PROFESI AKUNTAN PUBLIKDAN

ARTIKEL THE FORCE OF LAW AUSTRALIAN AUDITING STANDARDS AND THEIR IMPACT ON THE AUDITING PROFESSIONDisusun untuk memenuhi tugas mata kuliah

Audit Kontemporer

Tahun Akademik 2014/2015

Disusun oleh:Kelomp[ok 1

Hanafi

(12030114410022)

Agata Sri Ayu Wiriyanti

(12030114410008)

JURUSAN MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2015BAB II PROFESI CPA

1. KEGIATAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KAP menyedikan jasa audit serta jasa atestasi dan assurance lainnya. Jasa-jasa tambahan yang biasanya diberikan oleh KAP meliputi :a. Jasa akuntansi dan pembukuan : Banyak klien kecil yang memiliki staf akuntansi terbatas mengandalkan KAP untuk menyusun laporan keuangannya.

b. Jasa perpajakan : KAP menyiapkan SPT pajak korporasi dan perorangan baik untuk klien audit maupun non audit. Hampir setiap KAP melakukan jasa perpajakan, yang mungkin mencakup pajak bumi dan bangunan, pajak hadiah, perencanaan pajak, serta aspek-aspek lain dari jasa perpajakan. c. Jasa konsultasi manajemen : Kebanyakan KAP memberikan jasa tertentu yang memungkinkan kliennya mengoperasikan bisnis secara lebih efektif. Jasa ini disebut jasa konsultai manajemen atau jasa konultasi manajemen. Jasa ini berkisar dari saran singkat untuk memperbaiki system akuntansi klien hingga nasihat menyangkut manajemen resiko, teknologi informasi dan rancangan system e-commerce, uji tuntas marger dan akuisisi, serta konsultasi manfaat aktuaria.2. STRUKTUR KANTOR AKUNTAN PUBLIKSifat dan ragam jasa yang ditawarkan KAP sangat bervariasi, dan hal itu mempengaruhi organisasi dan struktur kantor terebut. Tiga factor utama yang mempengaruhi struktur organisasional semua KAP adalah :

a. Kebutuhan akan indepedensi dari klien ; independensi memungkinkan auditor tetap tidak bias dalam menarik kesimpulan tentang laporan keuangan.b. Pentingnya struktur untuk memicu kompetensi ; kompetensi memungkinkan auditor melakanakan audit dan melakukan jasa-jasa lain secara efisien dan efektif.

c. Meningkatnya resiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor ; dalam suatu dasarwasa, KAP mengalami peningkatan biaya yang berkaitan dengan tuntutan hukum.STRUKTUR ORGANISASITersedia enam struktur organiasi bagi KAP. Kecuali peruahaan perorangan (proprietorship), setiap truktur menghasilkan suatu entitas yang terpisah dari akuntan secara pribadi, yang membantu meningkatkan indepedensi auditor. Empat struktur organiasi yang terakhir memberikan perlindungan tertentu terhadap kerugian akibat tuntutan hukum.Perusahaan Perorangan hanya kantor dengan pemilik tunggal yang dapat beroperasi dalam bentuk ini. Secara tradisional, semua kantor dengan pemilik tunggal diorganisasikan sebagai perusahaan perorangan (proprietorship), tetapi dalam tahun-tahun terakhir sebagian besar sudah berubah menjadi bentuk organisasi yang memiliki kewajiban yang lebih terbatas akibat resiko tuntutan hukum.

Persekutuan Umum (general partnership) bentuk organiasi ini sama seperti perusahaan perorangan, kecuali bahwa bentuk ini menyangkut banyak pemilik. Struktur organisasi ini juga semakin kurang populer karena bentuk kepemilikan lain yang menawarkan perlindungan hukum tertentu telah diperbolehkan menurut hukum Negara bagian.

Korporasi Umum keunggulan korporasi adalah bahwa para pemegang sahamnya hanya bertanggung jawab sampai sebatas investasi mereka dalam korporasi itu.

Korporasi Profesional Korporai professional memberikan jasa-jasa profesional dan dimiliki oleh satu atau lebih pemegang saham.

Limited Liability Company Limited liability company (LLC) menggabungkan atribut-atribut yang paling menguntungkan dari korporasi umum dan persekutuan umum. LLC biasanya memakai struktur dan dikenai pajak seperti persekutuan umum, tetapi para pemiliknya memiliki tanggung jawab pribadi yang terbatas yang mirip dengan kewajiban dalam korporasi umum.

Limited Liability Partnership Limited liability partnership (LLP) dimiliki oleh satu atau lebih parter. Struktur dan pajaknya sama seperti persekutuan umum, tetapi perlindungan kewajiban pribadi dalam LLP lebih rendah ketimbang dalam korporasi umum atau LLC. Para parter dalam LLP secara pribadi ikut bertanggung jawab atas utang dan kewajiban perekutuan, tindakan mereka sendiri dan tindakan orang lain dibawah supervise mereka. Para parter tidak secara pribadi bertanggung jawab atas kewajiban yang berasal dari tindakan ceroboh partner lain dan pegawai yang tidak berada dibawah supervisinya.

HIERARKI KAP YANG KHAS

Hierarki organisasi dalam suatu KAP yang khas meliputi partner atau pemengang saham, manajer, penyelia, auditor senior atau penanggung jawab, serta asisten. Seorang pegawai baru biasanya memulai kariernya dalam KAP sebagai asisten dan menjalani 2 atau 3 tahun dalam setiap klasifikasi sebelum meraih status partner. Dalam buku ini kami menyebut auditor yang kami maksud adalah orang yang melakukan aspek tertentu dari suatu audit. Tabel 2.2 mengikhtisarkan pengalaman dan tanggung jawab setiap tingkatan klasifikasi di dalam KAP.

Tingkat StafPengalaman

Rata-rataTanggung Jawab Utama

Asisten Staf0-2 tahun Melakukan sebagian besar pekerjaan audit yang terinci

Auditor senior atau penanggung jawab2-5 tahunMenggordinasikan dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan audit, termasuk mengawasi dan mereview pekerjaan staf

Manajer5-10 tahunMembantu penanggung jawab merencanakan dan mengelola audit, mereview pekerjaan penanggung jawab, serta membina hubungan dengan klien, seorang manajer mungkin bertanggung jawab atas lebih dari satu penugasan pada saat yang lama.

Partner10 tahun ke atasMereview keseluruhan pekerjaan audit dan terlibat dalam keputuan-keputusan audit yang signifikan. Seorang partner adalah pemilik KAP dan karenanya mengembang tanggung jawab akhir dalam melaksanakan audit dan melayani klien.

E-COMMERCE DAN OPERASI KAP

KAP memanfaatkan internet untuk memasarkan jasa-jasanya serta menyoroti hal-hal seperti lokasi kantor atau afiliasi, lini-lini jasa, serta spesialisasi industri dan menyediakan alat-alat serta bahan acuan bagi klien yang sekarang maupun calon klien.KAP memanfaatkan sumber daya dan database online untuk membantu para stafnya agar selalu mengetahui peluang bisnis baru serta masalah penetapan standar.3. STANDAR AUDIT BERLAKU UMUM (GAAS)

Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas professional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan dan bukti.

Standar audit yang berlaku umum dibagi menjadi tiga kategori:

STANDAR UMUMStandar umum menekankan pada pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor.

a. Pelatihan dan kecakapan teknis memadai

Standar umum yang pertama yang biasanya diinterpretasikan sebagai keharusan bagi auditor yaitu memiliki pendidikan formal di bidang audit dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan serta mengikuti pendidikan professional yang berkelanjutan.

b. Sikap mental independen

Kode etik dan pernyataan standar audit menekankan kebutuhan akan independensi. KAP diharuskan mengikuti praktik-praktik tertentu untuk meningkatkan independensi semua personel.

c. Kemahiran professional

Kemahiran professional berarti bahwa auditor professional bertangung jawab melaksanakan tugasnya dengan tekun dan seksama.Kecermatan mencakup pertimbangan mengenai kelengkapan dokumentasi audit, kecukupan bukti audit, serta ketepatan laporan audit.Sebagai professional, auditor tidak boleh bertindak ceroboh atau memiliki niat buruk, tapi mereka juga tidak diharapkan untuk sempurna.

