TUGAS PENGANTAR ILMU HUKUM

OLEH :

AGUSTINUS TRI DARMA KUSUMA

1321105020

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

UNIVERSITAS UDAYANA

Common Law dan Civil Law

Civil law dan Common law merupakan dua sistem hukum yang aling banyak digunakan di dunia. Negara yang menganut kedua hukum tersebut biasanya bersumber dari negara yang menjajahnya.

Civil law merupakan sistem hukum yang tertua dan paling berpengaruh di dunia, berasal dari tradisi Roman-Germania. Sistem hukum Romawi ini menyebar ke berbagai belahan dunia bersama dengan meluasnya Kerajaan Romawi. Sistem hukum ini kemudian dikodifikasikan oleh Kaisar Yustinus di abad ke 6. The Corpus Juris Civilis diselesaikan pada tahun 534 M. Ketika Eropa mulai mempunyai pemerintahan sendiri, hukum Romawi digunakan sebagai dasar dari hukum nasional masing-masing negara. Napoleon Bonaparte di Prancis dengan Code Napoleon pada tahun 1804 dan Jerman dengan Civil Code pada tahun 1896. Paham rechtstaats dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.

Dari segi penggolongan, civil law dibagi dalam bidang hukum publik dan bidang hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum pidana. Sedangkan hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hukum privat meliputi hukum perdata yang meliputi juga hukum sipil dan hukum dagang.

Sedangkan sistem common law merupakan paham the rule of law yang bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau common law system. Common law lahir berdasarkan tradisi, kebiasaan dan berkembang dari preseden yang dipergunakan oleh hakim untuk menyelesaikan suatu kasus yang masuk dalam persidangan. Dari segi penggolongannya, common law juga mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa Kontinental. Sedangkan hukum privat lebih dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah hukum tentang hak milik (law of property), hukum tentang orang (law of person), hukum perjanjian (law of contract) dan hukum tentang perbuatan melawan hukum (law of torts) yang tersebar di dalam dan hukum tentang perbuatan melawan hukum (law of torts) yang tersebar di dalam peraturan-peraturan tertulis, putusan-putusan hakim dan hukum kebiasaan.

Jika ditinjau dari sistem peraturannya, common law didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui putusan hakim dan di dalam common law tidak terdaat pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan privat. Sedangkan civil law didominasi oleh hukum tertulis dan di dalam civil law terdapat pemisahan secara tegas dan jelas antara hukum publik dengan hukum privat.

Dilihat dari sistem peradilannya, common law menggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan. Di dalam common law, hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sejenis melalui asas The Binding of Precedent. Asas The Binding force of Precedent adalah asas dimana hakim terikat kepada keputusan-keputusan yang lebih dahulu dari hakim-hakim yang sederajat atau oleh hakim yang lebih tinggi. Asas ini dianut oleh Negara anglo saxon seperti Inggris, Amerika Serikat. Terdapat empat hal yang mendasari asas ini, yaitu :

Bahwa penerapan pada peraturan-peraturan yang sama pada kasus-kasus yang sama menghasilkan perlakuan yang sama bagi siapa saja yang datang ke Pengadilan. Bahwa mengikuti preceden secara konsisten dapat menyumbangkan pendapat untuk masalah-masalah di kemudian hari.

Bahwa penggunaan kriteria yang mantap untuk menempatkan masalah-masalah baru dapat menghemat tenaga dan waktu.

Bahwa pemakaian putusan-putusan yang terdahulu menunjukkan adanya kewajiban untuk menghormati kebijaksanaan dan pengalaman Pengadilan generasi sebelumnya.

Sistem peradilan common law berpandangan bahwa bahwa didalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan baik perkara perdata atau pidana.Sistem peradilan ada civil law tidak menggunakan juri sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumnya sekaligus menjatuhkan putusan. Dalam siste peradilan civil law hakim tidak terikat dan tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya (Asas Bebas). Asas bebas merupakan kebalikan dari asas The Binding Force of Percedent dimana hakim tidak terikat kepada keputusan-keputusan hakim sebelumnya pada tingkat sejajar atau kepada hakim yang lebih tinggi. Asas ini dianut di beberapa negara seperti Belanda dan Perancis.Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berdasarkan pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.

Sumber :

http://www.gresnews.com/berita/tips/4292810-perbandingan-civil-law-dan-common-law/http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia