d. penggunaan identitas bersama dan konfirmasi status kepatuhan
TRANSCRIPT
Penggunaan Identitas Bersama dan Konfirmasi Status Kepatuhan Wajib Pajak (KSWP) dalam Rangka
Optimalisasi Peran INSW
Penerimaan PPh/PPN impor DJP vs data BPS
2
Rp Penerimaan Pajak (PPh & PPN)
Nilai Impor Non Migas (US$)
Rata-rata kurs tengah BI (Rp/US$ 1)
2,5%
7,5%
Tarif PPh Pasal 22 Impor barang tertentu
Dalam perkembangannya, relatif lemahnya nilai tukar Rupiah memberikan dampak positif pada penerimaan pajak efek sementara
Penerimaan PPh/PPN Impor DJP vs data BPS
3
RASIO PENERIMAAN PAJAK TERHADAP NILAI IMPOR
NON MIGAS
Namun demikian, rasio penerimaan pajak impor dibandingkan dengan total nilai impor (non migas) mengalami penurunan di tahun 2015 – 2016 indikasi dampak FTA/ pemanfaatan FTZ yg meningkat atau adanya potensi pajak impor yang belum tergali
Data WP yang melakukan kegiatan impor tetapi tidak melaporkan SPT Tahunan
4
Tahun Jumlah WP
Setor PPN/PPh 22 Impor
Jml WP Tidak Lapor SPT Tahunan
% PPh 22 Impor (Rp) PPN Impor (Rp) DPP (Rp)
1 2 3 4 (3:2) 5 6 7
2015 57,586 21,056 36.56% 4,248,473,040,340 11,088,542,730,600 110.885.427.306.000
2014 59,764 20,815 34.83% 732,196,821,436 1,926,316,822,860 19.263.168.228.600
2013 64,488 23,068 35.77% 451,031,087,608 1,387,029,200,690 13.870.292.006.900
2012 62,922 23,440 37.25% 550,741,408,615 1,868,457,221,420 18.684.572.214.200
2011 60,411 22,779 37.71% 1,045,560,841,480 2,999,886,201,160 29.998.862.011.600
Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Impor dan melakukan pembayaran PPh 22 Impor dan PPN Impor tetapi tidak melaporkan SPT Tahunan
Data WP melakukan kegiatan impor tetapi NPWP Tidak Valid, dan melakukan kegiatan impor tetapi tidak melaporkan SPT Masa PPN
5
Tahun Jumlah WP Setor
PPN/PPh 22 Impor
Jml WP NPWP Tidak Valid
%
1 2 3 4 (3:2)
2015 57,586 84 0.15%
2014 59,764 22 0.04%
2013 64,488 28 0.04%
2012 62,922 50 0.08%
2011 60,411 60 0.10%
Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Impor dan melakukan pembayaran PPh 22 Impor dan
PPN Impor tetapi tidak melaporkan SPT Masa PPN
Tahun Jumlah WP Setor
PPN/PPh 22 Impor
Jml WP Tidak Lapor SPT Masa
PPN %
1 2 3 4 (3:2)
2015 57,586 24,756 43%
2014 59,764 26,801 45%
2013 64,488 29,633 46%
2012 62,922 28,255 45%
2011 60,411 27,808 46%
Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Impor dan melakukan pembayaran PPh 22 Impor dan
PPN Impor tetapi NPWP Tidak Valid
Grafik WP yang melakukan kegiatan impor tetapi tidak melaporkan SPT Tahunan dan tidak melaporkan SPT Masa PPN
6
2011 2012 2013 2014 2015
WP Setor PPN/PPh 22 Impor 60,411 62,922 64,488 59,764 57,586
WP Tidak Lapor SPT Tahunan 22,779 23,440 23,068 20,815 21,056
WP Tidak Lapor SPT Masa PPN 27,808 28,255 29,633 26,801 24,756
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Analisis 7
1. Data diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat data transaksi impor yang tidak dilaporkan atau tidak sesuai dengan nilai transaksi yang cukup signifikan yang berpotensi untuk mendistorsi ekonomi
2. Disamping itu berpotensi juga mendorong adanya fraud di bidang perpajakan seperti faktur pajak fiktif
3. Hal tersebut antara lain diakibatkan oleh:
a) Belum adanya identitas yang digunakan secara bersama-sama oleh setiap instansi pemerintah maupun swasta
b) Belum adanya standar penulisan identitas nama dan alamat
c) Kesulitan melakukan integrasi data dalam melakukan profiling Wajib Pajak
4. Efektivitas sistem pemungutan pajak berbasis self assesment sangat ditentukan oleh integrasi data dan kualitas informasi
Rekomendasi 8
1. Perlu adanya suatu identitas yang dapat digunakan bersama oleh seluruh stakeholders INSW yang didukung sepenuhnya oleh seluruh elemen pemerintahan
2. Perlu adanya kebijakan standard penulisan identitas nama dan alamat
3. Perlu adanya implementasi KSWP (izin impor-ekspor harus dikaitkan dengan kepatuhan perpajakan)
4. Data transaksi NSW sepenuhnya dapat diakses oleh DJP
Inisiatif DJP 9
KARTIN1 KARTU INDONESIA SATU
Apa itu KARTIN1? [1] 10
KARTIN1
“Kartu finansial (ATM/e-Money) yang diintegrasikan dengan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diisi identitas individu atau perusahaan berupa NIK, NPWP, Nomor BPJS, Nomor Paspor dan identitas lain yang bisa ditambahkan sesuai kebutuhan”
Tujuannya:
o Untuk kemudahan masyarakat untuk mengakses layanan publik (e-government) o Untuk mengefektifkan Pemerintah dalam menerapkan kebijakan subsidi kepada
masyarakat dapat dilakukan secara individual o Membangun data e-government yang terintegrasi
Syarat:
Untuk individu harus memiliki KTP elektronik, sedangkan untuk Badan harus memiliki NPWP
Apa itu KARTIN1? [2] 11
Identitas Wajib Pajak
Digital Certificate
Tax Clearance
Biometrik Sidik Jari
Reward Point Data Institusi Lain
Data Finansial (Bank)
NPWP NIK
No. BPJS No. Paspor Dll.
Penggunaan KARTIN1 dalam Layanan Perpajakan
12
o Otentifikasi dan validasi layanan perpajakan (e-services DJP) seperti:
e-registration, e-filing, e-faktur
o Otentikasi pada Kiosk Terminal Pajak. Dilakukan dengan tapping Kartin1 pada contactless reader, verifikasi PIN, dan validasi digital certificate ketika melakukan transaksi pada Kiosk Pajak
o Cash Receipt System (CRS). Dilakukan dengan tapping Kartin1 pada contactless reader untuk merekam transaksi retail dan menambahkan reward point sebagai insentif
o Insentif Pajak yang langsung kepada subyek tidak kepada obyek seperti selama ini
KIOSK EDC DAN CASH REGISTER
Penggunaan KARTIN1 dalam Layanan Lainnya
13
o Pembayaran transaksi finansial di merchant (ATM/e-Money)
o Alat pembayaran transportasi
o Pemanfaatan Kartin1 untuk penyimpanan data BPJS Kesehatan: riwayat perawatan, data pembayaran, informasi medis pribadi
o Pemanfaatan terkait keimigrasian (e-Pasport)
o Penyaluran dan subsidi kepada individu (pendidikan, BLT, dll)
o Otentifikasi dan validasi layanan e-Government lainnya
o Integrasi data layanan e-Government
Roadmap Pengembangan
14
Prototyping Smart Card dengan Salah Satu Bank
Integrasi Smart Card DJP dengan Perbankan Lainnya
Integrasi Smart Card DJP dengan Institusi Lain
Smart Card DJP menjadi Identitas Tunggal Nasional
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, 12190
Telp. (021) 5262880, Faks. (021) 5250325
Kring Pajak 1500-200
www.pajak.go.id
djponline.pajak.go.id
Terima Kasih