catatan atas laporan keuangan dinas …

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS PERDAGANGAN

KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2020

KAASUBBAG KEUANGANIK PEMBUAT LAPORAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) DINAS PERDAGANGAN Tahun 2018 KATA PENGANTAR 1 of 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT. atas tersusunnya Catatan Atas Laporan

Keuangan (CaLK) Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2020.

Maksud penyusunan Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) ini adalah sebagai

bahan acuan bagi aparat untuk evaluasi dan pengambilan kebijakan di masa yang akan dating dalam

melaksanakan tugas pengeloaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan

pelaksana pembangunan Dinas Perdagangan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) ini masih jauh

dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari para pihak sangat kami harapkan guna

penyempurnaan rencana dan pelaksanaan dimasa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada para pihak yang terlibat langsung maupun tidak

langsung dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perdagangan tahun 2020.

Lumajang, 28 Februari 2021

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG

Ir. HAIRIL DIANI, M.Si NIP. 19660922 199202 1 001

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020

Halaman I-1

BAB I

PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020. CaLK

dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan

keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan

keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman

diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi

dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna

dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan

keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi

kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa

dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan

pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan

manjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu,

pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu

pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca

laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi

keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan

perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi

yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas

atas sumber daya dengan:

1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas

pemerintah daerah;

2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;

3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya

ekonomi;


Halaman I-2

4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya

dan memenuhi kebutuhan kas nya.

6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan

7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan

pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 9);

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3988);

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rebublik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan


f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran




Halaman I-3

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran



h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019



i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia


5679;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


6041);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran



p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan


Halaman I-4

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan


q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4574) sebagimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran



s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);

t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran



u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,



Halaman I-5

y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,


z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 547);

bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah

Kabupaten Lumajang Nomor 9);

ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;

ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah; dan

gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

kk. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang

disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga

menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.


Halaman I-6

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

2.2. Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan Daerah

b. Belanja Daerah

c. Transfer

d. Pembiayaan

3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

a. Aset

b. Kewajiban

c. Ekuitas

3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

a. Pendapatan Laporan Operasional

b. Beban

c. Kegiatan Non Operasional

d. Pos-pos Luar Biasa

e. Surplus (Defisit) LO

3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

3.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

3.6 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan

belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas

akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada

pemerintah daerah

BAB IV INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V PENUTUP


Halaman II-1

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Perdagangan Tahun 2020 sebagai berikut.

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH DAERAH

Pada APBD Tahun 2020, pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar Rp

7.270.624.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.365.971.225,00 terinci sebagai

berikut:

Tabel I Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – PAD Tahun 2020

dalam rupiah

Jenis Pendapatan Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019 % Pelampauan

Target %

1 2 3 4 5=3/2 6=3-2 7=6/2

Retribusi Pelayanan

Pasar

6.880.813.000 6.940.840.825 7.863.500.102,00 100.87 60.027.825 0.008

Retribusi pelayanan

tera/tera ulang

140.022.000 140.593.600 144.000.000,00 100.41 571.600 0.004

Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah

13.869.000 38.926.800 0 280.67 25.057.800 1.80

Pendapatan Sewa

Tanah

235.920.000 245.610.000 34.000.000,00 104.11 9.690.000 0.04

Total Pendapatan

Asli Daerah

7.270.624.000 7.365.971.225 8.041.500.102.00 101.31 95.347.225 0.58

Kinerja pendapatan asli daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel PAD Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – PAD Tahun 2016 s/d 2020

Jenis Pendapatan 2016 2017 2018 2019 2020

Retribusi pelayanan

pasar

0 6.950.182.000,00 7.500.000.000,00 7.863.500.102,00 6.940.840.825

Retribusi pelayanan

tera/tera ulang

0 68.833.300,00 172.357.300,00 144.000.000,00 140.593.600

Pendapatan Sewa

Tanah

0 0 0 34.000.000,00 235.920.000

Retribusi

Pemakaian

Kekayaan Daerah

0 0 0 0 13.869.000

Pada table diatas realisasi PAD Retribusi pelayanan pasar pada tahun 2017 sd 2020

mengalami kenaikan serta penurunan .

b. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun angaran yang bersangkutan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kabupaten

Lumajang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak


Halaman II-2

langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung

meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2020 sebagaimana tabel

berikut:

Tabel Belanja Operasi Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja

Tahun 2020

N

o Jenis Belanja Anggaran Realisasi %

Sisa

Anggaran

1 Belanja

Operasi 7.390.628.107 6.311.564.970 85.39 1.079.063.137

2 Belanja

Modal

2.448.888.838 2.348.781.565 95.91 100.107.273

Jumlah

Belanja 9.839.516.945 8.660.346.535 88.01 1.179.170.410

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir

sebagaimana Tabel berikut.

Tabel Belanja Operasi Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun

2016 - 2020

Belanja 2016 2017 2018 2019 2020

Belanja Pegawai 217.140.331 660.576.600,00 6.454.675.506,00 605.797.579,00 6.825.237.418,00

Belanja Barang 586.449.993 5.132.336.479,00 5.103.022.219,00 1.012.401.729,00 6.117.779.270,00

Belanja Modal 0 5.224.333.700 7.057.752.200,00 2.827.805.300,00 2.348.781.565,00

Jumlah 803.590.324 12.336.277.223,00 18.615.449.925,00 4.446.004.608,00 15.291.798.253,0

0

% Kenaikan 12.85 86.95 91.02 21.65 93.47

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Program

1

: PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

Kegiatan

1

Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja

dan Masyarakat

Jenis

Belanja

Anggaran Realisasi Keterangan

- Belanja

Pegawai

19.390.500 12.262.500 - Honorarium PNS

- Uang lembur PNS

- Belanja

Barang

& Jasa

527.902.500 349.897.900 - Belanja Spanduk/Baliho

-Belanja Perlengkapan

praktek/sosialisasi

- Belanja dokumentasi

- Belanja Dekorasi

-Belanja Penggantian Transport

- Belanja Jasa Instruktur/

narasumber

- Belanja Jasa pendukung

kegiatan

-Belanja Penggandaan /fotocopy/

penjilidan


Halaman II-3

- Belanja Sewa ruang rapat/

pertemuan

- Belanja sewa Penginapan

- Belanja Sewa sarana mobilitas

darat

- Belanja makanan dan minuman

rapat

- Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

- Belanja perjalanan dinas luar

daerah

- Belanja Tambahan upah tenaga

kerja bulanan

- Belanja

Modal

0 0

Jumlah

Kegiatan

1

Program 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Kegiatan 1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

- Belanja

Pegawai

53.652.000 49.020.000 - Honorarium pengadaan barang

dan jasa

- Honorarium Pengurus Barang

- Honorarium Pemeriksa Haisl

Pekerrjaan

- Honorarium Pengguna

Anggaran

- Honorararium Pejabat

Pelaksanan Teknis Kergiatan

- Honoraraium Bandahara

- Honorarium PPK-SKPD

- Honorarium Petugas Pengelola

Siatem Akuntansi

- Belanja

Barang

& Jasa

1.314.583.169 1.234.942.290 - Belanja Alat Tulis Kantor

- Belanja Alat Listrik dan

elektronik

- Belanja Perangko, materai, dan

benda pos lainnya

- Belanja peatana kebersihan dan

bahan pembersih

- Belanja pengisian tabung

pemadam kebakaran

- Belanja telepon

- Belanja Air

- Belanja listrik

- Belanja surat kabar/majalah

-Belanja kawat/faksimili/internet

- Belanja premi asuransi

kesehatan

- Belanja asuransi

ketenagakerjaan


Halaman II-4

- Belanja cetak

- Belanja Penggandaan/fotocopy


rapat


tamu

- Belanja pakaian batuik

tradisional

- Belnja perjalanan dinas dalam

daerah


daerah

- Belanja upah ongkos tenaga

kerja bulanan

Belanja tambahan upah tenaga

kerja bulanan

- Belanja

Modal

0 0

Jumlah

Kegiatan

1

Program

3

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

Kegiatan

1

Pembangunan/ pengadaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jenis

Belanja

Anggaran Realisasi Keterangan

- Belanja

Pegawai

0 0

- Belanja

Barang

& Jasa

0 0

- Belanja

Modal

904.400.000 834.080.266 - Belanja modal kendaraan

bermotor angkutan barang

- Belanja modal kendaraan tak

bermotor angkuatan barang

- Belanja modal alat penyimpanan

kantor

- Belanja modal alat pendingin

- Belanja modal home use

- Belanja modal peralatan

personal computer

- Belanja modal merja kerja

pejabat

Jumlah

Kegiatan

1

Kegiatan

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

- Belanja

Pegawai

0 0

- Belanja 361.213.599 323.454.753 - Belanja bahan bakar minyak dan


Halaman II-5

Barang

& Jasa

pelumas

- Belanja jasa servis dan

penggantian susku cadang

- Belanja jasa kir kendaraan

- Belanja STNK Kendaraan

- Belanja upah/ongkos tenag a

kerja bulanan

- Belanja pemeliharaan kendaraan

tak bermotor angkutan barang

- Belanja pemeliharaan alat

pendingin

- Belanja pemeliharaan personal

computer

- Belanja pemeliharaan peralatan

personal computer

- Belanja pemeliharaan bangunan

gedung kantor

- Belanja

Modal

Jumlah

Kegiatan

2

Program

4

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD / LAKIP

- Belanja

Pegawai

1.800.900 1.796.000 - Uang lembur PNS

- Belanja

Barang

& Jasa

1.999.000 1.999.000 - Belanja penggandaan/fotocopy

- Belanja makanna dan minuman

rapat

- Belanja tambahan upah tenaga

kerja bulanan

- Belanja

Modal

0 0

Jumlah

Kegiatan

1

Kegiatan

2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis

Realisasi Anggaran

- Belanja

Pegawai

1.407.600 1.402.000 - Uang lembur PNS

- Belanja

Barang

& Jasa

936.000 894.000 - Belanja penggandaan/fotocopy


rapat


kerja bulanan

- Belanja

Modal

0 0

Jumlah

Kegiatan

2

Kegiatan

3

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


Halaman II-6

- Belanja

Pegawai

3.799.900 3.713.000 - Uang lembur PNS

- Belanja

Barang

& Jasa



rapat


kerja bulanan

- Belanja

Modal

0 0

Jumlah

Kegiatan

3

Kegiatan 4 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan

- Belanja

Pegawai

3.513.600 3.498.000 - Uang lembur PNS

- Belanja

Barang

& Jasa



rapat


kerja bulanan

- Belanja

Modal

0 0

Jumlah

Kegiatan

4

Kegiatan 5 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

- Belanja

Pegawai

3.317.400 3.315.000 - Uang lembur PNS

- Belanja

Barang

& Jasa



rapat


kerja bulanan

- Belanja

Modal

0 0

Jumlah

Kegiatan

1

Program 6 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

EKSPOR

Kegiatan 1 Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen

Ekspor dan Impor

- Belanja

Pegawai

0 0 0

- Belanja

Barang

& Jasa

0 0 0

- Belanja

Modal

0 0 0

Jumlah


Halaman II-7

Kegiatan

2

Program 7 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Kegiatan1 Pasar Ramadhan

