Palm Oil Innovation Group

Charta POIG Versi 1.0 November 2013

Foto oleh: Agropalma Foto oleh: Rainforest Action Network

Foto oleh: Musim Mas

1 Charta POIG untuk peritel dan perusahaan manufaktur dapat diakses di www.poig.org/poig-retailer-manufacturer-charter-components/

Charta POIG V1.0 13 November 2013

6

Charta Palm Oil Innovation Group

Pendahuluan Palm Oil Innovation Group (POIG) adalah suatu inisiatif multi pihak yang bertujuan mencapai pengadopsian produksi kelapa sawit dan praktik pengadaan yang bertanggung jawab oleh aktor utama dalam rantai pasok melalui pengembangan dan berbagi patokan yang kredibel dan dapat diverifikasi yang dibangun berdasarkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), serta menciptakan dan mendorong inovasi. Dibentuk pada tahun 2013, inisiatif ini dikembangkan melalui kerjasama dengan LSM terkemuka serta produsen kelapa sawit progresif. POIG bertujuan mendukung RSPO dengan mengembangkan standar dan komitmen RSPO dan melalui keduanya menciptakan inovasi dalam menerapkan standar RSPO yang sudah ada serta isu kritis lainnya. Dengan fokus pada tiga bidang tematik yaitu tanggung jawab lingkungan, kemitraan dengan masyarakat, dan integritas perusahaan dan produk, anggota POIG memperkuat komitmen mereka terhadap produksi kelapa sawit yang bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan. POIG fokus pada pemanfaatan pengalamannya untuk menciptakan inovasi dalam industri kelapa sawit dan mengadvokasikan inovasi tersebut. POIG akan menunjukkan bahwa dengan menetapkan dan menerapkan standar ambisius ini, industri mampu memutuskan hubungan antara kelapa sawit dengan deforestasi, pelanggaran hak asasi manusia, hak atas lahan dan hak pekerja. Charta POIG ini utamanya fokus pada perusahaan produsen kelapa sawit (yang sebagian besar pendapatannya berasal dari penanaman dan pemrosesan Tandan Buah Segar/TBS). Komponen Charta POIG tentang peritel dan pabrik pengolahan telah diluncurkan pada bulan November 2015,1 dan komponen untuk pedagang dan pemroses diharapkan akan diluncurkan pada tahun 2017. Diharapkan bahwa komponen tambahan ini akan ditambahkan untuk pemangku kepentingan kunci lainnya seperti investor dan konsumen guna

memastikan standar ini diterapkan ke dalam seluruh rantai pasok. POIG terbuka bagi pemangku kepentingan sektor kelapa sawit yang mendukung Charta ini dan memiliki visi yang sama. POIG ingin mengeksplorasi cara meningkatkan permintaan pasar atas produk kelapa sawit yang dihasilkan oleh inovator dalam industri ini yang beroperasi sesuai dengan Charta, dan khususnya menyambut baik dukungan produsen dan konsumer.

Objektif dan Tujuan POIG: • mendorong dan mendukung inovasi dan

perbaikan dalam pengelolaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit dan melalui rantai pasok dalam berbagai isu lingkungan, sosial, rantai pasok dan tata kelola, dan mengupayakan agar inovasi tersebut diluncurkan dalam seluruh industri kelapa sawit dan dicerminkan dalam standar RSPO.

• menciptakan nilai tambah bagi produsen dan

mitra rantai pasok yang inovatif dan progresif melalui peningkatkan pengetahuan dan permintaan pasar terhadap produk kelapa sawit dari praktik inovatif dan lebih baik.

• berperan sebagai forum diskusi terbuka dan

berbagi pengalaman dengan inovasi dan peningkatan dalam bidang: praktik perkebunan kelapa sawit, pengelolaan pabrik, pengadaan yang bertanggung jawab, serta ketelusuran dan verifikasi produk sepanjang rantai pasok.

• berperan sebagai forum pelibatan pemerintah

secara kolektif untuk mencapai pengakuan dan dukungan terhadap inovasi, dan agar dima-sukkan ke dalam undang- undang dan hukum.

