catatan atas laporan keuangan - · pdf filepergub no 45 thn 2014 tentang kebijakan dan sistem...

1

Catatan Atas Laporan Keuangan

CALK

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2016

2

Bab I

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelayanan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh

pemerintah daerah provinsi sebagaimana tercantum pada Peraturan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Tengah

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi

Jawa Tengah. BKP merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan

dan dipimpin oleh seorang Kepala. BKP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai salah satu lembaga publik, maka BKP dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan

ketahanan pangan berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance yang bersih,

demokratis dan efektif. Isu good governance menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan tersebut direspon dengan melakukan

perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelengaraan pemerintah yang baik. Untuk

mewujudkan hal tersebut, berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan disusun dalam suatu perencanaan yang matang.

Maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah sebagai salah satu wujud transparansi dan

akuntabilitas, sebagaimana dalam Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu

entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah

adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan, selama 1 (satu) tahun anggaran yakni Tahun 2016.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Aakuntansi Pemerintahan. Pasal 4

Ayat 1 bahwa Pemda menerapkan SAP Berbasis Akrual,

7. Permendagri No 64 Thn 2013 ttg Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemda.

8. Pergub No 45 Thn 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

9. Pergub No 120 Thn 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

10. SE Gubernur Jawa Tengah No. 921/0017982 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.

3

11. Permendagri No 13 Thn 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 240

ayat 2 bahwa SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang

disampaikan kepada PPKD (BPKAD) untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab 1 Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas Akutansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

4.2. Basis dan Prinsip Akutansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3.Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP

pada SKPD

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 5.1. Penjelasan Pos - Pos Neraca 5.1.1. Aset

5.1.2. Kewajiban

5.1.3. Ekuitas Dana

5.2. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran 5.2.1. Pendapatan

5.2.2. Belanja

5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

Bab 6

5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup Lampiran Tambahan

4

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Dalam rangka mencapai target pembangunan pembangunan tahun 2016 sebagaimana

tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 2018, yang ditujukan untuk

Meningkatkan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Menuju Kemandirian Wilayah dan

Kesejahteraan Masyarakat, maka kebijakan ekonomi daerah Tahun 2016 diarahkan pada

peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, dengan dukungan rekayasa

teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, sehingga diharapkan dapat mencapai

pertumbuhan ekonomi yang positif.

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2010

2014 mengalami peningkatan positif. Hal tersebut terlihat pada nilai PDRB tahun 2011 Atas Dasar

Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 692,561 Trilyun, yang meningkat secara signifikan menjadi Rp

925,662 Trilyun pada tahun 2014. Pada tahun 2011 nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan

(ADHK) Tahun 2010 sebesar Rp 656,268 Trilyun, meningkat menjadi Rp 235,298 Trilyun pada

tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah untuk kurun waktu tahun 2011 2015

menunjukkan trend positif; berturut-turut pada posisi 5,30%, 5,34%, 5,3%, dan 5,4%.

Inflasi di Jawa Tengah selama tahun 2011 2014 cenderung fluktuatif, dengan laju inflasi

tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,22% (engan laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun

2014 yaitu sebesar 8,22% (yoy). Sedangkan angka inflasi sampai dengan tahun 2015 sebesar 2,73%.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator pemicu inflasi baik yang bersifat eksternal

maupun internal, antara lain disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, regulasi pemerintah

dan ekspektasi masyarakat.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa

Tengah pada tahun anggaran 2016 yaitu:

a. Pendapatan.

Untuk Instansi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tidak ada target pendapatan.

Berdasarkan Hasil rapat Pembahasan Perubahan Anggaran (PAD) tanggal 25 Maret 2013, target

PAD dihapuskan, hal ini dengan pertimbangan penjualan bekatul dan sekam bukan termasuk

kedalam Retribusi Daerah, tetapi masuk didalam pendapatan lain-lain. Pada tahun 2016 ini

terdapat pendapatan lain-lain yang sah (pendapatan tanpa target) dari BPCP berupa penjualan

sekam dan bekatul sebesar Rp. 25.500.000,-

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2016

Pada tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jateng mendapatkan anggaran dari APBD

sebesar Rp. 29.339.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.524.716.029,- atau 97,22 % terdiri dari:

5

- Belanja Tidak Langsung : Rp.14.301.950.000,- terealisasi sebesar Rp 13.782.403.054,- atau

96,37% yang digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai di BKP Prov Jateng selama

tahun 2016.

- Belanja Langsung : Rp 15.037.500.000,- terealisasi sebesar Rp 14.742.312.975,-atau

98,04%.

Terdapat sisa anggaran belanja langsung sebesar Rp. 295.187.025,- yang berasal dari

belanja langsung pegawai yang disebabkan antara lain: belum adanya pengangkatan pejabat

difinitif pengganti pensiun sehingga KPA masih dirangkap oleh Pengguna Anggaran (PA)

sehingga pos honor pengelola keuangan SKPD tidak terealisasi 100%, efisiensi anggaran

sesuai dengan kebutuhan, serta efisiensi kegiatan rapat-rapat, akomodasi peserta, perjalanan

dinas dan sisa kontrak pengadaan peralatan pengolahan pangan.

6

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Target kinerja APBD 2016 pada Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tertuang dalam

Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2016. Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah

dilaksanakan melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan; Pengembangan Diversifikasi dan