- Belanja

Pegawai

0 0

- Belanja

Barang

& Jasa

0 0

- Belanja

Modal

0 0

Jumlah

Kegiatan

1

Kegiatan 2 Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri

- Belanja

Pegawai

3.493.000 505.000 - Hoorarium pejabat pelaksana

teknis kegiatan

- Uang lembur PNS

- Belanja

Barang

& Jasa

289.731.000 97.835.550 - Belanja dokumentasi

- Belanmja dekorasi

- Belanja jasa pendukung kegiatan

- Belanja jasa event organizer

- Belanja jasa sewa gedung kantor

tempat

- Belanja sewqa ruang rapat

- Belanja sewa sraana mobilitas

darat

- Belanja sewa electric generating

set

- Belanja sewa alat kantor

- Belanja sewa meja dan kursi

- Belanja sewa alat studio

- Bekanja sewa tenda dan

perelngkapannya


rapat

- Belanja perjalanna dinas dalam

daerah

- Belanja perjalanna dinas luar

daerah

- belanja tambahan upah oongks

tenaga kerja bulannan

- BElanja barang yang diserahkan

kepada masyarakat/pihak ketiga

- Belanja

Modal

60.000.000 59.945.160 - Aset tak berwujud dalam

pengerjaan

Jumlah

Kegiatan

2

Kegiatan 3 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako

- Belanja 0 0


Halaman II-8

Pegawai

- Belanja

Barang

& Jasa

14.000.000 13.800.000 - Belanja jasa siaran radio

- Belanja penggandaan/fotocopy

-bElanja perjalanan dinas dalam

daerah

- Belanja

Modal

0 0

Jumlah

Kegiatan

3

Program 7 PROGRAM PENGAMANAN PERDAGANGAN

Kegiatan 1 Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Kemetrologian

- Belanja

Pegawai

1.125.000 1.1250.000 - Honorarium pejabat pelaksan

teknis kegiatan

- Belanja

Barang

& Jasa

252.085.000 241.942.583 - Belanja bahan logam


- Belanja jasa tera kir

- Belanja jasa pendukug kegiatan

- Belanja cetak

-Belanja penggandaan/fotocopy

- Belanja sewa srana mobilitas

darat


daerah


daerah


kerja bulanan

- Belanja

Modal

Jumlah

Kegiatan

1

Kegiatan 2 Pengawasan Kemetrologian Daerah

- Belanja

Pegawai

0 0

- Belanja

Barang

& Jasa


- Belanja jasa pendukug kegiatan

-Belanja penggandaan/fotocopy


daerah


kerja bulanan

- Belanja

Modal

0 0

Jumlah

Kegiatan

1

Kegiatan 3 Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian Daerah

- Belanja 0 0


Halaman II-9

Pegawai

- Belanja

Barang

& Jasa


- Belanja dekorasi


- Belanja penggantian transport

- Belanja jasa instruktur/sumber

tanaga ahli

- Belanja sewa ruang rapat

pertemuan

- Belanja makanan dan ,minuman

rapat


daerah

- Belanja perjalnan dinas luar

daerah

-* Belanja upah/ongkos tenag

kerja bulanan

- Belanja

Modal

0 0

Jumlah

Kegiatan

3

Program 7 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA PASAR DAERAH

Kegiatan 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat

- Belanja

Pegawai


teknis kegiatan

- Belanja

Barang

& Jasa

271.411.790 262.579.308 - Belanja sewa tanah/lahan


daerah

- Belanja upah/ongkos tenaga

kerja bulanan

- Belanja tambahan

upah/omngkos tenag akerja

bulanan

- Belanja meubelair

- Belanja

Modal

Peralata

n dan

Mesin

100.000.000 98.175.000 - Belanja modal meubelair

- Belanja

Modal

Gedung

dan

Bangun

an

1.384.488.838 1.356.581.139 - Belanja modal bangunana

gedung pertokoan/kopersi pasar

Jumlah

Kegiatan

1

Kegiatan 3 Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

- Belanja 55.131.000 54.981.600 - Honorarium pejabat pelaksan


Halaman II-10

Pegawai teknis kegiatan

- Uang lembur PNS

- Belanja

Barang

& Jasa

1.119.438.000 1.11.348.000 - Belanja penggandaan/fotocopy


rapat

- Belanja perjaanan dinas dalam

daerah


kerja bulanan

- Belanja tambahan upah/ongkos

tenaga kerja bulanan

- Belanja

Modal

0 0

Jumlah

Kegiatan

3

Kegiatan 3 Pengelolaan Kebersihan dan Penerbitan Ijin Pemakaian

Tempat/Fasilitas Pasar

- Belanja

Pegawai


teknis kegiatan

- Belanja

Barang

& Jasa

1.823.256.000 1.796.774.000 - Belanja penggandaan/fotocopy


rapat

- Belanja perjaanan dinas dalam

daerah


kerja bulanan

- Belanja tambahan upah/ongkos


- Belanja

Modal

0 0

Jumlah

Kegiatan

3

Program 7 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH

Kegiatan 1 Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Industri

- Belanja

Pegawai


teknis kegiatan

- Belanja

Barang

& Jasa

282.704.540 203.721.570 -Belanjaspanduk/baliho/banner

- Belanja perlengkapan

prakte/sosialisasi/pelatihan/bimtek


- Bellanja dekorasi


- Belanja jasa

instruktur/narasumber




pertemuan


Halaman II-11

- Belanja sewa tanah lahan

- Belanja sewa penginapan


rapat

- Bel;anja perjalanan dinas dalam

daerah


daerah

- Belanja tambahan upah ongos


- Belanja barang yang akan

diserahkan kepada

masyarakat/pihak ketiga

- Belanja

Modal

0 0

Kegiatan 1 Fasilitasi, Pembinaan dan Pemberdayaan Industri

- Belanja

Pegawai


teknis kegiatan

- Belanja

Barang

& Jasa





- Bellanja dekorasi


- Belanja jasa





pertemuan




rapat


daerah


daerah




diserahkan kepada


- Belanja

Modal

0 0

Kegiatan 1 Fasillitasi, Standarisasi dan Sertifikasi Produk Industri

- Belanja

Pegawai

337.500 337.500 - Honorarium pejabat pelaksan

teknis kegiatan

- Belanja

Barang

& Jasa

28.538.500 5.840.000 Belanj spnduk/baliho/banner

- Belanja Sertifikasi

- Belanja Dokumentasi

- Belanja dekorasi


Halaman II-12

- - nBelanja p[enggantian

transport

- - Belanja

penggandaan/fotocopy

- * Belanja makanan dan

minuman rapat

- Belanja perjalanan dinas

dalam daerah

- Belanja perjalnan dinas

luar daerah

- Belanja tambhan

upah/ongkos tenga kerja

bulanan

- Belanja

Modal

0 0

Program 7 PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI

Kegiatan 1 Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil Menengah

dan usaha besar dalam Pengadaan

Bahan Baku dan Produksi Industri Hasil Tembakau

- Belanja

Pegawai


teknis kegiatan

- Uang lembur PNS

- Belanja

Barang

& Jasa





- Bellanja dekorasi


- Belanja jasa





pertemuan




rapat


daerah


daerah




diserahkan kepada


- Belanja

Modal

0 0

Program 7 PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA

CUKAI ILEGAL

Kegiatan 1 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita

Cukai palsu dan/atau tidak dilekati


Halaman II-13

Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan

Eceran

- Belanja

Pegawai

0 0

- Belanja

Barang

& Jasa

55.000.000 53.249.516 - Belanja bahan baku praktek

pelatihan


-Belanja cetak

-* Belanja penggandaan/fotocopy

-* Belanja sewa sarana mobilitas

darat


rapat

- Belanja perjalana dinas dalam

daerah.

- Belanja perjlanan dinas luar

daerah

- Belanja

Modal

0 0

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset,

kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai

dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah

dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara

aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan Dinas Perdagangan selam 5 (lima) tahun terakhir sebagai

berikut:

Tabel .... Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2016 s.d. 2020

Posisi

Keuangan 2016 2017 2018 2019 2020

1. Aset 5.309.950.718,00 60.532.110.560,17 71.743.645.797,87 78.408.848.250,92 77.281.216.278,89

2. Kewajiban 6.703.153,00 667.906.206,34 1.065.962.624,42 1.495.638.161,92 1.587.383.701,34

3. Ekuitas 5.303.247.565,00 59.864.204.353,83 70.629.620.935,45 76.913.210.089,00 75.693.832.577,55

Jumlah

Kewajiban

& Ekuitas

5.309.950.718,00 60.532.110.560,17 71.695.583.559,87 78.408.848.250,92 77.281.216.278,89


Halaman II-14

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset,

kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai

dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Kecamatan Candipuro selama 5 (lima) tahun terakhir

sebagai berikut :

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian

target kinerja keuangan sebagai berikut.

2.4.1. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting

dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada

pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang

memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi

berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat

berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang

melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang

memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan

SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi

laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan

mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya

dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan,

bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik


Halaman II-15

formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD

dan Inspektorat.

2.4.2. Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan

keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai

terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi

yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat

pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang

melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi

keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahanan

SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang

daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-

pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi

kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan

implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen

aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai

permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih

menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam

pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang

daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah

yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang

hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di

laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain

yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi

atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD

Kabupaten Lumajang.


Halaman III -1

BAB III

PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar

sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah

daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu

periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA Dinas Perdagangan mencakup

pendapatan-LRA dan belanja.

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar

sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah

daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu

periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-

LRA dan belanja.

Anggaran TA

2020

(Rp)

Realisasi TA

2020

(Rp)

Realisasi TA

2019

(Rp)

1) Pendapatan

Asli Daerah 7.270.624.000,00 7.365.971.225,00 8.264.104.561,25

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD yang dipungut oleh Dinas Perdagangan terdiri dari:

- Retribusi Pelayanan Pasar

- Retribusi pelayanan tera/tera ulang

- Retribusi Pemakaian kekayaan daerah

Rincian realisasi PAD tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel Rincian Realisasi PAD tahun 2020 dan 2019

NO. Jenis Pendapatan Anggaran

2020

Realisasi Kenaikan %

2020 % 2019 (Penurunan)

1 2 3 4 5=4/3 6 7=4-6 8=7/6

1 Retribusi

pelayanan pasar 6.880.813.000 6.940.840.825 100.87 7.833.865.581,25

-

893.024.756,25 0.11

2

Retribusi

Pelayanan

tera/tera ulang

140.022.000 140.593.600 100.41 161.382.000,00 -

21.360.000,00 0.13

3

Retribusi

pemakaian

kekayaan Daerah

13.869.000 38.926.800 280.67 0 38.926.800 100.00

4 Pendapatan

Sewa Tanah 235.920.000 245.610.000 104.11 268.856.980,00

-

23.246.980 0.08

Jumlah 7.270.624.000 7.365.971.225 101.31 8.264.104.561,25 - 0.10


Halaman III -2

898.133.336.25

Anggaran TA

2020

(Rp)

Realisasi TA

2020

(Rp)

Realisasi TA

2019

(Rp)

(a) Retribusi

Daerah 7.270.624.000

7.365.971.225 8.264.104.561,2

5

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang yang mengatur tentang

Retribusi Daerah, terdapat 13 (tiga belas) jenis retribusi yang berlaku di wilayah Kabupaten

Lumajang, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir

di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan

daerah, jasa usaha terminal, jasa usaha tempat khusus parkir, jasa usaha rumah potong

hewan, tempat rekreasi dan olah raga, ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin

gangguan/keramaian dan retribusi ijin trayek.

Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2020 dan 2019 sebagaimana

tersaji dalam tabel 22 berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

Tahun Anggaran 2020 dan 2019

dalam rupiah

NO Jenis Pendapatan Anggaran

2020


2020 % 2019 (Penurunan)

1 2 3 4 5=4/3 6 7=4-6 8=7/6

1 Retribusi Pelayanan

Pasar 6.880.813.000 6.940.840.825 100.87 7.833.865.581,25 893.024.756.25 0.11

2 Retribusi Pelayanan

Tera Ulang 140.022.000 140.593.600 100.41 161.382.000,00 20.788.400 0.12

3 Retribusi pemakaian

kekayaan daerah 13.869.000 38.926.800 280.67 0 38.926.800 100.00

Jumlah 7.034.704.000 7.081.434.425 100.86 7.995.247.581,25 913.813.156.25 11.42

Anggaran TA 2020

(Rp) Realisasi TA 2020

(Rp)

Realisasi TA

2019

(Rp)

(b) Lain-lain PAD

yang Sah 235.920.000

245.610.000 268.856.980,00

Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penerimaan jasa

giro/bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan TGR,

pendapatan sewa, eksekusi atas jaminan, pendapatan BLUD dan pendapatan lainnya.


Halaman III -3

Realisasi Lain-lain PAD yang sah tahun 2020 terinci dalam tabel berikut.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Pendapatan Lain - Lain PAD Yang

Sah Tahun Anggaran 2020 dan 2019

dalam rupiah

NO. Jenis

Pendapatan

Anggaran

2020


2020 % 2019 (Penurunan)

1 2 3 4 5=4/3 6 7=4-6 8=7/6

1 Pendapatan

Sewa 235.920.000 245.610.000 104.11 268.856.980,00 23.246.980 0.08

Jumlah 235.920.000 245.610.000 104.11 268.856.980,00 23.246.980 0.08

Anggaran TA

2020

(Rp)

Realisasi TA 2020

(Rp)

Realisasi TA 2019

(Rp)

a. Belanja Daerah 16.359.481.510 15.132.497.448 18.734.278.290,50

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan

transfer/bagi hasil ke desa. Realisasi belanja dan transfer tahun 2020 sebesar Rp

15.132.497.448 dari anggaran sebesar Rp 16.359.481.510.

Anggaran TA 2020 (Rp)

Realisasi TA 2020 (Rp)


2)Belanja Operasi 14.071.865.421 12.600.518.183 10.506.443.504

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa,

dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel Realisasi Belanja Operasi tahun 2020 dan 2019

No Belanja

Operasi Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019

1 Belanja

Pegawai 6.886.492.664 6.477.444.913 94.06 4.607.133.290,00

2

Belanja

Barang dan

Jasa

7.185.372.757 6.123.073.270 85.21 5.899.310.214.00

Jumlah 14.071.865.421 12.600.518.183 89.63 10.506.443.504

Anggaran TA 2020 (Rp)



(a) Belanja

Pegawai 6.886.492.664

6.477.444.913 4.607.133.290

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja

pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai,

sedangkan belanja pegawai-belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang

terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.


Halaman III -4

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel Realisasi Belanja Pegawai tahun 2020

No Rincian Belanja Pegawai Anggaran

2020

Realisasi

2020 % Realisasi 2019

BELANJA TIDAK

LANGSUNG 6.886.492.664 6.477.444.913 94.06 4.607.133.290,00

1 Gaji pokok PNS / uang

representasi 6.886.492.664 6.477.444.913 100.00 3.624.503.913,00

2 Tunjangan keluarga 430.817.826 430.452.566 99.92 420.728.304,00

3 Tunjangan jabatan 182.425.018 182.205.000 99.98 130.985.000,00

4 Tunjangan fungsional 0 0 0 0

5 Tunjangan fungsional

umum 181.270.501 181.250.000 99.99 185.505.000,00

6 Tunjangan beras 248.771.570 248.762.700 100.00 243.548.460,00

7 Tunjangan

PPh/tunjangan khusus 3.016.864 2.826.356 93.69 1.794.099,00

8 Pembulatan gaji 52.900 47.375 89.56 68.514,00

9. Iuran Jaminan

Kecelakaan kerja dan

Jaminan Kematian

30.691.570 30.685.083 99.98 6.487

10. Tambahan penghasilan

berdasarkan beban kerja 1.723.252.767 1.563.712.935 90.74 159.539.832

11. Belanja Insentif

pemungutan retribusi

jasa usaha

693.450 0 00 693.450

12. Belanja Insentif

pemungutan retribusi

jasa umum

351.041.750 103.120.282 29.38 247.921.468

13. Jumlah belanja pegawai

tidak langsung 4.780.813.127 4.779.926.613 0.99 4.607.133.290

BELANJA LANGSUNG 205.255.350 188.491.700 91.83 360.081.500

1 Honorarium PNS 60.581.250 60.300.000 99.53 36.529.500

2 Uang lembur PNS 144.674.100 128.191.700 88.60 323.552.000

Jumlah Belanja Pegawai

Langsung 205.255.350 188.491.700 94.00 360.081.500

Jumah Belanja Pegawai 7.091.748.014 6.665.936.613 93.99 4.967.214.790

Anggaran TA 2020

(Rp)

Realisasi TA

2020

(Rp)

Realisasi TA

2019

(Rp)

(b) Belanja

Barang dan

Jasa

6.280.908.788 5.906.508.506 . 5.899.310.24

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang

nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan,

belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian

realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut.


Halaman III -5

Tabel Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2020

No. Belanja Barang dan

Jasa Anggaran 2020 Realisasi 2020

1 Belanja Persediaan 1.000.283.040 813.331.950

2 Belanja Jasa 4.586.595.550 4.475.024.050

3 Belanja

Pemeliharaan 343.213.599 305.454.753

4 Belanja Perjalanan

Dinas 313.816.599 276.177.753

5 Belanja Lainnya 37.000.000 36.520.000 Jumlah 6.280.908.788 5.906.508.506

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain

belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja

pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ke

tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp.

813.331.950, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2020

No. Belanja Persediaan Anggaran Realisasi

1 Belanja alat tulis kantor 80.913.600,00 77.258.280,00

2 Belanja dokumen/administrasi tender 0 0

3 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,

bateray kering) 19.919.500 19.906.300

4 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.440.000 1.439.500

5 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 31.194.140 31.173.000

6 Belanja bahan bakar minyak/gas 0 0

7 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 3.300.000 3.295.000

8 Belanja pengisian tabung gas 0 0

9 Belanja alat kesehatan/kedokteran habis pakai 0 0

10 Belanja peralatan pengolah tanah dan tanaman sekali

pakai 0 0

11 Belanja peralatan bangunan sekali pakai 0 0

12 Belanja peralatan perikanan sekali pakai 0 0

13 Belanja cinderamata 0 0

14 Belanja alat olah raga habis pakai 0 0

15 Belanja karangan bunga/bunga tabur 0 0

16 Belanja pakan ikan/ternak 0 0

17 Belanja pupuk 0 0

18 Belanja make up 0 0

19 Belanja umbul(umbul/bendera 0 0

20 Belanja spanduk/baliho/banner 6.300.000 4.100.000

21 Belanja alat penunjang kesehatan/kedokteran habis

pakai 0 0

22 Belanja bahan baku bangunan 0 0

23 Belanja bahan/bibit tanaman 0 0

24 Belanja bibit ternak 0 0

25 Belanja bahan obat-obatan 0 0

26 Belanja bahan kimia 0 0


Halaman III -6

No. Belanja Persediaan Anggaran Realisasi

27 Belanja bahan makanan 0 0

28 Belanja bahan sandang 0 0

29 Belanja bahan baku praktek/pelatihan 1.200.000 1.198.500

30 Belanja perlengkapan

praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek 97.187.200 30.678.500

31 Belanja bahan logam 13.400.000 13.400.000

32 Belanja cetak 123.770.000 122.396.000

33 Belanja penggandaan/foto

copy/penjilidan/penyampulan 65.028.600 56.091.520

34 Belanja makanan dan minuman rapat 208.665.000 117.000.000

35 Belanja makanan dan minuman tamu 4.050.000 1.350.000

36 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 0 0

37 Belanja makanan dan minuman pasien 0 0

38 Belanja pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala

daerah 0 0

39 Belanja pakaian sipil harian (PSH) 0 0

40 Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) 0 0

41 Belanja pakaian dinas harian (PDH) 0 0

42 Belanja pakaian dinas upacara (PDU) 0 0

43 Belanja pakaian sipil resmi (PSR) 0 0

44 Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) 0 0

45 Belanja pakaian kerja lapangan 0 0

46 Belanja pakaian adat daerah 0 0

47 Belanja pakaian batik tradisional 0 0

48 Belanja pakaian olah raga 0 0

49 Belanja pakaian seragam 0 0

50 Belanja pakaian kegiatan tertentu 0 0

51 Belanja hadiah barang 0 0

52 Belanja barang yang akan diserahkan kepada

masyarakat/pihak ketiga 343.915.000 334.045.350

53 Belanja barang yang akan dijual kepada

masyarakat/pihak ketiga (barang jadi) 0 0

54 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 0 0 Jumlah 1.000.283.040 813.331.950

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor, sewa, ongkos/upah kerja, belanja

pelatihan/kursus, jasa konsultasi, belanja operasi pemeriksaan, dan belanja lainnya yg

bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 4.475.024.050,

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Realisasi Belanja Jasa Tahun 2020