STANDAR PEKERJAAN LAPANGANStandar pekerjaan lapangan menyangkut pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sebenarnya.

a. Perencanaan dan pengawasan yang memadai

Audit direncanakan secara layak untuk memastikan audit itu memadai dan para asisten diawasi dengan sebagaimana mestinya. Pengawasan sangat penting dalam audit karena sebagian besar pekerjaan lapangan dilakukan oleh anggota staf yang kurang berpengalaman.

b. Memahami entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal

Pemahaman bisnis dan industri klien dapat membantu auditor mengidentifikasi risiko bisnis yang signifikan dihadapi klien serta risiko adanya salah saji signifikan dalam laporan keuangan. Salah satu konsep yang diterima luas dalam teori dan praktik audit adalah pentingnya system pengendalian klien untuk mengurangi risiko bisnis klien, menjaga asset dan catatan serta menghasilkan informasi keuangan yang andal. Jika auditor yakin bahwa klien memiliki system pengendalian yang baik maka jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan akan jauh lebih sedikit daripada bila klien memiliki pengendalian yang tidak memadai.

c. Bukti yang mencukupi dan tepat

Keputusan tentang berapa banyak dan jenis bukti apa saja yang harus dikumpulkan dalam keadaan tertentu membutuhkan pertimbangan professional.

STANDAR PELAPORANKeempat standar pelaporanmengharuskan auditor menyiapkan laporan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapan informative.Standar pelaporan juga mensyaratkan bahwa laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum dan juga mengidentifikasi keadaan dimana GAAP tidak diterapkan secara konsisten dalam tahun berjalan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

PERNYATAAN STANDAR AUDIT (PSA)

Standar audit yang berlaku umum(GAAS) masih terlalu umum untuk memberikan pedoman yang berarti, sehingga auditor menggunakan PSA yang diterbitkan DSPAP sebagai pedoman yang lebih khusus. PSA menginterpretasikan standar audit yang berlaku umum dan merupakan referensi paling terotorisasi yang tersedia bagi auditor. Pernyataan tersebut memiliki status GAAS dan seringkali disebut sebagai standar audit atau GAAS meskipun bukan merupakan bagian dari kesepuluh standar audit yang berlaku umum. Standar audit yang berlaku umum dan PSA dianggap sebagai literature terotorisasi dan setiap anggota yang melakukan audit atas laporan keuangan historis diharuskan mengikuti standar ini menurut kode etik IAPI.KLASIFIKASI PERNYATAAN STANDAR AUDITSemua PSA diberi dua nomor klasifikasi, yaitu satu nomor PSA dan satu nomor SA yang menunjukkan lokasi dalam kodifikasi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).Kedua system klasifikasi ini digunakan dalam praktik. Nomor PSA menunjukkan urutan pernyataan itu saat dikeluarkan jika berhubungan dngan PSA lain, sementara nomor SA menunjukkan lokasinya dalam kodifikasi seluruh PSA yang dikeluarkan IAPI. Nomor-nomor SA dimulai dengan angka 2 selalu merupakan interpretasi atas standar umum, yang dimulai dengan angka 3 berkaitan dngan standar pekerjaan lapangan, yang dimulaidengan angka 4, 5, 6 berkenaan dengan standar pelaporan.

GAAS DAN STANDAR KINERJAGAAS dan PSA merupakan pedoman audit yang terotorisasi bagi anggota profesi namun keduanya memberikan lebih sedikit arahan kepada audit daripada yang dapat diasumsikan. Hamper tidak ada prosedur audit spesifikasi yang disyaratkan oleh standar-standar itu dan tidak ada persyaratan khusus bagi keputusan auditor.GAAS dan PSA dianggap sebagai standar minimum kinerja oleh para praktisi dan bukan sebagai standar maksimum atau ideal.Keberadaan standar audit tidak berarti bahwa auditor harus selalu mengikutinya. Jika auditor percaya bahwa persyaratan standar tidak praktis atau tidak mungkin dilakukan, maka auditor dibenarkan untuk mengikuti standar alternative.Demikian pula jika masalahnya tidak signifikan juga tidak perlu mengikuti standar.Akan tetapi beban untuk menunjukkan alasan yang membenarkan penyimpangan dari standar menjadi tanggung jawab auditor.

Bila menginginkan pedoman yang lebih spesifik, auditor harus melihat sumber-sumber yang kurang terotorisasi, termasuk buku teks, jurnal dan publikasi teknis. Bahan yang dipublikasikan oleh IAPI seperti pedoman audit industry, menyediakan bantuan untuk menyelesaikan masalah tertentu.

4. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu bagi sebuah KAP terdiri atas metode-metod yang digunakan untuk memastkan bahwa kantor itu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain.Metode ini meliputi struktur organisasi KAP itu serta prosedur yang ditetapkan.Pengendalian mutu berkaitan erat namun berbeda dngan GAAS. Untuk memastikan bahwa standaar audit yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar itu secara konsisten pada setiap penugasan. Pengendalian mutu ditetapkan untuk KAP secara keseluruhan sedangkan GAAS data diterapkan pada setiap penugasan.

UNSUR-UNSUR PENGENDALIAN MUTUIAPI belum menetapkan prosedur pengendalian mutu yang khusus bagi KAP. Prosedur itu akan bergantung pada hal-hal seperti ukuran kantor, jumlah cabang yang berpraktik serta sifat praktik. Prosedur pengendalian mutu dari sebuah kantor internasional dengan banyak klien multinasional yang kompleks akan sangat berbeda prosedur untuk kantor yang beranggotakan lima orang, yang mengkhususkan diri dalam audit-audit kecil dalam satu atau dua industry.

DSPAP saat ini sedang dalam proses mengadobsi Standar Internasional Pengendalian Mutu IFAC. Dalam standar tersebut, terdapat enam unsur pengendalian mutu yang harus dipertimbangkan KAP dalam menetapkan kebijakan dan prosedurnya.PEER REVIEW

KAP harus mendaftarkkan diri dalam program pemantauan praktik IAPI agar para anggota KAP memenuhi syarat keanggotaan Dewan Reviewer Mutu (DRM). Pemantauan praktik yang juga dikenal sebagai peer review merupakan suatu telaah. Program peer review IAPI yang diselenggarakan oleh DRM normalnya dilaksanakan oleh sebuah tim yang terdiri dari partner dan manajer yang dipilih dari KAP-KAP. Setelah review selesai, para peninjau mengeluarkan laporan yang menyebutkan kesimpulan dan saran mereka.

Peer review menguntungkan KAPkarena membantu memenuhi stanadr pengendalian mutu,yang selanjutnya menguntungkan profesi melalui peningkatan kinerja para praktisi dan peningkatan mutu audit. KAP yang menjalani peer review dapat memperoleh manfaat lebih jauih jika review itu meningkatkan Pratik KAP, sehingga akan memperbaiki reputasi dan efektivitasnya dan memperkecil kemungkinan timbulnya tuntutan hukum.

Berikut merupakan lima unsur pengendalian mutu:

1. Independensi,integritas dan objektivitas

Persyaratan dalam unsur ini yaitu seluruh personel yang bertugas harus mempertahankan independensi dalam fakta dan penampilan, melaksanakan semua tanggung jawab professional dengan integritas serta mempertahankan objektifitas dalam melaksanakan tanggung jawab professional mereka.

2. Manajemen kepegawaian

Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memberi KAP kepastian yang wajar bahwa:

a. Semua personel baru memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan secara kopeten

b. Pekerjaan diserahkan kepada personel yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai

c. Semua personel ikut serta dalam pendidikan profesi berkelanjutan serta kegiatan pengembangan profesi yang memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawab yang diberikan

d. Personel yang terpilih untuk profesi kenaikan jabatan memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan.

3. Penerimaan dan keberlanjutan klien serta penugasan

Kebijakan danprosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dngan klien. Kebijakan dan prosedur ini harus meminimalkan risiko yang berkaitan dengan klien yang manajemennya ridak memiliki integritas.KAP juga harus hanya menerima penugasan yang dapat diselesaikan dngan kompetensi professional.

4. Kriteria penugasan

Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan dan standar mutu KAP itu sendiri.

5. Pemantauan

Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat unsur pengendalian mutu lainnya ditetapkan secara efektif.

STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia.SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI).

Seiring perkembangan yang terjadi dalam dunia akuntansi dengan berbagai perubahan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) agar bersesuaian dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB), maka Dewan Standar Profesional (DSP) IAPI melakukan penyesuaian terhadap standar profesi yang ada. Penyesuaian tersebut berupa pencabutan beberapa standar yang sudah tidak relevan, pencantuman beberapa standar baru, dan penyelarasan frasa agar bersesuaian dengan frasa yang digunakan dalam SAK.

Diharapkan, SPAP 31 Maret 2011 ini mampu menjawab kelangkaan SPAP di pasar agar dapat memenuhi kebutuhan para praktisi akuntan publik, dunia pendidikan yang menggeluti bidang akuntansi dan profesi akuntan publik, dan pihak-pihak lain yang tertarik dengan hal-hal terkait profesi akuntan publik.

Standar Profesional Akuntan Publik terdiri dari enam standar yaitu:

1. Standar Auditing.

2. Standar Atestasi.

3. Standar Jasa Akuntansi dan Review.

4. Standar Jasa Konsultasi.

5. Standar Pengendalian Mutu.

6. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik.

Kelima standar yang pertama merupakan standar teknis yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik., sedangkan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan aturan moral yang diterbitkan oleh Kompartemen Akuntan Publik. Keenam standar profesional ini disusun untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan akuntan publik bagi masyarakat.

Standar Auditingmerupakan panduan audit atas laporan keuangan historis, yang terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA) termasuk interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA).Standar ini bersifat mengikat bagi anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib.

Standar Atestasimemberikan rerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah (review, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati). Standar atestasi terdiri dari 11 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT), termasuk Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT).Standar ini mengikat akuntan publik dan pelaksanaaannya bersifat wajib.

Standar Jasa Akuntansi dan Reviewmemberikan rerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review.Dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR), dan bersifat mengikat akuntan publik sehingga pelaksanaannya wajib.

Standar Jasa Konsultasimemberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Standar Pengendalian Mutu, memberikan panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika Kompertemen Akuntan Publik.

Hubungan Standar Atestasi dan Standar Auditing Audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia merupakan satu di antara jasa atestasi yang disediakan KAP kepada masyarakat. Dalam tahun-tahun terakhir ini, permintaan jasa atestasi oleh klien, lembaga pemerintah, dan pihak lain telah meluas, tidak hanya terbatas pada audit atas laporan keuangan historis, namun mencakup juga jasa profesi akuntan publik yang memberikan tingkat keyakinan (level of assurance) di bawah tingkat keyakinan yang diberikan oleh auditor dalam audit atas laporan keuangan historis.THE FORCE OF LAW AUSTRALIAN AUDITING STANDARDS AND THEIR IMPACT ON THE AUDITING PROFESSION

ABSTRACT

Penelitian ini menguji dampak dari pengenalan kekuatan hukum Auditing Standards Australia (ASAs) pada profesi audit setelah tahun pertama pelaksanaan. Pada April 2006 Pernyataan Dampak Regulasi pra-pelaksanaan Pemerintah Australia (RIS) mendapatkan pujian secara meluas yang diidentifikasikan dari potensi biaya, manfaat dan dampak lain dari rezim peraturan baru. Data yang relevan dikumpulkan melalui wawancara dengan stakeholder kunci RIS. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa beban tambahan sesuai dengan asas hukum tetap tidak membuat bertambahnya kualitas audit atau kepercayaan masyarakat, yang merupakan tujuan utama dari intervensi peraturan pemerintah.

1. INTRODUCTION

Studi eksplorasi ini menguji persepsi pasca-penerapan awal dampak utama pada profesi audit dan praktek setelah periode audit pertama di bawah kekuatan hukum Australia Auditing Standar (ASAs). Hal ini juga dibangun berdasarkan dan pujian April 2006 Regulatory Impact Statement (RIS) yang dilakukan oleh Pemerintah Australia, dan survei CPA Australia (2006) .

1. Penelitian ini tepat waktu mengingat kurangnya data pasca-pelaksanaan sistematis lainnya yang menginformasikan regulator dan profesi audit biaya yang dirasakan awal, manfaat dan dampak operasional lainnya pada pemangku kepentingan utama.

Pembenaran Pemerintah Australia untuk reformasi peraturan spesifik yang diadopsi setelah runtuh perusahaan, termasuk persyaratan minimum untuk standar auditing harus ditegakkan secara hukum di bawah bagian 336 dari Corporations Act 2001 untuk audit keuangan yang dimulai 1 Juli 2006.

2. Untuk memberikan focus yang jelas tentang kepentingan publik, dan untuk memastikan bahwa proses audit dan standar adalah kualitas tertinggi. Perlu dicatat bahwa standar auditing kekuatan hukum tetap tersebut relatif jarang diterapkan. Australia dan Perancis saat ini satu-satunya negara 'Barat' yang mengadopsi pendekatan semacam itu.

Analisis data yang dikumpulkan menunjukkan sejumlah perbedaan yang signifikan antara biaya yang diharapkan dan manfaat dari rezim baru seperti yang ditunjukkan dalam RIS dan apa yang telah digambarkan sebagai responden, pengalaman mereka setelah tahun pertama pelaksanaan Secara keseluruhan hasil penelitian ini tidak memberikan dukungan yang kuat untuk pengenalan Pemerintah Australia terhadap Asas kekuatan hukum sebagai respon yang tepat untuk mencapai peningkatan kualitas audit dan kepercayaan publik.

2. THE REGULATION IMPACT STATEMENT (APRIL 2006)

Sebelum regulasi baru diterapkan, pemerintah meluncurkan RIS untuk merinci apakah dampak dari peraturan baru didalam bisnis dapat dibenarkan dan berlaku efisien.

RIS menangani pengenalan ASAs sebagai kekuatan hukum yang baru dirilis pada bulan April 2006, memberikan pandangan pra-pelaksanaan dari stakeholder yang terkena dampak termasuk representasi dari profesi audit, regulator, bisnis dan pembuat standar. Komentar dari berbagai kelompok dirangkum dalam Lampiran A.

Biaya mengidentifikasi potensi dan manfaat dari standar kekuatan hukum dari RIS (April 2006) analisis adalah sebagai berikut:

Biaya:

Auditor / perusahaan mungkin perlu untuk merevisi program audit. Namun, biaya yang terkait dengan perubahan ini tidak lebih dari pembaruan normal saja.

Jika Auditor sudah sesuai dengan standar auditing, maka biayanya sedikit, jikalau ada, berupa biaya kepatuhan saja.

Setiap biaya akan bersifat jangka pendek dan berhubungan dengan tahun pertama kepatuhan.

Manfaat:

Konsistensi dengan standar struktur yang ada.

Perubahan asas untuk menghindari salah tafsir atas kewajiban auditor.

Sesuai dengan ISAs dan praktik internasional terbaik.

3. RESEARCH QUESTIONS

Regulasi Teori Kepentingan Umum menyatakan bahwa peraturan pemerintah diberikan untuk menanggapi permintaan masyarakat akan koreksi praktik pasar tidak efisien dan kegagalan pasar yang dirasakan (Posner 1974, Peltzman et al 1989). Oleh karena itu menurut teori ini intervensi Pemerintah Australia dalam proses penetapan standar, dalam pembuatan ASAs sebagai kekuatan hukum dibenarkan, karena "pertimbangan bahwa kepentingan umum adalah hal yang pertama dan terutama" (RIS April 2006: 4).

Penjelasan alternatif bisa merupakan perwujudan untuk menunjukkan kepada masyarakat investasi dan profesi itu, sebagai akibat dari kurang munculnya kepercayaan dalam profesi akuntansi, sehingga pemerintah perlu bertindak. Aksi ini bisa dilihat sebagai 'politik' motivasi dan akibatnya menarik untuk menyelidiki motivasi yang dirasakan pemerintah sehingga ikut campur tangan dalam proses yang sampai saat ini telah handal di tangan profesi. Oleh karena itu pertanyaan penelitian berikut ditujukan.

