Akuntansi Keuangan Daerah 1

Akuntansi Keuangan Daerah 2

1. Sistem akuntansi harus dirancang untuk memenuhi persyaratan UUD, UU, dan peraturan lainnya dari negara

2. Sistem Akuntansi harus dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Fungsi anggaran dan akuntansui saling melengkapi dalam manajemen keuangan dan harus diintegrasikan

3. Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan suatu cara yang menunjukkan secara jelas objek dan tujuan penerimaan dan penggunaan dana serta penjabat yang bertanggungjawab atas penyimpanan dan penggunaannya

4. Sistem akuntansi harus diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan pemeriksaan oleh aparat pengawasan ekstern, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pemeriksaan

Akuntansi Keuangan Daerah 3

5. Sistem akuntansi harus dikembangkan dengan cara yang memungkinkan pengawasan administratif yang efektiv

6. Perkiraan-perkiraan harus dikembangkan sehingga secara efektif mengungkapkan hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan program, termasuk pengukur pendapatan, identifikasi belanja serta penetapan hasil operasi (surplus / defisit) pemerintah dan program-programnya serta unit-unit organisasinya.

7. Sistem akuntansi harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuan gan untuk pengembangan rencana dan program, meneliti dan menilai kinerja dalam bentuk fisik maupun keuangan

8. Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan cara yang akan memungkinkan data keuangan berguna untuk analisis ekonomi dan reklasifikasi transaksi-transaksi pemerintah, dan membantu pengembangan perkiraan-perkiraan nasional

Akuntansi Keuangan Daerah 4

Suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi(keuangan) dari suatu daerah (propinsi,kabupaten, atau kota) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan dan menggunakan sistem pencatatan dasar akuntansi tertentu.

Akuntansi Keuangan Daerah 5

• Single entry• Double entry

• Triple entry

Akuntansi Keuangan Daerah 6

• Sistem tata buku tunggalSistem tata buku tunggal• Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan

mencatat satu kalimencatat satu kali– Pertambahan kas dicatat sisi penerimaanPertambahan kas dicatat sisi penerimaan– Pengurangan kas dicatat sisi pengeluaranPengurangan kas dicatat sisi pengeluaran

Contoh Transaksi : tanggal 1 Oktober 2002 1. diterima SPMU.BS (surat perintah mengeluarkan uang

beban sementara) dalam bentuk giro bank sbs. Rp. 2.500.000

2. Bendaharawan membayar kuitansi untuk suatu Mata pengeluaran anggaran (MAK) sbs. Rp. 2.000.000

Akuntansi Keuangan Daerah 7

Buku-Buku Pengeluaran Per Pasal

Tahun AnggaranTahun Anggaran

PasalPasal

Jumlah Kredit APBDJumlah Kredit APBD

: 2002/2003

: 1016 (biaya pakaian dinas)

: Rp. 3.000.000

No. Urut

Tanggal/ bulan

No Buku Kas

Uraian Penerimaan Pengeluaran

1. 1/10-2002 3 Diterima SPMU-BS Giro tgl. 20/9-07 no.10235/S

2.500.000

Jumlah 2.500.000

Jumlah Pindahan 2.500.000

2. 1/10-2002 20 Dibayar kuitansi 2.000.000

Jumlah bulan Oktober 2002 2.500.000

Jumlah sd bulan Sept. 2002 -

Jumlah sd. bulan Okto. 2002 2.500.000 2.000.000

Sisa 31 Oktober 2002 500.000

Akuntansi Keuangan Daerah 8

• Transaksi dicatat dua kaliTransaksi dicatat dua kali• Transaksi dicatat dalam jurnalTransaksi dicatat dalam jurnal

Aktiva + Belanja = Utang + Ekuitas Dana + Pendapatan

Aktiva + : Debit Aktiva - : KreditUtang + : Kredit Utang - : Debit

Belanja + : Debit Belanja - : KreditEkuitas + : Kredit Ekuitas - : DebitPendapatan + : Kredit Pendapatan - : Debit

Akuntansi Keuangan Daerah 9

Double Entry ditambah Pencatatan dalam Buku Anggaran

Akuntansi Keuangan Daerah 10

Sederhanan : Penentuan Kapan suatu transaksi dicatat

IASC Frame Work : proses memasukan ke neraca / laporan laba rugi (lap Keu. Daerah : Laporan Surplus defisit), item yang memenuhi definisi elemen dan kriteria laporan

Elemen = elemen laporan keuangan

Akuntansi Keuangan Daerah 11

Adanya kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos (baguan dari elemen) tersebut akan mengalir dari/kedalam entitas(PEMDA)

Post tersebut memiliki nilai/biaya yang dfapat diukur dengan andal

Akuntansi Keuangan Daerah 12

Himpunan standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lain harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan

Akuntansi Keuangan Daerah 13

• Cash Basic

•Acrual basic

•Modified Cash Basic

•Modified Acrual Basic

Akuntansi Keuangan Daerah 14

Bukti

Infut Proses Output

Jurnal

BB

BP

Lap. Keu

Akuntansi Keuangan Daerah 15

1. Analisa Transaksi Keuangan

9. Neraca Saldo Setelah Penutupan

5. Jurnal Penyesuaian

4. Neraca Saldo

3. Posting Ke Buku Besar

2. Jurnal Transaksi

8. Jurnal Penutup

7. Laporan Keuangan

• Lap Surplus/Defisit Anggaran

• Lap. Perubahan Ekuitas Dana

• Neraca

• Lap. Arus Kas

6. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Akuntansi Keuangan Daerah 16

Kelompok Dasar

Kelompok Terjabar

Kelompok Terjabar selanjutnya

Rupa-rupa rekening

Aktiva Aktiva LancarDeposito berjangka

Piutang Pajak

Bank ABank BPiutang DAUPiutang DAK

BelanjaBelanja Adm Umum

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Gaji pokokTunjangan KeluargaBiaya ATKBiaya Alat Kebersihan

Utang Utang LancarUtang

Utang Pajak

Utang belanja pegawaiUtang belanja ListrikUtang pemotongan PPH Psl 21Utang pemotongan PPH Psl 22

Ekuitas Dana Dana cadangan

Ekuitas dana cadangan pelunasan obligasiEkuitas dana cadangan pelunasan utang bank

Pendapatan PAD Pajak daerahA-1, sedan,jeep, station Wagon

Akuntansi Keuangan Daerah 17