No Belanja jasa Anggaran

2020

Realisasi 2020 1 Belanja telepon 14.400.000 828.739

2 Belanja air 6.900.000 5.772.160

3 Belanja listrik 251.050.920 229.691.555

4 Belanja jasa pengumuman

lelang/pemenang lelang 0 0


Halaman III -7


2020

Realisasi 2020 5 Belanja surat kabar/majalah 5.400.000 3.960.000

6 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000 18.682.707

7 Belanja paket/pengiriman 0 0

8 Belanja sertifikasi 20.023.500 0

9 Belanja jasa transaksi keuangan 0 0

10 Belanja jasa administrasi pemungutan

retribusi parkir 0 0

11 Belanja jasa siaran radio 2.400.000 2.400.000

12 Belanja jasa transportasi/akomodasi 0 0

13 Belanja dokumentasi 8.132.400 5.610.000

14 Belanja dekorasi 61.505.000 49.325.000

15 Belanja jasa tera/kir 10.840.000 10.020.000

16 Belanja jasa

promosi/publikasi/advertising 9.600.000 8.400.000

17 Belanja jasa gelombang radio/televisi 0 0

18 Belanja jasa pemeliharaan kesehatan

bupati/wakil bupati 0 0

19 Belanja jasa uji laboratorium 0 0

20 Belanja jasa cleaning service 0 0

21 Belanja pajak bumi dan bangunan 0 0

22 Belanja pajak air tanah 0 0

23 Belanja jasa tenaga keamanan 0 0

24 Belanja penggantian transport 0 92.300.000

25 Belanja jasa

instruktur/narasumber/tenaga ahli 0 92.050.000

26 Belanja jasa pendukung kegiatan 0 2.800.000

27 Belanja jasa laundry 0 0

28 Belanja jasa administrasi pemungutan

PBB P2 0 0

29 Belanja jasa juri/wasit 0 0

30 Belanja jasa petugas korsik dan drum

band 0 0

31 Belanja jasa penata rias/make up 0 0

32 Belanja jasa event organizer 0 0

33 Belanja jasa fumigasi 0 0

34 Belanja jasa siaran televisi 0 0

35 Belanja jasa pembuatan video 0 0

36 Belanja jasa kalibrasi alat kesehatan 0 0

37 Belanja jasa pengolahan limbah

medis 0 0

38 Belanja jasa pemeliharaan kesehatan

DPRD 0 0

39 Belanja jasa penyelenggaraan diklat 0 0

40 Belanja jasa sewa pengharum

ruangan 0 0

41 Belanja retribusi pelayanan

persampahan 0 0

42 Belanja jasa perawatan kesehatan ibu

dan bayi resiko tinggi 0 0

43 Belanja premi asuransi kesehatan 197.437.080 179.794.288

44 Belanja premi asuransi 21.324.360 13.808.673


Halaman III -8


2020

Realisasi 2020 ketenagakerjaan

45 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 30.000.000 10.500.000

46 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 101.750.000 96.000.000

47 Belanja sewa tanah/lahan 162.271.990 162.034.428

48 Belanja sewa penginapan 20.200.000 14.730.000

49 Belanja sewa sarana mobilitas darat 34.883.300 28.859.500

50 Belanja sewa eskavator 0 0

51 Belanja sewa mesin proses 0 0

52 Belanja sewa electric generating set 9.000.000 0

54 Belanja sewa alat kantor 12.500.000 0

55 Belanja sewa alat rumah tangga 0 0

56 Belanja sewa komputer 0 0

57 Belanja sewa meja dan kursi 13.000.000 0

58 Belanja sewa alat studio 17.500.000 0

59 Belanja sewa barang bercorak

kebudayaan 0 0

60 Belanja sewa tenda dan

perlengkapannya 75.000.000 0

61 Belanja beasiswa tugas belajar S1 0 0

62 Belanja beasiswa tugas belajar S2 0 0

63 Belanja kursus(kursus

singkat/pelatihan 0 0

64 Belanja sosialisasi 0 0

65 Belanja bimbingan teknis 0 0

66 Belanja pendidikan struktural 0 0

67 Belanja fit and proper test 0 0

68 Belanja jasa konsultansi penelitian 0 0

69 Belanja jasa konsultansi perencanaan 0 0

70 Belanja jasa konsultansi pelaporan 0 0

71 Belanja jasa konsultansi pengawasan 0 0

72 Belanja jasa konsultansi hukum 0 0

73 Belanja jasa konsultansi IT 0 0

74 Belanja jasa konsultansi evaluasi 0 0

75 Belanja jasa konsultansi psikologi 0 0

76 Belanja upah/ongkos tenaga kerja

harian 0 0


bulanan 3.122.400.000 3.102.700.000


borongan 0 0

79 Belanja tambahan upah tenaga kerja

bulanan 355.077.000 344.757.000

80 Belanja upah/ongkos tenaga pendidik 0 0

81 Belanja tambahan upah tenaga kerja

pendidik 0 0

82 Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 0 0

83 Belanja kursus(kursus

singkat/pelatihan 0 0

84 Belanja bimbingan teknis 0 0

85 Belanja praktek industri 0 0

86 Belanja Praktek Klinik 0 0


Halaman III -9


2020

Realisasi 2020 87 Belanja Ujian 0 0

88 Belanja peta 0 0

89 Belanja operasional pemeriksaan

internal reguler 0 0

90 Belanja Jasa Dana BOS 0 0 Jumlah 4.586.595.550 4.475.024.050

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan

mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp.

305.454.753 terinci sebagai berikut :

Tabel Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2020

No Belanja Pemeliharaan Anggaran

2020 Realisasi 2020

1 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 88.088.000 88.073.965

2 Belanja jasa servis dan penggantian suku

cadang 105.537.401 76.574.888

3 Belanja jasa kir kendaraan

dinas/operasional 321.198 321.000

4 Belanja STNK kendaraan

dinas/operasional 22.770.000 19.159.900

5 Belanja pemeliharaan grader 0 0

6 Belanja pemeliharaan excavator 0 0

7 Belanja pemeliharaan asphal equipment 0 0

8 Belanja pemeliharaan electric generating

set 0 0

9 Belanja pemeliharaan pompa 0 0

10 Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor

perorangan 0 0


berpenumpang 0 0


angkutan barang 0 0


khusus 0 0


beroda dua 0 0


beroda tiga 0 0

16 Belanja pemeliharaan kendaraan tak

bermotor angkutan barang 10.000.000 4.963.000

17 Belanja pemeliharaan alat angkut apung

bermotor berpenumpang 0 0

18 Belanja pemeliharaan alat angkut apung

tak bermotor berpenumpang 0 0

19 Belanja pemeliharaan alat kalibrasi 0 0

20 Belanja pemeliharaan alat ukur lainnya 0 0

21 Belanja pemeliharaan alat prosesing 0 0

22 Belanja pemeliharaan alat pemeliharaan 0 0


Halaman III -10


2020 Realisasi 2020

tanaman

23 Belanja pemeliharaan mesin tik 0 0

24 Belanja pemeliharaan alat reproduksi

(pengganda) 0 0

25 Belanja pemeliharaan alat penyimpanan

perlengkapan kantor 0 0

26 Belanja pemeliharaan office use 0 0

27 Belanja pemeliharaan meubelair 0 0

28 Belanja pemeliharaan alat pembersih 0 0

29 Belanja pemeliharaan alat pendingin 9.000.000 8.880.000

30 Belanja pemeliharaan alat dapur 0 0

31 Belanja pemeliharaan home use 0 0

32 Belanja pemeliharaan alat pemadam

kebakaran 0 0

33 Belanja pemeliharaan komputer

unit/jaringan 0 0

34 Belanja pemeliharaan personal komputer 32.800.000 32.800.000

35 Belanja pemeliharaan peralatan personal

komputer 54.300.000 54.285.000

36 Belanja pemeliharaan peralatan jaringan 0 0

37 Belanja pemeliharaan kursi kerja pejabat 0 0

38 Belanja pemeliharaan peralatan studio

visual 0 0

39 Belanja pemeliharaan peralatan studio

video dan film 0 0

40 Belanja pemeliharaan alat komunikasi

telephone 0 0


radio SSB 0 0


radio HF/FM 0 0


radio VHF 0 0

44 Belanja pemeliharaan alat kedokteran

umum 0 0

45 Belanja pemeliharaan alat kedokteran gigi 0 0

46 Belanja pemeliharaan alat rontgen 0 0

47 Belanja pemeliharaan alat kesehatan

kebidanan dan penyakit kandungan 0 0

48 Belanja pemeliharaan alat kesehatan

perawatan 0 0

49 Belanja pemeliharaan alat kesehatan olah

raga 0 0

50 Belanja pemeliharaan alat laboratorium

bahan bangunan konstruksi 0 0


aspal cat & kimia 0 0


mekanik tanah dan batuan 0 0


umum 0

0


Halaman III -11


2020 Realisasi 2020


kedokteran 0

0


fisika 0 0


pertanian 0 0


biologi 0 0


lingkungan 0 0

59 Belanja pemeliharaan bangunan gedung

kantor 20.397.000 20.397.000

60 Belanja pemeliharaan bangunan kesehatan 0 0


tempat ibadah 0 0


tempat pendidikan 0 0


tempat olah raga 0 0


pertokoan/koperasi pasar 0 0

65 Belanja pemeliharaan bangunan stasiun

bus 0 0


perpustakaan 0 0

67 Belanja pemeliharaan bangunan pengujian

kelaikan 0 0

68 Belanja pemeliharaan bangunan

taman/wisata/rekreasi 0 0

69 Belanja pemeliharaan rumah negara

golongan I 0 0


golongan II 0 0


golongan III 0 0

72 Belanja pemeliharaan flat/rumah susun 0 0

73 Belanja pemeliharaan bangunan bersejarah 0 0

74 Belanja pemeliharaan tugu/tanda batas 0 0

75 Belanja pemeliharaan rambu bersuar 0 0

76 Belanja pemeliharaan jalan

kabupaten/kota 0 0

77 Belanja pemeliharaan penunjang jalan

kabupaten/kota 0 0

78 Belanja pemeliharaan jembatan

kabupaten/kota 0 0

79 Belanja pemeliharaan bangunan pembawa

irigasi 0 0

80 Belanja pemeliharaan bangunan pengaman

air kotor 0 0

81 Belanja pemeliharaan air tanah dalam 0 0

82 Belanja pemeliharaan instalasi air tanah

dangkal 0 0


Halaman III -12


2020 Realisasi 2020

83 Belanja pemeliharaan instalasi air buangan

domestik 0 0

84 Belanja pemeliharaan instalasi pengolahan

sampah organik 0 0

85 Belanja pemeliharaan instalasi gardu

listrik induk 0 0

86 Belanja pemeliharaan jaringan transmisi 0 0

87 Belanja pemeliharaan jaringan distribusi 0 0

88 Belanja pemeliharaan jaringan telepon di

atas tanah 0 0

89 Belanja pemeliharaan barang-barang

perpustakaan 0 0

90 Belanja pemeliharaan barang bercorak

kebudayaan 0 0

91 Belanja pemeliharaan tanaman 0 0

92 Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud 0 0

93 Belanja pemeliharaan taman 0 0

94 Belanja Pemeliharaan Dana BOS 0 0

Jumlah 343.213.599 305.454.753

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun

luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar

Rp. 487.448.517 terinci sebagai berikut.