Charta POIG V1.0 13 November 2013

6

Pihak penandatangan Charta berkomitmen mensertifikasikan semua produksi2 kelapa sawitnya sesuai dengan Prinsip & Kriteria RSPO dan menunjukkan pemenuhan persyaratan berikut melalui verifikasi oleh pihak ketiga:3

2 Untuk semua operasi tanpa memperdulikan ukuran atau lokasi kebun. 3 Rangkaian indikator tambahan yang menjelaskan persyaratan tambahan yang melebihi dan melampaui Indikator RSPO P&C tersedia pada situs web POIG. Indikator tersebut diverifikasi sebagai tambahan untuk audit sertifikasi yang sudah ada oleh pihak ketiga. 4 Deforestasi adalah konversi hutan menjadi non hutan yang diakibatkan oleh manusia, dengan pengecualian konversi skala kecil berintensitas rendah untuk kebutuhan sehari-hari (subsisten) oleh masyarakat adat dan masyarakat tradisional yang bergantung pada hutan (konsisten dengan NKT 5). 5 Hutan ber-Stok Karbon Tinggi adalah kelas vegetasi di antara tingkat lahan terdegradasi (di mana dahulunya lahan hutan tetapi sudah menjadi semak belukar dan padang rumput) dan hutan regenerasi muda alami. Hutan SKT diidentifikasi melalui stratifikasi vegetasi berdasarkan interpretasi data penginderaan jarak jauh dan data lapangan, analisis patch hutan melalui pohon keputusan untuk memperoleh Rencana Konsenvasi dan Pemanfaatan Lahan Terintegrasi yang melibatkan pengamanan sosial yang kuat termasuk pemetaan partisipatif dan Padiatapa dan perlindungan area NKT, hutan dan lahan gambut SKT. Pendekatan SKT diawasi oleh kelompok multi pemangku kepentingan dari Pengarah Pendekatan SKT, dan dapat diakses di www.highcarbonstock.org. Pendekat setara lainnya juga dapat digunakan.

Kriteria RSPO yang Relevan 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 7.8 4.3, 7.1, 7.2, 7.4, 7.8 5.6, 7.8, 8.1

1. Tanggung jawab terhadap lingkungan 1.1 Memutus keterkaitan antara ekspansi kelapa sawit dan deforestasi:4 perlindungan hutan – melindungi dan memperbaiki area yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT): Memutus keterkaitan antara ekspansi kelapa sawit dan deforestasi dengan melakukan pendekatan Stok Karbon Tinggi5 (SKT), penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) terhadap penggunaan lahan. Pendekatan ini menggabungkan konservasi keanekaragaman hayati dan karbon serta pertimbangan sosial (termasuk kebutuhan masyarakat). 1.2 Lahan Gambut: a) Tidak ada pembukaan lahan di wilayah gambut: Seluruh wilayah lahan gambut yang belum dikembangkan (tanpa melihat kedalaman) harus dilindungi. Pembuatan kanal pengeringan, pembakaran atau pembuatan jalan di atas wilayah gambut adalah terlarang. b) Pemeliharaan lahan gambut: Permukaan air harus dikelola di perkebunan yang sudah ditanam di atas lahan gambut untuk meminimalisir penurunan gambut dan pelepasan emisi gas rumah kaca. Adanya strategi untuk memperbaiki ekosistem lahan gambut kritis secara progresif, dengan preferensi replanting di tanah mineral, termasuk melalui pendekatan ‘pertukaran lahan’. 1.3 Akuntabilitas Gas Rumah Kaca (GRK): Perusahaan wajib melaporkan secara terbuka emisi GRK tahunan dari semua sumber dan perkembangannya ke arah tercapainya target penurunan GRK dari aktivitas non lahan (per ton CPO).