RQ1: Apa motivasi yang dirasakan pemerintah dalam membuat ASAs sebagai kekuatan hukum?

Konsisten dengan 'Teori Kepentingan Umum', kurangnya keberhasilan pengaturan diri oleh badan profesional telah terlihat di masa lalu disebabkan oleh kurangnya kekuatan penegakan hukum terhadap anggota non-complying members (Walker 1993, Walker dan Robinson 1994). Persyaratan wajib yang baru memiliki kekuatan hukum termasuk dalam semua ASAs, bersama dengan hukuman untuk non-kepatuhan merupakan awal yang signifikan dari AUSs sebelumnya yang memungkinkan untuk tingkat yang jauh lebih besar dari penghakiman yang akan dilakukan oleh auditor dalam melaksanakan dan mendokumentasikan proses audit. Mengingat peningkatan regulasi dan pengawasan profesi serta kebutuhan pelaksanaan rinci dari ASAs, dan reaksi para pemangku kepentingan atas hal tersebut sangat diharapkan. Hal ini dibahas dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut.

RQ2: Apa reaksi dari badan-badan profesional, dan perusahaan akuntansi terhadap ASAs sebagai hukum tetap?

Sejumlah studi (Gaffikin 2005, Godfrey et al 2006) menyiratkan bahwa pemerintah melakukan intervensi untuk memperbaiki inefisiensi pasar dan pendekatan yang optimal untuk regulasi akan jelas dalam peningkatan kualitas audit. Mengingat persepsi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang dihasilkan oleh perusahaan, dan khususnya proses audit telah dirusak oleh kegagalan perusahaan baru-baru ini, ASAs ditegakkan secara hukum diperkenalkan melalui CLERP 9 untuk meningkatkan integritas fungsi audit dan dengan demikian memulihkan kepercayaan publik. Arah strategis FRC mengusulkan bahwa AUASB harus mengembangkan ASAs yang berkualitas tinggi, sesuai dengan ISA dan mengikuti praktek internasional terbaik (RIS April 2006). "CLERP 9 telah merubah dan mengangkat profesi audit dan membantu mendapatkan kembali kepercayaan investor" (CPA Australia 2006: 10).

Studi sebelumnya (Mitnick 1980, Gaffikin 2005, Godfrey et al 2006) juga menyatakan bahwa ketika dikejar untuk kepentingan umum. peraturan pemerintah adalah tanpa biaya sebagai akibat dari kegagalan pasar. Selain itu, RIS (April 2006) menegaskan bahwa akan ada sedikit, jika ada, yaitu biaya kepatuhan terhadap perusahaan audit. Oleh karena itu, manfaat yang dirasakan dan biaya dibahas dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

RQ3: Apa manfaat utama yang dirasakan ASAs sebagai hukum tetap?

RQ4: Berapa biaya yang dirasakan saat ASAs sebagai hukum tetap ?

4. RESEARCH METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan wawancara mendalam semi-terstruktur dengan para pemangku kepentingan utama yang terkena dampak kerangka legislatif baru. Metode eksplorasi berorientasi ini memungkinkan para peneliti untuk memperoleh pandangan, perasaan dan perspektif responden tentang dampak kerangka legislatif baru setelah tahun awal pengenalan. Responden yang diwawancarai mewakili kelompok kunci dipengaruhi oleh rezim baru yaitu, perusahaan akuntansi / audit, badan-badan profesional dan badan pengawas. Ini adalah kelompok pemangku kepentingan yang sama yang berkonsultasi dalam pra-pelaksanaan pemerintah dan fase konsultasi. Adalah hal yang mustahil untuk mengidentifikasi individu-individu tertentu yang menanggapi RIS dengan menggunakan kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang sama dan mewawancarai individu di tingkat teknis senior dalam kelompok , dengan asumsi bahwa mereka yang diwawancarai telah tepat dan representatif baik dari perspektif praktis dan teknis. Selain itu, perusahaan akuntansi yang diwawancarai dipilih sebagai peserta paling tepat oleh masing-masing perusahaan, yang berkenaan dengan badan-badan profesional khusus, yaitu orang-orang akan memiliki tanggung jawab untuk menanggapi RIS.

Kelompok perusahaan akuntansi pemangku kepentingan terdiri dari 'Big 4' (kantor Sydney) dan Kantor Audit NSW. NSW Kantor Audit dimasukkan sebagai sebuah perusahaan akuntansi yang besar diberikan basis klien signifikan yang terdiri dari audit untuk lebih dari 400 entitas pemerintah NSW di bawah Keuangan Publik dan Undang-Undang 1983 Audit dan Korporasi Act 2001. Selanjutnya staf profesional senior NSW Kantor Audit anggota baik CPA Australia atau ICAA. Empat peserta kantor akuntan terdiri dari dua mitra (direktur) di setiap wawancara, dengan satu spesialis sesuai di tingkat teknis, sementara yang lain pasangan (sutradara) berlatih akrab dengan keterlibatan audit. Pasangan yang tersisa 'Big 4' diwawancarai memainkan peran kunci dalam jaminan / area kerja penasehat dan terlibat terutama dalam masalah kepatuhan teknis. Semua berada dalam peran penasehat teknis yang bertanggung jawab atas kebijakan tubuh masing-masing ', tanggapan audit regulasi dan terlibat dengan anggota dan pemerintah sebagai penghubung pada isu-isu ini. IIA dimasukkan sebagai badan profesional yang diberikan keterlibatan anggota mereka dengan auditor eksternal dan paparan Asas dalam praktek. Peserta badan pengawas 'termasuk perwakilan ASIC, perwakilan AUASB senior yang saat ini serta anggota terbaru dari IAASB, yang juga memiliki peran signifikan pada AUASB sebelum dan pasca perannya di IAASB dan karena itu dianggap tepat. peserta perwakilan dari CPA Australia, ICAA, dan IIA.

Setiap peserta diidentifikasi dengan nomor kode untuk menjamin kerahasiaan. Jumlah wawancara yang dilakukan dalam setiap kelompok stakeholder dan kode berlaku untuk tanggapan mereka diringkas dalam Tabel 1.

TABEL 1 CODING RESPON SETIAP INDIVIDU DALAM KATEGORI STAKEHOLDER

KEY STAKEHOLDERS GROUPCODING RESPONDEN INDIVIDU

KANTOR AKUNTANAF1AF2AF3AF4AF5

BADAN PROFESIONALPB1PB2PB3

BADAN REGULASIRB1RB2RB3

Serangkaian masalah target untuk memandu proses wawancara diidentifikasi berdasarkan RIS pemerintah (April 2006), pengetahuan para peneliti dari rezim audit yang baru, diskusi dengan rekan-rekan akademis dan berlatih anggota senior profesi audit.

Isu-isu Target adalah:

motivasi pemerintah untuk standar kekuatan hukum

biaya utama

manfaat utama

dampak utama pada metodologi audit

dampak operasional utama (misalnya pelatihan staf, kepatuhan)

kualitas audit

pembenaran

Daftar masalah sasaran dibuat tersedia kepada responden sebelum wawancara dan dieksplorasi dalam wawancara untuk memperoleh pemahaman dan persepsi biaya, manfaat dan dampak langsung dari standar auditing kekuatan hukum mereka. Mengingat sifat semi-terstruktur wawancara, responden mampu mengekspresikan diri tanpa batas-batas tertentu atau pembatasan (Farneti dan Guthrie 2007) dan tanpa memaksakan kategorisasi apriori yang dapat membatasi tanggapan mereka (Fontana dan Frey 2005). Penggunaan isu dan gaya non-directional interogasi mengurangi setiap potensi bias pewawancara. Panduan wawancara dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan orang yang diwawancara mengekspresikan pendapat dan ide-ide mereka, agar dapat memunculkan hal hal yang terkait dengan kepentingan. Setelah daftar masalah sasaran tertutup, pewawancara bertanya apakah orang yang diwawancarai memiliki hal-hal untuk ditambahkan yang relevan dengan penelitian. Semua wawancara dalam durasi sekitar satu jam dan dicatat pada perangkat digital .