Tabel Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2020

No. Belanja Perjalanan Dinas Anggaran 2020 Realisasi 2020

1 Belanja perjalanan dinas

dalam daerah 382.135.000 326.205.000

2 Belanja perjalanan dinas luar

daerah 189.757.229 161.243.517

Jumlah 571.892.229 487.448.517

(5) Belanja Lainnya

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang

ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya

sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 37.000.000 dengan rincian

sebagai berikut :

Tabel Realisasi Belanja Lainnya Tahun 2020


Halaman III -13

No Belanja Lainnya Anggaran 2020 Realisasi 2020

1 Belanja meubelair 37.000.000 36.520.000 Jumlah 37.000.000 36.520.000

Anggaran TA

2020

(Rp)

Realisasi TA

2020

(Rp)

Realisasi TA 2019

(Rp)

(c) Belanja Modal 2.448.888.838 2.348.781.565,00 5.745.346.856.50

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin,

belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja

modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel Realisasi Belanja Modal Tahun 2020

No Jenis Belanja

Modal Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019

1 Belanja Modal

Tanah 0 0 0 0

2

Belanja Modal

Peralatan dan

Mesin

1.004.400.000 932.255.266 92.82 9.650.000

3

Belanja Modal

Gedung dan

Bangunan

1.384.488.838 1.356.581.139 97.98 5.745.250.356,50

4

Belanja Modal

Jalan, Irigasi

dan Jaringan

0 0 0 0

5

Belanja Modal

Aset Tetap

Lainnya

0 0 0 0

6 Belanja Modal

Aset Lainnya 60.000.000 59.945.160 99.90 0

Jumlah 2.448.888.838 2.348.781.565 95.91 5.745.346.856.50

Realisasi belanja modal dalam tabel tersebut diatas dijabarkan dalam rincian tabel-tabel

berikut ini :

Tabel Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020


Halaman III -14

No Belanja Modal Peralatan dan Mesin Anggaran 2020 Realisasi 2020

1 Belanja modal kendaraan bermotor

angkutan barang 665.900.000 597.929.536

2 Belanja modal kendaraan bermotor

angkutan barang 141.486.000 140.929.730

3 Belanja modal alat penyimpanan

perlengkapan kantor 20.500.000 19.500.000

4 Belanja modal home use 50.000.000 50.000.000

5 Belanja modal alat pendingin 10.500.000 9.996.000

6 Belanja modal peralatan personal

komputer 6.514.000 6.475.000

7 Belanja modal meja kerja pejabat 9.500.000 9.250.000

8 Belanja modal meubelair 100.000.000 98.175.000

Jumlah 1.004.400.000 932.255.266

Tabel Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020

No Belanja Modal Gedung dan

Bangunan Anggaran 2020 Realisasi 2020

1 Belanja modal bangunan gedung

pertokoan/koperasi pasar 1.384.488.838 1.356.581.139

Jumlah 1.384.488.838 1.356.581.139

Tabel Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2020

No Belanja Modal Aset Lainnya Anggaran 2020 Realisasi 2020

1 Aset tidak berwujud dalam

pengerjaan 60.000.000 59.945.160

Jumlah 60.000.000 59.945.160

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari kas dan setara kas, piutang,

biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut:

Tabel : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan 31 Desember 31 Desember 2019


Halaman III -15

2020

Kas di bendahara pengeluaran 0 0

Kas di bendahara penerimaan 0 0

Kas lainnya 0 0

Piutang pajak 0 0

Piutang retribusi 522.116.027.00 518.111.839.50

Piutang Lainnya 30.000.000.00 99.667.316.43

Penyisihan Piutang Tak Tertagih -534.637.018.25 -506.985.142.63

Biaya Dibayar Dimuka 0 0

Persediaan 26.168.184 1.782.757.655.50

Jumlah 43.647.182.75 1.893.551.668.80

31 Desember 2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

a) Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah

tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP)

dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah

(BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU

yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-

masing sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2020 dan 2019

1. Saldo 31 Desember 2020 150.000.000

2. Pengeluaran :

- SPJ UP/GU 0

- SPJ GU Nihil 119.418.543

- Setor kembali sisa TUP 0

- Setor kembali sisa UP/GU 30.581.457

- Pengeluaran PFK 0

- Setor kembali sisa

UP/GU/TU tahun lalu

0

Jumlah pengeluaran 150.000.000

3. Saldo 31 Desember 2020 0

31 Desember 2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

3) Piutang Retribusi 522.116.027 518.111.839.50

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp 522.116.027 dan

Rp 518.111.839.50 terinci sebagai berikut:

31 Des 2020 31 Des 2019

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 522.116.027 518.111.839.50

Pendapatan Sewa tanah 0 0

Jumlah 522.116.027 518.111.839.50


Halaman III -16

a) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Saldo piutang retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2020 sebesar Rp

522.116.027 terinci sebagai berikut.

Tabel Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2020

No Uraian Saldo 31 Des

2019 Penambahan Pengurangan

Saldo 31 Des

2020

I

Retribusi Pasar

Umum 80,850,600.00

- - 80,850,600.00

1 Pasar Baru Lumajang 1,308,000.00 - - 1,308,000.00

2 Pasar Plaza 3,218,000.00 - - 3,218,000.00

3 Pasar Serangin 26,556,000.00 - - 26,556,000.00

4 Pasar Senggol 432,000.00 - - 432,000.00

5 Pasar Senduro 1,359,000.00 - - 1,359,000.00

6 Pasar Gucialit 219,600.00 - - 219,600.00

7 Pasar Sukodono 270,000.00 - - 270,000.00

8 Pasar Ranuyoso 1,223,200.00 - - 1,223,200.00

9 Pasar Yosowilangun 450,000.00 - - 450,000.00

10 Pasar Tempeh 32,212,800.00 - - 32,212,800.00

11 Pasar Pasirian 2,292,000.00 - - 2,292,000.00

12 Pasar Candipuro 10,830,000.00 - - 10,830,000.00

13 Pasar Pronojiwo 480,000.00 - - 480,000.00

14 Pasar Senggol 432,000.00 - - 432,000.00

Jumlah 80,850,600.00 - - 80,850,600.00

II Ret. Daftar Ulang 309,925,127.00 4,004,187.50 - 313,929,314.50

1 Baru Lumajang 32,474,379.50 - 32,474,379.50

2 Plaza Lumajang 47,649,794.00 22,500.00 - 47,672,294.00

3 Hewan Jogotrunan 1,508,600.00 - 1,508,600.00

4 Serangin 16,870,163.00 190,000.00 - 17,060,163.00

5 Klojen 8,772,025.00 - 8,772,025.00

6 Senggol 7,223,606.00 - 7,223,606.00

7 Toga 9,383,813.00 184,500.00 - 9,568,313.00

8 Senduro 11,024,535.00 741,000.00 - 11,765,535.00

9 Agropolitan 3,574,875.00 80,000.00 - 3,654,875.00

10 Dawuhan - - -

11 Sukodono 9,613,001.00 20,000.00 - 9,633,001.00

12 Randuagung 11,238,042.00 - 11,238,042.00

13 Klakah 15,674,975.00 484,750.00 - 16,159,725.00

14 Yosowilangun 25,785,782.50 - 25,785,782.50

15 Hewan Krai 1,247,940.00 - 1,247,940.00

16 Nogosari 8,925,345.50 179,937.50 - 9,105,283.00

17 Tekung 1,590,500.00 - 1,590,500.00

18 Kunir 10,749,202.25 - 10,749,202.25

19 Tempeh 26,970,083.25 129,000.00 - 27,099,083.25

20 Pasirian 36,509,615.00 129,000.00 - 36,638,615.00

21 Candipuro 4,559,000.00 1,189,437.50 - 5,748,437.50

22 Pronojiwo 10,864,000.00 495,750.00 - 11,359,750.00

23 Hygenis 2,087,200.00 5,000.00 - 2,092,200.00

24 Hewan Pasirian 803,000.00 - 803,000.00

25 Hewan Klakah 14,400.00 - 14,400.00

26 Artagama 3,646,725.00 135,375.00 - 3,782,100.00

27 LSS 890,400.00 - 890,400.00


Halaman III -17

No Uraian Saldo 31 Des

2019 Penambahan Pengurangan

Saldo 31 Des

2020

28 Gucialit 274,125.00 17,937.50 - 292,062.50 Jumlah 309,925,127.00 4,004,187.50 - 313,929,314.50

III Ret. Perijinan Pasar 127,336,112.50 - - 127,336,112.50

1 H. Jogotrunan 2,804,000.00 - - 2,804,000.00

2 Serangin 14,644,749.90 - - 14,644,749.90

3 Pasirian 11,164,000.00 - - 11,164,000.00

4 Hewan Pasirian 4,764,000.00 - - 4,764,000.00

5 Yosowilangun 5,401,669.50 - - 5,401,669.50

6 Klakah 30,926,200.00 - - 30,926,200.00

7 Hewan Klakah 3,255,000.00 - - 3,255,000.00

8 Senduro 3,482,000.00 - - 3,482,000.00

9 Tempeh 673,312.00 - - 673,312.00

10 Kunir 763,255.50 - - 763,255.50

11 Nogosari 1,194,874.80 - - 1,194,874.80

12 Senggol 2,874,875.00 - - 2,874,875.00

13 Ranuyoso 1,783,500.00 - - 1,783,500.00

14 Randuagung 710,275.81 - - 710,275.81

15 Hewan Krai 2,884,400.00 - - 2,884,400.00

16 Plaza Lumajang 4,657,250.00 - - 4,657,250.00

17 Baru Lumajang 33,357,250.00 - - 33,357,250.00

18 Pronojiwo 1,995,500.00 - - 1,995,500.00

Jumlah 127,336,112.50 - - 127,336,112.50

Jumlah

Keseluruhan 518.111.839.50 4.004.187.50 - 522.116.027

Penyisihan piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2020 berdasarkan umur piutang

terinci sebagai berikut.

Tabel Perhitungan Penambahan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 2020

Kualitas

Piutang

Umur

Piutang

Retribusi

Jumlah %

Penyisihan

Penyisihan Piutang

per 31 Des 2020

Lancar < 1 bulan 652.000 0,5% 3.260

Kurang

Lancar

< 1 – 3

bulan 385.437.50 10% 38.543.75

Diragukan >3 – 12

bulan 2.966.750 50% 1.483.375

Macet > 12 bulan 309.925.127 100% 309.925.127

Jumlah 313.929.314.50 99.21% 311.450.305.75

31 Desember 2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

8) Persediaan 26.168.184,00 1.782.757.655.50

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019, merupakan hasil stock opname

yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian


Halaman III -18

di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan

persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel Laporan Persediaan Per 31 Desember 2020

No Uraian Jumlah

1 Persediaan per 31 Desember 2019 1.782.757.655.50

2 Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal 1.751.269.379,20

3 Saldo persediaan setelah koreksi (1-2) 31.488.276.30

4 Ditambah :

5 Belanja Persediaan LRA 2020 122.396.000

6 Belanja Persediaan belum dibayar (utang

belanja) 0

7 Belanja Persediaan BOS 0

8 Penerimaan hibah persediaan 128.584.775

9 Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8) 250.980.775

10 Dikurangi :

11 Pembayaran utang belanja persediaan LRA

2019 0

12 Pengeluaran hibah persediaan 0

13 Jumlah tambahan persediaan bersih (4-11-

12) 250.980.775

14 Jumlah persediaan yang siap digunakan 282.469.051.30

15 Beban Persediaan (lihat Laporan

Operasional) (256.300.867.30)

16 Persediaan tahun 2020 (14+15) 26.168.184

Tabel 3. Daftar Persediaan Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No Persediaan 2020 2019

1 Persediaan Alat Tulis Kantor 3.440.800 3.085.000

2 Persediaan Barang cetakan 22.727.384 28.403.276,30

Jumlah 26.168.184 31.488.276,30

b. ASET TETAP

31 Desember 2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

1) Aset Tetap 76.501.741.488.78 75.826.525.112.76

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah

Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,

irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali

tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi

dalam pengerjaan.Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan

sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (straight line).

- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di

abaikan.


Halaman III -19

- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan

aset tetap (pendekatan tahunan).

- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan/pengurangan kualitas dan/atau nilai

aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang

dapat disusutkan.

- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat

dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2)

terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat;

atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru

diketahui di kemudian hari.

-

Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap

per 31 Desember 2020 sebagai berikut.

a) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp 2.827.606.405 meliputi:

(1) Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp 28.900.000;

(2) Realisasi belanja modal menambah aset tetap KDP Rp 153.599.887

(3) Reklasifikasi dari aset lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp 750.000

(4) Hibah barang yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp 434.400.000;

(5) Mutasi masuk (transfer in) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp 76.220.000

b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp 3.000.000 meliputi:

(1) Mutasi keluar (transfer out) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp 3.000.000

31 Desember 2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

(a) Tanah 18.174.513.267 18.173.293.267

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar

Rp 18.174.513.267 dan Rp 18.173.293.267, terinci sebagai berikut:

No Uraian Saldo Awal

Koreksi Mutasi Saldo

31 Des 2019 Bertambah Berkurang 31 Des 2020

1 2 3 4 5 6 7

1 Tanah 18.173.293.267 1.220.000 0 18.174.513.267

2 Peralatan dan

Mesin 6.352.370.962 1.036.155.266 3.000.000 7.385.526.228

3 Gedung dan

Bangunan 72.311.630.496.40 1.636.631.252 0 73.948.261.748.40

4 Jalan, Irigrasi,

dan Jaringan 19.857.000 0 0 0

5 Aset Tetap

Lainnya 0 0 0 0

6

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

0 153.599.887 153.599.887

Jumlah 96.857.151.725.40 2.827.606.405 3.000.000 99.681.758.130.40


Halaman III -20

Tabel Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019

N

o Uraian

Saldo Awal Korek

si

Mutasi Saldo

31 Des 2019 Bertamba

h Berkurang

31 Des

2020

1 2 3 4 5 6 7

1 Tanah Pasar

agropolitan 162.313.400 1.220.000 0 163.533.400

Jumlah 162.313.400 1.220.000 163.533.400

31 Desember 2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

(b) Peralatan dan Mesin 7.385.526.228 6.352.370.962

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-

masing sebesar Rp 7.385.526.228 dan Rp 6.352.370.962, terinci sebagai berikut:

Tabel Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019

N

o

Peralatan dan

mesin

Saldo Awal

Koreksi

Mutasi Saldo

31 Des

2019 Bertambah Berkurang 31 Des 2020

1 2 3 4 5 6 7

1 Alat-alat besar 25.050.000 25.050.000

2 Alat-alat

Angkutan 2.961.000.697 837.034.266 0 3.798.034.963

3 Alat-alat bengkel

dan Alat Ukur 1.258.842.000 0 0 1.258.842.000

4 Alat-alat

Pertanian 31.900.000 28.900.000 0 60.800.000

5 Alat-alat Kantor

dan Rumah

Tangga

1.952.584.265 120.221.000 3.000.000 2.069.805.265

6 Alat-alat Studio

dan Komunikasi 20.280.000 50.000.000 0 70.280.000

7 Alat-alat

Kedokteran 0 0 0

8 Alat-alat

Laboratorium 102.714.000 0 0 102.714.000

9 Alat-alat

Persenjataan dan

Keamanan

0 0 0

Jumlah 6.352.370.962 1.036.155.266 3.000.000 7.385.526.228

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin diperoleh dari realisasi belanja selama

tahun anggaran 2020. Sedangkan pengurangannya disebabkan oleh adanya

reklasifikasi.

31 Desember 2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

(c) Gedung dan Bangunan 73.948.261.748.40 72.311.630.496.40

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan minumen. Saldo gedung dan

bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.


Halaman III -21

Tabel Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2020

dalam rupiah

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.636.631.252 meliputi:

- Penambahan dari belanja modal sebesar Rp. 1.202.231.252.00

- Penambahan dari hibah Rp. 434.400.000

31 Desember 2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

(d) Jalan, Irigasi & Jaringan 19.857.000 19.857.000

Jumlah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang

terinci pada tabel berikut ini:

Tabel Daftar Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Milik Pemerintah Kabupaten

Lumajang per 31 Desember 2020

No Jenis

Saldo

31 Desember

2019

Koreksi Penambahan Pengurangan

Saldo

31 Desember

2020

4 Instalasi 19.857.000 0 0 19.857.000

Jumlah 19.857.000 0 0 19.857.000

31 Desember 2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

(e) Konstruksi Dalam

Pengerjaan 153.599.887 0

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp

153.599.887 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap KDP per 31 Desember 2020

dalam rupiah

No Jenis 31 Des

2019 Koreksi Penambahan Pengurangan 31 Des 2020

1 Pasar Ikan

Higinies 0

32.278.400 32.278.400

2 Pasar Ikan

Higinies

0 27.295.187 27.295.187

No Gedung dan

Bangunan

Saldo Awal Koreksi

Mutasi Saldo

31 Des 2019 Bertambah Berkurang 31 Des 2020

1 2 3 4 5 6 7

1 Bangunan

Gedung 72.311.630.496.40 1.636.631.252 0 73.948.261.748.40

2 Monumen 0 0 0 0 0

Jumlah 72.311.630.496.40 1.636.631.252 0 73.948.261.748.40


Halaman III -22

3 Pasar Tempeh 0 23.031.000 23.031.000

4 Pasar wates

wetan

0 22.997.500 22.997.500

5 Pasar Sukodono 0 13.936.000 13.936.000

6 Pasar Baru 0 34.061.000 34.061.000

Jumlah 0 153.599.887 153.599.887

Penambahan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan diperoleh dari realisasi anggaran selama tahun 2020.

c. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban

diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu

kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam

waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya

diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi

akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan

perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan

andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 berupa utang masing-

masing tercatat sebesar Rp 1.587.383.701.34 dan Rp 1.495.638.161.92 diuraikan sebagai

berikut.

31 Desember 2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

1) Kewajiban Jangka Pendek 1.587.383.701.34 1.495.638.161.92

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai

dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak

ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka

pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 1.587.383.701.34 dan

Rp 1.495.638.161.92. Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang PFK, pendapatan

diterima di muka dan utang belanja.

31 Desember 2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

(a) Pendapatan Diterima Dimuka 1.192.632.573.34 1.315.749.919.92

Pemerintah daerah menggunakan pendekatan pendapatan dalam mencatat transaksi

pendapatan daerah. Dengan pendekatan pendapatan, maka setiap penerimaan

pendapatan daerah seluruhnya di akui dan dicatat sebagai pendapatan, meskipun terdapat

kemungkinan dari pendapatan yang diterima belum menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan daerah yang sudah diterima di

rekening kas umum daerah, tetapi pemerintah daerah belum punya hak atas pendapatan

tersebut. Pada akhir periode akuntansi pemerintah daerah akan melaporkan di neraca

atas pendapatan yang belum menjadi hak tetapi sudah diterima sebagai pendapatan

diterima di muka.


Halaman III -23

Pada akhir tahun 2020 dan 2019 saldo pendapatan diterima di muka masing-masing

sebesar Rp 1.192.632.573.34 dan Rp 1.315.749.919.92 yang merupakan pendapatan

diterima dimuka atas sewa ATM, Pendapatan Parkir Berlangganan, Pendapatan diterima

dimuka atas sewa gedung. Jumlah tersebut tercatat di beberapa entitas akuntansi sebagai

berikut.

Tabel Daftar Rincian Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020

No Jenis 31 Desember

2019 Penambahan pengurangan

31 Desember

2020

1 Retribusi

Pelayanan

Pasar

1.172.151.986.59 292.455.210.42 379.030.182.00 1.085.577.015.01

2

Retribusi

pelayanan

tera/tera

ulang

91.690.433.33 72.530.558.33 91.690.433.33 72.530.558.33

3 Lain-lain

PAD yang

sah

51.907.500 22.275.000 39.657.500 34.525.000

Jumlah 1.315.749.919.92 387.260.768.75 510.378.115.33 1.192.632.573.34

31 Desember 2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

(b) Utang Belanja 394.751.128 179.888.242

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar

sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang

dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 394.751.128.00

terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp 374.300.555, utang belanja jasa Rp

20.450.573,sebagaimana tabel dibawah.

Tabel Rincian Utang Tahun 2020

No Jenis Utang 31 Des

2019

Penambahan

2020

Pengurangan

2020

31 Des

2020

1 Utang Belanja

pegawai

159.300.805 374.300.555 159.300.805 374.300.555

2 Utang Belanja Jasa 20.587.437 20.450.573 20.587.437 20.450.573

Jumlah 179.888.242 394.751.128 179.888.242 394.751.128

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp 374.300.555

merupakan kewajiban atas jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga medis dan non

medis PNS yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi serta

kekurangan uang makanan dan minuman PNS yang belum terbayar sampai dengan 31

Desember 2020.

