cover lakip 1 -...

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan dengan baik. Apresiasi dan ucapan terima kasih saya haturkan kepada Tim Penyusun dan para Kontributor yang telah menyusun laporan ini secara sistematis, sehingga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh berbagai pihak.

Penyusunan LAKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance sebagai usaha untuk mewujudkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur sendiri.

Dalam penyusunan LAKIP ini disampaikan visi dan misi BKKBN yang dijabarkan dalam Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2018. Sedangkan untuk mengukur capaian kinerja mempergunakan statistik rutin, SKAP 2018, Laporan Keuangan dan beberapa sumber lain. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi pengambil kebijakan dan penetapan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan kekurangan yang ada.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIP ini.

Samarinda, Januari 2019 Kepala, ttd Drs. Eli Kusnaeli, M.MPd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................ ii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. iii

DAFTAR TABEL ...................................................................................................................iv

SISTEMATIKA PELAPORAN ......................................................................................... v

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN ........................................................Error! Bookmark not defined.

A. LATAR BELAKANG ................... Error! Bookmark not defined.

B. ASPEK STRATEGIS ................... Error! Bookmark not defined.

C. PERMASALAHAN ...................... Error! Bookmark not defined.

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................Error! Bookmark not defined.

A. PERENCANAAN STRATEGIS ..... Error! Bookmark not defined.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN Error! Bookmark not defined.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...........................Error! Bookmark not defined.

A. CAPAIAN KINERJA BKKBN ...... Error! Bookmark not defined.

B. REALISASI ANGGARAN ............ Error! Bookmark not defined.

C. KINERJA DAN CAPAIAN LAIN .. Error! Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUP ..................................................................Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Prov. Kaltim .... 1

Gambar 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2016 .................... 45



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2015-2019 ................. 10

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 .................... 31

Tabel 3.1 Capaian Kontrak Kinerja Provinsi Tahun 2018 .................. 36

Tabel 3.2 Program dan Anggaran KKBPK Tahun 2018 ...................... 38

Tabel 3.3 Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung .. 38

Tabel 3.4 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung ...................... 41

SISTEMATIKA PELAPORAN

Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas tentang Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi yang diuraikan dalam: A. Latar Belakang; B. Aspek Strategis; C. Permasalahan

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan rencana strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, dan Kegiatan Pembangunan Kependudukan dan KB Tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2018.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

v | L A K I P P e r w a k i l a n B K K B N P r o v . K a l t i m T a h u n 2 0 1 8

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang : pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja diawali dengan Penetapan Kinerja sesuai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun 2018, dilengkapi data pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan dan pengukuran pencapaian Sasarannya. Realisasi Keuangan dan Laporan Pencatatan dan Pelaporan Tahun 2018 merupakan sumber data penyusunan LAKIP ini. Sedangkan Laporan Kinerja bersumber dari data SMART Kementrian Keuangan.

Evaluasi diri (self assessment) atas Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 berdasarkan analisis capaian sasaran strategis menunjukkan tingkat capaian kinerja 8 (delapan) sasaran berkategori Sangat Berhasil, 4 (empat) sasaran berkategori Berhasil, 2 (dua) sasaran berkategori Cukup Berhasil, 5 (lima) sasaran berkategori Tidak Berhasil, dan 2 (dua) sasaran tidak dapat diukur pencapaiannya, dengan capaian realisasi anggarannya sebesar 75,02%. Hal ini menggambarkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, koordinasi perencanaan dan keuangan telah menunjukkan keterpaduan dan hasil yang baik dilihat dari penggunaan anggaran, berapa mendukung apa dan kegiatan apa didukung dana apa terlihat lebih jelas.

Berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja mencakup : tatakelola (perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi & pengendalian) kegiatan dan program, SDM (kompetensi dan sinergi) dan pengalokasian/pemanfaatan anggaran secara tepat sasaran yang kiranya menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja pada waktu-waktu yang akan datang.

1 | L A K I P P e r w a k i l a n B K K B N P r o v . K a l t i m T a h u n 2 0 1 8

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dimana dalam rangka

pertanggungjawaban APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib

menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan (LK) dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja (LKj). Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan

Timur sebagai salah satu Satker BKKBN selaku pengguna anggaran

menyusun Laporan Keuangan (LK) sebagai pertanggungjawaban

APBN kepada Presiden melalui Menteri Keuangan dan Laporan

Akuntabilitasn Kinerja (LKj) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa

pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih

dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Perwakilan BKKBN

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, merupakan sarana untuk

menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada Kepala BKKBN

dan seluruh pemangku kepentingan, baik yang terkait langsung

maupun tidak langsung sekaligus menyampaikan proses pencapaian

hasil, permasalahan utama, upaya pemecahan masalah dan strategi

keberhasilan selama kurun waktu 2018 yang dapat dijadikan lesson

learn pada perencanaan strategis tahun kedepan. Selain itu laporan

ini merupakan wujud dari pertanggung jawaban atas kinerja


pencapaian tujuan/sasaran strategis yang tertuang pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Selain menjalankan fungsi dalam pencapaian sasaran strategis

tersebut di atas, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur

memiliki tugas dan menyelenggarakan fungsi sesuai Peraturan

Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 yakni :

1. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan

nasional di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera

dan pemberdayaan keluarga;

2. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma,

standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk,

penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi,

keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

3. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian

penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan

reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

4. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi,

penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta

pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk,

penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi,

keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

5. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan

pengembangan di bidang pengendalian penduduk, keluarga

berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan

pemberdayaan keluarga;

6. pelaksanaan tugas administrasi umum;

7. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawabnya;


8. pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Dalam menjalankan fungsinya, Perwakilan BKKBN Provinsi

Kalimantan Timur memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Prov. Kaltim

Adapun penjabaran tugas masing-masing bidang beserta

satuan kerja dibawahnya sebagai berikut:

1. Sekretariat

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi

di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi.

2. Bidang Pengendalian Penduduk

Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan

fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur

dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang

pengendalian penduduk.


3. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi


fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur

dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga

berencana dan kesehatan reproduksi.

4. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga


fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur,

dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga

sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

5. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi


fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur,

dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi,

penggerakan, dan informasi

6. Bidang Pelatihan dan Pengembangan

Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan

pengembangan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana

B. ASPEK STRATEGIS

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memuat bahwa

Perkembangan kependudukan terdiri dari aspek kuantitas, kualitas,

dan mobilitas penduduk, serta perencanaan dan wawasan

kependudukan. Sedangkan pembangunan keluarga dimaksudkan

untuk pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sementara

itu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN

2005-2025 menyebutkan bahwa Kemajuan suatu bangsa juga diukur

berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara

kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk,


termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai

dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan

hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.

Oleh karena itu, kualitas SDM Indonesia perlu terus

ditingkatkan. Salah satu prasyarat untuk pengembangan SDM

adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan

pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana;

peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan bidang-

bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi; serta

pengarahan mobilitas penduduk yang dilaksanakan oleh

pembangunan bidang ekonomi seperti ketenagakerjaan dan

transmigrasi, pembangunan wilayah meliputi pembangunan

perdesaan-perkotaan, pembangunan bidang infrastruktur seperti

transportasi, serta pembangunan bidang lingkungan hidup. Dengan

penduduk tumbuh seimbang maka daya tampung dan dukung

lingkungan tetap terjaga.

