comments for various futurum article 2013 2015 update

www.futurumcorfinan.com

Comments for Various FUTURUM Article 2013-2015

No Email Address Date Comment

1 [email protected] 1/21/2013 22:47 I consider something genuinely special in this site.

2 [email protected] 2/12/2013 4:57

Really liked what you had to say in your post, Transfer Pricing: Suatu

Pemahaman Awal | Futurum Corfinan, thanks for the good read! --

Emory http://www.terrazoa.com


Pak saya andhika mohon bantuannya, dalam skripsi saya ,saya membahas

Economic Value Added, dan dalam perhitungannya ( EVA = Invested Capital

- Capital Charges), Capital Charges = WACC, data data apa saja yang harus

saya persiapkan dan apabila ada di dalam laporan keuangan, dimana letak

data data tersebut di laporan keuangan? ,apakah data seperti wacc sudah

tersedia ? mohon bantuannya pak , saya sudah kebingungan sekali,

kemarin saya sudah sidang, tapi data saya tidak valid kata penguji, ahirnya

saya di beri kesempatan disuruh sidang ulang minggu depan, fyi : saya

mahasiswa Univ. Trisakti juga pak jurusan D4 Ilmu Keuangan

4 [email protected] 3/24/2014 2:51 Izin baca ya pak. terima kasih.

of 41





Dear Pak Andhika, Menurut hemat saya, penulisan skripsi perlu ditekankan

terlebih dulu apa tujuan dari skripsi tersebut dan ruang lingkupnya. EVA

adalah TOPIK yang sangat luas, termasuk penerapannya. EVA sendiri

merupakan konsep yang tidak dapat dikatakan baru di dunia Corporate

Finance. Namun ia dipopulerkan oleh Stern Stewart & Co.,

management consulting Amerika Serikat. Buku The Quest for Value karya

Bennett Stewart menuangkan cukup detil apa yang dimaksud EVA dan

penerapannya. Saya sarankan Bapak membaca buku tersebut terlebih

dahulu. Itu buku bacaan wajib EVA, karena ditulis oleh orang yang

mengangkatnya ke publik untuk dikenal lebih jauh. Penerapan EVA sangat

luas, walaupun awalnya untuk pengukuran kinerja manajemen perusahaan

dan penciptaan kekayaan bagi pemegang saham. Jangan lupa, konsep EVA

banyak merupakan turunan pemikiran kapitalisme, dimana pemegang

saham comes first before others in the mind of management. Buku bacaan

EVA yang wajib: EVA and Value-based Management karangan David Young

and Stephen F. Byrnne (catatan : sudah ada Bahasa Indonesia terjemahan)

EVA karya Craig S. Konsep lain seperti metode Residual Income untuk

valuation, perhitungannya tidak berbeda dengan EVA. Jadi saya

menyarankan Bapak membaca dulu buku-buku tersebut, lalu dibuat


Salam Kenal Pak Sukarnen Suwanto, Saya Nurul Sari, saat ini saya sedang

melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi lindung nilai atas

transaksi swap di suatu perusahaan. saya sangat tertarik dengan tulisan

Bapak, jika Bapak tidak keberatan saya ingin berdiskusi lebih lanjut melalui

email, apakah Bapak bersedia? Mohon maaf Pak, untuk tulisan ini, bagian

II nya sudah ada atau belum? terima kasih :) Best Regards, Nurul

of 41





Neslya, WACC umum dikenal sebagai discount rate, dan banyak

dipergunakan di capital budgeting and valuasi saham atau bisnis. Silahkan

membaca buku Corporate Finance, biasanya ada penjelasan di sana. Untuk

yang cukup basic, dapat dibaca : Financial Management: Principles and

Applications, karangan Keown dkk. Semoga bermanfaat. Salam Karnen


maaf pak saya mau bertanya. jika: 1. suatu perusahaan melakukan kontrak

untuk membeli emas dengan harga tetap pada masa yang akan datang.

perusahaan berencana untuk menjual sisa kuantitas emas dari

operasionalnya di masa depan, dan berniat untuk menggunakan kontrak

pembelian. untuk melindungi nilai (hedge) harga yang harus dibayar dari

transaksi di msas mendatang. 2. perusahaan diatas melakukan

pemesanan emas untuk pengiriman masa depan. pertanyaannya: apakah

kedua skema siatas termasuk transaksi derivatif? jelaskan dengan

9 [email protected] 6/27/2013 2:23 Thanks for the positive good words.....

of 41




10 [email protected] 10/11/2013 6:17

Dear Bapak M. Burmansyah, Secara umum, ini sudah saya jelaskan dalam

artikel saya, sebagaimana sudah dimuat di Indonesia Tax Review. Di sini

dapat saya tambahkan bahwa Hedging Accounting adalah special

accounting dalam IAS 39 (atau penggantinya IFRS 9 (Catatan : di Indonesia,

lebih dikenal sebagai PSAk 50/55). "Special" artinya ia merupakan aturan

khusus. Secara umum, semua transaksi melibatkan instrumen derivatif

dapat dikatakan merupakan transaksi spekulasi, namun dalam kondisi

tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam IAS

39/IFRS 9, maka diperbolehkan dilakukannya MATCHING antara transaksi

lindung nilai dengan transaksi "underlying"-nya. secara konsep, mestinya

Perusahaan tidak bisa ambil untung dari transaksi lindung nilai, dengan

kata lain, zero-out antara keuntungan/kerugian dari "underlying" dengan

"lindung-nilai"-nya. Dalam praktik, sering ditemukan, justru Perusahaan

sering menderita kerugian (net) dari transaksi yang disebut sebagai

"lindung nilai" atau bahkan untung yang kadang tidak bisa dijelaskan oleh

manajemen perusahaan, sekedar disebutkan "ini karena kondisi market

diluar kendali manajemen". Lindung Nilai mestinya mengakibatkan "square

off" - perusahaan tidak bisa untung besar atau untung kecil. Perlu

diperhatikan beberapa hal: Tidak semua transaksi melibatkan forward

contract adalah Lindung Nilai. Efektifitas adalah salah satu yang perlu

diperhatikan. Penentuan atau perhitungan Fair Value-nya sendiri

bagaimana? Kadang justru yang dipertanyakan ke Wajib Pajak adalah tidak

kuatnya dasar penentuan atau perhitungan Fair Value. Dengan kata lain, ia

hanya sekadar "calculation of value" tapi bukan "Fair Value". Yang ingin

saya kembali tekankan, substansi lebih penting dari pada sekedar apakah

ini kena pajak atau tidak. mereview transaksi lindung nilai perlu dilihat

bersama-sama dengan transaksi "underlying'nya. Tidak semua transaksi

"underlying" perlu "lindung nilai" - perlu dilihat motivasi di balik ini. IAS

of 41




11 [email protected] 10/10/2013 2:00

Maaf Pak, mau menanyakan lebih lanjut mengenai aspek perpajakan

terkait aktivitas lindung nilai arus kas dengan menggunakan forward

contract dgn pihak bank dimana kita menggunakan fair value. Seperti yang

bapak sampaikan, menurut PSAK 50/55 kita dapat melakukan hedging

accounting, dimana pada PSAK 55 paragraph 111, "bagian

keuntungan/kerugian yang efektif diakui dalam Other Comprehensive

Income". Pertanyaan saya: Sesuai hukum perpajakan yang berlaku di

Indonesia, penyesuaian fair value untuk transaksi hedging valas atas loans

atau receivables, dimana masih kategori unrealised (treatment pencatatan

akuntansi saja namun belum ada perpindahan kas) apakah ada pajak

of 41




12 [email protected] 3/31/2014 11:36

Dear Pak Okky, Saya asumsikan perusahaan tersebut adalah perusahaan

yang bergerak di bidang perhiasan emas. Di sini perusahaan akan masuk ke

komitmen pembelian untuk membeli sejumlah ons emas pada tanggal

tersebut, menggunakan harga forward emas pada saat komitmen

pembelian dibuat. Komitmen pembelian ini sendiri bukan merupakan

kontrak derivatif. Emas akan masuk komoditas, dan bukan financial asset.

Kalau kontrak di pertanyaan (1) di atas, nantinya akan anda terima barang

emasnya, maka ini jelas tidak masuk sebagai instrumen keuangan (financial

instrument) sebagaimana dimaksud dalam IAS 32 (lihat paragraf 8). Tapi

kalau bisa dibayar net in cash or another financial instrument, or by

exchanging financial instrument (lihat paragraf 8 IAS 32) maka ia masuk

scope IAS 32. Supaya anda tidak bingung, kalau ia masuk sebagai "normal

purchases" atau "normal sales" maka ia diluar scope IAS 32,. Atau dikenal

sebagai Kontrak "own use". Komitmen pembelian dengan harga forward

pada saat komitmen dibuat memang diminta oleh supplier emas tersebut

karena ia menginginkan fixed-price contract. Kalau tidak diminta fixed-price

contract oleh supplier, secara normal, perusahaan anda akan membeli

emas dari supplier pada tanggal transaksi pembelian dan membayar harga

pasar emas pada saat itu, dan menerima emasnya langsung. Karena

menggunakan fixed price contract, ada resiko perubahan nilai wajar emas.

Oleh karena itu, perusahaan anda membeli kontrak derivatif misalkan

dengan jangka waktu yang kurang lebih sama dengan komitmen pembelian

tersebut. Kontrak forward itu berupa kontrak untuk menjual emas yang

akan anda terima dari supplier. Harga jual forward-nya akan menggunakan

harga yang sama dengan harga beli yang tertera dalam fixed-price contract

tersebut. Jadi secara risk management, ini berarti anda “membuka

(unlocks)” komitmen pembelian emas tersebut. Kontrak forward

memerlukan pembayaran kas secara net pada saat jatuh tempo, dan

of 41





Saya ingin menanyakan mengenai Rugi selisih kurs yang dialami

perusahaan tempat saya bekerja saat ini, hal tersebut disebabkan selisih

kurs karena pinjaman Bank dalam mata uang USD. Bagaimana cara

meminimilisasi kerugian karena selish kurs tersebut sesuai dengan PSAK

yang berlaku ? Bagaimana dengan Hedging Accounting dalam PSAK 50/55

apakah dapat membantu atau ada saran lain ? Terima kasih

14 [email protected] 11/24/2013 3:27 apa manfaat menggunakan wacc

15 [email protected] 11/3/2013 14:08Pak, bolehkah saya copy sebagai bahan skripsi...? sebelumnya saya sudah

mencari banyak jurnal tapi jarang yg membahas psak 22.


Pasal 4 ayat 3 terkait dividen yang dikecualikan dari objek pajak, apabila

diperhatikan perkembangan kata-kata yang ada: Versi Tahun 1983: tidak

ada kewajiban dividen diambil dari "cadangan laba yang ditahan", hanya

ada kewajiban bahwa kedua perusahaan memiliki hubungan ekonomis

dalam jalur usahanya. Versi tahun 2000: dividen selain 25% juga wajib

diambil dari "cadangan laba yang ditahan", ditambah penerima dividen

wajib memiliki usaha aktif diluar kepemilikan sahamnya Versi tahun 2008:

kewajiban "usaha aktif" dikeluarkan. Kalau diperhatikan, "cadangan laba

yang ditahan" baru muncul di tahun 2000, jauh sebelum sebelum UU PT

2007. Mestinya dividen tidak perlu diatur terpisah, tinggal mengacu ke UU

PT 2007. Jadi yang dipertahankan 25%, yang spesifik diatur UU PPh 2008.


Dear Shila, Ini tulisan saya yang kemungkinan besar akan saya terbitkan

dalam bentuk buku. Jadinya tidak boleh dicopy sebagai bahan skripsi. Anda

perlu mengembangkan pemikiran Anda sendiri dari berbagai sumber

sebagaimana yang saya kerjakan. mencopy tidak akan mengembangkan

kemampuan intelektual kita. Salam Karnen, CPA, MSM

18 [email protected] 11/4/2013 2:50Maksudnya bukan copy langsung gitu, saya buat sebagai kajian teorinya,

saya ada studi kasusnya, gitu...kapan bukunya terbit pak, saya beli

of 41





Dear Shila, Tetap tidak dimungkinkan. Anda perlu mengembangkan

kajiant teorinya sendiri. Sudah banyak artikel dan buku yang

membicarakannya di luar negeri. PSAK 22 kita mengadopsi dari IFRS 3, jadi

bukan hal yang baru di Indonesia. Saya mengelaborasi lebih lanjut dalam

tulisan tersebut. Terkait penerbitan buku, saya masih menunggu naskah

buku saya saat ini mengenai Transfer Pricing di edit oleh PT Elex Media

Komputindo dan diterbitkan sesegera mungkin. Kemungkinan sesudah itu

akan saya terbitkan menyusul buku Transfer Pricing. Karnen

20 [email protected] 11/4/2013 2:59Iya pak, trimakasih atas pembahasanya yang lengkap di sini, sangat

membantu. saya tunggu bukunya pak.


The one day training course was very useful to us and undoubtly has

enriched our knowledge on Corporate Finance matters. The training

instructor has excellent knowledge on the subject along with high

enthusiasm and training skills. We are also impressed with the well

presented training materials. Ms. Marianne Ludwina, CFO PT Jasa

Angkasa Semesta Tbk on Training "Strategic Corporate Performance : EVA

22 [email protected] 3/22/2014 14:11

PP 31 Tahun 2011 tertanggal 6 Juni 2011 telah mencabut PP 17/2009

terkait turunnya putusan MA. PP 17/2009 sendiri adalah peraturan terkait

pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak

berjangka yang diperdagangkan di bursa. SE Dirjen Pajak No. 82/2011

tertanggal 11 November 2011 terkait PP 31/2011 menegaskan pengenaan

Pasal 17 UU PPh untuk penghasiland dari transaksi derivatif.

23 [email protected] 5/16/2014 15:34

Kalau begitu, spanjang memenuhi minimal 25% kepemilikan maka setiap

div yg diterima oleh pemegang saham tidak jadi objek? Lalu yg dimaksud

dalan pasl 4 ay 3f tsbt adalah dividen yg spt apa kasusnya. Bisa kasih

contoh div ap yg mnrt pasal 4 ay 3f merupakan objek pajak selain

permasalahan 25% share nya? Mnrt sya klo mmg bgitu brarti point a ttg

laba dtahan di uu pph sama sekali tidak bermakna ap2 dong yah?

of 41




24 [email protected] 3/22/2014 12:48

Sy ingin menanyakan ttg transaksi derivative perorangan Dgn tujuan

spekulasi Ada di perusahaan futures. Semisal sy meninvestasikan rp 100jt

utk komoditas Emas Dan setelah 1 thn sy merealisasikan profit rp 200jt

rupiah. Apakah terkena pajak pph perorangan progresif Atau bersifat final ?

25 [email protected] 4/20/2014 15:08

Ibu Nurul, Bagian II-nya sudah dimuat dalam website. Bisa di-browse di

sana. Kalau Ibu tidak keberatan, bisa dimasukkan dalam bagian

"Komentar" biar nanti saya jawab. Supaya bisa juga bermanfaat bagi yang

lain, apabila memiliki topik yang kurang lebih sama, sehingga bisa sharing.


bagaimana cara menghitung soal dibawah ini diketahui: struktur modal

perseroan sebagai berikut: obligasi(7%) rp.3.000.000. saham preferen

(@rp5) rp.2.400.000saham biasa rp.3.600.000 laba ditahan rp.3.000.000.

jumlah rp.12.000.000 obligasi dijual sebesar nilai nominal deviden saham

biasa saat ini rp.3/lembar sahamdgn pertumbuhan kopnstan 6% harga

pasar saham biasa rp.40/lembar, saham preferen rp.50/lembar, biaya

emisisaham 10% sementara tarif pajak 40% hitung a.biaya hutang b.biaya

saham preferen c.biaya laba ditahan d.biaya saham baru e.biaya

keseluruhan dalam hal ini biaya rata-rata tertimbang

of 41




27 [email protected] 3/31/2014 15:56

terimakasih atas penjelasannya pak. maaf pak saya mau bertanya lagi. tapi

ini mengenai ifrs tentang transaksi mata uang asing. jadi. ada perusahaan

gaelic fire candy membeli pengaduk senilai $1000000 untuk sirup jagung

yang digunakan dalam permen pedas yang sangat dari pemasok di AS pada

tanggal 31 ktober, ketika nilai tukar poundsterling dengan dollar AS adalah

1 poundsterling berbanding $1,50. gaelic juga menjual mesin tanda

combustion candy kepada jaringan eceran AS seharga $200.000 pada

tanggal 30 november ketika nilai tukar per 1 pundsterling senilai $1.65.

baik piutang maupun hutang belum diselesaikan sampai akhir tahun, ketika

kurs penutup adalah 1 poundsterling berbanding $1,40. mata uang

fungsional gaelic adalah poundsterling. diminta: bagaimanakah gaelic fire

candy harus melaporkan piutang dengan hutangnya pada akhir tahun

tersebut. jelaskan dengan menggunakan referensi IFRS tolong dibantu pak


Contoh perhitungan WACC ini bisa dibaca di bab 12 : Cost of Capital dari

buku Financial Management : Principles and Applications, Edisi 10,

karangan Arthur J. Keown, dll. Halaman 416-417.

of 41





Bapak Frans, Kalau perusahaan tempat Bapak bekerja saat ini memiliki

pinjaman dalam mata uang asing (misalnya USD), tentunya pelemahan kurs

Rupiah terhadap USD akan mengakibatkan pinjaman tersebut dalam mata

uang Rupiah akan meningkat, sehingga dari segi pembukuan, akan timbul

kerugian selisih kurs. Mengenai cara meminimkan kerugian tersebut,

terdapat banyak cara yang umum dikenal sebagai "risk management".

Metodenya bisa variatif, misalnya, ada yang menggunakan forward, atau

swap. Pada prinsipnya, supaya mudah memahaminya, adalah, pada saat

perusahaan Bapak memiliki sisi kredit dalam mata uang asing, maka

strateginya, adalah menciptakan sisi debit dalam mata uang asing juga,

sehingga bisa diminimimkan akibat perubahan kurs mata uang asing.

Penerapan hedging accounting bukan berarti bahwa kerugian selisih kurs

akan berkurang. Yang penting dipikirkan terlebih dahulu adalah "strategi

risk management" yang mau dipakai, lalu kalau sudah ditentukan, baru

dilihat apakah "strategi risk management" tersebut dapat dibukukan

menggunakan hedging accounting. Tidak semua bisa memakai "hedging

30 [email protected] 1/17/2015 23:25

Pak, saya ingin tanya tentang struktur modal berbasis buku dan pasar

dalam penentuan biaya modal. Mohon bapak jelaskan perbandingan dari

keduanya dan manakah yang lebih tepat dijadikan acuan oleh perusahaan?