Protokol wawancara didirikan untuk membimbing dan merekam wawancara. Setiap wawancara dihadiri oleh setidaknya dua peneliti, sekaligus mencatat. Segera setelah setiap wawancara, baik peneliti akan berkolaborasi dan menyepakati tanggapan yang diwawancarai dibuat berdasarkan isu-isu dan tema yang relevan. Ini sesuai dengan penafsiran gabungan direkam ke tulisan tangan per lembar, yang digunakan untuk memeriksa kembali konsistensi dan akurasi transkrip oleh masing-masing peneliti untuk menghindari kelemahan utama dari wawancara mendalam, dalam tanggapan bebas dipandang sebagai sulit untuk menganalisis (O ' Dwyer 2004).

Langkah berikutnya adalah memanfaatkan rekaman audio digital pada setiap masalah yang masih belum jelas atau tidak konsisten dengan transkripsi setiap peneliti. Untuk menambahkan validitas lebih lanjut untuk proses pengumpulan data, diselesaikan disepakati interpretasi wawancara dikirim kepada orang yang diwawancarai untuk diperiksa dan disetujui. Hal ini memungkinkan orang yang diwawancarai tidak hanya memvalidasi interpretasi wawancara, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki, mengklarifikasi, menghapus atau menambahkan rincian lebih lanjut yang relevan dengan penelitian untuk memastikan tidak ada kelalaian yang relevan atau salah tafsir oleh peneliti. Wawancara individu yang disepakati telah diringkas untuk setiap kelompok pemangku kepentingan oleh salah satu peneliti. Ringkasan ini telah divalidasi oleh peneliti kedua dengan perbedaan dirujuk ke peneliti independen ketiga. Tema utama yang diidentifikasi kemudian dirangkai , diproses dan data dianalisa.

5. RESULTS AND DISCUSSION

Pertanyaan Penelitian 1 (RQ1) mencoba untuk menjelaskan motivasi pemerintah dalam memperkenalkan asas kekuatan hukum. Menurut RIS (April 2006: 4) "tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa Standar Audit Baru disusun kembali dengan mempertimbangkan kepentingan publik sebagai yang utama dan terpenting untuk menghasilkan standar kualitas tinggi berdasarkan ISA".

Tinjauan tanggapan pemangku kepentingan menunjukkan kesepakatan umum bahwa motivasi pemerintah terutama didorong oleh runtuhnya perusahaan-perusahaan dan kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan publik di pasar keuangan Australia. Reaksi pemerintah dianggap sebagai cara untuk memastikan kualitas audit yang lebih tinggi dan peningkatan tingkat kepercayaan di pasar modal. Tanggapan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa 'Teori Kepentingan Umum "adalah penjelasan yang masuk akal untuk intervensi pemerintah, dan sejalan dengan RIS (April 2006). Respon diringkas disajikan pada Tabel 2.

TABEL 2 Ringkasan Motivasi Pemerintah Australia untuk membuat ASAs sbg kekuatan hukum

KANTOR AKUNTANBADAN PROFESIONALBADAN REGULASI

pemerintah di bawah

tekanan untuk menanggapi

runtuhnya perusahaan

Meningkatkan kepercayaan kualitas audit

Akses ke pasar AS Reaksi pemerintah setelah runtuhnya perusahaan adalah untuk mengambil sikap tidak perduli terhadap standar profesi

Rezim baru ini diperkenalkan untuk mengatur bukannya menonaktifkan profesi

Meningkatkan kepercayaan dalam pasar keuangan Pemerintah menanggapi runtuhnya perusahaan adalah untuk mengatur profesi dan meningkatkan kualitas audit.

Memastikan pemetaan global dalam hal kerangka regulasi dan pelaporan

Meskipun responden menyebut 'kepercayaan publik' daripada 'kepentingan umum', konsensus keseluruhan bahwa pemerintah bertindak dalam mengartikulasikan tujuan kolektif masyarakat Australia setelah runtuhnya perusahaan, dalam bentuk regulasi yang jelas dari Tabel 2. Namun, respon individu menunjukkan berbagai penekanan oleh masing-masing kelompok pemangku kepentingan pada aspek yang berbeda dari kepercayaan publik sebagai hal yang lebih penting dalam memotivasi Pemerintah Australia.

Penekanan perusahaan akuntansi dapat disimpulkan oleh AF2: "Mengingat runtuhnya perusahaan mengakibatkan adanya kebutuhan untuk mengatasi kredibilitas profesi. Pemerintah dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan dalam kualitas audit dan pengenalan standar auditing kekuatan hukum dan monitoring oleh ASIC sebagai mekanisme untuk mencapai hal ini yaitu mengambil standar pengaturan / penegakan jauh dari profesi ".

Di sisi lain penekanan badan profesional 'kepercayaan pasar keuangan diartikulasikan oleh PB1: "Pemerintah menganggap ini adalah langkah yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi lebih lanjut dan akses ke pasar modal". Demikian PB2 menunjukkan bahwa: "runtuhnya perusahaan berdampak pada dipertanyakannya kepercayaan pasar dalam pelaporan keuangan dan audit serta efektivitas pengaturan diri oleh profesi. Reaksi pemerintah mengambil pengaturan standar profesi dan memperkenalkan kekuatan standar hukum sebagai cara untuk meningkatkan tingkat kepercayaan di pasar keuangan ".

Badan Regulasi secara menyeluruh melihat bahwa motivasi pemerintah adalah untuk memastikan bahwa Australia berada dalam posisi yang baik secara internasional dalam hal kerangka peraturan untuk pelaporan dan pemeriksaan (yaitu penggunaan standar, status standar, tingkat pemeriksaan" (RB3) dengan meningkatkan kualitas audit dan mengatur profesi. Pandangan ini diungkapkan oleh badan pengawas mirip dengan RIS mereka (April 2006) posisi pra-pelaksanaan.

Penelitian Pertanyaan 2 (RQ2) mengeksplorasi badan profesional dan perusahaan akuntansi atas reaksi terhadap asas hukum tetap. Reaksi negatif diharapkan sebagai intervensi pemerintah dalam mandat standar dan memantau kepatuhan menggeser keseimbangan kekuasaan lebih jauh dari profesi dan tersirat bahwa pertimbangan profesional dan self-regulation tidak efektif (AUASB 31 Agustus 2005 Media release). Sentimen ini bergema oleh RB3: "Di Australia, secara tradisional kita memiliki dua badan (ICAA / CPA Australia dengan NIA ) yang diundangkan standar dan diatur sendiri. Setelah runtuh perusahaan, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas audit dan untuk mengatur profesi audit. "

Data dari ringkasan pemangku kepentingan (lihat Tabel 3) menggambarkan sifat negatif keseluruhan respon perusahaan untuk RQ2. Perusahaan audit mempertimbangkan keberlakuan hukum Asas menjadi reaksi yang berlebihan dan kurangnya pemahaman tentang sifat dari proses audit oleh pemerintah. Menurut AF4: "Audit adalah sebuah seni daripada ilmu" dan "tentang membuat keputusan bukan tentang aturan hukum preskriptif"

TABEL 3 RINGKASAN REAKSI DARI REGULASI BARUKANTOR AKUNTANBADAN PROFESIONALBADAN REGULASI

Reaksi pemerintah yang berlebihan

Perubahan lain

Mitra memilih keluar dari profesi / terus mempertanyakan sebagai auditor

Audit adalah tentang membuat penilaian bukan tentang aturan hukum preskriptif Adanya Biaya tambahan untuk meningkatkan kesadaran Asas hukum ASAs ; dalam bentuk tambahan pelatihan dan sumber daya

Dalam penerimaannya Perusahan banyak mengeluh dan menggerutu

Reaksi berlebihan yang menyalahkan hukum Asas mengakibatkan peningkatan biaya, adalah bagian dari Standar risiko yang harus direvisi Muncul reaksi negative dari perusahaan audit

Memperhatikan peningkatan biaya dokumentasi

Big 4 nyaman dengan regulasi baru, tetapi perusahaan kecil berusaha melobi inginkan perubahan

Tanggapan negatif dari perusahaan diakui oleh badan regulasi dan badan profesional. Pernyataan RB3 yang menegaskan bahwa ada " dampak yang signifikan terhadap praktisi . Jumlah auditor yang terdaftar menurun dan ada saran bahwa peraturan baru menjadi insentif bagi orang untuk meninggalkan profesinya . PB3 juga mencatat "ada banyak keluhan" dan "penerimaan menggerutu" (PB1).