Charta POIG V1.0 13 November 2013

6

6 Termasuk Paraquat. Penggunaan pestisida untuk kondisi darurat diperbolehkan tetapi bergantung pada persetujuan dari POIG. 7 Berdasarkan pestisida dalam daftar ini pada tanggal Charta. Pembaruan daftar yang dilakukan pada kemudian hari harus diverifikasi oleh anggota POIG. 8 Pertanian presisi mengadaptasikan kegiatan operasi lapangan dengan varian tanaman lokal dan kondisi tanah setempat melalui pemanfaatan teknologi terkini, yang digabungkan dengan pengetahuan pengelolaan lahan intensif, untuk menjaga produktivitas lahan tinggi dan peningkatan efisiensi hara. 9 Untuk mencegah pencemaran air akibat pupuk saat ini dan kemungkinan terjadinya ‘peak phosphorus’ pada masa mendatang, kunjungi https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_phosphorus dan http://www.greenpeace.to/greenpeace/wp-content/uploads/2012/06/

tirado-and-allsopp-2012-phosphorus-in-agriculture-technical-report-02-2012.pdf

Kriteria RSPO yang Relevan 4.5, 4.6, 8.1 4.4, 5.3, 8.1 4.4, 8.1 5.2, 7.3

1.4 Meminimalkan penggunaan pestisida: Pestisida dengan tingkat racun yang tinggi, bersifat bio-akumulatif dan persisten tidak boleh digunakan.6 Termasuk bahan-bahan kimiawi dalam daftar ‘Sangat Berbahaya’ FSC dan daftar pestisida terlarang SAN.7 Pengusaha perkebunan harus memilih penggunaan gulma alami, kontrol hama, dan pengelolaan hama terpadu (IPM), serta berusaha untuk mengindari penggunaan pestisida beracun, hanya menggunakannya sebagai pilihan terakhir. Harus ada transparansi penuh terhadap setiap penggunaan pestisida. 1.5 Pupuk Kimia: Untuk mengurangi dampak terhadap iklim dan lingkungan, pengusaha perkebunan harus berusaha untuk meminimalkan penggunaan pupuk kimia,8 dan mengupayakan pengimplementasian ‘pertanian presisi’, pengaplikasian pupuk organik dan bilamana memungkinkan, menggunakan limbah sebagai sumber fosfor.9 Tingkat fosfor dan nitrogen dalam aliran air dipantau dan dilaporkan. 1.6 Larangan terhadap penggunaan organisme termodifikasi secara genetika: Praktek perkebunan dengan cara GMO di dalam wilayah kelola tidak diperbolehkan. 1.7 Akuntabilitas penggunaan air: Kualitas dan kuantitas air dijaga dengan mengadopsi manajemen air yang bertanggung jawab termasuk minimalisasi dan pelaporan penggunaan air, eliminasi pencemaran, kesetaraan dengan pengguna lain, dan pertimbangan tingkat dampak irigasi terhadap daerah tangkapan. 1.8 Melindungi dan melestarikan satwa liar: Melakukan survei keanekaragaman hayati yang komprehensif untuk mengidentifikasi HCV 1-3, selain itu memastikan perlindungan dan kelangsungan hidup semua spesies langka, terancam atau terancam punah di dalam wilayah konsesi, pemilik konsesi juga memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan hidup mereka di alam bebas di luar batas konsesi.

Charta POIG V1.0 13 November 2013

6

10 Ketahanan pangan terjadi saat masyarakat yang terkena dampak perkebunan dan PKS memiliki akses fisik dan ekonomi untuk mendapatkan pangan yang aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan mereka untuk kehidupan yang aktif dan sehat. – 1996 World Food Summit www.fao.org/docrep/013/al936e/al936e00.pdf 11 Penyerobotan lahan dijelaskan sebagai “Segala bentuk perolehan hak atas lahan dalam skala besar yang bersifat kontroversial oleh entitas asing atau entitas luar.” (Pearce, F. 2012. The Landgrabbers – the new fight over who owns the planet. Eden Project Books. pg viii).

