commit to user - digilib.uns.ac.id/wacana... · analisis teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria...

179
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i WACANA IDEOLOGI NEGARA DALAM BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK (BSE) SEJARAH SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Oleh: INDAH WAHYU PUJI UTAMI S861008018 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

Upload: vanxuyen

Post on 05-Jul-2018

235 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i  

WACANA IDEOLOGI NEGARA DALAM BUKU SEKOLAH

ELEKTRONIK (BSE) SEJARAH SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Oleh:

INDAH WAHYU PUJI UTAMI

S861008018

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012

 

Page 2: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii  

WACANA IDEOLOGI NEGARA DALAM BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK (BSE) SEJARAH SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

TESIS

oleh:

Indah Wahyu Puji Utami

S861008018

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Jabatan Nama Tanda Tangan Tanggal

Pembimbing I Dr. Warto, M.Hum

NIP. 196109251986031001 ……………… ……….......

Pembimbing II Drs. Syaiful Bachri, M.Pd

NIP. 195206031985031001 ……………… ……….......

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah

Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd.

NIP. 195603031986031001

Page 3: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iii  

WACANA IDEOLOGI NEGARA DALAM BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK (BSE) SEJARAH SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

TESIS

oleh:

Indah Wahyu Puji Utami

S861008018

Telah disetujui oleh Tim Penguji

Jabatan Nama Tanda Tangan Tanggal

Ketua Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd.

NIP. 195603031986031001 ……………… ……….......

Sekretaris Prof. Dr. Herman J. Waluyo, M.Pd.

NIP. 194403151987041001 ……………… ……….......

Anggota Dr. Warto, M.Hum

NIP. 196109251986031001 ……………… ……….......

Anggota Drs. Syaiful Bachri, M.Pd

NIP. 195206031985031001 ……………… ……….......

Mengetahui,

Direktur Ketua Program Studi

Program Pascasarjana UNS Pendidikan Sejarah

Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd.

NIP. 196107171986011001 NIP. 195603031986031001

Page 4: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iv  

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Indah Wahyu Puji Utami

NIM : S861008018

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul Wacana Ideologi

dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA)

adalah betul-betul karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk

memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.

Sepanjang sepengetahuan saya, dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat

yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis

diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya

bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar yang saya peroleh

dari tesis ini.

Surakarta, Maret 2012

yang membuat pernyataan

Indah Wahyu Puji Utami

Page 5: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

v  

MOTTO

Proses pendidikan yang benar adalah yang membebaskan dan bukan yang menjinakkan.

(H.A.R. Tilaar)

Page 6: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vi  

PERSEMBAHAN

untuk janin dalam kandunganku,

motivasi terbesar untuk menyelesaikan karya ini

Page 7: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vii  

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa

atas pemberian nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

tesis ini. Penyelesaian tesis ini juga tidak lepas dari dorongan, bimbingan, dan

arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis

menyampaikan terima kasih setulus hati yang sangat mendalam kepada yang

terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. selaku Direktur Program Pascasarjan

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd., selaku ketua Prodi Pendidikan Sejarah

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah berkenan

memberikan kesempatan, dorongan, dan masukan.

3. Dr. Warto, M.Hum., sebagai pembimbing I penulisan tesis, yang telah

menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberi bimbingan dan

motivasi yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

4. Drs. Syaiful Bachri, M.Pd., sebagai pembimbing II penulisan tesis, yang telah

memberikan bimbingan, saran, dan motivasi kepada penulis dalam

menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Para Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Pascasarjana Universitas

Sebelas Maret Surakarta yang telah membuka wawasan pengetahuan penulis

menjadi lebih luas.

Page 8: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

viii  

6. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. yang telah mendorong penulis untuk melanjutkan

studi dan memberikan inspirasi topik penelitian tesis ini.

7. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan

informasi yang bermanfaat dalam penyelesaian tesis ini.

8. Suamiku, Purwanto Hadi Waluyo, A.Md., yang selalu sabar dan terus

memberikan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini sebelum anak kami lahir.

9. Bapak, Ibu, Emak serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan

moral dan materi serta doa yang tiada henti selama ini.

10. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Pascasarjana

Universitas Sebelas Maret angkatan 2010, terutama Ulfatun Nafi’ah, Imaniar

Purbasari, dan I Gede Wayan Wisnuwardana. Terima kasih atas persahabatan

dan dukungannya selama ini.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang

membutuhkan dan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk masalah-masalah

yang sejenis.

Surakarta, Maret 2012

Penulis

Page 9: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ix  

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN .............................................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN .............................................................................. iv

HALAMAN MOTTO ........................................................................................... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................... vi

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ................................................................................................. xiii

DAFTAR BAGAN ............................................................................................... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xv

ABSTRAK ............................................................................................................ xvi

ABSTRACT .......................................................................................................... xvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................... 8

C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 8

D. Manfaat Penelitian .......................................................................... 9

1. Manfaat Teoritis ....................................................................... 9

2. Manfaat Praktis ......................................................................... 9

Page 10: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

x  

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori .................................................................................... 10

1. Kepentingan Negara dalam Pendidikan Sejarah ...................... 10

2. Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah .................................. 15

3. Analisis Wacana Kritis Teks Pendidikan ................................. 25

B. Penelitian yang Relevan ................................................................. 31

C. Kerangka Pikir ................................................................................ 35

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ............................................................................... 37

B. Sumber Data ................................................................................... 39

C. Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 40

1. Analisis Teks Model Fairclough ............................................... 40

2. Wawancara ............................................................................... 41

3. Studi Literatur/Dokumen .......................................................... 41

D. Validitas Data ................................................................................ 44

E. Teknik Analisis ............................................................................... 46

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Latar ............................................................................... 48

B. Sajian Data ...................................................................................... 51

1. Analisis Teks untuk Menemukan Tema-tema Ideologi

dalam BSE Sejarah Kelas XII IPA ........................................... 51

a. Analisis Teks 1 ................................................................... 51

b. Analisis Teks 2 ................................................................... 57

Page 11: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xi  

c. Analisis Teks 3 ................................................................... 67

d. Analisis Teks 4 ................................................................... 72

e. Analisis Teks 5 ................................................................... 74

f. Analisis Teks 6 ................................................................... 77

g. Analisis Teks 7 ................................................................... 85

h. Analisis Teks 8 ................................................................... 88

i. Analisis Teks 9 ................................................................... 89

j. Analisis Teks 10 ................................................................. 96

k. Analisis Teks 11 ................................................................. 99

l. Analisis Teks 12 ................................................................. 101

m. Analisis Teks 13 ................................................................. 106

n. Analisis Teks 14 ................................................................. 109

2. Praktik Wacana ......................................................................... 113

a. Proses Produksi BSE Sejarah oleh Penulis dan Penerbit ... 113

b. Peran Negara dalam Produksi BSE Sejarah ....................... 120

c. Konsumsi BSE Sejarah ....................................................... 135

3. Praktik Politik Pendidikan ........................................................ 139

a. Reformasi dan Kebijakan tentang Pendidikan Sejarah

di Indonesia ......................................................................... 139

b. Pelarangan Buku-buku Pelajaran Sejarah ........................... 143

C. Pokok-pokok Temuan ..................................................................... 147

1. Tema-tema Ideologi dalam BSE Sejarah .................................. 147

2. Praktik Produksi dan Konsumsi BSE Sejarah .......................... 149

Page 12: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xii  

3. Praktik Politik Pendidikan ........................................................ 149

D. Pembahasan .................................................................................... 150

BAB V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan .......................................................................................... 158

B. Implikasi .......................................................................................... 160

C. Saran ................................................................................................ 162

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 163

Page 13: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xiii  

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Sejarah

untuk SMA/MA ...................................................................................... 20

Tabel 2. Dimensi Analisis Wacana Kritis, Metode Pengumpulan Data dan

Unit Analisis dalam Penelitian Wacana Ideologi Negara dalam Buku

Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA) ..... 43

Tabel 3. Rincian isi BSE Sejarah Kelas XII IPA .................................................. 48

Tabel 4. Tema-tema Ideologi Negara yang Muncul dalam BSE Sejarah

Kelas XII IPA ......................................................................................... 148

Page 14: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xiv  

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Hubungan antara teks, interaksi, dan konteks menurut Fairclough ..... 26

Bagan 2. Kerangka pikir penelitian ..................................................................... 35

Bagan 3. Dimensi Analisis Wacana Kritis Menurut Fairclouh ........................... 38

Bagan 4. Tahapan Teknik Analisis Wacana Kritis Fairclough ............................. 47

Bagan 5. Mekanisme Penilaian Buku Teks Pelajaran ........................................... 124

Page 15: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xv  

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara ....................................................................... 167

Lampiran 2. Daftar Informan ................................................................................ 170

Lampiran 3. Catatan Lapangan ............................................................................. 171

Lampiran 4. Permendiknas No. 7 Tahun 2005 ..................................................... 213

Lampiran 5. Permendiknas No. 11 Tahun 2005 ................................................... 216

Lampiran 6. Permendiknas No. 48 Tahun 2007 ................................................... 221

Lampiran 7. Instrumen 1 Penilaian Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA/MA....... 228

Lampiran 8. Instrumen 2 Penilaian Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA/MA....... 242

Lampiran 9. Lembar Kerja Penilaian Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA/MA

Kelas XII Progran IPA ..................................................................... 253

Page 16: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xvi  

ABSTRAK

Indah Wahyu Puji Utami. S861008018. 2012. Wacana Ideologi Negara dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA). Tesis, Program Studi Pendidikan Sejarah, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) kecenderungan tema-tema ideologi negara yang muncul dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sekolah Menengah Atas, (2) proses produksi wacana ideologi negara dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sekolah Menengah Atas, dan (3) konteks politik pendidikan yang mempengaruhi praktik wacana ideologi negara dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah Menengah Atas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis wacana kritis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi BSE Sejarah Kelas XII IPA, dokumen kebijakan pemerintah mengenai buku teks sejarah, dokumen dari media massa, para penulis BSE Sejarah Kelas XII IPA, kepala redaksi dari penerbit, para tim penilai, dan guru yang menggunakan BSE Sejarah Kelas XII IPA dalam pembelajaran. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis teks model Fairclough, wawancara, dan studi literatur/dokumen. Validitas data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut Ibnu Hamad yaitu holistic, historical situatedness, dan teori. Teknik analis data dilakukan melalui teknik analisis wacana kritis menurut Fairclough yaitu deskripsi, interpretasi dan eksplanasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Tema-tema ideologi negara yang cenderung muncul dalam BSE Sejarah SMA Kelas XII IPA antara lain konstitusionalisme, anti komunisme/sosialis komunis, stabilitas, pembangunan/kemajuan, demokrasi/kemerdekaan/HAM, anti Orde Baru, dan globalisasi ekonomi/liberalis kapitalis, (2) Tema-tema ideologi negara yang muncul dalam teks tidak lepas dari praktik produksi dan konsumsi teks. Negara melakukan kontrol terhadap produksi teks melalui BSNP yang menilai kelayakan buku teks untuk digunakan dalam pembelajaran. Penulis maupun penerbit mengikuti rambu-rambu yang telah ditentukan oleh BSNP agar buku yang diajukan bisa lolos, dan (3) Konteks politik pendidikan turut mempengaruhi praktik wacana ideologi dalam BSE Sejarah, antara lain kurikulum sejarah yang mengalami beberapa kali pergantian selama masa reformasi dan adanya kebijakan pelarangan Kejaksaan Agung terhadap buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan kurikulum 2004 dengan alasan tidak menyebutkan pemberontakan PKI Madiun 1948 dan hanya menyebut peristiwa G30S tanpa menyebutkan PKI di belakangnya. Penulis buku terpaksa harus menuliskan versi negara mengenai G30S yaitu G30S/PKI agar buku yang ditulis bisa lulus penilaian di BSNP.

Page 17: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xvii  

ABSTRACT

Indah Wahyu Puji Utami. S861008018. 2012. State Ideological Discourse in High School (SMA) History Electronic Textbook (BSE). Thesis, History Education Studies Program, Postgraduate Program, Sebelas Maret University of Surakarta. The purpose of this study was to describe: (1) the tendency of state ideological themes that appear in the History Electronic Textbook for High School, (2) the production process of state ideological discourse in the History Electronic Textbook for High School, and (3) education political contexts that influence in the practice of state ideological discourse in the History Electronic Textbook for HighSchool. This research was qualitative research by using method of critical discourse analysis. Source of data used in this research include History BSE Class XII Science, government policy documents on the history textbooks, documents from the mass media, the authors History BSE Class XII Science, chief editor of the publisher, the assessment team, and teachers who use the History BSE Class XII Science. The data was collected through a model of Fairclough’s text analysis, interviews, and literature/documents studies. The validity of the data in this research using three criteria validity in critical discourse analysis according to Ibnu Hamad which are holistic, historical situatedness, and theory. Techniques of data analysis performed through the technique of critical discourse analysis according to Fairclough: description, interpretation and explanation. This research concluded that: (1) the themes of state ideology that tend to appear in History Electronic Textbook for High School Class XII Science include constitutionalism, anti-communism/socialist communist, stability, development/progress, democracy/freedom/human rights, anti-New Order, and the globalization of the economy/liberal capitalist, (2) the state ideological themes that appear in the text can not be separated from production and consumption practices of the text. The state control the production of a text through the textbooks assessment that use in learning by BSNP. Authors and publishers follow the guidelines set by BSNP in order to pass the textbook assessment, and (3) the education political context has influenced the practice of ideological discourse in the History Electronic Textbook for High School, including the history curriculum that has experienced several changes during the period of Reform and the policy of Attorney General's prohibition against the history books that are arranged by curriculum 2004 which not mention the rebellion of PKI in Madiun in 1948 and without mentioning PKI behind G30S. The author was forced to write down the state version of the G30S in textbook in order to pass the assessment on BSNP.

Page 18: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

1  

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Buku teks merupakan buku yang digunakan sebagai sarana belajar dalam

proses belajar (learning) dan pengajaran (teaching) yang digunakan oleh siswa

dan disusun atau ditulis oleh guru atau pakar yang menguasai displinnya dengan

tujuan untuk mempermudah proses pembelajaran bagi siswa. Dua hal pokok yang

harus diperhatikan dalam buku teks yang berbeda dengan buku lainnya yaitu

pertama aspek isi yang mengacu pada disiplin ilmu dan kedua memiliki tujuan

pedagogis.

Buku teks seringkali membebani siswa karena harganya mahal dan hanya

dapat dijangkau oleh kalangan tertentu. Menanggapi hal itu, Departemen

Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

mengeluarkan kebijakan mengenai buku teks yang termuat dalam Peraturan

Menteri Pedidikan Nasional (Permendiknas) No. 11 Tahun 2005. Sebagai tindak

lanjut dari kebijakan ini pemerintah membeli hak cipta buku teks yang telah lolos

seleksi dan dinilai layak oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Buku

ini selanjutnya dikenal sebagai Buku Sekolah Elektronik (BSE) karena diedarkan

oleh pemerintah dalam bentuk buku elektorik atau e-book. BSE dapat diunduh,

diperbanyak atau dicetak oleh siapa saja tanpa harus meminta ijin pada pemegang

Page 19: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

 

hak cipta. Penerbit diberi kesempatan untuk menerbitkan buku ini dan

mengedarkannya, namun harga eceran tertinggi BSE ditetapkan oleh pemerintah.

BSE Sejarah sebagai buku teks menyajikan materi yang merupakan

pengembangan dari Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang

terdapat dalam kurikulum. Dalam pengembangan materi ini penulis buku teks

sebenarnya melakukan interpretasi terhadap SK dan KD untuk mencapai tujuan

pembelajaran sejarah yang terdapat dalam kurikulum. Tujuan mata pelajaran

sejarah pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)

menurut Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP) adalah:

1. membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan,

2. melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan,

3. menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau,

4. menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang, dan

5. menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional. (Depdiknas, 2006:524)

Materi yang disajikan dalam buku teks sejarah merupakan hasil interpretasi

dan konstruksi pemikiran penulis terhadap fakta-fakta sejarah. Saat membangun

konstruksi ini, penulis dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya latar belakang

pendidikan, kurikulum yang berlaku, institusi, ideologi, kekuasaan, dan

sebagainya, sehingga buku teks sejarah bersifat subyektif bahkan kadang bias.

Page 20: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

 

Materi yang ditulis dalam buku teks sejarah haruslah berpijak pada

kurikulum. Kurikulum secara teoritis merupakan kebijakan politik, sehingga

materi pelajaran sejarah tidak bisa lepas dari kepentingan politis pemerintah.

Kondisi politik negara sangat berpengaruh terhadap kurikulum dan materi dalam

buku teks sejarah. Hal ini terjadi karena buku-buku teks sejarah di sekolah

merupakan dasar untuk mengembangkan kesadaran sejarah dan kesadaran

nasional menurut versi negara (Nordholt, 2005:15).

Perkembangan politik pasca reformasi melahirkan tulisan-tulisan sejarah

yang menjadi historiografi tandingan bagi sejarah versi negara, terutama berkaitan

dengan sejarah-sejarah kontroversial. Intervensi masyarakat dalam pengajaran

sejarah di sekolah pun terjadi. Masyarakat mulai mempertanyakan kebenaran dan

keabsahan materi sejarah yang terdapat dalam buku teks sejarah di sekolah yang

disusun berdasarkan “sejarah resmi” pada masa Orde Baru. Menteri Pendidikan

Yuwono Sudarsono (1998-1999) memerintahkan agar diadakan penyelidikan

mengenai persoalan ini untuk memperbaiki isi buku resmi pelajaran sekolah.

Namun, hasilnya kurang memuaskan karena masalah kudeta 1965 dan peranan

militer tidak diubah (Nordholt, 2005:18).

Buku teks sejarah mengalami perubahan lagi pada tahun 2004, terutama

mengenai kudeta Gerakan 30 September 1965 yang sering dianggap kontroversial.

Kurikulum 2004 tidak mencantumkan PKI di belakang G30S sehingga buku teks

sejarah pun mencantumkan berbagai versi mengenai peristiwa G30S. Jika dilihat

dari perspektif ilmu sejarah perubahan ini tidak salah. Pencantuman berbagai versi

mengenai G30S sebenarnya juga memancing siswa untuk berpikir kritis mengenai

Page 21: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

 

sejarah yang kontroversial. Namun, perubahan ini ternyata sangat sensitif dari segi

politik, sehingga dalam kurikulum berikutnya yang berlaku mulai tahun 2006

penyebutannya kembali menjadi G30S/PKI.

Perubahan ini sebenarnya merupakan hasil intervensi kelompok masyarakat

tertentu dan negara. Pada tahun 2005 beberapa tokoh Islam seperti Jusuf Hasyim,

Taufiq Ismail, dan Fadli Zon mendatangi DPR dan mempertanyakan kenapa

dalam kurikulum 2004 tidak dicantumkan tentang pemberontakan PKI 1948 dan

1965. Setelah melakukan hearing dengan DPR, Menteri Pendidikan Nasional

membentuk tim khusus untuk menangani masalah ini. Hasil rekomendasi dari tim

tersebut adalah peristiwa PKI Madiun 1948 perlu dimasukkan kembali dalam

pendidikan sejarah, selain itu perlunya pencantuman kata PKI setelah Peristiwa

G30S sehingga menjadi G30S/PKI (Asvi Warman Adam, 2006:xvii).

Topik-topik sejarah yang kontroversial sebenarnya tidak hanya berkisar

pada masalah G30S, Supersemar, ataupun Serangan Umum Satu Maret. Masih

banyak topik yang debatable dan menuntut sikap kritis dalam menyikapinya.

Taufik Abdullah misalnya mempermasalahkan mitologisasi peristiwa Sumpah

Pemuda sebagai salah satu tonggak dalam perjalanan sejarah nation-formation.

Menurutnya, Sumpah Pemuda hanya berhenti pada penyatuan tekad akan bangsa

yang satu dan tanah air yang satu, serta menjunjung bahasa persatuan, sedangkan

Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia (PI) tahun 1923 telah melampaui ke

semua tingkat itu dan menjadikan “Indonesia Merdeka, sekarang” sebagai tujuan

perjuangan (Taufik Abdullah, 2005:xiii).

Page 22: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

 

Konstruksi penulis buku teks mengenai berbagai peristiwa sejarah yang

ditulis dalam buku teks menarik untuk dikaji. Hal ini perlu dilakukan untuk

menangkap makna di balik wacana-wacana yang disajikan dalam buku teks

sejarah.

Sejarah sesungguhnya dapat dianggap sebagai suatu sistem wacana,

discourse, yang ingin mengatakan “sesuatu tentang sesuatu” (Taufik Abdullah,

2005:xviii). Wacana sejarah terikat oleh konteksnya, terutama konteks waktu

yang merupakan salah satu ciri khas dari studi sejarah.

Pengungkapan makna wacana sejarah ini penting karena praktik wacana

dalam sejarah, seperti praktik wacana pada umumnya, sebenarnya merupakan

praktik sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan ataupun ideologi. Untuk

menguasai seseorang atau kelompok tertentu maka negara/penguasa harus bisa

mempengaruhi pemikiran mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui praktik wacana

(Teun A. van Dijk, 1998:10). Pengungkapan makna di balik wacana yang tersaji

dalam buku teks sejarah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis wacana

kritis.

Analisis wacana kritis adalah salah satu cabang studi bahasa dengan

pendekatan yang multidisipliner. Analisis wacana kritis tidak memahami wacana

atau teks semata-mata sebagai obyek studi bahasa, namun teks harus dipahami

dalam konteksnya. Wacana dipandang sebagai teks yang selalu terikat pada

konteks. Kita dapat memahami makna teks jika membacanya dalam konteks

tertentu. Teks dalam hal ini tidak selalu berupa tulisan, namun juga ujaran. Ilmu

sosial yang meminjam analisis wacana kritis dalam studinya bahkan melihat

Page 23: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

 

tindakan atau fenomena sosial sebagai teks yang harus dipahami maknanya dalam

konteks sosial tertentu.

Teks juga merupakan alat untuk mencapai tujuan atau praktik sosial

tertentu, termasuk praktik ideologi. Teun A. van Dijk (1998:1) mengungkapkan,

Critical discourse analysis primarily studies the way social power abuse, dominance and inequality are enacted, reproduced and resisted by text and talk in the social and political context.…critical discourse analysis take explicit position, and thus want to understand, expose and ultimately to resist social inequality.

Analisis wacana kritis perlu dilakukan dalam bidang pendidikan, terutama

pendidikan formal, karena pembelajaran selalu bersinggungan dengan teks atau

wacana. Negara dan/atau penguasa berusaha menggunakan wacana dalam

pendidikan, terutama pendidikan sejarah, untuk maksud-maksud tertentu,

termasuk untuk praktik ideologi. Mata pelajaran sejarah memiliki arti penting

dalam membangun kesadaran sejarah dan terutama membangun kesadaran

nasional suatu bangsa. Kesadaran sejarah merupakan sumber aspirasi dan inspirasi

yang potensial untuk membangkitkan sense of pride (kebanggaan) dan sense of

obligation (tanggung jawab dan kewajiban) (Sartono Kartodirjo, 2005:121). Oleh

karenanya negara sangat berkepentingan dalam praktik wacana sejarah dalam

buku teks yang digunakan di sekolah.

Praktik wacana ideologi dalam buku teks merupakan salah satu cara untuk

legitimasi kekuasaan dan melestarikan nilai-nilai yang dianggap penting oleh

negara atau penguasa pada masanya. Pada masa revolusi buku-buku teks sejarah

dipenuhi dengan tema-tema ideologi nasionalisme, patriotisme, anti feodalisme

dan anti kolonialisme. Pada masa demokrasi terpimpin tema-tema ideologi

Page 24: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

 

NASAKOM dan MANIPOL-USDEK Presiden Soekarno muncul dalam buku-

buku teks sejarah. Sementara itu pada masa Orde Baru, tema-tema ideologi

pembangunan, anti-komunisme, nasionalisme/persatuan dan kesatuan, dan

stabilitas/keamanan nasional muncul dalam buku teks sejarah. Pasca reformasi

1998, tema-tema wacana ideologi masa Orde Baru masih muncul dalam buku

teks. Anti-komunisme sempat mendapatkan tantangan dengan munculnya

berbagai historiografi alternatif yang sebelumnya dibungkam. Buku-buku teks

sejarah mencantumkan berbagai versi tentang G30S. Namun, hal ini tidak

berlangsung lama, karena pada 2006 tema ideologi anti-komunisme kembali

muncul dalam buku teks sejarah. Buku teks sejarah yang tidak mencantumkan

PKI di belakang G30S dilarang beredar di pasaran. Tafsiran sejarah resmi (official

history) saat ini masih dibayang-bayangi oleh tafsiran masa Orde Baru padahal era

dan jiwa jaman telah berubah.

Anti komunisme hanyalah salah satu tema ideologi yang muncul dalam

buku teks. Pelbagai tema ideologi diduga muncul dalam praktik wacana ideologi

pada buku teks sejarah, terutama BSE Sejarah SMA. Hal ini menarik untuk

diteliti, terutama bagaimana tema-tema ideologi dimunculkan dalam praktik

wacana, proses produksi wacana ideologi, dan konteks politik pendidikan yang

melingkupinya.

Page 25: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

 

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kecenderungan tema-tema ideologi yang muncul dalam Buku

Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah Menengah Atas?

2. Bagaimanakah proses produksi wacana ideologi dalam Buku Sekolah

Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah Menengah Atas?

3. Bagaimanakah konteks politik pendidikan yang mempengaruhi praktik

wacana ideologi dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah

Menengah Atas?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kecenderungan tema-tema ideologi negara yang muncul

dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah Menengah Atas.

2. Mendeskripsikan proses produksi wacana ideologi negara dalam Buku

Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah Menengah Atas.

3. Mendeskripsikan konteks politik pendidikan yang mempengaruhi praktik

wacana ideologi negara dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah

Sekolah Menengah Atas.

Page 26: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

 

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan suatu kajian ilmiah tentang

analisis wacana kritis Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah

Menengah Atas (SMA). Kajian mengenai analisis wacana kritis dalam buku

teks Sejarah masih jarang dilakukan sehingga hasil penelitian ini nantinya akan

dapat digunakan sebagai acuan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya

mengenai analisis wacana kritis dalam buku teks sejarah.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan akan memperkaya dan memberi wacana baru

dalam kajian praktik pendidikan di Indonesia dengan penggunaan metode

analisis wacana kritis terhadap BSE Sejarah SMA.

b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana baru guru dan siswa

sebagai pengguna atau konsumen BSE Sejarah SMA sehingga dapat

menjadi lebih kritis.

Page 27: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

 

 

10

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Kepentingan Negara dalam Pendidikan Sejarah

Sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang penting, baik bagi

siswa yang merupakan generasi penerus bangsa, maupun bagi negara

dan/atau penguasa. Pendidikan sejarah juga merupakan salah satu cara untuk

melestarikan memori kolektif. Menurut S. Hamid Hasan (2008:404-406)

ingatan bersama terbentuk dengan dua cara. Pertama adalah apabila orang-

orang tersebut mengalami peristiwa yang sama. Kedua adalah dengan

mempelajari peristiwa-peristiwa tersebut melalui cerita sejarah. Cerita sejarah

untuk kepentingan pendidikan adalah medium utama pendidikan sejarah

dalam membangun dan mengembangkan memori kolektif bangsa.

Ingatan atau memori kolektif bangsa yang dibangun, dikembangkan dan

dilestarikan melalui pendidikan sejarah tentu saja tak lepas dari kepentingan

negara. Secara universal, pendidikan sejarah di jenjang pendidikan dasar dan

menengah selalu ditentukan dan didasarkan pada tafsiran resmi pemerintah

(official history). Dalam sejarah resmi itu negara tidak saja menentukan visi

dan tafsiran tentang suatu peristiwa sejarah tetapi juga menentukan peristiwa

apa saja yang harus masuk dalam kurikulum (S. Hamid Hasan, 2008:413).

Wawan Darmawan (2010:108) mengungkapkan,

Page 28: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

11 

 

 

History lesson is a lesson associated to the nation’s character development. This results in the goal of history lesson to be associated to the state political ideology. The state mostly viewed that the nation’s character formation of its citizen is the stare’s responsibility. This obligation is done through education, including the history lesson. This means, the goal of history lesson is ideological.

Implikasi dari kuatnya kepentingan negara dalam pendidikan sejarah

adalah pelajaran sejarah yang bersifat dogmatis daripada memberikan nalar

kritis memperoleh kearifan masa lalu. Pelajaran sejarah diberikan sebagai

indoktrinasi ideologi dan kepentingan negara.

Noam Chompsky (dalam H.A.R. Tilaar, 2003:61) mengungkapkan:

The indoctrination is necessary because schools are, by and large, designed to support the interest of the dominant segment of society, theose people who have wealth and power. Early on in your education you are socialized to understand the need to support the power structure, primarly corporation— the business class

Ideologi negara memasuki relung-relung dunia pendidikan bukan hanya

dalam strukturnya, tapi juga dalam isi atau kurikulumnya. Pengalaman selama

Orde Baru menunjukkan betapa ideologi telah dijadikan sumber indoktrinasi

yang telah mematikan kreativitas peserta didik. Ideologi yang seharusnya

menjadi pembimbing telah berubah menjadi alat penekan dari penguasa dalam

mengendalikan sistem dan isi pendidikan nasional (H.A.R. Tilaar, 2003:67).

Kondisi ini masih berlanjut hingga saat ini, meskipun intensitasnya tak sekuat

pada masa Orde Baru.

Sejarah resmi (official history) yang diajarkan pada jenjang pendidikan

dasar dan menengah di Indonesia menurut S. Hamid Hasan (2008:415)

memiliki beberapa karakteristik tertentu. Pertama, peristiwa-peristiwa dalam

Page 29: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

12 

 

 

sejarah ditandai antara proses konflik antara dua atau lebih pihak. Sayangnya

tafsiran terhadap konflik seringkali bersifat hitam putih dan penuh dengan

rasa dendam. Pemerintahan penjajahan (Belanda, Inggris, Jepang) selalu

digambarkan dalam sisi buruknya sebagai penyebab kesengsaraan rakyat.

Tidak ada kebaikan yang pernah dilakukan oleh pemerintah penjajahan

terhadap bangsa Indonesia. Peristiwa Tanam Paksa digambarkan sebagai

penderitaan rakyat Indonesia yang sangat dahsyat, sementara keuntungan bagi

bangsa Indonesia dalam posisi ekonomi sekarang dengan adanya tanaman

kina, teh, kopi, dan sebagainya tidak pernah dikemukakan. Demikian pula

dengan keuntungan adanya pengenalan terhadap kegiatan bisnis bersifat

perusahaan besar yang diperkenalkan melalui perkebunan swasta seperti

perkebunan teh. Keuntungan penjajahan dalam melahirkan semangat

persatuan dan kesatuan sehingga menimbulkan keinginan untuk bersatu

sebagai bangsa tidak juga dikemukakan dengan baik.

Di masa kemerdekaan, ketika terjadi konflik antara daerah dengan pusat

maka tafsiran semacam itu dilanjutkan. Daerah adalah bagian yang serba salah

sedangkan pusat adalah yang serba benar sehingga pusat memiliki segala

legalitas untuk menegakkan kekuasaannya terhadap daerah, termasuk

menggunakan segala cara. Pembenaran terhadap apa yang dilakukan

pemerintah pusat menyebabkan sisi-sisi positif dan kebenaran dari gerakan

daerah dalam penentangan terhadap pemerintah pusat tidak ditonjolkan atau

bahkan ada kecenderungan untuk diabaikan seperti halnya dengan sisi-sisi

Page 30: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

13 

 

 

negatif dari pemerintah pusat dalam setiap tindakannya terhadap pemerintah

daerah yang tidak pernah diungkapkan

Kedua, narasi sejarah nasional dalam tafsiran resmi selalu pula

diwarnai oleh gambaran hitam putih dan penuh kebencian terhadap masa lalu.

Pemerintah penjajahan adalah pemerintah yang penuh dengan segala

kesalahan dan pemerintahan Republik Indonesia penuh dengan kebenaran.

Ketika sejarah Republik Indonesia berkembang dan muncul Republik

Indonesia Serikat (RIS) umurnya sangat singkat dan buku teks belum sempat

ditulis kembali dengan visi pemerintah yang baru sehingga tidak diketahui

bagaimana pandangan pemerintah RIS terhadap pemerintahan RI yang lahir

sebelumnya. Setelah RIS bubar dan pemerintahan kembali ke negara kesatuan

RI, keberadaan pemerintahan RIS merupakan suatu masa gelap. Pemerintah

RI dengan sistem pemerintahan parlementer menjadi suatu gambaran

keberhasilan dalam kehidupan ketatanegaraan republik yang masih muda

tersebut. Ketika keluar dekrit dan Indonesia kembali ke Undang-undang

Dasar 1945 dan terlebih ketika pemerintahan masa demokrasi terpimpin,

pemerintahan liberal dianggap sebagai suatu kesalahan dan penyimpangan

dari keinginan bangsa Indonesia.

Pada masa Orde Baru maka pemerintahan lama yang diberi label Orde

Lama berada pada sisi hitam dari penafsiran dan pemerintah yang

menggantikannya (Orde Baru) berada pada sisi putih. Segala kesalahan

pemerintah Orde Lama dijadikan tema sajian utama dan rasa kebencian pada

pemerintah Orde Lama dengan komunis menjadikan kebencian itu menjadi

Page 31: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

14 

 

 

lebih besar dan warna hitamnya semakin kental. Pada masa kini di mana

reformasi bergulir dan menjadi warna kuat dan dominan dalam gerakan

masyarakat dan pemerintah, suasana kebencian terhadap Orde Baru muncul

dan bukan tidak mungkin akan menjadi tema utama dalam cerita sejarah yang

disajikan.

Niels Mulder (2000:45) melihat adanya gejala proyeksi masa kini ke

masa lalu dalam buku teks. Misalnya, ide tentang persatuan dan kesatuan

diproyeksikan ke dalam konsep Sriwijaya sebagai negara kesatuan pertama,

sementara Majapahit sebagai negara kesatuan kedua, dan puncaknya adalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kesatuan ketiga

yang sempurna. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan zeitgeist atau jiwa

jamannya. Sriwijaya dan Majapahit pernah menjadi sebuah kerajaan besar

dengan kekuasaan yang luas di Nusantara adalah sebuah fakta historis, namun

usaha mereka bukanlah demi persatuan dan kesatuan seperti konsep saat ini,

tetapi perluasan wilayah dan pengaruh. Dengan demikian pelajaran sejarah

menjadi anakronis dan tidak memberikan pemahaman yang baik tentang masa

lalu.

Karakteristik sejarah resmi yang demikian itu berimplikasi pada

penulisan buku teks yang belum mampu mengembangkan sikap bahwa semua

peristiwa yang terjadi di masa lalu adalah bagian dari perjalanan kehidupan

bangsa ini dan menjadi bagian dari kehidupan kita sekarang. Penulisan buku

teks sejarah secara hitam dan putih dan tidak menumbuhkan sikap kritis akan

membuat siswa terjebak dalam kungkungan wacana ideologi negara, padahal

Page 32: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

15 

 

 

tujuan pendidikan sebenanrnya adalah membebaskan manusia. Pendidikan

pada hakikatnya adalah proses untuk menemukan identitas seseorang atau

suatu kelompok.

Proses pendidikan yang sebenarnya adalah proses pembebasan dengan

jalan memberikan kepada peserta didik suatu kesadaran akan kemampuan

kemandirian atau memberikan kekuasaan padanya untuk menjadi individu.

Oleh sebab itu, proses pendidikan yang benar adalah yang membebaskan

seseorang dari berbagai kungkungan atau empowering, atau penyadaran akan

kemampuan atau identitas seseorang atau kelompok (H.A.R. Tilaar, 2003:60).

2. Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah

Buku teks merupakan salah satu komponen penting dalam proses

pembelajaran. Buku teks merupakan salah satu bagian dari sumber belajar

sehingga buku teks juga merupakan bagian penting dari pelaksanaan

kurikulum.

Direktorat Pendidikan Menengah Umum (2004:3) menyebutkan bahwa

buku teks atau buku pelajaran adalah sekumpulan tulisan yang dibuat secara

sistematis berisi tentang suatu materi pelajaran tertentu, yang disiapkan oleh

pengarangnya dengan menggunakan acuan kurikulum yang berlaku.

Substansi yang ada dalam buku diturunkan dari kompetensi yang harus

dikuasai oleh pembacanya.

Pusat Perbukuan (2006:1) menyimpulkan bahwa buku teks adalah buku

yang dijadikan pegangan siswa pada jenjang tertentu sebagai media

Page 33: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

16 

 

 

pembelajaran (instruksional), berkaitan dengan bidang studi tertentu. Buku

teks merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya.

Buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan

pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang

telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan rekomendasi

penilaian kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Menurut Masnur Muslich (2010:52) buku teks memiliki ciri-ciri yang

berbeda dengan buku pendidikan lainnya baik dari segi isi, tata letak, maupun

fungsinya. Masnur Muslisch menguraikan bahwa,

Dilihat dari segi isinya, buku teks merupakan buku yang berisi uraian bahan ajar bidang tertentu, untuk jenjang pendidikan tertentu, dan pada tahun ajaran tertentu pula. Dilihat dari segi tata letaknya, buku teks merupakan sajian bahan ajar yang mempertimbangkan faktor (1) tujuan pembelajaran; (2) kurikulum dan struktur program pendidikan; (3) tingkat perkembangan siswa sasaran; (4) kondisi dan fasilitas sekolah; dan (5) kondisi guru pemakai. Dilihat dari segi fungsinya, selain mempunyai fungsi umum sebagai sosok buku, buku teks juga mempunyai fungsi sebagai (1) sarana pengembang bahan dan program dalam kurikulum pendidikan; (2) sarana pemelancar tugas akademik guru; (3) sarana pemelancar ketercapaian tujuan pembelajaran; dan (4) sarana pemelancar efisiensi dan efektifitas kegitan pembelajaran.