Tabel Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2020

No Jenis Utang 31 Des Penambahan Pengurangan 31 Des


Halaman III -24

2019 2020 2020 2020

1 Utang Tambahan

penghasilan

berdasarkan beban

kerja

159.300.805 374.300.555 159.300.805 374.300.555

Jumlah 159.300.805 374.300.555 159.300.805 374.300.555

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp 20.450.573 merupakan

kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik

PLN, telepon, air PDAM, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan

akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut:

Tabel Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2020

No Jenis Utang 31 Des

2019

Penambahan

2020

Pengurangan

2020

31 Des

2020

1 Jasa listrik 19.249.312 19.180.895 19.249.312 19.180.895

2 Jasa internet 1.118.920 1.136.828 1.118.920 1.136.828

3 PDAM 85.600 100.100 85.600 100.100

4 Jasa telepon 133.605 32.750 133.605 32.750

Jumlah 20.587.437 20.450.573 20.587.437 20.450.573

d. EKUITAS

31 Desember 2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

1) Ekuitas 75.693.832.577.55 76.913.210.00

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah

aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019

sebagai berikut:

Tabel Daftar Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No Akun 31 Desember

2020

31 Desember

2019

1 Jumlah Aset 77.281.216.278.89 78.408.848.250.92

2 Jumlah Kewajiban 1.587.383.701.34 1.495.638.161.92

3 Ekuitas (1(2) 75.693.832.577.55 76.913.210.000

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan

ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebiajakan akuntansi/

kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Tabel 4. Daftar Rincian Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang

per 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No Uraian 2020 2019

1 Ekuitas Awal 76.913.210.089 76.913.210.089

2 Surplus (Defisit) LO -7.557.972.618.82 0

3 Dampak kumulatif perubahan

kebiajakan akuntansi /

Lain-lain =

(1.751.269.379.20) 0


Halaman III -25

kesalahan mendasar RK-PPKD =

8.089.864.486.57

4 EKUITAS AKHIR 75.693.832.577.55 76.913.210.089

1.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan

operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO,

beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya

disandingkan dengan periode sebelumnya.

a. Pendapatan LO


Halaman III -26

1) Pendapatan Asli Daerah – LO

31 Desember 2020

(Rp)

31 Desember

2019

(Rp)

a) Pendapatan Retribusi

Daerah LO

7.927.492.759.08 7.912.054.693.25

Pendapatan retribusi daerah LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per

31 Desember 2020 dan 2019 terinci sebagai berikut.

Tabel 5. Daftar Pendapatan Retribusi Daerah – LO per 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No Nama Akun 2020 2019

1 Retribusi Jasa Umum-LO 7.191.173.459.08 7.651.105.213.25

Retribusi pelayanan pasar-LO 7.031.419.984,08 7.489.198.088,25

Retribusi Pelayanan Tera / Tera

Ulang 159.753.475,00 161.907.125,00

2 Retribusi Jasa Usaha-LO 301.919.300 260.949.480

Retribusi pemakaian kekayaan

daerah-LO 38.926.800,00 0

Pendapatan Sewa 262.992.500,00 260.949.480

Jumlah 7.493.092.759.08 7.912.054.693.25

31 Desember

2020 (Rp)

31 Desember 2019 (Rp)

(1) Retribusi Pelayanan Pasar LO 7.493.092.759.08. 7.912.054.693.25

Pendapatan retribusi pelayanan Pasar LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per

31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 6. Rincian Retribusi Pelayanan Pasar LO Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

Uraian 2020 2019

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar

LRA

7.365.971.225 7.864.663.496.08

Ditambah :

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah 2020

yang belum diterima

0 0

Dikurangi : Penerimaan yang bukan

pendapatan LO

1. Penerimaan Piutang Tahun lalu di tahun

2020 522.116.027 (518.111.839.50)

2. Pendapatan 2019 diterima di muka (364.985.768.75) 470.720.615.33

Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar – LO 7.493.092.759.08 7.912.054.693.25

31 Desember

2020

(Rp)

31 Desember

2019

(Rp)

(2) Retribusi Pelayanan Tera/Tera

Ulang LO 159.753.475 161.907.125


Halaman III -27

Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun 2020 dan 2019 masing-

masing sebesar Rp 159.753.475 dan Rp 161.907.125 Retribusi tersebut merupakan

jenis retribusi baru yang di pungut oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang sejak

tahun 2020 yang merupakan pelimpahan kewenangan jenis retribusi dari Pemerintah

Propinsi.

Rincian retribusi pelayanan tera/tera ulang:

Pendapatan retribusi tera/tera ulang LRA Rp 140.593.600

Pendapatan retribusi tera/tera ulang diterima dimuka Rp 19.159.875

Pendapatan retribusi tera/tera ulang LO Rp 159.753.475

31 Desember

2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

(3) Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah LO 38.926.800 0

Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang menjadi hak

Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabel 7. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

NO SKPD 2020 2019

1 Dinas Perdagangan 38.926.800 0

Jumlah

Tabel 8. Perhitungan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah LRA dan LO

dalam rupiah

No

SKPD

Pendapatan

LRA

Ditambah Dikurangi

Pendapatan

LO

Pendapata

Diterima

Dimuka

2019

Pendapatan

2020

Belum

Diterima

Pendapatan

Diterima di

muka 2020

Penerimaa

n Piutang

1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5(6(7

1 Dinas

Perdagangan 7.365.971.225 510.378.115.33 522.116.027 387. 260.768.75 518.111.839.5 7.493.092.759.08

b. BEBAN

31 Desember

2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

1) Beban Pegawai-LO 7.040.237.168 7.108.560.127

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban

Pemerintah Daerah tahun 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabel 9. Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

Uraian 2020 2019


Halaman III -28

Uraian 2020 2019

Belanja Gaji Pegawai LRA 6.825.237.418 7.080.067.720

DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih

Harus Dibayar

Beban pegawai tahun lalu yang belum

dibayar (utang belanja) 374.300.555 159.300.805

DIKURANGI :

Bayar utang belanja pegawai tahun 2019 (159.300.805) (130.808.398)

Jumlah Belanja Pegawai Lo 7.040.237.168 7.051.575.313

31 Desember

2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

2) Beban Barang dan Jasa-LO 6.252.297.273.36 4.283.632.621

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban

persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban

Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 10. Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 Tahun 2019

1 Beban Persediaan 947.236.817.30 342.351.140

2 Beban Jasa 4.474.887.186 4.320.850.156

3 Beban Pemeliharaan 305.454.753 209.079.699

4 Beban Perjalanan Dinas 488.198.517 876.874.783

5 Beban Lainnya 36.520.000 0

Jumlah 6.252.297.273.3 5.749.155.778

31 Desember

2020

(Rp)

31 Desember

2019

(Rp)

(a) Beban Persediaan 947.236.817.30 342.351.140

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah

dipakai/dikonsumsi selama tahun 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut.

Tabel 11. Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

Keterangan 2020 2019

1. Belanja Persediaan LRA 813.331.860

Ditambah

2. Mutasi masuk persediaan karcis dari

BPRD 128.584.775

Dikurangi

3. Persediaan barang akhir Periode 31

Desember. 26.168.184

4. Jumlah Pengurangan 102.416.591

5. Beban Persediaan 947.236.817.30


Halaman III -29

Tabel 12. Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No. Beban Persediaan Tahun 2020 Tahun 2019

1 Beban alat tulis kantor 76.902.480 82.524.600,00

2 Beban alat listrik dan

elektronik 19.906.300 9.244.500,00

3 Beban perangko ,materai dan

benda pos 1.439.500 1.498.000,00

4 Beban peralatan kebersihan

ndan bahan pembersih 31.173.000 22.290.000,00

5 Beban pengisian tabung

pemadam kebakaran 3.295.000 0

6 Beban spanduk/baliho 4.100.000 9.400.000,00

7 Beban bahan baku praktek 1.198.500 1.422.000,00

8 Beban perlengkapan praktek 30.678.900 48.870.000,00

Beban bahan logam 13.400.000 11.145.000,00

Beban cetak 256.656.667 -1.521.939.018,00

Beban penggandaan/fotokopi 56.091.520 38.504.600,00

Beban makanan dan minuman

rapat 117.000.000 115.080.000,00

Beban makanan dan minuman

tamu 1.350.000 2.372.440,00

9

Beban Barang Yang Akan

Dijual Kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

334.045.350

Jumlah Beban Persediaan 947.236.817.30 342.351.140

31 Desember

2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

(b) Beban Jasa 4.474.887.186 4.320.850.156

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos

tenaga kerja, operasional, jasa konsultansi dan beban jasa lainnya. Jumlah beban jasa

tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 4.474.887.186 dan Rp 4.320.850.156

Tabel 13. Daftar Rincian Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No Jenis Beban Jasa Tahun 2020 Tahun 2019

1 Beban Jasa Kantor 521.703.297 706.806.148

2 Beban Premi Asuransi 193.602.961 18.013.270

3

Beban Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/

Parkir/Tempat

283.264.428 486.212.127

4 Beban Sewa Sarana Mobilitas 28.859.500 27.238.611

10 Beban Upah/Ongkos Tenaga

Kerja 3.730.721.000 3.082.580.000

Jumlah 4.474.887.186 4.320.850.156


Halaman III -30

31 Desember

2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

(c) Beban Pemeliharaan 305.454.753 209.079.699

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap

lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar

Rp305.454.753 dan Rp209.079.699

Tabel 14. Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No Beban Pemeliharaan Tahun 2020 Tahun 2019

1 Beban bahan bakar dan pelumas 88.073.965 74.225.399,00

2 Beban jasa servis dan

penggantian suku cadang 76.574.888 53.342.000,00

3 Beban jasa kir kendaraan

dinas/operaisonal 321.000 0

4 Beban STNK kendaraan

dinas/operasional 19.159.900 15.520.300,00

5 Beban Pemeliharaan kendaraan

tak bermotor angkutan barang 4.963.000 7.067.000

6 Beban Pemeliharaan Alat

pendingin 8.880.000 8.925.000

7 Beban Pemeliharaan Personal

Komputer 32.800.000 32.000.000

8 Beban Pemeliharaan Peralatan

personal computer 54.285.000 18.000.000

9 Beban Pemeliharaan bangunan

gedung kantor 20.397.000 0

Jumlah 305.454.753. 209.079.699

31 Desember

2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

(d) Beban Perjalanan Dinas 488.243.517 876.874.783

Beban perjalanan dinas meliputi perjalan dinas dalam daerah dan perjalann dinas

luar daerah dengan saldo sebagai berikut:

Tabel 15. Daftar Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No Beban Perjalanan Dinas 2020 2019

1 Beban Perjalanan Dinas 488.243.517 876.874.783

2 Beban perjalanan dinas dalam

daerah 326.955.000 460.587.000

3 Beban perjalanan dinas luar daerah 161.243.517 416.287.783


Halaman III -31

Jumlah Beban Perjalanan Dinas 488.243.517 876.874.783

Tabel 16. Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

31 Desember

2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

(e) Beban Lainnya 36.520.000 0

Beban lainnya merupakan beban yang tidak dapat dikategorikan sebagai beban

persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, seperti perolehan

barang-barang yang tidak menambah aset tetap atau barang-barang ekstrakomtabel.

Beban lainnya tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 36.520.000 dan Rp

0 sebagai berikut.

Tabel 17. Daftar Rincian Beban Lain-lain LRA dan LO Tahun 2020

dalam rupiah

No Uraian Jumlah

1 Reklas ke belanja lainnya dari

Belanja modal kursi lipat tdk

menambah aset tetap

37.000.000 36.520.000

BEBAN LAINNYA LO 37.000.000 36.520.000

Tabel 18. Daftar Rincian Beban Lain-lain (Beban atas Barang – barang

Ekstrakomtabel) Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No Beban Lainnya 2020 2019

1. Beban Meja dan Kursi

Kerja/Rapat Pejabat 37.000.000 36.520.000

Jumlah 37.000.000 36.520.000

No Nama Akun

Belanja

Perjalanan

Dinas LRA

Beban

Perjalanan

Dinas 2020

Terutang

Pembayaran

Perjalanan

dinas tahun

2019

Beban

Perjalanan

Dinas LO

1 Belanja

perjalanan

dinas dalam

daerah

326.205.000 750.000 0 326.955.000

2 Belanja

perjalanan

dinas luar

daerah

161.243.517 0 0 161.243.517

Jumlah 487.448.517 750.000 488.198.517


Halaman III -32

31 Desember

2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

3) Beban Penyusutan dan

Amortisasi

2.165.279.060.98 2.006.974.597.19

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang

dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis

lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 dan 2019 masing-masing tertulis

dalam tabel sebagai berikut.jskjjjjj

Tabel 19. Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No Beban Penyusutan Tahun 2020 Tahun 2019

1 Beban Penyusutan Peralatan

dan Mesin 833.557.422.87 712.513.844,42

2 Beban Penyusutan Gedung

dan Bangunan 1.318.336.181.11 1.293.064.327,77

3 Beban Penyusutan Jalan,

Irigasi & Jaringan 496.425 496.425,00

4 Beban Penyusutan Aset tetap

Lainnya 0 0

Jumlah Beban Penyusutan

Aset Tetap 2.152.390.028.98 2.006.074.597,19

5 Beban Amortisasi Aset Tak

Berwujud 12.889.032 900.000

Jumlah 2.165.279.060.98 2.006.974.597.19

31 Desember

2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

4) Beban Penyisihan Piutang 27.651.875.62 282.218.766,13

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat

diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi

dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang merupakan beban, agar nilai piutang dapat

disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realizable

value). Beban penyisihan piutang tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp

27.651.875.62 dan Rp 282.218.766,13 menambah jumlah penyisihan piutang tak

tertagih di neraca per 31 Desember 2020.