Sesuai dengan Buku I RPJMN 2015-2019, Upaya

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dilaksanakan

melalui: (1) pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;

(2) pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program

Indonesia Pintar; (3) pembangunan kesehatan khususnya

pelaksanaan Program Indonesia Sehat; dan (4) peningkatan

kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program

Indonesia Kerja. Pembangunan Kependudukan dan KB ditempuh

melalui strategi :

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan

reproduksi yang merata dan berkualitas, baik antar-sektor

maupun antara pusat dan daerah, utamanya dalam sistem JKN-

SJSN, dengan menata fasilitas kesehatan KB;


2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat

dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan

KB dan kesehatan reproduksi dan jejaring pelayanan, serta

pendayagunaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pelayanan

KB (persebaran fasilitas kesehatan pelayanan KB, baik pelayanan

KB statis maupun mobile/bergerak);

3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode

kontrasepsi jangka panjang untuk mengurangi resiko drop-out,

dan peningkatan penggunaan metode jangka pendek dengan

memberikan informasi secara kontinyu untuk keberlangsungan

ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan. Disamping itu

juga dilakukan peningkatan pelayanan pengayoman dan

penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran dan

penanganan komplikasi dan efek samping;

4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB

dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di

tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan

penyuluhan KB;

5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan

pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta

promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan

alat dan obat kontrasepsi KB, baik dengan keutamaan

menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang maupun

metode kontrasepsi jangka pendek;

6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi

bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya

Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia

perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi

pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;


7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui

kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan

kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga

calon akseptor untuk ber-KB. Selain itu juga dilakukan penguatan

fungsi keluarga dalam membentuk keluarga kecil bahagia dan

sejahtera; dan

8. Penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan

informasi kependudukan dan KB

C. PERMASALAHAN

Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia dikenal sebagai

salah satu pengalaman sukses. Sebelum dilaksanakannya program

KB di Indonesia pada tahun 1970, Angka Kelahiran Total (TFR) adalah

5.6. Dalam periode berikutnya, setelah program KB dilaksanakan dan

adanya perubahan dalam persepsi masyarakat mengenai jumlah

anak yang ideal, telah menyebabkan terjadinya penurunan angka

kelahiran yang dramatis. Selama periode ini, penggunaan alat dan

obat kontrasepsi meningkat menjadi 61.9%. Namun demikian

kemajuan tersebut telah mengalami stagnasi dalam dua dekade

terakhir.

Stagnasi pelaksanaan ini juga dialami di Provinsi Kalimantan

Timur (dan Kalimantan Utara). Dimana hasil SDKI sejak tahun 2007

sampai SDKI 2017 angka TFR stagnan di angka 2,7. Stagnasi ini

disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Upaya penciptaan permintaan kebutuhan ber-KB (demand

creation) yang masih dihadapkan pada: a) Masih lemahnya

komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK,

yaitu terkait kelembagaan, perencanaan dan penganggaran; b)

angka fertilitas yang diinginkan sudah cukup rendah yakni 2,1

(SDKI 2017) tetapi TFR masih stagnan diangka 2,7 sejak SDKI


2007; c) pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, yang

ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi

begitu tinggi (>99% dari pasangan usia subur/PUS), tetapi yang

ingin memakai alat kontrasepsi pada masa yang akan datang

hanya 55,9% (SDKI 2017);

2. Upaya meningkatkan akses dan kualitas kesertaan ber-KB masih

menghadapi masalah: a) Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi

(unmet need) masih tinggi yakni 18,9 (SDKI 2017); b) Tingkat putus

pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) yang masih tinggi yakni

38% (SDKI 2017); c) kesertaan ber-KB masih didominasi dengan

penggunaan Non MKJP dan rendahnya kesertaan ber-KB bagi

pria.

3. Upaya Pemahaman dan Kesadaran Remaja mengenai Kesehatan

Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga masih

menghadapi persoalan: a) Angka kelahiran pada perempuan

remaja usia 15-19 tahun masih tinggi; b) Perilaku seks pra nikah

di sebagian kalangan remaja yang berakibat pada kehamilan yang

tidak diinginkan masih tinggi; c) Cakupan dan peran pusat

informasi dan konseling remaja (PIK Remaja) belum optimal.

4. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan dan KB masih

menghadapi permasalahan belum terintegrasi dan variatifnya

data-data pembangunan kependudukan;


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana

kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis yang dibagi dalam kegiatan

tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan indikator kinerja

sampai pada tingkat sasaran dan kegiatan. Indikator-indikator yang

telah ditetapkan ini secara langsung maupun tidak langsung harus

mampu mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran.

Rencana Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas

dan fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada

periode 2015-2019 yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap

pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2014. Renstra tersebut juga

disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan dimaksudkan untuk

memberi kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian

sasaran, agenda dan misi serta Visi BKKBN.

Visi BKKBN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala

BKKBN Nomor 199 Tahun 2016 adalah “Mewujudkan Penduduk

Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas.” Visi tersebut dicapai

melalui misi “Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam

mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga

Berkualitas.” Untuk memberi arah dalam mewujudkan visi dan misi

tersebut telah ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis dalam Rencana

Strategis (renstra) Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2015-2019 sesuai dengan Buku I RPJMN 2015-2019 yakni:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun);


2. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet

need);

3. Meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi modern

(contraceptive prevalence rate/mCPR);

4. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang

(MKJP) bagi peserta KB;

5. Menurunnya angka putus pakai penggunaan kontrasepsi.

Ke-5 (lima) Sasaran Strategis tersebut kemudian akan dijabarkan di

dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang akan dicapai melalui

Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Kemudian

dalam implementasi upaya pencapaiannya dijabarkan pada level

komponen sebagai penghubung dalam penuangan berbagai kegiatan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-

K/L).

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (revisi)

No Indikator Baseline

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)

2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4

2 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)

11,4 11,4 10,83 10,29 9,77 9,29

3 Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)

55,18 55,18 56,29 57,41 58,56 59,73

4 Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP 16,5 16,5 17,7 18,9 20,2 21,7

5 Angka ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi

11,7 11,5 11,2 11,0 10,8 10,6

Dalam upaya mewujudkan tercapainya sasaran strategis tersebut di

atas, telah disusun kegiatan dalam RKA-KL Perwakilan BKKBN

Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya BKKBN, dengan kegiatan :


1) Pemaduan Perencanaan Program dan Anggaran KKBPK

Provinsi, Kab/Kota (KORENDA)

2) Fasilitasi Sinkronisasi Program dalam Forum RAKORTEK dan

MUSREMBANGDA

3) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan DAK Sub Bidang KB

4) Penyusunan Data Basis Perencanaan Program dan Anggaran

Provinsi dan Kab/Kota

5) Konsolidasi Perencanaan Program KKBPK Pusat dan Provinsi

6) Workshop/Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan

Program dan Anggaran

7) Forum Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran

8) Konsultasi Program KKBPK bagi Komponen Perencanaan

9) Penyusunan AJK dan JUKNIS Tahun 2018

10) Analisis PPM PB, PA dan Sasaran KS Kabupaten dan Kota

11) Peningkatan Kapasitas Pengelola Perencanaan melalui

Seminar Internasional

12) Analisa dan Penataan Beban Kerja Pegawai

13) Assesment Kompetensi ASN dan Seleksi Jabatan ASN

14) Pengembangan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

15) Penyusunan dan Evaluasi SKP

16) Penyelesaian Kasus ASN

17) Peningkatan Kualitas Kesehatan Jasmani dan Rohani

Pegawai

18) Peningkatan Penerapan Budaya Kerja CETAK TEGAS

19) Fasilitasi Pelayanan SK, Kartu Taspen, Bapertarum, dan

LHKPN

20) Workshop Pengelolaan Kepegawaian

21) Bimbingan Teknis bagi TIM PAK dan Kepegawaian Kab dan

Kota

22) Rapat Tim Baperjakat Tingkat Provinsi


23) Pengambilan Sumpah Jabatan PNS Perwakilan BKKBN

Provinsi Kaltim

24) Pengelolaan Administrasi (DUPAK) Jabatan Fungsional

PKB/PLKB

25) Rapat Tim Penilai Angka Kredit PKB Tingkat Provinsi

26) Fasilitasi konsultasi Program KKBPK bagi Sekretaris dan

komponen kepegawaian

27) Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama BKKBN Tahun 2018

28) Tes Seleksi CPNS Tahun 2018

29) Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

30) Sosialisasi dan internalisasi Budaya Kerja Tingkat Provinsi

31) Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester I dan II

(Tk. Pusat dan Provinsi)

32) Forum validasi data laporan keuangan dan BMN

33) Workshop Pengelolaan Keuangan bagi Pengelola Anggaran

Provinsi PPK, BP, PPSPM, UAKPA, UAKPB, DAN BENMAT

34) Pertemuan Spending Review Program dan Anggaran

35) Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan

Keuangan penyelsaian kasus TGR/TP

36) Penguatan Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB (termasuk

koordinasi Laporan Pelaksanaan DAK)

37) Penatakelolaan Barang Persediaan dan Pengelolaan Gudang

Alokon

38) Distribusi Alokon ke Gudang Kab/Kota (distribusi dinamis

dan buffer)

39) Pertemuan analisa, evaluasi dan perhitungan kebutuhan

Alkon Provinsi serta validasi Rencana Distribusi Alkon dan

Non Alkon

40) Stock opname alokon Provinsi, Kab dan Kota

41) Penyusunan rencana kebutuhan BMN Tahun 2020


42) Workshop Pengelola Gudang ALKON Provinsi dan Kab/Kota

43) Monitoring dan Pendampingan Pengelolaan DAK dan BO KB

di Kab/Kota

44) Pengelolaan Penghapusan Tk. Kuasa Pengguna Barang

45) Fasilitasi konsultasi Program KKBPK bagi Komponen

Keuangan dan BMN

46) Bimbingan Teknis Pengelolaan Gudang Alkon dan Non Alkon

Kab/Kota

47) Pembinaan Pengelolaan Program dan Anggaran ke Kab/Kota

48) Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) untuk mendukung

SPIP

49) Sosialisasi NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Tingkat Provinsi

50) Evaluasi dan Pembinaan kelembagaan (OPD KB Provinsi,

OPD KB Kab/Kota, UPTD/Koordinator)

51) Fasilitasi Peningkatan Pelaksanaan Program KKBPK Tingkat

Provinsi

52) Bimbingan Teknis Pelaksanaan NSPK Bidang Pengendalian

Penduduk dan KB di Kabupaten dan Kota

53) Konferensi pers humas pada kegiatan momentum

54) Fasilitasi konsultasi Program KKBPK bagi Komponen Umum

dan Humas

55) Rehab Rumah Dinas Perwakilan BKKBN Prov. Kaltim

56) Rehab TURAP kantor Perwakilan BKKBN Prov. Kaltim

57) Penyediaan Sarana Kerja Perkantoran

58) Rehab Gedung Induk dan Garasi Perwakilan BKKBN Provinsi

Kalimantan Timur

59) Pertemuan Kesekretariatan (Kobid dan Temu Kerja Bidang

Sekretariat)

60) Konsultasi Program KKBPK bagi Komponen Sekretariat


61) Rapat Koordinasi Daerah Program KKBPK di Provinsi Kaltim

dan Kaltara

62) Fasilitasi Pertemuan Rapat Koordinasi Nasional Program

KKBPK

63) Fasilitasi HARGANAS Tingkat Provinsi

64) Fasilitasi Hari Keluarga Nasional di SULUT

65) Fasilitasi Pelaksanaan HARGANAS di Kaltara

66) Peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Provinsi

Kalimantan Timur

2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

BKKBN

1) Pemantapan Pelaksanaan SPIP

2) Identifikasi Hambatan dan Tantangan serta Mitigasi

Pelaksanaan Program

3) Konsolidasi Pengawasan Tingkat Nasional

4) Penyusunan LAKIP

5) Fasilitasi Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan ke Kab dan

Kota

6) Fasilitasi konsultasi Program KKBPK bagi Komponen

pengawasan

3. Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama

Internasional BKKBN

1) Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang

2) Pemetaan/Identifikasi Kebutuhan Diklat

3) Pengelolaan Data SIDIKA

4) Diklat Fungsional Dasar Program KKBPK bagi PKB (PNS)

5) Diklat Teknis Penyegaran Program KKBPK bagi PLKB/PKB

(Refreshing)

6) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Program KKBPK

bagi PKB/PLKB


7) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan

Sosiokultural bagi PKB/PLKB

8) Pelatihan Pengelolaan Program KKBPK Bagi Tim KB Desa

9) Pelatihan Konseling Berimbang

10) Pelatihan Teknis bagi Toma, Toga, Toda dan Mitra Kerja

11) Pelatihan Teknis CTU : IUD dan Implant bagi Bidan

12) Pelatihan Teknis Program Pembangunan Keluarga

13) Orientasi KRR bagi Pengurus/Pengelola, Anggota, Pendidik

dan Konselor Sebaya di Kab/Kota

14) Diklat Management of Training (MOT)

15) Evaluasi Pasca Pelatihan

16) Penyediaan ATK Kegiatan dan Sarana Peserta Pelatihan

Tahun 2018

17) Pelatihan Teknis CTU : IUD dan Implan bagi Dokter

18) Orientasi Program KKBPK bagi BABINSA di Kab/Kota

19) Technical Assistance Survey RPJMN di Provinsi KALTIM

Tahun 2018

20) Survey Indikator RPJMN (SKAP) di Provinsi Kaltim Tahun

2018

21) Masyarakat/Pemda

22) TOT Fasilitator Survey RPJMN Tahun 2018 Prov Kaltim

23) TOT Fasilitator Survey RPJMN Tahun 2018 Prov Kaltara

24) Technical Assistance SKAP di Provinsi KALTARA Tahun 2018

25) SKAP di Provinsi Kaltara Tahun 2018

26) Konsultasi dan Konsolidasi pejabat administrator dan

pengawas Bidang Litbang

27) Dukungan Operasional Pelatihan dan Pengembangan

28) Penyusunan Laporan SDKI 2017 dan Penyajian Hasil Tingkat

Provinsi

29) Pengembangan Kompetensi ASN Pegawai


30) Penyebarluasan SKAP dan Penulisan Jurnal Terakreditasi

4. Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga

1) Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah

daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk

a. Inventarisasi dan Analisis Kebijakan Pembangunan

Berwawasan Kependudukan Tk. Provinsi, Kab/Kota

b. Forum Pengembangan Strategi dan Materi Advokasi

Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tk. Provinsi,

Kab/Kota

c. Penggerakan Advokasi Tim Pakar Advokasi Pembangunan

Berwawasan Kependudukan Tk. Provinsi, Kabupaten dan

Kota

d. Fasilitasi Teknis Penyusunan Grand Desain

Pembangunan Kependudukan 5 Aspek Kab/Kota

e. Pertemuan Peningkatan Komitmen Pemaduan Kebijakan

Pengendalian Penduduk dengan Lintas Sektor di Provinsi,

Kab/Kota

f. Forum Peningkatan Jejaring Kemitraan Dalam Rangka

Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk dengan

Pusat Studi Kependudukan, Koalisi Kependudukan,

FAPSEDU dan IPADI dll di Tingkat Pr

g. Pemanfaatan Data Profil (parameter dan proyeksi)

Program KKBPK sebagai Input Perumusan Kebijakan dan

Strategi Pembangunan Daerah Tk. Provinsi dan

h. Peningkatan Kompetensi dalam Pemetaan Perkembangan

Program KKBPK melalui DEVINFO

i. Forum Koordinasi Penyamaan Persepsi tentang Profil

(parameter dan proyeksi) Program KKBPK Tingkat Provinsi

j. Fasilitasi Penjajagan dan Kompilasi Data Profil serta

Parameter Program KKBPK Tingkat Provinsi


k. Penyusunan Draft Profil dan Parameter Program KKBPK

Tingkat Provinsi

l. Fasilitasi Uji Materi Pembahasan Draft Profil (parameter

dan proyeksi) Program KKBPK Tingkat Provinsi

m. Diseminasi dan Advokasi Pemanfaatan Data Profil

(parameter dan proyeksi) Program KKBPK Tk. Provinsi dan

Kab/Kota dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

(RPJMD, RENSTRADA, dan RKPD)

n. Inventarisasi Kebijakan Pengendalian Dampak

Kependudukan Kab/Kota di Provinsi

o. Pengembangan Model Solusi Pengendalian Dampak

Kependudukan di Kab/Kota

p. Sosialisasi Hasil Kajian dan Model Solusi Dampak

Pengendalian Penduduk di Tingkat Provinsi

q. Sosialisasi Penyediaan Informasi Peringatan Dini Dampak

Kependudukan

r. Workshop Perumusan Kebijakan Dampak Pengendalian

Penduduk di Provinsi

s. Temu Kerja Pengelolaan Peringatan Dini Dampak

Kependuduk (bagi OPD KB Provinsi dan Kab/Kota

t. Sosialisasi/Diseminasi tentang Lingkup Tanggung Jawab

Bidang Pengendalian Penduduk bagi OPD Pengendalian

Penduduk dan KB Provinsi dan Kab/Kota

u. Forum Internalisasi Masukan Kebijakan Kepada

Pemerintah Daerah di Kab/Kota

v. Implementasi Pendidikan Kependudukan melalui Kuliah

Kerja Nyata (KKN)

w. Pembentukan dan Pembinaan Pojok Kependudukan

Tingkat Perguruan Tinggi


x. Workshop Pendidikan Kependudukan dengan Kab/Kota

dan Mitra Kerja

y. Sosialisasi Materi Pendidikan Kependudukan (5 materi)

kepada Mitra Terkait

z. Implementasi Pendidikan Kependudukan melalui Materi

Kuliah Wajib Umum (MKWU)

aa. Fasilitasi Pendampingan KKN Tematik Kependudukan

dan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)

bb. Penguatan Pendidikan Kependudukan melalui Anugerah

Kencana (Lomba Karya Tulis dan Lomba Pidato

Kependudukan

cc. Sosialisasi Pendidikan Kependudukan bagi Kader di

Kampung KB

dd. Sosialisasi Materi Pendidikan Kependudukan melalui

Gerakan Literasi Sekolah

ee. Sosialisasi Materi Keagamaan Pendidikan Kependudukan

ff. Orientasi Pendidikan Kependudukan melalui Saka

Kencana

gg. Fasilitasi dan Koordinasi Mitra Kerja dalam Pertemuan

Nasional Program KKBPK

hh. Monitoring dan Evaluasi Profil dan Parameter

Perencanaan Pengendalian Penduduk

ii. Pendampingan Integrasi Kebijakan, Isu dan Indikator

KKBPK kedalam RPJMD, RKPD Provinsi, Kabupaten dan

Kota

jj. ATK Bidang DALDUK

kk. Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan

ll. Sosialisasi program Pengendalian Penduduk bersama

Mitra Kerja


mm. Pendampingan Pendidikan Kependudukan melalui

Sekolah Siaga Kependudukan

nn. Momentum Hari Kependudukan Dunia di Provinsi (Kuliah

Umum)

oo. Temu Kerja Pengelola Bidang Pengendalian Penduduk di

Tingkat Pusat dan Konsultasi Program KKBPK bagi

Bidang DALDUK

pp. Pendampingan Pelaksanaan Peringatan Dini Dampak

Kependudukan (terhadap OPD KB Provinsi dan Kab/Kota)

qq. Peningkatan Kompetensi Teknis dan Kinerja SDM

Pengelola Program Pengendalian Dampak Kependudukan

rr. Monitoring dan Evaluasi Kajian dan Model ke Kab/KKota

ss. Pendampingan Pendidikan Kependudukan melalui

Pramuka/Saka Kencana

tt. Pendampingan Pendidikan Kependudukan bagi

Komunitas Keagamaan

uu. Pembinaan dan Monitoring Pendidikan Kependudukan

(SSK)

vv. Evaluasi Pengembangan Pemanfaatan Parameter, Profil

dan Proyeksi Kependudukan dalam Pemetaan Indikator

Kinerja Daerah Melalui Pendekatan Spasial/Geografis.

2) Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan

a) Pelayanan Pencabutan Implant

b) Ayoman Komplikasi/Kegagalan

c) Pelayanan KB bergerak (mobile) di DTPK dengan mitra

terkait

d) Pelayanan KB bergerak (mobile) di wilayah miskin

perkotaan dengan mitra terkait

e) Fasilitasi kegiatan Bidang KB dan KR bersama KODIM


f) Fasilitasi kegiatan Bidang KB dan KR bersama Polri

(Polda)

g) Pelayanan KB melalui Bhaksos TNI KB Kesehatan,

TMMD bersama Mitra Kerja

h) Pelayanan KB Mobile di Wilayah Pesisir

i) Kegiatan Pelayanan KBKR di Kampung KB pada DTPK

dan Miskin Perkotaan

j) Pelayanan KB Mobile di Wilayah Legok dan Sasaran

Khusus dengan Mitra Kerja

k) Lomba Motivator KB Pria untuk Anugerah Kencana

l) Fasilitasi Promosi Pelayanan KB dan KB berkualitas

dalam Era JKN bersama Mitra Kerja

m) Workshop standarisasi peningkatan kompetensi

pelayanan KB bagi IBI cabang Kab/Kota dan P2KP

(Tingkat Provinsi)

n) Sosialisasi Forum Peningkatan Pelayanan KB MKJP di

Faskes Pemerintah dan Swasta

o) Peningkatan Peran IBI dalam pencapaian Akseptor KB

Baru Tingkat Provinsi

p) Peningkatan Peran Bidan Praktek Mandiri dan KB

Perusahaan dalam pelayanan KB era JKN melalui

Pemilihan BPM dan KB Perusahaan terbaik

q) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

r) Penggerakan konseling kespro dan pemantapan

pelayanan KB MKJP di Faskes

s) Peningkatan pelayanan KB MKJP melalui IBI

t) Pencetakan dan distribusi kebijakan KESPRO (seperti:

Perka KB, PP dan PK, Panduan persi Award, dsb)

u) Penggandaan dan distribusi materi promosi dan

konseling Kespro (Materi KB, PP dan PK)


v) Workshop kesehatan reproduksi bagi pengelola program

KB KR

w) Seminar Tingkat Provinsi dalam rangka Hari AIDS

sedunia

x) Deteksi Dini KAR terintegrasi Pelayanan KB

y) Sosialisasi Kespro di Kampung KB dengan Pendekatan 4

Terlalu

z) Temu Kerja dalam Pemantapan Promosi dan KIP

Konseling Kesehatan Reproduksi pada Pelayanan KB di

Kampung KB bersama mitra kerja

aa) Penganugerahan Promosi dan Konseling di Faskes Tipe

D

bb) Forum Peningkatan peran TOGA dan TOMA dalam

promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi

cc) Fasilitasi Peringatan HARGANAS XXV bagi Pemenang

Tingkat Provinsi

dd) Penyediaan Prasarana Pelayanan KB

ee) Pertemuan Penguatan Kemitraan dalam Peningkatan

Pelayanan KB

ff) Promosi Pelayanan KB dan KR berkualitas dalam era

JKN bersama Mitra Kerja

gg) Konsultasi dan konsolidasi Program KKBPK bagi Bidang

KBKR

hh) Monitoring dan Pembinaan Program KBKR di Kabupaten

dan Kota

ii) Koordinasi Penggerakan Kesertaan ber-KB di Faskes

melalui Petugas Lapangan

jj) Workshop Administrator dan Verifikator Aplikasi

Kompetensi CTU


kk) Workshop Bagi Petugas Pengelola Muyan Provinsi serta

Kabupaten dan Kota

ll) Pembinaan Kesertaan KB Pria oleh Motivator

mm) Visiting Spesialis dalam rangka Pelayanan KB Mobile di

WILSUS Kab dan Kota

nn) Dukungan operasional kelompok KB Pria

oo) Penyediaan ATK Kegiatan Bidang KBKR

pp) Pembinaan Kesertaan ber KB melalui Pencanangan TNI

Manunggal KB dan Kesehatan Tingkat Nasional

qq) Fasilitasi Pelayanan KB Kegiatan Momentum Provinsi

dan Kab/Kota

rr) Mobilisasi Pemusatan Pelayanan KB Pria

ss) Peningkatan Kompetensi Pengelola Kesehatan

Reproduksi Melalui Berbagai Forum

tt) Temu Kerja PIT POGI dan HOGSI Tingkat Nasional

3) Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh tingkatan

wilayah

a) Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Keluarga (BKB,

BKR, BKL, UPPKS, GenRe dan PPKS) Tk. Prov

b) Gebyar Ketahanan Keluarga pada Momentum Strategis

(Hari Ibu, Hari Anak dan Hari Keluarga)