Boleh tanya pa? apa parameter yang bisa menguji suatu metode mampu

menghasilkan ukuran yang wajar dari suatu pembebanan royalti? apa

parameter best method dalam pengujian kewajaran nilai royalti?

of 41




32 [email protected] 7/17/2014 10:51

Pak Idris, Sulit dikatakan bahwa ada metode yang dikatakan "the best

method". Saya pribadi percaya, di dunia ini, dengan secara

kompleksitasnya, sulit dikatakan bahwa hanya ada satu metode terbaik.

Sedikit melenceng, kalau kebetulan Bapak punya background finance,

bahkan Metode Net Present Value, dalam banyak analisa capital budgeting,

tidak tepat digunakan. Kembali ke pertanyaan Bapak, pada prinsipnya,

OECD menggunakan prinsip Arm's-length...apa-apa mengacu ke kekuatan

pasar. Ini bisa dibaca di OECD Transfer Pricing Guidelines for MNE and Tax

Administrators (July 2010), termasuk alasan mengapa OECD akhirnya

memutuskan menggunakan prinsip ini. beberapa prinsip dalam OECD ini

diadopsi kedalam PER-43 dan PER-32. Prinsip Arm's-length akan berujung

pada analisa kesebandingan menggunakan FAR (Function, Asset and Risk).

Jelas dalam praktik, hal ini tidak mudah, apalagi kalau terkait royalti, yang

selalu berurusan dengan aset tak berwujud (Intangibles) misalnya paten,

brand, merek dagang, teknologi, dan lain-lain. Dalam praktik, digunakan

data-data yang dikumpulkan dari berbagai perusahaan dalam sektor

industri yang sama, dan dibandingkan. Tapi masalahnya, dalam dunia ini,

sebagian besar tarif royalti akan selalu dapat ditemukan dalam range yang

ada, karena range yang ada terlalu besar atau lebar. Makanya terkesan

"dimasuk-masukkan" ke dalam range, supaya tarif royalti terkesan wajar.

Faktor-faktor yang melandasi analisa transfer pricing terkait intangibles

adalah kompleks. Saya ada melakukan studi literatur untuk analisa transfer

pricing , yang sudah saya tuangkan dalam suatu buku yang akan segera

terbit. Sudah saya post cover buku dan isi bukunya (sekitar 400 halaman

of 41




33 [email protected] 11/20/2014 15:43

Hi Pak Sukarnaen, Saya ingin bertanya kenapa biaya hutang (bunga)

dalam perhitungan WACC dikali dengan (1-tax rate), penjelasan yg saya

baca dalam literatur menyatakan bahwa beban bunga dapat mengurangi

pendapatan kena pajak sehingga perhitungannya harus dikalikan dgn tax

rate untuk mendapatkan interest rate after tax. Saya masih ragu2 dalam

meyakini teorinya, mohon dapat diberi penjelasan lebih lanjut mengenai

perhitungan WACC yg memasukan unsur tax rate kedalam perhitungan

34 [email protected] 8/30/2014 2:56 Saya mhn ijin tuk menggunakan artikel ini dlm proposal seminar saya.

of 41





Hi Kartika, Sudah banyak buku-buku atau artikel yang membahas hal ini.

Singkatnya, bagi saya, penggunaan bobot dari komponen Debt dan Equity

dalam perhitungan cost of capital (misalnya WACC) adalah mengacu ke

nilai pasar, dan bukan nilai buku (atau dikenal pendekatan "accounting"

karena menggunakan angka dari neraca). Mengapa digunakan nilai pasar?

Cost of capital pada umumnya digunakan untuk analisa pengambilan

keputusan SAAT INI, maka nilai buku dapat diibaratkan seperti "SUNK

COST" dalam analisa capital budgeting. Apa yang "SUNK COST" pada

prinsipnya sudah tidak relevan lagi, masa lalu. Cost of capital adalah

FORWARD LOOKING, DAN BUKAN BACKWARD LOOKING. Untuk itulah,

digunakan nilai pasar. Namun demikian, untuk perusahaan yang

sahamnya diperdagangkan di bursa saham, nilai pasar bisa relatif dihitung,

yaitu jumlah lembar saham x harga saham per lembar. Bagaimana dengan

perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa saham? Dari

mana nilai pasarnya diperoleh? Pada dasarnya, cost of capital adalah risk-

return trade off, atau tepatnya "expected" risk and "expected" return. Jadi

ini mengacu ke masa depan. Investasi yang dilakukan saat ini (apakah

capital budgeting atau investasi dalam saham perusahaan) diharapkan

memberikan return di masa depan. Kembali ke pertanyaan Ibu...ya

digunakan nilai pasar, karena nilai inilah yang paling relevan untuk

pengambilan keputusan SAAT INI. Investor hanya memikirkan RETURN

SAAT INI yang diharapkan, dan bukan RETURN MASA LALU, sehingga

bobotnya juga mesti mengacu ke nilai pasar SAAT INI, dan bukan NILAI

BUKU yang berasal dari peristiwan dan transaksi masa lalu. Di samping

itu, penggunaan nilai buku sebagai bobot dalam perhitungan cost of capital

menjadi tidak tepat, mengingat beberapa hal di bawah ini (selain 2 hal di

bawah ini, masih ada yang lain) Pertama, banyak "aset-aset" bernilai

dalam perusahaan tidak pernah tercatat dalam pembukuan perusahaan.

of 41




36 [email protected] 11/27/2014 11:03

Dear Pak Djadjat, Sebagaimana mungkin Bapak ketahui, surat Dirjen Pajak

bersifat private ruling dan ditujukan ke perusahaan tertentu, sesuai dengan

kondisi yang ada. Dengan demikian, belum dapat kami berikan. Namun

demikian, secara garis besar, sepanjang relevan dengan pembahasan kami

akan goodwill sudah kami tuangkan dalam tulisan ini. Demikian dan

mohon dapat dimaklumi. Silahkan saja diajukan pertanyaan, sepanjang

terkait dengan artikel kami, akan kami usahakan menjawabnya.

37 [email protected] 11/17/2014 7:42

Bapak Sukarnen Suwanto Yth, Saya sedang mencari peraturan perpajak

mengenai pengakuan Goowill, dalam tulisan Bapak mencantumkan Surat

Jawaban dari Dir Jen Pajak Nomor S-248/PJ.52/1988 perihal Perlakuan

Perpajakan atas Goodwill dan Pre-Operating Expenses. Bolehkah saya

mohon dengan hormat Bapak memberi S-248/PJ.52/1988, karena saya

sedang menghadapi sengketa kapan pengakuan goodwill menurut

perpajakan. Terima kasih atas bantuannya. Wasalam , Djadjat Duriat.

38 [email protected] 9/4/2014 7:56Selamat siang, saya ingin tau lebih banyak terkait dengan training ini dan

berapa biaya yang harus dibayarkan?

39 [email protected] 9/9/2014 13:10 Apa pengertian dari corporate finance service?


Bisa diklarifikasi lebih jauh maksud pertanyaan anda? Kalau ditanyakan

apakah itu Corporate Finance? Dapat dikatakan: Every decision that a

business makes has financial implications, and any decision which affects

the finances of a business is a corporate finance decision. Ini berarti

seluruh aspek dalam suatu bisnis adalah bagian dari Corporate Finance....

41 [email protected] 11/28/2014 4:42

Pak bagaimana cara menghitung penurunan nilai pada goodwill pada thun

brjalan Dan mnghting saldo good will pada akhir tahun Mohon

pnjelasannya pak Mksh Pada konsolidasi

of 41




42 [email protected] 11/28/2014 6:08

Mega, Saya sarankan Ibu membaca PSAK 48 Penurunan Nilai Aset atau IAS

36. Goodwill tidak dapat berdiri sendiri, secara konsep, ia dihitung

residual. Baca penjelasan saya dalam tulisan terkait goodwill dalam PSAK

22 : Kombinasi Bisnis. Secara umum, suatu aset tidak dapat dinyatakan di

neraca pada jumlah di atas jumlah yang dapat dipulihkan, saya pakai istilah

recoverable amount. Kalau nilai tercatat aset di atas recoverable amount,

maka nilai tercatat aset tersebut mesti diturunkan sampai ke recoverable

amount, dan penurunan ini diakui sebagai kerugian akibat penurunan nilai

aset. IAS 36/PSAK 48 menggunakan pendekatan dimana impairment atau

penurunan nilai aset hanya dapat dievaluasi dari CGU : cash generating

asset, yaitu : the smallest identifiable group of assets that generates cash

inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets

or groups of assets... Goodwill yang ada perlu dialokasikan dulu ke CGU

yang bersangkutan dan baru dapat dites penurunan nilai, yaitu mencari

recoverable amount dari CGU (dimana di dalamnya ada goodwill), jadi

bukan langsung dites dari recoverable amount goodwill-nya. recoverable

amount : mana yang lebih tinggi, nilai wajarnya (fair value less cost of

disposal) atau nilai penggunaannya (value in use). Saldo goodwill akhir

tahun = saldo goodwill awal tahun dikurangi penurunan nilai selama tahun

berjalan. Goodwill yang sudah diturunkan nilainya, tidak dapat di-reverse.