Menurut Helius Sjamsuddin (1998:103) kedudukan, fungsi dan peranan

buku teks sejarah amat strategis karena menyangkut pembentukan aspek-

aspek kognitif (intelektual) dan afektif (apresiasi, nilai-nilai) semua peserta

didik dari setiap jenjang pendidikan. Sejarah nasional khususnya dianggap

mempunyai nilai didaktif-edukatif bagi pembentukan jati diri bangsa dan

pemersatu berdasarkan atas pengalaman kolektif bernegara dan berbangsa.

Helius Sjamsudin (1998:104-105) mengemukakan beberapa hal yang

perlu diperhatikan oleh penyusun buku teks sejarah, yaitu (1) substansi

Page 34: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

17 

 

 

faktualnya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis

dan sedapat mungkin menggunakan sumber primer; (2) penafsiran atau

penjelasannya harus logis, sistematis, serta memperhatikan visi atau kebijakan

pendidikan dan atau politik yang berlaku secara nasional; (3) penyajian dan

retorikanya harus sesuai jenjang usia siswa menurut teori psikologi

perkembangan yang umum dikenal; (4) pengenalan konsep-konsep sejarah

perlu menggunakan pendekatan “spiral”, dimulai dari konsep sederhana

menuju konsep yang lebih kompleks; (5) secara teknis konseptual buku teks

harus mengikuti Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) menurut

kurikulum yang berlaku; dan (6) ada kelengkapan ilustrasi, gambar, foto, peta-

peta sejarah dalam setting dan lay out yang inovatif dan atraktif.

S.K. Kochhar (2008:164-167) berpendapat bahwa buku teks yang baik

sangat penting untuk belajar dan mengajar sejarah karena beberapa alasan:

(1) Membantu guru. Buku teks memberikan petunjuk untuk membantu guru

dalam merencanakan pelajarannya; buku ini berfungsi sebagai buku

referensi pada saat mengajar di kelas; memberikan saran tentang tugas-

tugasnya; menyarankan aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan baik di

dalam maupun di luar kelas.

(2) Membantu siswa. Buku teks adalah pembimbing bagi siswa. Siswa

menggunakan buku teks untuk mempersiapkan diri guna menghadapi

pelajaran di kelas.

(3) Memberikan pengatahuan dasar. Buku teks memberikan pengetahuan

dasar yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran.

Page 35: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

18 

 

 

(4) Membantu dalam belajar mandiri. Efektivitas buku teks terletak pada

fungsinya yang memungkinkan siswa untuk belajar mandiri.

(5) Memberikan materi yang logis dan menyeluruh. Buku teks yang baik

menyajikan materi dalam susunan yang sistematis dan teratur.

(6) Memastikan keseragaman standar yang baik.

(7) Menyediakan landasan di mana baik guru maupun siswa dapat memulai

dan melanjutkan proses belajar dan mengajar. Buku teks berisi

pengetahuan dasar minimum dan karenanya memberikan titik awal menuju

jalur yang lebih luas. Buku ini menyediakan arena tempat siswa dan guru

bisa bersama-sama melakukan eksplorasi. Buku ini juga bisa membuat

perhatian siswa dan guru terfokus pada hal yang sama dan berfungsi

dengan baik sebagai titik pusat perhatian.

(8) Memberikan konfirmasi dan pengayaan. Buku teks diharapkan berisi

fakta-fakta yang telah disaring dan diuji dengan teliti. Oleh karena itu buku

teks bisa mengonfirmasikan pengetahuan yang diperoleh dari tempat-

tempat lain.

(9) Memastikan persesuaian intelektual masyarakat. Buku teks dapat

mengoordinasikan aktivitas-aktivitas yang memunculkan persesuaian

intrlrktual masyarakat dan dapat berfungsi sebagai bagian dari koordinasi

nasional.

Menurut Wawan Darmawan (2010:100) “the history lesson text book as

a historiography work for educational purpose does not ignore the

historiographycal rules of history science”. Idealnya, harus ada sinkronisasi

Page 36: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

19 

 

 

antara sejarah akademis dengan sejarah untuk kepentingan pendidikan di

dalam buku teks. Namun, hal ini tidak mudah karena adanya perbedaan

tujuan dalam penulisan historiografinya. Sejarah akademis terutama bertujuan

untuk mencari kebenaran ilmiah melalui metode sejarah, sementara itu

sejarah untuk kepentingan pendidikan diarahkan untuk penanaman nilai dan

pelestarian memori kolektif.

Agus Mulyana (2011:10) mengungkapkan bahwa kepentingan

penanaman nilai atau ideologi dan kepentingan kajian kritis dalam buku teks

seharusnya dapat dipadukan. Ideologi atau nilai-nilai dapat tertanam dalam

diri siswa ketika membaca buku teks pelajaran sejarah secara kritis, bukan

penanaman ideologi atau nilai-nilai yang bersifat indoktrinasi. Membaca buku

teks pelajaran secara kritis lebih mengembangkan kebenaran yang berangkat

dari daya nalar siswa ketika membaca perjalanan sejarah bangsanya.

Kurikulum yang menjadi patokan penulisan buku teks merupakan

produk politik pendidikan pemerintah pada masanya (Agus Mulyana,

2011:5). Oleh karenanya penyusunan buku teks sejarah selalu berkaitan

dengan kebijakan politik pemerintah yang sedang berkuasa. Pemerintah

sebagai penentu kebijakan melakukan rekonstruksi dan seleksi terhadap

peristiwa-peristiwa apa saja yang harus ditulis dalam buku teks dan

bagaimana interpretasinya.

Penulisan BSE Sejarah mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP). Penulis buku teks melakukan interpretasi terhadap

Page 37: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

20 

 

 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat dalam KTSP untuk mata pelajaran Sejarah, yaitu:

Tabel 1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Sejarah untuk SMA/MA

No Kelas/Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 1. Kelas X/Semester

1 1. Memahami prinsip dasar ilmu

sejarah 1.1 Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah 1.2 Mendeskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia masa pra-

aksara dan masa aksara 1.3 Menggunakan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah

2. Kelas X/Semester 1

2. Menganalisis peradaban Indonesia dan dunia

2.1 Menganalisis kehidupan awal masyarakat Indonesia 2.2 Mengidentifikasi peradaban awal masyarakat di dunia yang

berpengaruh terhadap peradaban Indonesia 2.3 Menganalisis asal-usul dan persebaran manusia di kepulauan

Indonesia 3. Kelas XI IPS/

Semester 1 1. Menganalisis perjalanan bangsa

Indonesia pada masa negara-negara tradisional

1.1 Menganalisis pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia

1.2 Menganalisis perkembangan kehidupan negara-negara kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia

1.3 Menganalisis pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Islam terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia

1.4 Menganalisis perkembangan kehidupan negara-negara, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia

1.5 Menganalisis proses interaksi antara tradisi lokal, Hindu-Buddha, dan Islam di Indonesia

Page 38: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

21 

 

 

No Kelas/Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar4. Kelas XI IPS/

Semester 2 2. Menganalisis perkembangan

bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang

2.1 Menganalisis perkembangan pengaruh Barat dan perubahan ekonomi, demografi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat di Indonesia pada masa kolonial

2.2 Menganalisis hubungan antara perkembangan paham-paham baru dan transformasi sosial dengan kesadaran dan pergerakan kebangsaan

2.3 Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan dampak pendudukan militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia

3. Menganalisis sejarah dunia yang mempengaruhi sejarah Bangsa Indonesia dari abad ke-18 sampai dengan abad ke-20

3.1 Membedakan pengaruh Revolusi Prancis, Revolusi Amerika, dan Revolusi Rusia terhadap perkembangan pergerakan nasional Indonesia

3.2 Menganalisis pengaruh revolusi industri di Eropa terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia

5. Kelas XII IPS/ Semseter 1

1. Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru

1.1 Menganalisis peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan Indonesia

1.2 Menganalisis perkembangan ekonomi-keuangan dan politik pada masa awal kemerdekaan sampai tahun 1950

1.3 Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI)

1.4 Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan

2. Menganalisis perjuangan sejak Orde Baru sampai dengan masa reformasi

2.1 Menganalisis perkembangan pemerintahan Orde Baru 2.2 Menganalisis proses berakhirnya pemerintah Orde Baru dan terjadinya

reformasi 2.3 Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan

masyarakat di Indonesia pada masa reformasi

Page 39: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

22 

 

 

No Kelas/Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar6. Kelas XII IPS/

Semester 2 3. Menganalisis perkembangan

sejarah dunia sejak Perang Dunia II sampai dengan perkembangan mutakhir

3.1 Menganalisis perkembangan sejarah dunia dan posisi Indonesia di tengah perubahan politik dan ekonomi internasional setelah Perang Dunia II sampai dengan berakhirnya Perang Dingin

3.2 Menganalisis perkembangan mutakhir sejarah dunia 7. Kelas XI IPA/

Semester 1 1. Menganalisis perjalanan bangsa

Indonesia dari negara tradisional, kolonial, pergerakan kebangsaan, hingga terbentuknya negara kebangsaan sampai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

1.1 Menganalisis perkembangan negara tradisional (Hindu-Buddha dan Islam) di Indonesia

1.2 Membandingkan perkembangan masyarakat Indonesia di bawah penjajahan: dari masa VOC, Pemerintahan Hindia Belanda, Inggris, sampai Pemerintahan Pendudukan Jepang

1.3 Menganalisis proses kelahiran dan perkembangan nasionalisme Indonesia

1.4 Menganalisis terbentuknya negara Kebangsaan Indonesia 8. Kelas XI IPA/

Semester 2 2. Merekonstruksi perjuangan

bangsa Indonesia sejak masa Proklamasi hingga lahirnya Orde Baru

2.1 Merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia sejak proklamasi hingga Demokrasi Terpimpin

2.2 Menganalisis pergantian pemerintahan dari Demokrasi Terpimpin sampai lahirnya Orde Baru

9. Kelas XII IPA/ Semester 1

1. Merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak masa Proklamasi sampai masa Reformasi

1. 1 Merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru

1.2 Merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Reformasi

10. Kelas XII IPA/ Semester 2

2. Menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-20

2.1 Menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hubungannya dengan Perang Dunia II dan Perang Dingin

2.2 Menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia

Page 40: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

23 

 

 

No Kelas/Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar11. Kelas XI Bahasa/

Semester 1 1. Menganalisis perjalanan bangsa

Indonesia pada masa negara-negara tradisional

Menganalisis perkembangan kehidupan negara-negara kerajaan (Hindu-Buddha dan Islam) di Indonesia

1.2 Menganalisis perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha dan Islam di Nusantara terutama dalam bidang bahasa dan karya sastra

12. Kelas XI Bahasa/ Semester 2

2. Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia pada masa kolonial dan tumbuhnya pergerakan kebangsaan Indonesia

2.1 Menganalisis perkembangan masyarakat Indonesia di bawah penjajahan: dari masa VOC, Pemerintahan Hindia Belanda, Inggris, sampai Pemerintahan Pendudukan Jepang

2.2 Menganalisis perkembangan kebudayaan masyarakat Nusantara di bawah penjajahan asing terutama dalam bidang bahasa dan karya sastra

2.3 Menganalisis proses kelahiran dan perkembangan nasionalisme Indonesia

13. Kelas XII Bahasa/ Semester 1

1. Merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru

1.1 Merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia sejak proklamasi hingga Demokrasi Terpimpin

1.2 Menganalisis pemerintahan dari Demokrasi Terpimpin sampai lahirnya Orde Baru

1.3 Menganalisis perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia sejak proklamasi hingga Demokrasi Terpimpin terutama dalam bidang bahasa dan karya sastra

14. Kelas XII Bahasa/ Semester 2

2. Merekonstruksi perjuangan bangsa sejak Orde Baru sampai dengan masa Reformasi

2.1 Merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai dengan masa Reformasi

2.2 Menganalisis perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia sejak Orde Baru sampai dengan masa Reformasi terutama dalam bidang bahasa dan karya sastra

Page 41: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

24 

 

 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah merupakan suatu produk

kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan buku yang berkualitas,

murah dan mudah untuk diakses. Kebijakan ini bertolak dari kondisi

sebelumnya yaitu banyak siswa maupun guru yang kesulitan untuk

mendapatkan buku teks yang berkualitas, murah dan mudah untuk diakses.

Depdiknas mengeluarkan aturan mengenai Buku Sekolah Elektronik

(BSE) dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas)

Permendiknas No. 11 tahun 2005. Depdiknas membeli hak cipta dari buku

pemiliknya untuk menfasilitasi penyediaan buku bagi pendidik, tenaga

kependidikan, dan peserta didik dengan harga yang terjangkau.

Buku-buku yang dibeli hak ciptanya dan diedarkan dalam bentuk Buku

Sekolah Elektronik (BSE) dinilai kelayakan pakainya terlebih dahulu oleh

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebelum digunakan oleh

pendidik dan/atau peserta didik sebagai sumber belajar di satuan pendidikan.

Kelayakan buku teks yang tersebut kemudian ditetapkan oleh Mendiknas.

BSNP menetapkan beberapa kriteria dalam penilaian buku teks Sejarah

SMA yang akan dibeli hak ciptanya dan diedarkan dalam bentuk BSE.

Kriteria itu meliputi komponen kelayakan isi, komponen kebahasaan, dan

komponen penyajian.

Komponen kelayakan isi terdiri dari cakupan materi, akurasi/kebenaran

materi, kemutakhiran, mengandung wawasan produktifitas melalui kesadaran

sejarah, merangsang keingintahuan, mengembangkan kecakapan hidup,

mengembangkan wawasan kebhinekaan, mengandung wawasan kontekstual,

Page 42: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

25 

 

 

mengandung fakta-fakta sejarah yang intersubjektif, dan mengandung

wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa. Komponen kebahasaan meliputi

kesesuaian bahasa dengan perkembangan peserta didik, komunikatif, dialogis

dan interaktif, lugas, keruntutan alur pikir, koherensi, kesesuaian dengan

kaidah bahasa Indonesia yang benar, dan penggunaan istilah dan

simbol/lambang. Komponen penyajian meliputi teknik penyajian, pendukung

penyajian materi, dan penyajian pembelajaran.

BSE yang hak ciptanya dibeli oleh pemerintah dapat diunduh, dicetak,

diperbanyak dan diperdagangkan oleh siapapun. Harga Eceran Tertinggi

(HET) BSE ditetapkan oleh pemerintah. HET tersebut adalah setinggi-

tingginya sebesar taksiran biaya wajar untuk mencetak dan mendistribusikan

buku sampai di tangan konsumen akhir ditambah keuntungan sebelum pajak

penghasilan setinggi-tingginya 15% dari taksiran biaya wajar.

3. Analisis Wacana Kritis Teks Pendidikan

Analisis wacana kritis berangkat dari pendekatan kritis yang melihat

adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam komunikasi. Penekanan

pendekatan kritis dalam komunikasi ini proses produksi dan reproduksi

makna, yang mana makna yang berasal dari bahasa yang digunakan oleh

individu merupakan representasi yang membentuk subyek tertentu.

Paradigma kritis melihat masyarakat sebagai sistem dominasi yang terdiri dari

berbagai macam kelas, di mana kelas yang dominan memiliki kekuasaan

Page 43: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

26 

 

 

untuk mengatur segala segi kehidupan, termasuk mengatur wacana dan

makna dalam mayarakat. Oleh karenanya makna bukan suatu hal yang netral.

Analisis wacana kritis memandang wacana sebagai praktik sosial.

Rebecca Rogers (2005:370) mengungkapkan

Within a CDA tradition, discourse has been defined as language use as social practice. That is, discourse moves back and forth between reflecting and constructing the social world. Seen in this way, language can not be considered neutral, because it is caught up in political, social, racial, economic, religious, and cultural formations.

Implikasi dari pandangan bahwa wacana sebagai praktik sosial adalah

dalam memahami teks harus memahami pula konteks sosialnya. Norman

Fairclough (1998:25) mengungkapkan,

Discourse involves social conditions, which can be specified as social conditions of production, and social conditions of interpretation. These conditions, moreover, relate to three different ‘level’ of social organization: the level of the social situation, or the immediate social environment in which discourse ocuurs; the level of social institution which constitutes a wider matrix for the discourse; and the level of the society as a whole.

Bagan 1. Hubungan antara teks, interaksi, dan konteks menurut Fairclough

Social conditions of production

Social conditions of interpretation

Context

Process of production

Process of interpretation

Interaction

Text

Page 44: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

27 

 

 

Fairclough (1998:26) mengungkapkan bahwa karena wacana adalah

praktik sosial, maka dalam analisis wacana kritis tidak hanya mengalisis teks

semata, juga bukan hanya menganalisis proses produksi dan interpretasi, tapi

juga menganalisis hubungan antara teks, proses, dan kondisi sosialnya atau

jika mengacu pada gambar di atas, hubungan antara teks, interaksi dan

konteks.

Eriyanto (2001: 8-14) mengungkapkan beberapa karakteristik analisis

wacana kritis, yaitu:

(1) Tindakan. Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (action) yang

mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi, bukan ditempatkan

seperti dalam ruang tertutup dan internal. Konsekuensinya, wacana

dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi,

mendebat, mebujuk, menyanggah, bereaksi dan sebagainya. Konsekuensi

lain dari pandangan di atas adalah wacana dipahami sebagai sesuatu yang

diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali

atau diekspresikan di luar kesadaran.

(2) Konteks. Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana

seperti latar, situasi, dan kondisi. Wacana dalam hal ini dipandang

diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Ada

beberapa konteks yang penting karena berpengaruh terhadap produksi

wacana, yaitu partisipan wacana, latar siapa yang memproduksi wacana,

dan setting sosial.

Page 45: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

28 

 

 

(3) Historis. Menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu, berarti

wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti

tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting

untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam

konteks historis tertentu sehingga perlu untuk memahami mengapa

wacana yang berkembang dan dikembangkan sedemikian rupa.

(4) Kekuasaan. Setiap wacana yang muncul dalam teks tidak dipandang

sebagai sesuatu yang alamiah, wajar dan netral tetapi merupakan bentuk

pertarungan kekuasaaan. Kekuasaan itu dalam hubungannya dengan

wacana penting untuk melihat apa yang disebut sebagai kontrol, baik

kontrol atas teks maupun konteks.

(5) Ideologi. Teks adalah bentuk praktik ideologi atau pencerminan dari

ideologi tertentu. Ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan

dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi makna.

Wacana dipandang sebagai medium kelompok dominan mempersuasi

dan mengomunikasikan produksi kekuasaan dan dominasi yang mereka

miliki sehingga tampak absah dan benar.

Wacana sebagai praktik sosial tak jarang muncul dalam bentuk praktik

ideologi. Yoce Aliah Darma (2009:56) membatasi ideologi dalam kaitannya

dengan analisis wacana kritis sebagai sebuah sistem nilai atau gagasan yang

dimiliki oleh kelompok atau lapisan masyarakat tertentu, termasuk proses-

proses yang bersifat umum dalam produksi makna dan gagasan.

Page 46: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

29 

 

 

Wacana sebagai praktik ideologi memproduksi dan mereproduksi

hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antar kelas sosial di mana

ketidakseimbangan itu direpresentasikan dalam posisi sosial yang

ditampilkan. Eriyanto (2001:74-75) menyebutkan bahwa,

Wacana membatasi bidang pandangan kita, mengeluarkan sesuatu yang berbeda dalam batas-batas yang telah ditentukan. Ketika aturan dari wacana dibentuk, pernyataan kemudian disesuaikan dengan garis yang telah ditentukan. … Objek bisa jadi tidak berubah, tetapi struktur diskusrif yang yang dibuat membuat objek menjadi berubah. … Contoh yang paling dramatis barangkali adalah bagaimana struktur diskursif yang dibangun tentang PKI sebagai partai terlarang. Pada masa Orde Lama, partai ini adalah partai resmi bahkan masuk dalam lima besar partai yang memperoleh suara terbanyak. Di masa Orde Baru, PKI justru menjadi partai terlarang dengan segala keburukannya. Tidak ada yang berubah dalam PKI ini (sebagai objek), tetapi yang membuat ia terlarang adalah struktur diskursif yang sengaja dibangun oleh Orde Baru bahwa PKI ini partai yang suka memberontak dan anti-Tuhan. Wacana semacam ini membatasi lapangan pandangan sehingga ketika PKI dibicarakan yang muncul adalah kategori PKI sebagai partai pemberontak dan anti-Tuhan, bukan yang lain.

Ideologi dalam praktik wacana seringkali tidak menampakkan diri

secara eksplisit, namun secara implisit berupa hidden transcript dalam teks.

Ideologi menerobos dalam relung-relung konteks sosial sehingga dalam

produksi dan interpretasi teks yang telah dipenuhi oleh berbagai hidden

transcript tersebut pandangan yang sesuai dengan ideologi dianggap sebagai

suatu kewajaran meskipun ideologi itu memproduksi hubungan yang tidak

seimbang antar kelompok dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa

ideologi tidak hanya menguasai atau mengontrol teks, tapi juga konteks

sosialnya.

Page 47: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

30 

 

 

Wacana dalam buku teks dapat dipandang sebagai sebuah praktik

ideologi yang memproduksi hubungan yang tidak seimbang antar kelompok

dalam masyarakat. Negara menggunakan wacana dalam buku teks untuk

mengukuhkan kedudukannya dan melakukan subordinasi terhadap kelompok

yang menentangnya. Pembaca buku teks diajak untuk mengikuti dan

menerima wacana tersebut sebagai suatu kewajaran.

Negara melakukan hegemoni melalui wacana dalam buku teks. Menurut

Michael Apple (dalam Tilaar, 2003:31) “The concept of hegemony refers to a

process in which dominant group in society come together to form a block and

sustain leadership over subordinate groups” Sementara itu menurut Gramsci

(dalam Tilaar, 2003:77-78) hegemoni adalah adalah kondisi sosial dalam

semua aspek kenyataan sosial yang didominasi atau disokong oleh kelas

tertentu. Dalam pandangan Gramsci, hegemoni kekuasaan yang dijalankan

oleh alat-alat negara dengan jitu dan jeli bisa membuat rakyat yang ada di

dalam kuasanya menjadi tenteram, dan aman dalam penindasannya. Menurut

Dedy Kristanto (1997:31) “hegemoni tidak tampil dalam wajah seram, namun

halus memikat siapa saja yang ada di sekitarnya, namun akhirnya mereka

takluk mutlak dalam tangan kekuasaan”. Dasar konstruksi hegemoni negara di

Indonesia menurut Michael van Langenberg (1996:225) adalah ketertiban;

stabilitas dan keamanan nasional; bahaya laten di dalam tubuh politik dan

masyarakat madani; kemajuan material dan modernisasi; konstitusionalisme

dan fetishisme hukum; serta kesakralan filosofi nasional; dan korporasi

nasionalisme.

Page 48: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

31 

 

 

Keberhasilan hegemoni ditentukan oleh terciptanya kesepakatan.

Jelaslah kiranya kesepakatan itu dibentuk melalui proses belajar (H.A.R.

Tilaar, 2009:138). Dengan demikian hegemoni adalah hubungan edukasional

(educational relationship). Hubungan edukasional inilah yang membentuk

civil society yang di dalamnya terletak dasar dari kekuasaan. Lembaga-

lembaga pendidikan tidak netral, tetapi merupakan perekat hegemoni dalam

masyarakat, atau dengan kata lain secara intern terikat kepada intens dari

kelompok yang berkuasa.

Negara dan sistem politik cenderung menempatkan pendidikan sebagai

agen dalam pembentukan realitas masyarakat, salah satunya melaui buku-

buku teks yang telah ditentukan produksi, distribusi dan konsumsinya oleh

pemerintah melalui kebijakan pendidikan. Konstruksi yang dibangun negara

terhadap ideologi yang dipahaminya merupakan upaya yang komprehensif

dan menyeluruh melalui praktik wacana baik dalam aspek teks maupun dalam

aspek pengajarannya. Murti Kusuma Wirasti (2002:31) menyebutkan bahwa

sebagai wacana resmi negara, teks-teks pendidikan berisi representasi-

representasi sosial di mana makna dapat dianggap tidak netral karena

dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai Buku Sekolah Elektornik (BSE) Sejarah secara

khusus sampai saat ini masih belum dilakukan. Penelitian mengenai buku teks

Page 49: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

32 

 

 

sejarah juga masih jarang dilakukan. Niels Mulder (1997) melakukan kajian

kritis terhadap buku-buku pelajaran sekolah di Indonesia yang kemudian

ditulisnya dalam sebuah buku “Individual, Society and History According to

Indonesian School Text”. Permasalahan yang dikaji oleh Niels Mulder adalah

bagaimana anak-anak sekolah di Indonesia diajar, dan apa yang diajarkan pada

mereka mengenai masyarakat luas. Di sekolah, citra tertentu mengenai

individu, sejarah, dan masyarakat ditanamkan dalam pikiran siswa melalui

proses pedagogis yang kadang-kadang disebut kekerasan simbolis yang sah.

Guna mewujudkan citra tertentu mengenai individu, masyarakat dan sejarah

sesuai versi pemerintah yang sedang berkuasa, Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan melakukan kontrol ketat terhadap buku teks. Akibatnya, buku

teks terlalu banyak dijejali oleh pesan-pesan moral dan ideologis, proyeksi

masa kini ke masa lalu dan sebagainya. Kondisi demikian ini menjadikan

sekolah sebagai penjara, dengan ideologi negara sebagai jerujinya.

Penelitian mengenai buku teks sejarah pernah dilakukan oleh Murti

Kusuma Wirasti (2001) dengan judul “Wacana Ideologi Negara dalam

Pendidikan: Analisis Wacana Kritis pada Buku-buku Teks Pendidikan untuk

SD dan SLTP Tahun 1975-2001”. Hasil dari penelitian ini antara lain tema-

tema ideologi negara yang cenderung muncul dalam buku teks periode 1975-

2001 adalah stabilitas/keamanan nasional, kemajuan materiil/pembangunan,

anti-komunisme, dan nasionalisme/persatuan dan kesatuan. Selain itu

pendidikan di Indonesia merupakan hasil hegemoni negara pada masyarakat,

yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama dengan meneguhkan cara-cara

Page 50: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

33 

 

 

lama yang mendorong kembali pada dasar negara (Pancasila dan UUD 1945)

sebagai orientasi kolektif masa lalu. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses

hegemoni yang dijalankan berdampingan dengan tindakan-tindakan represif,

misalnya dengan tindakan hukum, pelarangan, dan sensor.

Penelitian tentang buku teks sejarah SMA di Indonesia juga pernah

dilakukan oleh Darmiasti (2002) dengan judul “Penulisan Buku Pelajaran

Sejarah Indonesia untuk Sekolah Menengah Atas tahun 1964 – 1984: Sejarah

Demi Kekuasan”. Hasil dari penelitian ini antara lain buku-buku yang dipakai

pada Kurikulum 1964 masih diwarnai dengan Nerlandosentris karena

rujukannya masih banyak menggunakan buku-buku yang ditulis oleh orang-

orang Belanda. Buku yang dipakai pada Kurikulum 1968 sudah mulai

Indonesiasentris yang menempatkan orang Indonesia sebagai aktor utama dan

menyebutkan bahwa bangsa Indonesia sudah ada sejak jaman Hindu-Budha.

Selain itu buku-buku yang ditulis pada masa ini menyebutkan bahwa konsepsi

Indonesia secara geopolitik sudah ada sejak masa Sriwijaya dan Majapahit.

Nuansa ideologis juga sudah mulai nampak dalam buku-buku sejarah pada

Kurikulum 1975, 1984 dan PSPB. Ada standarisasi nilai yang bersifat

subyektif dalam menilai peristiwa sejarah yang ditulis dalam buku-buku ini,

seperti standar “Nilai-nilai 45”, contohnya masa Demokrasi Liberal dianggap

sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai 45.

Penelitian tentang buku teks juga pernah dilakukan oleh Nurdin Hussin

(2008) yang berjudul “A Critical Review on the Early History Textbooks in

Malaysian Secondary School”. Hasil penelitian ini adalah buku teks sejarah

Page 51: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

34 

 

 

pada sekolah menengah di Malaya Inggris dan Malaysia pada topik sejarah

Malaysia setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis hanya berisi sejarah

aktivitas orang-orang Eropa di semenanjung Malaya, Sabah dan Sewarak.

Penulis buku teks tersebut kebanyakan adalah orang-orang Inggris. Selain itu

silabus dan kurikulum sejarah di Malaysia mengadopsi silabus dan kurikulum

kolonial Inggris.

Penelitian lain tentang buku teks sejarah adalah “A ‘Necessary’

Dictatorship: The ‘Age of Rosas’ in Argentine History Textbooks Published

between 1956 and 1983 and the Defence of Authoritarianism” oleh Gonzalo

de Amézola (2007). Hasil penelitiannya adalah semua buku teks sejarah yang

terbit antara 1956 sampai 1983 di Argentina selalu memuat konsep tentang

tanah air, otoritas, keteraturan, dan tingkatan. Kediktatoran digambarkan

sebagai suatu hal yang tak terhindarkan dan wajar dalam pemerintahan

Argentina.

Penelitian lain tentang buku teks sejarah adalah “Old Wounds, New

Narratives: Joint History Textbook Writing and Peacebuilding in East Asia”

oleh Zheng Wang (2009). Hasil penelitiannya adalah buku teks sejarah telah

menjadi sumber kontroversi di beberapa negara di Asia Timur. Guna

mengatasi hal tersebut dilakukan penulisan buku teks secara bersama oleh

sejarawan dari Cina, Jepang, dan Korea Selatan yang mampu membangun

wacana perdamaian di kawasan Asia Timur.

Penelitian lain tentang buku teks sejarah adalah “Stigmatized by History

or by Historians? The Peoples of Russia in School History Textbooks” oleh

Page 52: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

35 

 

 

Victor Shnirelman (2009). Hasil penelitiannya adalah bahwa wacana sejarah

dalam buku pelajaran sejarah di Rusia sangat tersentralisasi dan dikuasai oleh

negara. Wacana alternatif di luar wacana resmi negara tidak diperkenankan

untuk muncul dalam buku teks. Implikasi dari sentralisasi dan penyeragaman

wacana ini adalah adanya beberapa kelompok etnis tertentu di Rusia yang

termarjinalkan dan memori kolektifnya tidak diakui oleh negara.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan sebagai arahan dalam

penelitian, terutama untuk memahami alur berpikir, sehingga analisis bisa

sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka berpikir ini sifatnya

lentur dan terbuka. Kerangka pikir dalam penelitian ini secara sederhana

adalah sebagai berikut.

Bagan 2. Kerangka Pikir Penelitian

Page 53: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

36 

 

 

Negara memerlukan pendidikan sejarah untuk menanamkan dan

melestarikan ideologi pada peserta didik. Hal ini dilakukan salah satunya

melalui praktik wacana dalam buku teks sejarah, karena jika ingin menguasai

seseorang maka harus bisa menguasai pemikirannya. Penguasaan pikiran ini

dapat dilakukan melalu wacana.

Negara melakukan produksi sekaligus kontrol wacana. Produksi wacana

itu melalui kurikulum dan buku teks (BSE Sejarah SMA) yang ditulis

berdasarkan kurikulum tersebut. Wacana dalam buku teks tersebut kemudian

dikonsumsi oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pada saat

yang sama, negara juga melakukan kontrol terhadap kurikulum dan BSE

Sejarah SMA melalui BSNP. Dalam proses ini negara melakukan hegemoni

terhadap masyarakat melalui BSE Sejarah SMA. Namun, hegemoni ini juga

berhadapan dengan counter hegemoni karenanya buku dan sumber belajar

alternatif yang berbeda dengan official history dalam BSE Sejarah SMA

banyak tersedia sehingga guru atau siswa yang kritis tidak akan menelan

begitu saja wacana negara dalam BSE Sejarah SMA.

Praktik wacana yang berujung pada hegemoni maupun counter

hegemoni dipengaruhi oleh konteks praktik politik pendidikan negara. Negara

menerapkan berbagai kebijakan untuk mengontrol teks sekaligus konteks

wacana.

Page 54: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

 

 

37

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap BSE Sejarah SMA merupakan penelitian kualitatif

dengan menggunakan metode analisis wacana kritis yang akan menghubungkan

teks dan konteks untuk melihat tujuan dan praktik bahasa. Dalam analisis wacana

kritis, wacana dipahami sebagai praktik sosial yang dapat menampilkan efek

ideologi: dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak

imbang antara kelas sosial di mana perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi

sosial yang ditampilkan.

Penelitian ini akan mengalanisis wacana ideologi negara dalam BSE Sejarah

SMA, proses produksi wacana tersebut dan konteks sosial politik yang

melingkupi praktik wacana tersebut. Guna mengungkap semua itu digunakan

analisis wacana kritis yang tidak hanya mengungkap makna sebuah wacana, tapi

juga konteks wacana sehingga dapat diperoleh pemahaman yang holistik

mengenai wacana yang dianalisis. Oleh karenanya model analisis wacana kritis

yang cocok untuk digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis

model Fairclough.

Fairclough (1997:208-210) membagi analisis wacana kritis dalam tiga

dimensi, yaitu:

Page 55: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

38 

 

1. Teks. Teks bukan hanya menunjukkan bagaimana suatu obyek digambarkan,

tapi juga bagaimana hubungan antar obyek didefinisikan.

2. Praktik Wacana, merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses

produksi dan konsumsi teks. Sebuah teks pada dasarnya dihasilkan dari

sebuah proses produksi, seperti pola kerja, bagan kerja, dan rutinitas

menghasilkan teks. Demikian pula konsumsi teks dapat berbeda pada konteks

yang berbeda. Konsumsi teks dapat dilakukan secara personal atau kolektif.

3. Praktik Sosial Budaya, yaitu melihat bangunan wacana yang berkembang

dalam masyarakat, di mana dimensi ini melihat konteks luar dari teks.

Konteks ini misalnya konteks situasi, hubungan pembuat teks dengan institusi

atau ideologi tertentu, konteks sosial politik yang berkembang dalam

masyarakat, dan sebagainya

Secara sederhana analisis wacana kritis menurut Fairclough dapat

digambarkan sebagai berikut.

Bagan 3. Dimensi analisis wacana kritis menurut Fairclogh

Praktik Sosial Budaya

Praktik Wacana

Teks

Page 56: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

39 

 

B. Sumber Data

1. BSE Sejarah SMA Kelas XII IPA karya Sh. Mustofa, Suryandari dan Tutik

Mulyati. Pemilihan buku teks ini karena pada kelas XII IPA terdapat Standar

Kompetensi (SK) merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak masa

Proklamasi sampai masa Reformasi, yang terdiri dari dua Kompetensi Dasar

(KD), yaitu merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia pada masa

Orde Baru dan merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia pada masa

Reformasi. Selain itu juga terdapat SK menganalisis perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi pada abad ke-20, yang terdiri dari dua KD, yaitu

menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hubungannya

dengan Perang Dunia II dan Perang Dingin, dan menganalisis perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Penjabaran SK dan KD tersebut

dalam buku teks sarat dengan ideologi. Selain itu konstruksi mengenai sejarah

Orde Baru dan Reformasi serta Perang Dingin oleh penulis buku teks di masa

Reformasi juga menarik untuk dicermati. Hal ini terutama karena adanya

kecenderungan dalam penulisan sejarah resmi untuk kepentingan pendidikan

yang diwarnai oleh gambaran hitam putih dan kebencian terhadap masa lalu

seperti yang diungkapkan oleh S. Hamid Hasan (2008:415).

2. Dokumen mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai buku teks

sejarah misalnya Permendiknas No. 11 Tahun 2005 tentang buku teks

pelajaran, dan Permendiknas No. 48 Tahun 2007 tentang penetapan buku teks

Page 57: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

40 

 

sejarah yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses

pembelajaran.

3. Dokumen dari media massa terutama yang memberitakan atau mengulas

mengenai buku teks sejarah.

4. Pihak yang terlibat dalam produksi teks yang dijadikan informan dalam

penelitian ini antara lain para penulis BSE Sejarah SMA, kepala redaksi dari

pihak penerbit serta penilai kelayakan BSE Sejarah SMA.

5. Pihak yang terlibat dalam konsumsi teks yang dijadikan informan dalam

penelitian ini adalah guru yang menggunakan BSE Sejarah SMA dalam

pembelajaran sejarah.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Analisis Teks Model Fairclough

Pengumpulan data pada dimensi teks dilakukan melalui analisis teks

Fairclough. Ada tiga elemen dasar dalam model analisis teks Fairclough,

yaitu representasi, relasi, dan identitas. Elemen representasi melihat

bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apapun

ditampilkan dalam teks. Elemen relasi melihat bagaimana hubungan antara

penulis, khalayak dan partisipan ditampilkan dan digambarkan dalam teks.