Kriteria RSPO yang Relevan 2.2, 2.3, 6.4, 7.6 6.1, 7.1 6.3 6.1, 6.13

2. Kerjasama dengan masyarakat 2.1 Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA): PADIATAPA yang komprehensif harus diperoleh untuk semua pengembangan lahan kelapa sawit, termasuk menghormati secara penuh hak hukum dan hak adat masyarakat terhadap wilayah, tanah dan sumber daya mereka melalui lembaga perwakilan mereka, dengan semua informasi dan dokumen relevan yang tersedia, dengan akses saran ahli yang independen, melalui proses terdokumentasi berorientasi jangka panjang, konsultasi dan negosiasi dua arah dimana masyarakat diberikan informasi dan memahami bahwa mereka memiliki hak untuk mengatakan tidak terhadap pengembangan lahan sawit, dan tidak dibatasi oleh kerangka hukum lokal. Untuk areal perkebunan yang baru diperoleh namun sudah ditanami, harus dilakukan perbaikan terhadap proses PADIATAPA yang kurang tepat ketika perkebunan tersebut baru didirikan. Lahan tidak boleh diperoleh melalui pengambilalihan dengan alasan kepentingan nasional (‘eminent domain’). 2.2 Ketahanan Pangan:10 Sebagai bagian dari proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), penilaian dampak sosial dan perencanaan penggunaan lahan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat dan lokal, ketahanan pangan harus dipertahankan atau diperkuat guna menjaga hak pilih mereka terhadap penggunaan lahan dan opsi ketahanan pangan di masa mendatang, termasuk tidak menganggu penguasaan lokal dan keanekaragaman dari sistem produksi pangan. Terdapat transparansi penuh terhadap proses pengalokasian lahan. 2.3 Resolusi konflik yang efektif: Terdapat sebuah sistem resolusi konflik yang berimbang, terpercaya, yang disepakati bersama dan didokumentasikan serta dapat diakses oleh petani, masyarakat adat, masyarakat pedesaan dan pihak lain yang terkena dampak, dalam menangani keluhan dan menyelesaikan konflik dengan solusi yang disepakati oleh semua pihak. Sistem tersebut mencakup opsi untuk mendapatkan saran hukum dan teknis yang independen, kebebasan pengadu untuk memilih individu atau kelompok dalam mendukung mereka dan/atau bertindak sebagai pemerhati, serta opsi mediator pihak ketiga. 2.4 Kondisi sosial: Memiliki sebuah program sosial yang komprehensif dengan pemantauan rutin untuk memastikan produksi kelapa sawit tidak menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, memicu konflik sosial, atau mengakibatkan ‘penyerobotan lahan’,11 dan membahas isu keadilan sosial termasuk perumahan, kesehatan, pendidikan serta pemberdayaan perempuan.

Charta POIG V1.0 13 November 2013

6

12 Lihat Konvensi ILO 87, 98, 29, 105, 138, 182, 100, 111, 155, 161, 181, Kerangka Kerja Multilateral ILO tentang Migrasi Tenaga Kerja, Prinsip Tidak Mengikat dan Pedoman Pendekatan Berbasis Hak untuk Migrasi Tenaga Kerja (2005), Deklarasi ILO tentang Prinsip Dasar dan Hak di Tempat Kerja, dan Protokol Palermo PBB.

13 Lihat UN 2004. Konvensi Melawan Korupsi. Pasal 5-12. www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf 14 Standar GRI versi terkini tersedia di www.globalreporting.org

Kriteria RSPO yang Relevan 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.12 6.10, 6.11 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

2.5 Hak-hak pekerja: Produsen kelapa sawit harus menghormati hak-hak pekerja, termasuk yang terdapat di dalam persyaratan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengenai ‘pekerjaan yang layak’ dan konvensi penting terkait pekerja anak, pekerja paksa atau wajib, kebebasan berserikat, dan penghapusan diskriminasi.12 2.6 Dukungan terhadap petani: Kontrak dengan petani adalah berdasarkan kemitraan yang adil, transparan dan terpercaya. Petani dibantu dalam hal kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan yang meliputi: peningkatan produktivitas yang sebanding dengan patokan produktivitas di wilayah tersebut dan target untuk mendapatkan produktivitas yang sama dengan perkebunan inti perusahaan. Pencapaian produktivitas harus diperoleh tanpa ekspansi yang dapat mengancam ketahanan pangan setempat atau menambah dampak lingkungan. Bantuan harus mencakup manajemen keuangan dan anggaran, logistik dan pengolahan TBS, dan meningkatkan akses ke pasar melalui sertifikasi kelompok. Perusahaan wajib memberikan laporan mengenai bantuan yang telah mereka berikan kepada petani. 3. Integritas Perusahaan dan Produk 3.1 Anti korupsi dan transparansi: Perusahaan produsen harus mempublikasikan komitmen untuk melarang segala bentuk korupsi13 termasuk selama proses akuisisi konsesi dan di dalam operasional mereka, serta mendukung segala upaya untuk membuat dan mematuhi undang-undang anti korupsi, apabila ada. Apabila undang-undang anti korupsi tidak ada, maka perusahaan produsen harus menerapkan langkah anti korupsi lainnya yang sebanding untuk mengukur skala dan intensitas dari kegiatan manajemen dan resiko korupsi tersebut. 3.2 Ketelusuran: Dalam jangka waktu 12 bulan setelah komitmen terhadap POIG Charta, semua pasokan dari kebun perusahaan dan kebun pemasok lainnya ke pabrik dapat ditelusuri sepenuhnya. Masing-masing pihak bertanggung jawab atas ketelusuran komponen rantai pasok di bawah kontrol mereka dan transparansi terhadap mitra rantai pasok mereka. 3.3 Laporan mengenai kinerja sosial, ketenagakerjaan dan lingkungan: Melaporkan kinerja sosial, ketenagakerjaan dan lingkungan dari perusahaan termasuk elemen dari POIG Charta, dan bagaimana perusahaan menunjukkan tata kelola yang baik terhadap sistem keberlanjutan dengan menggunakan pedoman dari Global Reporting Initiative14 (GRI) atau pendekatan setara yang lain.

Catatan alih bahasa: Indikator verifikasi POIG charta pada awalnya dibuat dalam bahasa Inggris. Apabila ada perbedaan antara versi bahasa Inggris indikator verifikasi dari charta dan alih bahasa yang ada, maka versi bahasa Inggris harus menjadi acuan apabila ada pertanyaan terkait penafsiran ataupun sebaliknya.

Charta POIG V1.0 13 November 2013

6

15 Perkebunan dengan luas <25 ha atau ambang batas nasional yang telah disepakati. Proses uji tuntas sederhana mungkin akan dibutuhkan. 16 Anggota Charta berkomitmen terhadap uji tuntas untuk mengidentifikasi aspek dari akuisisi baru yang tidak patuh terhadap Charta dan untuk menyusun dan menerapkan rencana terikat waktu untuk mencapai kepatuhan. Rencana terikat waktu ini akan diajukan kepada POIG untuk memperoleh persetujuan (dalam waktu 12 bulan sejak pembelian). 17 New Britain Palm Oil (NBPOL) adalah salah satu anggota pendiri Palm Oil Innovation Group, dan berhasil melakukan audit

verifikasi terhadap persyaratan dan indikator uji coba Charta POIG pada bulan Oktober 2014. Pada bulan Februari 2015 NBPOL diakuisisi oleh Sime Darby Bhd, yang bukan merupakan anggota POIG. POIG mewajibkan keanggotaan pada tingkat perusahaan induk. Dengan demikian, saat ini NBPOL bukan merupakan anggota POIG.

Kriteria RSPO yang Relevan 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

3.4 Sertifikasi RSPO dan operasional perusahaan: Pada saat komitmen terhadap POIG Charta dilakukan, perusahaan produsen harus memiliki minimal 50% dari perkebunan yang telah disertifikasi RSPO dan memiliki komitmen untuk mencapai sertifikasi 100% dalam jangka waktu 2 tahun. Ini mencakup semua operasional kelapa sawit, anak perusahaan, akuisisi perkebunan yang ada sekarang dan pembelian TBS dari pihak ketiga, dengan kemungkinan alternatif sertifikasi penuh RSPO untuk produsen kecil swadaya.15 3.5 Rantai pasok yang bertanggung jawab: Produsen harus melakukan verifikasi secara independen dan melaporkan kepatuhan terhadap POIG Charta dalam jangka waktu 12 bulan sejak berkomitmen terhadap Charta tersebut untuk seluruh operasional mereka, anak perusahaan dan akuisisi dari perkebunan yang ada,16 termasuk pemasok pihak ketiga. 13 November 2013 Agropalma Brazil DAABON Group Forest Peoples Programme Greenpeace New Britain Palm Oil Ltd17 Rainforest Action Network Worldwide Fund for Nature