daftar isi · 2020. 7. 29. · daftar isi halaman daftar isi bab i pendahuluan a ... alat studio...

DAFTAR ISI Halaman

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang ............................................................ 1

B. Landasan Hukum ........................................................ 2

C. Maksud dan Tujuan .................................................... 3

D. Sistimatika Penulisan ................................................. 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ...................... 6

B. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu .................................................... 8

C. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu .................................. 11

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 18

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan DPM & PTSP .......................................... 20

B. Telaah Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih ........................................................ 20

C. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga ..................... 23

D. Telaah RTRW ......................................................... 27

E. Penentuan Isu-Isu strategis .................................... 28

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi .......................................................... 29

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ................. 29

C. Strategi dan Kebijakan ........................................... 30

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

A. Program Umum ..................................................... 32

B. Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas

Pokok dan Fungsi ..................................................... 36

BAB VI INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

A. Indikator Kinerja mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD ..................................................................... 41

B. Indikator Kinerja DPM dan PTSP pada Renstra Tahun

2016 – 2021 ................................................................ 42

BAB VII PENUTUP ...................................................................... 45

Lampiran

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses yang direncanakan dan mempunyai

kegiatan yang berkesinambungan, berkelanjutan dan bertahap menuju ke

kondisi yang lebih baik.

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan daerah

Kabupaten Sukoharjo merupakan usaha meningkatkan kesejahteraan

masyarakat yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang dilakukan

secara berkelanjutan dengan memperhatikan kemampuan sumber daya daerah

dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

memperhatikan tantangan perkembangan global.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah

dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo merupakan dokumen perencanaan strategis

lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021, disusun

dengan memperhatikan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM) RI tahun 2015 – 2019 serta Rencana Umum Penanaman Modal

(RUPM) Kabupaten Sukoharjo. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo berfungsi sebagai

pedoman pelaksanaan pembangunan dibidang penanaman modal dan

pelayanan perizinan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati

Sukoharjo periode 2016 – 2021.

Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ini diperlukan agar hasil

pembangunan yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu yang sudah berjalan dan dicapai sebelumnya dapat terjamin

2

keberlanjutannya dan permasalahan serta tantangan yang sedang dihadapi

daerah dapat diatasi dengan lebih optimal. Oleh karena itu, dalam penyusunan

perencanaan pembangunan perlu dipertimbangkan program dan kegiatan yang

mampu beradaptasi dengan perubahan yang demikian cepat.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2005-2025;


Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo;


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2031;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Perencanaan Pembangunan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2016 – 2021.

3

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan :

a. Sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dibidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk kurun waktu 5 tahun

secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

b. Pedoman dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di

Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2016 – 2021.

c. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sukoharjo selama

5 tahun.

2. Tujuan

a. Memberikan landasan kebijakan bagi pelaksana kegiatan.

b. Memperoleh kemudahan dalam menentukan skala prioritas.

c. Memperoleh kemudahan pemahaman dalam menyusun perencanaan

anggaran.

d. Dengan adanya Rencana Strategis diharapkan dapat mengeliminir

kesalahan dalam perencanaan.

e. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan

berkelanjutan.

D. Sistimatika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistimatika

penulisan sebagai berikut :

4

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistimatika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

C. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan DPM dan PTSP

B. Telaah Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

C. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga

D. Telaah RTRW

E. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

C. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Program Umum

B. Program yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan

Fungsi

BAB VI INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

Lampiran

5

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sukoharjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 12 tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.


Kabupaten Sukoharjo mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal

dan Pelayanan .Terpadu Satu Pintu.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai

fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

6

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo berdasarkan

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SUKOHARJO

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEREKONOMIAN

PEREKONOMIAN

KEPALA DINAS

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

PARSOSBUD

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

PEKERJAAN UMUM

SEKSI VERIFIKASI PERIZINAN PEKERJAAN

UMUM

SEKSI PELAYANAN PERIZINAN

PEKERJAAN UMUM

BIDANG PENANAMAN MODAL

SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA

SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

PENANAMAN MODAL

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPAGAWAIAN

SEKRETARIS

SEKSI PENERBITAN PERIZINAN PEKERJAAN

UMUM

SEKSI PENERBITAN PERIZINAN

PARSOSBUD

BIDANG PENGADUAN DATA DAN TEKNOLOGI

INFORMASI

SEKSI DOKUMENTASI DAN ARSIP

SEKSI INFORMASI DAN PENGADUAN

SEKSI VERIFIKASI PERIZINAN

PARSOSBUD


PARSOSBUD

SEKSI PENERBITAN PERIZINAN PEREKONOMIAN

SEKSI VERIFIKASI PERIZINAN PEREKONOMIAN


PEREKONOMIAN

SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

SEKSI DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

7

B. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo tahun 2017 (per 3

Januari 2017) dapat dirinci ke dalam tabel-tabel dibawah ini :

1) Berdasarkan distribusi pegawai per Bidang dan Sekretariat

Distribusi Pegawai berdasarkan Bidang

Bidang

Jumlah Ket.