Elemen identitas melihat bagaimana identitas penulis, khalayak dan partisipan

ditampilkan dan digambarkan dalam teks. Dalam penelitian ini, analisis teks

Page 58: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

41 

 

dilakukan pada level subbab dalam BSE Sejarah Kelas XII IPA karena lebih

efektif dalam mengungkap ideologi yang ada dalam teks.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang

digunakan untuk mengungkap praktik wacana. Wawancara dalam penelitian

ini dilakukan pada beberapa pihak. Guna mengungkap proses produksi teks

dilakukan wawancara dengan penulis BSE Sejarah kelas XII IPA, kepala

redaksi dari penerbit. Negara melakukan kontrol terhadap wacana melalui

penilaian di BSNP sehingga tim penilai kelayakan BSE Sejarah SMA yang

terdiri dari para akademisi juga diwawawancarai dalam penelitian ini.

Sementara untuk mengungkap proses konsumsi teks dilakukan wawancara

dengan guru yang menggunakan BSE Sejarah SMA dalam pembelajaran

sejarah.

3. Studi Literatur/Dokumen

Studi literatur/dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data guna

mengungkap praktik wacana dan praktik sosial budaya. Paraktik wacana

terdiri dari proses produksi dan konsumsi teks yang ditelusuri melalui studi

literatur/dokumen. Beberapa literatur/dokumen yang digunakan untuk

mengungkap proses produksi teks antara lain Permendiknas No. 11 tahun

2005 tentang buku teks pelajaran, instrumen penilaian buku teks pelajaran

sejarah, artikel “Kegiatan Penilaian Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar

Page 59: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

42 

 

dan Menengah” yang disarikan dari ”Naskah Akademik Penilaian Buku Teks

Pelajaran” oleh Pudji Mulyono (Staf Profesional BSNP untuk Kegiatan

Penilaian Buku Teks Pelajaran), laporan BSNP, dan sebagainya.

Pengumpulan data guna mengungkap konteks politik pendidikan

dilakukan melalui studi literatur/dokumen. Beberapa literatur/dokumen yang

digunakan antara lain Permendiknas No. 7 Tahun 2005 tentang penghentian

uji coba “Kurikulum 2004” untuk mata pelajaran sejarah dan larangan

penggunaan buku teks mata pelajaran sejarah yang disusun berdasarkan

kompetensi “Kurikulum 2004”, dokumen standar kompetensi dan kompetensi

dasar mata pelajaran sejarah untuk SMA/MA kurikulum 2004 dan KTSP,

siaran pers Kejaksaan Agung tentang Pengawasan Media Massa tahun 2006,

buku yang ditulis oleh Iwan Awaludin Yusuf (2010) yang berjudul

Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Kebebasan Berekspresi,

dan sebagainya.

Page 60: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

43 

 

Tabel 2. Dimensi Analisis Wacana Kritis, Metode Pengumpulan Data dan Unit Analisis dalam Penelitian Wacana Ideologi Negara dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA)

DIMENSI ANALISIS WACANA KRITIS

METODE PENGUMPULAN DATA UNIT ANALISIS

Teks bagaimana strategi wacana yang dipakai untuk menggambarkan seseorang atau peristiwa tertentu, serta bagaimana kecenderungan tema-tema ideologi yang muncul dalam teks

• Analisis teks Fairclough Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelas XII IPA

Praktik Wacana bagaimana proses produksi dan konsumsi teks

• Wawancara

• Studi literatur/dokumen

1. Proses Produksi Teks a. Penulisan teks (penentuan penulis dan penentuan kriteria

penulisan) b. Hubungan antara penulis dengan struktur organisasi media

(bentuk organisasi dan proses pengambilan keputusan) c. Praktik kerja/rutinitas kerja produksi teks (pola dan

rutinitas pembentukan teks, serta pertimbangan menyangkut bagaimana teks dipublikasikan)

2. Proses Konsumsi Teks a. Pola-pola konsumsi teks bagi siswa b. Sistem kontrol atas proses konsumsi oleh negara

Praktik Sosial Budaya bagaimana praktik politik pendidikan yang dilakukan oleh Negara yang mempengaruhi produksi dan konsumsi teks baik secara langsung maupun tidak langsung

• Studi literatur/dokumen

1. Situasional Kondisi pendidikan yang terjadi pada masa teks berlaku

2. Institusional Limitasi, kontrol dan pengendalian yang akan menentukan apa yang tampil dan tidak dalam sebuah teks

3. Sosial Sistem pendidikan yang berlaku

Page 61: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

44 

 

D. Validitas Data

Analisis wacana kritis merupakan metode yang interpretatif sehingga

validitas datanya seringkali dipertanyakan. Descombe (dalam Gillies,

http://www.strath.ac.uk/aer/materials/4dataanalysisineducationalresearch/unit9/me

thodology/ diunduh 9 Maret 2012 pukul 17:40) mengemukakan:

A disadvantage of using discourse analysis…is that it does not lend itself to the kind of audit trail that might be needed to satisfy conventional evaluation of the research. It is not easy to verify its methods and its findings…because the approach places particularly heavy reliance on the insights and intuition of the researcher for interpreting the data.

Kelemahan ini kemudian ditanggapi oleh beberapa ahli seperti Widyastuti

Purbani (2009:7) yang menyarankan bahwa validitas dalam analisis wacana kritis

dapat dipertanggungjawabkan melalui logika dan rasional dari argumen-argumen

yang dihasilkan. Repley (dalam Gillies, 2009 dalam http://www.strath.ac.uk/aer/

materials/4dataanalysisineducationalresearch/unit9/methodology/ diunduh 9

Maret 2012 pukul 17:40) menyarankan:

…the conventional research values of reliability, validity and generalizability or replicability, are inpropriate for CDA…the claims of CDA should be judged in terms of their being credible and plausible, and that this can be addressed by the research being open and transparent both about the textual evidence under review and about the basis of the claims made of it.

Sementara itu Ibnu Hamad (dalam http://www.scribd.com/doc/45888147/Dr-

Ibnu-Hamad diunduh 9 Maret 2012 pukul 17.30) menyarankan tiga kriteria

validitas dalam penelitian analisis wacana kritis, yaitu holistik, historical

situatedness, dan teori.

Page 62: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

45 

 

Holistik maksudnya mengaitkan teks dengan konteks. Sebagai contoh dalam

analisis teks mengenai awal Orde Baru ditemukan kalimat “Sebagai tindak lanjut

keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Letnan Jenderal Soeharto sebagai

pengemban Supersemar segera mengambil tindakan untuk menata kembali

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan

UUD 1945…”. Kalimat ini ditafsirkan secara subyektif oleh peneliti sebagai

representasi Soeharto secara positif dan menunjukkan keberpihakan kepada

Soeharto. Soeharto dikonstruksikan sebagai pengemban Supersemar yang berjasa

mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan

UUD 1945. Kalimat ini juga ditafsirkan memojokkan pemerintahan Demokrasi

Terpimpin melalui frasa “menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945…” yang oleh peneliti

dianggap secara tidak langsung mengkonstruksikan kehidupan semasa Demokrasi

Terpimpin tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga perlu

dikembalikan agar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Representasi yang

dibangun dalam teks menguntungkan Soeharto serta memojokkan pemerintahan

Demokrasi Terpimpin. Representasi yang demikian ini muncul karena penulis

teks masih dipengaruhi oleh wacana yang dibangun oleh Orde Baru meskipun

rezim telah berganti. Tafsiran peneliti ini hanya salah satu dari penafisran yang

mungkin muncul atas teks tersebut. Peneliti berusaha menghubungkan apa yang

ada dalam teks dengan konteks yang lebih luas, dalam hal ini dengan konteks

produksi teks.

Page 63: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

46 

 

Historical situatedness maksudnya menempatkan yang diteliti dalam

konteks historical situatedness yang melingkupinya. Sebagai contoh penulisan

G30S/PKI dalam BSE Sejarah dipengaruhi oleh konteks historis yang melingkupi

penulisan teks, yaitu adanya pelarangan buku-buku teks pelajaran sejarah yang

tidak menuliskan G30S/PKI oleh Kejaksaan Agung melalui SK 19/A/JA/03/2007

tertanggal 5 Maret 2007. Dengan adanya pelarangan ini maka penulis buku teks

harus menuliskan G30S/PKI agar buku yang ditulisnya bisa lolos seleksi dan tidak

dilarang beredar.

Teori maksudnya interpretasi dan eksplanasi didasarkan pada teori tertentu.

Sebagai contoh menjelaskan wacana yang memuat ideologi-ideologi dalam BSE

Sejarah sebagai bagian dari usaha negara melakukan hegemoni. Hegemoni adalah

adalah kondisi sosial dalam semua aspek kenyataan sosial yang didominasi atau

disokong oleh kelas tertentu. Dalam pandangan Gramsci, hegemoni kekuasaan

yang dijalankan oleh alat-alat negara dengan jitu dan jeli bisa membuat rakyat

yang ada di dalam kuasanya menjadi tenteram, dan aman dalam penindasannya.

Wacana dalam BSE Sejarah tidak muncul dalam wajah yang seram dan mampu

mempengaruhi pemikiran pembacanya.

E. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

wacana kritis yang dikembangkan oleh Fairclough. Ada tiga tahapan dalam teknik

Page 64: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

47 

 

analisis wacana kritis Fairclough, yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi

(Fairclough, 1998:26).

Tahap pertama yaitu deskripsi adalah tahap menguraikan isi dan analisis

deskriptif atas teks. Pada tahap ini teks dianalisis secara deskriptif tanpa

dihubungkan dengan dimensi yang lain. Tahap kedua adalah interpretasi, yaitu

menafsirkan teks dihubungkan dengan praktik wacana yang dilakukan. Hasil dari

analisis teks secara deskriptif pada tahap sebelumnya ditafsirkan dengan

menghubungkannya dengan proses produksi dan konsumsi teks. Tahap ketiga

yaitu eksplanasi yang bertujuan untuk mencari penjelasan atas hasil penafsiran

yang didapatkan pada tahap kedua. Penjelasan ini dapat diperoleh dengan

menguhubungkan proses produksi teks dengan praktik sosial budaya (Eriyanto,

2001:327).

Bagan 4. Tahapan Teknik Analisis Wacana Kritis Fairclough

deskripsi

interpretasi

eksplanasi

Praktik Sosial Budaya

Praktik Wacana

Teks

Page 65: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

48

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Latar

BSE yang menjadi unit analisis penelitian ini adalah BSE Sejarah Kelas XII

IPA karya Sh. Musthofa, Surayandari dan Tutik Mulyati. Buku ini merupakan satu-

satunya buku sejarah untuk kelas XII IPA yang lolos seleksi dan dapat diunduh di

situs http://bse.kemdiknas.go.id. Hak cipta buku ini dibeli oleh Departemen

Pendidikan Nasional dari penerbit CV. Grahadi, Surakarta.

Buku ini terdiri dari empat bab, sesuai dengan jumlah kompetensi dasar untuk

kelas XII IPA. Rincian isi buku ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Rincian isi BSE Sejarah Kelas XII IPA

Bab Subbab

I. Perkembangan

Masyarakat Indonesia

Pada Masa Orde Baru

A. Pemerintahan Orde Baru

B. Ciri-ciri Pokok Kebijakan Pemrintahan Orde

Baru

C. Meningkatnya Peran Negara dan Dampaknya

Bagi Masyarakat

D. Dampak Revolusi Hijau dan Indsutrialisasi

Page 66: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

49

Bab Subbab

terhadap Perubahan Sosial Ekonomi di

Pedesaan dan Perkotaan Pada Masa Orde Baru

II. Perkembangan

Masyarakat Indonesia

Pada Masa Reformasi

A. Kondisi Ekonomi dan Politik Sebelum

Reformasi

B. Perkembangan Politik Setelah 21 Mei 1998

C. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat di

Berbagai Daerah Sejak Reformasi

III. Hubungan

Perkembangan Ilmu

Pengetahuan dan

Teknologi dengan

Perang Dunia II serta

Perang Dingin

A. Akhir Perang Dunia II

B. Hubungan Dekolonisasi di Asia dan Afrika

dengan Transformasi Politik dan Sosial di

Berbagai Negara

C. Perkembangan Sistem Ekonomi Internasional

dengan Perubahan Politik dan Ekonomi di

Indonesia

D. Perkembangan Politik Dunia Masa Perang

Dingin

E. Hubungan Pemerintahan Komunis di Cina,

Perang Korea, dan Revolusi Kuba dengan

Perluasan Perang Dingin ke Luar Eropa

F. Hubungan Perang Vietnam dan Perkembangan

Page 67: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

50

Bab Subbab

Politik di Asia Tenggara

G. Hubungan Perkembangan Teknologi

Persenjataan dan Ruang Angkasa dengan

Kondisi Keamanan Dunia pada Masa Perang

Dingin

IV. Perkembangan Ilmu

Pengetahuan dan

Teknologi di Indonesia

A. Revolusi Hijau dalam Meningkatkan Produksi

Pertanian

B. Perkembangan Sistem Informasi, Komunikasi,

dan Transportasi serta Dampaknya dalam

Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan

Bernegara

C. Perkembangan Industri Pertanian dan

Nonpertanian serta Pengaruhnya terhadap

Perekonomian Indonesia

D. Manfaat dan Dampak Penerapan Iptek Bagi

Kelestarian Lingkungan Hidup

Analisis pada level teks akan dilakukan pada Bab I sampai Bab III saja karena

isi Bab IV secara substansial tidak jauh berbeda dengan salah satu subbab dalam Bab

I, yaitu Dampak Revolusi Hijau dan Indsutrialisasi terhadap Perubahan Sosial

Page 68: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

51

Ekonomi di Pedesaan dan Perkotaan Pada Masa Orde Baru. Analisis dilakukan pada

tiap subbab untuk menemukan tema-tema ideologi dalam teks.

B. Sajian Data

1. Analisis Teks untuk Menemukan Tema-tema Ideologi dalam BSE Sejarah

Kelas XII IPA

a. Analisis Teks 1

Bab : I. Perkembangan Masyarakat Indonesia Pada Masa Orde Baru

Subbab : A. Pemerintahan Orde Baru

Tema Ideologi : konstitusionalisme, anti-komunisme, dan stabilitas

Deskripsi :

Subbab ini dibuka dengan pengertian Orde Baru sebagai berikut.

Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, Orde Baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta UUD 1945. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Dengan demikian Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) sebagai tonggak lahirnya Orde Baru.

Kosa kata yang dipakai menonjolkan Orde Baru sebagai pelaksana

Pancasila dan UUD 1945 yang murni dan konsekuen. Secara tidak langsung teks

ini juga memberi kesan bahwa rezim sebelumnya tidak melaksanakan Pancasila

dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini tentu saja memojokkan rezim

Page 69: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

52

sebelumnya, yaitu Demokrasi Terpimpin atau yang dalam terminologi Orde Baru

disebut sebagai Orde Lama. Padahal, baik Orde baru maupun Demokrasi

terpimpin sebenarnya sama-sama mengklaim mendasarkan diri pada Pancasila

dan UUD 1945.

Teks ini juga menggunakan jargon khas Orde Baru, yaitu “mengabdi pada

kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa

Pancasila dan UUD 1945”. Penggunaan jargon ini hendak menunjukkan bahwa

Orde Baru memang mengabdi demi kepentingan rakyat dan kepentingan nasional,

bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Konstitusionalisme secara tersirat ditampilkan dalam teks ini dengan

penggunaan kata-kata “Pancasila” dan “UUD 1945”, serta “Supersemar”.

Representasi yang berusaha dibangun adalah bahwa kelahiran Orde Baru melalui

proses yang konstitusional dan bertujuan untuk menegakkan kembali dasar negara

dan konstitusi Indonesia.

Proses lahirnya Supersemar dilukiskan secara damai, tanpa ada paksaan dari

pihak manapun. Inisiatif mengenai Supersemar digambarkan datang dari Mayjen

Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Machmud, sementara Letjen

Soeharto digambarkan tidak mengambil peran aktif dalam peristiwa ini. Ia hanya

menerima ketiga perwira tinggi tersebut yang hendak memita izin untuk menemui

Presiden Soekarno di Istana Bogor seperti yang nampak dalam teks berikut.

Tiga orang perwira tinggi yaitu Mayor Jenderal Basuki Rakhmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud menghadap Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan

Page 70: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

53

Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk minta izin akan menghadap presiden. Pada hari itu juga, tiga orang perwira tinggi sepakat untuk menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor dengan tujuan untuk meyakinkan kepada Presiden Soekarno bahwa ABRI khususnya AD tetap siap siaga mengatasi keadaan. Di Istana Bogor Presiden Soekarno didampingi Dr Subandrio, Dr J. Laimena, dan Chaerul Saleh serta ketiga perwira tinggi tersebut melaporkan situasi di ibukota Jakarta. Mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan. Kemudian presiden mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Adapun yang merumuskan surat perintah tersebut adalah ketiga perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rakhmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud bersama Brigadir Jenderal Subur, Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa. Surat itulah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.

Pada teks tersebut nampak bahwa ABRI, khususnya AD siap siaga untuk

mengatasi keadaan atau secara tidak langsung mengembalikan stabilitas negara.

Tiga perwira tinggi yang menghadap Presiden Soekarno, selain “meyakinkan”

bahwa ABRI siap mengatasi keadaan, juga “memohon” pada Presiden Soekarno

untuk mengambil tindakan. Keluarnya Supersemar juga “demi keutuhan bangsa

dan negara”, sebuah jargon yang diwacanakan sejak masa Orde Baru. Jargon ini

merepresentasikan bahwa keluarnya Supersemar adalah untuk menyelamatkan

negara, dan tugas meyelamatkan negara itu diberikan pada Letnan Jendral

Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan dan Panglima Komando

Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib).

Teks mengenai lahirnya Supersemar ini masih kental dengan pengaruh

wacana yang dikembangkan dalam sejarah resmi Orde Baru, yaitu bahwa

Page 71: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

54

Supersemar lahir melalui proses yang damai dan dilakukan demi menyelamatkan

bangsa dan negara. Padahal, sejak reformasi bergulir, wacana mengenai

Supersemar kembali dipertanyakan, mulai dari keberadaan dokumen Supersemar

yang sampai saat ini tidak jelas, hingga adanya dugaan bahwa Soekarno

menandatangani Supersemar di bawah todongan senjata.

Bagian selanjutnya dalam subbab ini juga kental dengan wacana yang

dikembangkan dalam sejarah resmi Orde Baru seperti yang nampak dalam teks

berikut.

Sebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Letnan Jenderal Soeharto sebagai pengemban Supersemar segera mengambil tindakan untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yaitu sebagai berikut. a. Tanggal 12 Maret 1966, dikeluarkanlah surat keputusan yang berisi

pembubaran dan larangan PKI beserta ormas-ormasnya yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya, beraktivitas dan hidup di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan tersebut diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS No.1/3/1966 tangal 12 Maret 1966. Keputusan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan dan dukungan dari seluruh rakyat karena merupakan salah satu realisasi dari Tritura.

b. Tanggal 18 Maret 1966 pengemban Supersemar mengamankan 15 orang menteri yang dinilai tersangkut dalam G 30 S/PKI dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 5 Tanggal 18 Maret 1966.

c. Tanggal 27 Maret pengemban Supersemar membentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan untuk menjalankan pemerintahan. Tokoh-tokoh yang duduk di dalam kabinet ini adalah mereka yang jelas tidak terlibat dalam G 30 S/PKI.

d. Membersihkan lembaga legislatif dimulai dari tokoh-tokoh pimpinan MPRS dan DPRGR yang diduga terlibat G 30 S/PKI. Sebagai tindak lanjut kemudian dibentuk pimpinan DPRGR dan MPRS yang baru. Pimpinan DPRGR baru memberhentikan 62 orang anggota DPRGR yang mewakili PKI dan ormas-ormasnya.

e. Memisahkan jabatan pimpinan DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPRGR tidak lagi diberi kedudukan sebagai

Page 72: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

55

menteri. MPRS dibersihkan dari unsur-unsur G 30 S/PKI. Seperti halnya dengan DPRGR, keanggotaan PKI dalam MPRS dinyatakan gugur. Sesuai dengan UUD 1945, MPRS mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada lembaga kepresidenan.

Pada teks itu Letjen Soeharto dikonstruksikan sebagai “pengemban

Supersemar” yang menyelamatkan bangsa dan negara. Tindakan-tindakan yang

diambilnya dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara adalah tindakan

yang konstitusional, tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan

bahkan hendak mengembalikan kehidupan berbagsa dan bernegara agar sesuai

dengan Pancasila dan UUD 1945.

Tindakan yang diambil terutama adalah “pembersihan” terhadap unsur-

unsur yang dianggap terlibat dalam G30S/PKI melalui pembubaran dan

larangan terhadap PKI dan ormas-ormasnya, serta “pembersihan” di tubuh

eksekutif maupun legislatif. Penggunaan kata “pembersihan” memberikan

kesan bahwa kehidupan politik telah tercemar atau dikotori oleh PKI melalui

G30S/PKI. Beberapa menteri pun turut “dibersihkan” dari kabinet.

“Pengemban Supersemar” melakukan “pengamanan” terhadap 15 orang

menteri karena mereka diduga terlibat dalam G30S/PKI dan diragukan etika

baiknya. Penggunaan kata “pengamanan” sebenarnya untuk memperhalus kata

“penangkapan” sehingga kesan yang ditampilkan tetap baik. Teks ini tidak

menampilkan sejauh mana keterlibatan menteri-menteri itu dan mengapa etika

baik mereka diragukan. Dalam hal ini nampak adanya ideologi anti-komunisme

Page 73: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

56

dalam teks yang dibalut dengan alasan konstitusional dan penyelamatan

filosofi negara yang sakral.

Bagian terakhir dari subbab ini menegaskan konstitusionalisme dan juga

memuat sedikit mengenai stabilitas seperti yang nampak dalam teks berikut.

Tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966 diadakan Sidang Umum IV MPRS dengan hasil sebagai berikut. a. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pengesahan dan

Pengukuhan Supersemar…. Dengan berakhirnya Sidang Umum IV MPRS, berarti landasan awal

Orde Baru berhasil ditegakkan. Demikian pula dua dari tiga tuntutan rakyat (Tritura) telah dipenuhi, yaitu pembubaran PKI dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Sementara itu, tuntutan ketiga, yaitu penurunan harga yang berarti perbaikan bidang ekonomi belum diwujudkan. Hal itu terjadi karena syarat mewujudkannya perlu dilakukan dengan pembangunan secara terus-menerus dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pelaksanaan pembangunan agar lancar dan mencapai hasil maksimal memerlukan stabilitas nasional.

Dalam teks tersebut dikonstruksikan bahwa Orde Baru ditegakkan secara

konstitusional karena landasan awalnya disahkan oleh MPRS melalui sidang

umum. Teks ini tidak menggambarkan bagaimana komposisi anggota MPRS dan

kondisi politik saat itu secara jelas padahal sebenarnya hal itu turut mempengaruhi

hasil-hasil dari sidang MPRS. Yang ditekankan dalam teks adalah landasan Orde

Baru yang konstitusional.

Teks ini selanjutnya menyebutkan bahwa Orde Baru telah berhasil

memenuhi dua dari tiga tuntutan rakyat yang dikenal sebagai Tritura, yakni

pembubaran PKI dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Hal ini

merupakan justifikasi bahwa sejak awal berdirinya, Orde Baru mendengarkan dan

telah berhasil memenuhi tuntutan rakyat meskipun belum semuanya. Tuntutan

Page 74: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

57

yang belum terpenuhi adalah yaitu penurunan harga yang berarti perbaikan bidang

ekonomi karena stabilitas nasional yang merupakan prasyarat pembangunan

belum sepenuhnya tercapai.

b. Analisis Teks 2

Bab : I. Perkembangan Masyarakat Indonesia Pada Masa Orde

Baru

Subbab : B. Ciri-ciri Pokok Kebijakan Pemerintahan Orde Baru

Tema Ideologi : konstitusionalisme, stabilitas, pembangunan, dan globalisasi

ekonomi

Deskripsi :

Pada subbab ini konstitusionalisme berjalin dengan stabilitas. Upaya

penegakan stabilitas dikonstruksikan memiliki dasar yang konstitusional seperi

yang tampak pada teks berikut.

Sebagai langkah awal untuk menciptakan stabilitas nasional, Sidang Umum IV MPRS telah memutuskan untuk menugaskan Letjen. Soeharto selaku pengemban Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar yang sudah ditingkatkan menjadi Ketetapan MPRS No. IX/ MPRS/1966 untuk membentuk kabinet baru. Dibentuk Kabinet Ampera yang bertugas: 1. menciptakan stabilitas politik, 2. menciptakan stabilitas ekonomi.

Teks ini menonjolkan Letjen Soeharto sebagai pengemban Supersemar.

Selain itu dalam teks ini juga dikonstruksikan bahwa status hukum Supersemar

sudah meningkat dari surat perintah presiden menjadi Ketetapan MPRS.

Page 75: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

58

Peningkatan status itu juga dilakukan melalui jalan yang konstitusional, yaitu

melalui sidang umum MPRS.

Teks ini juga menonjolkan mengenai pentingnya stabilitas politik dan

ekonomi. Kabinet Ampera memiliki tugas untuk menciptakan kedua hal tersebut.

Namun, pada tahap awal stabilitas politiklah yang harus ditegakkan seperti yang

nampak dalam teks berikut.

Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet. Presidium Kabinet dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Jadi, di sini terdapat dualisme kepemimpinan dalam Kabinet Ampera. Akibatnya, perjalanan tugas kabinet kurang lancar yang berarti pula kurang menguntungkan bagi stabilitas politik.

Pada tanggal 22 Februari 1967 dengan penuh kebijaksanaan, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Penyerahan kekuasaan tersebut merupakan peristiwa sangat penting dalam usaha mengatasi situasi konflik yang sedang memuncak pada saat itu. Penyerahan itu tertuang dalam Pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI Tanggal 20 Februari 1967. Pengumuman itu didasarkan atas Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden.

Jenderal Soeharto selaku pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 pada tanggal 4 Maret 1967 memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPRGR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan. Pemerintah tetap berpendirian bahwa penyelesaian konstitusional tentang penyerahan kekuasaan tetap perlu dilaksanakan melalui sidang MPRS. Oleh karena itu, untuk menghindari pertentangan politik yang berlarut-larut, diadakan Sidang Istimewa MPRS dari tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1967 di Jakarta yang berhasil mengakhiri konflik politik...

Dualisme dalam Kabinet Ampera dikonstrukstikan sebagai hal yang kurang

menguntungkan bagi stabilitas politik. Penyerahan kekuasaan dari Presiden

Page 76: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

59

Soekarno kepada Jendral Soeharto sebagai “pengemban Ketetapan MPRS No.

IX/MPRS/1966” adalah tindakan bijaksana untuk mengatasi konflik yang

memuncak. Penyebutan Jenderal Soeharto sebagai “pengemban Ketetapan MPRS

No. IX/MPRS/1966” secara tidak langsung menegaskan dan melegitimasi

kedudukannya karena MPRS dianggap sebagai wakil rakyat dan perwujudan

kedaulatan rakyat sehingga Jendral Soeharto adalah pengemban amanat rakyat.

Penyerahan kekuasaan itu juga memiliki dasar yang legal karena didasarkan

atas Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden

berhalangan, pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai

pemegang jabatan presiden. Dalam hal ini secara tidak langsung menggambarkan

ketidakmampuan Soekarno sebagai presiden sehingga ia harus menyerahkan

kekuasaan. Pemerintah di bawah Jenderal Soeharto juga digambarkan

menginginkan penyerahan kekuasaan yang konstitusional melalui Sidang

Istimewa MPRS dengan alasan untuk menyelesaikan konflik politik.

Setelah stabilitas politik berhasil dicapai, maka pemerintahan Orde Baru

berusaha untuk menciptakan stabilitas ekonomi melalui progam-program

pembangunan seperti yang nampak dalam teks berikut.

Tugas pemerintah Orde Baru adalah menghentikan proses kemerosotan ekonomi dan membina landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke arah yang wajar. Dalam mengemban tugas utama tersebut, berbagai kebijaksanaan telah diambil sebagaimana tertuang dalam program jangka pendek berdasarkan Tap. MPRS No. XXII/MPRS/1966 yang diarahkan kepada pengendalian inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang….. Dengan usaha keras tercapai tingkat perekonomian yang stabil dalam waktu relatif singkat. Sejak 1 April 1969 pemerintah telah

Page 77: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

60

meletakkan landasan dimungkinkannya gerak tolak pembangunan dengan ditetapkannya Repelita I. Dengan makin pulihnya situasi ekonomi, pada tahun 1969 bangsa Indonesia mulai melaksanakan pembangunan lima tahun yang pertama. Berbagai prasarana penting direhabilitasi serta iklim usaha dan investasi dikembangkan. Pembangunan sektor pertanian diberi prioritas yang sangat tinggi karena menjadi kunci bagi pemenuhan kebutuhan pangan rakyat dan sumber kehidupan sebagian besar masyarakat. … Pembangunan dalam periode PJP I dimulai dengan pelaksanaan Repelita I dengan strategi dasar diarahkan pada pencapaian stabilisasi nasional (ekonomi dan politik), pertumbuhan ekonomi, serta menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian.

Penciptaan stabilitas ekonomi melalui pembangunan juga memiliki dasar

hukum yang kuat, yaitu Tap. MPRS No. XXII/MPRS/1966. Representasi yang

dibangun dalam teks adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Orde Baru

dalam penciptaan stabilitas ekonomi melalui pembangunan memiliki landasan

legal formal berupa ketetapan MPRS, sementara MPRS adalah perwujudan

kedaulatan rakyat. Jadi, program-program yang dijalankan oleh pemrintah

mendapat persetujuan rakyat dan bahkan merupakan amanat rakyat.

Teks ini juga merepresentasikan keberhasilan Orde Baru dalam mengatasi

masalah ekonomi yang diwariskan oleh rezim sebelumnya. Keberhasilan

mencapai “tingkat ekonomi yang stabil” dilakukan dengan usaha keras dan dalam

waktu singkat, yaitu sekitar 3 tahun. Indikator “tingkat ekonomi yang stabil” tidak

ditampilkan dalam teks, yang ditonjolkan adalah setelah keberhasilan dalam

mencapai stabilitas ekonomi yang kemudian dijadikan pijakan untuk

melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Repelita dan

PJP.

Page 78: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

61

Bagian selanjutnya dari subbab ini merepresentasikan keberhasilan-

keberhasilan yang dicapai oleh Orde Baru dengan indikator-indikator ekonomi

makro seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi beras,

peningkatan pendapatan perkapita, dan sebagainya. Pendeknya, Orde Baru telah

berhasil merubah ekonomi Indonesia yang porak poranda pada rezim berikutnya

menjadi lebih baik melalui program-program pembangunannya yang didukung

oleh stabilitas politik.

Pelita I telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup menggembirakan,

antara lain produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton; pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun; pendapatan rata-rata penduduk (pendapatan per kapita) dari 80 dolar Amerika dapat ditingkatkan menjadi 170 dolar Amerika. Tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir Repelita I (1973/1974).

…Tahun 1973, Majelis Permusyawaratan Rakyat merumuskan dan menetapkan GBHN pertama merupakan strategi pembangunan nasional.

…Perkembangan industri pertanian dan nonpertanian telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Hasil-hasilnya telah dapat dirasakan dan dinikmati saat itu oleh masyarakat Indonesia, antara lain sebagai berikut. a. Swasembada Beras

... Strategi yang mendahulukan pembangunan pertanian tadi telah berhasil mengantarkan bangsa Indonesia berswasembada beras, menyebarkan pembangunan secara luas kepada rakyat, dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

b. Kesejahteraan Penduduk …pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang meliputi penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, air bersih, dan perumahan sederhana… Dengan strategi ini pemerintah telah berhasil mengurangi kemiskinan di tanah air…Hanya sedikit negara yang berhasil menurunkan jumlah kemiskinan penduduknya secepat pemerintah Indonesia. Prestasi ini membuat rasa percaya diri bangsa Indonesia bertambah tebal.

c. Perubahan Struktur Ekonomi

Page 79: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

62

Berdasarkan amanat GBHN 1983 dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan telah terjadi perubahan struktur ekonomi. Dari titik berat pada sektor pertanian menjadi lebih berimbang dengan sektor di luar pertanian.

d. Perubahan Struktur Lapangan Kerja Lebih banyak tenaga kerja yang beralih dari lapangan usaha sektor pertanian ke sektor usaha lainnya karena bertambahnya lapangan kerja baru yang diciptakan. …Perubahan struktur tenaga kerja tersebut telah pula membawa dampak terhadap cara hidup dan kebutuhan hidup keluarga. Hal ini dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap pola konsumsinya (adanya permintaan masyarakat yang meningkat).

e. Perkembangan Investasi Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang senantiasa dilakukan pemerintah di berbagai sektor ekonomi serta ditunjang adanya sarana infrastruktur yang makin bertambah baik di daerah-daerah, akan membawa iklim segar bagi investor baik dari dalam maupun luar negeri. Para investor ini akan menanamkan modalnya di daerah dengan berbagai produk baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

f. Perkembangan Ekspor Perkembangan investasi (PMDN dan PMA) membawa dampak terhadap produk yang dihasilkan…Jenis barang yang dihasilkan industri dalam negeri setiap tahun menunjukkan peningkatan baik jenis maupun nilai ekspor

g. Laju Perkembangan Ekspor Laju pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) telah mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara nasional yang diukur dengan Produksi Domestik Bruto (PDB).

Ada satu hal yang menarik dalam teks ini, yaitu adanya pengayaan yang

memuat mengenai peristiwa Malari di antara poin perkembangan investasi dan

perkembangan ekspor. Pengayaan ini ditulis dalam kotak tersendiri dan terpisah

dari teks utama. Latar belakang peristiwa ini tidak dijelaskan dalam teks, yang

direpresentasikan dalam teks adalah peristiwa Malari merupakan tindakan

subversif seperti yang nampak dalam teks berikut.

Page 80: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

63

Peristiwa Lima Belas Januari (Malari)

Sebagai kelanjutan aksi-aksi mahasiswa yang telah berlangsung beberapa waktu, pada tanggal 15 dan 16 Januari 1974, bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka, di Jakarta terjadi demonstrasi-demonstrasi dan kerusuhan-kerusuhan massal.

Kerusuhan-kerusuhan memuncak dengan perusakan-perusakan dan pembakaran-pembakaran barang-barang buatan Jepang, terutama kendaraan bermotor.

Tokoh-tokoh yang harus bertanggung jawab terhadap kerusuhan tersebut ditahan dan diajukan ke muka pengadilan, antara lain Hariman Siregar, Sjahrir dari Jakarta, dan Muhammad Aini Chalid dari Yogyakarta.

Dari hasil pemeriksaan di muka pengadilan telah terbukti bahwa rangkaian peristiwa yang berpuncak pada kerusuhan tersebut, yang dikenal sebagai Peristiwa Malari merupakan tindakan pidana subversi.

Teks ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa demonstrasi tidak

baik dan mengarah pada kerusuhan massal. Saat kerusuhan terjadi, maka akan

menimbulkan kerugian material. Pemerintah Orde Baru digambarkan mengambil

tindakan legal formal dengan menahan dan mengajukan orang-orang yang

dianggap provokator ke pengadilan. Pengadilanlah yang kemudian memutuskan

bahwa Malari merupakan tindakan pidana subversi. Penggunaan kata “subversi”

memojokkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini.

Bagian selanjutnya dari subbab ini membahas mengenai kebijakan politik

luar negeri pemerintahan Orde Baru yang intinya mengembalikan arah politik luar

negeri Indonesia agar sesuai dengan konstitusi, yaitu politik luar negeri bebas

aktif. Selain itu juga ditampilkan bahwa Indonesia turut berperan dalam berbagai

organisasi Internasional.

Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 dan tercatat sebagai anggota ke-60…Hubungan yang harmonis antara

Page 81: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

64

Indonesia dan PBB menjadi terganggu sejak Indonesia menyatakan diri keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB tersebut sebagai protes atas diterimanya Federasi Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sedangkan Indonesia sendiri pada saat itu sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Akibat keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia praktis terkucil dari pergaulan dunia. Hal itu jelas sangat merugikan pihak Indonesia.

Teks ini merepresentasikan bahwa keputusan rezim sebelumnya untuk

keluar dari PBB adalah tindakan yang salah dan merugikan pihak Indonesia. Oleh

karenanya pemerintahan Orde Baru berusaha mengembalikan hubungan baik

dengan PBB.

Keluarnya Indonesia dari PBB berkaitan dengan kebijakan konfrontasi

dengan Malaysia yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada masa sebelumnya.

Pemerintah Orde Baru juga menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dan

berusaha membangun hubungan baik dengan Malaysia. Hal itu direpresentasikan

dalam teks berikut.

Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia setelah diumumkan Dwikora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964. Tindakan pemerintah Orde Lama ini jelas menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.

Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia dikembalikan lagi pada politik bebas aktif sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966. Indonesia segera memulihkan hubungan dengan Malaysia yang sejak 1964 terputus. Normalisasi hubungan Indonesia–Malaysia tersebut berhasil dicapai dengan ditandatangani Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966.

Teks ini menggambarkan Presiden Soekarno sebagai sosok yang

inkonstitusional karena kebijakannya melakukan konfrontasi dengan Malaysia

Page 82: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

65

menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Oleh karenanya

Orde Baru berusaha mengembalikan politik luar negeri Indonesia agar sesuai

dengan Pancasila dan UUD 1945.

Setelah melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia, Indonesia dan

beberapa negara di kawasan Asia Tenggara membentuk organisasi ASEAN.

