d .hfdpdwdq *xqxqjmdwl...
TRANSCRIPT
Hal 1 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
P U T U S A N
NOMOR : 56/PDT/2018/PT.BDG.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan
memutus perkara-perkara pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:
1. FITRI WULANDARI, yang beralamat Gg. Teladan RT/RW 002/003
Desa Jadimulya, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten
Cirebon ;
2. SRIYANTO, yang beralamat Gg. Teladan RT/RW 002/003 Desa
Jadimulya, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon ;
Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya ABDI
MUJIONO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm
“ABDI MUJIONO,SH & Partners”, berkantor di Jalan Saleh No. 19
Kota Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15
September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Para
Pembanding semula Para Tergugat dalam Konvensi/Para
Penggugat dalam Rekonvensi ;
L A W A N :
RIZKAN, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Perjuangan Gg. Seroja
No. 29 RT.003/RW.009, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan
Kesambi, Kota Cirebon, yang dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya IWAN SETIAWAN, S.H., M.H. dan
KRISHNA WIBIKSANA, S.H., M.H. Advokat/Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum IWAN SETIAWAN &
ASSOCIATES, berkantor di Jalan Mahoni Raya Blok E No.
6 Komplek Griya Sunyaragi Permai Cirebon, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2017, untuk
selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam
Rekonvensi;
Hal 2 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
dan
1. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CAHAYA FAJAR, yang
beralamat di Jalan Karanggetas No. 142 Kelurahan
Pekalangan, Kecamtan Pekalipan, Kota Cirebon, untuk
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula
Turut Tergugat I ;
2. PT. BCA FINANCE, yang beralamat BCA Cabang Cirebon Lt. 4
Jalan Yos Sudarso No. 27 Kota Cirebon, untuk selanjutnya
disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut
Tergugat II ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
tanggal 8 Februari 2018 Nomor : 56/PEN/PDT/2018/PT.Bdg., tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara tersebut ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30
Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sumber pada tanggal 01 Pebruari 2017 dalam Register Nomor
11/Pdt.G/2017/PN.Sbr, telah mengajukan gugatan dengan perbaikan renvoi di
depan persidangan sebagai berikut :
1. Bahwa sekitar tahun 2014 tepatnya bulan November PENGGUGAT di
datangi oleh TERGUGAT I yang hendak mengajak PENGGUGAT untuk
bekerjasama dibidang dana talangan perbankan dengan janji keuntungan
tiap transaksi sebesar 5% (lima persen), pada saat itu TERGUGAT I
menyakinkan PENGGUGAT dengan cara memperlihatkan SPK-SPK dari
calon-calon nasabah yang akan mendapatkan pencairan di beberapa
bank, setelah dipikir matang-matang akhirnya PENGGUGAT menyetujui
ajakan TERGUGAT I tersebut, singkatnya pada 7 November 2014
digelontorkannya dana sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh
juta rupiah) dengan pembagian terhadap 3 (tiga) orang calon debitur.
2. Bahwa dana Rp. 220.000.000,- tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) kwitansi
yakni :
Hal 3 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
a. Kwitansi titipan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang
akan dikembalikan 1 (satu) bulan sejak peminjaman, ditanda tangani
oleh TERGUGAT I dan bermaterai cukup.
b. Kwitansi titipan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan
dikembalikan 3 (tiga) bulan sejak peminjaman, ditanda tangani oleh
TERGUGAT I dan bermaterai cukup.
c. Kwitansi titipan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang
akan dikembalikan 1 (satu) bulan sejak peminjaman, ditanda tangani
oleh TERGUGAT I dan bermaterai cukup.
(Vide : Bukti )
3. Bahwa sekitar Bulan Januari 2015 TERGUGAT I lagi-lagi meminta dana
modal kepada PENGGUGAT yakni :
a. Kwitansi titipan sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua puluh juta
rupiah) yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan sejak peminjaman,
ditanda tangani oleh TERGUGAT I dan bermaterai cukup.
b. Peminjaman Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta
Rupiah) yang dipergunakan untuk menebus mobil TERGUGAT II yang
digadaikan ke Showroom mobil di daerah Dukupuntang dan setelah
ditebus akan diserahkan kepada PENGGUGAT.
(Vide : Bukti).
4. Bahwa berkaitan dengan pinjaman sebagaimana poin 3 huruf b diatas
TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan 1 (satu) buah BPKB No.
0909462N asli, yang mobilnya hendak ditebus tersebut adapun
spesifikasinya adalah :
Merk : Daihatsu
Type : F 73
Jenis : Mopen
Model : Jeep
Tahun : 2001
Warna : Putih
No. Rangka : MHKF3RSDLIKOO2626
No. Mesin : 004075
No. Polisi : KT 1436 BD
Atas Nama : PT. Perdana Karya
5. Bahwa pinjaman-pinjaman tersebut semuanya belum dikembalikan oleh
TERGUGAT I, TERGUGAT I hanya memberikan janji-janji namun benar
memberikan keuntungan tiap bulannya kepada PENGGUGAT sebesar
5%.