semoga menjawab, dan Ibu perlu baca terlebih dahulu PSAK di atas,

sebelum mengajukan pertanyaan lagi. Riset, berpikir, dan mengajukan

43 [email protected] 10/29/2014 4:34

Rusli, Jangan lupa mencantumkan sumber dan nama Sukarnen dan

Futurum Corfinan serta alamat website serta tanggal website diakses oleh

Bapak...jangan sampai terkesan, artikel ini ditulis oleh orang lain selain

penulis Sukarnen. Terima kasih

of 41




44 [email protected] 3/23/2015 10:46

<strong>Diskusi dengan tax officer</strong> Pertanyaan dari tax officer:

Menyimak tulisan bapak tentang Ventura Bersama, ternyata ada hubungan

antara joint venture dengan intangible asset. Dalam uraian bapak, salah

satu tujuan JV adalah untuk mengkomersialkan intangible asset. Hal

tersebut tepat sekali karena banyak perusahaan sekarang yang intangible

asset-nya menjadi bernilai komersil setelah membentuk JV dan sayangnya

rata-rata JV semacam itu menggandeng perusahaan asing sehingga arus

laba dari intangible aset itu keluar dari Indonesia. Oleh karena itu saya

sangat sependapat dengan Konsep Economic Ownership yang dipandang

lebih relevan dalam penilaian kewajaran dan kelaziman transaksi berkaitan

dengan intangible aset. Bagaimana menurut anda, apakah skema JV

dengan tujuan mengkomersialkan intangible dipandang sebagai salah satu

skema transfer pricing untuk tujuan perpajakan? Tanggapan: Terima

kasih atas ketertarikan Bapak membaca artikel saya tentang JV yang telah

dimuat di majalah Indonesian Tax Review awal Januari 2015. Secara

umum, saya menyarankan untuk melihat isu terkait transfer pricing, JV dan

perpajakan secara tersendiri-sendiri. Mengapa? sering kali, memasukkan

banyak unsur akan cenderung "mengaburkan" substansi isu itu sendiri.

Misalnya, JV penting dianalisa tersendiri. Apakah memang ada substansi JV

dalam kerjasama tersebut? Dibentuknya JV secara legal berupa kerjasama

antara dua belah pihak, belum tentu merupakan JV secara substansi. Ini

saya bahas dalam buku pertama saya tentang JV. JV secara umum mestinya

tidak mudah "terbentuk" kalau ia terkait "intangible". Bentuk franchise

akan lebih umum ditemukan. Kedua, misalnya, terkait Intangible. Banyak

sekali tingkatan intangible, apakah ia merupakan intangible yang sudah

matang secara komersial, atau masih dalam tahapan yang awal. Perlu juga

dilihat, apakah produk atau jasa yang dihasilkan dari aplikasi "intangible"

tersebut adalah produk yang bersifat "komoditas, atau pseudo-45 [email protected] 10/7/2014 3:55 Pak, Apakah buku bapak untuk artikel ini sudah terbit?

of 41





Dear Rina, Sampai sekarang, saya belum punya waktu menyelesaikan

naskah buku ini. Kalau ada teman, atau saudara Rina sendiri, yang memang

mau membantu menyelesaikan naskah buku ini, nanti akan saya bantu

guide, hal-hal yang perlu di-research dan ditulis. Di Indonesia, saya lihat,

belum ada buku terkait PSAK 22 Kombinasi Bisnis. Ini akan menjadi

tantangan bagi Rina atau teman untuk menyelesaikannya.

47 [email protected] 10/27/2014 1:34

slamat pagi, mohon izin untuk meminta izin mengambil data artikel ini.

berhubung untuk melengkapi tugas mata kuliah, makasih atas izinnya dan

maaf telah mengganggu waktu bapak....


Ini memang saya argumentasikan karena menurut saya, dividen sepanjang

memenuhi ketentuan UU PT, ya tetap dividen. Perbedaan utama, dividen

interim dan dividen final, cuma pada TANGGAL DIBAGIKANNYA, dan

konsekuensi hukumnya (lihat Pasal 72 UU PT, kalau nantinya ternyata pada

tahun yang bersangkutan, perusahaan menderita kerugian, dimana dalam

hal ini, pihak pemegang saham wajib mengembalikan dividen interim

tersebut, atau pihak direksi dan komisaris secara bersama-sama tanggung

renteng atas pembagian dividen interim tersebut). Artinya, dividen interim

ada kemungkinan dikembalikan lagi ke perusahaan.


Pak Erick, kalau bisa sekalian dikembangkan, jadi tidak sekedar mengacu ke

artikel saya. Saya percaya, dengan ini, ilmu pengetahuan itu akan

berkembang, karena ada pemikiran dan pembahasan lebih lanjut dalam

seminar. Saya terbuka untuk datang ke seminar memberikan masukan

mengenai penggunaan WACC dalam capital budgeting. WACC adalah input

tingkat diskonto (discount rate) yang sangat kritikal dalam penerapan

Present Value atas analisa capital budgeting. Namun banyak yang belum

tahu, bahwa tingkat diskonto, sejak tahun 1966 dianggap konsep yang

lemah, karena mencampurkan tingkat bunga bebas resiko dan premi

of 41




50 [email protected] 11/25/2014 6:42

Dear Bapak Zaki, Pertanyaan yang menurut saya pribadi, sangat

bagus...karena banyak yang tidak terlalu mempertanyakan mengapa cost

of debt perlu dikali (1-tax rate) atau after tax cost of debt dalam

penggunaan WACC. Jawaban yang Bapak terima juga benar, walaupun

SECARA KESELURUHAN TIDAK LENGKAP. JAWABAN KLASIK TAPI ADA

ASUMSI DIBELAKANGNYA YANG TIDAK DIJELASKAN. Tentunya saya tidak

bisa menjelaskan panjang lebar terkait hal ini, namun saya usahakan sebisa

mungkin menjelaskannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Konsep big

picturenya adalah: Dalam penilaian (valuation) atau penerapan NPV, kita

menilai arus kas yang SESUDAH PAJAK, dimana arus kas ini berasal dari

sehimpunan aset dan liabilitas perusahaan (katakan ini aset dan liabilitas A)

atau bisnis, dan lalu melakukan DISKONTO, menggunakan WACC yang juga

after-tax dari sehimpunan aset dan liabilitas perusahaan atau bisnis sisanya

(katakan B). Ada 2 point di atas: 1) after-tax cash flow ketemu after-tax

WACC - ini supaya APPLE TO APPLE 2) aset dan liabilitas yang

menimbulkan arus kas neto (sebagai pembilang dalam rumusan penerapan

valuasi atau NPV) tidak sama dengan aset dan liabilitas yang digunakan

dalam WACC - ini supaya TIDAK DOUBLE COUNTING Point 1) di atas

menjawab pertanyaan Bapak di atas. Jawaban yang kedua, adalah

sebagaimana sudah Bapak dapatkan sebelumnya, yaitu penggunaan utang

(atau tepatnya Leverage), memberikan manfaat, DALAM KONDISI

NORMAL, mengakibatkan nilai perusahaan meningkat, walaupun labanya

perusahaan turun (ingat, interest adalah pengurang penghasilan, jadi laba

bersih akan turun). mengapa ini bisa terjadi...untuk buktinya, Bapak Zaki

harus tes sendiri, coba ambil perusahaan tanpa hutang, lalu munculkan

hutang, bagaimana arus kas bagi creditor dan shareholder? akan

meningkat. Peningkatan ini adalah karena adanya apa yang disebut Interest

tax shield, penggunaan utang dengan pembayaran beban bunganya akan

of 41





Dear Pak Asmara, Boleh diberikan sedikit background terkait perhitungan

Bapak, apakah WACC ini untuk WACC proyek, dan bagaimana Bapak

mengambil WACC ini, apakah dihitung dari WACC perusahaan secara

keseluruhan? WACC perusahaan bisa dipakai kalau resikonya kurang lebih

sama dengan resiko proyek, artinya resiko proyek adalah resiko rata-rata.

Bagaimana dengan usia proyek, apakah jangka pendek atau jangka

panjang? Bagaimana dengan rasio leverage (hutang/ekuitas) apakah untuk

proyek ini akan selalu konstan selama usia proyek? WACC HANYA DAPAT

DIGUNAKAN KALAU RASIO INI KONSTAN, atau kalau berubah, mesti

dihitung ulang sebagaimana saya tuangkan dalam tulisan saya di atas.

Kalau RASIO INI TIDAK KONSTAN, MAKA pilihannya adalah sebaiknya

of 41





Dh Pak Sukarnaen, Bapak menyatakan apabila leverage naik maka : biaya

kapital pinjaman naik dan biaya kapital ekuitas naik. Kami punya proyek

yang dikarenakan Bank tidak mau menambah pinjaman lagi (selain cost

over run - yg sudah habis), maka perusahaan terpaksa menambah ekuitas.

Hal ini berarti leverage turun. Dari contoh dibawah ini (belum menghitung

tax) : biaya kapital pinjaman turun, biaya kapital ekuitas naik. Apakah

artinya WACC jadi naik ? (Porto folio kami bisa menghasilkan return yg

lebih besar dari bunga pinjaman. Pinjaman dalam proyek hanya untuk

sharing risk saja). WACC Proyek X (Rencana Awal) Sumber

Pembiayaan Nilai Komposisi Cost of Capital WACC Hutang

95.00 69.85% 13.00% 9.08% Ekuitas 41.00 30.15%

16.00% 4.82% Total 136.00 13.90%

Catatan: - Asumsi Bunga Pinjaman Bank 13,00% - Asumsi return

investasi alternatif 16% WACC Proyek X (Adjustment)

Sumber Pembiayaan Nilai Komposisi Cost of Capital WACC Hutang

95.00 53.98% 13.00% 7.02% Ekuitas 81.00 46.02%

16.00% 7.36% Total 176.00

14.38% Catatan: - Adjustment karena adanya cost over run (biaya

53 [email protected] 12/13/2014 5:24 Pak Sukarnen, apakah bukunya sudah terbit, bisa saya beli di mana?

of 41




54 [email protected] 12/31/2014 6:55

Q: Question, A: Answer, R: Response Q: Dalam circle yang

menggambarkan Monitoring/Implementation-Evaluation-Feedback-

Rationale-Objective-Appraisal, dalam bagan tersebut apa arti rationale di

sini ? Dan apa perbedaan antara Evaluation dan Appraisal? Menurut saya,

keduanya sama-sama penilaian, namun Evaluation di sini adalah penilaian

setelah implementation project dan Appraisal setelah objective tercapai.