a. Kepala Dinas 1

b. Sekretaris Dinas 1

c. Sub Bag Perencanaan dan Keuangan 6

d. Sub Bag Umum dan Kepegawaian 3

e. Kepala Bidang Penanaman Modal 1

f. Seksi Perencanaan & Pengembangan PM 2

g. Seksi Promosi dan Kerjasama 2

h. Seksi Pengawasan & Pengendalian 2

i. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan PU 1

j. Seksi Pelayanan Perizinan PU 2

k. Seksi Verifikasi Perizinan PU 2

l. Seksi Penerbitan Perizinan PU 2

m. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian 1

n. Seksi Pelayanan Perizinan Perekonomian 2

o. Seksi Verifikasi Perizinan perekononomian 2

p. Seksi Penerbitan Perizinan Perekonomian - Belum terisi

q. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Parsosbud 1

r. Seksi Pelayanan Perizinan Parsosbud 2

s. Seksi Verifikasi Perizinan Parsosbud 2

t. Seksi Penerbitan Perizinan Parsosbud - Belum terisi

u. Kepala Bidang Pengaduan,Data &Teknologi

Informasi

1

v. Seksi Informasi dan Pengaduan 2

8

w. Seksi Dokumentasi dan Arsip 2

x. Seksi Data dan Teknologi Informasi 2

J u m l a h 42 Sumber : Data Per 3 Januari 2017

2) Berdasarkan tingkat pendidikan dan Eselonering

Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Eselon

PENDIDIKAN JUMLAH PEJABAT

STRUKTURAL JUMLAH

a. S2 12 a. Eselon II a -

b. S1 24 b. Eselon II b 1

c. DIPLOMA 1 c. Eselon III a 1

d. SMA/SMK/MA 5 d. Eselon III b 5

e. SMP/MTsN - e. Eselon IV a 15

Jumlah 42

Jumlah 22

Sumber : Data per 3 Januari 2017

3) Berdasarkan Diklat Penjejangan/Struktural Pegawai

Diklat Penjejangan/Struktural Pegawai

NAMA DIKLAT JUMLAH % DARI TOTAL STAF

a. SPAMEN / DIKLATPIM II - -

b. SPAMA / DIKLATPIM III 6 14,29

c. ADUM / DIKLATPIM IV 11 26,19

J u m l a h 17 40,48


9

4) Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Ruang

Pangkat/Golongan dan Ruang Pegawai

PANGKAT/GOLONGAN/RUANG PEGAWAI

JUMLAH %

a. Pembina Utama Muda / IV c - -

b. Pembina Tingkat I / IV b 3 7,14

c. Pembina / IV a 7 16,67

d. Penata Tingkat I / III d 13 30,95

e. Penata / III c 8 19,05

f. Penata Muda Tingkat / III b 5 11,90

g. Penata Muda / III a 3 7,14

h. Pengatur Tingkat I / II d 1 2,38

i. Pengatur / II c 2 4,76

j. Pengatur Muda Tingkat I / II b - -

k. Pengatur Muda / II a - -

Jumlah 42 100


2. Sumber Daya Modal

Sebagai penunjang semua program / kegiatan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Sukoharjo dibutuhkan sumber daya modal berupa sarana dan prasarana

agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana

yang tersedia sesuai data aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu per 3 Januari 2017 terdapat sebanyak 467 buah barang

senilai Rp 1.883.089.775,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga

juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan

rincian sebagai berikut :

10

Data Aset Barang/Sarana dan Prasarana

No. Uraian Jumlah Barang

Jumlah Harga (Rp)

1. Tanah 0 0

2. Alat-Alat Angkutan 14 643.375.300,00

3. Alat kantor dan Rumah Tangga 314 849.522.950,00

4. Alat Studio dan Alat Komunikasi 13 85.158.000,00

5. Bangunan Gedung 2 302.923.000,00

6. Buku perpustakaan 124 2.110.525,00

J u m l a h 467 1.883.089.775,00


C. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

1. Kondisi Umum

Kinerja Pembangunan Kabupaten Sukoharjo pada urusan

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat digambarkan

melalui indikator :

1.1. Bidang Penanaman Modal :

1.1.1. Jumlah investor

Data Jumlah Investor PMA, PMDN dan Non Fasilitas

Tahun Jumlah Investor

PMA PMDN Non Fasilitas

2011 4 4 554

2012 2 5 552

2013 2 2 435

2014 4 1 333

2015 3 7 387

2016 4 4 477 Sumber : Data per 31 Januari 2016

11

1.1.2. Nilai Investasi

Data Investasi PMA, PMDN dan Non Fasilitas

Tahun Nilai Investasi


2011 $ 239.548.650 Rp 714.757.157.600,- Rp 385.527.953.832,-

2012 $ 3.750.000 Rp 165.050.000.000,- Rp 4.273.186.756.178,-

2013 $ 19.700.000 Rp 87.765.353.000,- Rp.13.286.435.798.861,-

2014 $ 11.800.000 Rp 29.734.647.002,- Rp 385.965.162.505,-

2015 $ 2.823.118 Rp 762.546.500.000,- Rp 377.508.154.572,-

2016 $ 37.654.200 Rp 777.860.515.000,- Rp 4.510.277.190.759,-

Sumber : Data per 31 Desember 2016

1.1.3. Daya serap tenaga kerja

Penyerapan tenaga kerja PMDN. PMA dan Non Fasilitas

Tahun Investor


2011 6.955 3.420 30.935

2012 125 4.885 8.524

2013 100 1.185 26.849

2014 495 400 13.056

2015 131 3.785 30.701

2016 5.520 3.208 7.954 Sumber : Data per 31 Desember 2016

12

1.2. Bidang Pelayanan Perizinan

1.2.1. Jenis Perizinan yang dikeluarkan dan jumlah pemohon

Data Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan

No. Jenis Izin Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 1.354 1.069 1.216 1.581 1.540

2. Izin Gangguan (HO) 599 504 531 599 681

3. Izin Reklame 1.289 986 1.165 1.036 1.035

4. Izin Usaha Industri 97 103 118 139 122

5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

980 704 780 790 923

6. Tanda Daftar Gudang (TDG) 28 26 29 35 30

7. Tanda Dafttar Perusahaan (TDP) 1.016 794 858 879 1.011

8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

88 95 84 69 72

9. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

57 66 103 69 78

10. Izin Usaha Angkutan 4 4 1 - 4

11. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)