Respon terhadap RQ2 ini berbeda dengan RIS (April 2006), di mana 14 responden yang tercatat sebagai standar 'mendukung secara luas' proposal legislatif dan kekuatan hukum. Mengingat bahwa di bawah peraturan 'Tangkap' atau 'Interest Group Theory' badan profesional Australia kemungkinan besar akan mencari sebanyak mungkin control terhadap pengaturan standar untuk mempengaruhi undang-undang, hal itu tak terelakkan bahwa profesi akuntansi tidak ingin melepaskan setiap aspek dari proses penetapan standar termasuk keberlakuan kepada pemerintah (Posner 1974, Walker dan Robinson 1994, Walker 1987, Gaffikin 2005, Godfrey et al 2006).

mengeksplorasi Pertanyaan Penelitian 3 (RQ3) mengeksplorasi manfaat utama yang dirasakan dari rezim audit yang baru. Dalam RIS (April 2006) dan survei CPA Australia (Agustus 2006) empat dari lima responden berpikir bahwa ASAs sebagai hukum tetap baru akan meningkatkan kualitas audit meskipun dasar yang mendasari (audit) tidak berubah. Namun studi CPA Australia juga menyoroti bahwa masyarakat umum menilai "tidak mungkin mendapatkan keuntungan karena reformasi tidak mengatasi kurangnya publik pemahaman audit" (CPA Australia 2006: 5).

Tanggapan pemangku kepentingan dalam penelitian ini memberikan dukungan terbatas untuk meningkatkan kualitas audit, yaitu dengan regulator. Meskipun perusahaan audit mengakui beberapa manfaat (lihat Tabel 4), mereka tidak percaya bahwa ada perubahan nyata untuk mengaudit hasil dan menyoroti potensi risiko peningkatan fokus pada proses daripada substansi di bawah asas kekuatan hukum. AF2 menegaskan bahwa "patut dipertanyakan apakah telah ada peningkatan nyata dalam kualitas audit. Tidak ada perubahan dalam hasil audit; terutama perubahan dalam aturan tambahan dalam kaitannya dengan proses ".

AF4 setuju bahwa "proses audit yang mendasari / kualitas audit tetap dasarnya sama; Namun sebagian besar waktu dihabiskan untuk dokumentasi yang tidak selalu meningkatkan kualitas audit. Peningkatan fokus pada dokumentasi untuk memastikan kepatuhan hukum dengan bentuk menjalankan risiko proses mengambil alih dari substansi dan tidak mengidentifikasi isu-isu / risiko signifikan yang membutuhkan penilaian. "

Namun, ada kesepakatan bahwa ASAs sebagai hukum tetap memaksa profesi untuk memfokuskan kembali dan meningkatkan konsistensi dan pelaksanaan proses. Menurut PB3 ada beberapa manfaat "konsistensi yang lebih besar dan pengalihan keterampilan di auditor dan akibatnya kurang biaya / dampak untuk klien ketika mengubah auditor".

PB1 juga komentar bahwa manfaat dari rezim baru adalah bahwa "audit dipandang sebagai keterampilan teknis canggih spesialis" dan "jika Anda akan mengaudit, Anda harus serius tentang hal itu". Meskipun tanggapan pemangku kepentingan memberikan dukungan terbatas untuk peningkatan kualitas audit, tampaknya tidak menyebutkan adanya peningkatan kepercayaan publik (lihat pembahasan tambahan dampak pada persepsi publik).TABEL 4 RINGKASAN PERSEPSI DARI MANFAAT UTAMA

KANTOR AKUNTANBADAN PROFESIONALBADAN REGULASI

Disiplin, focus kembali pada profesi

Peningkatan dokumentasi memberikan konsistensi proses pelaksanaan audit

Penyesuaian secara menyeluruh (compatibilitas global) Pada waktunya kami akan mendapatkan keuntungan, tapi saat ini belum

Adanya pengakuan secara internasional bahwa audit adalah spesialisasi ketrampilan teknis lanjutan

Pulihnya kepercayaan pasar modal

Proses audit yang lebih teliti mengarah ke peningkatan kualitas audit secara umum

Adanya hubungan yang lebih jelas antara non kepatuhan dan konsekuensi

Independensi dalam standar yang diatur dari badan professional memberikan persepsi yang positif

Kemampuan mentransfer ketrampilan sesama auditor Peningkatan kualitas audit

Mempromosikan kepercayaan pasar modal

Kesimpulannya, tanggapan pemangku kepentingan gagal untuk mendukung manfaat yang diharapkan oleh pemerintah . Hasil ini sejalan dengan 'Teori Peraturan Politik Ekonomi ' (Joskow dan Noll 1981) yang menurutnya 'kepentingan umum' dan penerimaan regulasi tergantung pada kepercayaan masyarakat, maka perlu ada upaya berpendidikan atas nama regulator untuk mendapatkan penerimaan (Gerboth 1973, Solomons 1978). "Self-regulasi Teori '(Kinney 2005) dan' Teori institusionalis '(Baker et al 2006) menunjukkan bahwa untuk pergeseran dalam peraturan dari' self-regulation 'ke' mandat 'regulasi yang akan diterima, perlu ada pemahaman penuh tentang tujuan dari perubahan pendekatan regulasi.

Pandangan ini juga didukung oleh CPA Australia (2006: 6) survei yaitu bahwa "dampak pada kepercayaan akan tergantung pada bagaimana standar baru dikomunikasikan kepada publik, pasar modal dan investor". Hal ini disuarakan oleh komentar AF3 bahwa: "review eksternal profesi dan hukum ASAs yang dilaksanakan harus membuat lebih percaya diri dalam kerangka pelaporan keuangan. Namun, untuk ini harus mencapai keseimbangan pemberitaan media tentang dampak dari proses yang diperlukan ".

PB1 sama menunjukkan bahwa: "badan-badan profesional perlu berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kesadaran akan nilai audit 'layanan yang benar-benar berharga yang sebagian besar tak terlihat". Pernyataan PB2 bahwa "regulator dan pembuat standar perlu meningkatkan komunikasi manfaat dari rezim baru kepada masyarakat", lebih mendukung sentimen ini.

Penelitian Pertanyaan 4 (RQ4) mencoba untuk menentukan biaya yang berkaitan dengan peraturan audit yang baru. RIS (April 2006) memang memberikan prediksi pra-pelaksanaan awal bahwa perusahaan audit mungkin harus merevisi program tetapi ini tidak akan lebih signifikan daripada pembaruan normal dan akibatnya biaya kepatuhan akan minimal.

Demikian menurut 'Teori Kepentingan Umum' pemerintah diasumsikan untuk campur tangan dengan biaya minimal dan beban usaha (Brown dan Tarca 2001, Uche 2001, Hantke-Domas 2003).

Tanggapan dalam penelitian ini menunjukkan perbedaan pendapat antara kelompok pemangku kepentingan. Menurut regulator setelah tahun awal audit biaya kepatuhan masih minim. Sebaliknya badan profesional dan perusahaan akuntansi mencatat bahwa ada biaya depan substansial lanjut dari pelatihan, pemetaan metodologi untuk persyaratan surat hitam di asas serta terus meningkatnya biaya dokumentasi, staf dukungan teknis, dan kepatuhan dalam hal pemeriksaan ASIC eksternal Proses (lihat Tabel 5). Sejumlah akuntansi responden perusahaan mencatat bahwa fokus pada kepatuhan telah membuat pemeriksaan kurang diinginkan sebagai profesi, berdampak menambah ingatan buruk bagi staf tentang profesi auditor.