Apakah benar pemahaman demikian? A: Rationale berarti dari feedback

yang diperoleh, perlu dilihat kembali apakah mereka wajar. Tidak semua

feedback bisa diterima secara apa adanya. Kadang analis perlu melakukan

adjustment juga sesuai dengan pemahaman analis akan kondisi eksternal

dan kondisi internal yang ada. Hasil Rationale akan mempengaruhi kembali

Objective. Evaluation dan appraisal. Appraisal adalah SEBELUM

implementasi, ini untuk menaksir apakah suatu rencana implementasi

layak untuk dijalankan. Analis punya beberapa alternatif. Appraisal adalah

SESUDAH implementasi. Secara teknik akan sama antara Evaluation dan

Appraisal. perbedaan utama adalah data yang digunakan. Yang Appraisal,

masih forecast, estimasi. Yang Evaluation, data historis. Q: Apakah

metode CEA juga harus dilakukan sebagai pelengkap setelah melakukan

analisa dengan BCA? Apa salah satu analisa sudah cukup? A: BCA

umumnya lebih baik dari CEA. Secara umum, BCA lebih baik daripada

CEA, karena penyusun program "dipaksa" menguraikan manfaat apa saja,

yang akan diperoleh, tidak hanya secara kualitatif, tapi juga kuantitatif.

Sebagaimana selalu kami tekankan berulang kali, "apa yang tidak dapat

diukur, pada dasarnya sulit untuk dievaluasi", karena tidak ada KPI-nya.

Penggunaan CEA bukan berarti tidak perlu diuraikan Benefitnya. Justru,

tetap diperlukan, namun HANYA DIPILIH SATU BENEFIT YANG DIANGGAP

PALING PENTING. Benefit inilah yang dicari cost-cost yang relevan. Benefit

ini tidak perlu diNILAI, TETAPI TETAP PERLU DIKUANTIFIKASI. KUANTITAS

of 41




55 [email protected] 12/29/2014 11:00

MARR banyak ditemukan dalam analisa proyek oleh para engineer. Dalam

Corporate Finance, MARR lebih ke arah "hurdle rate", Minimum Attractive

Rate of Return. Secara pribadi, penulis tidak menyetujui kata "Attractive"

yang muncul dalam MARR, karena ini bisa sangat berbeda-beda antara satu

analis dengan analis yang lain. Dalam buku-buku Corporate Finance, pada

umumnya berhenti pada WACC sebagai discount rate. MARR mirip metode

"build-up" atau metode "penjumlahan" beberapa tingkat pengembalian

atau return atas berbagai faktor, "safe" investment sebagai awal +

additional "premi" untuk mengkompensasi berbagai faktor resiko. MARR

menjadikan WACC sebagai floor discount rate, dan kemudian ditambahkan

lagi "premi resiko lainnya", yang bisa jadi subjektif antara satu analis

dengan analis lainnya. MARR secara teori dalam buku-buku, selalu di atas

WACC. MARR melihat bahwa untuk capital budgeting suatu proyek, rate of

return dari suatu proyek mesti di atas cost of fund atau cost of money

(identik dengan WACC) yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek

tersebut. Pemahaman ini tidak salah, namun, permasalahannya, dimana

ditaruh premi resiko tersebut, apakah langsung ke dalam WACC, atau

of 41




56 [email protected] 12/31/2014 6:52

Q: Question, A: Answer, R: Response Q: Apakah definisi capital budgeting

adalah analisa yang dilakukan perusahaan sebelum melakukan investasi

agar investasi tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan

yang bersangkutan? A: Definisi "capital budgeting" dapat di-google dan

walaupun akan ada beberapa variasi terkait definisi, yang pada umumnya

terkait dengan profit-seeking organization, namun dalam konteks, non-

profit seeking organization, maka menurut hemat saya, capital budgeting

adalah capital investment decisions, dan ini jelas melibatkan real money

(dan bukan uang monopoli). Walaupun tidak ada "laba" yang perlu

ditargetkan, namun mempertimbangkan bahwa keputusan ini melibatkan

real money, dan tentunya tidak ada money is free (sekalipun untuk

organisasi nir-laba), maka pada akhirnya, capital budgeting adalah analisa

BENEFIT COST. Secara akal sehat, suatu investasi TIDAK AKAN DILAKUKAN,

kalau Cost Benefit. Ini bahkan berlaku untuk apa saja, bahkan untuk

proyek-proyek pemerintah, yang tidak ada aliran uang masuknya, misalnya

proyek bantuan sosial. Analisa untuk Non-profit Organisation, bisa

bervariasi, jadi tidak sesempit dalam organisasi berorientasi laba. Karena

selain Benefit Cost Analysis (BCA), ada juga Cost Effectiveness Analysis

(CEA). Jadi suatu proyek lebih diarahkan ke analisa seberapa efektif suatu

investasi dilakukan. Di sini, benefit diasumsikan sudah ada terlebih dahulu,

sehingga tidak perlu diukur lagi. R: Saya setuju dengan kata “decision”

untuk istilah capital budgeting dimana istilah tersebut bahkan bisa meng-

cover baik profit-seeking maupun non-profit set up karena pada dasarnya

memang analisa keputusan. Q: Apakah BCA adalah tool yang paling

efektif untuk analisa pembangunan sekolah atau penambahan ruang kelas

dari sekolah-sekolah yang ada guna meningkatkan kualitas sumber daya

manusia terutama anak-anak usia sekolah, mengingat manfaat ini tidak

selalu diidentikkan denga cash inflow? Apabila misalnya program berjalan 57 [email protected] 12/27/2014 15:14 Bisa tolong jelasin perbedaan Wacc dengan Marr ?

of 41




58 [email protected] 12/15/2014 9:10

Ibu Yurnalis, Nanti di Januari 2015. Naskah sudah sama

www.nulisbuku.com, tapi saya belum sempat follow up lagi untuk

beberapa revisi atas format buku. Nanti akan kami kabarkan di bulan


Untuk bapak Sukarnen Suwanto, saya mahasiswa tingkat 3 jurusan

akuntansi. kebetulan sedang mengerjakan tugas membuat makalah

tentang akuntansi instrumen derivatif. dan ini sangat membantu saya

dalam mengerjakannya. tepatnya dalam presentasi saya. terimakasih atas


Dear Pak Sukarnen, Berdasarkan artikel Bapak diatas, jadi untuk

Pendapatan dari entitas asosiasi apakah dilakukan koreksi fiskal negatif

atau tetap menajdi objek pajak yang akan diperhitungkan untuk PPh

of 41




61 [email protected] 5/20/2015 10:28

Q: Saya sudah mewawancarai beberapa konsultan pajak yang menangani

pembuatan TPdoc. Namun, saya tertarik dengan alternatif yang bapak

sampaikan untuk memperkaya bahasan skripsi saya. A: Pemahaman atas

intangible itu sendiri lebih penting daripada semata-mata fokus pada tarif

royalti. Begini maksud saya. Royalti sebagian besar terkait sama

penggunaan atau hak penggunaan (dan bukan transfer) intangible, aset

takberwujud. Kita tahu bahwa intangible tidak diperdagangkan secara

luas, tidak sama seperti barang atau jasa. Katakan jasa, misalnya, komisi

agen properti, jelas relatif mudah, properti ya properti, yang beda, cuma

lokasi, luas tanah dan/bangunan, dan usia bangunan, antara lain. Tapi

hargalah yang menyatukan itu semua. Perhatikan, kuncinya adalah di

harga. Mengapa demikian, komisi dihitung dari harga. Sekian persen,

katakan 1% - 2% dari harga. Tapi kuncinya, harga harus diketahui terlebih

dahulu sebelum tarif komisi. Karena pengenaan pajak khan dikenakan atas

JUMLAH, yaitu % komisi x harga. Ini juga sama dengan royalti. Artinya,

royalti dihitung dari mana? analogi seperti komisi di atas, dihitung dari

harga hak penggunaan intangible. Jadi tidak bisa langsung begitu saja

dibandingkan dengan tarif royalti dengan pihak ketiga yang tidak punya

hubungan istimewa. "barang"nya saja tidak saja. Merek mobil apa bisa

disamakan? Nah, mestinya, "harga" itu yang perlu ditentukan terlebih

dahulu. Memang tidak bisa didapatkan harga yang "sempurna" karena

intangible sebagian besar tidak diperdagangkan. Misalnya yang lebih sulit,

bagaimana dengan "rahasia dagang". Artinya apa? Tentukan dulu royalti

itu terkait dengan intangible yang mana? Intangible banyak sekali jenisnya,

dan belum lagi, product life cycle-nya. Baru bisa kita bicara tarif royalti,

apakah wajar atau tidak? Fokus pada tarif royalti saja, jadi akan terkesan

of 41





Hi Pak Zaki, Sebelum menjawab langsung pertanyaan Bapak, latar

belakang laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan perlu

dipahami. Saya mengacu ke IFRS/IAS. Dalam IFRS/IAS, dikenal beberapa

konsep terkait laporan keuangan, yaitu: a) Laporan keuangan konsolidasi

(induk dan anak perusahaan) b) Laporan keuangan "economic interest" - ini

dimana perusahaan tidak memiliki investasi pada anak perusahaan, tetapi

memiliki investasi pada entitas asosiasi dan joint venture - dalam hal ini

investasi dicatat menggunakan metode ekuitas c) Laporan keuangan

terpisah: laporan keuangan dimana disajikan laporan keuangan pihak

investor (saja) sebagai tambahan dari laporan keuangan konsolidasi atau

laporan keuangan "economic interest". d) Laporan keuangan individual :