Tujuan dibentuknya organisasi ini antara lain untuk menjalin kerja sama yang

lebih erat dan menjaga stabilitas kawasan.

…ASEAN merupakan organisasi regional yang dibentuk atas prakarsa lima menteri luar negeri negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kelima menteri luar negeri tersebut adalah Narsisco Ramos dari Filipina, Adam Malik dari Indonesia, Thanat Khoman dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Penandatanganan naskah pembentukan ASEAN dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok sehingga naskah pembentukan ASEAN itu disebut Deklarasi Bangkok… ASEAN mempunyai tujuan utama, antara lain: 1) meletakkan dasar yang kukuh bagi usaha bersama secara regional

dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan;

2) meletakkan landasan bagi terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera dan damai di kawasan Asia Tenggara;

3) memberi sumbangan ke arah kemajuan dan kesejahteraan dunia; 4) memajukan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati

keadilan, hukum, serta prinsip-prinsip Piagam PBB; 5) memajukan kerja sama aktif dan tukar-menukar bantuan untuk

kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;

6) memajukan pelajaran-pelajaran (studies) tentang Asia Tenggara; 7) memajukan kerja sama yang erat dan bermanfaat, di tengah-tengah

organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya dengan maksud dan tujuan yang sama dan menjajaki semua bidang untuk kerja sama yang lebih erat di antara anggota.

Indonesia juga terlibat dalam organisasi internasional di bidang

ekonomi, di antaranya IGGI yang kemudian menjadi CGI dan APEC. IGGI

Page 83: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

66

dan CGI merupakan lembaga yang meberikan bantuan ekonomi untuk

pembangunan Indonesia.

Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) didirikan pada tahun 1967. Tujuannya, memberi bantuan kredit jangka panjang dengan bunga ringan kepada Indonesia untuk biaya pembangunan. Anggota IGGI terdiri atas dua kelompok. a) Negara-negara kreditor, seperti Inggris, Prancis, Belgia, Italia, Swiss,

Jepang, Belanda, Jerman Barat, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Kanada.

b) Badan keuangan dunia baik internasional maupun regional, seperti Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank), Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund), dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)

…Pada tanggal 25 Maret 1992, IGGI bubar sebab Indonesia menolak bantuan Belanda yang dianggap terlalu banyak mengaitkan pinjaman luar negerinya dengan masalah politik di Indonesia. Sebagai penggantinya, pemerintah Indonesia meminta pada Bank Dunia membentuk Consultative Group on Indonesia (CGI).

Pembangunan Indonesia menggunakan dana kredit dari luar. Jadi, sejak

awal masa Orde Baru pembangunan Indonesia dilakukan dengan menggunakan

kredit luar negeri yang kemudian menyeret Indonesia ke dalam jerat hutang.

Namun dalam teks ini tidak ditampilkan efek negatif dari hutang luar negeri

terhadap Indonesia. Yang ditampilkan adalah bahwa kredit yang diberikan

merupakan kredit lunak yang memang sangat diperlukan untuk mendanai

pembangunan di Indonesia.

Pemberi kredit tentu saja memiliki kepentingan dengan Indonesia. Saat

terjadi konflik kepentingan antara Indonesia dengan Belanda, maka IGGI

dibubarkan dan diganti dengan CGI yang tidak mengikutsertakan Belanda.

Page 84: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

67

Indonesia juga terlibat dalam APEC yang kemudian menyeret Indonesia ke

dalam derasnya arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Secara eksplisit

disebutkan bahwa latar belakang pendirian APEC adalah karena kekhawatiran

terhadap gagalnya perundingan Putaran Paraguay tentang perdagangan bebas.

Latar belakang terbentuknya APEC adalah perkembangan situasi politik dan ekonomi dunia pada waktu itu yang berubah dengan cepat. Hal ini diikuti dengan kekhawatiran gagalnya perundingan Putaran Uruguay (masalah perdagangan bebas). Apabila perdagangan bebas gagal disepakati, diduga akan memicu sikap proteksi dari negara-negara maju…Sidang APEC di Tokyo tahun 1995, memutuskan bahwa era perdagangan bebas akan mulai diberlakukan tahun 2003 bagi negara maju dan 2010 bagi negara berkembang.

Teks ini merepresentasikan bahwa perdagangan bebas adalah hal yang baik

dan tidak dapat dihindari. Jika perdagangan bebas gagal disepakati, dikhawatirkan

akan memicu proteksi dari negera-negara maju yang justru akan merugikan

negara-negara berkembang. Masalah yang akan timbul dari perdagangan bebas

tidak ditampilkan dalam teks ini.

Perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi mengarah pada integrasi

ekonomi pasar di antara negara-negara di dunia. Integrasi ekonomi pasar dunia ini

sebenarnya merupakan rekayasa ekonomi politik negara-negara maju agar dapat

lebih mudah dalam menjual komoditinya ke seluruh penjuru dunia.

c. Analisis Teks 3

Bab : I. Perkembangan Masyarakat Indonesia Pada Masa Orde

Baru

Page 85: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

68

Subbab : C. Meningkatnya Peran Negara dan Dampaknya Bagi

Masyarakat

Tema Ideologi : stabilitas, demokrasi, dan anti Orde Baru

Deskripsi :

Subbab ini menarik jika dikaitkan dengan subbab sebelumnya. Pada dua

subbab terdahulu rezim Orde Baru direpresentasikan sebagai pihak yang baik dan

tidak pernah mempertanyakan kebijakan Orde Baru, maka pada bagian ini

nampak ada sedikit perubahan. Teks pada subbab ini mulai mempertanyakan dan

mempermasalahkan kebijakan Orde Baru sehingga mengarah pada anti Orde

Baru.

…Melalui Pemilu, rakyat dapat menggunakan hak politiknya untuk memilih calon-calon wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Pemilihan umum mempunyai fungsi dan tujuan yang amat penting dalam rangka menegakkan demokrasi di suatu negara…Dalam upaya memurnikan demokrasi Pancasila, sejak Pemilu tahun 1971 dasar yang dipakai adalah Pancasila dan UUD 1945. Di dalam sistem demokrasi Pancasila Pemilu berasas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tujuannya pun sesuai dengan UUD 1945, yaitu memilih anggota-anggota DPR, DPRD I, DPRD II, dan mengisi keanggotaan MPR. Begitu pula waktu penyelenggaraan Pemilu sudah memenuhi aturan UUD 1945, yaitu setiap lima tahun sekali. Hal yang demikian itu belum bisa dilaksanakan pada masa Orde Lama.

Teks ini merepresentasikan bahwa pada masa Orde Baru praktik demokrasi

sudah berjalan sesuai dengan konstitusi. Teks ini juga menojolkan mengenai

usaha “pemurnian demokrasi Pancasila”. Pemilu juga sudah dapat terlaksana tiap

lima tahun sekali, tidak seperti pada masa Orde Lama. Hal ini sebenarnya juga

merepresentasikan Orde Lama tidak demokratis dan tidak konstitusional karena

Page 86: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

69

tidak dapat melaksanakan pemilu lima tahun sekali seperti yang diamanatkan

dalam UUD 1945.

Pertanyaan yang seharusnya diajukan adalah apakah benar praktik

demokrasi Pancasila berjalan sebagaimana mestinya? Praktik demokrasi Pancasila

pada masa Orde Baru lebih merupakan demokrasi prosedural daripada demokrasi

substansial, salah satu indikasinya adalah negara tidak memerikan hak pilih

kepada orang-orang yang dianggap bekas PKI dan ormas-ormasnya yang

dianggap terlibat dalam G30S/PKI.

Dalam rangka membersihkan aparatur negara dan tata kehidupan bernegara dari unsur-unsur PKI dan segala ormasnya, pemerintah tidak memberi hak pilih kepada bekas anggota PKI dan segala ormasnya yang terlibat G 30 S/PKI. Ketegasan sikap ini sangat penting dalam rangka tetap mewaspadai bahaya laten PKI dan penyusupan ideologinya.

Teks ini merepresentasikan tindakan Orde Baru yang tidak memberikan hak

pilih pada bekas anggota PKI dan segala ormasnya sebagai tindakan yang tegas.

Tindakan itu dibenarkan bahkan direpresentasikan sebagai tindakan yang sangat

penting untuk dilakukan dalam rangka mewaspadai “bahaya laten PKI dan

penyusupan ideologinya”. Jargon “bahaya laten PKI” atau “bahaya laten

komunis” sangat khas Orde Baru untuk mencegah kebangkitan PKI. PKI

direpresentasikan sebagai sesuatu yang buruk dan mengandung bahaya laten yang

setiap saat dapat bangkit kembali sehingga segala cara harus ditempuh untuk

mencegahnya, termasuk dengan tidak memberikan hak pilih pada orang yang

dianggap sebagai bekas anggota PKI dan segala ormasnya.

Page 87: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

70

Pada bagian selanjutnya direpresentasikan bahwa tindakan Orde Baru

tersebut sangat kebablasan hingga membelenggu berbagai aspek kehidupan

masyarakat. Pemerintahan Orde Baru juga direpresentasikan mirip dengan

Demokrasi Terpimpin. Hal ini sekaligus merepresentasikan Demokrasi Terpimpin

sebagai sesuatu yang tidak baik.

…sikap waspada dan kehati-hatian pemerintahan Orde Baru itu sangat kebablasan yang menyebabkan peran negara makin membelenggu berbagai aspek kehidupan masyarakat. Istilah pembangunan, atas nama rakyat, stabilitas, dan pertumbuhan menjadi jargon yang dilontarkan pemerintahan Orde Baru. Untuk mencapai tujuan semua itu, negara mengambil peran besar yang sangat menentukan dengan menempatkan pada tangan presiden. Sebetulnya, secara semu pemerintahan Orde Baru mirip pada masa Indonesia melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Hanya pejabat presidennya saja yang ganti, sistemnya tetap sama.

Orde Baru juga direpresentasikan melakukan segala cara untuk

mempertahankan kekuasaannya, termasuk menyederhanakan partai politik yang

ada di Indonesia. PDI dan PPP direpresentasikan sebagai partai penggembira dan

pelengkap dalam demokrasi semu gaya Orde Baru yang diklaim sebagai

Demokrasi Pancasila.

Orde Baru dengan motor penggerak Golongan Karya (Golkar) dan ABRI berusaha mengambil peranan yang lebih besar pada aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengatasnamakan negara. Golkar yang dibina oleh Presiden Soeharto terus berusaha mengamankan posisi pemerintahan sejak Pemilu 1971… Akibat penyederhanaan peserta Pemilu oleh negara pada Pemilu 1977 sampai akhir masa pemerintahan Orde Baru hanya diikuti tiga kontestan. Partai peserta Pemilu itu terdiri atas Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dua partai kecil, yaitu Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan hanyalah partai penggembira dan partai pelengkap dari sistem demokrasi model Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila.

Page 88: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

71

Orde Baru juga direpresentasikan ketakutan dengan ideologi komunis.

Pancasila kemudian dijadikan alat negara yang digunakan untuk menghantam

komunis. ABRI juga direpresentasikan sebagai alat Orde Baru untuk

melanggengkan kekuasaan melalui konsep dwifungsi ABRI.

…Orde Baru juga seakan-akan ketakutan dengan ideologi komunis. Pancasila dijadikan alat negara yang ampuh untuk menghantam ideologi komunis. Untuk lebih memasyarakatkan Pancasila dan dengan dalih mencegah berkembangnya komunis di tengah masyarakat, mulai tahun 1978 dengan ketetapan MPR dikeluarkan penjabaran Pancasila yang dikenal sebagai Eka Prasetya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Semua aspek kehidupan bermasyarakat harus bersendikan Pancasila dan P-4. Setiap pelajar, mahasiswa, masyarakat, dan pegawai pemerintah wajib mengikuti penataran P-4 agar wawasan dan cara berpikir mereka seragam untuk mendukung pemerintah Orde Baru. Sertifikat kelulusan hasil penataran P-4 menjadi dokumen penting. Pada pemerintahan Orde Baru, ABRI juga menempati posisi penting dalam kehidupan bernegara. ABRI memang memegang kendali sejak penumpasan G 30 S/PKI dan adalah kebetulan sekali kalau kepala pemerintahan Indonesia adalah mantan militer. Melalui konsep dwifungsi, ABRI merupakan kekuatan signifikan dalam percaturan politik Indonesia. Mereka banyak yang ditunjuk menjadi anggota MPR. Dengan memanfaatkan dwifungsi ABRI ini, Orde Baru telah berhasil melegitimasi kekuasaan.

Secara umum, pada subbab ini Orde Baru direpresentasikan sebagai

pemerintahan yang buruk dan melakukan segala cara untuk melanggengkan

kekuasaannya. Orde Baru digambarkan melakukan berbagai kamuflase dan

menggunakan alat-alat negara untuk mengamankan kekuasaannya. Penggambaran

Orde Baru seperti ini mengindikasikan adanya tema ideologi anti Orde Baru

dalam teks.

Page 89: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

72

d. Analisis Teks 4

Bab : I. Perkembangan Masyarakat Indonesia Pada Masa Orde

Baru

Subbab : D. Dampak Revolusi Hijau dan Indsutrialisasi terhadap

Perubahan Sosial Ekonomi di Pedesaan dan

Perkotaan Pada Masa Orde Baru

Tema Ideologi : pembangunan, kemajuan materiil

Deskripsi :

Subbab ini lebih banyak menggambarkan mengenai kemajuan dan hasil-

hasil pembangunan pada masa Orde Baru. Orde Baru lebih banyak

dikonstruksikan secara positif pada subbab ini, meskipun pada bagian akhir

subbab ini juga mengkritik KKN yang terjadi pada masa Orde Baru.

Revolusi Hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Revolusi Hijau ditandai dengan makin berkurangnya ketergantungan petani pada cuaca dan alam, digantikan dengan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya meningkatkan produksi pangan…Revolusi Hijau menjadi proyek penelitian untuk meningkatkan produksi pangan di berbagai negara di dunia. Sejumlah varietas padi-padian baru yang unggul, khususnya gandum, padi, dan jagung dikembangkan dalam upaya melipatgandakan hasil pertanian…Revolusi Hijau adalah proses keberhasilan teknologi pertanian dalam melakukan persilangan (breeding) antarjenis tanaman tertentu sehingga menghasilkan jenis tanaman unggul untuk meningkatkan produksi bahan pangan. Jenis tanaman unggul itu mempunyai ciri berumur pendek, memberikan hasil produksi berlipat ganda (dibandingkan dengan jenis tradisional) dan mudah beradaptasi dalam lingkungan apapun…Revolusi Hijau dapat memberikan keuntungan bagi kehidupan umat manusia, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan umat manusia.

Page 90: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

73

Revolusi Hijau dikonstruksikan sebagai sebuah perkembangan yang luar

biasa dalam bidang pertanian. Modernisasi pertanian dapat meningkatkan hasil

pertanian. Namun di sisi lain, Revolusi Hijau juga membawa dampak buruk yang

tak terhindarkan dalam masyarakat, seperti ketergantungan petani terhadap pupuk

kimia dan pestisida yang berdampak pada tingginya biaya produksi yang harus

ditanggung petani. Meskipun menampilkan dampak negatif dari Revolusi Hijau

dalam teks, namun dampak positif dan keberhasilan Revolusi Hijaulah yang lebih

ditonjolkan.

Sebelum Revolusi Hijau, produksi padi yang merupakan bahan pangan utama di Indonesia masih bergantung pada cara pertanian dengan mengandalkan luas lahan dan teknologi yang sederhana. Pada periode kemudian, intensifikasi pertanian menjadi tumpuan bagi peningkatan produksi pangan nasional…Selain memanfaatkan jenis padi baru yang unggul, peningkatan produksi beras di Indonesia didukung oleh penggunaan pupuk kimia, mekanisasi pengolahan tanah, pola tanam, pengembangan teknologi pascapanen, penggunaan bahan kimia untuk membasmi hama pengganggu, pencetakan sawah baru, dan perbaikan serta pembangunan sarana dan prasarana irigasi…Selama empat pelita, telah dibangun dan diperbaiki sekitar 8,3 juta hektar sawah beririgasi.

Dengan demikian Revolusi Hijau memberikan pengaruh yang positif dalam pengadaan pangan. Sejak tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota FAO (Food and Agricultur Organization). FAO telah banyak memberi bantuan untuk pengembangan pertanian. Keberhasilan Indonesia dalam swasembada pangan dibuktikan dengan adanya penghargan dari FAO pada tahun 1988. Hal ini berarti Indonesia telah dapat mengatasi masalah pangan.

Kemajuan dalam bidang industri pada masa Orde Baru juga ditonjolkan

dalam teks. Meskipun demikian, kemajuan industri juga dikonstruksikan

membawa dampak negatif seperti konversi lahan pertanian menjadi kawasan

Page 91: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

74

industri. Mental pejabat yang korup juga dikonstruksikan memperparah dampak

negatif industrialisasi di Indonesia.

Dengan penargetan dan pencapaian hasil teknologi yang dimaksudkan, Indonesia tumbuh menjadi kawasan industri di berbagai tempat. Lahan-lahan pertanian banyak berubah menjadi kawasan industri, baik oleh pemodal asing (PMA) maupun pemodal dalam negeri (PMDN). Mental pejabat Orde Baru yang korup menambah parah dampak industrialisasi di Indonesia. Banyak industri yang tidak mempunyai atau tidak lolos dalam penyampaian analisis dampak lingkungan (AMDAL), tetapi karena mampu menyuap pejabat berwenang yang mengeluarkan izin pendirian kawasan industri, akhirnya mampu membangun industri tersebut.

e. Analisis Teks 5

Bab : II. Perkembangan Masyarakat Indonesia Pada Masa

Reformasi

Subbab : A. Kondisi Ekonomi dan Politik Sebelum Reformasi

Tema Ideologi : stabilitas, konstitusionalisme, dan anti Orde Baru

Deskripsi :

Reformasi direpresentasikan sebagai sebuah perubahan yang konstitusional

menuju Indonesia yang lebih baik. Representasi ini mirip dengan representasi

mengenai Orde Baru pada masa awal berdirinya. Kondisi politik dan ekonomi

digambarkan sedang mengalami krisis sehingga suksesi kekuasaan tak

terhindarkan untuk menyelamatkan negara, namun suksesi itu tetap dilakukan

secara konstitusional.

Reformasi merupakan perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan. Perubahan yang mendasar atas paradigma baru atau kerangka

Page 92: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

75

berpikir baru yang dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan dan transparansi merupakan tuntutan dalam era reformasi.

Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional dalam berbagai bidang kehidupan. Ketika terjadi krisis ekonomi, politik, hukum dan krisis kepercayan, maka seluruh rakyat mendukung adanya reformasi dan menghendaki adanya pergantian pemimpin yang diharapkan dapat membawa perubahan Indonesia di segala bidang ke arah yang lebih baik.

Perkembangan politik menjelang reformasi dikonstruksikan sebagai akibat

dari kebijakan Orde Baru yang represif dan manipulatif dalam melanggengkan

kekuasaan. Orde Baru memanfaatkan DPR sebagai alat negara untuk membuat

peraturan perundang-undangan yang menguntungkan bagi pihak penguasa.

Di tengah-tengah perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terjadilah ganjalan dalam kehidupan berpolitik menjelang Pemilu 1997 disebabkan adanya peristiwa 27 Juli 1996, yaitu adanya kerusuhan dan perusakan gedung DPP PDI yang membawa korban jiwa dan harta.

Tekanan pemerintah Orba terhadap oposisi sangat besar dengan adanya tiga kekuatan politik yakni PPP, GOLKAR, PDI, dan dilarang mendirikan partai politik lain. Hal ini berkaitan dengan diberlakukan paket UU Politik, yaitu: 1. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilu, 2. UU No. 2 Tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR,

DPR, DPRD yang kemudian disempurnakan menjadi UU No 5 Tahun 1995,

3. UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, 4. UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peristiwa 27 Juli 1996 dikonstruksikan sebagai ganjalan menjelang Pemilu

1997. Namun latar belakang dan pelaku kerusuhan sengaja diekskomunikasi

(dikeluarkan dari pembicaraan) sehingga konteks kerusuhan ini menjadi tidak

jelas. Hal ini juga nampak dalam representasi mengenai kerusuhan-kerusuhan di

daerah lain yang mengekskomunikasi konteks kerusuhan sehingga kerusuhan

Page 93: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

76

dianggap sebagai fenomena yang umum pada saat itu. Intsabilitas politik

merupakan hal yang ditonjolkan dalam teks.

Pertikaian sosial dan kekerasan politik terus berlangsung dalam masyarakat sepanjang tahun 1996, kerusuhan meletus di Situbondo, Jawa Timur Oktober 1996. Kerusuhan serupa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat Desember 1996, kemudian di berbagai daerah di Indonesia.

Instabilitas politik menjelang Pemilu 1997 semakin memuncak dan

meimbulkan ketidakpuasan setelah Golkar ditetapkan sebagai pemenang Pemilu

1997 yang berarti akan memperkuat peluang Soeharto untuk kembali menjadi

presiden. Teks ini merepresentasikan bahwa hal itu merupakan hasil dari rekayasa

politik yang penuh dengan kolusi dan nepotisme. Soeharto dan Golkar dipojokkan

dalam teks sementara mahasiswa dan golongan intelektual direpresentasi sebagai

kekuatan yang menggerakkan perubahan dengan melakukan protes.

Pemilu 1997, dengan hasil Golkar sebagai pemenang mutlak. Hal ini berarti dukungan mutlak kepada Soeharto makin besar untuk menjadi presiden lagi di Indonesia dalam sidang MPR 1998. Pencalonan kembali Soeharto menjadi presiden tidak dapat dipisahkan dengan komposisi anggota DPR/MPR yang mengandung nepotisme yang tinggi bahkan hampir semua putra-putrinya tampil dalam lembaga negara ini. Terpilihnya kembali Soeharto menjadi Presiden RI dan kemudian membentuk Kabinet Pembangunan VII yang penuh dengan ciri nepotisme dan kolusi. Mahasiswa dan golongan intelektual mengadakan protes terhadap pelaksanaan pemerintahan ini.

Kekacauan yang terjadi di Indonesia menjelang Reformasi juga

dikonstruksikan sebagai akibat dari instabilitas ekonomi. Terganggungnya

stabilitas ekonomi dikonstruksikan sebagai imbas dari krisis moneter di Asia

Page 94: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

77

Tenggara dan lemahnya sistem ekonomi Indonesia. Soeharto kembali dipojokkan

dalam teks seperti yang nampak dalam teks berikut.

… sejak 1997 Indonesia terkena imbas krisis moneter di Asia Tenggara. Sistem ekonomi Indonesia yang lemah tidak mampu mengatasi krisis, bahkan kurs rupiah pada 1 Agustus 1997 dari Rp2.575; menjadi Rp5.000; per dolar Amerika. Ketika nilai tukar makin memburuk, krisis lain menyusul yakni pada akhir tahun 1997 pemerintah melikuidasi 16 bank. Kemudian disusul membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas mengawasi 40 bank bermasalah. Kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan Soeharto makin menurun. Pada April 1998, 7 bank dibekukan operasinya dan nilai rupiah terus melemah sampai Rp10.000 perdolar. Hal ini menyebabkan terjadinya aksi mahasiswa di berbagai kota di seluruh Indonesia.

Secara umum teks pada subbab ini merepresentasikan reformasi sebagai

proses yang konstitusional dan mengkonstruksikan kegagalan Orde Baru dalam

menjanga stabilitas politik dan ekonomi. Kebijakan Orde Baru yang represif

terhadap oposisi dan penggunaan DPR/MPR sebagai alat negara untuk

melanggengkan kekuasaan Orde Baru memicu ketidakpuasan rakyat. Korupsi,

kolusi, dan nepotisme yang merajalela selama Orde Baru juga dikonstruksikan

sebagai faktor yang turut mendorong keruntuhan rezim ini. Soeharto dan Orde

Baru lebih banyak dipojokkan di dalam teks.

f. Analisis Teks 6

Bab : II. Perkembangan Masyarakat Indonesia Pada Masa

Reformasi

Subbab : B. Perkembangan Politik Setelah 21 Mei 1998

Tema Ideologi : konstitusionalisme dan stabilitas

Page 95: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

78

Deskripsi :

Representasi yang dibangun pada subbab ini adalah instabilitas politik dan

ekonomi pada awal reformasi. Instabilitas ini menggiring pada suksesi dari

presiden Soeharto pada wakil presiden B.J. Habibie.

Sejak 13 Mei 1998 rakyat meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Tanggal 14 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta dan di Surakarta....Tanggal 18 Mei para mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR dan pada saat itu ketua DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Hal ini jelas berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang merosot sampai Rp15.000 per dollar. Dari realita di atas, akhirnya tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie, yang membuka peluang suksesi kepemimpinan nasional kepada B.J. Habibie. Tujuan reformasi adalah terciptanya kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang lebih baik dari masa sebelumnya.

Teks ini juga memaparkan berbagai faktor politik yang mendorong

terjadinya reformasi. Representasi yang dibangun adalah buruknya kondisi politik

masa Orde Baru, misalnya KKN dan kekuasaan yang otoriter, sehingga

melahirkan tuntutan reformasi seperti yang nampak dalam teks berikut.

Faktor politik meliputi hal-hal berikut. a) Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam kehidupan

pemerintahan. b) Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orba yang penuh

dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi. c) Kekuasaan Orba di bawah Soeharto otoriter tertutup. d) Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. e) Mahasiswa menginginkan perubahan.

Page 96: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

79

Tuntutan reformasi di segala bidang ini belum dapat dipenuhi oleh presiden

B.J. Habibie. Hal ini disebabkan adanya beberapa hambatan seperti yang nampak

dalam teks berikut.

Hambatan pelaksanaan reformasi politik 1) Hambatan kultural : mengingat pergantian kepemimpinan nasional dari

Soeharto ke B.J. Habibie tidak diiringi pergantian rezim yang berarti sebagian besar anggota kabinet, gubernur, birokrasi sipil, komposisi anggota DPR/MPR masih peninggalan rezim Orba.

2) Hambatan legitimasi : pemerintah B.J. Habibie karena belum merupakan hasil pemilu.

3) Hambatan struktural : berkaitan dengan krisis ekonomi yang berlarut-larut yang berdampak bertambah banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan.

4) Munculnya berbagai tuntutan otonomi daerah, yang jika tidak ditangani secara baik akan menimbulkan disintegrasi bangsa.

5) Adanya kesan kurang kuat dalam menegakkan hukum terhadap praktik penyimpangan politik-ekonomi rezim lama seperti praktik KKN.

6) Terkotak-kotaknya elite politik, maka dibutuhkan kesadaran untuk bersamasama menciptakan kondisi politik yang mantap agar transformasi politik berjalan lancar.

Pemerintahan B.J. Habibie direpresentasikan sebagai pemerintahan yang

kurang kuat. Suksesi kepemimpinan tidak diiringi dengan pergantian rezim

sehingga tidak jauh berbeda dengan masa Orde Baru. Selain itu B.J. Habibie

direpresentasikan tidak memiliki legitimasi politik yang kuat karena ia bukan

presiden hasil pemilu. Secara umum, teks ini memonjolkan ketidakmampuan

pemerintahan B.J. Habibie dalam mengatasi masalah instabilitas politik dan

ekonomi.

Page 97: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

80

Perubahan politik yang besar terjadi pada Pemilu 1999. Pemilu ini

direpresentasikan sebagai wujud demokratisasi pada masa Reformasi seperti yang

nampak dalam teks berikut.

Pemilihan umum dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Dari seratus lebih partai politik yang terdaftar, hanya 48 partai politik yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan umum. Lima besar hasil Pemilu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) dan sekaligus merupakan lima penyusunan keanggotaan MPR yang menempatkan Amin Rais sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR RI.

Pemilu 1999 merubah komposisi DPR/MPR yang pada masa Orde Baru

dikuasai oleh Golkar. Meskipun Partai Golkar termasuk dalam lima besar, namun

Partai Golkar bukan lagi kekuatan terbesar dalam DPR/MPR.

MPR yang terbentuk pasca Pemilu 1999 kemudian menolak

pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Alasan yang dikemukakan adalah

tidak akuratnya data yang disampaikan oleh Presiden Habibie.

…Sidang Umum MPR pada tanggal 19 Oktober 1999 menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie yang disampaikan pada tanggal 16 Oktober 1999. Faktor penting yang menyebabkan ditolaknya laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie adalah patut diduga bahwa presiden menguraikan indikator pertumbuhan ekonomi yang tidak akurat dan manipulatif.

Teks ini memojokkan presiden B.J. Habibie dengan merepresentasikannya

melakukan kebohongan publik. Indikator pertumbuhan ekonomi yang

disampaikan diduga tidak akurat dan manipulatif. Namun teks ini

Page 98: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

81

mengekskomunikasi alasan-alasan lain di balik penolakan laporan

pertanggungjawaban presiden seperti kuatnya sentimen anti-Habibie karena ia

dituding sebagai biang keladi lepasnya Timor Timur dari NKRI. Lepasnya Timor

Timur ini juga mendorong perlawanan dan gerakan dari daerah-daerah lain,

misalnya Aceh dan Papua, yang ingin melepaskan diri sehingga menimbulkan

ancaman disintegrasi.

Pemerintahan selanjutnya yang dipegang oleh Presiden Abdurrahman

Wahid (Gus Dur) cenderung direpresentasikan secara negatif. Kebebasan dan

demokratisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur dianggap memperburuk

keadaan. Gus Dur juga direpresentasikan sebagai presiden yang tidak tegas dan

belum mampu membawa Indonesia keluar dari krisis. Teks ini memojokkan Gus

Dur seperti yang nampak dalam teks berikut.

…Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid berjasa dalam membuka kran kebebasan berpendapat dalam rangka demokrasi di Indonesia. Rakyat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk berpendapat hingga akhirnya terjadi kebingungan dan kebimbangan mengenai benar dan tidaknya suatu hal. Pemerintah sendiri juga tidak pernah tegas dalam memberikan pernyataan terhadap suatu masalah. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid secara umum belum mampu melepaskan bangsa Indonesia keluar dari krisis yang dialaminya. Fakta yang ada justru menunjukkan makin banyak terjadi pengangguran, naiknya harga-harga, dan bertambahnya jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan. Disintegrasi bangsa juga makin meluas meskipun telah diusahakan penyelesaian, misalnya pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Pertentangan DPR dengan lembaga kepresidenan juga makin transparan…

Relasi antara eksekutif dan legislatif pada masa pemerintahan Gus Dur juga

kurang baik. Gus Dur direpresentasikan sebagai sosok yang tidak mengindahkan

DPR dan berbuat seenaknya sendiri, bahkan melakukan tindakan yang

Page 99: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

82

inkonstitusional, sementara DPR direpresentasikan sebagai pihak yang

konstitusional dan berusaha mengingatkan pemerintah agar kembali pada GBHN

seperti yang nampak dalam teks berikut.

…Banyak sekali teguran DPR yang tidak pernah diindahkan Presiden Abdurrahman Wahid. Puncak pertentangan itu muncul dalam masalah yang dikenal sebagai Bruneigate dan Buloggate. Kasus Buloggate menyebabkan lembaga DPR mengeluarkan teguran keras kepada presiden dalam bentuk memorandum I sampai II. Intinya agar presiden kembali bekerja sesuai GBHN yang telah diamanatkan. Presiden Abdurrahman Wahid tidak mengindahkan peringatan DPR tersebut. DPR akhirnya bertindak meminta MPR menggelar sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban kinerja presiden. Presiden berusaha menyelesaikan masalah laporan pertanggungjawaban dengan kompromi politik. Namun, upaya itu tidak mendapat sambutan positif lima dari enam partai politik pemenang Pemilu 1999, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PAN, dan Partai Bulan Bintang. Partai Kebangkitan Bangsa sebagai basis politik K.H. Abdurrahman Wahid jelas mendukung langkah-langkahnya. Sikap MPR untuk menggelar sidang istimewa makin tegas setelah presiden secara sepihak melantik pemangku sementara jabatan Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal (Pol) Chaerudin Ismail menggantikan Kapolri Jenderal Suroyo Bimantoro yang telah dinonaktifkan karena berseberangan pendapat dengan presiden. Padahal sesuai aturan yang berlaku pengangkatan jabatan setingkat Kapolri meskipun itu hak prerogatif presiden harus tetap berkoordinasi dengan DPR. Presiden sendiri dalam menanggapi rencana sidang istimewa berusaha mencari kompromi politik yang sama-sama menguntungkan. Namun, jika sampai tanggal 31 Juli 1998 kompromi ini tidak didapatkan, presiden akan menyatakan negara dalam keadaan bahaya. MPR berencana menggelar sidang istimewa mulai tanggal 21 Juli 2001. Presiden direncanakan akan memberikan laporan pertanggungjawabannya pada tanggal 23 Juli 2003. Namun, presiden menolak rencana tersebut dan menyatakan Sidang Istimewa MPR tidak sah dan ilegal.

Secara umum teks ini merepresentasikan instabilitas politik pada masa

pemerintahan Gus Dur. Teks ini lebih banyak menyudutkan Gus Dur dan

menganggapnya inkonstitusional. Masalah Bruneigate dan Buloggate yang

dianggap sebagai puncak pertentangan antara Gus Dur dan DPR tidak dijelaskan

Page 100: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

83

secara lengkap sehingga konteks permasalahannya tidak dapat dipahami dengan

jelas. Yang ditonjolkan adalah adanya peristiwa dan kasus-kasus yang

merepresentasikan hubungan yang tidak harmonis antara presiden sebagai

eksekutif dan DPR sebagai legislatif. Gus Dur juga dianggap seenaknya sendiri

dengan menonaktifkan Kapolri karena bertentangan dengan presiden. Tindakan

inkonstitusional lainnya adalah dengan melakukan kompromi politik dan jika

kompromi itu gagal maka presiden merencanakan menyatakan negara dalam

keadaan bahaya, terlebih lagi pernyataan presiden bahwa Sidang Istimewa MPR

tidak sah dan ilegal.

Keputusan Gus Dur untuk mengeluarkan Dekrit Presiden juga

direpresentasikan sebagai tindakan yang dilakukan karena kepanikan Gus Dur

menghadapi perkembangan politik yang terjadi. Gus Dur semakin dipojokkan

dalam teks seperti yang nampak dalam teks berikut.

…Melihat perkembangan politik yang tidak menguntungkan tersebut, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid menengarai adanya persekongkolan untuk menjatuhkan dirinya sebagai presiden. Oleh karena itu, presiden segera bertindak meskipun tidak mendapat dukungan penuh dari kabinetnya untuk mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 23 Juli 2001 pukul 1.10 WIB dini hari. Dekret Presiden 23 Juli 2001 pada intinya berisi hal sebagai berikut: 1. membekukan MPR dan DPR RI; 2. mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan

serta menyusun badan-badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun;

3. menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur orde baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Page 101: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

84

Dekrit yang dikeluarkan oleh Gus Dur direpresentasikan sebagai tindakan

yang inkonstitusional dan tidak mendapatkan legitimasi. Sementara MPR

direpresentasikan sebagai pihak yang ingin mengembalikan pemerintahan agar

sesuai dengan haluan negara. Gus Dur kemudian diberhentikan sebagai presiden

dalam Sidang Istimewa MPR.

…MPR pada tanggal 23 Juli 2001 pukul 8.00 WIB, akhirnya bersikap bahwa dekret tidak sah dan presiden jelas-jelas telah melanggar haluan negara yang diembannya. Pernyataan MPR didukung oleh fatwa Mahkamah Agung yang langsung dibacakan pada Sidang Istimewa MPR itu. Sidang Istimewa MPR terus berjalan meskipun PKB dan PDKB menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab atas hasil apapun dari Sidang Istimewa MPR. Fraksi-fraksi MPR yang ada akhirnya setuju memberhentikan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dan menetapkan Megawati Soekarnoputi sebagai Presiden RI…

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri stabilitas keamanan

belum tercapai. Salah satu indikasinya adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

yang direpresentasikan melakukan tindakan kriminal seperti perampokan,

penculikan, dan pembunuhan sehingga pihak pemerintah “terpaksa” mengambil

langkah tegas dengan melakukan operasi militer.

…Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri, Aceh telah mendapat otonomi khusus dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, keinginan baik pemerintah kurang mendapat sambutan sebagian rakyat Aceh. Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tetap pada tuntutannya, yaitu ingin Aceh merdeka. Akibatnya, di Aceh sering terjadi gangguan keamanan, seperti penghadangan dan perampokan truk-truk pembawa kebutuhan rakyat, serta terjadinya penculikan dan pembunuhan pada tokoh-tokoh yang memihak Indonesia. Agar keadaan tidak makin parah, pemerintah pusat dengan persetujuan DPR, akhirnya melaksanakan operasi militer di Aceh. Hukum darurat militer diberlakukan di Aceh. Para pendukung Gerakan Aceh Merdeka ditangkap. Namun demikian, operasi

Page 102: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

85

militer juga tetap saja menyengsarakan warga sipil sehingga diharapkan dapat segera selesai.

g. Analisis Teks 7

Bab : II. Perkembangan Masyarakat Indonesia Pada Masa

Reformasi

Subbab : C. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Berbagai

Daerah Sejak Reformasi

Tema Ideologi : stabilitas

Deskripsi :

Subbab ini menggambarkan mengenai instabilitas keamanan dan ekonomi

yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Konflik sosial bernuansa SARA

merupakan fenomena umum yang terjadi pada masa Reformasi. Konflik-konflik

sosial itu antara lain terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi

Tengah, dan Maluku.

Konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Barat melibatkan etnik Melayu, Dayak, dan Madura. Kejadian bermula dari tertangkapnya seorang pencuri di Desa Parisetia, Kecamatan Jawai, Sambas, Kalimantan Barat yang kemudian dihakimi hingga tewas pada tanggal 19 Januari 1999. Kebetulan pencuri tersebut beretnis Madura, sedangkan penduduk Parisetia beretnis Dayak dan Melayu. Entah isu apa yang beredar di masyarakat menyebabkan penduduk Desa Sarimakmur yang kebanyakan dihuni etnis Madura melakukan aksi balas dendam dengan menyerang dan merusak segala sesuatu di Desa Parisetia. Akibatnya, terjadi aksi saling balas dendam antaretnis tersebut dan menjalar ke berbagai daerah di Kalimantan Barat. Pemerintah berusaha mendamaikan konflik tersebut dengan mengajak tokoh masyarakat dari masing-masing etnis yang ada untuk membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Kalimantan Barat. Dengan wadah tersebut segala permasalahan dicoba diselesaikan secara damai.

Page 103: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

86

Konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Barat direduksi menjadi konflik

sosial biasa dengan pemicu konflik yang sepele, yaitu pencurian. Bagaimana dan

mengapa konflik ini meluas di Kalimantan Barat tidak digambarkan dalam teks.

Masalah-masalah ketimpangan sosial dan masalah kultural yang turut menyulut

kerusuhan tidak ditampilkan dalam teks. Ketidakpercayaan masyarakat pada

hukum juga tidak ditampilkan dalam teks. Penyelesaian konflik pun digambarkan

dilakukan secara damai, yaitu melalui Forum Komunikasi Masyarakat Kalimantan

Barat. Pola representasi serupa juga ditampilkan dalam teks mengenai konflik

sosial di Kalimantan Tengah.

Konflik sosial di Kalimantan Barat ternyata terjadi juga di Kalimantan Tengah. Pada tanggal 18 Februari 2001 pecah konflik antara etnis Madura dan Dayak. Konflik itu diawali dengan terjadinya pertikaian perorangan antaretnis di Kalimantan Tengah. Ribuan rumah dan ratusan nyawa melayang sia-sia akibat pertikaian antaretnis tersebut. Sebagian pengungsi dari etnis Madura yang diangkut dari Sampit untuk kembali ke kampung halamannya di Madura ternyata juga menimbulkan masalah di kemudian hari. Kondisi Pulau Madura yang kurang menguntungkan menyebabkan sebagian warganya menolak kedatangan para pengungsi itu. Sampai sekarang pun pengungsi Sampit masih menjadi masalah pemerintah.

Konflik sosial di Poso agak berbeda dengan di Kalimantan Barat maupun

Kalimantan Tengah yang berkembang menjadi konflik etnis. Konflik di Poso

yang pemicu awalnya perkelahian biasa berkembang menjadi konflik agama.

Konflik tersebut digambarkan sempat mereda, namun kembali memanas.

“Beberapa orang asing” digambarkan sebagai penyebab terjadinya ketegangan

Page 104: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

87

lagi di Poso. Penyelesaian konflik juga digambarkan melalui jalan damai, yaitu

perundingan.

Konflik sosial di Sulawesi Tengah tepatnya di daerah Poso berkembang menjadi konflik antaragama. Kejadian bermula dipicu oleh perkelahian antara Roy Luntu Bisalembah (Kristen) yang kebetulan sedang mabuk dengan Ahmad Ridwan (Islam) di dekat Masjid Darussalam pada tanggal 26 Desember 1998. Entah isu apa yang berkembang di masyarakat perkelahian dua orang berbeda agama itu berkembang menjadi ketegangan antaragama di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik tersebut juga menyebabkan ratusan rumah dan tempat ibadah hancur. Puluhan, bahkan ratusan nyawa melayang akibat konflik tersebut. Konflik sempat mereda, tetapi masuknya beberapa orang asing ke daerah konflik tersebut menyebabkan ketegangan dan kerusuhan terjadi lagi. Beberapa dialog digelar untuk meredakan konflik tersebut, seperti pertemuan Malino yang dilakukan pada tanggal 19–20 Desember 2001.

Konflik sosial yang berkembang menjadi konflik agama juga terjadi di

Maluku. Namun, jika di Poso hanya berhenti pada konflik agama, maka di

Maluku direpresentasikan bahwa konflik agama berkembang menjadi gerakan

separatis. Hal ini perlu dipertanyakan mengingat sebenarnya bibit separatis RMS

(Republik Maluku Selatan) sudah ada di Maluku jauh sebelum konflik agama

terjadi.

Konflik sosial yang dipicu oleh konflik agama juga terjadi di Maluku. Kejadian diawali dengan bentrokan antara warga Batumerah, Ambon, dan sopir angkutan kota pada tanggal 19 Januari 1999. Namun, seperti konflik yang terjadi di wilayah Indonesia lainnya, tanpa tahu isu apa yang beredar di masyarakat, terjadi ketegangan antarwarga. Puncaknya terjadi kerusuhan massa dengan disertai pembakaran Masjid Al-Falah. Warga Islam yang tidak terima segera membalas dengan pembakaran dan perusakan gereja. Konflik meluas menjadi antaragama. Namun, anehnya konflik yang semula antaragama berkembang menjadi gerakan separatis. Sebagian warga Maluku pada tanggal 25 April 2002 membentuk Front Kedaulatan Maluku dan mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di beberapa tempat. Upaya menurunkan bendera tersebut menimbulkan korban. Mereka gigih

Page 105: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

88

mempertahankannya. Sampai sekarang konflik Maluku itu belum dapat diatasi dengan tuntas.

h. Analisis Teks 8

Bab : III. Hubungan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi dengan Perang Dunia II serta Perang Dingin

Subbab : A. Akhir Perang Dunia II

Tema Ideologi : stabilitas

Deskripsi :

Subbab ini membahas mengenai akhir Perang Dunia II, terutama mengenai

berbagai konferensi dan perundingan baik selama Perang Dunia II maupun Pasca

Perang Dunia II. Namun, dalam teks yang ditonjolkan adalah peranan dari pihak

Sekutu yang memenangkan Perang Dunia II.

Konferensi selama Perang Dunia II yang dimunculkan dalam teks adalah

konferensi-konferensi yang dilakukan oleh pihak Sekutu, seperti misalnya

konferensi Atlantik. Konferensi yang dilakukan antara pihak AS dan Inggris ini

direpresentasikan sebagai usaha untuk mencapai perdamaian dunia.

Konferensi Atlantik diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 1941 antara Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) dan Winston Churcill (Perdana Menteri Inggris). Konferensi Atlantik menghasilkan piagam perdamaian yang disebut Piagam Atlantik (Atlantik Charter). Piagam Atlantik sebagai fondasi berdirinya PBB.

Perjanjian-perjanjian pasca Perang Dunia II yang dimunculkan dalam teks

lebih banyak menguntungkan pihak Sekutu. Tindakan pihak Sekutu sebagai

Page 106: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

89

pemenang perang yang membagi-bagi Jerman dan tindakan AS dan Uni Soviet

yang membagi Korea menjadi dua tidak dipertanyakan dalam teks dan

ditampilkan sebagai sebuah kewajaran. Tindakan-tindakan yang diambil oleh

pihak Sekutu direpresentasikan sebagai usaha untuk mengembalikan stabilitas

dunia.

…AS,Uni Soviet, dan Inggris membicarakan tentang pembagian Jerman, denazifikasi dan demiliterisasi Jerman…Konferensi Postdam berisi, antara lain sebagai berikut. 1) Jerman yang dikuasai oleh empat negara Sekutu dibagi dua, yaitu

Jerman Timur dan Jerman Barat. Jerman Timur, 1 zona dikuasai oleh Uni Soviet, sedangkan Jerman Barat, 3 zona dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.

2) Kota Berlin yang terletak di tengah daerah pendudukan Uni Soviet juga dibagi dua. Berlin Timur diduduki oleh Uni Soviet dan Berlin Barat dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.

3) Wilayah Danziq dan daerah Jerman di sebelah timur Sungai Oder dan Niesse diberikan kepada Polandia…

…Korea akan dimerdekakan dan untuk sementara waktu dibagi dua wilayah pendudukan dengan batas 38° lintang utara. Di bagian utara diduduki Uni Soviet, sedangkan di selatan dikuasai oleh Amerika Serikat…

i. Analisis Teks 9

Bab : III. Hubungan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi dengan Perang Dunia II serta Perang Dingin

Subbab : B. Hubungan Dekolonisasi di Asia dan Afrika dengan

Transformasi Politik dan Sosial di Berbagai Negara.

Tema Ideologi : dekoloniasasi/kemerdekaan, hak asasi manusia, dan

konstitusionalisme

Page 107: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

90

Deskripsi :

Subbab ini membahas mengenai dekolonisasi dan kemerdekaan bagi negara-

negara bekas jajahan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Salah satu tonggak

penting dari peristiwa ini adalah Atlantic Charter yang direpresentasikan sebagai

salah satu pendorong gerakan dan perlawanan untuk menuntut kemerdekaan di

wilayah jajahan.

Berakhirnya Perang Dunia II (1939–1945) melahirkan Piagam Atlantik (Atlantic Charter) yang terdapat beberapa hal penting yang menyangkut HAM (Hak Asasi Manusia), antara lain setiap negara dilarang mengambil wilayah negara lain dan penegasan bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri (self determination). Hal ini merupakan landasan universal bagi perjuangan kemerdekaan bagi negeri-negeri yang terjajah sehingga mendorong perkembangan kemerdekaan negara terjajah untuk mencapai kemerdekaan. Piagam tersebut menjadi landasan berdirinya PBB. Tahun 1945 yang membuat akselerasi proses dekolonisasi di Asia Afrika. Proses pelepasan negara jajahan dari negara induknya ini disebut proses dekolonisasi….Dengan didasari oleh semangat untuk menentukan nasib sendiri (self determination), faktor ideologi dan strategi antiimperialisme yang dimiliki oleh pergerakan-pergerakan kebangsaan negara-negara di Asia Afrika harus berjuang secara fisik untuk meraih kemerdekaan.

Teks pada subbab ini juga merepresentasikan pengaruh Perang Dunia I dan

Perang Dunia II terhadap Indonesia berupa peningkatan radikalisme berbagai

organisasi pergerakan nasional. Hal itu juga direpresentasikan sebagai pengaruh

dari ucapan Presiden Wilson dari AS pada Perang Dunia I mengenai hak untuk

menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah.

…Setelah Perang Dunia I, corak dan haluan berbagai organisasi Pergerakan Nasional Indonesia berubah ke arah yang lebih tegas, lebih

Page 108: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

91

berani, dan lebih keras. Sikap radikal dari berbagai organisasi Pergerakan Nasional mungkin karena terpengaruh ucapan Presiden Wilson pada akhir Perang Dunia I yang menganjurkan agar bangsa-bangsa di dunia yang masih dijajah diberi hak untuk menentukan nasib sendiri…

Perjuangan Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan direpresentasikan

sebagai pendorong dekolonisasi di kawasan Asia dan Afrika, salah satunya India.

Bangsa India direpresentasikan sebagai bangsa yang besar dan dikenal karena

kebudayaannya, sementara itu penjajahan Inggris di India direpresentasikan

sebagai hal yang buruk dan mengakibatkan rakyat India sengsara. Kemerdekaan

Indonesia direpresentasikan mengilhami bangsa India untuk memperoleh

kedaulatan dan bebas dari penjajahan Inggris.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa penting dan sangat bersejarah dalam mendorong semangat bagi bangsa-bangsa di kawasan Asia dan Afrika untuk memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia selanjutnya menjadi ilham bagi bangsa lain untuk memperoleh kedaulatan, misalnya bangsa India. Bangsa India sebenarnya telah dikenal dunia sejak dahulu karena kemasyuran kebudayaannya. Namun, sejak Inggris berkuasa di wilayah India, rakyat hidup sengsara. Bangsa India berjuang begitu lama menentang penjajah Inggris. Perjuangan bangsa India bahkan dapat dikatakan sebanding dengan perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia.

Gelombang dekoloniasasi direpresentasikan menyebar ke wilayah-wilayah

lain di Asia dan Afrika. Kemerdekaan yang didapatkan oleh negara-negara bekas

jajahan direpresentasikan melalui perjuangan panjang hingga akhirnya bisa

mendapatkan kemerdekaan. Secara tidak langsung teks berusaha menunjukkan

bahwa bangsa penjajah tidak mau melepaskan wilayah bekas jajahannya sehingga

bangsa-bangsa yan terjajah harus melakukan perjuangan bersenjata dan berkorban

segalanya untuk mendapatkan kemerdekaan.

Page 109: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

92

…Pada tahun 1954 wilayah jajahan Prancis di Indocina mulai mendapat pengakuan kedaulatan. Rakyat di wilayah Indocina telah berjuang menentang kolonialis Prancis. Jadi, bangsa-bangsa di Indocina juga telah berjuang dengan segala pengorbanannya untuk memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan yang diperoleh rakyat Indocina mengilhami jajahan Prancis di Afrika, yaitu Aljazair yang juga memperoleh pengakuan kedaulatan. Aljazair memperoleh pengakuan kedaulatan pada tahun 1962. Mereka juga berjuang mengangkat senjata dan berkorban segalanya untuk memperoleh pengakuan kedaulatan tersebut.

Namun, tidak semua bangsa penjajah direpresentasikan secara negatif.

Inggris digambarkan “melakukan praktik imperialisme dan kolonialisme yang

tidak seberapa keras” sehingga beberapa bekas jajahan Inggris menjadi anggota

dari Persemakmuran Negara Inggris.

Inggris adalah salah satu negara yang melaksanakan praktik imperialisme dan kolonialisme yang tidak begitu keras…Karena sifat penjajahannya yang tidak begitu keras, banyak bekas jajahannya yang masih mengikatkan diri dengan Inggris setelah merdeka. British of Commonwealth Nation atau Persemakmuran Negara Inggris adalah nama sebuah jalinan kerja sama antara bekas negara jajahan Inggris yang telah merdeka dengan negara Inggris. Negara-negara tersebut umumnya menjalin kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Negara-negara, seperti Australia, Malaysia, Singapura, dan India menjadi anggota persemakmuran tersebut. Dengan demikian hubungan kolonial berubah menjadi hubungan sosial ekonomi yang menguntungkan anggotanya. Namun, beberapa negara masih menganggap bahwa hubungan tersebut merupakan bentuk neokolonialisme atau kolonialisme baru.

Hubungan antara Inggris dengan negara bekas jajahannya direpresentasikan

sebagai hubungan yang saling menguntungkan. Secara implisit teks ini

menggambarkan bahwa praktik imperialisme dan kolonialisme yang dijalankan

Inggris adalah praktik yang lunak dan masih dapat diterima sehingga negara-

Page 110: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

93

negara bekas jajahannya masih mau mengikatkan diri dengan Inggris dalam

bentuk persemakmuran. Jika dikaitkan dengan bagian sebelumnya, teks mengenai

persemakmuran Inggris ini merepresentasikan Inggris sebagai negara penjajah

yang baik jika dibandingkan dengan negara-negara penjajah yang lain.

Bagian akhir dari paragraf mengenai persemakmuran Inggris ini

merepresentasikan pihak yang menentang ide persemakmuran tersebut.

Persemakmuran direpresentasikan sebagai hal yang baik karena merubah

hubungan kolonial menjadi hubungan sosial ekonomi yang saling

menguntungkan. Meskipun demikian, masih ada pihak yang menganggap

persemakmuran itu sebagai bentuk kolonialisme baru, salah satunya adalah

Indonesia.

Bangsa Indonesia juga pernah menganggap hubungan seperti itu merupakan bentuk kolonialisme baru. Anggapan tersebut sempat berkembang di Indonesia pada masa pelaksanaan demokrasi terpimpin. Anggapan kolonialisme berkembang seiring niat Malaysia untuk membentuk Federasi Malaysia pada tahun 1964. Federasi Malaysia nantinya beranggotakan semua bekas jajahan Inggris di wilayah Asia Tenggara. Usaha pembentuk Federasi Malaysia juga mendapat dukungan dari pemerintah Inggris, khususnya, dan negara-negara Barat, pada umumnya. Pamerintah Indonesia yang ketika itu dipimpin oleh Presiden Soekarno melihat pembentukan Federasi Malaysia menyatakan bahwa itu merupakan bentuk kolonialisme baru. Apalagi, pada saat itu berkembang wacana The New Emerging Forces (Nefo) melawan The Old Established Forces (Oldefo). Nefo adalah lambang kelompok negara-negara yang baru merdeka atau yang menentang imperialisme, dan kolonialisme, sosialisme, serta komunis. Oldefo adalah lambang negara-negara yang telah mapan dan melaksanakan imperialisme dan kolonialisme/kapitalisme dan negara sedang berkembang yang cenderung pada imperialisme/kolonialisme. Dengan demikian, apapun bentuknya imperialisme dan kolonialisme harus dihapuskan.

Page 111: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

94

Bagian akhir dari teks di atas merepresentasikan keberpihakan pada anti

kolonialisme dan anti imperialisme. Apapun bentuknya, imperialisme dan

kolonialisme harus dihapuskan. Namun, bagian selanjutnya dari teks justru

merepresentasikan ide yang berbeda. Hubungan antara negara bekas penjajah

dengan negara bekas jajahannya adalah hubungan yang saling menguntungkan.

Negara bekas jajahan dalam kondisi ekonomi yang terpuruk, sementara negara

bekas penjajah digambarkan sebaliknya. Oleh karenanya negara bekas jajahan

memerlukan bantuan dari negara bekas penjajahnya.

…Sangat wajar apabila negara yang baru merdeka keadaan ekonominya masih kacau. Sementara itu, negara penjajahnya karena telah mengeksploitasi kekayaan wilayah jajahannya memiliki kemakmuran. Keadaan seperti itu tentu saja akan saling menguntungkan jika antara penjajah dan yang dijajah saling berhubungan dan saling membantu... Jalinan hubungan bangsa Indonesia dengan Belanda dan Jepang dapat membantu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

Bantuan ekonomi dari negara-negara maju ataupun lembaga keuangan

internasional sebenarnya membawa negara-negara berkembang terjebak dalam

ketergantungan. Ketergantungan ini dianggap sebagai keniscayaan dan merupakan

hal yang wajar. Meskipun hal ini digambarkan sekilas dalam teks, namun hal ini

tidak terlalu ditonjolkan. Sebaliknya, teks berusaha menunjukkan bahwa negara-

negara yang baru merdeka tidak selamanya harus merasa tergantung pada negara-

negara bekas penjajahnya. Negara-negara yang baru merdeka direpresentasikan

berani mengambil sikap agar tidak terseret dalam Blok Barat ataupun Blok Timur.

Kemampuan teknologi, ekonomi, dan pengetahuan negara yang baru saja merdeka masih rendah. Mereka masih membutuhkan bantuan dari negara bekas

Page 112: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

95

penjajahnya. Mereka pun membantu dengan membentuk beberapa lembaga dunia. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Bank Dunia (World Bank), dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) merupakan lembaga ekonomi dunia yang dibentuk negara-negara Barat untuk membantu negara-negara yang baru merdeka. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan negara-negara baru terhadap negara-negara Barat masih kuat.

Negara-negara yang baru merdeka tidak selamanya harus merasa bergantung pada negara-negara bekas penjajahnya. Negara-negara yang baru merdeka juga berusaha menunjukkan keberadaan dan mengambil peranan dalam kehidupan dunia. Situasi dunia yang seolah-olah terbagi antara Blok Barat dan Blok Timur tidak menyebabkan negara-negara yang baru merdeka harus ikut terseret dan memihak pada salah satu blok yang ada…

Sikap negara-negara yang baru merdeka yang tidak ingin terseret dan

memihak salah satu blok besar di dunia sebenarnya tidak menghilangkan

ketergantungan ekonomi negara yang baru merdeka pada negara-negara maju

ataupun lembaga keuangan internasional. Namun, teks tidak menunjukkan hal itu.

Representasi yang dibangun oleh teks adalah negara-negara yang baru merdeka

tidak selamanya harus merasa tergantung pada negara bekas penjajahnya karena

mereka berani mengambil sikap untuk tidak memihak pada Blok Barat atau Blok

Timur. Sikap tidak berpihak itu seolah menghilangkan ketergantungan negara-

negara yang baru merdeka pada negara-negara maju ataupun lembaga keuangan

internasional.

Indonesia direpresentasikan sebagai salah satu negara yang turut aktif dan

memprakarsai organisasi-organisasi internasional yang tidak memihak pada Blok

Barat maupun Blok Timur, di antaranya Konferensi Asia Afrika (KAA) dan

Gerakan Non Blok (GNB). Sikap Indonesia ini dikaitkan dengan politik luar

Page 113: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

96

negeri bebas aktif seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945. Representasi yang

dibangun adalah politik luar negeri Indonesia memiliki landasan konstitusional.

Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara selalu berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Salah satu bentuk penyelenggaraan kehidupan bernegara adalah menjalin kerja sama dengan negara lain. Kebijakan yang menyangkut hubungan dengan negara lain terangkum dalam kebijakan politik luar negeri. Oleh karena itu, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945…

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Jadi, bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara mana pun asal tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional. Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia…

Politik luar negeri bebas aktif yang sesuai dengan UUD 1945 juga

dilakukan Indonesia dalam menyikapi krisis Terusan Suez. Indonesia

direpresentasikan ikut menjaga perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan

perdamaian ke Mesir di bawah komando UNEF (United Nations Emergency

Forces) yang merupakan pasukan perdamaian PBB.

Bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 harus ikut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia ikut tergerak membantu mengatasi Krisis Suez. Pada tanggal 8 November 1956 sebagai wujud partisipasi aktif bangsa Indonesia menyatakan kesediaannya dalam menyelesaikan Krisis Suez dengan bersedia menempatkan pasukan TNI sebagai penjaga perdamaian di wilayah Mesir dalam Komando UNEF. Pasukan TNI yang dikirim sebagai penjaga perdamaian di Mesir disebut Pasukan Garuda…

j. Analisis Teks 10

Bab : III. Hubungan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan

Page 114: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

97

Teknologi dengan Perang Dunia II serta Perang Dingin

Subbab : C. Perkembangan Sistem Ekonomi Internasional dengan

Perubahan Politik dan Ekonomi di Indonesia

Tema Ideologi : kapitalisme, liberalisme

Deskripsi :

Pasca Perang Dunia II kondisi ekonomi dunia mengalami kekacauan. Pada

saat itu juga lahir dua kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat dengan sistem

ekonomi kapitalis dan Uni Soviet dengan sistem ekonomi sosialis. Sistem

ekonomi kapitalis digambarkan secara positif di dalam teks, sementara sistem

ekonomi sosialis digambarkan secara negatif.

Negara-negara di Eropa Barat dan sebagian Asia, seperti Jepang, Singapura, dan Korea selalu cenderung menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Amerika Serikat sebagai pemimpin kapitalis menyatakan bahwa sistem perekonomian kapitalis merupakan sistem perekonomian terbaik di dunia.

Hal itu disebabkan sistem perekonomian kapitalis menekankan pada bentuk persaingan bebas sesuai nilai liberal. Paham ekonomi kapitalis ini sangat bertentangan dengan paham ekonomi sosialis. Paham ekonomi sosialis banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur dan sebagian Asia, seperti Cina, Korea Utara, dan Vietnam. Pada sistem ekonomi sosialis, peranan pemerintah sangat mendominasi. Bahkan, campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian wajib dilaksanakan. Hak milik perorangan atau pribadi sangat diabaikan. Jadi, semua kegiatan itu dipusatkan dan diperuntukkan bagi negara.

Amerika Serikat dan Uni Soviet direpresentasikan saling bersaing dalam

memperluas ideologinya melalui pemberian bantuan ekonomi. Amerika Serikat

memberikan bantuan ke negara-negara Eropa dalam bentuk Marshall Plan dan

Page 115: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

98

bantuan pada negara-negara di Asia dalam bentuk Mutual Security. Sementara itu

Uni Soviet berusaha membendung pengaruh Amerika Serikat dengan memberikan

bantuan ekonomi berupa Molotov Plan.

Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman dengan dibantu Menteri Luar Negeri, Marshall menawarkan bantuan ekonomi ke sejumlah negara Eropa Barat. Program bantuan ekonomi Amerika Serikat tersebut dikenal dengan nama Marshall Plan yang dicetuskan pada tanggal 5 Juli 1947. Negara-negara Eropa Barat yang menerima bantuan ekonomi melalui Marshall Plan harus bersedia bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi secara maksimal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan volume perdagangan. Negara-negara Eropa Barat dengan memperoleh bantuan ekonomi melalu Marshall Plan secara bertahap berhasil menata kembali keadaan perekonomiannya…

Perang Dunia II tidak hanya berlangsung di Eropa, tetapi juga berlangsung di wilayah Asia. Dengan begitu, setelah Perang Dunia II berakhir kerusakan parah juga melanda wilayah Asia. Berbagai bangunan berantakan dan keadaan ekonomi pun mengalami kelesuan seperti halnya wilayah Eropa.

Amerika Serikat begitu cepat tanggap dengan keadaan di wilayah Asia. Amerika Serikat juga berusaha membantu keadaan negara-negara di wilayah Asia melalui bantuan ekonomi dan militer. Paket bantuan Amerika Serikat kepada negara-negara Asia disebut Mutual Security.

Melihat aksi Amerika Serikat, Uni Soviet sebagai kekuatan adidaya lainnya mencoba memberi perhatian kepada negara-negara sekutunya di wilayah Eropa Timur dalam bentuk bantuan ekonomi. Bantuan ekonomi yang maksudkan untuk membendung meluasnya pengaruh liberalisme yang digagas oleh Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Molotov. Oleh karena itu, paket bantuan ekonomi dari negara Uni Soviet untuk negara-negara Eropa Timur disebut Molotov Plan. Dengan bantuan ekonomi tersebut, negara-negara di Eropa Timur berusaha menata kembali keadaan ekonominya.

Negara-negara yang menganut kapitalisme direpresentasikan sebagai

negara-negara yang mampu membangun perekonomiannya bahkan bisa bangkit

menjadi negara yang maju. Pertarungan antara sistem ekonomi kapitalis dan

sosialis dimenangkan oleh kapitalis.

Adapun negara-negara baru di Asia, seperti Korea Selatan, Hongkong (sekarang bagian dari RRC), Taiwan (Cina juga menganggap sebagai bagian

Page 116: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

99

provinsinya yang membangkang), dan Singapura berusaha memperbaiki keadaan ekonominya dengan menganut sistem liberal (pasar bebas). Negara-negara tersebut sekarang tampil sebagai negara industri baru…

Tampaknya pertarungan sengit dalam memperluas pengaruh antara blok kapitalis dengan sistem ekonomi liberal dan blok komunis dengan sistem ekonomi sosialis lebih menguntungkan blok kapitalis. Sistem liberal makin mendunia karena ditunjang oleh berkembangnya arus globalisasi dalam berbagai perusahaan multinasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta munculnya organisasi kerja sama ekonomi regional.

Secara umum subbab ini lebih banyak menggambarkan sistem ekonomi

liberalis kapitalis, sementara sistem ekonomi sosialis hanya sedikit dibahas.

Representasi yang dibangun adalah bahwa sistem ekonomi liberalis kapitalis lebih

baik daripada sistem ekonomi sosialis. Meskipun Indonesia tidak disebutkan

menganut salah satu sistem tersebut, namun sebenarnya Indonesia terseret dalam

arus kapitalisme global. Hal ini nampak dalam keikutsertaan Indonesia dalam

APEC dan AFTA yang menghendaki perdagangan bebas. Perdagangan bebas

direpresentasikan sebagai hal yang baik, sementara efek negatif perdagangan

bebas bagi ekonomi Indonesia tidak ditampilkan dalam teks.

…sikap Indonesia terhadap keberadaan APEC adalah menyambut era perdagangan bebas dengan tangan terbuka. Perdagangan bebas menuntut produk-produk berkualitas, memiliki daya saing tinggi dan mampu menembus pasaran dunia…

AFTA atau kawasan perdagangan bebas adalah suatu bentuk kerja sama negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas…

k. Analisis Teks 11

Bab : III. Hubungan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi dengan Perang Dunia II serta Perang Dingin

Subbab : D. Perkembangan Politik Dunia Masa Perang Dingin

Page 117: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

100

Tema Ideologi : liberal kapitalis, sosial komunis

Deskripsi :

Pasca Perang Dunia II muncul dua kekuatan adidaya yang saling bersaing

dalam perebutan pengaruh yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pertentangan

dua kekuatan besar ini terutama dilatarbelakangi oleh perbedaan ideologi, yaitu

liberal kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sosialis komunis yang

dipimpin oleh Uni Soviet. Pertentangan antara kedua kubu tersebut kemudian

dikenal sebagai Perang Dingin.

Perang Dingin direpresentasikan membuat kondisi internasional mengalami

ketegangan. Dunia seolah terbelah menjadi dua, yaitu Blok Barat yang dipimpin

Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kedua blok

berusaha untuk meluaskan pengaruhnya ke berbagai negara di dunia terutama

melalui bantuan ekonomi.

Pasca PD II terjadilah perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang melahirkan Perang Dingin (Cold War) yang disebut juga sebagai ‘perang urat syaraf’. Perang Dingin adalah suasana internasional yang penuh ketegangan dan bermusuhan akibat konflik ideologi antara Blok Barat (liberal kapitalis) pimpinan Amerika Serikat dan Blok Timur (sosialis komunis) pimpinan Uni Soviet yang berkembang setelah Perang Dunia II berakhir…

Amerika Serikat dengan kekuatan ekonominya berusaha memengaruhi negara-negara lain khususnya yang baru merdeka dengan paket bantuan ekonomi. Pemerintah Amerika Serikat beranggapan bahwa negara yang rakyatnya hidup makmur dapat menjadi tempat pemasaran hasil industrinya. Selain itu, rakyat yang hidupnya telah makmur juga akan menjauhkan dari pengaruh sosialis komunis. Hanya kemiskinan yang menjadi ladang subur bagi perkembangan sosialis komunis. Sedangkan Uni Soviet yang mempunyai kekuatan ekonomi, tetapi tidak sebesar Amerika Serikat juga berusaha membentengi negara-negara yang telah mendapat pengaruhnya. Paket bantuan ekonomi Uni Soviet juga diberikan

Page 118: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

101

guna memperbaiki keadaan ekonomi negara-negara tersebut. Selain itu, Uni Soviet juga berusaha mendekati rakyat yang sedang melakukan perjuangan nasionalnya dengan mengirimkan para tenaga ahli dan juga berbagai peralatan militer.

Blok Barat yang menganut liberalis kapitalis direpresentasikan sebagai

pihak yang lebih baik dari Blok Timur yang menganut sosialis komunis. Blok

Barat direpresentasikan mendorong negara-negara yang baru merdeka dan

berkembang menjadi negara yang demokratis sehingga hak-hak asasi manusia

terjamin. Sebaliknya negara-negara Blok Timur direpresentasikan sebagai negara

diktator, negara tirai besi, dan negara tirai bambu.

Pihak AS berusaha menjadikan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara sedang berkembang menjadi sebagai negara demokrasi dengan tujuan agar hak-hak asasi manusia dapat terjamin. Untuk negara yang kalah perang yaitu Jerman dan Jepang dikembangkan paham demokrasi dan sistem perekonomian kapitalisme. Sedangkan pihak US mengembangkan paham sosialisme-komunisme dengan pembangunan ekonomi rencana lima tahun dengan cara diktator, tertutup. Dengan sistem ini US dikenal sebagai ‘negara tirai besi’, sedangkan negara di bawah pengaruhnya di Asia yaitu Cina mendapat julukan ‘negara tirai bambu’.

l. Analisis Teks 12

Bab : III. Hubungan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi dengan Perang Dunia II serta Perang Dingin

Subbab : E. Hubungan Pemerintahan Komunis di Cina, Perang

Korea, dan Revolusi Kuba dengan Perluasan Perang

Dingin ke Luar Eropa

Tema Ideologi : anti komunisme

Page 119: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

102

Deskripsi :

Subbab ini lebih banyak menggambarkan pihak komunis secara negatif.

Misalnya, komunisme di Cina direpresentasikan sebagai pihak yang mengganggu

perjuangan kaum nasionalis Cina. Selain itu pihak komunis direpresentasikan

mengambil kesempatan di tengah melemahnya dukungan rakyat pada

pemerintahan nasionalis saat Perang Dunia II berlangsung.

… Gangguan yang dilakukan kaum komunis dan usaha agresi Jepang mewarnai masa pemerintahan kaum nasionalis. Kaum komunis berhasil mengonsolidasikan kekuasaannya di wilayah tengah dan selatan Cina. Namun, pada tahun 1934 Chiang Kai-shek berhasil mematahkan perlawanan kaum komunis. Akibat pertempuran tersebut, kaum komunis Cina mulai mengonsolidasikan kekuatannya di bagian Utara Cina. Untuk maksud itu, Mao Zedong, pemimpin Partai Komunis Cina mengajak pengikutnya melakukan perjalanan panjang melalui darat untuk mencapai Provinsi Shensi di Cina Utara. Kegiatan itu kemudian dikenal sebagai peristiwa Long March. … Ketika Perang Dunia II berkecamuk, Cina menggabungkan diri dalam kelompok Sekutu. Namun, peperangan yang lama dan menguras berbagai sumber daya menyebabkan dukungan rakyat Cina pada kelompok nasionalis mulai mengendur. Kaum komunis pandai membaca situasi ini dan mengambil kesempatan memperluas pengaruhnya pada masyarakat. Akibatnya, kaum komunis berhasil merebut beberapa wilayah Cina di utara dari pemerintah pendudukan Jepang yang mulai melemah. Kaum komunis kemudian memperkuat pasukannya dan mengajak rakyat untuk membantu menyediakan makanan dan tempat perlindungan. Atas kebaikan penduduk di daerah pedesaan ini, kaum komunis kemudian melakukan revolusi sosial. Caranya dengan membagi-bagikan tanah kepada para petani dan penduduk pedesaan.

Cina dan Uni Soviet digambarkan memiliki hubungan yang kurang baik

meskipun keduanya menganut paham komunis. Secara tidak langsung teks

menggambarkan bahwa di antara sesama penganut komunis terjadi pertentangan.

Suasana Perang Dingin di wilayah Asia makin mencekam setelah komunis Cina berusaha meluaskan ajaran Mao Zedong pada negara-negara

Page 120: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

103

berkembang lainnya. Cina juga mulai melancarkan kebijakan ekspansi wilayah. Tibet adalah wilayah yang pertama terkena kebijakan ekspansi Cina (1950). Kekuatan Cina juga makin mengkhawatirkan Uni Soviet dan Amerika Serikat karena peranannya dalam Perang Korea (1950–1953) dan klaimnya atas wilayah Taiwan. Hubungan harmonis Cina dan Uni Soviet berakhir pada tahun 1960-an. Hal itu disebabkan Cina sangat mengecam kebijakan Uni Soviet untuk hidup berdampingan secara damai dengan Blok Barat. Cina beranggapan bahwa konfrontasi dengan Barat yang menganut demokrasi liberal adalah hal yang harus terjadi.

Cina bahkan menuduh Uni Soviet telah mengkhianati komunisme. Oleh karena kejadian tersebut, sejak tahun 1960 Uni Soviet menghentikan pengiriman para ahlinya ke Cina. Bahkan, Uni Soviet juga menolak membantu Cina ketika terjadi perang di perbatasan dengan India pada tahun 1962…

Komunis Cina juga direpresentasikan secara negatif dalam masalah suksesi

kepemimpinan setelah meninggalnya Mao Zedong. Penggunaan kata “perebutan

kekuasaan” merepresentasikan bahwa suksesi tidak berjalan dengan baik.

Perebutan kekuasaan di dalam tubuh komunis Cina akhirnya dimenangkan oleh

pihak yang moderat. Komunis moderat yang menguasai Cina sepeninggal Mao

Zedong direpresentasikan lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

…Pada tahun 1976 Mao Zedong meninggal dunia. Sepeninggalnya terjadi perebutan kekuasaan di Cina. Kaum moderat pimpinan Hua Guofeng dan kaum radikal pimpinan Jiang Qing, janda Mao Zedong berebut kekuasaan pemerintahan. Perebutan kekuasaan itu akhirnya dimenangkan oleh kelompok moderat.

Pada tanggal 1 Januari 1979, Cina di bawah pimpinan Deng Xiaoping membuka hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Meskipun Presiden Amerika Serikat, Richard M. Nixon pada tahun 1972 pernah mengunjungi Cina, kala itu Cina belum secara resmi menjalin hubungan diplomatik. Sepeninggal Mao Zedong, bangsa Cina banyak mengalami perubahan. Kaum moderat yang mendominasi Partai Komunis berusaha mengurangi kekaguman dan pengultusan terhadap pemimpin besar Mao Zedong. Pemerintah Cina juga menjalin hubungan dengan berbagai negara. Mereka juga berusaha memodernisasi Cina dengan menerima bantuan dari luar negeri.

Page 121: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

104

Penggambaran pihak komunis secara negatif juga nampak dalam teks

mengenai Perang Korea. Tindakan Korea utara yang melintasi garis demarkasi

untuk menyatukan kembali Korea direpresentasikan sebagai agresi. Korea Selatan

kemudian meminta bantuan pada PBB. Dewan Keamanan PBB kemudian

memberi mandat pada Amerika Serikat untuk memimpin pasukan PBB ke Korea.