c) Penyediaan ATK Bidang KSPK

d) Sosialisasi Genre dan Ketahanan Keluarga di Kab/Kota

e) Penyelenggaraan Hari Remaja International di Provinsi

f) Sosialisasi Pembangunan Keluarga Bersama Mitra Kerja

Tingkat Provinsi

g) Apresiasi POKTAN (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PPKS,

KELUARGA HARMONIS, PIK R) Unggulan dalam Rangka

Anugerah Kencana Tingkat Provinsi

h) Pembinaan PIK R/M di Kab/Kota


i) Dukungan Kegiatan PPKS di Provinsi

j) Pengadaan dan distribusi materi dan media Promosi

Bina Keluarga Balita dan Anak serta 1000 hari kelahiran

k) Pembinaan Kelompok BKB HI

l) Sosialisasi BKB dan 1000 hari Pertama Kelahiran

m) Pentaloka Nasional Program BKB-HI

n) Monitoring dan Evaluasi Program BKB HI

o) Bimbingan Pengembangan Kelompok BKB

p) Dukungan operasional PIK R/M

q) Jambore dan Ajang Kreatifitas GenRe Tingkat Provinsi

r) Orientasi peningkatan ketrampilan hidup remaja bagi

Pengelola GenRe Tk. Kab/Kota

s) Temu Kerja Forum GenRe Provinsi

t) Apresiasi Duta GenRe dalam Rangka Anugerah Kencana

Tingkat Provinsi

u) Orientasi Teknis Saka Kencana bagi Pamong dan

Instrukur Saka Kencana Tingkat Kabupaten dan Kota

v) Karang Pamitra Nasional

w) Pembinaan Remaja melalui Ajang Kreatifitas Remaja

Tingkat Nasional

x) Dukungan Kegiatan Aksi GenRe di sekolah/Kampus/

Kampung KB

y) Temu Teknis Pengelola GenRe Tingkat Nasional

z) Pembinaan BKR

aa) Orientasi Ketahanan Keluarga Remaja untuk Kelompok

BKR

bb) Pelaksanaan Kegiatan BKR di kampung KB

cc) Perbanyakan Materi GenRe

dd) Temu Teknis Pengelola GenRe

ee) Review Program Pembangunan Keluarga


ff) Penyediaan dan distribusi materi BKL dan PPKS

gg) Perbanyakan Materi Pengelolaan dan Pelayanan PPKS

hh) Dukungan Kelompok BKL

ii) Dukungan pengembangan PPKS pada jaringan

Perguruan Tinggi

jj) Gerakan Nasional 1000 Caregiver keluarga lansia

kk) Pembinaan Kelompok UPPKS

ll) Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang dalam Rangka

HARGANAS Tingkat Nasional

mm) Fasilitasi Pembinaan Kelompok UPPKS di Kampung KB

nn) Sosialisasi dan Promosi Program Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga (PEK) melalui Kaltim Fair 2018

Tingkat Provinsi

oo) Pertemuan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Tk. Nasional

pp) Musyawarah Daerah Asosiasi Kelompok UPPKS (MUSDA

AKU) Tingkat Provinsi

qq) Rapat Evaluasi Program Kerja BPD AKU

rr) Penilaian Lomba Pengelola Kelompok UPPKS Tk. Provinsi

ss) Pembinaan PEK dalam rangka HARGANAS

tt) Pendampingan Kelompok UPPKS (Lomba Kelompok

UPPKS) Tk. Nasional

uu) Monitoring dan Evaluasi terpadu POKTAN (BKB,

BKR/PIK R/M, BKL, UPPKS)

vv) Koordinasi Bidang, Konsultasi Seksi dan Temu Kerja

Bidang KSPK

ww) Apresiasi Duta Genre Dalam Rangka Anugerah Kencana

Tingkat Nasional

xx) Apresiasi Poktan (BKB, BKL, UPPKS, KELUARGA

HARMONIS, PIK R)


yy) Pembinaan Program KSPK bagi Kader dan Pengelola

POKTAN

4) Penggerakkan stakeholder mitra kerja serta perubahan sikap

dan perilaku masyarakat berdasarkan data dan informasi

yang berbasis IT dalam Program KKBPK

a) Lokakarya Pembentukan Kelompok Kerja dan Materi

Advokasi KKBPK Provinsi

b) Lokakarya Pembentukan Kelompok Kerja dan Materi

Advokasi KKBPK Kabupaten/Kota

c) Pertemuan Kelompok Kerja Advokasi

d) Sharing Meeting Pelaksanaan Advokasi Program KKBPK

e) FGD Program KKBPK di Provinsi dan Kabupaten/Kota

f) Sosialisasi Materi Dan Informasi Advokasi Dan KIE

Program KKBPK Melalui Liputan Hari Keluarga Tingkat

Nasional

g) Fasilitasi Konsolidasi Subbid Advokasi Dan KIE Tingkat

Nasional

h) Sosialisasi Program KKBPK Bagi IPKB Tingkat Nasional

i) Fasilitasi Konsultasi Subbid Advokasi dan KIE

j) Media Gathering Program KKBPK

k) Roadshow Advokasi Dan KIE Program KKBPK Ke

Kabupaten Dan Kota

l) Pers Tour Promosi Kehumasan ke Kabupaten dan Kota

m) Penyediaan Materi KIE Program KKBPK

n) Penyediaan Sarana ATK Advokasi Dan KIE Di Provinsi

o) Pembinaan Kebijakan dan Strategi Program KKBPK bagi

Pembina/Pengelola Kampung KB

p) Advokasi Program KKBPK Melalui Talk Show/Dialog

Interaktif Televisi Dan Radio

q) Advokasi Program KKBPK Melalui Advertorial


r) Advokasi, Promosi, dan KIE Program KKBPK Melalui

Lembar Cetakan (Factsheet, Poster, Leaflet, Sticker)

s) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui SMS Blast

t) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui PSA Dan

Jinggle

u) Promosi dan KIE Berbasis Online

v) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Luar

Ruang

w) Exhibition/Pameran Program KKBPK

x) Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Public Figure

y) Penanyangan Informasi KKBPK Melalui Website IPKB

z) Penyebarluasan Informasi KKBPK Melalui Media Cetak,

Elektronik TV dan Radio

aa) Pembuatan Buletin Program KKBPK Provinsi

bb) Penyediaan Merchandise Program KKBPK

cc) Siaran KB Pedesaan Program KKBPK Melalui Radio

dd) Pembuatan Spot Program KKBPK

ee) Promosi Program KKBPK Melalui Jalan Sehat Hari

Keluarga Tingkat Provinsi

ff) Workshop Tim Pengelola MUPEN Dan KIE Provinsi,

Kabupaten/Kota

gg) Penyediaan Materi KIE Di Kampung KB

hh) Sosialisasi Program KKBPK Melalui Berbagai

Momentum

ii) Festival KIE Kreatif Kampung KB

jj) Penyediaan Buletin Kliping Koran

kk) Peningkatan Jejaring Kerjasama Dengan Mitra Kerja

ll) Dukungan Promosi Program KKBPK Tingkat Provinsi


mm) Fasilitasi Peningkatan Gerak Mobil Unit Penerangan

(MUPEN) Kabupaten/Kota ke Kecamatan dan

Desa/Kelurahan

nn) Peningkatan Pengerakan MUPEN sebagai Sarana KIE

Peningkatan MKJP

oo) Penyediaan Sarana MPC

pp) Peningkatan Kompetensi Petugas MPC Melalui Kursus

Fotografi, Videografi, Editing, Dan Design Grafis

qq) Penyediaan Sarana KIE Provinsi

rr) Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK bagi

Pengelola Provinsi dan Kab/Kota

ss) Pengolahan Dokumentasi Kegiatan Program KKBPK

tt) Pertemuan Kemitraan Program KKBPK tingkat

Kecamatan (Rakor Kec)

uu) Pertemuan KKBPK tingkat Desa/Kelurahan (Rakor Des)

vv) Fasilitasi Pembentukan Kampung KB di desa tertinggal

ww) Fasilitasi Kegiatan Pembinaan MEKOP LINLAP ke

Kab/Kota

xx) Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelola Kampung

KB Percontohan

yy) Monitoring dan evaluasi Mekanisme Operasional Lini

Lapangan oleh PKB/PLKB

zz) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Penggerakan

Mekanisme Operasional Lini Lapangan oleh Provinsi

aaa) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kampung KB

bbb) Fasilitasi Temu Kerja Regional bagi PKB/PLKB dan IMP

ccc) Dukungan Operasional Pendamping Program KKBPK

oleh Mitra Kerja

ddd) Integrasi Kegiatan di Kampung KB dengan Mitra Kerja


eee) Pengintegrasian kemitraan dengan pemangku

kepentingan di daerah dalam rangka mendukung

Kampung KB di Provinsi

fff) Jambore (Orientasi) GESIT bagi PPKBD dan Sub PPKBD

ggg) Sosialisasi dan pengembangan Program Lini Lapangan

di Kampung KB bersama Mitra Kerja

hhh) Penilaian PKB/ PLKB dan IMP Teladan Tingkat Provinsi

serta pasangan KB Lestari Tingkat Provinsi

iii) Forum Jejaring Kemitraan KKBPK melalui Juang

Kencana

jjj) Promosi Program KKB melalui Pencanangan PKK KB

dan Kes Tingkat Provinsi

kkk) Fasilitasi Kegiatan Subbid. HUBALILA

lll) Fasilitasi Peringatan HARGANAS XXV bagi Pemenang

Tingkat Provinsi

mmm) Konsultasi dan Konsolidasi Program KKBPK bagi

Subbid HUBAL LINLAP

nnn) Penilaian Pemberian Penghargaan di Bidang

Kependudukan dan KB dalam Rangka HUT Kaltim

ooo) Fasilitasi Pertemuan Kemitraan Kampung KB

ppp) Penilaian Lomba PKK KB Kesehatan Tingkat Provinsi

qqq) Peningkatan Kapasitas Teknis PKB/PLKB bagi

Fasilitator Provinsi

rrr) Pengadaan sarana dan prasarana SIGA

sss) Operasional Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

ttt) Orientasi/Monitoring/Pengamatan Updating data

Pendataan Keluarga

uuu) Laporan Umpan Balik dan Hasil Analisis dan Evaluasi

Program KKBPK


vvv) Fasilitasi Expose Data dan Informasi program KKBPK

dalam Momentum (Harganas dan Reviu)