Hal 4 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
6. Bahwa sekitar Bulan Juli 2015 PENGGUGAT meminta lagi kucuran dana
kepada PENGGUGAT namun kali ini PENGGUGAT sudah kehabisan
cadangan uang, namun karena bujuk rayu TERGUGAT I maka
PENGGUGAT rela menyerahkan BPKB mobilnya kepada TERGUGAT I
dan TERGUGAT II untuk dipinjamkan dana, akhirnya TERGUGAT I
berhasil meminjamkan BPKB mobil Milik PENGGUGAT ke TURUT
TERGUGAT II sebesar Rp. 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus
ribu rupiah), BPKB yang dijaminkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT
II adalah :
Merk : Toyota
Type : FORTUNER 2.5 G M/T
Warna : Putih
Tahun : 2012
No. Rangka : MHFZR69GXC3038987
No. Mesin : 2KDU004255
No. Polisi : E 83 NI
Atas Nama : BENNY SUMANJAYA
7. Bahwa dana pencairan dari TURUT TERGUGAT I tersebut yakni sebesar
Rp. 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) semua
diterima oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sedangkan
PENGGUGAT tidak tahu menahu perihal jumlah dan angsuran pinjaman
tersebut, namun belakangan diketahui bahwa pinjaman BPKB mobil milik
PENGGUGAT tersebut adalah sebesar Rp. 224.700.000,- (dua ratus dua
puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), hal tersebut baru PENGGUGAT
ketahui pada saat cicilan mobil mulai macet yakni sekitar bulan Februari
2016.
8. Bahwa peminjaman oleh TERGUGAT I tidak berhenti sampai bulan juni
sebagaimana uraian poin 6 dan 7 dalam gugatan ini, namun pada bulan
Agustus 2015 PENGGUGAT meminta lagi dana sebesar
Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan iming-iming
dikembalikan satu bulan sejak peminjaman. (vide : bukti).
9. Bahwa semua uraian PENGGUGAT sebagaimana dalam positanya
diatas berkaitan dengan pinjaman-pinjaman TERGUGAT I belum
dibayarkan pokoknya selama ini hanya memberikan fee/jasa kepada
PENGGUGAT selama 5% tiap bulannya, namun sejak bulan desember
2015 pemberian fee tidak sesuai dengan kesepakatan dan bahkan mulai
bulan maret 2016 TERGUGAT I tidak pernah memberikan fee sama
sekali, akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT III,
Hal 5 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
PENGGUGAT mengalami kerugian materi rill sebesar Rp. 500.000.000,-
plus 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna Putih No. Pol E 83 NI yang
dijaminkan BPKBnya ke TURUT TERGUGAT I.
10. Bahwa selama proses pinjam-meminjam sesuai uraian posita diatas,
kebanyakan transaksi tersebut dilakukan di kediaman TERGUGAT I dan
TERGUGAT II di Gg. Teladan RT/RW 002/003 Desa Jadimulya
KecamatanGunungjati Kabupaten Cirebon, dan selama proses transaksi
tersebut, PARA TERGUGAT selalu mengatakan “tenang saja kami tidak
akan macam-macam rumah tinggal kami jelas dan kalaupun ada apa-apa
rumah kami bisa dijadikan jaminan”, namun setelah timbul masalah
seperti ini PENGGUGAT I mencari tahu info status rumah PARA
TERGUGAT tersebut, adapun info yang diperoleh bahwa rumah PARA
TERGUGAT tersebut telah diagunkan ke TURUT TERGUGAT II sejak
tahun 2013.
11. Bahwa adanya kekhawatiran dari PENGGUGAT terhadap kelakuan
PARA TERGUGAT yang tidak ada itikat baik untuk membayar, maka
PENGGUGAT melalui Gugatan ini memohonkan kepada Pengadilan
Negeri Sumber untuk meletakan sita persamaan terhadap asset-aseet
milik PARA PENGGUGAT yang meskipun telah dijaminkan kepada
TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, hal ini agar kerugian
PENGGUGAT dapat terbayarkan dan aset aset tersebut diyakini masih
mempunyai nilai jual lebih dari sisa uang yang didapat (setelah
dibayarkan hutang terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II).
12. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang dengan sengaja tidak ada
itikad baik PENGGUGATsebagaimana disampaikan pada poin – poin
diatas telah jelas memenuhi unsur-unsur melanggar Pasal 1365 KUH
Perdata yang berbunyi :
“Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan krugian pada orang lain
mewajibkan orang yang karena salahnya itu menggantikerugian yang
timbul tersebut”
13. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan diatas
mulai perbuatan “membujuk rayu agar TERGUGAT menyerahkan uang
dan menggelapkan uang milik Penggugat” sampai dengan berkali-kali
membohongi PENGGUGAT sangat berdampak/berakibat kepada kondisi
keuangan PENGGUGAT, bahkan mobil milik PENGGUGAT yang BPKB
nya di jaminkan oleh PARA TERGUGAT mobilnya tidak berani untuk
dipakai dengan bebas karena kekhawatiran PENGGUGAT dan
keluarganya bahwa mobil tersebut nanti bermasalah dijalan. Janji jani
Hal 6 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
PARA TERGUGAT tersebut sangat menyakiti hati PENGGUGAT dan
keluarga karena dengan adanya tidak bayarnya PARA TERGUGAT
terhadap hutang-hutangnya menyebabkan kerugian baik materiil maupun
imateriil, adapun kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT adalah
sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), belum termasuk
keuntungan yang seharusnya diperoleh berdasarkan janji iming-iming
yakni sebesar 5% x Rp. 500.000.000,- x 11 bulan (Maret s/d Januari
2017) plus 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner tahun 2012 warna
putih No. Polisi E 83 NI.
14. Bahwa adapun kerugian Imateriil yang diderita oleh PENGGUGAT akibat
perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah sebesar
Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) hal tersebut dikarenakan sejak
proses pinjam meminjam tersebut PENGGUGAT meminta bantuan
saudara-saudaranya untuk memberikan suntukan-suntikan dana yang
nantinya diberikan kepada PARA TERGUGAT, akibat ulah PARA
TERGUGAT tersebut PENGGUGAT akhirnya dikucilkan dan disalahkan
oleh keluarganya baik keluarganya maupun dari keluarga istrinya.