TABEL 5 RINGKASAN HASIL PELAKSANAAN BIAYA UTAMA

KANTOR AKUNTANBADAN PROFESIONALBADAN REGULASI

Mereview metodologi biaya implementasi sekali pakai

Peningkatan signifikan dalam sumber daya teknis

Ulasan biaya inspeksi ASIC Ekstra hati-hati dalam hal peningkatan dokumentasi dibawah rezim ASIC baru

Adanya kekhawatiran bahwa kekuatan hukum menjadi penghalang bagi auditor muda untuk menjadi partner/mitra

Kemungkinan mengarah pada class action (mengusulkan perubahan undang2 atas kebutuhan masyarakat, rakyat vs pemerintah) Tidak ada peningkatan biaya yang signifikan jika memenuhi ASAs sebelum legalisasi

Perusahaan yang menggunakan peraturan ASAs mempunyai kesempatan memulihkan biaya audit yang sudah diperhitungkan saat ASAs pra-disahkan

Beberapa biaya awal metodologi untuk pemetaan ASAs

Peningkatan biaya dokumentasi tidak disebabkan karena adanya standar hukum

5.1. ADDITIONAL DISCUSSION AND ANALYSIS

Meskipun konsensus keseluruhan oleh para pemangku kepentingan mengenai motivasi untuk intervensi peraturan pemerintah seperti umumnya berada di "kepentingan umum" responden juga mempertanyakan apakah pendekatan pemerintah memperkenalkan ASAs sebagai kekuatan hukum dapat dibenarkan.

TABEL 6 RINGKASAN DAYAGUNA PELAKSANAAN STANDAR KEKUATAN HUKUMKANTOR AKUNTANBADAN PROFESIONALBADAN REGULASI

Pemerintah perlu melakukan sesuatu untuk memperluas lingkup dan kualitas audit , dimana peraturan hukum ASAs mungkin tidak dapat menjangkaunya

Duplikasi biaya dalam hal pemantauan/pemeriksaan. Jika dibenarkan untuk dilaksanakan, yaitu mendorong pasar untuk menanggapi pasar permintaan dirubah ke pengaturan standar

Membuat orang lebih memahami audit sebagai profesi, standar audit, kerangka kelas dunia dan konsekuensi ketidakpatuhan

Bagian dari memastikan akses Australia ke pasar modal Peningkatan kualitas audit

Memetakan posisi global Australia dalam hal kerangka peraturan dan akses ke pasar modal

Pandangan keseluruhan perusahaan akuntansi diwakili oleh komentar AF5 bahwa, "pemerintah bereaksi berlebihan dan tidak yakin apakah jalan ASAs sebagai hukum dibenarkan". Ini juga mencerminkan 'Big 4' dalam respon mereka terhadap RIS (April 2006) dan 'keprihatinan dengan konsekuensi yang tidak diinginkan' mereka pengenalan Asas kekuatan hukum.

Berbeda dengan perusahaan akuntansi, tanggapan badan pengawas 'menegaskan pembenaran pemerintah dari ASAs sebagai kekuatan hukum dan sejalan dengan sikap awal mereka yang digariskan dalam RIS (April 2006): "pendekatan akan meningkatkan kualitas audit, meningkatkan kepercayaan pasar modal dan akan posisi Australia global ".

Badan-badan profesional, di sisi lain, tetap harus yakin baik cara seperti yang digambarkan oleh pernyataan PB1 itu; "Mungkin dibenarkan mengingat itu adalah pasar didorong dan respon terhadap permintaan pasar untuk perubahan ke pengaturan standar". PB1 juga menyatakan bahwa "ide adalah bahwa Australia akan memiliki kerangka pelaporan kelas dunia, berharap bahwa semua inisiatif telah berpengaruh, namun mereka tidak akan terjadi dalam semalam". Demikian pula, PB2 menunjukkan bahwa mereka "akan menunggu dan melihat apakah pemerintah dibenarkan dalam pendekatannya".

Kesimpulannya, kelompok pemangku kepentingan berbeda dalam pandangan mereka apakah respon pemerintah dalam membuat ASAs sebagai hukum tetap dibenarkan sebagai pilihan regulasi yang tepat.

Perusahaan akuntansi (lihat Tabel 7) juga menunjukkan bahwa salah satu dampak dari biaya audit meningkat telah beberapa ketegangan dalam hubungan auditor / klien; "Klien telah bergulat dengan IFRS kepatuhan / biaya dan setiap kenaikan biaya audit berdasarkan perubahan lingkup atas ASAs sebagai hukum baru sulit untuk menjelaskan" (AF3). Kenaikan 10-30% dalam biaya audit yang disarankan oleh sejumlah perusahaan pada kenyataannya belum diperoleh kembali pada banyak keterlibatan.Namun, regulator dan badan-badan profesional menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menyalahkan kenaikan biaya standar kekuatan hukum padahal ini adalah biaya ASAs sebagai hukum baru dan harus dibangun ke audit beberapa waktu lalu. Pandangan ini diilustrasikan oleh RB1 yang tidak "tidak berpikir ada banyak biaya dalam rezim baru; kenaikan biaya tidak disebabkan standar hukum, biaya ini risiko dan pengendalian internal, dokumentasi seharusnya sudah diperhitungkan bawah direvisi asas pra-disahkan ". Demikian pula, PB1 menyatakan "praktisi ingin menyalahkan biaya audit bertambah kekuatan standar audit hukum, walaupun pada kenyataannya seharusnya sosialisasi yang biaya ketika standar risiko audit keluar, sekarang di bawah rezim baru Anda harus mematuhi, orang bereaksi berlebihan untuk memastikan mereka mendokumentasikan segala sesuatu ".

TABEL 7 Ringkasan Dampak terhadap Hubungan Audit / Client oleh Individu Kantor Akuntan

AF1AF2AF3AF4AF5

Hubungan yang lebih formal/dokumentasi hubungan dan pertemuan klien Biaya audit meningkat karena IFRS/pasokan pendek auditor Biaya asuransi meningkat dan lain-lain daripada sah dilaksanakan Peningkatan biaya 10-30% sulit diterima oleh klien Ketegangan meningkat krn harus menjelaskan peningkatan biaya karena lingkup ASAs sebagai hukum baru, sulit diterima klien Klien masih bergulat dengan IFRS tentang pemenuhan biaya Sulit meyakinkan klien adanya peningkatan biaya dengan tidak adanya perubahan dalam hasil audit

Perusahaan belum mampu memulihkan biaya pemenuhan

Beberapa persyaratan wajib dianggap sepele dan mengganggu oleh klien Biaya Langsung meningkat rata-rata 15%

Komunikasi dengan klien meningkat seiring bertambahnya jumlah isu

Peningkatan profil dengan beberapa klien

Perusahaan akuntansi muncul untuk membedakan antara biaya ASAs baru dan keberlakuan hukum ASAs, tapi mereka jelas memberlakukan beberapa biaya tambahan untuk rezim baru; "Biaya mengenai kerangka kerja untuk memastikan kepatuhan terus-menerus" (AF3), "Peningkatan biaya (10-30%) karena dokumentasi" (AF2) dan "Peningkatan dokumentasi dan kepatuhan telah menempatkan tekanan untuk bekerja dengan jam kerja tambahan" (AF5).

Kenaikan biaya lainnya khusus untuk rezim baru (lihat hasil RQ4 diskusi) berhubungan dengan hilangnya fleksibilitas dan penilaian dan kinerja wajib prosedur yang akan dianggap tidak perlu atau nilai terbatas. AF5 menyiratkan bahwa ada "ketegangan antara menggunakan penilaian audit dan memenuhi persyaratan surat hitam (proses vs tujuan). Fleksibilitas kurang untuk perubahan keadaan sebagai kebutuhan untuk memenuhi persyaratan wajib bahkan ketika risiko diabaikan. "Hasil penelitian ini mendukung (2006) prediksi Buffini bahwa biaya audit akan meningkat sebagai akibat dari CLERP 9 reformasi dan Andrews (2006) hipotesis bahwa perusahaan kecil akan memilih keluar dari komentar dukungan kuat pasar audit pada biaya tambahan dari rezim baru.

Isu lain yang signifikan dari rezim baru berkaitan dengan pemantauan ASIC kepatuhan dengan standar kekuatan hukum dan hukuman untuk non-kepatuhan. Secara keseluruhan, tanggapan menyarankan ketidakpastian kemungkinan konsekuensi dari ketidakpatuhan dalam hal hukuman, tetapi kesepakatan itu aspek kerangka peraturan baru sangat signifikan.

PB3 menyimpulkan, "belum melihat apakah undang-undang ini memiliki 'Gigi' sebelum memiliki reputasi ". Namun, semua perusahaan tampaknya mengambil ini dengan serius dengan menerapkan kontrol untuk memastikan kepatuhan untuk mengelola perusahaan dan individu (partner) eksposur risiko.

Jika alasan penting untuk pengenalan standar dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat maka dirasa menarik untuk mengeksplorasi stakeholder pandangan mengenai persepsi masyarakat terhadap standar hukum tetap. Ringkasan dari semua tanggapan individu dalam Tabel 8 menggambarkan konsensus bahwa telah 'tidak berdampak' pada persepsi publik dan bahwa tujuan utama pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor belum tercapai. Bahkan, beberapa responden menunjukkan bahwa telah merugikan karena berpotensi meningkatkan harapan kesenjangan lebih jauh.TABEL 8 RINGKASAN DAMPAK TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT

AF1AF2AF3AF4AF5

Tidak ada perbedaan dalam persepsi umum

perbedaan harapan berpotensi sebagai harapan umum sebagaimana harapan masy thd kualitas audit yg lbh baik Tidak berdampak pada investor kecil

Investor tertentu mungkin lebih waspada Investor tertentu juga bermasalah dengan kenyataan benar dan adil dan jaminannya

Berpotensi meluasnya harapan Tidak ada dampak yang nyata bagi masy luas

Perbedaan harapan tidak mungkin dihindari Tidak ada dampak yang nyata bagi masy luas karena umumnya tidak memahami obyek dan proses audit

BADAN PROFESIONAL DAN BADAN REGULASI

BPBR

Umum tidak tertarik

Investor umum yang kecil tidak akan mengetahui perbedaan

Masih ada kesenjangan harapan Masyarakat umum tidak membedakan perusahaan audit besar dan kecil

Saya tidak berpikir, bahwa masyarakat umum mengerti apa yang kami lakukan

Peningkatan kualitas audit, dianggap sebagai dampak dari tatakelola perusahaan yang baik

6. KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang dampak pengenalan peraturan audit yang CLERP 9, dan khususnya kekuatan baru standar audit hukum, pada profesi audit dengan memeriksa dan memuji investigasi pra-pelaksanaan RIS ( April 2006) dengan data pasca-implementasi. Data yang dikumpulkan dan dilaporkan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang dampak pada stakeholder kunci regulator dan audit profesi dan memberikan panduan yang berguna dalam kaitannya dengan biaya, manfaat dan dampak operasional lainnya.

Singkatnya, temuan menunjukkan sejumlah perbedaan yang signifikan untuk apa yang telah digambarkan responden sebagai pengalaman mereka setelah tahun pertama audit di bawah rezim baru yang berkaitan dengan biaya dan manfaat. Data tersebut juga menggambarkan bahwa dampak dan perspektif kelompok pemangku kepentingan yang berbeda tidak seragam. Sebagai contoh, kelompok pemangku kepentingan mendukung gagasan kepentingan publik mengenai motivasi di balik pengenalan pemerintah standar kekuatan hukum, namun penekanan untuk mengaudit perusahaan publik yang diperdagangkan di pasar sekuritas AS.

.Akuntansi perusahaan dan badan-badan profesional menempatkan lebih menekankan pada pemisahan pengaturan standar dari profesi sebagai respon terhadap runtuh perusahaan sementara badan pengawas lebih menekankan pada peningkatan kepercayaan pasar modal. Selanjutnya, berbeda dengan badan pengawas, profesi tidak menganggap bahwa beban tambahan Asas hukum tetap telah meningkat kualitas audit atau kepercayaan publik. Menurut perusahaan, biaya yang signifikan tambahan meningkat dokumentasi, pelatihan, monitoring dan review belum memenuhi tujuan yang diinginkan pemerintah dari 'menegakkan kepentingan umum' sesuai dengan ISA dan asas berkualitas tinggi (RIS April 2006).

Isu yang terkait dengan Sarbanes-Oxley Act (SOX) dari tahun 2002 dan Perusahaan Akuntan Publik Dewan Pengawas (PCAOB) 4 di AS juga perlu diperhatikan dalam hal potensi untuk meningkatkan biaya ke Big 4 dalam memenuhi standar PCAOB dan ulasan. Hal ini diakui bahwa pengembangan metodologi audit latihan 'internasional'. Berdasarkan diskusi dengan orang-orang yang diwawancarai, program terpisah untuk SOX mempengaruhi klien diminta untuk diselesaikan. Namun, mengingat lingkungan AS, langkah audit tambahan mungkin telah dimasukkan ke dalam metodologi audit yang standar 'internasional' selain yang benar-benar dibutuhkan oleh ASAs Australia. Mengingat fakta bahwa Asas telah berlaku sejak tahun 2004 (kemudian dikenal sebagai AUSs), dengan satu-satunya perubahan yang nyata selanjutnya menjadi keberlakuan hukum pada tahun 2006 maka kita harus mempertanyakan apa yang perusahaan lakukan sebelum tahun 2006?

Kesimpulannya, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini tidak memberikan dukungan yang realitas ASAs sebagai hukum tetap mungkin berbeda untuk perusahaan audit menengah dan kuat untuk pengenalan Pemerintah Australia sebagai standar kekuatan hukum sebagai respon yang tepat untuk mencapai peningkatan kualitas audit. Namun, temuan dalam penelitian ini perlu tepat ditempatkan dan dipahami dalam konteks kerangka waktu pelaksanaan yang relatif singkat rezim baru. Dampak jangka panjang dapat mengubah dan ini tidak dapat dipastikan sampai beberapa waktu ke depan setelah lebih audit telah selesai di bawah rezim saat ini. Juga kecil. Penelitian tambahan menggunakan kertas kerja yang sebenarnya perusahaan akan membantu dalam mengkonfirmasikan persepsi yang dilaporkan dalam penelitian saat ini.

Appendix A.

Komentar ringkasan Stakeholder Pra-implementasi tentang Dampak Legally diberlakukan ASAs

STAKEHOLDERSRINGKASAN RESPON

BADAN REGULASIJelas fokus kepentingan umum

Asas yang berkualitas tinggi

Sesuai dengan ISA

Wajib persyaratan dalam huruf tebal untuk menunjukkan otoritas

'Harus' perubahan 'Shall'

biaya kepatuhan Sedikit untuk mengaudit perusahaan

Kebanyakan komentar pada kata-kata Paparan Konsep

Kejelasan kewajiban auditor

BADAN PROFESIONALUmumnya mendukung ASA sebagai instrumen hukum

Peningkatan buletin teknis kepada anggota Kejelasan penting untuk keberlakuan hukum Perubahan dramatis dengan standar tidak dalam kepentingan publik

Prihatin dengan dampak UKM dan audit dari badan kecil

Kepedulian dengan non-kepatuhan dan signifikan konsekuensi

Setuju dengan pemerintah menunggu dan melihat pendekatan Kejelasan Proyek

AUASB harus memberikan pengaruh dengan IAASB, daripada bergerak

arah yang berbeda dengan proses penetapan standar

Penelitian lebih lanjut harus dilakukan pada manfaat dari peningkatan

peraturan dalam tata kelola perusahaan

Standar ditulis sebagai profesi, bukan sebagai instrument hUkum yang dikodifikasi

PERUSAHAAN AUDITOR BIG 4Menentang pelaporan tambahan dan pelaporan administrasi

persyaratan dalam kaitannya dengan kemandirian

Prihatin konsekuensi yang tidak diinginkan dari asas hukum

Peningkatan dokumentasi audit

Prihatin interpretasi akhir oleh regulator dan pengadilan

Asas hukum

dukungan keseluruhan pendekatan

Hukum perubahan hak istimewa profesional hukum

PERUSAHAAN AUDITOR - SMETidak mengerti detail dari Asas baru

Peningkatan biaya kepatuhan

Peningkatan dokumentasi audit

Akan memerlukan pelatihan staf

Peningkatan waktu audit

31