- - - - -

12. IZIN Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

- 2 - 1 1

13. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 2 7 13 62 13

14. Izin Dispensasi Jalan (mulai Pebruari 2013 tidak lagi di BPMPP)

44 - - - -

Non Perizinan

1. Izin Penelitian - - - 252 401

2. Izin Pra Penelitian - - - 101 80

3. Kuliah Kerja Nyata - - - - 4

4. Praktek Kerja Lapangan - - - - 33

J u m l a h 5.558 4.360 4.898 5.612 6.028


13

Rincian data Perizinan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2016

No. Tahun

Jumlah

Perijinan

yang

masuk

Jumlah

Perijinan

yang

selesai

Rata-rata

waktu

Penyelesaian

Perijinan

Rata-rata waktu

Penyelesaian

Perijinan terkait

investasi

Jumlah

Obyek

Perijinan

Jumlah

Pengaduan

terkait

Perijinan

Jumlah

Pengaduan

Perijinan

yang

ditangani

Jumlah

Pengaduan

Perijinan

yang selesai

ditangani

1. 2016 6.155 6.028 ± 4 Hari 5 hari 25 15 15 14

2 2015 4.167 4.167 ± 7 Hari 3 Hari 21 5 5 5

3 2014 5.348 5.348 ± 7 Hari 3 Hari 13 6 6 6

4 2013 4.684 4.684 ± 7 Hari 3 Hari 13 4 4 4

5 2012 4.643 4.643 ± 7 Hari 3 Hari 13 6 6 6

6 2011 3.277 3.277 ± 7 Hari 3 Hari 13 4 4 4


14

1.1.4. Realisasi Kinerja Pelayanan Tahun 2016

Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Renstra 2016-2021

No Realisasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Renstra

% Ket.

I. Prog.Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi

1. Jumlah kegiatan koordinasi dalam pengendalian

pelaksanaan Investasi

1 kl - - - - - 6 kl 16,67

2. Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

1 kl - - - - - 6 kl 16,67

3. Jumlah keikutsertaan dalam pameran

3 kl - - - - - 18 kl 16,67

4. Jumlah kegiatan sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal

- - - - - - 5 0 Kegiatan baru (2017)

5. Jumlah Penyelenggaraan Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal

- - - - - - 5 0 Kegiatan baru (2017)

6. Jumlah Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal

- - - - - - 5 0 Kegiatan baru (2017)

II. Prog. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Jumlah kegiatan kerjasama pemerintah dan pengusaha di bidang investasi

1 kl - - - - - 6 kl 16,67

2. Jumlah laporan perkembangan realisasi penanaman modal

4 kl - - - - - 24 kl 16,67

15

3. Jumlah perusahaan yang memdapatkan hak akses Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE)

- - - - - - 50 0 Kegiatan baru (2017)

4. Jumlah pelaksanaan kegiatan Klinik Laporan Kegiatan Penanaman Modal

- - - - - - 5 0 Kegiatan baru (2017)

III. Prog. Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

1. Jumlah media informasi potensi dan peluang investasi yang dibuat

550 buku

3.300 buku

16,67

IV Prog. Penataan Peraturan Perundang- undangan

1. Jumlah regulasi/ peraturan perizinan yang disusun

7 - - - - 36 buah 19,44

V. Prog. Pelayanan Perizinan Daerah

1. Jumlah pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan

40 kl - - - - 236 16,95

2. Jumlah pemeriksaan lapangan kepada pengusaha yang belum memperpanjang izin dan izin yang sudah melewati batas

10 kl - - - - - 15 66,67

3. Jumlah kegiatan pengembangan aplikasi perizinan 1 kl - - - - - 6 kl 16,67

4. Jumlah penyusunan database perizinan 2 buku

- - - - - 12 buku 16,67

5. Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan 1 kl - - - - - 6 kl 16,67

6. Jumlah buku profile pelayanan perizinan yang dibuat

750 buku

- - - - - 450 buku

16,67

7. Jumlah kegiatan Standarisasi dan sertifikasi ISO 1 kl - - - - - 1 kl 100

8. Jumlah kegiatan penyusunan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

2 kl - - - - - 12 kl 16,67

16

9. Jumlah pengendalian perizinan dan koordinasi antara pemerintah dan pengusaha / pemohon izin melalui kegiatan pengawasan dan pengaduan perizinan.

6 kl - - - - - 40 15


17

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tantangan

1.1 One Day Service

Sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia semua jenis

pelayanan perizinan harus selesai dalam 1 hari (One Day Service).

Ditingkat pusat pelayanan perizinan sudah mengacu/ melaksanakan

proses pelayanan perizinan yang selesai dalam 1 hari, dengan

memangkas/ mengurangi beberapa prosedur yang bisa diringkas untuk

mempercepat waktu proses perizinan.

Namun demikian untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu ada beberapa jenis perizinan di Kabupaten

Sukoharjo yang proses pelayanan perizinannya belum dapat

dilaksanakan dalam 1 hari (One Day Service) karena pelayanan

perizinan satu pintu belum optimal. Hal ini disebabkan masih ada

kewenangan beberapa jenis perizinan yang memerlukan rekomendasi

teknis dari Dinas / Instansi teknis. Hal ini dikarenakan belum seluruh

kewenangan diserahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, maka kondisi saat ini belum mewujudkan proses

yang ideal.

1.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih kurang memadai baik dari jumlah

maupun kualitas (kualifikasi tertentu khususnya dibidang IT), apalagi

untuk waktu yang akan datang saat pelayanan perizinan sudah online

1.3 Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan pelayanan perizinan yang sesuai standar, sarana

dan prasarana belum memadai antara lain jumlah komputer dengan

spesifikasi tertentu, komputer jaringan serta Tekhnologi Informasi

berupa Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik.

2. Peluang

2.1 Dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Sukoharjo mampu menarik

investor dalam jumlah / nilai investasi yang cukup memadai, dalam arti

ada tren kenaikan tiap tahun.

18

2.2. Pada Tahun 2017 pelayanan perizinan yang sudah diserahkan ke

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada 82

jenis perizinan, sehingga diharapkan fungsi pelayanan terpadu satu

pintu dapat lebih optimal.

2.2 Peluang kerjasama dengan berbagai pihak lain pada tingkat regional

maupun Internasional sangat terbuka luas untuk menanamkan

investasi di Kabupaten Sukoharjo

19

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum optimal

Beberapa jenis perizinan masih berada di Dinas/ Instansi teknis sehingga

Pelayanan Perizinan belum Optimal (belum seluruh perizinan diserahkan),

yaitu dalam segi waktu, Sumber Daya Manusia dan Anggaran belum efektif

dan efisien.

2. Kesadaran masyarakat yang masih kurang memadai untuk memahami

pentingnya investasi didaerah

3. Belum adanya kepastian aturan yang mengatur mengenai insentif/

kemudahan bagi Investor (pembebasan/ keringanan bea masuk,

pengurangan/ keringanan pajak dll)

B. Telaah Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Visi

Adalah rumusan umum perencanaan yang diinginkan dalam lima tahun

mendatang dalam kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk

periode tahun 2016 – 2021. Adapun rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati

terpilih sebagai berikut

“Terus membangun Sukoharjo yang lebih sejahtera, maju dan

bermartabat didukung Pemerintahan yang Profesional”

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan

keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi

Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur

keberhasilannya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan, makna yang

terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berkut :

- Sejahtera :

Mengandung makna dalam 5 tahun ke depan akan terjadi semakin

meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan

meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula

20

pada menurunnya angka kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan

pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar

- Maju :

Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi

bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi , sosial dan lingkungan

fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul,

profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing/ berakhlak mulia serta

berwawasan ke depan

- Bermartabat :

Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan

bernegara yang bertumpu pada nilai - nilai budi pekerti dan budaya yang

luhur, mengedepankan etika, moral maupun norma agama masyarakat

- Profesional :

Mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik

(berpatisipatif, akuntabel, transparan dan efisiensi) dan bersih (bebas

KKN)

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi diatas dijabarkan dalam beberapa Misi yang menjadi

pedoman bagi pembangunan Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif dan

Transparan

Diimplementasikan dengan :

- Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

- Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan

publik

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Diimplementasikan dengan:

- Meningkatkan kualitas layanan publik

- Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat

- Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik

3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan menggerakkan

Sektor Unggulan Daerah


21

- Mewujudkan ketahanan pangan

- Mewujudkan Pelestarian Sumber daya alam, lingkungan hidup dan

Pengelolaan Bencana

- Mewujudkan Penguatan Iklim Investasi

- Mewujudkan akselarasi pertumbuhan ekonomi

4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat


- Mewujudkan fasilitasi kerukunan kehidupan beragama

- Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas

lokal

5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis


- Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat

dalam pelaksanaan pembangunan

Dari uraian Misi tersebut diatas dapat dilihat bahwa dari Tugas dan

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sukoharjo adalah mendukung tercapainya Misi ke 3 yaitu

Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan menggerakkan Sektor

Unggulan Daerah, khususnya dalam mewujudkan Penguatan Iklim Investasi.

Untuk itu pada tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo terdapat kewenangan antara lain

sebagai berikut :

- Memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan

yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota

- Melaksanakan pelayanan perizinan berdasarkan pendelegasian atau

pelimpahan wewenang dari lembaga/ instansi yang memiliki

kewenangan perizinan dan non perizinan

- Melaksanakan promosi penanaman modal daerah Kabupaten Sukoharjo

ke luar daerah

- Mengkaji merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian

pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo

Namun demikian upaya mewujudkan penguatan iklim investasi juga

dipengaruhi oleh kondisi dan ketersediaan infrastruktur, kondisi ketentraman

22

dan sistem ketenagaan kerjaan. Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian

adalah jalan, sistem transportasi yang masih belum mendukung secara

maksimal bagi dunia usaha.

C. Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan Tingkat Propinsi Jawa Tengah

I. Renstra Kementerian/ Lembaga

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Badan Koordinasi Penanaman Modal

RI menetapkan sasaran strategis dari masing – masing tujuan yang ingin

dicapai dalam periode 2015 -2019 sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang berdaya saing untuk

mencapai tujuan tersebut ada 3 sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Iklim Penanaman Modal dalam rangka

peningkatan daya saing Penanaman Modal, yang ditandai

dengan :

a. Meningkatnya kualitas Iklim Penanaman Modal

b. Meningkatnya pelayanan Penanaman Modal di BKPM

c. Meningkatnya kualitas informasi peluang Penanaman

Modal di daerah

d. Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah

(UKM) dengan usaha besar

2. Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman Modal yang

prima dan Responsif melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) Pusat dalam rangka peningkatan daya saing

Penananman Modal yang ditandai dengan dengan :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan penertiban surat

persetujuan Penanaman Modal

b. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan

perizinan Penanaman Modal

c. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas Penanaman

Modal

3. Meningkatkan kinerja Lembaga melalui ketersediaan sarana,

prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka

menunjang tugas dan fungsi BKPM yang ditandai dengan :

23

a. Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan Sistem

Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara

Elektronik (SPIPISE)

b. Meningkatnya kemudahan mengakses data dan

informasi Penanaman Modal

c. Meningkatnya kualitas aparatur BKPM dan aparatur

daerah di bidang Penanaman Modal

d. Meningkatnya pelayanan hukum

e. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan

anggaran BKPM

f. Meningkatnya kualitas peraturan per Undangan

undangan, humas, keprotokolan dan ketatausahaan

pimpinan

g. Meningkatnya kualitas kelembagaan Penanaman Modal

h. Meningkatnya kepatuhan pegawai dan instansi BKPM

terhadap peraturan perundang – undangan

i. Meningkatkan kuantitas dan kualitas, sarana dan

prasarana

Tujuan 2 : Mewujudkan Penanaman Modal yang berkualitas dan

berkelanjutan untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 sasaran

strategis yaitu :