15. Bahwa oleh karena PENGGUGAT mempunyai sangkaan kuat kepada
PARA TERGUGAT akan melakukan upaya mengalihkan hak kepemilikan
atas aset-aset PARA TERGUGAT serta agar gugatan ini tidak sia-sia
atau pun i l l u s o i r maka sebagaimana ketentuan pasal 226 – 227 HIR
PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk
meletakan sita jaminan dan Sita Penyertaan terhadap:
1. Sita Persamaan terhadap ObyekBangunan Rumah Tinggal yang
berdiri diatas tanahHak Milik Sertifikat No. 554 Luas 89 M2 Surat Ukur
No. 1386/1992 Tanggal 27-4-1992 atas nama SRIYANTO dan FITRI
WULANDARI alamat obyek di Gg. Teladan RT/RW 002/003 Desa
Jadimulya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon denganbatas-
batas:
2. Sita Persamaan terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi :
Merk : Toyota
Type : FORTUNER 2.5 G M/T
Warna : Putih
Tahun : 2012
No. Rangka : MHFZR69GXC3038987
No. Mesin : 2KDU004255
No. Polisi : E 83 NI
Atas Nama : BENNY SUMANJAYA
Hal 7 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
3. Sita Jaminan terhadap 1 (satu) unit mobil dengan Spesifikasi :
Merk : Daihatsu
Type : F 73
Jenis : Mopen
Model : Jeep
Tahun : 2001
Warna : Putih
No. Rangka : MHKF3RSDLIKOO2626
No. Mesin : 004075
No. Polisi : KT 1436 BD
Atas Nama : PT. Perdana Karya
16. Bahwa sita jaminan dan sita persamaan sebagaimana tersebut dalam
poin14 di atas adalah sah dan berharga (goed en verdenverklaren).
17. Bahwa agar PARA TERGUGAT mematuhi isi putusan ini maka agar
PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) secara tanggung renteng apabila lalai
melaksanakan putusan ini sejak putusan diucapkan.
18. Bahwa karena PENGGUGAT telah didasarkan kepada ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan dibenarkan oleh ketentuan
perundang-undangan yang berlaku maka adalah beralasan hukum
apabila gugatan PENGGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya dan
beralasan hukum pula apabilaputusan gugatan ini dapatdilaksanakan
terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi
(uitvoorbaatbijvoorraad).
19. BerdasarkanUndang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan
kehakiman pada pasal 5 (2) menyatakan “pengadilan membantu pencari
keadilan dan berusaha mengatasi segalah ambatan dan rintangan untuk
dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada
yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sumber untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
DALAM PROVISI
Mengabulkan Sita Persamaan terhadap ObyekBangunan Rumah Tinggal
yang berdiri diatas tanahHak Milik Sertifikat No. 554 Luas 89 M2 Surat
Ukur No. 1386/1992 Tanggal 27-4-1992 atas nama SRIYANTO dan FITRI
WULANDARI alamat obyek di Gg. Teladan RT/RW 002/003 Desa
Jadimulya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon denganbatas-
batas:
Hal 8 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
Dan memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I agar mendaftarkan
obyek tersebut ke KPKNL Cirebon agar di lelang sesuai dengan harga
pasaran.
Memerintahkan Kepada TERUGAT I dan TERGUGAT II untuk menebus
dan mengambil BPKB secara tunai dan sekaligus milik PENGGUGAT yang
saat ini dalam penguasaan TURUT TERGUGAT II yakni mobil toyota
Fortuner warna Putih No. Polisi E – 83 – NI dan menyerahkan kepada
PENGGGAT.
Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk
menyerahkan kepada PENGGUGAT dan menghadirkan mobil yakni :
o Merk : Daihatsu
o Type : F 73
o Jenis : Mopen
o Model : Jeep
o Tahun : 2001
o Warna : Putih
o No. Rangka : MHKF3RSDLIKOO2626
o No. Mesin : 004075
o No. Polisi : KT 1436 BD
o Atas Nama : PT. Perdana Karya
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak beritikad baik dan
melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian
materiil rill sebesar Rp. 500.000.000,- secara tunai dan sekaligus.
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar
keuntungan yang seharusnya diterima sebesar 5% x Rp. 500.000.000,- x
11 bulan yakni Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
secara tunai dan sekaligus.
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan
BPKB mobil yakni mobil toyota Fortuner warna Putih No. Polisi E–83–NI
milik PENGGUGAT yang dalam penguasaan TURUT TERGUGAT II.
6. Menyatakan Sita Persamaan terhadap ObyekBangunan Rumah Tinggal
yang berdiri diatas tanah Hak Milik Sertifikat No. 554 Luas 89 M2 Surat
Ukur No. 1386/1992 Tanggal 27-4-1992 atas nama SRIYANTO dan
FITRI WULANDARI alamat obyek di Gg. Teladan RT/RW 002/003 Desa
Hal 9 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
Jadimulya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon adalah sah dan
berharga (good en warden verklaren).
7. Sita Persamaan terhadap 1 (satu) unit mobil:
Merk : Toyota
Type : FORTUNER 2.5 G M/T
Warna : Putih
Tahun : 2012
No. Rangka : MHFZR69GXC3038987
No. Mesin : 2KDU004255
No. Polisi : E 83 NI
Atas Nama : BENNY SUMANJAYA
Adalah sah dan berharga (good en warden verklaren).
8. Sita Jaminan terhadap 1 (satu) unit mobil dengan Spesifikasi :
Merk : Daihatsu
Type : F 73
Jenis : Mopen
Model : Jeep
Tahun : 2001
Warna : Putih
No. Rangka : MHKF3RSDLIKOO2626
No. Mesin : 004075
No. Polisi : KT 1436 BD
Atas Nama : PT. Perdana Karya
Adalah sah dan berharga (good en warden verklaren).
9. Menghukum PARA TERGUGAT membayar kerugian Im-Materiil sebesar
Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada PENGGUGAT.