www) Penyusunan Basis Data Pencatatan dan Pelaporan

Program KKBPK

xxx) REVIEW Program KKBPK di Provinsi

yyy) Konsultasi Pengelola SIGA, Pustakawan dan Kasubbid

DATIN

zzz) Temu Kerja Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Nasional

aaaa) Pengelolaan Informasi dan Pendayagunaan SIGA

bbbb) Penyebarluasan Informasi Program KKBPK

cccc) Stock Opname Perpustakaan

dddd) Penyajian Hasil Capaian Program KKBPK Melalui

Radalgram

eeee) Workshop Pemantapan Pencatatan dan Pelaporan

Program KKBPK di Provinsi

ffff) Pengolahan dan Pelaksanaan Pencatatan dan

Pelaporan Program KKBPK

gggg) Monev terpadu Sistem Informasi Keluarga Tk. Provinsi

hhhh) Orientasi Bagi Petugas Pendata PBDKI di

Kabupaten/Kota

iiii) Peningkatan Kualitas Data hasil radalgram

jjjj) Peningkatan Kompetensi teknis Pengelola Data dan

Informasi Tingkat Provinsi

5) Penggerakan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB MKJP

6) Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes

7) Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK

a) Pengembangan Media KIE Penyiapan Generasi Emas

sesuai Kearifan Lokal

b) Pengadaan Media Penyiapan Generasi Emas sesuai

Kearifan Lokal


c) Promosi Penyiapan Generasi Emas sesuai Kearifan Lokal

d) Workshop Penyiapan Generasi Emas sesuai Kearifan

Lokal bagi Pengelola Kab/Kota

e) Pemilihan Duta Orangtua Hebat

f) Temu Teknis Bina Keluarga Balita dan Anak Tingkat

Provinsi

g) Sosialisasi penyiapan generasi emas sesuai kearifan lokal

bagi Kader

h) Sosialisasi Media Promosi Bina Keluarga Balita dan Anak

i) Temu Regional Program Pembangunan Keluarga

8) Peningkatan Promosi dan Penguatan Keluarga yang memiliki

Lansia dan Lansia melalui BKL

a) Pengembangan materi dan media KIE kelanjutusiaan

sesuai dengan kearifan lokal

b) Pengadaan Materi dan Media KIE Kelanjutusiaan sesuai

dengan Kearifan Lokal

c) Sosialisasi dan Media KIE Kelanjutusiaan sesuai Dengan

Kearifan Lokal

d) Gerakan nasional pendampingan perawatan jangka

panjang berbasis keluarga (LTC)

e) Peningkatan Kapasitas Pengelola BKL dan PPKS

9) Peningkatan Penggerakan dan Pembinaan Program KKBPK

oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD

a) Pertemuan lengkap IMP Tk. Desa/Kelurahan (pertemuan

PPKBD/Sub PPKBD Tk. Desa)

b) Dukungan Operasional Program KKBPK bagi PKB/PLKB

c) Dukungan Operasional Program KKBPK bagi IMP

10) Peningkatan Pembinaan Program KKBPK bagi POKJA

Kampung KB


a) Fasilitasi Pencanangan dan Pembinaan Kampung KB di

Desa Sangat Tertinggal

b) Pengembangan Center of Excellent (CoE) Pengelolaan

Kampung KB

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana kinerja yang disusun Perwakilan BKKBN Provinsi

Kalimantan Timur mengacu pada visi, misi tujuan dan sasaran

strategis BKKBN yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Merujuk

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah

ditetapkan target kinerja berupa kesepakatan dalam pencapaian

target tahun 2018. Dalam dokumen pernyataan penetapan kinerja

yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi

Kalimantan Timur terdapat 21 (dua puluh satu) Sasaran Kinerja

dengan alokasi anggaran Rp. 91.746.832.000,-. Rincian Sasaran

Kinerja TA 2018 disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Tahun Anggaran 2018

NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET

2018

A SASARAN STRATEGIS

1 Menurunnya angka kelahiran total (TFR)

1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)

2,08

2 Meningkatnya prevelensi kontrasepsi modern (mCPR)

2 Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)

61,93



2018

3 Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi

3

Persentase penurunan angka ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi

25,00

4 Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)

4 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

9,90

5 Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

5 Persentase Peserta KB Aktif MKJP

18,57

6 Meningkatnya peserta KB Aktif

6 Jumlah peserta KB Aktif tambahan

14.118

B SASARAN PROGRAM

7 Menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun)

7 Angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun)

17

8 Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahun)

8 Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahun)

6,61

9 Meningkatnya median usia kawin pertama

9 Median usia kawin pertama wanita

21,0

10 Meningkatnya pengetahuan keluarga tentang kependudukan

10 Persentase pengetahuan keluarga tentang isu kependudukan

48,40

11 Meningkatnya pengetahuan PUS tentang alat/cara kontrasepsi

11 Persentase pengetahuan PUS tentang alat/cara kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)

51,70

12 Meningkatnya pemanfaatan analisis dampak kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan

12 Persentase Kabupaten/ Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan

20,00

C INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA

13 Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi

13 Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

60,7

14 Terbentuknya Kampung KB 14 Jumlah Kampung KB yang dicanangkan

145



2018

15

Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB

15

Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB

25,00

16 Meningkatnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan anak

16 Persentase Orang Tua Hebat yang memiliki baduta terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan

4,93

17 Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran

17 Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2 (Skor: 2,7)

18 Meningkatnya pencapaian kinerja

18 Persentase capaian kinerja ≥ 90

19 Meningkatnya pencapaian output

19 Persentase pencapaian output

≥ 95

20 Meningkatnya penyerapan anggaran

20 Persentase penyerapan anggaran

≥ 95

21 Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya

21 Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunanya

100,00


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan

realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian

kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan

pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan

menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk

menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator

kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja

tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-

indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait

langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala

pengukuran ordinal sebagai berikut :

X >= 100 : Sangat Berhasil

90 =< X < 100 : Berhasil

80 =< X < 90 : Cukup Berhasil

X < 80 : Tidak Berhasil

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik

beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah

membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder

lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil

pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja

yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka


mewujudkan visi dan misi Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan

Timur.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian

sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator

kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator

kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro

penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang

realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan,

serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan

pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan

pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari

masing-masing kelompok indikator kegiatan;

2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target

dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan,

sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan

(RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data

hasil pengukuran kinerja kegiatan.

3. Tingkat pencapaian sasaran Perjanjian Kinerja antara Kepala BKKBN

dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur yang

tertuang dalam Kontrak Kinerja Provinsi (KKP).

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil

capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari

suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi,

korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian,

keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu

sumber dana atau oleh suatu pihak saja.


A. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Kontrak Kinerja Provinsi yang telah ditanda

tangani pada awal tahun anggaran 2018, Perwakilan BKKBN Provinsi

mendapat sasaran kinerja sebanyak 21 (dua puluh satu) sasaran

yang terdiri dari: 1) Sasaran Strategis sebanyak 6 (enam) indikator; 2)

Sasaran Program sebanyak 6 (enam) inikator ; dan 3) Sasaran di luar

renstra 10 (sepuluh). Seluruh indikator tersebut dapat direalisasikan

sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kontrak Kinerja Provinsi

Tahun Anggaran 2018

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

A SASARAN STRATEGIS

1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)

2,08 2,48 83,87

2 Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)

61,93 55,2 89,13

3 Persentase penurunan angka ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi

25,00 13,8 181,16

4 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

9,90 10,9 90,83

5 Persentase Peserta KB Aktif MKJP 18,57 24,1 129,78

6 Jumlah peserta KB Aktif tambahan 14.118 22.502 159,39

B SASARAN PROGRAM

7 Angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun)

17 19 111,76

8 Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahun)

6,61 22,2 29,77

9 Median usia kawin pertama wanita 21,0 20,5 97,62

10 Persentase pengetahuan keluarga tentang isu kependudukan

48,40 48,80 100,83


NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

11 Persentase pengetahuan PUS tentang alat/cara kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)

51,70 23,60 45,65

12 Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan

20,00 13,33 66,65

C INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA

13 Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

60,7 54,7 90,12

14 Jumlah Kampung KB yang dicanangkan

145 141 97,24

15 Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB

25,00 100 400%

16 Persentase Orang Tua Hebat yang memiliki baduta terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan

4,93

17 Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2 (Skor: 2,7)

18 Persentase capaian kinerja ≥ 90 90,60 100,00

19 Persentase pencapaian output ≥ 95 95,18 100,00

20 Persentase penyerapan anggaran ≥ 95 75,02 78,96

21 Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunanya

100,00 100,00 100,00

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2018, pagu anggaran Perwakilan BKKBN

Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebesar Rp. 91.746.832.000,-.

Anggaran tersebut secara umum dikelompokkan ke dalam 4 (empat)

Program yakni:


Tabel 3.2 Program dan Anggaran KKBPK

Tahun Anggaran 2018

PROGRAM PAGU (Rp.)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN

Rp. 51.614.838.000,-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN

Rp. 88.000.000,-

Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN

Rp. 5.273.581.000,-

Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga

Rp. 34.770.413.000,-

TOTAL Rp. 91.746.832.000,-

Selain itu, alokasi anggaran tersebut di kelompokkan ke dalam 2 jenis

belanja, yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung.

1. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja pemerintah yang

dialokasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang berdampak

langsung pada tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Pada

tahun anggaran 2018, telah dialokasikan belanja langsung

sebesar Rp. 44.713.940.000,- yang terdistribusi dalam 4 Program

dengan 14 output. Sampai akhir tahun anggaran 2018 telah

direalisasikan sebesar Rp. 34.110.863.258,- atau 76,29%. Secara

terinci, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2018 (dalam ribuan)

No Program/Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi(Rp.) % A Program Kependudukan, KB, dan

Pembangunan Keluarga 34.770.413 25.211.278 72,51

1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Dalam

2.876.250 2.226.006 77,39


No Program/Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi(Rp.) % Rangka Pengendalian Kuantitas

Penduduk

2 Kesertaan ber-KB melalui Peningkatan Akses fan Kualitas Pelayanan KBKR yang Sesuai dengan Standar Pelayanan

6.215.700 4.721.945 75,97

3 Pembinaan Pembangunan Keluarga di Seluruh Tingkatan Wilayah

4.297.800 3.831.729 89,16

4 Penggerakkan Stakeholder, Mitra Kerja, serta Perubahan Sikap dan Perilaku Masyarakat, Berdasarkan Data dan Informasi yang Berbasis IT Dalam Program KKBPK

9.170.489 7.020.592 76,56

5 Peningkatan Penggerakkan KB MKJP

4.301.700 953.400 22,16

6 Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes

364.974 356.229 97,60

7 Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK

1.155.000 905.946 78,44

8 Peningkatan Promosi dan Penguatan Keluarga yang memiliki Lansia dan Lansia melalui BKL

406.500 287.549 70,74

9 Peningkatan Penggerakan dan Pembinaan Program KKBPK oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD

4.542.000 3.584.400 78,92

10 Peningkatan Pembinaan Program KKBPK bagi POKJA Kampung KB

1.440.000 1.323.480 91,91

B Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN

5.273.581 4.593.976 87,11

1 Pendidikan dan Pelatihan Program KKBPK di Provinsi

3.304.581 2.837.298 85,86

2 Penelitian dan Pengembangan Program KKBPK di Provinsi

1.969.000 1.756.668 89,22

C Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN

88.000 49.417 56,16

1 Pengawasan Intern yang Efektif Efisien Terhadap Pengelolaan Program KKBPK

88.000 49.417 56,16

D Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN

4.581.946 4.256.192 92,89


Jika memperhatikan capaian di atas, maka terdapat penurunan

prosentase realisasi anggaran dari tahun anggaran 2017 sebesar

10,47%. Penurunan realisasi anggaran ini disebabkan hal-hal

sebagai berikut:

b. Terdapat kendala dalam Proses pengadaan barang jasa

dikarenakan spesifikasi belum tersedia dan terbatasnya pelaku

pengadaan yang bersertifikasi;

c. Perencanaan anggaran tidak matang menyebabkan anggaran

harus direvisi;

d. Proses pelaksanaan kegiatan di Kab/Kota terkendala masalah

geografis dan tenaga petugas lapangan yang terbatas;

e. Peningkatan pagu alokasi kegiatan yang dilaksanakan di

Kab/Kota tidak dibarengi dengan kesiapan pengelola kegiatan

di Kab/Kota dan koordinasi dengan Perwakilan BKKBN

Provinsi Kalimantan Timur belum berjalan dengan optimal;

f. Perubahan penerapan regulasi biaya klaim penggerakan MKJP,

yang mensyaratkan pembayaran kepada petugas medis hanya

dapat diberikan apabila peserta KB yang dilayani bukan peserta

BPJS. Hal ini dapat dilihat pada program peningkatan

penggerakan MKJP hanya mampu diserap sebanyak 22,16%

(atau hanya 7.102 akseptor MKJP yang mengklaimkan biaya

penggerakan dibandingkan dengan jumlah akseptor MKJP

sebanyak 68.014 akseptor);

g. AJK yang telah disusun tidak dilaksanakan dengan baik,

sehingga dalam pelaksanaannya tidak optimal;

h. Kurangnya tenaga verifikator penggerapan peserta KB MKJP di

Kab/Kota.

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi

secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Biasanya


dilakukan secara periodik dalam rangka penyelenggaraan

kewenangan yang bersifat umum. Dengan dilimpahkannya

penggajian PKB/PLKB yang menjadi pegawai BKKBN,

menyebabkan alokasi belanja tidak langsung di Perwakilan

BKKBN Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang

sangat signifikan dari Rp. 9.844.370.000,- pada Tahun 2017

menjadi Rp. 47.032.892.000,- (477,76%). Kenaikan signifikan

terdapat pada alokasi belanja gaji pegawai sebesar 554,69%.

Berdasarkan data capaian dari Aplikasi SMART Kementrian

Keuangan, diperoleh data capaian anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Tahun Anggaran 2018

No Uraian TA 2017 TA 2018

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 8.202.916 6.849.409 83,50 45.500.856 33.229.490 73,03

2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

1.641.454 1.546.651 94,22 1.532.036 1.492.406 97,41

Operasional langganan daya dan jasa

319.500 301.607 94,40 244.200 232.013 95,01

Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Bangunan dan Gudang

417.155 352.387 84,47 347.751 320.491 92,16

Pelayanan Administrasi Kerumahtanggaan dan Sarana Prasarana Kantor

904.799 892.656 98,66 940.085 939.901 99,98

JUMLAH 9.844.370 8.396.060 85,29 47.032.892 34.727.015 73,03

Dari data diatas, dapat dilihat terdapat penurunan capaian belanja

tidak langsung di Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur

dari 85,29% menjadi 73,03%. Walaupun mengalami penurunan

realisasi, tetapi secara absolut terdapat peningkatan sebesar

413,61% yakni dari Rp. 8.396.059.722,- pada tahun 2017 menjadi

Rp. 34.229.490.106,- pada tahun 2018. Setelah dilakukan

penelurusan, penyebab penurunan ini dikarenakan alokasi pagu

anggaran belanja pegawai jauh melebihi kebutuhan belanja

pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur untuk

Tahun 2018, sehingga alokasi anggaran Rp. 45.500.856.000,-

masih tersisa sebesar Rp. 12.271.365.894,- (26,97%).


C. KINERJA DAN CAPAIAN LAIN

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik atau Good

Governance haruslah dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan

transparansi (keterbukaaan) sehingga pengelolaan pemerintah benar

mencapai tujuan yang diharapkan. Akuntabilitas kinerja merupakan

perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung

jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan melalui sistem

pertanggung jawaban secara periodik. Kinerja instansi pemerintah

adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun

tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan

strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai

dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk mengukur kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2018 dilakukan dengan :

1. Membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target;

2. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja tahun-tahun

sebelumnya;

3. Membandingkan kumulatif pencapaian kinerja dengan target

selesainya rencana strategis.

Memperhatikan Rencana Kinerja Tahun 2018, dapat diperoleh data

kinerja Program KKBPK Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49

tahun)

Total Fertility Rate adalah Jumlah anak rata-rata yang akan

dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa

reproduksinya. Berdasarkan data SKAP Tahun 2018, TFR di

Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai angka 2,48. Jika


dibandingkan dengan target Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi

Kalimantan Timur pada tahun 2018 ditargetkan 2,40, atau baru

mencapai 96,77%. Patut menjadi perhatian bersama agar pada

tahun 2019, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dapat

mengejar kekurangan capaian tersebut dengan melakukan

berbagai upaya dan kegiatan yang lebih menyasar langsung pada

target yang ditetapkan.

2. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet

need)(%)

Unmet Need didefinisikan sebagai pasangan usia subur yang ingin

memakai alat kontrasepsi tetapi tidak terlayani. Tingginya angka

unmet need KB dalam permasalahan program KB

mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang

berakibat tingginya angka kelahiran dan memicu terjadi ledakan

penduduk. Berdasarkan data SKAP TA 2018, sebanyak 10,9 PUS

yang ingin ber-KB tetapi tidak bisa terlayani. Capaian ini lebih

rendah dari target yang ditetapkan dalam renstra yakni 9,29 atau

baru mencapai 85,22%. Perlu upaya yang lebih agar angka unmet

need pada tahun 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive

prevalence rate/mCPR)

Peserta KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang salah seorang

dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi

dengan tujuan untuk pencegahan kehamilan atau mengakhiri

kesuburan. Sedangkan modern CPR adalah persentase peserta KB

yang menggunakan alat kontasepsi modern, baik melalui program

maupun non program. Berdasarkan data SKAP 2018, mCPR baru

tercapai 55,2% atau 92,41% dari target renstra sebesar 59,73%.

Angka capaian tersebut tidak berubah banyak jika dibandingkan

dengan data SDKI Tahun 2012 sebesar 54,7%


4. Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP

Metoda kontrasepsi menurut jangka waktu pemakaiannya dibagi

atas dua kelompok, yaitu metoda kontrasepsi jangka panjang

(MKJP) dan metoda kontrasepsi jangka pendek (Non-MKJP).

Peningkatan pemakaian MKJP akan menurunkan angka drop out

dikarenakan efektifitasnya jika dibandingkan dengan Non MKJP.

Berdasarkan data SKAP 2018, 24,1% peserta KB di Provinsi

Kalimantan Timur telah mempergunakan alat kontrasepsi MKJP.

Capaian ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam renstra

21,7.

5. Angka ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai)

kontrasepsi

Angka ketidak berlansungan pemakaian kontrasepsi diartikan

sebagai jumlah akseptor KB yang tidak menggunakan alat

kontrasepsi lagi dengan alasan apapun setelah suatu periode

pemakaian tertentu. Berdasarkan data SKAP 2018, angka DO di

Provinsi Kalimantan Timur sebesar 13,8% dari seluruh peserta KB.

Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan target dalam

renstra yakni 10,8. Perlu upaya ekstra bagi seluruh stakeholder

agar pada tahun 2019 dapat mencapai target yang ditetapkan.

6. Secara umum, persentase realisasi anggaran Tahun Anggaran

2018 lebih kecil dibandingkan dengan persentase realisasi Tahun

Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Selain mempergunakan penghitungan kinerja dengan cara di

atas, berdasarkan data Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Terpadu (SMART) Kementrian Keuangan diperoleh data sebagai

berikut:


Gambar 3.1

Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2016

Gambar 3.2



Gambar 3.3


Jika memperhatikan grafik di atas, diperoleh beberapa

indikator yang naik atau turun tiap tahunnya. Misalnya pada

indikator realisasi anggaran, pada tahun anggaran 2016 hanya

mampu merealisasikan belanja sebesar 64,58%. Tahun Anggaran

2017 naik menjadi 86,12% dan kemudian turun kembali menjadi

74,7%. Penurunan ini lebih banyak dikontribusi dari alokasi

penggerakan akseptor MKJP dan belanja pegawai. Pada penggerakan

akseptor MKJP, hanya mampu diserap sebesar 22,16% sedangkan

pada belanja pegawai hanya sanggup diserap sebesar 73,04%. Pada

capaian kinerja keluaran, pada tahun 2016 dicapai sebesar 95,86%,

naik menjadi 100,28% tahun 2017 dan turun sedikit menjadi 100%

tahun 2018. Tapi patut disyukuri, untuk capaian kinerja Tahun

Anggaran 2018 secara umum mengalami peningkatan yakni 92,70%

dari tahun 2017 yang hanya 92,40%.


Selain pencapaian kinerja tersebut di atas, pada tahun 2018

Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai

beberapa prestasi di tingkat nasional, diantaranya:

1. Penerima Anugerah Kencana Tingkat Prov. Kaltim atas nama H.

Syaharie Jaang, Walikota Samarinda

2. Terbaik I PIK Jalur Masyarakat atas nama PIK Batintak, Kab.

Berau;

3. Terbaik II Bidan Praktek Mandiri dalam Pelayanan KB LJB II atas

nama Bidan Masitah, Kab. Kutai Kartanegara;

4. Terbaik III Lomba Pelayanan KB MKJP Kategori Puskesmas atas

nama Puskesmas Muara Rapak, Kota Balikpapan;

5. Terbaik Harapan I Lomba BKB Tingkat Nasional atas nama BKB

Palapa, Kota Samarinda;

6. Terbaik Harapan II Lomba BKB HI Tingkat Nasional atas nama

BKB HI Gatra Kencana, Kota Balikpapan;

7. Terbaik II IMP Teladan Tingkat Nasional atas nama Hj. Syamsidar,

Kota Bontang;

8. Terbaik Harapan I Lomba PKB/PLKB Teladan atas nama Retna

Ristikawati, Amd.Keb,Kota Tarakan;


BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa secara umum Perwakilan

BKKBN Provinsi Kalimantan Timur telah memperlihatkan pencapaian

kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. 21

(dua puluh satu) sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagian besar telah dapat direalisasikan

dengan predikat Berhasil.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 21 (dua puluh

satu) Kontrak Kinerja Provinsi Tahun Anggaran 2018, diperoleh hasil 8

(delapan) sasaran berkategori Sangat Berhasil, 4 (empat) sasaran

berkategori Berhasil, 2 (dua) sasaran berkategori Cukup Berhasil, 5

(lima) sasaran berkategori Tidak Berhasil, dan 2 (dua) sasaran tidak

dapat diukur pencapaiannya. Untuk indikator yang tidak berhasil perlu

diupayakan terobosan-terobosan program dan kegiatan agar tahun 2019

dapat mencapai target yang ditetapkan.

Kami menyadari bahwa masih adanya indikator kinerja yang

capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan menunjukkan

banyak hal yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan

penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap

LAKIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di

masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan

balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada

masa yang akan datang.

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik

yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan

masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa

mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2018,


dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi

pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan

pertimbangan bagi peningkatan kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi

Kalimantan Timur pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembinaan dan pengendalian dari Perwakilan BKKBN

Provinsi Kalimantan Timur agar Indikator Kinerja yang digunakan

untuk mengukur sasaran yang ada di RPJMN, Renstra, RKT dan PK

memenuhi indikator kinerja yang baik.

2. Perlu peningkatan upaya pengendalian dari perencana program dan

pelaksana agar pemilihan program maupun kegiatan tetap fokus dan

berorientasi kepada pencapaian target kinerja pada Resntra

Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019.

3. Perlu dirumuskan sistem pengumpulan data kinerja yang dapat

menjamin ketersediaan data kinerja yang merujuk pada dokumen

Penetapan Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim karena ada

beberapa indikator yang belum tersedia datanya;

4. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian

kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang ada di RPJMN dan

Renstra yang targetnya berada di Kab/Kota.

5. Perlunya pelaksana kegiatan membuat laporan akhir setiap

pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya memuat informasi mengenai

output atau outcome dari pelaksanaan kegiatan serta kendala-kendala

atau hambatan tercapainya sasaran kegiatan;

6. Melaksanakan dan memantapkan koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi program seluruh unit kerja dengan pihak-pihak terkait

lainnya untuk meningkatkan efektifitas dalam pencapaian target

kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja.

cover lakip 1 -...

Documents