Tindakan Jendral Mc Arthur yang menduduki ibu kota Korea Utara, Pyongyang,

direpresentasikan sebagai usaha yang baik dalam mengembalikan stabilitas

keamanan Korea. Sementara saat pasukan gabungan Cina-Korea Utara melakukan

perlawanan dan berhasil menduduki ibu kota Korea Selatan, Seoul,

direpresentasikan sebagai tindakan yang salah. Pihak komunis dipojokkan dalam

teks dengan menggambarkan mereka secara negatif.

Suasana tegang mulai terasa di Semenanjung Korea, setelah pihak Utara mulai memprovokasi dengan berbagai pelanggaran di perbatasan pada sekitar tahun 1949. Dengan alasan untuk menyatukan kembali Korea pada tanggal 25 Juli 1950 tentara Korea Utara melintasi garis demarkasi dan menyerbu Korea Selatan…

Atas agresi Korea Utara itu, Korea Selatan mengadukan masalah itu ke Dewan Keamanan PBB. Sebagai solusinya, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang intinya memerintahkan pihak Korea Utara menarik pasukannya hingga garis lintang 38°. Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga meminta bantuan anggota PBB untuk memberi bantuan militer ke Korea. Untuk itu, segera dibentuk pasukan PBB yang berasal dari enam belas negara anggota. Amerika Serikat mendapat mandat Dewan Keamanan PBB untuk memimpin pasukan PBB ke Korea. Sebagai komandan pasukan PBB dipilih Jenderal Douglas Mac Arthur. Pasukan PBB berhasil mendesak pasukan Korea Utara bahkan melewati garis lintang 38°. Pada tanggal 19 Oktober 1950 pasukan PBB berhasil menduduki Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Langkah itu dilakukan pasukan PBB karena menurut Mac Arthur keamanan di Semenanjung Korea akan terjadi apabila dua negara itu disatukan.

Page 122: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

105

Cina yang menjalin hubungan diplomatik dan seideologi dengan Korea Utara tidak menerima tindakan pasukan PBB tersebut. Cina berpendapat bahwa itu hanya strategi Amerika Serikat saja untuk memperluas pengaruhnya di Korea. Oleh karena tidak menerima tindakan pasukan PBB, Cina mengirimkan pasukannya dan membantu pertahanan pasukan Korea Utara. Pada tanggal 4 Januari 1951 pasukan PBB terdesak pasukan gabungan Cina–Korea Utara. Bahkan, ibu kota Korea Selatan, Seoul jatuh ke tangan pasukan gabungan. Atas peristiwa yang mengejutkan tersebut, Dewan Keamanan PBB kembali bersidang. Dewan Keamanan PBB mengambil keputusan bahwa tindakan Cina membantu Korea Utara adalah salah dan sebagai konsekuensinya dijalankan embargo ekonomi terhadap negara tersebut. Pada tanggal 12 Maret 1951 pasukan PBB yang telah mengonsolidasikan diri berhasil merebut kembali kota Seoul, Korea Selatan.

Bagian selanjutnya dari teks pada subbab ini menggambarkan ketakutan

Amerika Serikat pada Kuba yang dicurigai condong ke komunis. Meskipun Fidel

Castro menyatakan bahwa revolusi Kuba bukanlah revolusi komunis, namun

Amerika Serikat tetap menganggap Kuba sebagai negara komunis terutama karena

tindakan Castro yang dianggap condong ke komunis. Oleh karenanya Amerika

Serikat memutuskan hubungan dengan Kuba. Tindakan Amerika Serikat

memutuskan hubungan dengan Kuba direpresentasikan sebagai tindagak yang

“tegas”. Akibatnya, Kuba malah benar-benar bergabung dengan negara-negara

komunis dengan harapan mendapatkan bantuan ekonomi untuk membangun

Kuba.

Fidel Castro sebenarnya bukan seorang komunis. Hal itu seperti pernyataannya yang mengatakan, “Revolusi kita bukan berwarna merah, melainkan hijau zaitun.”... Bahkan, Castro juga mengutuk komunis dengan konsepnya yang totaliter. Castro juga berusaha membersihkan tindakannya yang dianggap disponsori komunis dengan berpidato di Universitas Princeton, Amerika Serikat. Dalam pidato tersebut, Castro menyatakan bahwa, “... bertentangan dengan pola Revolusi Rusia dan model Marxis

Page 123: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

106

bahwa di Kuba tidak berdasarkan perjuangan kelas .... Revolusi Kuba juga tidak berniat meniadakan kepemilikan swasta.”

Namun, pemerintah Amerika Serikat tetap memandang bahwa revolusi yang dikobarkan Castro disponsori pihak komunis. Hal ini akibat tindakan Castro yang banyak mengubah kehidupan Kuba yang mendekati slogan komunis, sama rasa sama rata. Castro banyak membangun sekolah dan rumah bagi orang yang tidak mampu. Pemerintah Kuba juga mulai mengontrol semua penerbitan surat kabar serta siaran radio dan televisi. Tindakan Castro makin lama mengkhawatirkan pemerintah Amerika Serikat. Hal itu disebabkan Castro makin berani menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang berada di Kuba. Akibatnya, Amerika Serikat mengambil tindakan tegas, yaitu menghentikan hubungan dengan Kuba pada tahun 1961. Menghadapi kenyataan itu Fidel Castro selanjutnya segera menjalin hubungan dengan negara-negara komunis, seperti Cina dan Uni Soviet. Dari negara-negara tersebut, Kuba berharap agar mereka bersedia memberi bantuan ekonomi guna melaksanakan dan melanjutkan pembangunan.

Amerika Serikat makin ketakutan dengan perkembangan situasi di Kuba

sehingga merencanakan operasi rahasia untuk menggulingkan pemerintahan

Castro. Tindakan Amerika Serikat ini digambarkan sebagai hal yang wajar.

Pemerintah Amerika Serikat yang mendapati kenyataan bahwa Kuba telah masuk blok komunis makin khawatir atas keselamatan negaranya. Hal itu beralasan karena jarak Kuba dengan Amerika Serikat tidak lebih dari 10 mil. Atas kekhawatiran itu, pemerintah Amerika Serikat berniat menggulingkan pemerintahan Fidel Castro yang prokomunis. Untuk mencapai maksud itu, pemerintah Amerika Serikat akan menggunakan para pelarian Kuba yang tinggal di Amerika Serikat. Dari orang-orang pelarian Kuba itu, Amerika Serikat berharap dapat menguasai Teluk Babi yang dapat dipakai sebagai lompatan untuk menundukkan Havana, ibu kota Kuba. Dinas intelejen Amerika Serikat (CIA) bertugas melatih orang-orang pelarian Kuba agar berhasil dalam misinya. Sekitar 1.200 orang pelarian Kuba di Amerika Serikat berhasil dikumpulkan dan dilatih kemiliteran.

m. Analisis Teks 13

Bab : III. Hubungan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan

Page 124: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

107

Teknologi dengan Perang Dunia II serta Perang Dingin

Subbab : F. Hubungan Perang Vietnam dan Perkembangan Politik

di Asia Tenggara

Tema Ideologi : anti komunisme

Deskripsi :

Subbab ini menggambarkan ketakutan Amerika Serikat terhadap

perkembangan komunisme di Vietnam yang dikhawatirkan akan meluas ke

wilayah lain di Asia Tenggara. Tindakan Amerika Serikat yang ikut campur

dalam masalah dalam negeri Vietnam dianggap sebagai hal yang wajar. Begitu

pula tindakan Amerika Serikat yang memihak pada Vietnam Selatan setelah

Vietnam terbagi menjadi dua. Sementara itu pihak komunis yang akhirnya

menguasai Vietnam Utara direpresentasikan secara negatif. Komunis

digambarkan melakukan segala cara untuk mengalahkan musuhnya yaitu Vietnam

Selatan yang didukung Amerika Serikat.

Pembagian Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan berdasarkan keputusan Perjanjian Jenewa menjadikan wilayah tersebut menjadi ajang pertempuran hebat. Ho Chi Minh, tokoh Pergerakan Nasional Vietnam dan tokoh yang berkeinginan supaya Vietnam bersatu, tidak mau menerima hasil Perjanjian Jenewa. Pembentukan Vietnam Selatan dianggapnya sebagai penghalang tercapainya persatuan seluruh Vietnam. Untuk keperluan menghancurkan Vietnam Selatan, Ho Chi Minh mengirimkan pasukan Viet Minh menyusup ke selatan. Usaha menghancurkan Vietnam Selatan mendapat bantuan dari negara komunis, Uni Soviet dan Cina. Blok Barat yang mengetahui tindakan kedua negara komunis terhadap Vietnam Utara dan merasa mempunyai kepentingan di Vietnam Selatan juga berusaha mempertahankan wilayah tersebut. Amerika Serikat memerintahkan pasukannya membantu Vietnam Selatan. Dengan demikian, Perang Vietnam merupakan contoh konkret perebutan pengaruh dua negara adidaya.

Page 125: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

108

Pemerintah Vietnam Utara selain mengirim pasukan juga menyusupkan kader-kader komunisnya ke Vietnam Selatan. Selain berhasil memengaruhi rakyat Vietnam Selatan untuk menentang pemerintahannya sendiri, mereka juga berhasil membentuk dan membantu gerilyawan komunis di Vietnam. Gerilyawan komunis dari Vietnam Selatan dikenal sebagai Vietkong. Pasukan Amerika Serikat yang ditugaskan di Vietnam Selatan ternyata tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Banyaknya tentara Vietkong yang menyamar menjadi rakyat biasa, membuat Amerika Serikat sulit membedakannya di lapangan.

Kemenangan pihak komunis dalam perang Vietnam merupakan pukulan

bagi Amerika Serikat yang takut akan terjadi efek domino. Meskipun demikian,

efek domino yang dikhwatirkan ternyata tidak terjadi. Salah satunya adalah karena

negara-negara ASEAN yang direpresentasikan anti komunis turut membendung

laju persebaran komunisme di Asia Tenggara.

Kemenangan komunis di Vietnam Selatan merupakan pukulan berat bagi Amerika Serikat... Apalagi, masyarakat di Asia Tenggara kebanyakan masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal itu menyebabkan mudahnya komunis berkembang. Selain itu, juga berkembang teori domino mengenai komunisme… Namun, kebenaran teori itu juga banyak yang menyangkalnya…

Vietnam meskipun berhasil menguasai dan membentuk pemerintahan boneka di dalam negeri Kampuchea terjadi usaha untuk menentang pemerintahan komunis itu. Tentu saja itu memberi peluang bagi negara-negara dan pemerintahan antikomunis untuk menghambat laju perkembangan komunis di Asia Tenggara. Pemerintahan antikomunis di Kampuchea dibentuk atas koalisi kelompok Sihanouk, Son San, dan Khieu Sampan. Koalisi itu membentuk pemerintahan baru di Kampuchea dengan nama Pemerintahan Koalisi Demokrasi Kampuchea pada tanggal 22 Juni 1982.

Negara-negara anggota ASEAN dan PBB yang sebagian besar antikomunis tentu saja banyak yang memberi dukungan pada Pemerintahan Koalisi Demokrasi Kampuchea. Hal itu merupakan salah satu cara untuk menghambat laju perkembangan komunis di dunia. Salah satu bentuk dukungan pada pemerintahan antikomunis di Kampuchea adalah mengakui

Page 126: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

109

hanya Pemerintahan Koalisi Demokrasi Kampuchea yang berhak memerintah Kampuchea dan menjadi wakil sah di PBB.

n. Analisis Teks 14

Bab : III. Hubungan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi dengan Perang Dunia II serta Perang Dingin

Subbab : G. Hubungan Perkembangan Teknologi Persenjataan dan

Ruang Angkasa dengan Kondisi Keamanan Dunia

pada Masa Perang Dingin

Tema Ideologi : kemajuan teknologi

Deskripsi :

Subbab ini lebih banyak menggambarkan persaingan teknologi persenjataan

dan antariksa antara Blok Barat dan Blok Timur. Meskipun demikian bagian akhir

dari subbab ini juga membahas mengenai perkembangan teknologi antariksa

Indonesia.

Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam persaingan persenjataan,

terutama persenjataan nonkonvensional berupa senjata nuklir. Kedua negara

berlomba mengembangkan teknologi nuklir yang makin canggih dan dapat

menimbulkan kerusakan yang luar biasa apabila benar-benar digunakan dalam

perang. Kedua pihak yang bersaing itu pun direpresentasikan menyadari potensi

bahaya nuklir sehingga berusaha meredakan ketegangan dan menghindari

terjadinya perang nuklir melalui berbagai perjanjian. Sementara itu PBB juga

Page 127: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

110

direpresentasikan turut menjaga perdamaian dunia dan mencegah terjadinya

perang nuklir antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet melalui Resolusi No.

255.

Persaingan yang paling mencolok dalam masa Perang Dingin adalah dalam bidang militer, khususnya dalam hal persenjataan. Kedua negara adidaya itu saling berlomba menciptakan berbagai senjata yang mutakhir dan mematikan…

Kedua negara adidaya itupun akhirnya berlomba-lomba menciptakan bom dan persenjataan nuklir. Bom nuklir adalah sebuah bom yang mempunyai daya ledak luar biasa yang berasal dari peristiwa pembelahan (fisi) dan penggabungan (fusi) inti-inti atom. Efek yang ditimbulkan merupakan akibat dari pelepasan energi yang sangat besar dalam waktu singkat. Persenjataan nuklir adalah jenis persenjataan dalam kategori nonkonvensional yang daya rusaknya berasal dari energi yang dihasilkan oleh reaksi nuklir, yaitu jenis fisika yang melibatkan inti atom. Bom dan persenjataan nuklir yang dikembangkan oleh dua kekuatan adidaya dunia itu sangat membahayakan umat manusia…

…Namun, mereka sadar bahwa peperangan yang menggunakan senjata mutakhir akan menghancurkan dan akan melenyapkan peradaban manusia. Perang Dingin dan hubungan yang tegang secara terus-menerus menyadarkan kedua negara adidaya untuk melakukan detente atau penghentian ketegangan antarnegara. Untuk détente dilakukan pembicaraan-pembicaraan dalam rangka mengurangi ketegangan antardua negara adidaya tersebut.

Perundingan untuk meredakan Perang Dingin dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet melalui Strategic Arms Limitation Talks (SALT) atau Perundingan Pembatasan Persenjataan Strategis dan Strategic Arms Reduction Treaty (START) atau Perundingan Pengurangan Persenjataan Strategis. Perundingan SALT dapat berlangsung dengan baik karena Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama mempunyai iktikad untuk menghindari perang nuklir yang membahayakan keselamatan umat manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa pun berusaha menghindarkan perang nuklir demi keamanan internasional. Usaha PBB itu dimulai sejak tahun 1968. Wujud nyata usaha PBB dalam mengurangi dan menghindarkan perang nuklir tertuang dalam Resolusi No. 255…

Persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak hanya

dalam bidang persenjataan, tapi juga teknologi antariksa. Keduanya berlomba

Page 128: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

111

untuk mengeksplorasi ruang angkasa dengan teknologi yang dimiliki. Namun,

dalam perkembangannya, runtuhnya Uni Soviet membuat proyek antariksanya

terhambat.

Rusia unggul lebih dahulu dengan keberhasilannya meluncurkan satelit buatan yang pertama di dunia dengan nama Sputnik I pada 4 Oktober 1957. AS kemudian menyusul dengan meluncurkan satelit pertamanya yang dinamai Explorer I pada 31 Januari 1958. Pada 12 April 1961, Rusia kembali memimpin dengan meluncurkan manusia pertama ke angkasa luar… Kurang dari sebulan kemudian, AS meluncurkan astronaut pertamanya... Peluncuran ini dilakukan secara terburu-buru dengan teknologi yang belum sempurna…

Bulan menjadi sasaran berikutnya dari kedua negara yang tengah bersaing itu…Puncaknya terjadi pada 17 Juli 1969, ketika Neil Amstrong dan Edwin Aldrin berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai manusia pertama yang menginjak permukaan bulan melalui misi Apollo-11…

Sementara itu, Rusia tercatat pernah mengirimkan modul Lunkhod I pada17 November 1970. Modul ini berupa robot yang dikendalikan dari bumi…

Persaingan antara Amerika dengan Uni Soviet terus berlanjut dalam bidang penguasaan ruang angkasa. Kalau sebelum era pesawat ulang-alik, seluruh komponen antariksa bersifat sekali pakai…maka tahun 1970-an, NASA mulai mengembangkan pesawat ulang-alik. Misi ulang-alik dinilai lebih ringan biayanya karena hampir seluruh komponennya dapat digunakan kembali pada misi-misi sesudahnya. AS kembali mencatat sejarah dengan keberhasilannya eluncurkan pesawat ulang-alik pertamanya, Columbia, pada bulan Juni 1981…

Sementara itu Uni Soviet juga tidak mau ketinggalan dengan Amerika Serikat. untuk mengejar ketertinggalannya dari AS, Rusia tercatat juga sempat mengembangkan pesawat ulang-aliknya sendiri yang diberi nama Buran, dari bahasa setempat yang berarti Badai Salju. Tahun 1988, Buran sempat diujicoba dalam sebuah penerbangan tanpa awak. Sayangnya, krisis politik maupun ekonomi yang melanda Uni Soviet sesaat sebelum bubar membuat proyek Buran tersendat, dan bahkan terhenti sama sekali sebelum sempat berkembang…

Bagian akhir dari subbab ini membahas mengenai perkembangan teknologi

antariksa Indonesia. Indonesia direpresentasikan memiliki potensi yang besar

Page 129: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

112

dalam bidang antariksa, namun hal ini tidak diimbangi dengan perkembangan

yang pesat dalam pengembangan teknologi antariksa. Hal ini terjadi karena

pengembangan teknologi antariksa bukanlah prioritas Indonesia sehingga

Indonesia tertinggal dengan negara-negara lain dalam bidang ini. Teks ini juga

mengkritik kurangnya political will dari pemerintah dalam pengembangan

teknologi antariksa di Indonesia.

…Saat penggunaan satelit bagi sebagian besar negara masih sangat jarang, Indonesia telah meluncurkan satelitnya yang pertama, Palapa A1 pada 9 Juli 1976. Ini mencatatkan Indonesia sebagai negara ketiga di dunia setelah AS dan Canada yang menggunakan satelit komunikasi domestiknya sendiri. Indonesia juga sudah memanfaatkan jasanya untuk meluncurkan satelit Palapa generasi kedua, Palapa B1, pada 19 Juni 1983…

Dalam teknologi peroketan, Indonesia tercatat sebagai negara kedua di Asia, setelah Jepang, yang berhasil meluncurkan roketnya sendiri. Prestasi ini dihasilkan melalui keberhasilan LAPAN meluncurkan roket Kartika 1 pada 14 Agustus 1964. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari bantuan teknis dari Rusia. Akan tetapi Indonesia gagal melakukan alih-teknologi. Akibatnya, selama lebih dari seperempat abad sejak meluncurkan satelit pertamanya, Indonesia hanya bisa bertindak sebagai konsumen…

Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang jarang dimiliki negara lain untuk mengembangkan teknologi antariksanya sendiri. Potensi itu berupa garis katulistiwa yang membentang di atasnya. Sekitar 13% dari garis katulistiwa berada di atas wilayah Indonesia…Hal ini menjadikan wilayah Indonesia sebagai tempat yang sangat ideal untuk menjadi lokasi peluncuran roket pengangkut satelit…

Pengembangan teknologi keantariksaan memang bukan prioritas di Indonesia. Tapi paling tidak, kita masih memiliki harapan untuk menuju ke arah sana. Indonesia sebenarnya tidak kekurangan orang-orang pintar. Tetapi yang kurang sebenarnya adalah kemauan politis (political will) dari pemerintah…

Page 130: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

113

2. Praktik Wacana

a. Proses Produksi BSE Sejarah oleh Penulis dan Penerbit

BSE Sejarah Kelas XII IPA ditulis oleh tiga orang, yaitu Sh. Mustofa,

Suryandari dan Tutik Mulyatingsih. Di antara ketiga penulis yang bertindak

sebagai penulis utama adalah Sh. Mustofa, sementara dua penulis lainnya

membantu penulis utama dalam penulisan buku teks.

Sh. Mustofa sudah menjadi penulis buku teks untuk mata pelajaran Sejarah

sejak tahun 1994. Saat terjadi perubahan kurikulum tahun 2004, ia juga menulis

buku teks Sejarah sesuai dengan kurikulum tersebut. Saat Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) keluar tahun 2006, ia juga menulis buku teks Sejarah.

Buku-buku yang ia tulis tersebut diterbitkan oleh dua penerbit yang berbeda, yaitu

Tiga Serangkai dan Pabelan.

Sh. Mustofa mengaku mengetahui adanya penilaian buku teks untuk

dijadikan BSE dari penerbit Tiga Serangkai, namun ia kemudian menghubungi ke

CV Grahadi. Alasannya adalah karena CV Grahadi adalah penerbit kecil yang

biasanya akan memberi honor besar. CV Grahadi kemudian merespon dengan

meminta Sh. Mustofa untuk menyerahkan naskah buku teks sebanyak tujuh set

dalam waktu tiga bulan.

Tujuh set naskah yang dimaksud adalah naskah buku teks untuk kelas X, XI

IPA, XI IPS, XI Bahasa, XII IPA, XII IPS, dan XII Bahasa. Hal ini dilakukan

karena pengajuan buku teks melalui penerbit harus lengkap untuk semua kelas. Di

Page 131: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

114

antara ketujuh buku yang ia tulis itu, dua diantaranya lolos sebagai BSE, yaitu

buku teks Sejarah untuk kelas XI Bahasa dan XII IPA.

Sh. Mustofa sempat mengalami kebingungan dan frustasi saat akan menulis

buku yang akan diajukan untuk BSE. Hal ini karena menurutnya petunjuk atau

kisi-kisi penulisan yang diberikan padanya tidak jelas sehingga ia harus

menafsirkan sendiri apa yang dimaksudkan dalam petunjuk tersebut, misalnya

mengenai materi yang tidak boleh terlalu luas ataupun terlalu sederhana. Namun,

sebagai penulis ia berusaha untuk memenuhi kriteria yang disebutkan dalam

petunjuk tersebut agar buku yang ia ajukan bisa lolos.

Penulis buku juga harus menginterpretasikan maksud kurikulum, terutama

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk dituangkan dalam

buku teks. Menurut Sh. Mustofa hal itu tidaklah mudah, sehingga ia kerap merasa

tersinggung jika ada orang yang mengatakan bahwa menulis buku teks sebenarnya

bukanlah menulis, melainkan hanya memindah atau menyalin isi buku lain ke

dalam buku teks.

“Kadang saya itu ndak terima kalau ada yang bilang nulis buku teks pelajaran itu sebenarnya bukan nulis, tapi cuma ngelih, padahal sebenarnya kan ndak gitu. Kita nulis itu kan sumbernya banyak dan harus bisa memilah-milah, mana yang sekiranya cocok dan bisa dipakai. Belum lagi bahasa di buku sumber itu biasanya tinggi dan bentuknya narasi yang panjang-panjang, jadi kita juga harus pinter-pinter meramu supaya bisa dipahami sama anak SMA, karena anak SMA ndak bisa kalau dikasih yang begitu, beda dengan mahasiswa.” (Wawancara dengan Sh. Mustofa tanggal 17 Februari 2012).

Penulis buku teks harus bisa meramu dan menyajikan materi agar mudah

untuk dipahami oleh siswa. Sumber-sumber penulisan berupa buku ataupun

Page 132: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

115

artikel dari berbagai media tidak dapat disalin begitu saja dan dimasukkan dalam

teks. Misalnya saja Sh. Mustofa menggunakan Sejarah Nasional Indonesia (SNI)

sebagai salah satu sumber penulisan buku teks. Menurutnya uraian dalam buku

tersebut akan sulit untuk dipahami oleh siswa SMA. Ia juga harus mencari buku

lain sebagai pembanding. Selanjutnya ia memilah-milah materi yang akan ditulis

dalam buku dan menyederhanakannya agar mudah untuk diterima oleh siswa.

Sempitnya waktu yang diberikan oleh pihak penerbit untuk menyelesaikan

naskah buku teks membuat penulis harus bekerja ekstra keras hingga lembur.

Penulis utama pun meminta dua penulis lain yang membantunya untuk menulis

materi tertentu. Namun, kadang tulisan yang dihasilkan oleh dua penulis lainnya

tidak sesuai harapan penulis utama meskipun sumber atau bahan penulisan sudah

disediakan oleh penulis utama. Hal ini terjadi karena perbedaan karakter penulisan

dari masing-masing penulis, seperti yang diungkapkan oleh Sh. Mustofa dan

Suryandari sebagai berikut.

“Kadang itu sudah saya kasih bahannya, tapi yang disetor ke saya itu ndak sesuai harapan. Kadang itu penulis lain nelpon saya, gimana ini pak, apa memang seperti itu yang dimaksudkan, atau masih ada yang kurang. Jadi kadang saya juga harus ngajari penulis lain. Memang kan karakter orang nulis itu beda-beda. Ada juga yang saya kasih materi sama bahan, lalu yang disetor ke saya itu ndak banyak perubahan, jadi misalnya saya suruh nambahi dari internet, bahan dari internetnya saya print-kan, eh yang disetor ke saya itu kok ya bahasanya sama persis dengan artikel di internet itu tadi, ndak dirubah sama sekali. Yang begitu itu Bu Tutik, ndak bagus kerjanya, makanya pas mau nulis lagi untuk yang baru saya sudah ndak mau lagi ngajak dia. Kalau yang Bu Suryandari itu masih bagus, masih mau belajar, masih mau nanya sama saya.” (Wawancara dengan Sh. Mustofa tanggal 17 Februari 2012) “Yang susah itu kalau nyeragamkan pikiran. Kita kan nulisnya beda-beda, punya karakter masing-masing, sementara oleh penerbit itu diberi tahu,

Page 133: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

116

jangan sampai kelihatan beda, kalau bisa ya sama, jangan sampai kelihatan nulis sendiri-sendiri. Kalau saya sama Pak Shodik itu biasanya sudah bisa samanya, tapi kalau sama Bu Tutik itu yang agak susah. Makanya kan waktu kita nulis buat yang baru kemaren Bu Tutik sudah ndak diajak lagi, jadi tinggal saya sama Pak Shodik, lebih gampang nyamakan pikirannya.” (Wawancara dengan Suryandari, 20 Februari 2012).

Perubahan kondisi sosial politik juga sempat menyulitkan para penulis

dalam menulis buku teks sejarah kelas XII IPA, terutama mengenai materi

mengenai runtuhnya Orde Baru dan Reformasi. Menurut Sh. Mustofa belum ada

buku yang membahas hal itu secara spesifik saat ia menulis buku teks untuk

diajukan sebagai BSE sehingga ia harus mengumpulkan artikel dari berbagai

majalah, koran, maupun internet kemudian menganalisisnya dan menuliskannya

dalam buku teks.

Perubahan sosial politik dan kebijakan pendidikan juga mempengaruhi

penulisan buku teks sejarah kelas XII IPA. Sebagai contoh peristiwa G30S yang

mengawali lahirnya Orde Baru. Pada awalnya naskah buku yang diajukan memuat

berbagai versi mengenai peristiwa tersebut, namun setelah melalui proses

penilaian dan dinyatakan lulus dengan perbaikan ternyata ada empat rekomendasi

yang berbeda dari masing-masing penilai seperti yang diungkapkan oleh

Suryandari sebagai berikut.

“Kalau soal G30S itu kita dulu itu dilematis. Penilainya kan ada empat, rekomendasinya beda-beda. Jadi ada yang no comment sama tulisan kita yang memuat pendapat beberapa ahli tentang G30S itu, ada juga yang boleh, ada yang suruh nambahin, tapi ada juga yang suruh ngilangin. Kita kan jadi bingung waktu itu pas mau revisi lagi. Apalagi kan ada keputusan Jaksa Agung itu yang mengharuskan kita nulis G30S/PKI. Akhirnya saya sama Pak Shodik rundingan, ya sudah dihilangkan saja, ditulis saja G30S/PKI, satu versi saja, itu pun ndak dibahas detail, jadi hanya sekilas,

Page 134: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

117

sambil lalu saja. Ya kita cari amannya saja. Takutnya juga nanti kalau anaknya kritis, tanya sama gurunya, iya kalau gurunya tahu, kalau ndak tahu? Belum lagi dengan berbagai versi itu jawaban guru kan bisa beda-beda. Sementara selama ini pelajaran sejarah yang di sekolah seragam. Padahal sebenarnya justru bagus kalau disebutkan berbagai versi itu, jadi anak bisa milih mau ikut pendapat yang mana. Itu kan yang banyak pendapatnya orang-orang yang dulunya tidak pernah didengar. Tapi ya itu, akhirnya ada pro dan kontra. Kita jadi dilematis. Ya memang untuk materi yang satu itu saja yang rawan. Ya kita cari amannya sajalah. Toh akhirnya dengan menyebut G30S/PKI dengan penjelasan yang cuma dikit dan sambil lalu itu buku kita bisa lolos. Lagian kan untuk kelas XII IPA memang bukan fokusnya mbahas itu secara detail. Itu cuma sebagai salah satu rangkaian dari peristiwa menjelang lahirnya Orde Baru.” (Wawancara dengan Suryandari, 20 Februari 2012)

Sh. Mustofa mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda dengan Suryandari

mengenai masalah ini.

“Ya kita sebagai penulis akhirnya harus peka, meskipun sebenarnya ndak pengen begitu. Misalnya saja soal G30S itu. Awalnya saya tulis itu berbagai versi, tapi akhirnya ya dihilangkan. Yang ditulis cuma satu versi saja, ya G30S/PKI. Ya sebenarnya membiaskan, tapi mau bagaimana lagi. Ada hal-hal tertentu yang memang tetap harus tetap ditulis seperti itu. Jadi memang kesannya PKI yang melakukan pembunuhan itu. Tapi ada yang dihaluskan bahasanya, misalnya kalau dulu kan disebutnya pemberontakan G30S/PKI, kalau sekarang kita sebut itu sebagai peristiwa G30S/PKI.” (Wawancara dengan Sh. Mustofa tanggal 17 Februari 2012)

Sh. Mustofa juga mendapat pesan dari penerbit agar jangan terlalu

menjelek-jelekkan Orde Baru. Selain itu juga penerbit memintanya agar tidak

menuliskan tokoh tertentu misalnya Amin Rais dalam uraian mengenai Reformasi

meskipun tokoh itu sebenarnya berperan dalam peristiwa tersebut. Yang

ditampilkan dalam materi mengenai Reformasi adalah hal-hal umum saja seperti

latar belakang ataupun sebab terjadinya Reformasi tanpa harus menyebutkan

tokoh tertentu. Hal itu dilakukan agar buku yang diajukan bisa lolos sebagai BSE.

Page 135: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

118

Naskah yang selesai ditulis kemudian diajukan ke penerbit untuk melalui

proses editing. Menurut Sh. Mustofa, editor yang ada di CV Grahadi umumnya

adalah editor baru yang tidak banyak menguasai materi sehingga umumnya

mereka hanya mengikuti penulis saja. Editor umumnya tidak berani mengubah isi

atau materi. Namun peran editor tetap penting dalam proses produksi teks agar

naskah yang diajukan menjadi naskah yang bagus dan dapat lolos sebagai BSE.

Hubungan antara penulis dan penerbit diatur dalam sebuah perjanjian atau

kontrak. Posisi penulis di hadapan penerbit adalah penulis lepas. Meskipun

demikian penulis dan penerbit saling membutuhkan.

Penerbit memerlukan naskah dari penulis untuk diajukan sebagai BSE.

Penulis juga memerlukan penerbit untuk membiayai penulisan buku hingga

penilaian yang jumlahnya tidak sedikit. Biaya produksi sejak editing, pembuatan

file cetak, file pdf, hingga cetak buku contoh yang sesuai dengan buku yang

nantinya akan diterbitkan cukup banyak. Selain itu juga ada biaya transportasi dan

akomodasi untuk petugas dari penerbit yang mengirim dan mengajukan buku ke

BSNP. Keseluruhan biaya itu masuk dalam biaya produksi yang jumlahnya

dipatok Rp. 15.000.000/buku.

Pembagian hasil dari hak cipta buku yang dibeli oleh Depdiknas diatur

dalam sebuah kontrak antara penerbit dengan penulis buku seperti yang

diungkapkan oleh beberapa informan sebagai berikut.

“…Pokoknya hak cipta itu dibeli berapa, misalnya punya Pak Shodiq Rp. 150.000.000. Nah, itu lalu dipotong pajak 15%, lalu dipotong lagi biaya

Page 136: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

119

produksi 15 juta, sisanya baru dibagi dua.” (Wawancara dengan Haryana Humardani tanggal 16 Februari 2012) “Ya di awal itu kita sudah ada perjanjian dengan penerbit. Nanti kalau bukunya lolos, harga yang dikasih dari Jakarta itu dipotong 15%, lalu dipotong lagi sama biaya produksi, baru sisanya dibagi dua, 50:50.” (Wawancara dengan Sh. Mustofa tanggal 17 Februari 2012) “Kalau sama Grahadi itu enak, mereka transparan. Sejak awal kita dijelaskan gimana pembagiannya nantinya. Jadi sebelum tanda tangan perjanjian itu kita sudah tahu kira-kira nanti kalau lolos dapatnya berapa. Pokoknya harga dari sana itu dipotong 15%, lalu dipotong buat ongkos produksi, sisanya baru dibagi dua, 50%-50%. Tapi kalau pembagian di antara sesama penulis itu Grahadi ndak mau tahu, ndak ikut campur. Pokoknya yang 50% itu bagiannya perusahaan, yang 50% bagiannya penulis, terserah gimana penulis mbaginya. Tapi kita dulu sadar kalau Pak Shodik itu sebagai penulis utama, jadi kalau Pak Shodik dapetnya lebih banyak dari saya dan Bu Tutik ya kita bisa nerima.” (Wawancara dengan Suryandari tanggal 20 Februari 2012)

BSE Sejarah Kelas XII IPA yang ditulis oleh Sh. Mustofa, Suryandari dan

Tutik Mulyati merupakan satu-satunya buku teks Sejarah untuk Kelas XII IPA

yang lolos dalam penilaian sehingga buku itu dibeli dengan harga tinggi. Hal ini

karena jumlah buku yang lolos untuk kelas yang sama akan mempengaruhi harga

buku. Semakin banyak yang lolos untuk kelas tertentu, maka harganya semakin

murah, demikian pula sebaliknya. Sebagai satu-satunya buku Sejarah SMA Kelas

XII IPA yang lolos, maka buku yang ditulis tersebut dibeli dengan harga Rp.

150.000.000, sementara buku yang lain rata-rata dibeli pada kisaran harga Rp.

100.000.000.

Sh. Mustofa menerima Rp. 40.000.000 dari hasil menulis BSE Sejarah

Kelas XII IPA. Jumlah itu ia dapatkan setelah harga beli dari Depdiknas dibagi

sesuai kesepakatan dengan penerbit dan dibagi dengan penulis lainnya. Bagi Sh.

Mustofa, jumlah itu cukup tinggi, mengingat ia tidak mengeluarkan biaya sama

Page 137: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

120

sekali untuk produksi dan pengajuan buku. Selain itu persentase honor sejumlah

itu cukup besar dibandingkan dengan honor yang ia terima dari penerbit lain saat

menulis buku teks sebelumnya.

Penerbit menganggap bahwa hasil yang diterima dari penjualan hak cipta

buku teks untuk BSE tidak seberapa. Hal ini karena hak cipta buku itu dibeli

untuk jangka waktu 15 tahun, dan selama itu pula siapapun dapat mencetak dan

mengedarkan BSE dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan

pemerintah.

b. Peran Negara dalam Produksi BSE Sejarah

Negara berkepentingan dalam produksi buku teks. Oleh karenanya negara

mengeluarkan berbagai regulasi atau kebijakan yang turut mempengaruhi

produksi buku teks. Beberapa kebijakan negara yang berkaitan langsung dengan

perbukuan antara lain PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

dan Permendiknas No 11 tahun 200 tentang buku teks pelajaran.

Beberapa pasal dalam PP No. 19 tahun 2005 yang berkaitan dengan buku

adalah sebagai berikut.

a. Pasal 2 (1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

a) Standar isi b) Standar proses c) Standar kompetensi lulusan d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan e) Standar sarana dan prasarana f) Standar pengelolaan g) Standar pembiayaan

Page 138: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

121

h) Standar penilaian pendidikan

b. Pasal 42 (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot,

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

c. Pasal 43

(3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.

(4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.

(5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Permendiknas No. 11 tahun 2005 mengatur tentang buku teks pelajaran secara

lebih rinci. Beberapa substansi yang strategis dalam peraturan ini adalah sebagai

berikut.

Pasal 1 Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Pasal 2 (1) Buku teks pelajaran digunakan sebagai acuan wajib oleh guru dan peserta

didik dalam proses pembelajaran.

Page 139: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

122

(2) Selain buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guru menggunakan buku panduan pendidikan dan dapat menggunakan buku pengayaan, dan buku referensi dalam proses pembelajaran.

(3) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik, guru dapat menganjurkan peserta didik untuk membaca buku pengayaan dan buku referensi.

Pasal 3 (1) Buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan

pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi penilaian kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pasal 4 Pada kulit buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi penilaian kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), penerbit wajib mencantumkan label harga.