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi sebesar 5% (lima
persen) setiap bulannya sampai dengan dibayarkannya seluruh hutang
TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesarRp. 100.000,- (seratusribu rupiah) setiap hari sejak putusan
dibacakan.
12. Menghukum TERGUGAT untuk mentaati isi putusan ini.
13. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada
banding, kasasi maupun perlawanan (uitvoorbaarbijvoorrad).
14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.
Hal 10 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
A T A U
Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para
Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :
A. DALAM EKSEPSI :
1. Bahwa, Gugatan Penggugat dalam positanya bersifat “PREMATUR”
mengingat:
- Bahwa, Gugatan Penggugat dalam positanya secara tegas telah
mendalilkan, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan
Tergugat I dan Tergugat II merupakan hubungan hukum
KONTRAKTUAL atau PERJANJIAN dalam bentuk Pinjam-
meminjam uang atau hutang piutang yang sebelum adanya kata
sepakat dari Penggugat terlebih dahulu adanya perbuatan
MEYAKINKAN atau adanya BUJUK-RAYU oleh Tergugat I
dengan cara-cara menjanjikan keuntungan setiap transaksi
sebesar 5% dan memperlihatkan SPK-SPK dari calon Nasabah,
dalam positanya bahwa perbuatan Tergugat I dengan cara
bujuk rayu agar Penggugat menyerahkan uang dan Tergugat I
mengelapkan uang Penggugat memenuhi unsur Perbuatan
Melawan Hukum yaitu Pasal 1365 KUH Perdata.
- Bahwa, Dilihat dari gugatan Pengugat dalam dalil-dalil positanya
hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I
berkwalifikasi adanya Kontraktual atau perjanjian dalam bentuk
Pinjam-meminjam uang atau hutang piutang yang TERBENTUK
karena kedua belah pihak sepakat, dimana Penggugat
SEPAKAT karena DIBAWAH PENGARUH ADANYA perbuatan
Penipuan (Bedrog) dengan cara menjanjikan keuntungan setiap
transaksi sebesar 5% dan memperlihatkan SPK-SPK dari calon
Nasabah yang dilakukan oleh Tergugat I. Perbuatan penipuan
(Bedrog), merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap
Hukum Pidana yang diatur dalam KUH Pidana.
- Bahwa, berdasarkan dalil tersebut diatas, untuk menyatakan
Perbuatan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum
sebagaimana dalam gugatan Penggugat maka Tergugat I
SEHARUSNYA TERLEBIH DAHULU TERBUKTI TELAH
Hal 11 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
BERSALAH melakukan perbuatan penipuan sebagai mana
diatur dalam KUH Pidana dan telah di putus Pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, sebagai mana dalam ketentuan dalam
KUH Perdata dan Arres Hoge Raad tahun 1919 dalam Arrest
Lidenbaum Cohen yang menyatakan perbuatan Melawan hukum
terdapat empat kriteria yaitu bertantangan dengan kewajiban
hukum, melanggar hak subjektif orang lain,melanggar kaedah
tata susila dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian
serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam
pergaulan sesama masyarakat.
2. Bahwa, Gugatan Penggugat dalam positanya bersifat “OBSCUR
LIBEL” mengingat :
- Bahwa, Gugatan Penggugat dalam positanya mendalilkan
hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I
merupakan hubungan hukum Kontraktual atau Perjanjian dalam
bentuk Pinjam-meminjam uang atau hutang piutang, di mana
Penggugat SEPAKAT karena DIBAWAH PENGARUH ADANYA
perbuatan penipuan (bedrog) oleh Tergugat I dengan cara
menjanjikan keuntungan setiap transaksi sebesar 5%,
memperlihatkan SPK-SPK dari calon nasabah dan pinjaman
akan di kembalikan dalam waktu satu bulan dan tiga bulan serta
meminjam uang untuk digunakan menebus mobil dan setelah
ditebus mobil tersebut akan diserahkan kepada penggugat akan
tetapi setelah di tebus mobil tersebut tidak diserahkan kepada
Penggugat.
- Bahwa, Apabila suatu kontrak atau perjanjian terbentuk dimana
salah satu pihak SEPAKAT, karena DIBAWAH PENGARUH
ADANYA suatu tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong atau
penipuan (bedrog) yang mengakibatkan kerugian, maka pihak
yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi dengan cara
mengajukan gugatan PEMBATALAN Kontrak atau Perjanjian
tersebut.
- Bahwa, akan tetapi setelah diteliti secara cermat gugatan
Penggugat dalam petitumnya TIDAK ADA PEMBATALAN
KONTRAK atau PERJANJIAN yang telah disepakati oleh
Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu GUGATAN
Hal 12 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
Penggugat dikwalifikasikan TIDAK JELAS dikarenakan adanya
KONTRADIKSI antara POSITA dengan PETITUM.
- Bahwa, dalam dalil posita poin 1 dan 2 gugatan Penggugat
menyatakan bahwa Pengugat menyerahkan dana sebesar
Rp.220.000.000 ( dua ratus dua puluh juta rupiah ) dan di pecah
dalam tiga kwitansi, akan tetapi dalam huruf a. kwitansi sebesar
Rp.50.000.000, b. Kwitansi sebesar Rp.100.000.000 dan c.
kwitansi sebesar 50.000.000, maka jumlah yang benar
seharusnya Rp. 200.000.000.
- Bahwa, dalam gugatan Penggugat, Tergugat telah meminjam
uang kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000, yang berasal
dari kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,-, Rp. 100.000.000,-,
Rp.50.000.000,-, Rp.120.000.000,-, Rp.50.000.000,- dan
Rp.110.000.000,- maka apabila di jumlah secara cermat
seharusnya sebesar Rp. 480.000.000,- akan tetapi Penggugat
menjumlahnya sebesar Rp. 500.000.000,-.