laporan keuangan dimana perusahaan tidak memiliki investasi atau

"interest" pada pihak lain. Yang Bapak tanyakan adalah terkait laporan

keuangan terpisah, dimana menurut IFRS/IAS, investasi demikian perlu

dicatat menggunakan "at cost" (pada harga perolehan) (catatan: Cost

method sendiri sudah tidak didefinisikan oleh pihak IFRS/IAS), atau pada

nilai wajar (di Indonesia, mengacu ke PSAK 50/55, 60). Karena pilihannya

tidak ada menggunakan "metode ekuitas" maka dengan kata lain, seluruh

pengakuan bagian laba/rugi entitas asosiasi tidak diakui pada laporan

keuangan terpisah. Dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal, perlu dilakukan

koreksi fiskal (bisa positif atau negatif, tergantung apakah bagian tersebut

"laba" atau "rugi"), dan bukan merupakan bagian dari penghasilan kena

pajak perusahaan yang bersangkutan. Saat ini IFRS/IAS sudah

mengeluarkan Exposure Draft, dimana metode ekuitas dapat digunakan

of 41





Pertama, perlu dipahami bahwa ketentuan perpajakan di Indonesia untuk

pelaporan keuangan, tidak mengenal laporan keuangan konsolidasi atau

laporan keuangan “economic interest” (laporan keuangan dimana pihak

investor tidak memilliki anak perusahaan, tapi memiliki investasi pada

entitas asosiasi atau ventura bersama/JV). Semua laporan keuangan guna

pengenaan pajak penghasilan, hanya apa yang umum dikenal sebagai

laporan keuangan terpisah (separate financial statements). Artinya,

pengenaan pajak penghasilan dikenakan pada level perusahaan individual

tanpa menggabungkan penghasilan kena pajaknya, dengan penghasilan

kena pajak anak perusahaan, entitas asosiasi atau joint venture-nya. PPh

Pasal 17 dikenakan pada penghasilan kena pajak level perusahaan

individual. Konsekuensi dari hal di atas adalah bahwa investasi pada

entitas asosiasi yang telah dilakukan oleh perusahaan investor, akan dicatat

pada harga perolehan historis (dalam hal ini, menggunakan contoh 30%

Bapak, berarti sebesar jumlah kas yang sudah dikeluarkan, sebagaimana

tercermin dalam laporan arus kas yang Bapak sebutkan). Karena dicatat

pada “harga perolehan historis”, semua pengakuan bagian atas laba bersih

entitas asosiasi, tidak diakui secara ketentuan perpajakan. Tidak diakui

secara ketentuan perpajakan bukan berarti bagian atas laba bersih entitas

asosiasi tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Pengenaan pajak

penghasilan tersebut hanya “ditunda”. Pengenaan pajak penghasilan baru

akan dikenakan pada saat investasi tersebut dijual (baik sebagian atau

seluruhnya)(dengan asumsi, saham perusahaan asosiasi bisa dijual lebih

tinggi daripada harga perolehannya.) Perhitungan “keuntungan dari

penjualan investasi” adalah sebesar harga penjualan investasi MINUS harga

perolehan investasi (harga historis). Ketentuan di atas dari sudut pandang

perpajakan, ternyata sejalan dengan SAK di Indonesia, dimana dalam

laporan keuangan terpisah pihak investor, investasi yang telah dilakukan

of 41





Dear Pak Sukarnen, Saya masih belum bisa memahami sepenuhnya,

karena masih ada yang mengganjal. Contoh jika Perusahaan A memiliki

penyertaan di Perusahaan B sebesar 30%, maka perusahaan A akan

mencatatnya dengan metode ekuitas dimana jurnalnya Db. Investment in

PT B Cr. Cash kemudian ketika perusahaan B mengalami surplus atau

memiliki keuntungan maka si perusahaan A akan mencatat keuntungan

tersebut sebagai penambah investasi-nya kan, sehingga perusahaan A akan

menjurnal: Db. Investment in PT B (% shares of PTB x Net Profit After Tax

PT B) Cr. Income from PT B (% shares of PTB x Net Profit After Tax PT B)

nah ketika kita mencatat keuntungan tersebut apakah itu merupakan objek

pajak ataukah dapat dikoreksi fiskal negatif. [saya masih ragu ketika

membaca UU PPh pasal 4 ayat (3)]. Mohon penjelesannya Pak Sukarnen.

Satu lagi Pak, terkait penjelasan diatas Bapak mengatakan bahwa Laporan

Keuangan ini merupakan Laporan Keuangan Terpisah yang mana hanya

disajikan laporan keuangan pihak investor saja (Standalone Financial

Statement), berarti ketika kita melaporkannya dalam SPT Badan apakah

tidak mengikutsertakan akun investasi pada entitas asosiasi, karena saya

bingung dengan laporan arus kas yang telah tercatat bahwa terdapat

pengeluaran kas untuk keperluan investasi sehingga tidak tied up dengan

balance sheet-nya jika tidak dilaporkan akun investasi pada entitas asosiasi

of 41





Hi Buana, Kalau nanti punya ringkasan dari tesis yang sedang disusun,

boleh dikirim ke saya, untuk saya baca. Kalau menarik, boleh saya muat di

website kami, supaya bisa juga bermanfaat bagi pembaca lainnya. Saya

menulis topik tersebut, karena kadang saya perhatikan, banyak kerancuan,

terkait apakah suatu transaksi merupakan "deal bisnis" atau "deal aset",

artinya yang dialihkan tersebut suatu bisnis atau suatu aset. Saya mencoba

merangkum sebanyak mungkin hal yang bisa saya sajikan dalam 1 tulisan,

mudah-mudahan tidak terkesan terlalu panjang. (catatan: jaman sekarang,

orang lebih suka browsing internet, namun sulit sekali meluangkan waktu,

untuk fokus hanya baca 1 tulisan atau buku hingga selesai.) Saya berharap

ada diskusi lebih lanjut dari tulisan saya, berdasarkan apa yang akan ditulis

66 [email protected] 5/12/2015 20:50

Hi,Could you provide an exsuthaive list of the many adjustments to EV to

reach an Equity value. I.e. when you have undertaken a DCF analysis, you

will (firstly) net off debt and add cash to reach an initial' equity value.

Following this, there are numerous other' adjustments. Could you outline

the effects, if any, of the following items on the EV to Equity value

calculation: Pension Obligations, Off Balance Sheet items or Operating

Leases (capitalize and net off or just for leverage ratios?), Deferred Tax

Assets and Liabilities, Minority Interests, Investments and other non-

operating assets, and any other items which you would come

67 [email protected] 5/11/2015 3:48 Coba lihat PSAK 1/1994 paragraf 66 bandingkan dengan UU PPh/94

of 41





Buana, Dari komentar anda, saya lihat ada 2 pertanyaan: 1) Siapakah

pelaku pasar yang dimaksud? 2) Apa yang melandasi pengendalian atas

aset? Saya coba jawab secara singkat: 1) Sebagaimana ada saya jelaskan

dalam tulisan tersebut, dan di sini saya berikan beberapa tambahan

catatan terkait "pelaku pasar" tersebut: Pertama, mereka adalah pihak

yang ada dalam pasar tersebut, bisa pihak pembeli atau pihak penjual

(tidak harus pihak yang sedang atau akan bertransaksi terkait bisnis atau

aset tersebut). Pihak tersebut independen satu sama lain (tidak memiliki

hubungan istimewa). Kedua, pelaku pasar tersebut memiliki informasi

yang memadai terkait aset, liabiiltas dan transaksi-transaksi di pasar.

Ketiga, pelaku pasar tersebut diharapkan dapat dan mau untuk memasuki

suatu transaksi (sepanjang transaksi tersebut dianalisa secara wajar),

artinya mereka bukan pihak yang terpaksa atau dipaksa untuk mengadakan

transaksi. Untuk aset atau bisnis tertentu dapat kita identifikasi pelaku

pasar, mengingat industri-industri saat ini sudah cukup banyak pemainnya.

2) Pengendalian atas aset tentunya bukan "equity ownership", tapi

"contractual ownership", yang bisa dibuktikan kepemilikan secara kontrak.

Tapi bagi saya, yang jauh lebih penting, apapun itu, baik aset atau bisnis,

ujung-ujungnya adalah bisa diperoleh "manfaat ekonomis (economic

benefits)". Ini menarik karena yang memiliki secara hukum, belum tentu

menikmati "manfaat ekonomis" dari penggunaan aset/bisnis tersebut.

