catatan atas laporan keuangan - · pdf filepergub no 45 thn 2014 tentang kebijakan dan sistem...

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1

    Catatan Atas Laporan Keuangan

    CALK

    Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

    Tahun 2016

  • 2

    Bab I

    CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

    Pendahuluan

    1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

    Pelayanan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh

    pemerintah daerah provinsi sebagaimana tercantum pada Peraturan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan

    Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Tengah

    dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi

    Jawa Tengah. BKP merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan

    dan dipimpin oleh seorang Kepala. BKP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

    Sebagai salah satu lembaga publik, maka BKP dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan

    ketahanan pangan berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance yang bersih,

    demokratis dan efektif. Isu good governance menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan tersebut direspon dengan melakukan

    perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelengaraan pemerintah yang baik. Untuk

    mewujudkan hal tersebut, berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan disusun dalam suatu perencanaan yang matang.

    Maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah sebagai salah satu wujud transparansi dan

    akuntabilitas, sebagaimana dalam Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance).

    Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu

    entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah

    adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

    menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan, selama 1 (satu) tahun anggaran yakni Tahun 2016.

    1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

    1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4286);

    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

    Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

    4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

    5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan

    Pemberantasan Korupsi;

    6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Aakuntansi Pemerintahan. Pasal 4

    Ayat 1 bahwa Pemda menerapkan SAP Berbasis Akrual,

    7. Permendagri No 64 Thn 2013 ttg Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemda.

    8. Pergub No 45 Thn 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

    9. Pergub No 120 Thn 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

    10. SE Gubernur Jawa Tengah No. 921/0017982 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Percepatan

    Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

    Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.

  • 3

    11. Permendagri No 13 Thn 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 240

    ayat 2 bahwa SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang

    disampaikan kepada PPKD (BPKAD) untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah

    Daerah (LKPD).

    1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

    Bab 1 Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

    1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

    Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 2.1. Ekonomi Makro

    2.2. Kebijakan Keuangan

    Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

    Bab 4 Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas Akutansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

    4.2. Basis dan Prinsip Akutansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

    4.3.Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP

    pada SKPD

    Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 5.1. Penjelasan Pos - Pos Neraca 5.1.1. Aset

    5.1.2. Kewajiban

    5.1.3. Ekuitas Dana

    5.2. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran 5.2.1. Pendapatan

    5.2.2. Belanja

    5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional

    5.3.1. Pendapatan

    Bab 6

    5.3.2. Beban

    5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

    Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

    Bab 7 Penutup Lampiran Tambahan

  • 4

    Bab II

    Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

    2.1. Ekonomi Makro

    Dalam rangka mencapai target pembangunan pembangunan tahun 2016 sebagaimana

    tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 2018, yang ditujukan untuk

    Meningkatkan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Menuju Kemandirian Wilayah dan

    Kesejahteraan Masyarakat, maka kebijakan ekonomi daerah Tahun 2016 diarahkan pada

    peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, dengan dukungan rekayasa

    teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, sehingga diharapkan dapat mencapai

    pertumbuhan ekonomi yang positif.

    Pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2010

    2014 mengalami peningkatan positif. Hal tersebut terlihat pada nilai PDRB tahun 2011 Atas Dasar

    Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 692,561 Trilyun, yang meningkat secara signifikan menjadi Rp

    925,662 Trilyun pada tahun 2014. Pada tahun 2011 nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan

    (ADHK) Tahun 2010 sebesar Rp 656,268 Trilyun, meningkat menjadi Rp 235,298 Trilyun pada

    tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah untuk kurun waktu tahun 2011 2015

    menunjukkan trend positif; berturut-turut pada posisi 5,30%, 5,34%, 5,3%, dan 5,4%.

    Inflasi di Jawa Tengah selama tahun 2011 2014 cenderung fluktuatif, dengan laju inflasi

    tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,22% (engan laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun

    2014 yaitu sebesar 8,22% (yoy). Sedangkan angka inflasi sampai dengan tahun 2015 sebesar 2,73%.

    Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator pemicu inflasi baik yang bersifat eksternal

    maupun internal, antara lain disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, regulasi pemerintah

    dan ekspektasi masyarakat.

    2.2. Kebijakan Keuangan

    Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa

    Tengah pada tahun anggaran 2016 yaitu:

    a. Pendapatan.

    Untuk Instansi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tidak ada target pendapatan.

    Berdasarkan Hasil rapat Pembahasan Perubahan Anggaran (PAD) tanggal 25 Maret 2013, target

    PAD dihapuskan, hal ini dengan pertimbangan penjualan bekatul dan sekam bukan termasuk

    kedalam Retribusi Daerah, tetapi masuk didalam pendapatan lain-lain. Pada tahun 2016 ini

    terdapat pendapatan lain-lain yang sah (pendapatan tanpa target) dari BPCP berupa penjualan

    sekam dan bekatul sebesar Rp. 25.500.000,-

    b. Pelaksanaan APBD Tahun 2016

    Pada tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jateng mendapatkan anggaran dari APBD

    sebesar Rp. 29.339.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.524.716.029,- atau 97,22 % terdiri dari:

  • 5

    - Belanja Tidak Langsung : Rp.14.301.950.000,- terealisasi sebesar Rp 13.782.403.054,- atau

    96,37% yang digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai di BKP Prov Jateng selama

    tahun 2016.

    - Belanja Langsung : Rp 15.037.500.000,- terealisasi sebesar Rp 14.742.312.975,-atau

    98,04%.

    Terdapat sisa anggaran belanja langsung sebesar Rp. 295.187.025,- yang berasal dari

    belanja langsung pegawai yang disebabkan antara lain: belum adanya pengangkatan pejabat

    difinitif pengganti pensiun sehingga KPA masih dirangkap oleh Pengguna Anggaran (PA)

    sehingga pos honor pengelola keuangan SKPD tidak terealisasi 100%, efisiensi anggaran

    sesuai dengan kebutuhan, serta efisiensi kegiatan rapat-rapat, akomodasi peserta, perjalanan

    dinas dan sisa kontrak pengadaan peralatan pengolahan pangan.

  • 6

    Bab III

    Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

    3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

    Target kinerja APBD 2016 pada Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tertuang dalam

    Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi

    Jawa Tengah Tahun 2016. Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah

    dilaksanakan melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan; Pengembangan Diversifikasi dan

View more