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal melalui kegiatan

pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

Penanaman Modal dalam rangka peningkatan daya saing

Penanaman Modal yang ditandai dengan :

a. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal dan wilayah

I (Sumatera)

b. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal dan wilayah

II (DKI Jakarta, Daerah Istimewa Jogjakarta dan

Kalimantan)

c. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal dan wilayah

III (Jabar, Banten, Jateng dan Sulawesi)

24

d. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal dan wilayah

IV (Jatim, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)

e. Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal di

daerah

2. Meningkatnya daya tarik Penanaman Modal melalui promosi

yang terpadu dan efektif bagi Penanaman Modal Dalam

Negeri dan Luar Negeri yang berpijak pada peningkatan

daya saing Penanaman Modal, yang ditandai dengan :

a. Tersedianya strategi promosi Penanaman Modal yang

berkualitas

b. Meningkatnya jumlah awareness (kesadaran), minat dan

rencana investasi di sektor dan kawasan ekonomi

prioritas

c. Meningkatnya kualitas fasilitas promosi daerah

d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran dan

penyediaan sarana promosi Penanaman Modal

3. Meningkatnya kerjasama Internasional untuk mendorong

investasi dan melindungi kepentingan Nasional dalam

rangka peningkatan daya saing Penanaman Modal yang

ditandai dengan :

a. Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama

bilateral dan multilateral di bidang Penanaman Modal

b. Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama

Regional di bidang Penanaman Modal

c. Meningkatnya manfaat secara optimal dari perundang

undangan kerjasama dengan dunia usaha Internasional

4. Tersusunnya perencanaan Penanaman Modal dan

Rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan

implementatif dalam rangka peningkatan daya saing

Penanaman Modal pada sektor prioritas, yang ditandai

dengan :

a. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan

pengembangan Penanaman Modal sektor Industri

25

agrobisnis dan Sumber daya alam lainnya, industri

manufaktur, bidang jasa dan kawasan serta bidang,

infrastruktur

b. Menigkatnya Penanaman Modal di kawasan Ekonomi

Khusus (KEK)

c. Informasi potensi investasi dan fasilitasi proyek strategis

nasional di bidang infrastruktur

Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Mewujudkan Iklim

Penanaman

Modal yang

berdaya saing

Meningkatnya Iklim

Penanaman Modal dalam

rangka peningkatan daya

saing Penanaman Modal

- Perbaikan kemudahan

memulai berusaha

- Penyederhadaan bisnis

proses perizinan investasi

Meningkatnya kualitas

pelayanan Penanaman

Modal yang prima dan

responsif melalui PTSP

Pusat dalam rangka

peningkatan daya saing

Penanaman Modal

- Jumlah perizinan dan non

perizinan yang diterbitkan

- IKM atas kualitas

pelayanan

Meningkatkan kinerja

lembaga melalui

ketersediaan sarana

prasarana dan aparat yang

mumpuni dalam rangka

menunjang tugas dan

fungsi

- Opini BPK

- LkjIP

- Indeks Kualitas Pelayanan

Dari uraian Renstra BKPM 2015 – 2019 dapat dilihat ada kesesuaian

dengan Renstra DPM & PTSP 2016–2021 baik tujuan, sasaran strategis maupun

Indikator Kinerja yang sesuai dengan cakupan tugas dan fungsi masing – masing

meskipun dalam hal PTSP dan SPIPISE pada Dinas Penanaman Modal dan

26

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo belum bisa dilakukan secara

maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana, juga kelembagaan PTSP

baru mulai berjalan tahun 2017.

D. Telaah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

Dalam RTRW 2011 – 2031 tercantum kebijakan pengembangan struktur

ruang berupa peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pusat

pelayanan yang merata dan berhirarki, hal ini berkaitan dengan Misi ke III lebih

khusus lagi bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

adalah point dalam Misi ke III ini yaitu menunjukkan penguatan iklim Investasi.

Namum demikian dalam mewujudkan penguatan iklim investasi ini tentunya

berdampak pada perubahan lahan sawah menjadi lahan bukan sawah. Laju

perubahan penggunaan lahan dari lahan sawah menjadi non sawah ini

menunjukkan adanya proses perubahan kondisi wilayah baik yang berupa

perubahan fisik maupun sosial ekonomi masyaraka. Penguatan luas lahan sawah

menunjukkan adanya perkembangan perkotaan. Dilihat dari segi sosial ekonomi,

berkurangnya lahan pertanian menunjukan adanya perubahan struktur kegiatan

penduduk dari sektor pertanian ke non pertanian. Berkurangnya intensitas

kegiatan pertanian menunjukan adanya perubahan struktur matapencaharian

penduduk sektor pertanian ke non pertanian. Perkembangan lahan non sawah

merupakan Indikator semakin berkembangnya wilayah kabupaten Sukoharjo ke

arah perkotaan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari semakin berkembangnya

kawasan industri dan perdagangan jasa di beberapa lokasi.Konsistensi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan

tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan akan memberikan pelayanan

perizinan sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Sukoharjo adalah sebuah

komitmen bersama untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Namum demikian

masih rendahnya ketaatan pelaku pembangunan terhadap rencana tata ruang

mengakibatkan konflik pemanfaatan fungsi lindung maupun budidaya sesuai

RTRW.

27

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis merupakan salah satu bagian dalam

perencanaan strategis yang harus dilakukan untuk memperoleh arahan strategis

pada proses perencanaan pembangunan. Analisa isu-isu strategis dilakukan

berdasarkan pada situasi dan kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh kuat

terhadap tingkat pencapaian tujuan pembangunan. Lingkungan strategis yang

meliputi dinamika yang terjadi perlu diantisipasi dalam melakukan perencanaan

pembangunan. Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran dari para pengusaha / pelaku usaha atau

perusahaan untuk mengurus izin yang wajib dimiliki sesuai ketentuan yang

berlaku.

2. Perusahaan yang telah beroperasi sebagian tidak menyampaikan Laporan

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) karena khawatir laporan tersebut terkait

dengan pajak.

3. Masih ada sebagian pelaku usaha kecil menengah (UKM) belum menyadari

pentingnya produk yang dihasilkan dipromosikan agar mampu bersaing dan

bersinergi dengan industri besar dan menengah.

28

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, SRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI DAN MISI


melaksanakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai tugas dan

fungsi yang menjadi wewenangnya.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih :

“Terus membangun Sukoharjo yang lebih sejahtera, maju dan bermartabat

didukung Pemerintahan yang Profesional”

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Transparan

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan menggerakkan Sektor

Unggulan Daerah

4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat

5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu

Misi ke - 3 yaitu “Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan

menggerakkan Sektor Unggulan Daerah” didalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat / pelayanan publik.

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah (Renstra) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo disusun

berdasarkan Misi yang telah disusun. Misi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penjabaran dari Misi ke-3 Bupati dan

Wakil Bupati terpilih yaitu : “Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah

dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah”, dimana salah satu poinnya

adalah : Mewujudkan Penguatan Iklim Investasi. Hal ini sejalan dengan tujuan

29

dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BPMPP 2016 – 2021

No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

1.

Memperkuat kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan

- Meningkatnya Iklim investasi yang berdaya saing

- Terwujudnya pelayanan publik sesuai standar pelayanan.

- Peningkatan Nilai investasi.

- Peningkatan Jumlah investor

- Peningkatan kualitas pelayanan

perizinan yang prima

- % peningkatan realisasi

Investasi.

- Jumlah regulasi yang mendukung investasi.

- % peningkatan kemudahan

dalam perizinan dan

pelaporan investasi /penanaman

modal. - % kenaikan Indeks Kepuasan

masyarakat (IKM) - Jumlah perizinan

dan non perizinan yang diterbitkan

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai / mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Sukoharjo perlu disusun

Strategi dan Arah Kebijakan 2016 - 2021 sebagai berikut :

30

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 2016 – 2021

No. Sasaran

Strategi Arah Kebijakan

Misi : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah

1. 2. 3.

Meningkatnya nilai investasi. Meningkatnya jumlah investor. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang prima

Meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi Meningkatkan iklim kondusif bagi investor Meningkatkan kinerja pelayanan publik

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah Mendorong terciptanya kepastian hukum dengan penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal. Mengoptimalkan kinerja pelayanan perizinan.

31

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Program Umum

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Meningkatnya kelancaran informasi.

Aparatur 12.000.000 12.000.000 16.000.000 18.000.000 20.000.000 22.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Meningkatnya kelancaran komunikasi

Aparatur 20.000.000 10.000.000 24.000.000 26.000.000 28.000.000 30.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan terkelola dengan baik

Aparatur 94.330.000 94.220.000 110.000.000 120.000.000 125.000.000 130.000.000

Penyediaan ATK Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor

Aparatur 55.000.000 54.420.000 65.000.000 70.000.000 75.000.000 80.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.

Aparatur 80.000.000 85.000.000 180.000.000 200.000.000 220.000.000 230.000.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penerangan kantor yang memadai

Aparatur 3.000.000 3.000.000 9.000.000 12.000.000 15.000.000 17.000.000

Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga

Terbayarnya honor THL dan tersedianya peralatan rumah tangga.

Aparatur 86.000.000 132.000.000 140.000.000 150.000.000 165.000.000 180.000.000

32

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur

Aparatur 5.000.000 4.000.000 7.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000

Penyediaan makanan dan minuman

Terwujudnya kelancara kegiatan perkantoran, rapat dan penerimaan tamu.

Aparatur 52.000.000 50.960.000 65.000.000 70.000.000 75.000.000 80.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terpenuhinya biaya perjalanan dinas

Aparatur 88.660.000 96.755.000 110.000.000 120.000.000 130.000.000 150.000.000

RPOGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya mobilitas bidang

Aparatur 0 0 325.000.000 325.000.000 325.000.000 300.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tercukupinya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan

Aparatur 75.000.000

23.000.000 55.000.000 65.000.000 75.000.000 75.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung kantor

Tercukupinya peralatan kantor sesuai kebutuhan

Aparatur 40.000.000 110.000.000 125.000.000 135.000.000 145.000.000 150.000.000

Pengadaan mebelair Tercukupinya mebelair kantor sesuai kebutuhan

Aparatur 67.775.000 5.500.000 75.000.000 80.000.000 85.000.000 90.000.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/ operasional

Meningkatnya kinerja / mobilitas kantor

Aparatur 149.805.000

168.745.000 225.000.000 225.000.000 225.000.000 230.000.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Usia pemakaian perlengkapan kantor lebih lama

Aparatur 9.990.000 10.020.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000

33

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Usia pemakaian peralatan kantor lebih lama

Aparatur 9.900.000 10.350.000 16.500.000 17.000.000 17.500.000 18.000.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair

Usia pemakaian mebelair lebih lama

Aparatur 5.000.000

4.000.000

8.000.000 9.000.000 10.000.000 11.000.000

Rehab sedang/berat gedung kantor

Meningkatnya kinerja pelayanan publik

Aparatur 200.000.000

0 150.000.000 200.000.00 250.000.000 250.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Peningkatan disiplin kerja PNS

Aparatur 71.735.000 75.786.000 90.000.000 95.000.000 100.000.000 105.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Studi Banding Peningkatan wawasan dan sumber daya aparatur

Aparatur 12.000.000 12.000.000 17.000.000 18.000.000 19.000.000 20.000.000

Seminar

Sumber daya aparatur meningkat

Aparatur 9.815.000 0 13.000.000 14.000.000 15.000.000 16.000.000

Bimtek tugas dan Fungsi PNS Daerah

Sumber daya aparatur meningkat

Aparatur 45.000.000 54.000.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000 65.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

34

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel

Aparatur 6.000.000 6.000.000 8.500.000 9.00.000 9.500.000 10.000.000

Penyusunan laporan keuangan Semesteran

Laporan Keuangan Semesteran yang akuntabel

Aparatur 6.000.000 6.000.000 8.500.000 9.00.000 9.500.000 10.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan Keuangan Tahunan yang akuntabel

Aparatur 6.000.000 8.244.000 8.500.000 9.00.000 9.500.000 10.000.000

PROGRAM PERENCANAAN SKPD

Penyelenggaraan Forum SKPD

Terwadahinya aspirasi stakeholder dan pelaku usaha dalam perencanaan

Aparatur dan Publik

14.590.000 15.000.000 18.000.000 20.000.000 22.000.000 23.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Terarahnya perencanaan SKPD

Aparatur 8.000.000 10.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 19.000.000

35

B. Program yang terkait dengan pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Kelompok Sasaran

Pagu Indikatif

2016 2017 2918 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

Koordinasi antar Lembaga dalam Pengendalian dan Pelaksanaan Investasi

Terwujudnya koordinasi antara Stakeholder/instansi terkait dan investor/pelaku usaha

Aparatur dan Publik

17.000.000 18.000.000 24.000.000 25.000.000 26.700.000 27.000.000

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Terwujudnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengembangan investasi

Aparatur 15.000.000 19.000.000 24.000.000 25.000.000 26.000.000 27.000.000

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Calon investor mengetahui potensi dan peluang investasi Kabupaten Sukoharjo

Publik 200.000.000 225.000.000 350.000.000 360.000.000 370.000.000 385.000.000

Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal kepada Masyarakat

Menambah wawasan masyarakat tentang kebijakan penanaman modal

Publik 0 20.000.000 24.000.000 26.000.000 29.000.000 30.000.000

36

Penyelenggaraan Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha

Menambah wawasan pelaku usaha mengenai program dan kegiatan penanaman modal

Publik 0 22.000.000 42.000.000 54.000.000 60.000.000 61.000.000

Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah (KP3MW)

Terlaksananya rapat konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal

Aparatur dan Publik

0 20.000.000 30.000.000 31.000.000 35.000.000 36.000.000

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

Terjalin komunikasi positif antara pemerintah, investor dan calon investor

Publik 20.000.000 20.000.000 28.000.000 29.000.000 30.000.000 31.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Meningkatnya tertib administrasi dan laporan perkembangan investasi

Publik

25.000.000

20.000.000

85.000.000

86.000.000

87.000.000

88.000.000

Implementasi SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik) dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Elektronik

Tercapai kemudahan dalam pelaksanaan /pengelolaan perizinan penanaman modal dan penyampaian laporan kegiatan dari pelaku usaha / investor

Publik 0 21.000.000 22.000.000 23.000.000 26.800.000 27.000.000

37

Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

Para pelaku usaha memperoleh informasi mengenai pembuatan / penyusunan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

Publik 0 24.000.000 28.000.000 30.000.000 32.000.000 33.000.000

PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH

Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi

Tersosialisasinya potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sukoharjo

Publik 55.000.000 60.000.000 76.000.000 78.000.000 80.000.000 81.000.000

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang – undangan

Terwujudnya regulasi / peraturan perizinan dan non perizinan

Publik 200.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000

PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN DAERAH

38

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan

Terwujudnya berkas izin yang sesuai dengan aturan dan prosedur

Publik 250.000.000 175.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan

Tersedianya data pengusaha yang belum berijin maupun perpanjangan ijin yang lewat waktu

Publik

30.000.000

25.000.000

0

0

0

0

Penyusunan Sistem Teknologi Informasi pelayanan perizinan

Terwujudnya kemudahan bagi masyarakat /pengusaha dalam mengajukan berkas ijin melalui website atau secara online

Publik

50.000.000

50.000.000

60.000.000

68.000.000

77.000.000

80.000.000

Penyusunan Database Perizinan

Terwujudnya kemudahan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan

Publik 20.000.000 20.000.000 30.000.000 35.000.000 45.000.000 50.000.000

Sosialisasi Pelayanan Perizinan

Tersosialisasinya informasi perizinan bagi para pengusaha

Publik 25.000.000 30.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Pembuatan profile pelayanan perizinan

Tersebarluasnya profile pelayanan perizinan dikalangan pelaku usaha

Publik 45.000.000 45.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 75.000.000

Standarisasi dan Sertifikasi ISO

Terwujudnya Sertifikasi ISO bagi Pelayanan perizinan

Aparatur 110.000.000 0 0 0 0 0

Pengembangan Pelayanan Perizinan

Terwujudnya salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja pelayanan publik (Indeks kepuasan Masyarakat/IKM)

Publik 10.000.000 15.000.000 35.000.000 40.000.000 50.000.000 55.000.000

39

Pengawasan dan Pengaduan Perizinan

Tersedianya data / laporan pengaduan sebagai tindakan pengawasan dan alat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perizinan

Publik 20.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 55.000.000

Pelaksanaan Pengolahan Perizinan

Proses pengolahan perizinan terlaksana sesuai aturan yang berlaku

Publik 60.000.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 105.000.000

Penyusunan Arsip Perizinan

Mempermudah pencarian arsip pada waktu dibutuhkan

Publik 15.000.000 10.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 32.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ISO

Kelayakan atau perpanjangan Serifikasi ISO

Aparatur 0

0 12.000.000 12.000.000 12.000.000 15.000.000

40

BAB VI

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukohajo tahun 2016 – 2021 mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2016 – 2021.

Sebelum menyusun Indikator Kinerja terlebih dahulu perlu ditetapkan

bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator

yang “SMART” yaitu :

1. Specific (spesifik); dalam artian bahwa indikator yang digunakan harus spesifik,

yakni sifat dan tingkat sasarannya dapat diidentifikasi dengan jelas;

2. Measurable (dapat diukur); indikator yang akan digunakan dapat dapat diukur,

yakni target dan sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;

3. Achievable (dapat dicapai); Indikator yang akan digunakan bersifat ”dapat

dicapai” yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber

daya yang ada;

4. Relevant (relevan); Indikator yang digunakan harus mencerminkan keterkaitan

antara target sasaran dengan tujuan yang ingin dicapai;

5. Time Bound (batas waktu); Indikator yang digunakan harus memiliki periode

pencapaian sasaran yang ditetapkan pada jangka waktu pengukuran tertentu.

Indikator Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo yang masuk pada Indikator Kinerja Daerah

Kabupaten Sukoharjo (Urusan Penanaman Modal) adalah Jumlah Investasi

PMA/PMDN, dengan kodisi awal RPJMD (tahun 2015) sebesar Rp 3.492.990 juta

dan kondisi akhir RPJMD (tahun 2021) sebesar Rp 5.154.469 juta. Berikut ini kami

sajikan dalam tabel dibawah ini.

41

A. INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator

Tujuan

Kondisi

2015

Kondisi 2016 - 2021

Indikator

Sasaran

Kondisi

2015

Kondisi 2016 - 2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016 2017 2018

2019

2020

2021

1 2

3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

Prosentase

Peningkatan

Investasi

5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Jumlah

Investasi

PMA/ PMDN

(jutaan)

3.492.990 3.727.020 3.976.731 4.243.172 4.527.464 4.830.805 5.154.469

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kab. Sukoharjo Tahun 2015 - 2025

42

B. INDIKATOR KINERJA BPMPP PADA RENSTRA TAHUN 2016 - 2021

Tabel Indikator Kinerja BPMPP pada Renstra Tahun 2016 – 2021

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Satuan Kondisi Awal

(2015)

Target Renstra Tahunan Kondisi Akhir

Renstra

Bidang Penanggung

Jawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menciptakan

iklim

investasi

yang

berdaya

saing

Meningkatnya

nilai investasi.

%

peningkatan

realisasi

iinvestasi

Meningkatnya

jumlah

investor.

% peningkat-

an kemudah-

an dalam

perizinan dan

pelaporan

penanaman

modal.

%

Jumlah

raperda /

raperbup

%

5,3

8

10

5,3

5

10

5,3

4

10

5,3

4

10

5,3

4

10

5,3

4

10

5,3

4

10

5,3

4

10

Bidang

Penanaman

Modal

Semua

Bidang

Bidang

Penanaman

Modal

43

Terwujudnya

pelayanan

publik

sesuai

standar

pelayanan

Meningkat-

nya kualitas

pelayanan

perizinan

yang prima

% kenaikan

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM).

Jumlah

perizinan dan

non perizinan

yang

diterbitkan.

%

buah

78,31

5.933

79

5.992

80

6.052

81

6.113

82

6.174

83

6.235

84

6.298

84

6.298

Bidang

Pengaduan,

Data dan

Teknologi

Informasi

Bidang

Pelayanan

Perizinan PU,

Perekonomian

dan

Parsosbud

44

BAB VII

P E N U T U P

Dokumen Rencana Srategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 – 2021 merupakan

dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 tahun. Dokumen ini

merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta kebijakan

dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten

Sukoharjo yang mengacu pada atau merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan

Wakil Bupati terpilih.

Dengan perencanaan yang matang diharapkan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah dapat terlaksana dengan baik dengan tetap memperhatikan azas

kewenangan, efisiensi dan efektifitas serta azas aksesbilitas aspirasi masyarakat.

Selain itu Dokumen Renstra mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi segenap

unsur dan jajaran Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan,

sehingga diharapkan dapat mengeliminir kesalahan dalam perencanaan.

Sukoharjo, 24 Pebruari 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SUKOHARJO

AGUSTINUS SETIYONO, S.Sos, MH Pembina Tingkat I

NIP. 19650708 198702 1 003

45

B. INDIKATOR KINERJA BPMPP PADA RENSTRA TAHUN 2016 - 2021

Tabel Indikator Kinerja BPMPP pada Renstra Tahun 2016 – 2021

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi Awa

l (2015)

Target Renstra Tahunan Kondisi Akhi

r Renstra

Bidang Penang

gung Jawab

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mencipt

akan

iklim

investa

si yang

berdaya

saing

Peningk

atan

nilai

investasi

.

Meningk

atnya

jumlah

investor.

%

peningkat

an

Realisasi

Investasi

Jumlah

regulasi

penyeder

hanan

Proses

perizinan

%

peningkat

an

kemudah

an dalam

perizinan

dan

pelapora

n

penanam

an modal.

%

Juml

ah

raper

da /

raper

bup

%

5,3

8

10

5,3

5

10

5,3

4

10

5,3

4

10

5,3

4

10

5,3

4

10

5,3

4

10

5,3

4

10

Bidang

Penana

man

Modal

Bidang

Pengol

ahan

Perizina

n.

Bidang

Penana

man

Modal

46

Terwuju

dnya

pelayan

an

publik

sesuai

standar

pelayan

an

Meningk

atnya

kualitas

pelayan

an

perizina

n yang

prima

%

kenaikan

Indeks

Kepuasa

n

Masyarak

at (IKM).

Jumlah

perizinan

dan non

perizinan

yang

diterbitka

n.

%

buah

78,3

1

5.93

3

79

5.9

92

80

6.0

52

81

6.1

13

82

6.1

74

83

6.2

35

84

6.2

98

84

6.29

8

Bidang

Pelayan

an

Perizina

n

Bidang

Pelayan

an

Perizina

n

47

Cover_Renstra_16-21renstra-dpmptsp-2016-2021 (old)Renstra_DPMPTSPNarasi Renstra DPMPTSP 16-21

daftar isi · 2020. 7. 29. · daftar isi halaman daftar isi bab i pendahuluan a ... alat studio...

Documents