Pasal 5 (1) Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh satuan pendidikan dasar dan

menengah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan Komite Sekolah dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 6 (1) Dalam hal Menteri belum menetapkan buku teks pelajaran tertentu, rapat

guru dengan pertimbangan Komite Sekolah dapat memilih buku-buku yang ada, dengan mempertimbangkan mutu buku.

Pasal 7 (1) Satuan pendidikan menetapkan masa pakai buku teks pelajaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit 5 tahun. (2) Buku teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh satuan pendidikan apabila:

a. ada perubahan standar nasional pendidikan; b. buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak lagi oleh Menteri.

Pasal 8 (1) Guru dapat menganjurkan kepada peserta didik yang mampu untuk

memiliki buku teks pelajaran. (2) Anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak memaksa atau

tidak mewajibkan. (3) Untuk memiliki buku teks pelajaran, peserta didik atau orangtua/walinya

membelinya di pasar.

Page 140: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

123

(4) Untuk membantu peserta didik yang tidak mampu memiliki akses ke buku teks pelajaran, satuan pendidikan wajib menyediakan paling sedikit 10 (sepuluh) eksemplar buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada setiap kelas, untuk dijadikan koleksi perpustakaan.

Berdasarkan kedua kebijakan di atas nampak bahwa negara berperan dalam

produksi buku teks. Isi buku teks harus sesuai dengan standar isi seperti yang

diamanatkan dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.

Selain itu peraturan ini juga mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk memiliki

sarana berupa buku teks pelajaran. Kelayakan buku teks pelajaran tersebut dinilai

oleh BSNP. Permendiknas No. 11 tahun 2005 mengatur lebih rinci mengenai buku

teks, mulai dari kedudukan buku teks, penilaian buku teks, hingga penggunaan buku

teks pelajaran di tingkat satuan pendidikan.

Peranan strategis dalam melakukan penilaian buku teks pelajaran dipegang

oleh BSNP. Mekanisme penilaian buku teks pelajaran oleh BSNP dapat dilihat pada

bagan berikut.

Page 141: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

124

Bagan 5. Mekanisme Penilaian Buku Teks Pelajaran

Sumber: puskurbuk.net/web/lain-lain.html diunduh 10 Januari 2012 pukul 20.10

Page 142: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

125  

 

BSNP menyusun instrumen dan pedoman penilaian sebelum penilaian

dilaksanakan. Penyusunan instrumen penilaian dikembangkan oleh tim ahli

bidang studi, ahli bahasa, ahli psikometri, dan ahli grafika.

BSNP juga menetapkan kriteria buku teks pelajaran yang baik yang akan

dijadikan acuan dalam pengembangan instumen penilaian buku teks. Buku teks

pelajaran yang baik menurut BSNP yaitu

(1) Minimal mengacu pada sasaran yang akan dicapai peserta didik, dalam hal ini adalah standar kompetensi (SK dan KD). Dengan perkataan lain, sebuah buku teks pelajaran harus memperhatikan komponen kelayakan isi. (2) Berisi informasi, pesan, dan pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat dikomunikasikan kepada pembaca (khususnya guru dan peserta didik) secara logis, mudah diterima sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif pembaca. Untuk itu bahasa yang digunakan harus mengacu pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya, sebuah buku teks pelajaran harus memperhatikan komponen kebahasaannya. (3) Berisi konsep-konsep disajikan secara menarik, interaktif dan mampu mendorong terjadinya proses berpikir kritis, kreatif, inovatif dan kedalaman berpikir, serta metakognisi dan evaluasi diri. Dengan demikian sebuah buku teks pelajaran harus memperhatikan komponen penyajian, yang berisi teknik penyajian, pendukung penyajian materi, penyajiannya mendukung pembelajaran. (4) Secara fisik tersaji dalam wujud tampilan yang menarik dan menggambarkan ciri khas buku pelajaran, kemudahan untuk dibaca dan digunakan, serta kualitas fisik buku. Dengan perkataan lain buku teks pelajaran harus memenuhi syarat kegrafikaan. (Pudji Mulyono, 2007:7-8)

Instrumen yang telah disusun oleh tim ahli di BSNP kemudian melalui tahap

validasi kelayakan instumen dan uji coba kelayakan instrument. Validasi

kelayakan instrument dilakukan dengan melibatkan external reviewer yang

melibatkan dosen pendidikan bidang studi dari universitas kependidikan atau

LPTK (sebagai ahli pendidikan bidang studi), dosen bidang studi dari universitas

nonkependidikan (sebagai ahli bidang studi), guru mata pelajaran yang buku teks

pelajarannya dinilai, dan ahli grafika. Draf instrumen penilaian buku teks

Page 143: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

126  

 

pelajaran pasca validasi eksternal selanjutnya diujicobakan pada panel penilai

buku teks pelajaran. Panel penilai buku teks pelajaran ini terdiri dari dosen

pendidikan bidang studi dari universitas kependidikan atau LPTK (sebagai ahli

pendidikan bidang studi), dosen bidang studi dari universitas nonkependidikan

(sebagai ahli bidang studi), guru mata pelajaran yang buku teks pelajarannya

dinilai, dan ahli grafika. Uji coba ini terdiri dari (a) simulasi menilai buku teks

pelajaran SMA dan SMP sesuai dengan peruntukan instrumen; (b) telaah terhadap

kejelasan butir dan deskripsi butir dari instrumen, sehingga diperoleh catatan

perbaikan sebelum instrumen akhir (final) diselesaikan; dan (c) rumusan kriteria

atau ukuran kelayakan buku teks pelajaran yang baik (Pudji Mulyono, 2007:8).

Instrumen penilaian buku teks pelajaran tersebut kemudian disosialisasikan

kepada anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) maupun penerbit lain non

IKAPI, calon penulis buku teks pelajaran, dan calon editor buku teks pelajaran.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberitahukan proses dan prosedur penilaian

buku teks pelajaran, criteria penulisan buku teks pelajaran yang layak pakai, dan

fokus penilaian buku teks pelajaran.

Penulis maupun penerbit kemudian mendaftarkan buku yang akan

dinilaikan ke BSNP. Selanjutnya BSNP melakukan pengkodean terhadap naskah

buku yang masuk. Setelah pengkodean selesai, maka tahap berikutnya adalah

praseleksi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menilai buku teks pelajaran yang

memenuhi persyaratan minimal SK-KD. Menurut BSNP (2009: 157-158) sebuah

buku teks pelajaran dinyatakan lengkap dan dinyatakan lulus praseleksi apabila

(1) jumlah KD sampai dengan 20, diperkenankan tidak memuat maksimal 1 KD,

Page 144: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

127  

 

(2) jumlah KD 21 sampai dengan 40, diperkenankan tidak memuat maksimal 2

KD, (3) jumlah KD 41 sampai dengan 60, diperkenankan tidak memuat maksimal

3 KD.

Langkah selanjutnya yang dilakukan BSNP dalam kegiatan penilaian buku

teks pelajaran adalah pelatihan calon penilai buku teks pelajaran. Pada kegiatan

ini dilakukan simulasi penilaian buku teks pelajaran.Tujuan kegiatan ini adalah

untuk mendapatkan calon penilai yang kompeten dan sesuai dengan kriteria yang

ditetapkan BSNP. Peserta pelatihan calon penilai ini terdiri atas dosen ahli materi,

dosen ahli pembelajaran dan guru mata pelajaran yang bersangkutan dengan buku

yang akan dinilai.

Langkah berikutnya adalah penilaian tahap I dengan tujuan untuk

mendapatkan buku yang memenuhi kelayakan isi dan kelayakan penyajian yang

ditetapkan BSNP. Setiap jilid buku teks pelajaran dinilai oleh dua orang penilai

yaitu satu orang ahli materi dan satu orang ahli pembelajaran yang telah

mengikuti pelatihan calon penilai buku teks.

Pudji Mulyono (2007:11-12) mengungkapkan beberapa kriteria penilai

yang ditetapkan oleh BSNP adalah sebagi berikut.

1) Ahli bidang studi berasal dari dosen bidang studi dari universitas nonkependidikan: a) pendidikan minimal S2 bidang studi; b) berpengalaman mengajar dua tahun terakhir dalam ilmu dasar

bidang studinya; c) bersedia mengikuti keseluruhan proses penilaian, termasuk

pelatihan penilaian buku teks pelajaran; d) bersedia menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian; e) bukan sebagai penulis dan/atau editor buku teks pelajaran yang

dinilai. 2) Ahli pendidikan bidang studi berasal dari dosen pendidikan bidang

studi dari universitas kependidikan atau LPTK:

Page 145: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

128  

 

a) pendidikan minimal S2 bidang studi atau pendidikan bidang studi; b) berpengalaman mengajar lima tahun terakhir dalam pendidikan

bidang studinya; c) bersedia mengikuti keseluruhan proses penilaian, termasuk

pelatihan penilaian buku teks pelajaran; d) bersedia menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian; e) bukan sebagai penulis dan/atau editor buku teks pelajaran yang

dinilai.

Penilaian tahap I untuk buku teks pelajaran sejarah tahun 2007 dilakukan

di Ciloto. Penilaian ini melibatkan dosen dari berbagai perguruan tinggi. Sebelum

penilaian dilaksanakan, para calon penilai mendapatkan pengarahan. Pada forum

ini juga terjadi diskusi mengenai substansi materi yang akan dinilai, misalnya saja

mengenai peristiwa G30S yang hasilnya peristiwa G30S harus ditulis sebagai

G30S/PKI dengan alasan bahwa siswa SMA belum saatnya diajak melakukan

analisis mengenai berbagai versi tentang G30S. Hal ini terungkap dalam

wawancara dengan dengan Drs. Slamet Sujud P.J., M.Hum.sebagai berikut.

“Di awal itu Pak Joko Suryo sudah wanti-wanti soal masalah yang riskan dan kontroversial, misalnya masalah peristiwa ’65, kalau penyebutannya bukan G30S/PKI tidak diloloskan.” (Wawancara tanggal 9 Februari 2012)

Drs. Dewa Agung G.A., M.Hum. yang terlibat dalam penilaian buku teks

pelajaran sejarah tahun 2007 juga menyampaikan hal serupa.

“…sebelum penilaian itu kita dikumpulkan, lalu ada diskusi mengenai substansi materi yang mau dinilai. Sempat ada perdebatan juga. Misalnya kalau di materi Hindu Budha biasanya kan Siwa disebut sebagai perusak, lalu saya menyampaikan kalau Siwa itu pelebur. Lalu mengenai teori masuknya agama Hindu, kalau di buku-buku pelajaran kan kadang ada ya yang menyebut teori Sudra, lalu saya mempertanyakannya, karena setahu saya tidak ada itu dasarnya teori Sudra. Juga masalah peristiwa ’65. Sempat rame juga itu Ndah, terutama masalah penyebutannya, apakah G30S/PKI atau G30S saja. Lalu Pak Joko Suryo saat itu menyampaikan…saya lupa tepatnya, pokoknya kalau tidak G30S/PKI tidak boleh. Alasannya karena belum waktunya anak SMP atau SMA untuk menganalisis berbagai versi tentang G30S. Kalau menurut saya itu sebenarnya pembodohan karena biasanya

Page 146: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

129  

 

siswa disuruh cari informasi di internet tentang itu, tapi di buku tidak boleh kalau tidak G30S/PKI.” (Wawancara tanggal 9 Februari 2012)

Penilai yang lain, yaitu Drs. Marsudi, M.Hum. juga mengungkapkan hal yang serupa.

“Kalau untuk masalah ’65 itu In, memang awalnya ada debat. Pak Joko Suryo sebagai penanggung jawab waktu itu tidak memperbolehkan kalau tidak ada PKI. Ngomongnya waktu itu halus, tapi intinya ya itu lah pokoknya. Alasannya waktu itu kira-kira karena siswa itu belum nyampek lah kalau disuruh nganalisis peristiwa itu…” (Wawancara tanggal 9 Februari 2012)

Dalam hal ini nampak bahwa wacana mengenai peristiwa G30S yang ditulis

dalam buku teks haruslah mengacu pada wacana resmi negara yang telah

dikembangkan sejak masa Orde Baru meskipun berbagai wacana alternatif

mengenai peristiwa ini sudah beredar luas di masyarakat sejak kejatuhan Orde

Baru.

Para penilai diberi jatah untuk menilai sekitar sepuluh judul buku dalam

waktu satu minggu. Menilai sepuluh judul buku dalam waktu satu minggu

bukanlah hal yang mudah sehingga ada penilai yang mengundurkan diri seperti

yang disampaikan oleh Drs. Marsudi, M.Hum sebagai berikut.

“Awalnya itu banyak yang ndak sanggup In dengan pola kerjanya. Ya namanya juga cara kerja proyek. Kita dikasih target harus menyelesaikan 10 buku. Akeh sing protes iku dulu. Lha wong sehari baca satu buku ae wes ngelu kok. Namanya baca kan perlu waktu. Biasane yang nggak sanggup iku professor-profesor sing wes tuwek-tuwek iku. Biasane akhire masalah kesehatan itu. Jadi akeh sing kenek darah tinggi. Ya walaupun disediakan dokter juga di sana. Tapi akhire akeh sing gak sanggup dan mengundurkan diri iku.” (Wawancara tanggal 9 Februari 2012).

Banyaknya jumlah buku yang harus dinilai kadang memaksa penilai untuk

lembur hingga dini hari seperti yang diungkapkan oleh Drs. Dewa Agung G.A.,

M.Hum. dan Drs. Marsudi, M.Hum. sebagai berikut.

Page 147: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

130  

 

“…waktunya cuma satu minggu, jadi kita dulu kerjanya siang malam. Kadang jenuh juga” (Wawancara dengan Drs. Dewa Agung G.A., M.Hum. tanggal 9 Februari 2012) “Ya emang kerjanya kadang sampe’ jam 12 malam atau jam 2 pagi. Jadi ya kadang stress. Ya manusiawi lah In. Apalagi nek wes hari-hari terakhir terus temannya sudah pada selesai terus kita belum, yo gopoh kabeh, tambah stress…” (Wawancara dengan Drs. Marsudi, M.Hum. tanggal 9 Februari 2012)

Kondisi kerja seperti itu secara tidak langsung mempengaruhi penilaian

yang dilakukan. Kejenuhan dan stress yang dialami oleh penilai kadang

mempengaruhi kecermatan penilaian seperti yang diungkapkan oleh Drs. Marsudi,

M.Hum. sebagai berikut.

“Ya, kalau menurut saya kalo masalah lelah itu ngaruhnya ke kecermatan In. Tapi kan itu tadi, karena yang nilai dua orang jadi ya ada pembanding. Jadi misale saya oleh nilai pas ngantuk terus gak cermat, kan ada pembandingnya. Kan kalo bedanya jauh bisa dimediasi.” (Wawancara tanggal 9 Februari 2012)

Adanya dua orang penilai membuka peluang terjadinya perbedaan

penilaian meskipun instrumen penilaiannya sama. Perbedaan penilaian ini

terutama karena perbedaan latar belakang pengalaman dan pendidikan antara

ahli bidang studi dan ahli pendidikan bidang studi. Perbedaan pemberian nilai

yang terlalu mencolok di antara dua orang penilai untuk judul buku yang sama

diselesaikan dengan proses mediasi. Hal ini terungkap dalam wawancara

dengan Drs. Slamet Sujud P.J., M.Hum. sebagai berikut.

“…Kalau nilainya ada yang njomplang baru dimediasi… Ya kan nilainya 1 sampai 4. Jadi misalnya di satu butir saya ngasih nilai 2 terus penilai yang stau lagi ngasih nilai 4, lha itu terus dimediasi. Kita dipertemukan, ditanyain kok bisa beda jauh gini, apa alasannya. Biasanya yang dimediasi itu kalau nilainya selisih 2. Kalau selisih 1 ndak dimediasi, dianggap wajar… Ya biasanya kita disuruh diskusi. Kenopo tho kowe ngasih nilai segini, terus dijelasin. Biasane seh akhire bisa kompromi, bisa nerima. Yang jadi perbedaan itu kan karena beda cara pandang tho Mbak antara kita yang nilai materi sama yang nilai pembelajaran… Ya…kadang kan antara orang ilmu

Page 148: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

131  

 

sama pendidikan sejarah ada cara pandang sendiri-sendiri. Tapi biasanya sih bisa dimediasi, ndak sampe’ ruwet-ruwet.” (Wawancara tanggal 9 Februari 2012)

Drs. Dewa Agung G.A., M.Hum. menyampaikan hal yang tidak jauh berbeda

tentang proses mediasi.

“Satu buku itu dinilai dua orang, tapi kerjanya terpisah, jadi sendiri-sendiri. Setelah selesai hasilnya dikumpulkan. Kalau ada nilai yang bedanya jauh baru dipertemukan… Jadi gini Ndah, penilaian itu kan sudah ada formatnya. Nah penilaiannya itu menggunakan skala 1 sampai 4. Kalau yang satu ngasih nilai 1 lalu yang satu lagi ngasih nilai 3 kan bedanya jauh, nah itu baru dipertemukan, dimediasi istilahnya. Jadi kita diminta menjelaskan kenapa kok bisa begini lalu biasanya diselesaikan lewat diskusi dalam mediasi itu.” (Wawancara tanggal 9 Februari 2012)

Begitu pula dengan Drs. Marsudi, M.Hum. yang mengungkapkan sebagai berikut.

“…Kalau ngasih nilainya beda jauh dimediasi. Kan nilainya pake skala 1 sampai 4, kalau ada komponen yang dikasih nilai 1 itu berarti gak lulus. Lalu kalau ada selisih nilai minimal 2, misalnya 1 sama 3, 1 sama 4, atau 2 sama 4, itu dimediasi. Jadi kita dipertemukan... karena perbedaan cara pandang. Jadi misale bagi ahli materi dianggap uraiannya sudah bagus, lengkap, tapi belum tentu bagi ahli pembelajaran, iso ae dianggap terlalu tinggi, belum waktunya. Kalau ahli pembelajaran kan bisa nggak buku iku dipake untuk pembelajaran, sesuai opo ndak. Soalnya kalau soal substansi buku iku kan ketinggian ndak boleh, terlalu dangkal juga ndak boleh.” (Wawancara tanggal 9 Februari 2012)

Penilai kemudian memberikan rekomendasi apakah buku yang dinilai itu

layak untuk dijadikan sebagai buku teks pelajaran. Namun rekomendasi ini belum

tentu meloloskan sebuah buku karena masih ada tahap lain yang harus dilalui

dalam penilaian buku teks pelajaran.

Buku teks yang dinyatakan lolos pada penilaian tahap I dilanjutkan untuk

penilaian tahap II. Penilaian tahap II ini dilakukan oleh dua orang guru mata

pelajaran dan satu orang ahli grafika. Komponen yang dinilai pada penilaian tahap

Page 149: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

132  

 

II adalah komponen kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan

grafika. Penilaian tahap II tidak dibahas secara mendalam pada penelitian ini

karena komponen-komponen tersebut tidak terlalu berkaitan dengan wacana

ideologi dalam buku teks.

Tahap selajutnya adalah penentuan status kelolosan buku teks, yaitu lulus,

lulus dengan perbaikan, dan tidak lulus. Berikut adalah kriteria kelulusan buku

teks seperti yang diungkapkan oleh Pudji Muldjono (2007:10-11).

a) L ulus. Buku teks pelajaran dinyatakan lulus penilaian berdasarkan profil hasil penilaian dari seluruh empat komponen penilaian, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) komponen kelayakan Isi mempunyai rata-rata skor komposit minimal 2,75 pada setiap subkomponen, (2) komponen Kebahasaan, Penyajian, dan Kegrafikaan mempunyai rata-rata skor komposit lebih besar dari 2,50 pada setiap subkomponen.

b) Lulus dengan perbaikan. Buku teks pelajaran dinyatakan lulus dengan perbaikan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: komponen Kebahasaan, Penyajian dan Kegrafikaan mempunyai rata-rata skor komposit kurang dari atau sama dengan 2.50 dengan persentase kurang dari 30% pada setiap subkomponen.

c) Tidak Lulus. Buku teks pelajaran dinyatakan tidak lulus apabila subkomponen mempunyai rata-rata skor = 1 dari salah satu penilai pada semua komponen.

Buku yang dinyatakan lulus biasanya juga masih diminta untuk diperbaiki.

Perbaikan untuk buku yang dinyatakan lulus biasanya tidak banyak dan hanya

berkaitan dengan tata tulis, gambar, dan sebagainya. Sementara buku yang

dinyatakan lulus dengan perbaikan memerlukan perbaikan yang lebih banyak dan

menyangkut substansi buku seperti yang diungkapkan oleh Haryana Humardani

sebagai berikut.

Page 150: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

133  

 

“…Nantinya kan hasilnya ada 3 macam. Ada yang lulus, lulus dengan perbaikan, lalu tidak lulus. Tapi walaupun lulus, tetep ada perbaikan, ya tapi nggak banyak. Dikit-dikit, kecil lah… Kalau yang lulus dengan perbaikan itu banyak. Kalau yang lulus itu dikit-dikit, yah kalaupun tidak diperbaiki sebenarnya nggak masalah… kalau yang lulus dengan perbaikan biasanya memang terkait dengan materi, misalnya kalau sejarah itu kronologisnya. Lebih ke situ. Kalau yang lulus tanpa perbaikan itu biasanya perbaikannya di penulisan, atau ada yang tidak konsisten, misalnya ada yang ditulis Soekarno, ada yang Sukarno. Gitu aja sih.” (Wawancara tanggal 16 Februari 2012)

Buku yang dinyatakan lulus dengan perbaikan masih diberi kesempatan

untuk diperbaiki oleh penerbit ataupun penulis. Setelah dilakukan perbaikan maka

buku tersebut diserahkan kembali untuk dinilai oleh BSNP. Buku yang awalnya

dinyatakan lulus dengan perbaikan setelah melalui proses ini bisa dinyatakan

lulus, namun bisa juga malah dinyatakan tidak lulus.

Buku-buku yang dinyatakan lulus kemudian ditetapkan sebagai buku teks

pejalaran yang memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran

dan dibeli hak ciptanya oleh pemerintah untuk dijadikan BSE. Buku-buku teks

pelajaran sejarah yang memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam proses

pembelajaran ditetapkan melalui Permendiknas No. 48 tahun 2007.

Negara masih melakukan kontrol terhadap wacana yang disajikan dalam

buku teks. Namun intensitasnya tidak sekuat pada masa Orde Baru. Hasil

penelitian Murti Kusuma Wirasti (2002:149-150) menunjukkan bahwa pada masa

Orde Baru negara melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap buku-buku teks

yang digunakan di sekolah. Kriteria penilaiannya pun sangat ketat dan diwarnai

dengan muatan politis, misalnya saja adanya kriteria penilaian aspek keamanan.

Kriteria penilaian dari segi keamanan dinyatakan secara dikotomis “ya” atau

“tidak” sesuai dengan iklim politik yang sedang berlangsung. Penilaian aspek ini

Page 151: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

134  

 

sangat menentukan. Bila ada satu butir saja yang dianggap bertentangan dengan

keamanan dan dasar negara maka buku itu langsung didiskualifikasi dari proses

penilaian selanjutnya (isi, bahasa, dan grafika). Lima indikator penilaian dari segi

keamanan adalah (1) tidak bertentangan dengan Pancasila, (2) tidak bertentangan

dengan UUD 1945, (3) tidak bertentangan dengan GBHN, (4) tidak bertentangan

dengan hukum, peraturan yang berlaku, dan etika masyarakat, dan (5) tidak

mempertentangkan SARA. Penilaian aspek keamanan ini dilakukan oleh tenaga

dari Kejaksaan Agung, Mabes ABRI/TNI, dan Ijten Depdiknas.

BSNP tidak menggunakan penilaian aspek keamanan dalam menilai buku-

buku teks yang akan dijadikan BSE. Penilaian yang dilakukan oleh BSNP

memang lebih longgar dari penilaian yang dilakukan terhadap buku-buku teks

pada masa Orde Baru. Penulis buku teks pun mengaku bahwa di masa Reformasi

ini penulis bisa lebih bebas daripada di masa Orde Baru meskipun masih ada hal-

hal tertentu yang dibatasi.

“Kalau nulis buku teks sejarah sekarang ini enak, lebih bebas daripada jamannya Orde Baru dulu. Kalau dulu kita itu takut sama penguasa, takut sama Pak Harto, jadinya penulis buku teks harus menonjolkan perannya Pak Harto. Misalnya saja soal Supersemar, Serangan Umum 1 Maret, sampai soal G30S. Uraiannya tentang peran Pak Harto bisa berlembar-lembar. Kalau sekarang tidak harus begitu. Ya memang kita tulis juga gimana Orde Baru itu berperan membangun Indonesia, tapi juga kita tulis kalau Orde Baru akhirnya terlalu mengekang, lalu juga soal KKN. Ya memang faktanya begitu. Kalau sekarang berani nulis gitu, kalau dulu mana berani. Tapi memang ada juga yang masih dibatasi, misalnya soal G30S itu. Memang ada yang sengaja tidak boleh ditampilkan. Ya untuk yang sensitif memang tetap ada batasan tertentu.” (Wawancara dengan Suryandari tanggal 20 Februari 2012)

Page 152: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

135  

 

c. Konsumsi BSE Sejarah

Negara tidak hanya melakukan kontrol terhadap produksi teks, namun juga

konsumsi teks. Hal ini dilakukan melalui regulasi mengenai buku teks pelajaran.

Pasal 1 dalam Permendiknas No. 11 Tahun 2005 menyebutkan bahwa:

“Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.”

Selain itu pasal 2 dalam peraturan tersebut menyebutkan

(1) Buku teks pelajaran digunakan sebagai acuan wajib oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran.

(2) Selain buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guru menggunakan buku panduan pendidikan dan dapat menggunakan buku pengayaan, dan buku referensi dalam proses pembelajaran.

(3) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik, guru dapat menganjurkan peserta didik untuk membaca buku pengayaan dan buku referensi.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka buku teks pelajaran seharusnya menjadi

buku acuan wajib yang digunakan baik oleh guru maupun peserta didik dalam

pembelajaran di sekolah. Sementara buku pengayaan dan buku referensi hanya

sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan peserta didik.

Penggunaan buku pengayaan dan buku referensi hanya anjuran saja, sementara

yang diwajibkan digunakan sebagai acuan tetap buku teks pelajaran.

Buku teks pelajaran yang dijadikan acuan wajib tersebut dipilih dari buku-

buku yang telah ditetapkan oleh Mendiknas berdasarkan rekomendasi penilaian

kelayakan oleh BSNP seperti yang tertuang dalam pasal 3 Permendiknas No. 11

tahun 2005.

Page 153: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

136  

 

Pasal 3 (1) Buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada

satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi penilaian kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Berdasarkan Permendiknas No. 48 tahun 2007 tentang penetapan buku teks

pelajaran sejarah yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses

pembelajaran hanya ada satu buku teks pelajaran sejarah untuk kelas XII IPA

yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran, yaitu

buku Sejarah XII IPA karya Sh. Mustofa, Suryandari, dan Tutik Mulyati yang hak

ciptanya dibeli oleh Depdiknas dari penerbit CV Grahadi, Surakarta. Dengan

demikian maka buku ini seharusnya menjadi satu-satunya buku acuan wajib untuk

pelajaran sejarah kelas XII IPA. Namun, ternyata tidak semua guru sejarah yang

mengajar kelas XII IPA mau menggunakan buku tersebut.

“Meskipun saya nulis buku, tapi teman-teman guru di Surakarta ini banyak yang ndak mau make buku yang saya tulis itu, bahkan teman yang ngajar di sini juga. Malah lebih milih pakai buku yang lain. Ndak tau kenapa kok kayaknya mereka males make buku yang ditulis teman sendiri. Tapi saya ndak apa-apa, toh buku saya dipakai sama guru-guru sejarah lain di seluruh Indonesia.” (Wawancara dengan Sh. Mustofa tanggal 17 Februari 2012) “Saya pas MGMP itu ketemu sama teman-teman guru sejarah di Surakarta, ternyata banyak yang ndak mau make buku saya, malah ada yang masih pakai buku yang kurikulum lama itu. Ya tapi ada juga yang mau make buku saya, tapi memang ndak banyak. Kebanyakan itu ndak make buku saya. Padahal buku saya kan sudah lolos penilaian, sudah jadi BSE, harganya juga murah, nyarinya gampang, di Gramedia juga ada, ndek mburine Sriwedari itu juga ada yang jual buku saya. Apa karena buku saya itu murah ya jadi mereka gengsi kalau make buku saya. Mungkin mereka lebih seneng make bukunya Erlangga yang mahal itu. Ya ndak tahu lah…” (Wawancara dengan Suryandari tanggal 20 Februari 2012)

Page 154: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

137  

 

Ada pula guru yang menggunakan BSE Sejarah Kelas XII IPA karya Sh.

Mustofa, Suryandari, Tutik Mulyati dalam pembelajaran, namun buku tersebut

bukan menjadi satu-satunya buku yang dipakai dalam pembelajaran. Hal itu

terungkap dalam sebuah wawancara dengan Yuni Faridda, S.Pd. (Guru Sejarah

SMAN 1 Cepu) tanggal 11 Januari 2012.

“Kalau saya memang pakai itu BSE Sejarah buat ngajar, termasuk yang XII IPA. Tapi itu bukan satu-satunya. Saya juga masih pakai buku-buku pelajaran yang lain, yang bukan BSE. Saya juga tidak mewajibkan anak-anak buat pakai BSE, mereka boleh pakai buku apa saja, yang penting sesuai sama kurikulum yang sekarang. Selain itu kan saya juga masih pakai referensi-referensi yang lain, jadi nggak cuma berpatokan sama BSE itu.”

Selain itu M. Hari Efendi, S.Pd. (Guru Sejarah SMAN 8 Malang) juga

mengungkapkan hal serupa.

“Aku ngajar kelas XI IPS sama XII IPA…Nek aku, BSE memang takjadikan pegangan, tapi bukan satu-satunya juga. Ya misale aku masih make buku pelajaran dari Erlangga yang Wayan Badrika iku buat perbandingan. Nek arek-arek seh takbebaskan mau pakai buku apa, yang penting sesuai karo kurikulum saiki. Iku ae untung-untungan kalau mereka punya buku sejarah. Aku juga sek make buku sumber yang lain. Jadi nek misale ada yang beda gitu antara satu buku sama yang lain biasane aku bilang ke anak-anak kalau sejarah memang gitu, sumbernya nggak cuma satu aja.” (Wawancara tanggal 9 Februari 2012)

Jadi, meskipun negara berusaha mengontrol konsumsi buku teks melalui

regulasi namun hal itu tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Masih ada

juga guru yang tidak menggunakan BSE Sejarah Kelas XII IPA karya Sh.

Mustofa, Suryandari, Tutik Mulyati meskipun kelayakan buku itu telah dinilai

oleh BSNP dan ditetapkan melalui Permendiknas. Meskipun demikian, masih

ada pula guru yang memakainya namun buku itu bukan satu-satunya buku

yang dipakai.

Page 155: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

138  

 

Kondisi konsumsi buku teks yang demikian ini berbeda jauh dengan

masa Orde Baru. Murti Kusuma Wirasti (2002: 174) dalam penelitiannya

menemukan bahwa negara pada masa Orde Baru sangat menentukan konsumsi

buku teks dengan mewajibkan penggunaan buku pelajaran pokok di sekolah

sehingga terbentuk persepsi yang sama di antara seluruh peserta didik. Buku-

buku pelajaran pelengkap tetap boleh digunakan di sekolah, namun buku-buku

itu juga harus melalui penilaian terlebih dahulu oleh Depdiknas. Kepala

sekolah maupun guru dilarang mewajibkan siswa untuk membeli buku

pejaran pelengkap tersebut. Pada bulan Mei 1997 bahkan keluar Surat Edaran

Setjen Depdikbud yang melarang sekolah untuk mewajibkan siswanya

membeli buku pelajaran terbitan swasta. Negara juga melakukan pengawasan

terhadap penggunaan buku-buku pokok pelajaran maupun buku pelengkap

yang digunakan di sekolah melalui Kepala Kantor Wilayah Depdiknas.

Negara tidak lagi melakukan kontrol yang ketat terhadap konsumsi buku

teks. Kontrol yang dilakukan oleh negara dalam konsumsi buku teks hanya

sebatas regulasi yang belum tentu ditaati oleh semua guru. Buku teks bukan

satu-satunya sumber pembelajaran. Guru masih menggunakan buku-buku atau

sumber lainnya. Dengan demikian wacana ideologi dalam buku teks bukanlah

satu-satunya wacana dalam pembelajaran di sekolah.

Page 156: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

139  

 

3. Praktik Politik Pendidikan

a. Reformasi dan Kebijakan tentang Pendidikan Sejarah di Indonesia

Reformasi 1998 membawa berbagai perubahan dalam masyarakat, termasuk

dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang sentralistis selama masa Orde Baru

dituding sebagai biang masalah pendidikan di Indonesia. Menurut Murti Kusuma

Wirasti (2002:205) pada masa Orde Baru segala sesuatunya ditentukan oleh pusat,

dari kurikulum, GBPP, buku teks, dan sebagainya. Negara melakukan kontrol

yang ketat dalam penyelenggaraan pendidikan yang terpusat. Hal ini yang

kemudian ditentang pada masa reformasi yang menginginkan adanya otonomi dan

desentralisasi pendidikan.

Desentralisasi pendidikan merupakan upaya memindahkan tugas dan

tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan yang semula terpusat (sentralistik)

menjadi pendidikan yang berbasis kepentingan daerah atau masyarakat. Titik

berat dari desentralisasi pendidikan adalah lebih mengutamakan pada peningkatan

peran dan partisipasi daerah termasuk masyarakat dalam rangka terselenggaranya

pendidikan seperti apa yang diinginkan untuk dilaksanakan di daerah (Zainuddin,

2008:7-8). Namun, desentralisasi pendidikan bukan berarti pendidikan yang

daerah sentris tanpa mengindahkan kaitannya dengan pendidikan nasional dan

berpotensi merangsang disintegrasi bangsa. Pendidikan dalam konteks

desentralisasi juga harus tetap menjadi perekat bangsa (Winarno Surakhmad,

2009:15).

Daerah memiliki kewenangan dan kebebasan yang lebih besar dalam

penyelenggaraan pendidikan. Namun, semua itu tidak boleh bertentangan dengan

Page 157: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

140  

 

Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan di pusat. Pemerintah mengatur

tentang Standar Nasional Pendidikan dalam PP No. 19 tahun 2005.

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar nasional pendidikan terdiri dari standar isi, standar proses, standar

kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian

pendidikan. Di antara ketujuh standar nasional pendidikan tersebut yang paling

berpengaruh terhadap buku teks adalah standar isi. Hal ini terjadi karena standar

isi memuat kerangka dasar kurikulum, termasuk di antaranya standar kompetensi

(SK) dan kompetensi dasar (KD) yang menjadi acuan penulisan buku teks.

Kurikulum mata pelajaran sejarah telah mengalami beberapa kali pergantian

sejak masa reformasi. Masyarakat mulai mempertanyakan sejarah resmi (official

history) yang diajarkan di sekolah. Hal ini kemudian melahirkan Suplemen

Kurikulum 1999 yang berisi revisi materi-materi yang bersifat sensitif. Materi

tentang PKI, Cina, Orde Baru dan Timor Timur ditinjau ulang. Penyajian tidak

lagi pada aspek indoktrinasi tapi lebih menekankan pada terjadinya peristiwa

tersebut dalam sejarah Indonesia (Murti Kusuma Wirasti, 2002:206).

Suplemen Kurikulum 1999 kemudian diganti dengan Kurikulum Bebasis

Kompetensi (KBK) 2004. Menurut Asvi Warman Adam (2007) perubahan

kurikulum dari 1994 yang kemudian direvisi tahun 1999 kemudian menjadi

kurikulum 2004 merupakan proses yang panjang dan melibatkan semua

stakeholder bidang pendidikan. Untuk mengganti kurikulum 1994 yang dianggap

Page 158: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

141  

 

oleh guru-guru terlalu sarat muatan, kurikulum berbasis kompetensi telah diuji

coba di sekolah-sekolah sejak 2002. Kurikulum ini kemudian diganti

penyebutannya menjadi kurikulum 2004 sebagaimana panduan yang diterbitkan

oleh Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional pada 2003.

Pada 1 Juli 2005 Mendiknas Bambang Sudibyo mengeluarkan

Permendiknas No. 7 tahun 2005 tentang penghentian uji coba “Kurikulum 2004”

untuk mata pelajaran sejarah dan larangan penggunaan buku teks mata pelajaran

sejarah yang disusun berdasarkan standar kompetensi “kurikulum 2004”.

Perimbangan yang digunakan dalam peratutan tersebut adalah “bahwa dalam

rangka kejujuran pengungkapan fakta sejarah, kurikulum dan penulisan buku teks

pelajaran sejarah perlu diselaraskan sesuai dengan fakta sejarah;” dan “bahwa

forum rapat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat tanggal 23 Juni 2005 telah

memutuskan agar Pemerintah melarang penggunaan standar kompetensi dan buku

teks mata pelajaran sejarah yang mengacu pada ”Kurikulum 2004” yang kurang

selaras dengan fakta sejarah;”. Hal ini terjadi karena salah satu indikator dari

kompetensi dasar dalam kurikulum 2004 yang harus dikuasai peserta didik adalah

membandingkan beberapa pendapat tentang peristiwa Gerakan 30 September.