- Bahwa, kesalahan Penggugat dalam menghitung membuat
ketidak jelasan gugatan berapa kewajiban Tergugat untuk
memenuhi kewajiban kepada Penggugat, ketidak jelasan
gugatan tersebut GUGATAN bersifat TIDAK JELAS atau
OBSCUR LIBEL.
- Bahwa, gugatan Penggugat dalam positanya memohon Kepada
Pengadilan Negeri Sumber untuk meletakan sita jaminan dan
Sita Penyertaan terhadap Objek bangunan rumah tinggal yang
terdiri diatas tanah hak milik sertifikat no.554 Luas 89 M2 Surat
ukur no.1386/1992 Tanggal atas nama SRIYANTO dan FITRI
WULANDARI alamat objek di Gg. Teladan Rt 02 Rw 03 Desa
Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.
- Bahwa, akan tetapi gugatan Penggugat dalam positanya tidak
meletakan batas-batas kepemilikan sebelah objek yang di
jadikan sita jaminan dan sita penyertaan tersebut, sedangkan
objek yang di jadikan sita jaminan dan sita penyertaan yang
alamatnya terdapat dalam gugatan Penggugat nomor
sertifikatnya TIDAK BENAR, oleh karena itu GUGATAN
Penggugat dikwalifikasikan TIDAK JELAS.
Berdasarkan uraian alasan eksepsi tersebut diatas, dengan ini Tergugat
I dan Tergugat II memohon terhadap Majelis Hakim yang Mulia agar sebelum
Hal 13 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
memeriksa pokok perkara karena berdasarkan asas peradilan cepat “speedy
administration of justice” kiranya beralasan apabila eksepsi tersebut diputus
terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya, dengan memutuskan :
1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
atas perkara ini.
Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka bersama ini
perkenankan Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Jawaban dalam
Pokok Perkara sebagai berikut :
B. DALAM POKOK PERKARA :
1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II MENOLAK dengan tegas seluruh
dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam
jawaban ini:
2. Bahwa, mohon dalil-dalil dalam Eksepsi diatas, dianggap sebagai
bagian yang tidak terpisahkan serta merupakan jawaban dalam pokok
perkara ini;
3. Bahwa, BENAR Tergugat I telah melakukan PINJAM MEMINJAM
UANG atau HUTANG PIUTANG dengan Penggugat akan tetatpi
Tergugat I MENOLAK SECARA TEGAS akan membrikan keuntungan
sebesar 5% dalam setiap bulannya dan hutang-piutang tersebut telah
dibayar hampir lunas oleh Tergugat I.
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat I sejak lama berteman,
pertemanan tersebut sering kali terjadi hubungan pinjam meminjam
uang antara Penggugat dengan Tergugat I begitu juga sebaliknya.
5. Bahwa, sekitar bulan April 2014 Tergugat I telah membiayai
pembangunan rumah milik Penggugat senilai Rp.203.000.000,00 (dua
ratus tiga juta rupiah) dan uang tersebut belum di bayar oleh
Pengguat, yang kemudian disepakati antara Penggugat dengan
Tergugat I, bahwa hutang-hutang Tergugat I kepada Pengguat di
kurangi dengan biaya-biaya pembangunan rumah milik Penggugat
yang di keluarkan Tergugat I.
6. Bahwa, bahkan Pengugat dan Tergugat I pun telah membuat sebuah
perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan dimana
Penggugat selaku direktur dan Tergugat I selaku komisaris-nya.
7. Bahwa, Tegugat I dan Tergugat II menolak secara tegas terhadap
dalil posita Penggugat poin 4, yang menyatakan bahwa Para Tergugat
menyerahkan satu buah BPKB no.0909462N asli kepada Penggugat,
Hal 14 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
adapun keadaan sebenarnya BPKB tersebut telah hilang dan Para
Tergugat telah melaporkan kejadian kehilangan BPKB tersebut ke
pihak Kepolisian, sehingga penguasaan BPKB tersebut oleh
Penggugat DI DUGA perolehannya bersifat melawan hukum.
8. Bahwa, keseluruhan hutang Tergugat I kepada Penggugat telah di
kembalikan atau di bayar sebagian besar melalui Transfeer, adapun
rinciannya sebagai berikut :
a. Tanggal 1 Desember 2014 -------------- Rp. 1.500.000,00
b. Tanggal 10 Desember 2014 -------------- Rp. 7.000.000,00
c. Tanggal 11 Desember 2014 -------------- Rp. 5.000.000,00
d. Tanggal 17 Desember 2014 -------------- Rp. 7.000.000,00
e. Tanggal 22 Desember 2014 -------------- Rp. 10.000.000,00
f. Tanggal 5 Januari 2015 ------------------- Rp. 6.000.000,00
g. Tanggal 30 Januari 2015 ------------------ Rp. 2.000.000,00
h. Tanggal 11 Februari 2015 ---------------- Rp. 25.000.000,00
i. Tanggal 13 Februari 2015 --------------- Rp. 3.000.000,00
j. Tanggal 30 Juni 2015 --------------------- Rp. 10.000.000,00
k. Tanggal 6 Juli 2015 ----------------------- Rp. 9.900.000,00
l. Tanggal 6 Juli 2015 ------------------------ Rp. 5.200.000,00
m. Tanggal 4 April 2016 ---------------------- Rp. 10.000.000,00
n. Tanggal 14 April 2016 -------------------- Rp. 50.000.000,00
Jumlah ----------------------------------- Rp. 151.600.000,00
9. Bahwa, selain melalui rekening Tergugat I sendiri, Tergugat I juga sering
menyuruh kepada AGUNG SUTIAWAN untuk membayarkan hutang
Tergugat I kepada Penggugat, atas permintaan Tergugat I maka AGUNG
SETIAWAN melalui rekeningnya mentransfer uang kepada Penggugat,
adapun rinciannya sebagai berikut :
a. Tanggal 2 Oktober 2015 ----------- Rp. 9.000.000
b. Tanggal 5 Oktober 2015-------------Rp. 15.000.000
c. Tanggal 17 Desember 2015 --------Rp. 5.000.000
d. Tanggal 25 Desember 2016---------Rp. 10.000.000
Jumlah --------------------------------- Rp. 39.000.000
10. Bahwa, untuk membayar hutang-hutang-nya kepada Penggugat,
Tergugat I telah mejual sebuah mobil kepada INDRA dan Tergugat I
meminta kepada INDRA bahwa sebagian uang hasil penjualan mobil
tersebut di transfer ke Penggugat untuk membayar hutang Tergugat I,
atas permintaan Tergugat I maka INDRA pada tanggal 17 Februari 2016
Hal 15 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
mentransfer sebagian uang hasil penjualan mobil Tergugat I kepada
Penggugat sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
11. Bahwa, Tergugat I telah membiayai pembangunan rumah Penggugat dan
atas pembiayaan tersebut Pengguat belum membayar kepada Tergugat I
sejumlah Rp.203.000.000 dan atas kesepakatan bersama maka hutang
Penggugat kepada Tergugat I dikonpenisasikan dengan hutang Tergugat
I kepada Pengugat.
12. Bahwa, sebagai mana yang tercatat dalam gugatan Penggugat, hutang
Tergugat I kepada Pengguat sebesar Rp. 480.000.000,- sedangkan
Tergugat I telah membayar hutang kepada Penggugat sebesar
Rp.453.600.000 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah),
atas pembayaran-pembayaran tersebut maka hutang Tergugat I kepada
Pengggat masih tersisa sebesar Rp.26.400.000 ( dua puluh enam juta
empat ratus ribu rupiah ).
13. Bahwa, hubungan hukum antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I
selaku Debitur samapai sekarang masih berjalan dengan baik, dimana
Tergugat I selaku Debitur masih melakukan kewajibannya membayar
angsuran di setiap bulannya, oleh karena itu apa yang didalilkan
Penggugat bahwa Tergugat I telah lalai dengan kewajibannya atau macet
terhadap Turut Tergugat I adalah Tidak berdasar.
Berdasarkan uraian JAWABAN tersebut di atas, maka kiranya beralasan
apabila Majelis Hakim yang Mulia dapat memberikan putusan dalam perkara
ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA
2. Menyatakan dan Menetapkan sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat
sebesar Rp. 26.400.000 ( dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah ).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara
ini.
DALAM REKONPENSI
1. Bahwa, segala sesuatu yang di kemukakan dalam bagian konpensi mohon
dianggap dan termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan
bagian rekonpensi ini.
2. Bahwa, benar Penggugat I d.rk dengan Tergugat d.rk telah ada hubungan
hutang-piutang sebesar Rp. 480.000.000 dan telah dibayar sejumlah
sebesar Rp.453.600.000 (empat ratus lima puluh tiga enam ratus ribu
rupiah rupiah).
3. Bahwa, Tergugat d.rk sebenarnya mengetahui kalau hutang-hutang
Penggugat d.rk tinggal sisa Rp.26.400.000 ( dua puluh enam juta empat
Hal 16 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
ratus ribu rupiah ) dan Tergugat d.rk sebenarnya paham dan mengerti
betul kalu hutang piutang itu lahir karena kesepakatan atau perjanjian
akan tetapi tergugat d.rk menggugat Para Penggugat dengan kwalifikasi
perbuatan melawan hukum dengan melakukan penipuan kepada
Tergugat d.rk.
4. Bahwa, atas perbuatan Tergugat d.rk tersebut merupakan perbuatan
rekayasa fakta yang di rumuskan dalam gugatan oleh Tergugat d.rk
merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa, oleh karena Tergugat d.rk telah melakukan perbuatan melawan
hukum, maka segala biaya-biaya yang dikeluarkan Para Tergugat d.kv
untuk menghadapi gugatan Pengggat d.kv dapat di kwalifikasikan kerugian
yang timbul.
6. Bahwa, oleh karena kerugian yang timbul akibat adanya gugatan Tergugat
d.rk, maka kerugian tersebut harus dibebankan kepada Tergugat d.rk,
adapun kerugian materil yang timbul tersebut adalah biaya honorerium
pengacara sebesar Rp. 50.000.000 ( liama puluh juta rupiah ).
7. Bahwa, atas adanya gugatan perbuatan melawan hukum dengan
melakukan penipuan kepada Tergugat d.rk, Para Penggugat d.rk merasa
kehormatannya tercemar, oleh karena kehormatannya tercemar maka
Para Penggugat d.rk dirugikan secara imateril.
8. Bahwa, oleh karena Penggugat d.rk merupakan orang yang baik dan
dalam menjalankan usahanya yang penuh mendapat kepercayaan dari
mitra usahanya maka maka dengan adanya gugatan dari Penggugat d.kv,
Para Penggugat d.rk merasa tercemar kehormatanya tersebut dan Para
Penggugat d.rk mengalami kerugian imateril Rp. 1.000.000.000 (satu
milyar rupiah).
9. Bahwa, oleh karena kerugian-kerugian yang timbul tersebut akibat
perbuatan Tergugat d.rk maka Tergugat d.rk harus di hukum untuk
mengganti kerugian materil dan harus membayar kerugian immateril
tersebut.
10. Bahwa, karena gugatan rekonvensi ini di dukung oleh fakta yuridis yang
kuat (strong proof) maka beralasan apabila terhadap perkara ini dapat di
putuskan serta-merta.
Berdasarkan uraian tersebut, maka kiranya beralasan apabila Pengugat
dalam rekonvensi memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.rk untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat d.rk melakukan pembayaran tidak terhutang
Hal 17 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
3. Menetapkan hutang Pengugat d.rk terhadap tergugat d.rk tinggal sebesar
Rp.26.400.000 ( dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah ).
4. Menyatakan Tergugat d.rk melakukan perbuatan melawan hukum
5. Menghukum Tergugat d.rk untuk membayar ganti rugi materil sebesar
Rp. 50.000.000 dan Menghukum Tergugat d.rk untuk membayar ganti
rugi imateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) rupiah
ecara tunai dan seketika.
6. Menghukum Tergugat d.rk untuk membayar uang paksa sebesar
Rp.100.000,- ( seratus ribu ) per-hari setiap kali Tergugat d.rk tidak
menaati putusan ini.
7. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu (serta
merta ) meskipun ada banding maupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat d.rk untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara.
ATAU
Memberikan putusan yang seadil adilnya sebagai mana Majelis Hakim
menganggap patut dan adil.
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri
Sumber telah menjatuhkan putusan tanggal 5 September 2017 Nomor
11/Pdt.G/2017/PN.Sbr yang amarnya sebagai berikut :
DALAM PROVISI :
- Menyatakan Tuntutan Provisi tidak dapat diterima ;
DALAM KONVENSI :
Dalam Eksepsi :
- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik dan
melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian
materiil sebesar Rp. 187.900.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta
sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar
keuntungan yang seharusnya diterima sebesar 5 % x
Rp.500.000.000,- x 11 bulan yakni Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima
puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
Hal 18 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan BPKB
mobil yakni mobil Toyota Fortuner warna putih No. Polisi E-83-NI
milik Penggugat yang dalam penguasaan Turut Tergugat II ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang
paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai
mengembalikan BPKB mobil Toyota Fortuner warna putih No. Polisi
E-83-NI milik Penggugat sejak putusan mempunyai kekuatan hukum
tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan ini ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan ini ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
DALAM REKONVENSI :
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk
seluruhnya ;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah
Rp. 1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 11/Pdt.G/2017/
PN.Sbr tanggal 18 September 2017 yang menerangkan bahwa Para
Pembanding semula Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam
Rekonvensi telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Sumber tanggal 5 September 2017 Nomor :
11/Pdt.G/2017/PN.Sbr., permohonan banding tersebut telah diberitahukan
secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut
Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing
pada tanggal 28 September 2017 ;
Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam
Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah
mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sumber pada tanggal 17 Oktober 2017, memori banding mana telah
diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula
Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tanggal 26 Oktober
2017, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II
semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2017 ;
Hal 19 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/
Tergugat dalam Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan
kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sumber pada tanggal 20 Nopember 2017, kontra memori banding mana telah
diberitahukan secara seksama dan patut kepada Para Pembanding semula
Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi pada
tanggal 14 Desember 2017 ;
Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon telah
memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dalam
Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi, Terbanding semula Penggugat
dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut
Tergugat I masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2017, dan Turut
Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 25 Oktober 2017 untuk
mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim
ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat banding ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding
semula Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam
Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah
mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :
DALAM KONVENSI :
Dalam Eksepsi :
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam
mempertimbangkan hubungan hukum antara Terbanding dengan
Para Pembanding adalah merupakan pinjam meminjam atau hutang
piutang.
- Bahwa alasan diajukan gugatan dalam perkara a quo didasarkan
pada Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yang
disangkakan kepada Tergugat. Meskipun dalam PMH tidak perlu
dibuktikan adanya unsur “persetujuan” atau “kesepakatan” dan juga
“causa yang diperbolehkan”, namun timbulnya kerugian akibat dari
Hal 20 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
suatu PMH merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi
berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata. Hubungan sebab akibat dari
adanya suatu kerugian akibat dari suatu PMH juga merupakan
syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagaimana pasal 1365 KUH
Perdata.
- Bahwa Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan kesalahan
Penggugat dalam Konvensi dalam menghitung sehingga membuat
ketidakjelasan antara posita dengan petitum dan berakibat adanya
kekeliruan dalam amar putusannya.
Dalam Pokok Perkara
- Bahwa Pembanding memohon untuk memeriksa kembali posita dari
Gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi
terutama dalam angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6,
angka 8, angka 9 dan angka 10 yang semuanya menyatakan
pinjaman-pinjaman atau proses pinjam meminjam sehingga
peruntukan uang tersebut bukan untuk kerjasama usaha ;
- Bahwa dalam perkara a quo, tidak ada satupun fakta hukum yang
menyatakan Para Pembanding telah melakukan PMH sebagaimana
yang disangkakan oleh Terbanding ;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak obyektif terhadap beban
pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak, dimana Majelis
Hakim berpendapat Terbanding telah memenuhi semua
kewajibannya yang dibebankan, sehingga Majelis Hakim
menyimpulkan hubungan hukum antara Penggugat dalam Konvensi
dengan Tergugat dalam Konvensi berupa kerja sama usaha dana
talangan perbankan, padahal tidak ada satupun fakta hukum yang
jelas dapat membuktikan adanya kerja sama tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dan kurang cermat
dalam menghitung keuntungan yang harus diterima oleh Penggugat
dalam Konvensi (amar putusan angka 4) “…5 % x Rp. 500.000.000,-
x 11 bulan yakni Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
secara tunai dan sekaligus”, seharusnya jika dijumlahkan adalah
Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
DALAM REKONVENSI :
- Bahwa Para Pembanding menolak terhadap pertimbangan hukum
dan putusan judex facti ;
Hal 21 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terbanding tidak dapat
membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya kerja sama usaha
antara Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi ;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding yaitu bukti adanya
kerja sama usaha dana talangan perbankan oleh Majelis Hakim
tingkat pertama dinyatakan tidak relevan ;
- Bahwa dengan tidak ada satupun alat bukti tertulis yang
menunjukkan adanya kerja sama usaha dana talangan perbankan
antara Para Pembanding dengan Terbanding, sehingga sangat
layak dan patut jika terhadap petitum gugatan dalam Rekonvensi
Para Pembanding untuk dikabulkan seluruhnya ;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat
dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah pula mengajukan kontra
memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi menolak
dengan tegas semua alasan-alasan Pembanding semula
Tergugat dalam Konvensi dalam memori bandingnya ;
- Bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum dan
putusannya telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku
oleh karenanya tidak ada alasan Pembanding yang dapat
dijadikan dasar untuk dikabulkan, oleh karena itu permohonan
banding Pembanding harus ditolak ;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan
mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang
tersebut dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Sumber tanggal 5 September 2017 Nomor : 11/Pdt.G/2017/PN.Sbr., memori
banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai
berikut :
DALAM PROVISI :
Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta
putusan Hakim Pengadilan Negeri Sumber dalam provisi pada pokoknya
menolak untuk seluruhnya Provisi Penggugat sudah tepat dan benar, oleh
karenanya putusan Hakim dalam Provisi tersebut dapat dipertahankan dan
dikuatkan ;
Hal 22 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
DALAM KONVENSI :
Dalam Eksepsi :
Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim
tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya
eksepsi dari Para Tergugat sudah tepat dan benar, karena substansi eksepsi
Para Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara, pada hal
eksepsi mestinya tidak boleh memasuki pokok perkara, eksepsi yang demikian
haruslah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut,
maka putusan Hakim dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan
dikuatkan ;
Dalam Pokok Perkara :
Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan
Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi pada
prinsipnya sependapat, akan tetapi Pengadilan Tinggi akan menambah
pertimbangan sepanjang mengenai amar putusan nomor urut 4, 6 dan 7
sebagai berikut :
Menimbang, bahwa mengenai amar putusan nomor 4 tertulis
“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keuntungan yang
seharusnya diterima sebesar 5 % x Rp. 500.000.000,00 x 11 bulan yakni
sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)…”dst ;
Menimbang, bahwa setelah dihitung kembali oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi keuntungan yang seharusnya diterima sebesar
Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diperbaiki menjadi
Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
Menimbang, bahwa mengenai amar putusan nomor urut 6 tentang
dikabulkannya tuntutan uang paksa (dwangsom) oleh Majelis Hakim tingkat
pertama sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi tidak sependapat untuk dikabulkan, oleh karena tuntutan
pokok dari Penggugat adalah tentang pembayaran ganti rugi dengan sejumlah
uang, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 79 K/Sip/1972
telah menegaskan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak dapat dituntut
bersama-sama dengan tuntutan membayar sejumlah uang, maka berdasarkan
alasan tersebut amar putusan nomor urut 6 harus dinyatakan tidak dapat
dikabulkan ;
Menimbang, bahwa selanjutnya amar putusan nomor 7 yang isinya
“menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan”, menurut
Hal 23 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dianggap berlebihan, oleh
karena apabila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang
pasti maka dengan sendirinya Para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus
mematuhi seluruh isi putusan perkara ini, maka dengan alasan tersebut amar
putusan nomor 7 harus dinyatakan tidak dapat dikabulkan ;
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para
Pembanding semula Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam
Rekonvensi pada pokoknya tidak terdapat hal-hal baru serta telah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas,
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumber
tanggal 5 September 2017 Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Sbr., harus
dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai amar putusan nomor urut 4, 6
dan 7 tidak dapat diterima, sehingga amar selengkapnya sebagaimana
disebutkan dibawah ini ;
Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Tergugat
dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi tetap dipihak yang kalah,
maka sesuai ketentuan pasal 181 HIR kepadanya harus dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;
Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
1947 tentang Peradilan Ulangan jo Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para
Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 5
September 2017 Nomor : 11/Pdt.G/2017/PN.Sbr., yang dimohonkan
banding tersebut, kecuali amar putusan nomor urut 4, 6 dan 7
sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
DALAM PROVISI :
- Menyatakan Tuntutan Provisi tidak dapat diterima ;
Hal 24 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
DALAM KONVENSI :
Dalam Eksepsi :
- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik dan
melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar
kerugian materiil sebesar Rp. 187.900.000,- (seratus delapan
puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar
keuntungan yang seharusnya diterima sebesar 5 % x
Rp.500.000.000,- x 11 bulan yakni Rp. 275.000.000,- (dua ratus
tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan
BPKB mobil yakni mobil Toyota Fortuner warna putih No. Polisi
E-83-NI milik Penggugat yang dalam penguasaan Turut Tergugat
II ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
DALAM REKONVENSI :
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
untuk seluruhnya ;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat dalam
Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah) ;
Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 oleh kami
NELSON PASARIBU, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan
H. DJOHAN AFANDI, S.H., M.H. dan Dr. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.
sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 56/PEN/PDT/2018/PT. BDG
tanggal 8 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal
19 Maret 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Hal 25 dari 25 putusan Nomor 56/PDT/2018/PT. BDG
NURDIANA, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang
berperkara.-
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,
Ttd Ttd
H. DJOHAN AFANDI, S.H., M.H. NELSON PASARIBU, S.H., M.H.
Ttd
Dr. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI,
Ttd
N U R D I A N A, S.H.
Perincian biaya perkara :
1. Redaksi Putusan --------------------- Rp. 5.000,-
2. Meterai Putusan ---------------------- Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- +
J u m l a h ----------------------------- Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah)