sidang keliling Mohon tambahan anggaran sidang keliling
Kurangnya anggaran untuk pengiriman berkas perkara banding, kasasi
Mohon tambahan anggaran pengiriman berkas
Dilmil I-05 Pontianak
1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/Fungsional/Staf Pelaksana
Mohon tambahan Personil untuk mengisi jabatan struktural/fungsional maupun staf pelaksana sesuai dengan ABK
Belum adanya kesempatan mengikuti diklat penjenjangan maupun bimtek kompetensi yang bersertifikasi
Mohon diikutsertakan dalam Diklat penjenjangan contohnya PIM IV, PIM III, PIM II, dan PIM I. dan bimtek kompetensi, contohnya diklat PBJ dll.
2 Sarpras Kapasitas Daya Listrik yang tidak memadai Usul Penambahan Anggaran Skala prioritas untuk mendukung operasional kantor
Dilmil I-06 Banjarmasin
1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/Fungsional/Staf Pelaksana sehingga terjadi rangkap jabatan
Mohon tambahan Personil untuk mengisi jabatan struktural/fungsional maupun staf pelaksana sesuai dengan ABK
Batas Waktu pemberitahuan Pemanggilan peserta pendidikan dengan kegiatan pendidikan sangat pendek, tidak cukup waktu untuk peserta mempersiapkan administrasi pendidikan
Agar pemberitahuan pemanggilan peserta pendidikan diberitahukan lebih awal atau memberi tenggang waktu kepada peserta untuk mempersiapkan administrasi pendidikan
perlindungan kesehatan 7 (tujuh) orang tenaga honorer sudah didaftarkan di BPJS Kesehatan, untkperlindungan
Perlu diusulkan untuk pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan secara kolektif
ketenagakerjaan belum ada
2 Anggaran Kurangnya anggaran sidang keliling Usul ada Penambahan anggaran untuk perjalanan dinas keliling
3 Sarpras Kurangnya sarpras kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, meubelair dan alat pengolah data
Agar didukung anggaran untuk penambahan dan peremajaan sarpras yang ada
Dilmil I-07 Balikpapan
1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/Fungsional/Staf Pelaksana sehingga terjadi rangkap jabatan (kasubbag kepegawaian dirangkap oleh sekretaris)
Mohon tambahan Personil untuk mengisi jabatan struktural/fungsional maupun staf pelaksana sesuai dengan ABK
DILMILTI II JAKARTA
1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/Fungsional/Staf Pelaksana sehingga terjadi rangkap jabatan
Mohon tambahan Personil untuk mengisi jabatan struktural/fungsional maupun staf pelaksana sesuai dengan ABK
2 Anggaran Kekurangan biaya belanja pegawai Usul Penambahan biaya belanja pegawai
3 Sarpras Sebagian sarana prasarana (gedung, halaman, peralatan/ mesin dan fasilitas kantor) mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan karena minimnya biaya pemeliharaan
Usul penambahan anggaran pemeliharaan
Jenis barang pada DIPA tidak sesuai dengan barang yang diusulkan dan yang dibutuhkan dalam tahun anggaran
1. Revisi POK
2. Mohon untuk jenis barang pada DIPA disesuaikan dengan jenis barang yang diajukan/diusulkan
Dilmil II-08 Jakarta
1 Anggaran Kurangnya anggaran biaya pemeliharaan Mohon tambahan belanja operasional khususnya biaya pemeliharaan
2 SDM Kurangnya SDM baik di Kepaniteraan maupun Kesekretariatan
Mohon penambahan SDM baik di Kepaniteraan maupun Kesekretariatan
Dilmil II-09 Bandung
1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/Fungsional/Staf Pelaksana sehingga terjadi rangkap jabatan
Mohon tambahan Personil untuk mengisi jabatan struktural/fungsional maupun staf pelaksana sesuai dengan ABK
2 Anggaran Beberapa tahun terakhir tidak ada anggaran pemeliharaan TI, Gedung dan pengadaan meubelair
Usul penambahan anggaran pemeliharaan TI, Gedung dan pengadaan meubelair
Dilmil II-10 Semarang
1 Tatakelola dan Organisasi
Setiap orang bisa melihat seluruh kegiatan Pengadilan Militer termasuk para pejabat Struktural/ Fungsional (para Hakim)
Mohon khusus untuk nama-nama pejabat Struktural dan Fungsional di Web harus ada passwordnya
sering terjadi penipuan meminta sejumlah uang dengan meng atasnamakan Hakim
Mohon dukungan Surat Edaran yang ditujukan ke Satuan-satuan TNI
2 SDM Masih terdapat jabatan Fungsional yang masih kosong, Sudah mengirim surat ke Kadilmiltama Nomor W2-Mil03/73/KP.00.1/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal Usulan personel untuk menduduki jabatan fungsional
Mohon untuk dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan jabatan fungsional di Pengadilan Militer II-10 Semarang
Dilmil II-11 Jogjakarta
1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/Fungsional/Staf Pelaksana
Mohon tambahan Personil untuk mengisi jabatan struktural/fungsional maupun staf pelaksana sesuai dengan ABK
Kurangnya pegawai yang kompeten dibidang pengadaan barang dan jasa
diikutkan untuk ujian Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa
Kurangnya staf TI, di karenakan ada personil yang sedang melaksanakan pendidikan (Secapa)
Perlu adanya penambahan personil khususnya di bagian TI
2 Sarpras Kurangnya alat pengolah data Usul penambahan anggaran belanja modal pengadaan alat pengolah data
Perlunya tambahan server, untuk memback up aplikasi selain SIPP
Adanya penambahan server pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
DILMILTI III SURABAYA
1 SDM Kurangnya SDM yang kompeten dibidang pengelolaan administrasi kepegawaian, perencanaan program dan anggaran, arsiparis dan pustakawan
Perlu diadakan bimtek pengelolaan administrasi kepegawaian, perencanaan program dan anggaran, arsiparis dan pustakawan
Masih adanya rangkap jabatan dimana Kasubbag Keuangan dan Pelaporan juga merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran
Mengusulkan personel Dilmilti lll Surabaya untuk mengikuti Diklat Bendahara
2 Sarpras dan tatakelola BMN
Tanah yang terletak di Jl Raya lr, H, Juanda, dengan luas tanah t 11.986 M'? yang diatasnya didirikan bangunan gedung kantor Militer Tinggi lll Surabaya, Pengadilan Millter lll-1 Surabaya dan Pengadilan TUN Surabaya tanah atas nama Mahkamah Agung Rl d Sertifikat Hak Pakai No. 39 yang masih tercatat Satuan Kefla Ditjen Badilmiltun MARI sekarang, Sedangkan IMB untuk bangunan Gedung Kantor sudah sesuai keperuntukannya. Dalam rangka tertib administrasi BMN, yaitu untu proses pengusulan status pemanfaatan BMN tersebut mengalami kendala, yaitu Sertifikat Tanah belum dipecah.
1. Mohon kepada Ditjen Badilmiltun MARI berkenan melanjutkan proses Pemecahan sertifikat Tanah dimaksud
2. Mohon MARI memberikan dukungan anggaran untuk biaya proses yang di maksud
3 Anggaran Minimnya pagu anggaran untuk belanja pengiriman surat maupun berkas perkara
Menyusun usulan penambahan pagu anggaran pada saat penyusunan anggaran
Tidak adanya anggaran untuk pengembangan website sehingga website Dilmilti lll Surabaya masih belum mengalami pengembangan program
Menyusun usulan penambahan pagu anggaran pada saat penyusunan anggaran
Minimnya anggaran perjalanan dinas konsultasi serta anggaran pembinaan dan pengawasan mengingat wilayah Dilmilti lll Surabaya yang sangat luas akan tetapi anggaran yang tersedia selalu tetap seiak tahun 2017
Menyusun usulan penambahan pagu anggaran pada saat penyusunan anggaran
Dilmil III-12 Surabaya
1 Anggaran pengiriman berkas kasasi masih kurang karena jumlah perkara yang mengajukan kasasi melebihi target yang ditetapkan dalam DIPA
Menyusun usulan penambahan pagu anggaran pengiriman kasasi pada saat penyusunan anggaran
Anggaran perjalanan dinas masih kurang, dimana anggaran ini tidak mengalami penambahan sejak tahun 2016
Menyusun usulan penambahan pagu anggaran
2 SDM Masih adanya rangkap jabatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dimana terdapat Kasubbag yang merangkap menjadi Bendahara
Mengusulkan personel Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mengikuti Diklat Bendahara
Administrasi pengelolaan kepegawaian yang belum seragam
Mengusulkan kepada satker tingkat atas agar dapat diadakan bintek atau pelatihan kepegawaian
3 Sarpras Belum ada ruang khusus server di Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Menyusun usulan penambahan anggaran
4 Tatakelola website Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang masih belum mengalami upgrade/pengembangan program sejak tahun 2019
Menyusun usulan anggaran pengembangan website
Adanya perbedaan unsur-unsur penilaian SAKIP dari para Penilai/Evaluator
Mengusulkan kepada satker atas agar dapat diadakan bintek atau pelatihan dalam menyusun SAKIP yang baik
Dilmil III-13 Madiun
1 SDM 6 (enam) tenaga Honorer yang terdiri dari 2 (dua) pengemudi, 2 (dua) pramubakti dan 2 (dua) petugas keamanan mempunyai etos kerja yang tinggi dan berdedikasi untuk kemajuan institusi Pengadilan Militer lll-13 Madiun serta sudah mengabdi lama (antara 10-17 tahun)
Mohon kiranya atasan mempertimbangkan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
belum mempunyai pegawai yang kompeten di bidang lT mengusulkan penambahan tenaga lT
Kurangnya personil yang kompeten dan mempunyai sertifikasi keahlian PBJ dan bendahara
Mohon dapatnya diberikan personil yang kompeten dan mempunyai sertifikasi PBJ dan bendahara
2 Sarpras Peralatan dan mesin, Alat pengolah data yang sudah tidak kompatebel karena sudah lama dan rusak
Menyusun usulan penambahan anggaran biaya belanja modal dan perawatan peralatan dan mesin
Kondisi pagar gedung kantor rusak berat (sudah miring) mengusulkan anggaran untuk renovasi pagar Gedung kantor
backdrop dan Treatmen Ruang Sidang rusak berat dimakan oleh rayap
mengusulkan anggaran untuk renovasi
belum ada backdrop yang menampilkan identitas Dilmil lll-13 Madiun di lobi
Menyusun usulan penambahan anggaran
Tidak memadahinya Ruang Arsip berencana membongkar salah satu kamar mandi lantai atas untuk dijadikan ruang arsip. Mohon kepada atasan untuk mendukung mengusulkan anggaran dimaksud
Kurangnya kendaraan dinas dan operasional roda 4 maupun roda 2
Menyusun usulan penambahan anggaran belanja moda atau sewal pengadaan randis
3 Anggaran Minimnya anggaran jaldis Menyusun usulan penambahan anggaran
Minimnya pagu belanja pengiriman surat Menyusun usulan penambahan anggaran
Dilmil III-14 Denpasar
1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/Fungsional/Staf Pelaksana
Mohon tambahan Personil untuk mengisi jabatan struktural/fungsional maupun staf pelaksana sesuai dengan ABK
2 Sarpras Gedung Pengadilan Militer lll-14 Denpasar adalah Gedung Ex Gedung Pengadilan Tinggi Denpasar belum memenuhi standar prototype dan telah berusia 47 sehingga kondisinya sudah pada rapuh
mengusulkan renovasi Gedung Pengadilan Militer lll-14 Denpasar agar memenuhi Standar Prototyipe
Kurangnya kendaraang operasional yang memadai Mohon didukung satu unit kendaraan operasional yang memadai untuk melayani para tamu maupun kunjungan para Pimpinan Pusat
Kurangnya alat pengolah data Menyusun usulan penambahan anggaran belanja modal dan perawatan peralatan dan mesin
3 Anggaran anggaran untuk sidang keliling yang memadai Mengusulkan tambahan anggaran Sidang keliling untuk menyelesaikan perkara pidana dan pelanggaran yang para Terdakwa dan para Saksi berdomisili di wilayah NTB
Dilmil III-15 Kupang
1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/Fungsional/Staf Pelaksana, serta Sekretaris An. Agustina Hawu, S.E. akan memasuki masa pensiun TMT 01-11-2020
Mohon tambahan Personil untuk mengisi jabatan struktural/fungsional maupun staf pelaksana sesuai dengan ABK
Belum adanya kesempatan mengikuti diklat penjenjangan maupun bimtek kompetensi yang bersertifikasi sehingga terjadi rangkap jabatan
Mohon diikutsertakan dalam Diklat penjenjangan contohnya PIM IV, PIM III, PIM II, dan bimtek kompetensi, contohnya diklat PBJ dll.
2 Sarpras karena miktrotik mengalami kerusakan sehingga jaringan koneksi internet putus sambung
Menyusun usulan penambahan anggaran pengadaan mikrotik
Dilmil III-16 Makassar
1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/Fungsional/Staf Pelaksana
Mohon tambahan Personil untuk mengisi jabatan struktural/fungsional maupun staf pelaksana sesuai dengan ABK
Kurangnya personil yang kompeten dan bersertifikasi/mengikuti bimtek terutama dibidang IT dan pengelolaan BMN
Mengusulkan mengikutkan bimtek kompetensi dan merekrut CPNS mengisi personil di Dilmil III-16 Makassar
2 Sarpras Perangkat keras Teknologi lnformasi seperti router, wifi adapter yang kurang mendukung sehingga penambahan kapasitas jaringan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketersediaan dan kestabilan iarinqan internet
Menyusun usulan penambahan anggaran belanja modal
3 Anggaran Rendahnya biaya operasional untuk keperluan belanja barang konsumsi yaitu hanya Rp. 15.915.000,- dalam setahun
Menyusun usulan penambahan anggaran belanja operasional
Dilmil III-17 Manado
1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/ Fungsional/Staf Pelaksana sehingga terjadi rangkap jabatan/rangkap Pekeriaan
Mohon tambahan Personil untuk mengisi jabatan struktural/fungsional maupun staf pelaksana sesuai dengan ABK
Kurangnya personil mengikuti diklat penjenjangan maupun bimtek kompetensi yang bersertifikasi sehingga terjadi rangkap jabatan
Mohon diikutsertakan dalam Diklat penjenjangan contohnya PIM IV, PIM III, PIM II, dan bimtek kompetensi, contohnya diklat PBJ dll
2 Sarpras Kantor masih sewa, kurangnya randis roda 4 dan roda 2, kurangnya meubelair dan alat pengolah data
gedung perkantoran sedang dibangun dan diperkirakan akan selesai pada Desember 2019 sehingga kemungkinan dapat ditemmpati pada tahun 2020, mengusulkan penambahan anggaran belanja modal pengadaan randis, meubelair dan alat pengolah data
Dilmil III-18 Ambon
1 SDM Belum terisinya jabatan Struktural/ Fungsional/Staf Pelaksana sehingga terjadi rangkap jabatan/rangkap Pekeriaan
Mohon tambahan Personil untuk mengisi jabatan struktural/fungsional maupun staf pelaksana sesuai dengan ABK
Kurangnya personil mengikuti diklat penjenjangan maupun bimtek kompetensi yang bersertifikasi sehingga terjadi rangkap jabatan
Mohon diikutsertakan dalam Diklat penjenjangan contohnya PIM IV, PIM III, PIM II, dan bimtek kompetensi, contohnya diklat PBJ dll
2 Sarpras belum memiliki alat akses point untuk membagi jaringan Wifi di dalam gedung kantor guna mendukung pelaksanaan tugas pokok
Menyusun usulan penambahan anggaran belanja modal
Gedung kantor rusak akibat gempa pada tanggal 26 September 2019
Menyusun usulan penambahan anggaran renovasi gedung
kurangnya randis roda 4 dan roda 2, kurangnya meubelair dan alat pengolah data
mengusulkan penambahan anggaran belanja modal pengadaan randis, meubelair dan alat pengolah data
Dilmil III-18 Ambon menperoleh penambahan personel berupa 4 orang Hakim Militer dan 3 (tiga) orang ASN, yang membutuhkan alat infentaris kantor untuk
mendukung pelaksanaan tugas
Dilmil III-19 Jayapura
1 SDM Dilmil Jayapura jumlah personil yang ada sebanyak 24 orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang Hakim termasuk Kadilmil, yang ada saat ini 4 (empat) orang Hakim termasuk Kadilmil, sedangkan 4 (empat) orang Hakim yang lain 2 (dua) mengikuti Susjabkimil dan 2 (dua) BP di Dilmil Manado dan Dilmil Jakarta.
Mohon untuk Hakim yang melaksanakan BP untuk dikembalikan ke Dilmil lll- 19 Jayapura dan mengajukan permohonan penambahan Panmud dan Panitera Pengganti
Dilmil lll-19 Jayapura kekurangan tenaga Honorer karena saat ini hanya memiliki 3 (tiga) Orang tenaga honorer, idealnya minimal jumlah tenaga honorer sebanvak 9 (sembilan) Orang.
Telah mengajukan Permohonan Penambahan tenaga Honorer kepada Kadilmilti lll Surabaya.
Dilmil lll-19 Jayapura pada tahun 2016 dan tahun 2017 mendapatkan tenaga BP dari jajaran Kodam XVIl/Cendrawasih sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari 5 (lima) orang anggota TNl Ba,Ta dan 1 (satu) orang ASN. Dilmil sudah berupaya untuk mengajukan personil tersebut menjadi organik Dilmil lll-19 Jayapura Cq MA Rl karena tenaganya sangat dibutuhkan untuk membanlu penyelesaian perkara namun sampai dengan sekarang belum dapat persetujuan dari pihak Kodam XVlliCendrawasih dan Kementerian Pertahanan.
Telah melakukan pengajuan proses administrasi menjadi organik Mahkamah Agung Rl sesuai hirarki dan sudah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Mahkamah Agung Rl.
2 Sarpras belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih menumpang pada gedung Kantor Otmil lV-20 jayapura dengan ruangan kerja yang sangat terbatas ,
Telah membuat Permohonan Pembangunan Gedung Kantor Dilmil lll-19 Jayapura ke BUA dan Kami telah mengisi RKBMN
Daya Listrik karena sampai saat ini listriknya masih menumpang pada Otmil IV-20 Jayapura sehingga aliran listrik sering turun
Telah mengajukan permohonan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk pemasangan Listrik
Kurangnya sarpras perkantoran yaitu randis roda 4 dan Telah mengisi RKBMN dan sebagian telah diajukan
roda 2, meubelair, AC, CCTV dan alat pengolah data permohonan pada Anggaran Biaya Tambahan TA. 2019
3 Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sidang keliling Dilmil lll-19 Jayapura sangat kurang karena pelaksanaan siding keliling Dilmil lll-19 Jayapura harus ditempuh dengan Pesawat.
Telah mengajukan Penambahan biaya perjalanan dinas sidang keliling disampaikan ketika ada Binwas baik dari Dilmilti maupun dari Dilmiltama
Biaya Sewa rumah untuk para Hakim dilmil III-19 Jayapura sangat kecil, mengingat biaya sewa rumah di Wilayah Jayapura sangat tinggi berkisar antara Rp.2.200.000,- ( dua juta dua ratur rupiah ) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah)
Rencana mengajukan permohonan penambahan biaya sewa rumah untuk para Hakim kepada Kadilmilti III Surabaya
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
1 SDM
- Belum ada program peningkatan kompetensi di bidang
kepegawaian
- Pegawai/Staf Pada PTUN Samarinda masih sangat kurang
- Agar diadakan pelatihan-pelatihan terkait di bidang
kepegawaian. Seperti Pelatihan Analisa Beban Kerja
- Usul kepada Mahkamah Agung RI agar menambah Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pengadilan Tata Usaha
Negara Samarinda.
-Memanfaatkan tenaga honorer ( PPNPN) untuk membantu
penyelesaian tugas sehari-hari disamping tenaga honorer
(PPNPN) tersebut menjalankan tugas pokoknya (
Pramubakti, Sopir dan Security )
2 Sarana dan
Prasarana
- Tidak tersedianya toilet umum
- anggaran pemeliharaan rumah dinas belum mencukupi
-Terbatasnya anggaran PTUN Samarinda untuk perjalanan
dinas
-Kekurangan Panitera Pengganti
- Sarana kerja PTSP kurang representative misalnya
MejaPelayanan Kursi, PC Unit+Printer.
-. Terjadi kekurangan biaya panjar banding untuk
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
- Kurangnya Sarana prasarana dalam penyimpanan arsip
inaktif Kepaniteraan Muda Hukum berupa Rak Arsip
- Mohon disediakan anggaran untuk membuatkan toilet
untuk umum dan para pihak.
-Untuk disediakan anggaran pemeliharaan rumah dinas
setiap tahunnya agar rumah dinas tersebut layak huni
-Apabila anggaran untuk pemeliharaan rumah dinas belum
tersedia, dapat diberikan uang pengganti sewa rumah.
- Agar dapat ditambahkan dan ditingkatkan untuk tahun
depan supaya dapat mengikuti semua kegiatan
- Mohon ditambahkan Panitera Pengganti
- Perlu mendapatkan perhatian dan disediakan
anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana khusus
pemberian Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
dan juga e-Court.
-Agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat
menambah dan menetapkan besaran biaya banding.
-Penambahan anggaran belanja modal untuk memenuhi
kebutuhan kebutuhan sarana prasarana berupa rak arsip
tersebut
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
1 SDM - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sampai
saat ini masih kekurangan pegawai khususnya bagian
kesekretariatan
- Mohon penambahan SDM yang sesuai dengan kompetensi
yg dibutuhkan
2 Sarana dan
Prasarana
- Fasilitas dan sarana gedung kantor Pengadilan Tinggi
TUN Makassar kurang memadai untuk mendukung
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
- Mengusulkan untuk menambah volume kantor dengan
desain yang sesuai dengan pranata yang menunjang
pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
- Pengadaan Buku Register Perkara Banding apabila
perkara yang diregister 200 perkara banding pertahun
maka hanya dibutuhkan 2 buku demikian pula dengan
pengadaan bukubuku yang lainnya
- Perlengkapan Ruang sidang telah siap namun yang dapat
menjadi masalah apabila Hakim Tinggi yang ada akan
mutasi maka yang bersangkutan akan membawa Toga
yang diberikan sedangkan Hakim Promosi menjadi
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi TUN Makassar
umumnya adalah Ketua/Wakil Ketua Pengadilan tingkat
pertama yang belum memiliki Toga khusus Hakim Tinggi.
- KEUANGAN DAN PELAPORAN Terkait Transfer Keluar
Persediaan dan Non Persediaan dari Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan TUN masih menyisakan
persoalan yang berkepanjangan di tingkat satker
penerima.
-Kurangnya dana yang dibutuhkan Dalam rangka
pelaksanaan PILKADA serentak pada tahun 2020, yang
dilaksanakan dan akan diikuti oleh 75 PILKADA Propinsi,
Kabupaten dan Kota di Wilayah hukum Pengadilan Tinggf
TUN Makassar
- Pengadilan Tinggi TUN Makassar sudah menerima surat
penerusan dari Dirjen ke BKN Pusat tentang usul pensiun
yang bersangkutan, namun sampai saat ini juga belum ada
kabar Pertek dari BKN.(Syamsul K, SH., MH.,)
Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- Pengadaan untuk Pengadilan Tinggi TUN Makassar agar
disesuaikan mengingat ruang penyimpanan terbatas
- mohon kiranya persedian Toga tetap tersedi sekurang-
kurangnya 5 Pc termasuk lambang cakra serta simare
- Mengusulkan agar Ditjen Miltun dalam penatausahaan
TKTM tepat waktu tepat jumlah dan tepat alamat
- Mohon penasmbahan anggaran pengamanan siding pilkada
serentak
- Mohon petunjuk dan arahan pimpinan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
1 SDM - Jumlah 53 Jumlah PNS di bagian Kesekretarian masih
kurang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
administrasi. Karena masih ada sub bagian yang belum
- Mengusulkan penambahan pegawai
memiliki staf
2 Sarana dan
Prasarana
- Sarana Dan Prasarana Meja dan Kursi Kerja Pegawai
masih kurang dan banyak yang sudah tidak layak pakai.
Jumlah PC, printer dan Scanner masih kurang, AC banyak
yang sudah mengalami kerusakan. Sarana Pendukung E
court dan e Litigasi dan pelayanan publik seperti Monitor,
Proyektor, Sound System Persidangan sangat minim.
- Gedung Kantor Gedung Kantor masih Gedung lama dan
belum prototype. Sangat tidak memadai untuk
mendukung sistem Peiayanan Pubiik sekarang. Banyak
kerusakan di bagian Atap.
- Kendaraan Dinas Roda 4(Empat) Kendaraan Roda 4
sejumlah 3 Unit dan 1 Unit di antaranya telah
dalanvkondisi rusak berat. Jumlah Kendaraan Roda 2
sebanyak 9 Unit
- Sarana Lingkungan Kantor Bidang Tanah depan Kantor
masih dalam status sengketa
- Mohon penambahan dan peremajaan sarpras tsb
- Mohon diberikan anggaran untuk perbaikan gedung
- Mohon diberikan anggaran untuk memperbaiki kendaraan
tsb
-Mohon diberikan arahan terhadap bidang tanah depan
kantor yang masih dalam status sengketa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
1 SDM -Jumlah: 36 Orang Jabatan Wakil Ketua kosong dan
Jabatan Kasub bag Umum dan Keuangan Kosong,
Bendahara pengeluaran dan Bendahara penerimaan
merangkap jurusita pengganti, Staf Umum dan Keuangan
merangkap Kasir pada bagian Perkara, untuk Aplikasi SIPP
dan E-court Adminnya dari Honorer juga merangkap Meja
III sedangkan Aplikasi Saiba dan Simak BMN dipegang oleh
Honorer
- Berdasarkan analisa Jabatan dan analisa beban kerja PTUN
Palu masih membutuhkan 8 orang Pegawai yaitu :
1. Bendahara Pengeluaran
2. Bendahara Penerimaan
3. Penyusunan Laporan Keuangan
4. Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
5. Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
6. Analis SDM Aparatur
7. Analis Perkara Peradilan
8. Analis Pengelola Perkara
Mohon penambahan pegawai sesuai kompetensi tsb.
-Mohon diberikan bimbingan teknnis pada bagian
- Tidak ada Bimbingan Teknis yang berhubungan dengan
bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana
- Tidak ada Bimbingan Teknis yang berhubungan dengan
bagian Perencanaan, Tl dan Pelaporan
kepegawaian ortala
- Mohon diberikan bimbingan teknis pada perencanaan TI
dan Pelaporan
2 Sarana dan
Prasarana
- Terdapat 3 (Tiga) Ruangan yang belum dilengkapi
meublair yaitu Ruang Sidang Persiapan, Ruang Rapat dan
Ruang Perpustakaan dan kursi untuk ruang tunggu.
Jendela Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu belum
memiliki gorden / Kray.
Mic Conference Ruang sidang dan Mic Warles rusak berat.
- Pasca Gempa Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu mengalami kerusakanya itu teras samping kiri
dan depan, dinding ruangan Panmud Perkara dan Ruang
Panmud Hukum, Ruang Tunggu, Ruang Posbakum, Ruang
Sidang retak makin lama makin membesar demikian juga
teras Musolah dan Rumah Genset mengalami retak parah.
- Pagar Kantor juga mengalami kerusakan akibat gempa.
1. Kijang LX KF 80 Pengadaan 2001 rusak ringan
digunakan sebagai Operasional Perkantoran,
2. Toyota Vios Pengadaan Tahun 2007 Rusak Ringan
digunakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
3. Toyota Inova Pengadaan Tahun 2011 Rusak Berat,
akibat gempa tidak bisa digunakan lagi.
Kenderaan dinas Roda 2 (dua) Kenderaan Dinas Roda 2
ada 8 (delapan) unit. 1 (satu) unit rusak berat, 2 (dua) unit
rusak ringan
- Sarana lingkungan Kantor landscape bagian kanan dan
kiri belum terpasang Pafing Blok
- Mohon diberikan dan di lengkapi ruangan yang
membutuhkan meublair
- Mohon diberikan anggaran untuk perbaikan pasca gemba
pada gedung kantor
-Mohon diberikan anggaran
-Mohon diberikan anggaran terhadap kendaraan yang rusak
dan di perbaiki
-Mohon diberikan anggaran untuk pemasangan Pafing Blok
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI
1 SDM - Jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Tata Usaha Mengusulkan tambahan tenaga staf dan tambahan Panitera
Negara Kendari sangat kurang
-SDM (Sumber Daya Manusia ) Jumlah sumber daya
manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sangat
kurang yaitu:
Pejabat Struktural: 2
Orang Staf: 1 Orang
Cpns: 2 Orang
Pengganti Aplikasi SIPP dan Website adminnya Tenaga
Honorer
-Mohon diberikan tambahan SDM karena sangat kurang
2 Sarana dan
Prasarana
- Terdapat Ruangan yang belum dllengkapi meubelair
yaitu : Ruang Sidang, Ruang Ketua, Ruang Wakil Ketua,
Ruang Perpustakaan, Ruang Laktasi, Ruang Posbakum,
Ruang Perawatan, Ruang Tunggu, Ruang Arsip dan Ruang
Server.
- Ruang Server masih bergabung dengan ruang PTIP.
- Kurangnya komputer desktop sebagai sarana pendukung
kinerja di meja PTSP, juga di ruangan kepaniteraan juga
masih membutuhkan Komputer dan Laptop.
- Kurangnya Lemari Berkas untuk ruang arsip.
- Belum adanya gorden/kray di ruangan-ruangan kerja.
- Ruang Kerja masing-masing sub bagian masih bergabung.
- PTUN Kendari membutuhkan tambahan Sumur Bor
- Sampai saat ini Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha
Negara Kendarl belum prototype dan hanya satu-satunya
Pengadllan yang belum prototype di Wilayah Kota Kendari
- Kondisi lantai gedung kantor sudah banyak yang rusak,
dinding kantor juga ada bagianyang retak
- Kondisi kantor PTUN Kendari hanya memiliki satu akses
jalan yang dipakai untuk keluar masuk kendaraan
termasuk sebagai akses jalan penghuni rumah dinas
- Mohon tambahan dan peremajaan sarpras tersebut
-Mohon diberikan ruang sendiri untuk ruang PTIP
-Mohon diberikan pengadaan computer baru untuk sarana
pendukung kinerja
-Mohon diberikan Lemari berkas untuk arsip
-Mohon diberikan gorden di setiap ruangan kerja
-Mohon diberikan arahan untuk ruang kerja sub bagian yang
masih bergabung
-Mohon diberikan anggaran untuk Sumur Bor
-Mohon diberikan anggaran untuk perbaikan lantai gedung
kantor
-Mohon diberikan anggaran untuk membuka akses baru
untuk keluar masuk kendaraan termasuk sebagai akses jalan
sehingga apabila ada keributan/demo warga PTUN
Kendari kesusahan mencari jalan keluar.
- Letak kantor PTUN Kendari kurang strategis karena tidak
berada di Jalan Utama sehingga para pencari keadilan
sering kesusahan mencari alamat kantor.
- Kendaraan dinas roda 4 (empat) ada 5 yaitu :
1. Sedan Vios tahun 2006
2. Toyota Kijang Innova Tahun 2011 3. Toyota Avanza
Tahun 2012
4. ToyotaKF83Tahun2002
5. Toyota Kijang STD Tahun 1997 Kondisi Toyota KF 83 dan
Kijang STD rusak berat
- Pasca Kerusuhan di Papua Kantor PTUN Jayapura
mengalamai kerusakan yaitu banyak kaca Kantor Bagian
Oepan yang pecah akibat ulah demonstran.
- Belum tersedia Mushola Pada Kantor PTUN Jayapura
- Sudah tersedia Rumah Genset namun pengusulan
pengadaan genset belum dikabulkan
- Pagar Kantor PTUN Jayapura mengalami kerusakan
karena dimakan usia
- Pagar Rumah Dinas PTUN Jayapura mengalami
kerusakan karena dimakan usia
Anggaran
- Kurangnya anggaran perjalanan dinas luar kota,
sehingga pada pertengahan tahun sudah terpakai
semuanya, dikarenakan harga tiket dan akomodasi
meningkat drastis
- Belum adanya anggaran pengadaan PC untuk meja PTSP,
Meja Informasi, dan Meja Pengaduan, sementara untuk
meja PTSP dipakai PC dan Komputer yang lama yang
kurang berfungsi maksimal
penghuni rumah dinas
-Mohon diberikan arahan untuk supaya tidak kesulitan
mencari alamat kantor
-Mohon diberikan anggaran untuk perbaikan kendaraan tsb
-Mohon diberikan anggaran untuk kerusakan terhadap kaca
kantor akibat demonstran
-Mohon diberikan anggaran untuk pembuatan Mushola pada
kantor PTUN Jayapura
-Mohon diberikan pengadaan rumah genset
-Mohon diberikan anggaran untuk perbaikan pagar kantor
tsb
-Mohon diberikan anggaran untukpagar rumah dinas PTUN
jayapura
-Mohon diberikan anggaran untuk perjalanan dinas luar kota
karena harga tiket yang sangat mahal
-Mohon diberikan anggaran untuk pengadaan PC di meja
PTSP , Meja informasi dan meja pengaduan.
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO
1 SDM - Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sangat kurang
semua bagian - bagian tidak ada staf
- Sebagian besar pekerjaan staf dirangkap oleh Panmud
dan Kasubag karena tidak memiliki staf PNS hanya dibantu
oleh tenaga Honorer (PPPK) dimasing - masing bagian.
-Mohon diberikan SDM untuk bagian staf pada PTUN
Manado
- Mohon diberikan SDM untuk staf pns tersebut
2 Sarana dan
Prasarana
- Keadaan Rumah Dinas/ Lahan Kosone/ dan sarana
Pendukung2 Lainnya yang sering mengalami banjir ,
kompleks yang belum dibangun ,
-Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 yang mengalami
rusak berat
-Kurangnya penambahan kendaraan dinas roda 2
sebanyak 4 unit
-Mohon diberikan anggaran untuk pembangunan sisa tanah
dan perbaikan kerusakan Rumah Dinas
-Mohon diberikan anggaran untuk kendaraan/pengadaan
baru kendaraan roda 2
-Mohon diberikan anggaran penambahan kendaraan dinas
roda 2 sebanyak 4 yang di peruntukan untuk panmud dan
kasubag
3 Anggaran -Kurangnya Anggaran yang diberikan untuk tanah yang
belum di bangun
-Kurangnya Anggaran untuk pembuatan pagar keliling
untuk rumah dinas
-Mohon agar diberikan anggaran untuk pembangunan tanah
yang belum terbangun tsb
-Mohon agar diberikan anggaran untuk pembuatan pagar
karena sangat penting adanya pagar untuk keamanan rumah
dinas tsb
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
1 SDM - Kekurangan SDM Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
- Sampai saat ini pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara
Ambon ada yang belum mengikuti Pelatihan-pelatihan
sesuai bidang masing-masing
-Mohon agar diberikan SDM untuk PTUN Ambon.
-Mohon diberikan pelatihan pelatihan pada pegawai PTUN
Ambon sesuai bidang masing masing
2 Sarana dan
Prasarana
- Tidak tersedianya kelengkapan sarana Tata Usaha
Kepegawaian yang meliputi Buku Induk Pegawai / Buku
Register Pegawai
- kuranganya Aksespoint (pemancar wifi) pada masing
masing bagian. Dan pancaran wifi yang kurang baik.
- Mohon diberikan kelengkapan sarana tata usaha
kepegawaian untuk BIP/BRP
- Mohon agar diberikan anggaran untuk pembelian
Aksespoint ( pemancar wifi)supaya menjadi lebih baik
- Kekurangan PC 2 untuk di bagian meja PTSP Ptun Ambon
- PTUN Ambon belum memiliki PC untuk Desinfo
- betum memiliki PC/Laptop untuk ATR (Audio Text
Recording) di rungan sidang
- CCTV yang mengalami kerusakan saat gempa
- Intalasi listrik yang tidak stabil
- Kurangnya Genset untuk mengakomodir kebutuhan
listrik pada saat mati lampu
- Belum ada SK Penetapan Status Penggunaan untuk
Bangunan , Peralatan&mesin dan barang inventaris.
- Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang mengalami kerusakan
dan hilang
-BMN Rusak dan sudah melampaui masa manfaat belum
dihapus
-Bangunan/Gedung kantor dan rumah dinas rusak yang
dibebabkan oleh gempa
- Mohon agar diberikan anggaran/pengadaan baru PC 2
untuk meja PTSP
- Mohon agar diberikan/pengadaan PC utuk Desinfo
- Mohon agar diberikan PC/Laptop untuk ATR di ruang sidang
agar lebih baik dan cepat
- Mohon agar diberikan anggaran untuk perbaikan CCTV yang
mengalami kerusakan akibat gempa
- Mohon agar diberikan anggaran untuk membetulkan
Instalasi Listrik
- Mohon agar diberikan Anggaran Genset untuk kebutuhan
pada saat mati lampu
- Mohon agar di tindaklanjuti SK Penetapan status tersebut
untuk bangunan peralatan&mesin
- Mohon agar diberikan anggaran untuk kendaraan yang
rusak dan hilang
- Mohon ditindaklanjuti mengenai BMN yang rusak dan
sudah melampaui batas
- Mohon diberikan anggaran perbaikan untuk rumah dinas
dan bangunan tersebut yang disebabkan oleh gempa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO
1 SDM - Belum pemah mengikuti diklat tupoksi Perencanaan, IT,
dan Pelaporan
- diklat kepegawaian khususnya diklat Analisa Jabatan
- Mohon agar diberikan kesempatan diklat untuk tupoksi
Perencanaan, IT, dan Pelaporan
- Mohon diberikan diklat analisa jabatan pada diklat
kepegawaian
2 Sarana dan
Prasarana
- Pelaporan tidak terlaksana dengan baik karena alat
pengolah data computer, Laptop ,meja/kursi staf dan
printer tidak tersedia/terbatas
- Dokumen/Arsip Keuangan tidak aman, tidak tersimpan
baik dan tidak tertata rapi karena tidak ada lemari arsip
- Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak berjalan
- Mohon diberikan angggaran peralatan kantor untuk
mempermudah pelaporan
- Mohon diberikan anggaran untuk lemari arsip untuk
keuangan yang lebih aman
- Mohon diberikan anggaran Alat Pengolah data computer
dengan baik karena Alat pengolah data computer dan
printer dipakai secara bergantian
- Ruangan Kerja masih bersatu dengan ruangan lain
dan printer supaya berjalan dengan baik
- Mohon diberikan arahan dan masukan mengenai ruangan
kerja yang masih bersatu
3 Anggaran - Belanja barang operasional kegiatan perkantoran tidak
cukup
- Mohon agar diberikan anggaran untuk pembelian barang
operasional kegiatan perkantoran
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SURABAYA
1 SDM - Tidak adanya tenaga staf pelaksana di Sub Bagian
Rencana Program
- Perlunya penambahan tenaga honorer di seluruh satuan
kerja se wilayah hukum Pengadilan Tinggi TUN Surabaya,
mengingat keterbatasan jumlah SDM
- Diperlukan adanya Bimtek tentang penyusunan LKjIP
yang pesertanya juga melibatkan bagian Kepaniteraan
- Tidak adanya regenerasi untuk menjadi Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Penerima karena
keterbatasan jumlah SDM
- Kurangnya staf di Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
-Mohon diberikan SDM untuk tenaga staf pelaksana
-Mohon agar di tambahkan penambahan tenaga honorer
mengingat keterbatasan jumlah SDM
-Mohon diberikan Bimtek tentang LKjIP
-Mohon diberikan petunjuk/SDM baru yang sudah
menguasai Bendahara
-Mohon agar diberikan SDM baru/staff
2 Sarana dan
Prasarana
- Personal Computer (PC), Layar Monitor, Printer, dan
Scanner untuk diganti dengan yang baru
-Mohon diberikan anggaran untuk peralatan penunjang
pekerjaan seperti PC, layar monitor, printer dan scanner
3 Anggaran - Masih belum dikabulkannya setiap usulan Belanja Modal
untuk satuan kerja se wilayah hukum Pengadilan Tinggi
TUN Surabaya
-Mohon ditinjau kembali untuk pengajuakusulan Belanja
Modal pada Satker pt tun Surabaya
4 Pelaporan -Keterlambatan datangnya SK Mohon ditinjau kembali untuk keterlambatannya Semua SK
tersebut
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA
1 SDM -Dibutuhkan penambahan pegawai/staf pada
kesekretariatan
-Mohon agar ditambahkan SDM pegawai/staf pada
kesektretariatan
-Dibutuhkan tenaga teknisi
-Pengusulan Jurusita Pengganti (JSP) yang kosong.
-Pengusulan tenaga honorer DIPA dan Non DIPA
menjadi PNS
- Diperlukan pendampingan dalam penyusunan LkjIP
-Mohon diberikan tenaga teknis yang berpengalaman
-Mohon diberikan Jurusita Pengganti yang kosong
-Mohon pengajuan tersebut dapat di proses.
-Mohon diberikan arahan dan pendampingan dalam
penyusunan LKjIP
2 Sarana dan
Prasarana
-Dibutuhkan Aplikasi pengarsipan/persuratan agar
mempermudah pencarian dan penataan arsip/surat.
- Perangkat pengolah data sudah banyak yang
usang/tidak layak pakai
-Dibutuhkan penambahan Bandwitdh dan Backdrop untuk
mendukung kelancaran dan lebih bagus tertata rapi
-Kebutuhan Genset dan Soundsystem , ATR
-Kebutuhan ruang arsip dan ruak laktasi yang masih
kurang.
-Dibutuhkan mesin Fingerprint versi baru yaitu Face
-Mohon diberikan aplikasi pengarsipan/persuratan agar lebih
mudah dan cepat
-Mohon diberikan pengolah data yang baru dan layak pakai
-Mohon diberikan anggaran untuk Bandwidth dan Backdrop
-Mohon diberikan anggaran Genset dan Soundsystem ATR
-Mohon diberikan arahan dan anggaran mengenai ruang
arsip dan laktasi yang msih kurang
-Mohon diberikan anggaran untuk mesin fingerprint versi
baru dengan Face Print
3 Anggaran -Belanja Perjalanan Dinas, Pemeliharaan Rumah Dinas,
Pengadaan Kamera & Handycam untuk Dokumentasi
kegiatan-kegiatan kantor serta pengadaan lnfokus
karena kondisi infokus yang lama layar/LCDnya sudah
rusak tidak dapat dipakai untuk kebutuhan rapat maupun
presentasi lainnya
-Mohon diberikan anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas
dan peralatan kantor lainnya yang mulai sudah tidak layak
pakai
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG
1 SDM - Kurangnya Tenaga Pegawai Staff untuk mendukung
Pelaksanaan Pekerjaan di Bidang Perkara, Bidang Hukum,
Bidang Administrasi (Bagian Umum dan Keuangan,
Kepegawaian dan Ortala, Perencanaan, IT dan Pelaporan)
- Dibutuhkan Tenaga Staff/Pegawai Yang mempunyai
Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa, perlu diadakan Diklat
- Agar dapat ditambah kebutuhan Tenaga Pegawai / Staf
yang dimaksud
- Agar diadakan kegiatan Bintek atau Sertifikasi Pengadaan
Barang dan Jasa
Pengadaan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Masih ada Pejabat Struktural yang belum mengikuti
Diklat PIM IV
- Tenaga Pendukung untuk Kebersihan dan Keamanan
(Tenaga Honorer) masih kurang
- Agar dapat diadakan Diklat PIM IV
- Perlu ditambah alokasi Belanja Barang (521111) untuk
menambah alokasi penambahan Tenaga Honorer dari 7
Tenaga Honorer menjadi 12 Tenaga Honorer.
2 Sarana dan
Prasarana
- perlunya ditambah Perangkat IT Seperti PC dan Laptop
- Masih memakai Tenaga Pelayanan PTSP dari Jobdesk
atau Tupoksi di bagian lain, sehingga belum optimal.
-Kebutuhan Genset
- Belum adanya Ruang/Gedung Arsip yang memadai,
Ruang Arsip yang ada belum bisa mengcover seluruh
kebutuhan pengarsipan dokumen2 yang Lama
- Agar dapat dialokasikan anggaran untuk pembelian
kebutuhan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung SIPP di
Tahun Anggaran 2020
- Agar dapat dialokasikan anggaran untuk Pengadaan Sarana
Prasarana Pendukung PTSP di Tahun Anggaran 2020
- Agar dapat dialokasikan anggaran untuk pembelian
kebutuhan Pengadaan Genset di Tahun Anggaran 2020
- Agar dapat dialokasikan anggaran untuk kebutuhan
Pengadaan Ruang Arsip / Gedung Arsip Khusus di Tahun
Anggaran 2020
3 Anggaran - Rumah Dinas tidak ada Biaya Pemeliharaan, ada 5
Rumah Dinas yang mengalami kerusakan berat bahkan
diantaranya ada yang atapnya roboh
- Agar dapat dialokasikan anggaran untuk Biaya
Pemeliharaan Rumah Dinas di Tahun Anggaran 2020
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
1 SDM - Belum terbitnya SK Pensiun An. SRI MURWATI & SK
Kenaikan Pangkat Pengabdian An. SUMIJAN, SH.
- Belum terbitnya SK Pensiun An. HIMAWATI, SH.
- Kendala dalam pengerjaan Analisa Beban Kerja, karena
belum pernah ada sosialisasi dan panduan dari PT TUN
Surabaya
- Sudah ditanyakan ke BKN Pusat
- Sudah ditanyakan ke BKN Pusat
- Diadakan sosialisasi di PT TUN Surabaya
2 Sarana dan
Prasarana
- PC yang ada di PTUN Yogyakarta sebagian besar
pengadaan lama
- Belum adanya Genset untuk preventif jika listrik padam.
Usulan melalui RKA/K-L
Usulan melalui RKA/K-L
3 Pelaporan - Bahwa dalam penyusunan RKA/K-L PTUN Yogyakarta - Mohon untuk dapat diperhatikan
untuk tahun 2020 sesuai dengan petunjuk penyusunan
RKA/K-L tahun 2019
- belanja modal belum sepenuhnya mendukung
kebutuhan satuan kerja
- Belum memiliki tenaga Teknologi Informasi yang
berbasis pendidikan sarjana
- perlu ada penggantian / serep server baru dan saat ini
sedang menunggu pengiriman server dari Mahkamah
Agung
- Mohon untuk belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan
satker
- Mohon untuk diperhatikan
- Mohon untuk segera direalisasikan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
1 SDM - Masih ada 1 orang Kasub yang belum mengikuti Diklat
Pim IV
- Diperlukan adanya Diklat Bendahara Pengeluaran
-Mohon agar di tindaklanjuti supaya bisa mengikuti Diklat
Pim IV
-Mohon untuk disosialisasikan untuk DIklat Bendahara
Pengeluaran
2 Sarana dan
Prasarana
- Pemeliharaan rumah dinas sangat kecil sehingga tidak
cukup untuk merehab kerusakan yang ada
- Pemeliharaan gedung kantor perlu ditambah
-Mohon agar diberikan anggaran untuk merehab rumah
dinas yang mengalami kerusakan
-Mohon diberikan anggaran untuk pemeliharaan gedung
kantor secara rutin
3 Pelaporan - Agar diadakan sosialisasi mengenai penyusunan LKjIP
dan Laporan Tahunan
- Belanja modal yang diusulkan tidak ada yang turun
-Mohon untuk segera direalisasikan
-Mohon untuk di tindak lanjuti untuk Be;anja Modal yang di
usulkan tersebut
4 Anggaran - Anggaran untuk langganan daya dan jasa listrik masih
kurang
-Mohon di tambahkan anggaran untuk langganan daya dan
jasa listrik
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM
1 Sarana dan
Prasarana
- kami mohon dukungan Ditjen Badilmiltun untuk dapat
membantu merelisasikan Usulan Renovasi Gedung
tersebut
- Belum tersedianya Sarana dan Prasarana dalam
- Perlu dukungan realisasi usulan agar dapat dilakukan rehab
gedung kantor Pengadilan TUN Mataram Tahap Ke III
-Mohon direalisasikan sarana dan Prasarana dalam
mendukung program E-Litigation mendukung program E-Litgation
2 Anggaran - Pengadilan TUN Mataram sampai dengan saat ini belum
mendapatkan anggaran untuk pembuatan PTSP
-Mohon agar di berikan anggaran untuk pembuatan PTSP
3 SDM - mohon dapat diberikan tambahan lagi tenaga kontrak
sebanyak 3 orang / Pramubhakti sebab saat ini hanya
terdapat 2 orang Pengemudi, 2 orang Satpam, dan 3
Pramubhakti.
-Mohon agar di realisasikan untum permintaan tenaga
kontrak SDM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
1 SDM - KURANGNYA HAKIM DAN PEGAWAI - Mohon penambahan Hakim dan Pegawai
2 Sarana dan
Prasarana
- Kurangnya sarana lemari / rak untuk perkara aktif,
kurang CPU untuk Court Corner, kurangnya sound system
yang memadai
- Mohon pengadaan dengan tersedianya anggaran dalam
DIPA atau ABT.
3 Anggaran - Anggaran DIPA 05 penyerapan masih 0% karena tidak
ada perkara prodeo.
- Anggaran DIPA 05 belum menyentuh tugas-tugas
peradilan di PTUN Kupang
- Perlu sosialisasi tujuan dan pemanfaatan DIPA 05 guna
memaksimalkan manfaat DIPA 05 dalam mendukung
pelaksanaan tugas peradilan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
1 SDM - Kekurangan personil/pegawai masih menjadi baguan
permasalahan utama satuan kerja
-Mohon agar di tindaklanjuti karena sangat kurangnya
personil
2 Sarana dan
Prasarana
- Beberapa sarana dan prasarana pendukung Teknologi
Informasi sudah mengalami kondisi rusak
- Kondisi rumah dinas yang dalam kondisi rusak berat
sehingga beberapa unit tidak layak ditempati/huni
- Sarana Mebeulair banyak yang sudah rusak berat
-Mohon agar diberikan anggaran untuk sarana dan prasarana
pendukung Teknologi Informasi yang sudah mulai rusak
-Mohon agar realisasikan dan diberikan anggaran untuk
perbaikan rumah dinas tersebut
-Mohon diberikan anggaran Mebeulair yang sudah rusak
berat
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
1 Sarana dan - Terdapat dua unit rumah dinas Hakim Di Jalan Rambutan - Melaporkan ke Kapolres Jakarta Timur pada tanggal 10
Prasarana Nomor 83 dan 84 Rt.011 Rw.08 Kelurahan Pondok Kelapa
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan Alas
Hak Sertifikat Hak Pakai N : 59 seluas 362 m2 telah di
klaim kepemilikannya dan telah di duduki oleh pihak luar
yang mengaku-ngaku memiliki tanah tersebut, yang
mengatasnamakan partai tertentu dan organisasi
tertentu.
- Sebidang tanah di Jalan Pulogebang Jakarta Timur seluas
1200 m2, yang di beli pada tanggal 28 Nopember 1996
oleh atas nama Departemen Kehakiman RI, tidak dapat di
sertifikatkan (bukti kepemilikan masih berupa Akta Jual
Beli Nomor 1585/Cakung/1996 tanggal 28 Nopember
1996), karena terdapat permohohan blokir oleh salah satu
ahliwaris, di Kantor BPN Jakarta Timur
- Tidak dapat menginput data pendidikan pegawai untuk
tingkat pendidikan S1 dan seterusnya, data pendidikan
yang dapat di input hanya sampai tingkat SD, SMP dan
SMA
Oktober 2016 dengan no Laporan 923/K/IX/2016/Res.JT
- Menindaklanjuti Laporan dengan melakukan pengecekan
langsung ke Rumah Dinas, dan menurunkan plang pihak
terlapor dari halaman rumah dinas, membersihkan dan
mengunci pagar dan rumah pada tanggal 26 Oktober 2016
yang dilakukan petugas kepolisian Kapolres Jakarta Timur (3
orang) dan dari Pihak PTUN Jakarta (Sekretaris, Kasub, dan 2
orang staf)
- PTUN Jakarta telah berkoordinasi dengan Badan
Pertanahan Jakarta Timur untuk mengajukan
peningkatan status kepemilik an tanah tetapi ditolak
- Telah memberi informasi perihal tersebut kepada
Biro Perlengkapan via email biro-
[email protected] tanggal 23 april 2015
- Diberikan anggaran untuk mengurus penyelesaian
masalah tersebut
-Telah di tanyakan ke biro Kepegawaian Mahkamah Agung
dan direkomendasikan untuk menanyakan langsung ke BKN,
setelah di tanyakan ke BKN di kembalikan untuk ditanyakan
ke Mahkamah Agung
Agar di berikan akses oleh Mahkamah Agung mengisi data
pendidikan pegawai untuk jenjang S1 S2 dan seterusnya
2 SDM - Kurangnya SDM yang mampu mengelola berbagai sistem
aplikasi
- Sudah dibuat analisa beban kerja dan analisa jabatan Agar
Mahkamah Agung memberikan pegawai staf yang
mempunyai keterampilan untuk mengelola berbagai sistem
aplikasi,
PT TUN JAKARTA
1 Sarana dan
Prasarana
-Salah satu rumah dinas PTTUN Jakarta sudah sangat tidak
layak huni dan rusak berat,
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masih
sangat kekurangan sarana dan prasarana ( Meubelair
- memasukan dalam aplikasi SIMAK BMN dengan kondisi
rusak berat
- Sudah mengajukan usulan belanja modal tetapi tidak di
penuhi setiap tahunnya karena mahkamah agung masih
memfokuskan prioritas belanja modal bidang IT
2 SDM - Kekurangan personil/pegawai masih mendai bagian
permasalahan utama satuan kerja
Sudah mencoba melakukan usulan ke biro kepegawaian
mahkamah agung
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
1 SDM -SDM di Kepaniteraan Perkara dan Kepaniteraan Hukum
sangat kurang
-1 (satu) orang Panitera Muda
-1 (satu) orang Petugas Meja Satu (dilaksanakan oleh
Staf)
-1 (satu) orang Petugas Kasir (dilaksanakan oleh
PPNPM/Honorer)
-1 (satu) orang Petugas Meja Dua (dilaksanakan oleh
Panitera Pengganti)
-1 (satu) orang Petugas Meja Tiga (dilaksanakan oleh
PPNPM/Honorer)
- Untuk menunjang tugas-tugas di Kepaniteraaan Perkara
supaya dilaksanakan oleh Pegawai/ASN dan tidak rangkap
jabatan
- Supaya diusulkan permohonan penambahan pegawai
- Untuk Petugas Meja Satu, Petugas Kasir Petugas Meja Dua
dan Petugas Meja Tiga diusulkan supaya mendapat
tunjangan/honor
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
1 SDM - banyaknya pegawai PTUN Banjarmasin yang akan
memasuki masa pensiun hingga tahun 2023.
-Mohon di realisasikan dan penambahan pegawai
2 Sarana dan
Prasarana
- kurangnya daya listrik pada PTUN Banjarmasin, maka
tidak dapat menggunakan Air Conditioner (AC) di ruang
sidang
- gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
-Mohon diberikan anggaran untuk penambahan daya listrik
pada PTUN Banjarmasin
-Mohon di realisasikan untuk gedung yang belum sesuai
masih belum sesuai dengan prototype
- Kurang Layaknya Kondisi Rumah Dinas Sama seperti
gedung kantor Pengadilan Tala Usaha Negara
Banjarmasin,
- Kurangnya Sosialisasi Terkait Laporan-Laporan yang
Harus Dibuat Kurangnya sosialisasi terkait pembuatan
laporan-laporan seperti Analisis Jabatan
- Kondisi Peralatan Kantor yang Kurang Layak Sama seperti
gedung kantor dan rumah dinas
dengan prototype
-Mohon diberikan anggaran untuk perbaikan kondisirumah
supaya layak di pakai
-Mohon di adakan Sosialisasi terkait laporan-laporan seperti
Analisis Jabatan
-Mohon diberikan anggaran untuk pengadaan peralatan
kantor yang baru supaya layak digunakan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
1 Sarana dan
Prasarana
- Ambang kerusakan yang telah dihitung dari Dinas PU
setempat dibawah 45% sehingga cukup dilakukan
pemeliharaan dan perawatan saja
- Masih Banyak Satuan kerja baru berdiri yang belum ada
gedung kantor sehingga diprioritaskan untuk
pembangunan gedungkan tornya
- Tetap Mengusulkan melalui RKAKL dengan memasukan
belanja-belanja yang diperlukan dalam pemenuhan sarana
dan prasarana akreditasi pengadilan dan pembangunan
zona integritas terutama berkaitan dengan belanja modal
pembangunan gedung
- memohon dukungan untuk membackup dan membuatkan
surat rekomendasi bahwa pembangunan gedung kantor
disatuan kerja sangat diperlukan
2 SDM -Kurangnya SDM pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya
1. Mengusulkan ke Biro Kepegawaian Mahkamah Agung
Republik Indonesia - untuk penambahan pegawai baik itu
melalui penerimaan calon pegawai negeri sipil dan mutasi
pegawai biasa dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
2. Mengirimkan surat ke pemerintah daerah dalam
penambahan pegawai melalui mutasi melimpah guna
pemenuhan sumber daya manusia di pengadilan sesuai surat
dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
183/78/SJ Tanggal 04 Januari 2019 Tentang Dukungan
Pemerintah Daerah Terhadap Pengadilan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK
1 Sarana dan
Prasrana
- tidak mendapatkan penambahan alokasi anggaran untuk
melanjutkan pembangunan
- Belum adanya tempat parkir khusus (belum ada kanopi)
untuk kendaraan dinas Ketua, Wakil Ketuadan pegawai
- Desain dinding bangunan yang sebagian besar dipasang
keramik besar ukuran 60 x 60 cm sering mengalami
kerusakan
-sangat membutuhkan penambahan kendaraan dinas
roda empat dan roda dua,
-Mohon diberikan anggaran untuk melanjutkan
pembangunan
-Mohon diberikan enggaran untuk membuat tempat parker
khusus
-Mohon diberikan anggaran untuk bangunan dinding yang
sudah mulai kerusakan
-Mohon diberikan anggaran untuk penambahan kendaraan
dinas roda empat dan roda dua
2 SDM - Perlu Penambahan Pegawai / SDM terutama yang
mempunyai basic pendidikan Sarjana Komputer /
Teknologi Informatika.
-Mohon agar di realisasikan karena sangat kurang SDM yang
mempuyai skill sarjana computer/teknologi informatika
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
1 Sarana dan
Prasarana
- Gedung Depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara
Banda Aceh belum sesuai dengan proto type
- Belum adanya Sertifikat Rumah Dinas Hakim hibah dari
BRR yang berlokasi di Desa Pantee Pagar Air Aceh Besar
- Sempitnya/ kurangnya Lahan parkir
- Rumah Dinas hakim sebanyak 3 (tiga) unit di Desa Cot
Mesjid sudah tidak layak huni
-Mobil dan motor operasional kantor yang sudah tidak
layak yang membutuhkan biaya perawatan yang besar
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk Teknologi
Informasi
- Agar bisa untuk dianggarkan biaya untuk rehab gedung
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
- Maka mohon kiranya untuk tahun depan agar di tambahkan
biaya pada DIPA untuk pengurusan sertifikat Rumah Dinas
-Perlu adanya pembebasan tanah bagian belakang atau
samping kantor untuk memperluas lahan parkir tersebut
- Perlu rehab total untuk meninggikan rumah dinas tersebut
sesuai dengan Rekom dari Dinas PU
- Perlu dilakukan penghapusan dan pengajuan pengadaan
mobil dinas /operasional baru sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
- Perlu adanya pengadaan meubelair berupa kursi baik itu
kursi pimpinan serta kursi staf, Bangku pengunjung sidang
dan Meja para pihak.
- Pengadaan pakaian dinas
- Pengadaan Vertikal Blaind, pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh
- Pengadaan Standing AC
- Kurangnya lemari arsip baik itu lemari arsip untuk berkas
perkara maupun berkas kesektariatan.
- Interphon (telepon untuk ruangan) belum tersedia untuk
memudahkan atau mempercepat pelayanan
- Perlu adanya pengadaan pakaian dinas baik itu untuk
pegawai maupun untuk honorer.
- Agar dianggarkan biaya untuk pengadaan Vertikal Blaind
- perlu kiranya adanya pengadaaan standing AC untuk ruang
sidang dan ruang PTSP
- Agar adanya anggaran untuk belanja modal lemari arsip
- Agar dianggarkan pengadaan Interphon tersebut.
2 SDM - Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) / Pegawai ,
dimana di bagian- bagian tertentu tidak mempunyai Staf/
Pegawai
1. Agar Pegawai Kontrak yang sudah lama bekerja di
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diperioritaskan
untuk diangkat menjadi Pegawai ASN.
2. Jika diperbolehkan adanya penambahan tenaga kontrak
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
1 SDM - Kurangnya SDM pada bagian kesekretariatan, jumlah staf
tidak seimbang dengan jenis pekerjaan
- Prioritas dalam pengadaan cpns 2020 jurusan :
1. S1 llmu Komputer /Teknik Komputer 2 orang
2. DIii Teknik lnformatika / Manaj. Tek. lnformatika 2 org
2 Sarana dan
Prasarana
- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sudah banyak yang
rusak yaitu :
- Komputer, Laptop, Printer, Scanner, AC, Meja Rapat,
Meja Kerja dan Kursi Kerja
- Hakim/PP, dan Kursi Pengunjung Sidang.
- Penyelesesaian Tupoksi Terganggu.
- Gedung kantor tidak memadai dan lahan parkir sangat
sempit
- Kendaraan Pengunjung tidak memiliki parker.
- Tahun 2019 PTUN Palembang telah melaksanakan
penghapusan BMN berupa peralatan kantor (meubelair)
dengan nilai aset yang dihapuskan Rp. 235.070.913,•
- Realisasi Anggaran untuk tahun 2020 / 2021 :
Komputer, Laptop, AC, Genset 80 KVA, dan meubelair
- Kantor PTUN Palembang terkena perluasan jalan dari
jembatan Musi IV ke JI. Jend. A. Yani
- Realisasi anggaran untuk pembangunan kantor baru
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
1 SDM - Kurangnya SDM pada bagian kesekretariatan, banyak sub
bagian yang tidak memiliki staf
- Prioritas dalam pengadaan cpns 2020
2 Sarana dan
Prasarana
- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sudah banyak yang
rusak dan minim
- Gedung kantor sudah mengalami banyak kerusakan
- Rumah dinas sudah mengalami banyak kerusakan
-Realisasi Anggaran untuk tahun 2020 / 2021
-Komputer, Laptop, Printer, AC, meubelair, dan sound sistem
persidangan
- Kozen bagian depan sudah banyak yang lapuk dan
busukperlu segera dipelihara
- Realisasi Anggaran pemeiharaan kantor tahun 2020
- Realisasi Anggaran pemeiharaan rumah dinas tahun 2020
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
1 SDM - Kurangnya SDM pada bagian kesekretariatan dan
Kepaniteraan
- Prioritas dalam pengadaan cpns 2020
2 Sarana dan
Prasarana
- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran minim, perlu
penambahan :
- Penyelesaian tupoksi terganggu
- Sarana penyimpanan arsip perkara menggunakan rak
rakitan
- Penambahan kendaraan dinas untuk Sekretaris
- Realisasi Anggaran untuk tahun 2020/2021
- Reallisasi Anggaran untuk pengadaan lemari arsip
- Realisasi Anggaran pengadaan kendaraan dinas untuk
Sekretaris
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
1 SDM - Kurangnya SDM pada bagian kesekretariatan dan
Kepaniteraan
- Prioritas dalam pengadaan cpns 2020
2 Sarana dan
Prasarana
- Kurangnya sarana prasarana perkantoran
- Belum ada pelatihan di bidang Kepegawaian dalam
pembuatan Anjab dan ABK
- Belum ada SOP yang seragam / terstandarisasi untuk
seluruh Pengadilan
- Realisasi Anggaran untuk tahun 2020/2021 untuk sarana
dan prasarana perkantoran
-Perlu pelatihan untuk keseragaman
- Perlu kegiatan untuk penyeragaman SOP
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
1 SDM - Kurangnya SDM pada bagian kesekretariatan dan
Kepaniteraan
- Prioritas dalam pengadaan cpns 2020
2 Sarana dan
Prasarana
- Penyelesaian tupoksi terganggu
- Meubelair ruang siding
- Sooundsystem ruang sidang
Kebutuhan diklat :
- Tidak seragam untuk seluruh satuan kerja
- Diklat untuk Hakim
- Kepaniteraan
- Kesekretariatan
- Box perkara inkracht
- Rehab Gedung sesuai prototype MA RI
- Realisasi Anggaran untuk tahun 2020/2021 untuk sarana
dan prasarana perkantoran
- Perlu pelatihan untuk keseragaman
- Perlu anggaran dari DIPA untuk box perkara inkracht
- Belum memiliki ruang laktaso , ruang konsultan hukum ,
ruang pengaduan dan ruang arsip
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara
Kabag Perencanaan dan Keuangan
SADIMAN, SH., MM.
NIP. 196307031987031003