Dengan demikian yang disajikan bukan hanya versi resmi negara saja yang

menganggap PKI sebagai dalang dari peristiwa G30S, tapi berbagai versi tentang

peristiwa tersebut. Dalam perkembangannya hal ini ternyata dianggap sebagai

“kurang selaras dengan fakta sejarah”. Pertanyaan yang patut diajukan adalah

kurang selaras dengan fakta sejarah versi siapa? Bukankah pada saat keluarnya

keputusan itu sudah beredar berbagai versi mengenai peristiwa tersebut di

Page 159: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

142  

 

masyarakat? Nampaknya negara masih ingin mempertahankan sejarah resmi

mengenai peristiwa ini.

Penghentian uji coba kurikulum 2004 untuk mata pelajaran sejarah ini

diikuti dengan penggunaan kembali kurikulum 1994 khusus untuk mata pelajaran

sejarah. Hal ini merupakan kemunduran dan tidak sesuai dengan semangat dan

tuntutan di era reformasi. Kembali ke kurikulum 1994 berarti kembali kepada

sejarah resmi versi negara masa Orde Baru.

Buku teks yang digunakan pun harus sesuai dengan kurikulum 1994. Buku

teks pelajaran sejarah yang disusun berdasarkan kurikulum 2004 tidak boleh lagi

digunakan. Meskipun demikian pelarangan penggunaan buku sejarah berdasarkan

kurikulum 2004 oleh Mendiknas melalui Permendiknas No. 7 tahun 2005 tidak

terlalu dirasakan dampaknya. Buku-buku pelajaran sejarah yang disusun

berdasarkan kurikulum 2004 masih dapat beredar di pasaran. Efek yang lebih

besar dari pelarangan buku pelajaran sejarah yang disusun berdasarkan kurikulum

2004 justru terjadi pada tahun 2007 melalui kebijakan pelarangan buku oleh Jaksa

Agung.

Pada tahun 2006 pemerintah kembali mengeluarkan kurikulum baru, yaitu

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Peristiwa PKI Madiun 1948 dan

G30S/PKI kembali masuk dalam kurikulum untuk mata pelajaran sejarah. Dengan

demikian terjadi pelanggengan wacana resmi negara mengenai peristiwa ini yang

sebenarnya merupakan warisan dari rezim Orde Baru.

Page 160: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

143  

 

b. Pelarangan Buku-buku Pelajaran Sejarah

Praktik pelarangan buku masih terjadi di era reformasi, termasuk pelarangan

buku-buku pelajaran sejarah. Menurut Iwan Awaludin Yusuf (2010:v) pelarangan

buku merupakan paradoks di negara demokrasi karena memperlihatkan

kesewenang-wenangandalam membatasi kebebasan berpikir, berpendapat dan

berekspresi. Padahal semua itu dijamin oleh prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Kebebasan berpikir dan berpendapat bahkan telah dijamin dalam UUD 1945.

Negara melalui lembaga Kejaksaan Agung masih melakukan praktik pelarangan

buku dengan dalih menjaga stabilitas nasional, ketertiban umum, atau meluruskan

tafsir sejarah yang keliru. Pelarangan buku di era reformasi merupakan sebuah

paradoks dari semangat reformasi yang mengusung kebebasan dan demokratisasi.

Beberapa buku sejarah sempat menjadi korban praktik pelarangan buku di

era reformasi ini, antara lain buku-buku pelajaran sejarah yang ditulis berdasarkan

kurikulum 2004. Pada bulan Maret 2007 Kejaksaan Agung secara resmi melarang

penerbitan dan peredaran buku sejarah SMP dan SMA kurikulum 2004.

Kejaksaan Republik Indonesia dalam situs resminya menyebutkan bahwa:

Barang cetakan buku Teks Pelajaran Sejarah untuk Tingkat SMP/Mts dan SMA/MA/SMK yang mengacu pada “Kurikulum 2004” isinya tidak sepenuhnya mencatat fakta perjalanan sejarah bangsa Indonesia, antara lain peristiwa pemberontakan PKI Tahun 1965 hanya memuat keterlibatan G-30-S tanpa menyebutkan keterlibatan PKI…  Telah dilakukan operasi penyelidikan dan telah dibahas dalam rapat Clearing House Kejaksaan Agung RI tanggal 05 Desember 2006 yang kesimpulannya merekomendasikan kepada Jaksa Agung RI agar Barang cetakan buku Teks Pelajaran Sejarah untuk Tingkat SMP/Mts dan SMA/MA/SMK yang mengacu pada “Kurikulum 2004” dilarang. (Jam Intelijen, 2007, dalam http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=22&idsu=6&id=1410 diunduh tanggal 1 Februari 2012 pukul 16.32)

Page 161: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

144  

 

Buku-buku teks pelajaran sejarah tersebut akhirnya dilarang melalui SK

19/A/JA/03/2007 tertanggal 5 Maret 2007.

Dalam konferensi pers pada 9 Maret 2007, Jaksa Agung Muda Bidang

Intelijen Muchtar Arifin menyampaikan alasan pelarangan buku-buku pelajaran

sejarah tersebut, antara lain tidak menyebutkan pemberontakan PKI di Madiun

pada 1948 dan hanya menulis keterlibatan G-30-S tanpa menyebut PKI (Partai

Komunis Indonesia) pada 1965. Menurut Muchtar, ini memutarbalikkan fakta

dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Apabila buku sejarah itu

dibiarkan beredar, dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban

umum. Tidak hanya peredarannya yang dilarang, tapi juga proses pengadaannya.

Surat Keputusan Kejaksaan Agung itu pun mewajibkan kejaksaan, kepolisian, dan

alat negara lain yang berwenang menjaga ketertiban menyita buku-buku teks

sejarah tersebut (Asvi Warman Adam, 2007, dalam http://www.korantempo.com/

korantempo/2007/03/15/Opini/krn,20070315,78.id.htm diunduh tanggal 20

Desember 2011 pukul 10.40).

Pelarangan buku pelajaran sejarah ini menimbulkan berbagai reaksi di

masyarakat. Beberapa guru sejarah di Jakarta menyayangkan keputusan tersebut

dan menilai bahwa pelarangan buku itu lebih didasari pertimbangan politik dan

mengesampingkan pertimbangan akademis dan pedagogis (Kompas, 14 Maret

2007).

Asvi Warman Adam bahkan menyebut kebijakan penarikan dan pelarangan

tersebut adalah suatu kemunduran dalam dunia pendidikan dan melanggar kaidah-

kaidah ilmu pengetahuan. Kemunduran itu bisa dilihat dalam usaha pengingkaran

Page 162: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

145  

 

terhadap sumber-sumber baru yang digunakan para sejarawan pasca reformasi.

Harusnya fakta-fakta yang diangkat oleh para peneliti sejarah, maupun saksi dan

pelaku, bisa menjadi rujukan baru bagi dunia pendidikan sejarah di Indonesia.

Semakin banyak informasi berarti semakin luas wawasan yang didapatkan oleh

penyusun buku teks, guru dan siswa tentunya (Onghokham Institute, 2007, dalam

http://onghokham-institute.blogspot.com/2007/10/buku-teks-sejarah-kontroversi.

html diunduh 26 April 2010 pukul 15.02). Asvi Warman Adam juga menyatakan

bahwa praktik pelarangan buku ini mirip dengan apa yang sering dilakukan Orde

Baru. Pengendalian sejarah melalui represi menjadi pola yang masih dipraktikkan

(Tri Guntur Narwaya, 2010:155-156).

Komunitas Sejarah Indonesia bahkan mengeluarkan petisi pada 20 Maret

2007 yang isinya:

Pertama, menolak pelarangan buku sejarah yang dikeluarkan Kejaksaan Agung tertanggal 5 Maret 2007. Kedua, pelarangan itu mempunyai dampak negatif terhadap usaha mencerdaskan bangsa seperti digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 karena menimbulkan kebuntuan berpikir di kalangan dunia pendidikan. Hal itu jelas membingungkan guru dan siswa serta sangat merugikan penerbit. Dalam situasi ekonomi yang semakin sulit, ini akan menyusahkan orang tua murid yang terpaksa membeli buku yang lain. Ketiga, pelarangan itu tidak berdasar karena buku sejarah kelas I SMP yang dilarang memang tidak memuat peristiwa Madiun dan 1965. Pengajaran pada kelas I SMP baru membahas sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara yang dipengaruhi agama Hindu-Budha dan Islam. Adalah absurd karena Kejaksaan Agung melarang buku-buku yang tidak mencantumkan G30S/PKI (Matrodji, Sejarah Kelas 3 SMP, penerbit Erlangga) tetapi juga melarang buku yang tetap mencantumkan G30S/PKI seperti yang dikarang Tugiyono KS dkk (Pengetahuan Sosial, Sejarah, penerbit Grasindo) Keempat, persoalan kurikulum merupakan kewenangan Departemen Pendidikan Nasional bukan urusan Kejaksaan Agung. Kelima, kami meminta agar Jaksa Agung mencabut surat keputusannya no. 19/A/JA/03/2007 tertanggal 5 Maret 2007.

Page 163: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

146  

 

Keenam, penindakan terhadap buku yang dianggap bermasalah oleh pemerintah, seyogianya melalui proses pengadilan bukan dengan pelarangan. (Andreas Harsono, 2007, dalam http://www.andreasharsono. net/2007/03/petisi-komunitas-sejarah-indonesia.html diunduh tanggal 28 April 2010 pukul 14.48)

Pelarangan buku-buku pelajaran sejarah ini juga berimbas pada penarikan

dan pemusnahan buku-buku tersebut di berbagai daerah, misalnya saja di Kupang,

Ponorogo, dan Bogor. Pada 30 April 2007, Kejati Nusa Tenggara Timur menyita

ratusan buku pelajaran SD sampai SMA di sejumlah toko buku di Kota Kupang.

Buku-buku tersebut dinilai menyimpang dari fakta sejarah dan mengandung nilai-

nilai ajaran Komunis, Marxisme, dan Leninisme. Pada 10 Mei 2007, Kejaksaan

Negeri Ponorogo merazia buku pelajaran sejarah untuk SMP dan SMA yang

dinilai mengaburkan fakta peristiwa Gerakan 30 September 1965. Buku sejarah

yang diamankan adalah buku yang berisi tentang Gerakan 30 September tanpa

disertai PKI. Kejari menilai ini mengaburkan fakta bahwa pelaku Gerakan 30

September adalah PKI. Selain itu pada 30 Juli 2007. Ketika itu, Kejari Kota Bogor

memusnahkan dan membakar 1.340 buku pelajaran sejarah untuk SMP kurikulum

2004 di depan gedung kejaksaan. Isi buku itu dinilai mengaburkan dan

memutarbalikan sejarah sebenarnya (Ahmad Taufiq, 2010, dalam

http://ahmadtaufiq-alfin.blogspot.com/2010/07/vis-vis-negara-dan-buku.html

diunduh 1 Februari 2012 pukul 15.33).

Kebijakan pelarangan buku-buku pelajaran sejarah di tahun 2007 tentu saja

mempengaruhi penulisan buku teks sejarah yang akan diajukan sebagai BSE.

Penulis buku teks sejarah harus menuliskan G30S/PKI sesuai dengan versi resmi

negara karena jika tidak demikian maka buku tersebut tidak akan lolos penilaian.

Page 164: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

147  

 

Jadi, meskipun sudah ada kebebasan di era Reformasi, namun untuk masalah

G30S yang ditampilkan dalam buku teks harus tetap mengacu pada versi resmi

negara untuk menghindari perbedaan penafsiran.

C. Pokok-pokok Temuan

1. Tema-tema Ideologi Negara dalam BSE Sejarah

Berdasarkan analisis teks di atas maka tema-tema ideologi yang

muncul dalam BSE Sejarah Kelas XII IPA antara lain konstitusionalisme,

anti komunisme/sosialis komunis, stabilitas, pembangunan/kemajuan,

demokrasi/kemerdekaan/hak asasi manusia, anti Orde Baru, dan

globalisasi ekonomi/liberalisme kapitalisme. Sebagian besar tema-tema

tersebut ternyata mirip dengan tema-tema ideologi yang ditemukan oleh

Murti Kusuma Wirasti dalam penelitiannya tahun 2002 tentang wacana

ideologi negara dalam teks pendidikan tahun 1975-2001, yaitu

konstitusionalisme, anti komunisme, stabilitas, pembangunan/kemajuan,

demokrasi/kemerdekaan/hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa

tema-tema ideologi yang diusung sejak masa Orde Baru masih melekat

dalam teks-teks pendidikan di era reformasi.

Page 165: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

148  

 

Tabel 4. Tema-tema Ideologi Negara yang Muncul dalam

BSE Sejarah Kelas XII IPA

No Bab/Subbab

Tema Ideologi

Kon

stitu

sion

alis

me

Ant

i kom

unis

/

Sosi

alis

kom

unis

Stab

ilita

s

Pem

bang

unan

/

Kem

ajua

n m

ater

iil

Dem

okra

si/

Kem

erde

kaan

/ HA

M

Ant

i Ord

e B

aru

Glo

balis

asi e

kono

mi/

Lib

eral

is k

apita

lis

1 I/A √ √ √

2 I/B √ √ √ √

3 I/C √ √ √

4 I/D √

5 II/A √ √ √

6 II/B √ √

7 II/C √

8 III/A √

9 III/B √ √

10 III/C √

11 III/D √ √

12 III/E √

13 III/F √

14 III/G √

Page 166: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

149  

 

2. Praktik Produksi dan Konsumsi BSE Sejarah

Negara melakukan kontrol terhadap produksi maupun konsumsi

wacana dalam BSE Sejarah. Kontrol terhadap produksi wacana dilakukan

melalui berbagai regulasi mengenai penulisan buku teks hingga

penilaiannya. Selain itu, negara melalui BSNP juga menentukan kriteria

kelayakan yang dijadikan patokan dalam penyusunan intrumen penilaian

kelayakan buku teks. Baik penulis, penerbit, maupun penilai harus mengacu

pada instrumen tersebut. Selain melakukan kontrol terhadap produksi

wacana, negara juga berusaha melakukan kontrol terhadap konsumsi

wacana melalui berbagai regulasi. Kontrol yang dilakukan oleh negara baik

pada produksi maupun konsumsi wacana dalam BSE Sejarah sebagai buku

teks ternyata tidak sekuat pada masa Orde Baru.

3. Praktik Politik Pendidikan

Kurikulum merupakan salah satu bentuk kebijakan politik

pendidikan. Kurikulum mata pelajaran sejarah selama masa reformasi

mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama terjadi pada tahun

1999 dengan keluarnya Suplemen Kurikulum 1999 yang dipengaruhi oleh

kondisi sosial politik awal reformasi. Selanjutnya pergantian kurikulum

terjadi pada tahun 2004 melalui Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

namun kurikulum ini tidak bertahan lama karena dianggap tidak selaras

dengan fakta sejarah sehingga pada 2005 dilakukan penghentian

penggunaan kurikulum 2004/KBK untuk mata pelajaran sejarah dan

Page 167: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

150  

 

kembali pada kurikulum 1994. Hal ini dianggap sebagai suatu kemunduran.

Selain itu bersamaan dengan penghentian penggunaan kurikulum 2004

tersebut, buku-buku teks mata pelajaran sejarah yang disusun berdasarkan

kurikulum tersebut juga dilarang penggunaannya. Namun pelarangan ini

tidak terlalu dirasakan efeknya. Kurikulum mata pelajaran sejarah

kemudian mengalami perubahan lagi tahun 2006 dengan adanya Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Setahun kemudian terjadilah peristiwa

pelarangan buku-buku teks pelajaran sejarah yang tidak memuat G30S/PKI

karena dianggap tidak selaras dengan fakta sejarah. Pelarangan ini

membawa dampak yang luar biasa di beberapa daerah berupa penarikan

hingga pemusnahan buku-buku teks pelajaran sejarah yang tidak

menuliskan G30S/PKI. Kebijakan pelarangan buku-buku teks pelajaran

sejarah tersebut turut mempengaruhi penulisan buku teks yang akan

diajukan sebagai BSE.

C. Pembahasan

Beberapa tema ideologi yang muncul dalam BSE Sejarah Kelas XII IPA

adalah konstitusionalisme, anti komunisme/sosialis komunis, stabilitas,

pembangunan/kemajuan, demokrasi/kemerdekaan/hak asasi manusia, anti Orde

Baru, dan globalisasi ekonomi/liberalisme kapitalisme. Tema konstitusionalisme

muncul dalam lima dari empat belas subbab yang dianalisis. Penulis buku

mengkonstruksikan berbagai peristiwa atau kebijakan yang diambil oleh

Page 168: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

151  

 

pemerintah baik semasa Orde Baru maupun Reformasi sebagai usaha atau jalan

yang konstitusional. Misalnya saja lahirnya Orde Baru maupun Reformasi sama-

sama dikonstruksikan dilakukan secara konstitusional. Sementara itu ada pula

peristiwa atau kebijakan yang dikonstruksikan sebagai tindakan inkonstitusional

dalam teks, misalnya saja masalah kebijakan konfrontasi dengan Malaysia yang

dilakukan oleh Presiden Soekarno, ataupun Dekrit Presiden yang dilakukan oleh

Presiden Abdurrahman Wahid. Secara tidak langsung teks ingin menekankan

bahwa kebijakan yang diambil oleh setiap pemerintahan seharusnya selalu

memiliki landasan konstitusional, yaitu UUD 1945. Tindakan inkonstitusional

digambarkan sebagai tindakan yang tidak baik.

Tema anti komunisme/sosialis komunis muncul dalam empat subbab.

Secara umum komunisme ataupun sistem sosialis komunis dikonstruksikan secara

negatif dalam teks. Dalam konteks sejarah Indonesia misalnya, PKI

dikonstruksikan sebagai pelaku peristiwa G30S melalui penyebutan G30S/PKI.

Selain itu dalam teks pada subbab pertama juga disebutkan adanya usaha

pembersihan terhadap unsur-unsur yang diduga terkait dengan G30S/PKI.

Penggunaan kata “pembersihan” seakan menggambarkan bahwa kehidupan politik

di Indonesia saat itu tercemar dengan PKI. Dalam konteks Perang Dingin pun

Blok Timur yang menganut sosialis komunis dikonstruksikan secara negatif.

Misalnya saja dalam teks mengenai Perang Korea dikonstruksikan bahwa

tindakan Cina yang membantu Korea Utara menduduki Seoul sebagai tindakan

yang salah, sementara tindakan Amerika Serikat membantu Korea Selatan

Page 169: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

152  

 

menduduki Pyongyang dikonstruksikan sebagai usaha menjaga stabilitas

keamanan dan menyatukan kedua Korea.

Tema lain yang muncul dalam teks adalah stabilitas. Tema ini muncul

dalam tujuh dari empat belas subbab yang dianalisis. Stabilitas baik dalam bidang

keamanan, politik maupun ekonomi dikonstruksikan sebagai hal yang penting.

Stabilitas keamanan dan politik dikonstruksikan sebagai dasar dalam mencapai

stabilitas ekonomi. Oleh karenanya kedua hal itu harus dicapai terlebih dahulu.

Masa-masa awal lahirnya Orde Baru maupun Reformasi dikonstruksikan sebagai

masa yang tidak stabil sebagai akibat dari peristiwa maupun kebijakan yang

diambil oleh pemerintahan pada masa sebelumnya sehingga perlu dilakukan

berbagai upaya untuk mencapai stabilitas ini.

Tema pembangunan/kemajuan materiil muncul dalam tiga subbab. Tema ini

muncul terutama dalam teks yang membahas mengenai keberhasilan

pembangunan dan perkembangan teknologi yang dicapai semasa pemerintahan

Orde Baru. Selain itu tema ini juga muncul dalam teks yang membahas mengenai

perkembangan teknologi pada masa Perang Dingin. Pembangunan ataupun

kemajuan dikonstruksikan sebagai keberhasilan yang dicapai suatu negara.

Tema demokrasi/kemerdekaan/hak asasi manusia muncul dalam tiga

subbab. Dalam konteks Indonesia, demokrasi dikonstruksikan sebagai hal yang

baik. Pemerintahan Orde Baru dikonstruksikan telah mampu melaksanakan

praktik demokrasi melalui penyelenggaraan pemilihan umum setiap lima tahun

sekali. Kemerdekaan dikonstruksikan sebagai hak semua bangsa. Indonesia

dikonstruksikan berperan serta dalam usaha mendukung perjuangan bangsa-

Page 170: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

153  

 

bangsa lain dalam memperoleh kemerdekaan maupun persamaan hak asasi

manusia.

Teks juga menampilkan tema anti Orde Baru. Meskipun di dalam teks Orde

Baru lebih banyak dikonstruksikan secara positif, namun Orde baru juga

dikonstruksikan secara negatif, misalnya saja Orde Baru dikonstruksikan

melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaanya termasuk dengan

membelenggu kehidupan masyarakat. Orde Baru juga dikonstruksikan sebagai

biang keladi atas instabilitas politik dan ekonomi yang memuncak pada 1998.

Tema lain yang muncul adalah globalisasi ekonomi/liberalis kapitalis yang

dikonstruksikan sebagai hal yang tidak dapat dihindari. Indonesia mau tidak

mau terseret dalam arus globalisasi ekonomi yang didominasi oleh

kepentingan kaum liberalis kapitalis. Sistem liberalis kapitalis lebih banyak

dikonstruksikan secara positif. Negara yang menerapkan sistem ini

digambarkan sebagai negara yang mampu mengatasi masalah ekonominya dan

mampu bangkit menjadi negara maju setelah berakhirnya Perang Dunia II

maupun semasa Perang Dingin.

Beberapa tema ideologi yang muncul dalam BSE Sejarah Kelas XII IPA

tersebut ternyata memiliki kemiripan dengan tema-tema ideologi yang ditemukan

oleh Murti Kusuma Wirasti dalam penelitiannya tahun 2002 tentang wacana

ideologi negara dalam teks pendidikan tahun 1975-2001, yaitu konstitusionalisme,

anti komunisme, stabilitas, pembangunan/kemajuan, demokrasi/kemerdekaan/hak

asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tema-tema ideologi yang diwacanakan

Page 171: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

154  

 

sejak masa Orde Baru tersebut masih terus bertahan meskipun rezim telah

berubah.

Pada masa awal reformasi beberapa wacana sejarah Orde Baru sempat

dipertanyakan, termasuk sejarah resmi versi negara (official history) yang

diajarkan di sekolah, sehingga terjadi perubahan dalam kurikulum sejarah dengan

keluarnya Suplemen 1999. Topik-topik yang sensitif seperti mengenai PKI, Cina,

Orde Baru dan Timor Timur ditinjau ulang. Hal ini dilakukan untuk

mengakomodir tuntutan masyarakat di awal reformasi. Pada masa reformasi juga

muncul berbagai buku atau tulisan sejarah alternatif yang berbeda dengan official

history versi Orde Baru.

Suplemen Kurikulum 1999 kemudian diganti dengan Kurikulum 2004.

Namun kurikulum ini tidak bertahan lama karena ada desakan dari beberapa pihak

terkait dengan masalah peristiwa G30S dan peristiwa Madiun 1948. Mendiknas

pun menghentikan penggunaan kurikulum 2004 khusus untuk mata pelajaran

sejarah dan kembali ke kurikulum 1994. Perubahan ini tentu saja disayangkan

karena merupakan suatu kemunduran. Kembali kepada kurikulum 1994 berarti

kembali kepada official history versi Orde Baru yang sarat dengan wacana dan

ideologi Orde Baru yang banyak digugat sejak masa Reformasi.

Official history mengenai peristiwa G30S dan peristiwa Madiun 1948 versi

Orde Baru dilanjutkan dalam KTSP yang mulai diterapkan tahun 2006. Tafsir lain

tidak diperkenankan untuk muncul dalam buku teks pelajaran sejarah karena

dianggap tidak selaras dengan fakta sejarah. Hal ini sebenarnya merupakan bentuk

domestifikasi yang berujung pada pembodohan yang dilakukan oleh negara.

Page 172: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

155  

 

Tilaar (2003:90) menyebutkan bahwa proses domestifikasi atau penjinakan dalam

dunia pendidikan membunuh kreativitas dan menjadikan manusia atau peserta

didik sebagai robot-robot yang sekedar menerima transmisi nilai-nilai kebudayaan

yang ada. Domestifikasi dalam dunia pendidikan berujung pada pembodohan

(stupidfikasi).

Hasil analisis teks juga menunjukkan bahwa Soeharto maupun Orde Baru

lebih banyak dikonstruksikan secara positif daripada secara negatif dalam teks.

Selain itu penguasa ataupun rezim pemerintahan yang lain, baik sebelum maupun

sesudah Orde Baru, lebih sering dikonstruksikan secara negatif.

Hal ini tentu saja menarik jika dihubungkan dengan salah satu karakteristik

official history yang diajarkan di sekolah menurut S. Hamid Hasan (2008:415)

yaitu narasi sejarah nasional dalam tafsiran resmi selalu pula diwarnai oleh

gambaran hitam putih dan penuh kebencian terhadap masa lalu. Bila mengacu

pada teori tersebut, maka seharusnya Orde Baru dikonstruksikan secara negatif,

ditempatkan dalam posisi hitam, sementara Reformasi seharusnya dikonstruksikan

secara positif dan ditempatkan dalam posisi putih. Namun hal ini tidak terjadi

karena meskipun sisi negatif dari Soeharto dan pemerintahan Orde Baru

ditampilkan dalam teks, tapi yang lebih banyak ditonjolkan adalah sisi positifnya.

Meskipun reformasi dikonstruksikan secara positif, namun masa ini lebih banyak

dikonstruksikan secara negatif. Selain itu Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama

dan Soekarno tetap dikonstruksikan secara negatif dalam teks. Hal ini

menunjukkan kuatnya hegemoni yang berlangsung sejak masa Orde Baru.

Page 173: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

156  

 

Penyeragaman wacana dan klaim kebenaran yang dilakukan oleh rezim

Orde Baru umumnya diterima sebagai suatu kewajaran sehingga melahirkan

hegemoni negara atas tafsir sejarah. Dalam pandangan Gramsci (dalam Tilaar,

2003:78) hegemoni kekuasaan yang dijalankan oleh alat-alat negara dengan jitu

dan jeli bisa membuat rakyat yang ada di dalam kuasanya menjadi tenteram, dan

aman dalam penindasannya. Hegemoni ini berlangsung cukup lama sehingga

tafsir resmi negara rezim Orde Baru atas berbagai peristiwa sejarah diterima

sebagai kebenaran meskipun belum tentu sesuai dengan fakta ataupun temuan-

temuan baru yang muncul sejak masa Reformasi. Kuatnya hegemoni wacana

sejarah masa Orde Baru juga menyebabkan perubahan mind set sulit untuk terjadi

meskipun jiwa zaman telah berubah. Kecenderungan kemiripan tema-tema

ideologi negara yang muncul dalam teks pendidikan di masa Orde Baru dan

Reformasi juga menunjukkan kuatnya representasi Orde Baru sebagai “zaman

normal” yang dirindukan. Stabilitas dan kemajuan ekonomi Orde Baru

direpresentasikan secara positif, sementara masa Reformasi cenderung

direpresentasikan sebagai masa yang kacau, dan masyarakat tidak dapat

menikmati stabilitas politik, keamanan maupun ekonomi. Hal ini secara tidak

langsung menggiring pada sebuah romantisme, yaitu ingin kembali seperti pada

masa Orde Baru.

Domestifikasi atau penjinakan melalui penyeragaman wacana tidak hanya

dilakukan secara halus, tapi juga didukung oleh tindakan represif berupa

pelarangan buku-buku pelajaran sejarah yang dianggap tidak selaras dengan fakta

sejarah versi negara tersebut. Menurut Winarno Surakhmad (2009:7) pendidikan

Page 174: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

157  

 

selama ini telah menjadi lembaga penyeragaman. Keseragaman ini berfungsi

untuk mewariskan nilai-nilai masa lalu yang seragam, yang kemudian melahirkan

sikap mental konfirmistik dan peniruan berpikir klise, bahkan mendorong

timbulnya selera yang seragam. Buku teks merupakan salah satu alat

penyeragaman tersebut.

Penyeragaman wacana yang berusaha dilakukan oleh negara sebenarnya

sudah tidak relevan dengan perkembangan akademik dan perkembangan

teknologi. Suasana keterbukaan sejak reformasi telah melahirkan beragam tafsir

atas peristiwa sejarah yang berbeda dengan versi resmi negara. Tafsir ini dengan

mudah bisa didapatkan melalui berbagai buku maupun artikel. Perkembangan

teknologi informasi, khususnya internet, juga mempermudah akses terhadap

sumber ataupun tulisan sejarah alternatif yang berbeda dengan versi resmi negara.

Jadi, meskipun negara berusaha melakukan penyeragaman wacana melalui buku

teks pelajaran sejarah namun usaha itu berhadapan dengan adanya wacana

alternatif yang mudah untuk diakses.

Page 175: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

158

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

1. Tema-tema ideologi negara yang cenderung muncul dalam BSE Sejarah SMA

Kelas XII IPA antara lain konstitusionalisme, anti komunisme/sosialis

komunis, stabilitas, pembangunan/kemajuan, demokrasi/kemerdekaan/HAM,

anti Orde Baru, dan globalisasi ekonomi/liberalis kapitalis. Meskipun muncul

tema anti Orde Baru namun secara umum representasi yang dibangun dalam

teks mengenai Soeharto dan Orde Baru masih lebih baik jika dibandingkan

dengan representasi yang dibangun mengenai Soekarno dan masa Demokrasi

terpimpin. Representasi masa reformasi dalam teks juga tidak terlalu baik.

Sementara itu komunisme tetap dikonstruksikan secara negatif dalam teks

seperti halnya dalam teks pendidikan masa Orde Baru. Stabilitas dan

konstitusionalisme merupakan tema ideologi yang paling sering muncul

dalam teks. Stabilitas dikonstruksikan sebagai landasan untuk mencapai

kesejahteraan. Peralihan kekuasaan yang mengawali Orde Baru dan

Reformasi dikonstruksikan sebagai tindakan konstitusional. Kebijakan atau

tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin negeri ini juga diklasifikasikan

ke dalam kategori konstitusional atau inkonstitusional, sesuai atau tidak

sesuai dengan UUD 1945.

Page 176: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

159  

2. Tema-tema ideologi negara yang muncul dalam teks tidak lepas dari praktik

produksi dan konsumsi teks. Negara melakukan kontrol terhadap produksi

teks melalui BSNP yang menilai kelayakan buku teks untuk digunakan dalam

pembelajaran. Penulis maupun penerbit mengikuti rambu-rambu yang telah

ditentukan oleh BSNP agar buku yang diajukan bisa lolos, termasuk

diantaranya menuliskan peristiwa G30S sebagai G30S/PKI. Selain mengenai

G30S, kontrol produksi buku teks yang dilakukan tidak seberapa ketat jika

dibandingkan dengan pada masa Orde Baru. Begitu pula dengan kontrol

terhadap konsumsi buku teks. Meskipun negara telah mengeluarkan regulasi

mengenai buku teks pelajaran, namun belum tentu buku teks yang telah

ditetapkan oleh pemerintah digunakan sebagai buku acuan wajib dalam

pembelajaran. Hal ini menunjukkan melemahnya kontrol negara dalam

produksi maupun konsumsi buku teks.

3. Konteks politik pendidikan turut mempengaruhi praktik wacana ideologi

negara dalam BSE Sejarah. Reformasi yang mengusung semangat kebebasan

dan demokratisasi telah membawa banyak perubahan termasuk dalam hal

kebijakan mengenai pendidikan sejarah di Indonesia. Narasi resmi versi Orde

Baru mulai dipertanyakan sehingga lahirlah Suplemen Kurikulum 1999 yang

berisi revisi materi-materi yang bersifat sensitif. Suplemen kurikulum ini

kemudian direvisi dan disempurnakan menjadi Kurikulum 2004. Namun

kurikulum ini kemudian dianggap “kurang selaras dengan fakta sejarah”

sehingga dihentikan dan kembali ke kurikulum 1994. Kurikulum terbaru yang

digunakan sebagai acuan dalam penulisan BSE Sejarah adalah kurikulum

Page 177: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

160  

2006. Selain perubahan kurikulum, konteks yang turut mempengaruhi praktik

wacana ideologi dalam BSE Sejarah adalah pelarangan Kejaksaan Agung

terhadap buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan kurikulum 2004

dengan alasan tidak menyebutkan pemberontakan PKI Madiun 1948 dan

hanya menyebut peristiwa G30S tanpa menyebutkan PKI di belakangnya.

Penulis buku terpaksa harus menuliskan versi negara mengenai G30S yaitu

G30S/PKI agar buku yang ditulis bisa lulus penilaian di BSNP.

B. Implikasi

1. Tema-tema ideologi negara yang muncul dalam BSE Sejarah tidak jauh

berbeda dengan tema-tema ideologi negara yang muncul dalam teks

pendidikan di masa Orde Baru. Hal ini menunjukkan bahwa wacana Orde

Baru telah mengakar kuat dan sulit untuk dihilangkan ataupun diganti

meskipun rezim telah berganti. Soeharto dan Orde Baru masih

direpresentasikan secara positif dalam teks, namun kebijakan politiknya yang

terlalu represif dan praktik KKN yang terjadi semasa Orde Baru juga

dimunculkan dalam teks. Representasi negatif terhadap Soekarno dan

Demokrasi Terpimpin masih dilanjutkan. Sementara itu Reformasi juga tidak

selalu direpresentasikan secara positif. Hal ini berbeda dengan pendapat S.

Hamid Hasan yang mengungkapkan bahwa salah satu karakteristik sejarah

resmi yang diajarkan di sekolah adalah diwarnai dengan kebencian pada masa

lalu sehingga rezim atau pemerintahan sebelumnya cenderung

Page 178: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

161  

dikonstruksikan secara negatif, penuh kesalahan, dan ditempatkan pada sisi

hitam sementara rezim yang sedang berkuasa dikonstrusikan sebaliknya.

2. Negara memang masih melakukan kontrol terhadap produksi dan konsumsi

wacana dalam buku teks melalui berbagai regulasi dan BSNP serta Kejaksaan

Agung, namun kontrol itu sifatnya lemah. Kontrol yang agak kuat hanya

dilakukan pada pelanggengan wacana ideologi anti komunisme yang

merupakan warisan wacana Orde Baru. Hal ini menunjukkan bahwa anti

komunisme ternyata mampu bertahan lebih lama dari Orde Baru. Komunisme

masih dianggap sebagai ancaman, mengandung bahaya laten, dapat bangkit

kembali sehingga penyeragaman wacana mengenai komunisme dianggap

masih diperlukan. Penyeragaman wacana anti komunisme ini mendapatkan

tantangan dari berbagai pihak, termasuk dari guru sejarah sendiri. Beberapa

guru sejarah tidak hanya menyajikan versi negara mengenai G30S tapi juga

menyajikan versi lainnya. Selain itu buku-buku atau artikel yang memuat

historiografi alternatif mengenai G30S juga tidak sulit untuk didapatkan.

Dengan demikian sebenarnya usaha penyeragaman wacana ideologi anti

komunisme melalui buku teks tidak terlalu efektif.

3. Kebijakan perubahan kurikulum sejarah yang selalu dipengaruhi oleh kondisi

sosial politik terkadang lebih didasari oleh kepentingan politis dan

mengesampingkan kepentingan akademis. Kebijakan mengenai buku teks

pelajaran sejarah pun terkadang lebih didasari kepentingan politis daripada

akademis. Hal ini nampak dalam pelarangan buku-buku pelajaran sejarah

pada tahun 2007 oleh Kejaksaan Agung. Pasca pelarangan itu terjadi

Page 179: commit to user - digilib.uns.ac.id/Wacana... · Analisis Teks 2 ... data menggunakan tiga kriteria validitas data dalam analisis wacana kritis menurut ... interpretasi dan eksplanasi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

162  

pemusnahan terhadap buku-buku pelajaran sejarah yang dilarang. Hal ini

tentu saja menimbulkan efek negatif dalam perkembangan penulisan buku

teks sejarah. Penulis buku teks pelajaran sejarah akan cenderung “cari aman”

agar bukunya tidak dilarang, meskipun usaha “cari aman” itu sebenarnya

bertentangan dengan kepentingan akademis

. C. Saran

1. Penulis sebaiknya tidak sekedar “cari aman” dalam menulis buku teks

pelajaran sejarah dan mengesampingkan aspek akademis dan pedagogis

hanya agar lolos sebagai BSE. Banyak buku pelajaran sejarah yang tidak

lolos sebagai BSE tetap bisa beredar di pasaran. Konsumen tetap bebas

memilih buku pelajaran sejarah yang beredar di pasaran. Buku yang memiliki

kualitas yang baik akan tetap laku di pasaran meskipun bukan sebagai BSE.

Jadi, jika yakin bahwa kualitas buku yang ditulisnya baik, maka penulis tidak

perlu khawatir bukunya tidak akan laku di pasaran.

2. Pemerintah sebaiknya tidak mengorbankan aspek akademis demi kepentingan

politis dalam menyikapi masalah buku teks pelajaran sejarah. Praktik

pelarangan buku yang tidak sesuai dengan semangat keterbukaan dan

demokratisasi di era reformasi sebaiknya dihapuskan.

3. Guru dan siswa sebaiknya bersikap kritis dalam menggunakan berbagai

sumber pembelajaran, termasuk BSE Sejarah. Hal ini perlu dilakukan agar

tidak terjebak dalam kungkungan wacana ideologi tertentu.