Kalau terkait transfer pricing untuk aset takberwujud (Anda bisa pesan dari

www.nulisbuku.com,buku saya yang membicarakan legal ownership dan

of 41





Buana, Ruang di sini jelas tidaklah mungkin membahas terkait

"pengendalian", namun ada beberapa poin penting yang ingin saya angkat,

karena dari bacaan paper-paper yang ada, banyak interpretasi yang

berbeda-beda terkait "pengendalian". Saya coba menggunakan ilustrasi

kendaraan mobil, untuk mudahnya. Pertama, memperoleh kunci

kendaraan untuk menyetir mobil bukan dapat serta merta diartikan,

penerima kunci kendaraan adalah pengendali. Walaupun memang secara

kasat mata yang tampak, orang yang ada di belakang kemudi tampak

mengendalikan jalannya kendaraan. Ini artinya apa? Artinya, untuk

menentukan pengendalian, kita perlu melihat hubungan antara pihak yang

ada di belakang kemudi kendaraan, dengan pihak atau orang lain yang ada

duduk bersama dalam 1 kendaraan mobil yang sama. Kalau yang ada di

belakang kemudi mobil adalah berstatus "sopir" maka, kita tahu bahwa

walaupun "sopir" mengendalikan laju dan membawa kendaraan mobil, ia

adalah bukan "pengendali" sesungguhnya, karena tujuan kendaraan jelas

bukan ditentukan oleh "supir" tersebut. Kita lihat lebih jauh, hubungan

antara yang ada di belakang kemudi dengan yang bukan, akan ditentukan,

terkait siapa yang memiliki "hak untuk mengambil keputusan". Siapa yang

memegang hak untuk mengambil keputusan, misalnya dalam hal ini,

menentukan arah tujuan kendaraan, dan bahkan jalan mana yang layak

diambil (misalnya lewat jalan tol atau tidak), dll, dapat dikatakan sebagai

"pengendali". Hak untuk mengambil keputusan juga perlu dilihat lebih

jauh, keputusan terkait apa yang akan diambil? Adanya fakta, bahwa ada

yang memerintahkan pihak pengemudi untuk mengganti misalnya saluran

radio atau lagu yang akan didengar selama perjalanan, tidak serta merta

menyatakan bahwa yang "menyuruh" adalah "pengendali". Perintah ini

praktis tidak terkait atau cukup relevan dengan tujuan berjalannya

kendaraan, yaitu untuk membawa ke tempat tujuan. Pengendalian juga

of 41





Salam hormat Pak Sukarnen Suwanto, Kebetulan sekali saya baru saja

membaca blog Bapak www.futurumcorfinan.com khususnya tentang

kombinasi bisnis. Kajian yang sangat bagus dan menarik. Semoga saya

bisa banyak belajar dr tulisan Bapak. Terima kasih. Jr Analyst Financial

Acc. Standards Impl di PT Pertamina (Persero) - 23 April 2015


pagi pak saya mau bertanya, kalau saya ingin menggunakan tulisan ini

untuk sebagai salah satu landasan teori dari tugas saya, saya harus izin

kepada siapa? terimakasih banyak

72 [email protected] 5/6/2015 22:13terimaksih atas balasannya, pastinya pak saya tidak mungkin tidak

mencantumkan sumber tulisannya terimakasih banyak pak :D


Ibu Fira, jangan lupa dicantumkan sumber tulisan Ibu ke website kami,

mengingat bahwa ini tulisan original kami dan sudah dimuat di majalah

Indonesian Tax Review. Hadirnya IFRS 11 Joint Arrangement (atau PSAK 66

di Indonesia) membawa konsekuensi yang menarik terkait JO dan JV.

Klasifikasi JO dan JV tidak lagi didasarkan pada apakah ada entitas legal

atau tidak, tapi lihat pada hak dan kewajiban dari pihak joint operator/joint

venturer. Banyak perkembangan yang menarik terkait JO/JV karena ada

beberapa amandemen yang saat ini sedang dan ada yang sudah difinalisasi

terkait transaksi antara Joint Operator atau Joint Venturer dengan JO atau

of 41





terimakasih, saya sangat senang atas ajakan untuk berdiskusi lebih lanjut

mengenai tulisan ini, karena memang tidak banyak literatur yang

menjelaskan mengenai akuisisi aset secara mendalam, yang umum dan

banyak ditemukan serta terdapat dasar hukum yang jelas adalah akuisisi

saham mengenai mekanisme sampai pada pengendalian perusahaan

mengenai tesis masih sedang dalam proses pengumpulan informasi, serta

dasar teori pada akuisisi aset yang dalam hukum indonesia (UUPT 2007)

tidak dijelaskan secara jelas. mengenai pelaku pasar yang telah

dijelaskan, "Yang dibicarakan dalam IFRS 3, dalam konteks “pelaku pasar”

adalah kalau ada proses atau input yang tidak lengkap atau kurang, dan

kekurangan tersebut dapat ditutupi oleh pihak pelaku pasar, misalkan

digabung dengan sebagian input dan proses yang sudah dimiliki oleh pihak

pelaku pasar lainnya, dan dengan demikian pihak pelaku pasar dapat

mengoperasikan serangkaian terpadu dari aktivitas dan aset tersebut

secara keseluruhan sebagai suatu bisnis" siapakah pelaku pasar yang

dimaksud? apakah pelaku pasar yang dimaksud adalah pihak ke-3 dari

transaksi akuisisi, atau pihak yang ada dalam suatu bisnis, dalam hal ini bisa

penjual(pihak yang diakuisisi/perusahaan target) bisa pembeli (pihak yang

mengakuisisi)? sepengetahuan saya pada akuisisi aset, hanya aset saja

yang di akuisisi sehingga perusahaan pengkuisisi tidak masuk dalam daftar

pemegang saham, yang terjadi dalam praktiknya yang saya temukan,

pemilik aset (dalam hal ini perusahaan pengakuisisi/pembeli aset) dapat

mengendalikan perusahaan target, padahal perusahaan pemilik aset disini

bukan merupakan pemegang saham mayoritas pada perusahaan target,

apa yang melandasi pengendalian tersebut? terkait dengan pengendalian

tersebut perlu dianalisa mengenai pengertian teori pengendalian;

pengendalian simple mayoritas, pengendalian nyata, pengendalian dengan

of 41




75 [email protected] 4/17/2015 14:40penjelasannya sangat membantu penulisan tesis tentang akuisisi aset

terimakasih banyak

76 [email protected] 4/17/2015 14:52 jd saya tau penjelasan mengenai aset ada di IFRS 3 terimakasih


Pak Sukarnaen, Saya Bagus, Mahasiswa Akuntansi FEB UGM. Saat ini saya

sedang menempuh program PPAK di UGM. Beberapa waktu lalu, dosen

saya menjelaskan tentang Time Value of Money, dimana dijelaskan juga

mengenai NPV,IRR,juga WACC. Mau bertanya menngenai WACC untuk

Feasibility Study. Sy sudah mencoba menanyakan kepada dosen

dikampus,namun masih belum paham sepenuhnya. Saya Paham

bagaimana alur pengerjaan NPV,IRR,dll,namun hanya WACC yang saya

belum paham cara mendapatkannya jika dari data atau laporan keuangan

yang disediakan. Karena selama ini, dalam kuliah, WACC atau Discount

Rate biasanya sudah diketahui persentase nya, kemudian ada pertanyaan,

bagaimana cara mendapatkan WACC,pak? Ada rumus yang saya ketahui,

yaitu WACC = (Wd x Kd) + (We x Ke), agak berbeda dari rumus bapak di

atas. namun dalam implementasinya, saya bingung bagaimana cara

mencari Wd dimana, Kd dimana, We dimana, Ke dimana. Setelah membaca

78 [email protected] 5/25/2015 15:17

Group Financial Controller and Business Investment Analyst at Mine

holding and Invesment Company: Saya baca beberapa tulisan pak Karnen di

Futurum...nice articles...


Bapak Wily, Kalau memungkinkan Bapak membaca IFRS 9 (2014), karena

untuk instrumen keuangan banyak mengalami perubahan, termasuk juga

hedge accounting. Semoga bermanfaat.

of 41





Q: saya sudah membaca web anda

http://www.futurumcorfinan.com/2014/05/capital-budgeting-untuk-

investasi-anggaran-lembaga-nonprofit-dan-sektor-publik-cost-benefit-

analysis-cba-cost-effectiveness-analysis-cea-dan-multi-criteria-analysis-

mca/ dan saya mesih kebingugan dalam metode cba cost benefit analysis.

pertanyaan saya adalah bisa tidak metode cba cost benefit analysis

digunakan pada evaluasi proyek teknologi informasi yang sudah ada

diterapkan pada instansi pemerintahan. R: Akar dari semua analisa

dalam dunia keuangan (kata keuangan tidak selalu berkaitan dengan profit-

seeking organization) adalah CBA. Perbedaan dalam penerapan dalam satu

situasi dengan situasi lainnya, adalah bagaimana Cost dan Benefit

diterjemahkan dalam level praktisnya. Dalam analisa Net Present Value

yang banyak dijelaskan dalam buku-buku Manajemen Keuangan, Cost dan

Benefit diartikan dalam istilah "arus kas masuk dan keluar", tetapi ini tidak

selalu sama apabila diterapkan dalam situasi lainnya. CBA, ya, bisa

diterapkan dalam evaluasi proyek TI di instansi pemerintahan. Di negara-

of 41





Pak Bagus, Artikel saya lebih dimaksudkan sebagai pengingat bahwa di

balik WACC ada asumsi rasio leverage konstan. Artinya, kalau leverage

ratio berubah, WACC juga harus berubah. Ini karena, pada waktu, misalkan,

porsi penggunaan hutang meningkat, ada kemungkinan: pertama, tingkat

bunga yang diminta pihak bank akan meningkat, yaitu premi resiko akan

naik, mengingat potensi resiko tidak dibayar akan meningkat; kedua,

penggunaan leverage yang naik, akan turut meningkatkan tingkat resiko

yang akan ditanggung oleh pihak pemegang saham, karena pihak

pemegang saham-lah yang menanggung resiko bisnis dan resiko keuangan.

Artinya, WACC akan berubah kalau leverage rasio berubah. Kalau Bapak

suka matematika, Bapak perlu baca terkait "darimana WACC" diperoleh.

www.seasholes.com/files/Seasholes_Stanton_WACC_and_APV.pdf.

WACC adalah "special case", sayangnya dalam penerapan, dijadikan

"general case". Dia spesifik untuk tingkat leverage tertentu. Kalau

digunakan hutang untuk membiayai suatu proyek, misalkan, dalam analisa

NPV, perlu ditanyakan terlebih dahulu: Apakah akan digunakan rasio

hutang/equity yang konstan? atau Apakah akan digunakan jumlah hutang

yang sama, artinya, jumlah hutang tidak akan berubah selama proyek

berjalan. Kalau ada tambahan kebutuhan dana, itu akan berasal dari pihak

pemegang saham. Terdengar rumit? Kalau iya, ya memang demikian

adanya. Saya khusus memasukkan hasil diskusi saya dengan Prof of

Finance di Stanford University (salah satu universitas sangat terkemuka di

Amerika Serikat) terkait hal ini.

http://www.futurumcorfinan.com/2015/04/market-or-estimated-value-in-

wacc-classic-question-with-confusing-answers-from-many-books/ Kalau

kita lihat dalam analisa project capital budgeting, ini lebih sulit lagi, karena :

pertama, proyek itu sendiri belum tentu ada pihak perbankan yang mau

mendanai, jadi memasukkan adanya unsur hutang belum tentu tepat

of 41





Hal yang membuat saya cukup kuatir adalah...respons dari petugas pajak

mengenai hal tersebut...deviden interim memang secara umum dapat

diberikan tapi apakah memenuhi syarat pengecualian obyek PPh pasal 4

ayat 2...Karena pengertian cadangan laba ditahan...sangat mungkin

diartikan petugas pajak bahwa dana tersebut harus dicatat terlebih dahulu

di saldo laba [ditahan]..yang disyahkan dengan RUPS yang bisanya setelah

akhir period...mohon tambahan informasi dari Bapak..terima kasih...


Dear Bpk/ Ibu, Sebelumnya Terima kasih atas penjelasan yang terinci

mengenai CB yang disampaikan di bagian pertama ini namun saya masih

membutuhkan penjelasan mengenai Bagian ketiga, yang akan menguraikan

aspek pengenaan pajak atas Obligasi Konversi. Saya membutuhkan

penjelasan terkait aspek perpajakan atas Obligasi Konversi. Contoh : Ada

perusahaan Asing epmilik CB perusahaan dalam negeri dan perusahaan

dalam negeri lain ada yang berminat untuk membeli CB yang dimiliki oleh

Perusahaan Asing tsb. Bagaimana aspek perpajakannya, apakah kena PPH

Pasal 26 namun jika kena dikenakan dengan tarif yang mana yang tepat

nya? Atas perhatian dan bantuannya, saya ucapkan Terima kasih

84 [email protected] 6/25/2015 13:04

Dear pak sukarnen...mohon pencerahan mengenai artikel Bapak

diatas...apabila terjadi pembagian deviden sebelum berakhirnya periode

laporan keuangan dengan nilai yg lebih besar dr saldo laba di awal

periode..apakah hal tersebut memenuhi syarat pasal 4 ayat 3...mengenqi

deviden berasal Dari cadangan laba ditahan...?..Karena hal ini terjadi krn

adanya penjualan asset di tengah periode...dan langsung dibagikan kepada

pemegang saham...mohon pencerahannya...terima kasih sebelumnya...

of 41




85 [email protected] 6/25/2015 22:55

Pak Nanang, Sebelum mengacu ke ketentuan UU Perpajakan, UU PT No.

40 Tahun 2007 perlu diperhatikan terlebih dahulu. UU No. 40 Tahun 2007

mengatur tentang Perseroan Terbatas dan menjadi pedoman secara umum

dalam penyusunan Anggaran Dasar perusahaan. Saya sarankan untuk

membaca Pasal 70, 71 dan 72 dari UU PT tersebut. Pastikan terlebih dahulu

dengan pihak Legal perusahaan Bapak apakah pembagian dividen tersebut

memenuhi ketentuan UU PT dan juga Anggaran Dasar perusahaan.

Maksud saya, pembagian dividen tetap perlu memenuhi ketentuan

perundang-undangan PT, dan tidak semata-mata karena ada saldo laba dan

karena ada saldo kas positif yang cukup besar. Kedua, perlu dibedakan

antara dividen tahunan dengan dividen interim. Pembagian dividen

tahunan pada umumnya dilakukan sesudah tutup buku tahunan, misalnya

laporan keuangan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

sudah disusun, dan telah mendapat pengesahan dalam RUPS. Pembagian

dividen yang Bapak maksud di atas adalah apakah terkait tahun buku 2014,

atau dimaksudkan sebagai dividen interim tahun buku 2015 (yang belum

tutup buku). Kalau iya, pastikan dulu ketentuan Pasal 72 terkait dividen

interim dipenuhi. Kalau hal-hal dalam UU PT sudah terpenuhi, baru

of 41





Dear Dominique, Saya baca kembali tulisan saya, ada 2 bagian yang belum

sempat ditulis, yaitu aspek perpajakan dan aspek penilaian CB. Sebelum

menjawab pertanyaan Anda, perlu diklarifikasi, apakah CB tersebut

dibukukan dan disajikan sebagai (i) Liabilitas, atau (ii) Liabilitas dan Ekuitas,

atau bahkan (iii) seluruhnya sebagai Ekuitas. Lihat kembali Bagian 2 dari

tulisan saya terkait akuntansi CB menurut PSAK/IAS-IFRS. Saya sengaja

menempatkan Pembukuan sebagai Bagian yang Penting dari CB (Bagian 2)

di depan Bagian 3 (Perpajakan) dan Bagian (4) Penilaian CB. Perlu

diperhatikan bahwa: Pertama, Pasal 28 UU KUP No. 16/2009 mengacu ke

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jadi Pembukuan

menjadi awal, baru Nilai Transaksi. Kedua, Pengenaan Pajak = % * Dasar

Pengenaan Pajak. Bagian dari DPP adalah Nilai Transaksi. Kalau ini CB yang

diterbitkan beberapa tahun yang lalu, belum tentu dapat ditransaksikan

dengan nilai historis, mengingat ada kemungkinan tingkat imbal hasil surat

utang dan ekuitas sudah jauh mengalami perubahan. Akhir-akhir ini

mengalami kenaikan di bulan Juli 2015. Di samping itu, terms and

conditions dari pembelian CB saat ini tidak sama dengan terms and

conditions pada saat penerbitan CB, yang tentunya dapat mempengaruhi

Nilai Transaksi. Perlu diperhatikan bahwa transaksi CB perlu dilakukan

pada harga mengikuti kekuatan pasar meskipun misalnya, ditransaksikan

oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (istilah sekarang:

of 41





Dear Pak Sukarnen, Sebelumnya Terima Kasih atas perhatian dan

tanggapan penjelasan yang Bapak berikan. Sekilas info untuk pengalihan

saham mengenai aspek perpajakannya lebih jelas diaturnya dan di stated di

dalam Pasal 26 ayat 2a UU PPH no. 36 Th 2008 namun untuk pengalihan CB

tidak dibahas terinci dan juga pengertian saham dan CB jelas berbeda.

Aku yakin atas pengalihan CB dimana Perusahaan Dalam Negeri membeli

CB yang dimiliki Perusahaan Asing (domisili perusahaan asing pemegang CB

perusahaan Dalam Negeri berada di BVI) ada tax exposure PPh Pasal 26 nya

namun yang aku belum dapat meyakini apakah terkena tarif 20% dari

Penghasilan Bruto atau 5%x Harga Jual (perlakuan sama spt saham

20%x25%). Mohon penjelasan menurut Pak Sukarnen lebih tepat terkena

tarif PPh 26 yang mana dan dasar hukum peraturannya. Terima kasih Pak


Dear Dominique, Saya belum bisa kasih komentar. CB walaupun kata-

katanya Convertible Bonds, tidak otomatis merupakan Liabilitas. Anda

perlu baca Bagian II tulisan tentang CB yang menguraikan aturan

pembukuan menurut PSAK/IAS-IFRS. CB dimungkinkan dicatat sebagai

sebagian sebagai Liabilitas dan sebagian sebagai Ekuitas, atau bahkan

seluruhnya sebagai Ekuitas. Dari pertanyaan Anda, tidak jelas apakah

'menurut PSAK/IAS-IFRS' CB yang Anda maksud mesti dicatat sebagian ke

Ekuitas atau tidak. Perusahaan saat ini tanpa tahu terkait ketentuan

PSAK/IAS-IFRS, karena ada kata "Bonds" dicatat seluruhnya ke Liabilitas. Ini

akan membawa implikasi, apakah transaksi penjualan tersebut transaksi

of 41

comments for various futurum article 2013 2015 update

Economy & Finance