Tabel 20. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020

dalam rupiah

Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan

Piutang


Halaman III -33

Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan

Piutang

BEBAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI 27.651.875.62

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 12.801.875,62

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah 14.850.000,00

JUMLAH BEBAN PENYISIHAN PIUTANG 27.651.875.62

d. Surplus (Defisit) LO

31 Desember

2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

1) Surplus (Defisit) LO 7.557.972.618.82 5.776.406.006.74

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan

operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel 21. Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No Surplus (defisit) 2020 2019

1 Surplus (Defisit) Kegiatan

Operasi 7.557.972.618.82 5.767.938.071.74

2 Surplus (Defisit) Non

Operasi 0 8.467.935

3 Pos Luar Biasa 0 Jumlah 7.557.972.618.82 5.776.406.006.74


Halaman III -34

1.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

31 Desember 2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

a. Ekuitas Awal 76.913.210.089 76.913.210.089

Saldo ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp 76.913.210.089 merupakan akuitas

yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2019 audited. Sedangkan ekuitas

awal tahun 2019 sebesar Rp 76.913.210.089 merupakan ekuitas yang telah disajikan di

Neraca 2019 audited.

31 Desember

2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

b. Surplus (Defisit) LO -7.557.972.618.82 -5.776.406.006.74

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu

periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non

operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal

31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabel 22. Surplus/Defisit LO

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No Uraian 2020 2019

1 Pendapatan LO 7.927.492.759.08 7.912.054.693.25

2 Beban 15.485.465.377.90 13.679.992.764.99

3 Surplus/Defisit Dari Operasional

(1-2) -7.557.972.618.82 -5.767.938.071.74

4 Surplus/Defisit Kegiatan Non

Operasional 0 8.467.935

5 Pos Luar Biasa 0 0

6 Surplus/Defisit LO (3+4+5) -7.557.972.618.82 -5.776.406.006.74

31 Desember 2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

c. Dampak Kumulatif

Perubahan Kebijakan

Akuntansi/ Kesalahan

Mendasar

1.751.269.379.20 0

Pada Tahun 2020 telah dilakukan koreksi berjalan atas saldo ekuitas Tahun 2019

yang berdampak pada penurunan akuitas sebesar Rp 1.751.269.379.20 Koreksi

merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam

laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi kesalahan saldo awal yang berdampak pada penurunan ekuitas awal

sebesar Rp 1.751.269.379.20 antara lain:

1) Koreksi Nilai Persediaan (Rp 1.751.269.379.20);


Halaman III -35

1) Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp 1.751.269.379.20 berdampak pada penurunan

nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut:

Tabel 23. Koreksi Nilai Persediaan

dalam rupiah

N

O SKPD Nilai Keterangan

1 DINAS

PERDAGANGAN 1.751.269.379.20

Mencatat koreksi

persediaan barang cetakan

yang dicatat lebih

Jumlah 1.751.269.379.20

31 Desember 2020

(Rp)

31 Desember 2019

(Rp)

d. Ekuitas Akhir 75.693.832.577.55 76.913.210.089

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2020 dan 2019, meliputi saldo awal ekuitas

di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar

periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 24. Laporan Perubahan Ekuitas

dalam rupiah

No Keterangan 2020 2019

1 Ekuitas Awal 76.913.210.089 76.913.210.089

2 Surplus (defisit) LO -7.557.972.618.82 0

3 Dampak Kumulatif Koreksi

Kesalahan Mendasar 6.338.595.107.37 0

4 Ekuitas Akhir 75.693.832.577.55 76.913.210.089


Halaman III -1

BAB IV

INFORMASI NON KEUANGAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

a. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran

sejarah, data prasasti, naskah(naskah kuno, bukti(bukti petilasan dan hasil kajian

pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti

peninggalan yang ada antara lain :

1) Prasasti Mula Malurung

2) Naskah Negara Kertagama

3) Kitab Pararaton

4) Kidung Harsa Wijaya

5) Kitab Pujangga Manik

6) Serat Babat Tanah Jawi

7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung di nyatakan sebagai prasasti tertua dan

pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak

pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12

lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula

Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang

pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau

Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang

diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada

Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/ penghitungan kalender kuno maka

ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15

Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa

1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai

wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka

ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang

dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414

Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan

digantikan oleh penguasa(penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang


Halaman III -2

merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang

berturut - turut dipimpin oleh:

1) KRY Kertodirejo ( 1928 – 1941 );

2) R. Abu Bakar ( 1941 – 1948 );

3) R. Sastrodikoro ( 1948 – 1959 );

4) R. Sukardjono ( 1959 – 1966 );

5) N.G. Subowo ( 1966 – 1973 );

6) Suwandi ( 1973 – 1983 );

7) Karsid ( 1983 – 1988 );

8) H.M. Samsi Ridwan ( 1988 – 1993 );

9) Tarmin ariyadi ( 1993 – 1998 );

10) Drs. H. Achmad Fauzi ( 1998 – 2003 );

11) Drs.H. Achmad Fauzi – H. Hartono, SH, S.Sos ( 2003 – 2008);

12) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA – Drs. As'at (2008 – 2013);

13) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA – Drs. As'at (2013 – 2018);

14) Drs. As’at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, MKes (2014 – 2018)

15) H. Thoriqul Haq, MML – Ir. Indah Amperawati, M.Si (2018 – 2023)

b. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kabupaten Lumajang :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING,

MAKMUR DAN BERMARTABAT ”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi

sebagai berikut.

1) Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan berbasis pada pertanian,

Usaha Mikro dan pariwisata

2) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih

sejahtera dan mandiri

3) Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk

mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean

governance) yang berbasis teknologi informasi.

c. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur

yang terletak pada koordinat 112° 5’ – 113° 22’ Bujur Timur dan 7° 52’ – 8° 23’

Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang 1.790,90 KM2 atau 3,74%


Halaman III -3

dari luas Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 – 3.676 m

dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan

laut (dpl) seluas 63.405,50 Ha (35,88 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian

0 – 25 m dari permukaan laut yaitu 19.775,45 ha atau 11,04% dari luas wilayah

Lumajang.

Batas – batas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang, sebelah utara

berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan

Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara administrasi wilayah

Kabupaten Lumajang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.

d. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa

menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim

kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April

hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak

kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang

mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan

Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah

Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan

Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3(4 bulan pertahunnya. Sedang

daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini

rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Pada tahun

2006 curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randuagung dengan hari hujan

103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan

hari hujan 34 hari.

e. TOPOGRAFI

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung,

pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru

dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar

Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang

termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono.


Halaman III -4

Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan

sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga

gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan

Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena

mendapat endapan sedimen dari sungai(sungai yang mengalirinya. Ada beberapa

sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede,

Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan

diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian

100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit

adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85%

dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

f. TATA GUNA TANAH

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang

terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah

Kabupaten Lumajang meliputi:

1) daerah pemukiman seluas 20.721 ha (11,57%);

2) lahan sawah seluas 34.672 ha (19,36%);

3) tegal seluas 59.795 ha (33,39%);

4) perkebunan seluas 12.109 ha (6,76%);

5) hutan seluas 52.303 ha (29,20%);

6) dan lainnya seluas 1.590 ha (0,89%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan

daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga

dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten

Lumajang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60Ha,

hutan produksi seluas 22.964,20Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya

seluas 30.033,20Ha.

g. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1) STRUKTUR KELEMBAGAAN

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten

Lumajang telah menindaklanjuti dengan penataan struktur kelembagaan

organisasi pemerintah yaitu dengan menerapkan PP Nomor 84 Tahun 2000

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau


Halaman III -5

merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk

memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk

menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan

memperhatikan kebutuhan masyarakat.


Halaman III -6

Dalam periode tahun 2003 – 2007 penataan kembali fungsi(fungsi kelembagaan

telah dilakukan sebanyak 2 kali. Pada tahun 2003 dilakukan penataan

berdasarkan PP Nomor 8/2003 dan tahun 2008 berdasarkan PP Nomor 41/2007.

Penataan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih

memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan

responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan

kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan

tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada

masyarakat.

Penataan kelembagaan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten

Lumajang berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007, terdiri dari dua Sekretariat

yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah terdiri atas

3 Asisten dan 10 Bagian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2007

Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Yang pada tahun 2017 telah

berganti dengan Struktur Organisasi yang baru.

Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dan pada tingkatan

berikutnya, Kabupaten Lumajang terdiri dari 205 Desa/Kelurahan, 1.718 RW

dan 6.868 RT.

1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

SETDA KABUPATEN LUMAJANG

Kecamatan Candipuro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun

2007 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Candipuro.

Kecamatan Candipuro pada awalnya masih menyewa untuk kegiatan pelayanan

masyarakat sehari – hari, sehingga pada batas waktu tertentu Kantor Kecamatan

Candipuro masih tidak menetap melainkan berpindah – pindah.

Pada suatu hari ada seorang warga yang bernama Mbok Kabat yang sudah lanjut

usia, tidak punya anak, hidup sebatang kara, mempunyai tanah dan diwaqafkan pada

Pemerintah untuk digunakan sebagai Bangunan Kantor Muspika Kecamatan Candipuro

yang antara lain : Kantor Kecamatan Candipuro, Kantor Polisi (Polsek Candipuro),

Koramil Candipuro dan Gedung UDKP

Sedangkan pada tahun 1993 tanah tersebut telah dipindah bukukan pada

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang dengan status kepemilikan Tanah

Hak Pakai, No. 3. yang terletak di Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro sampai

dengan sekarang (sebagaimana Buku Tanah terlampir).


Halaman III -7

1. STRUKTUR ORGANISASI

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sejak November 2016 dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2016

berubah nama lagi menjadi Dinas Perdaganagan yang disingkat menjadi DinDag,

kemudian dengan Peraturan Bupati Lumajang no 60 Tahun 2017, struktur

organisasinya disempurnakan, dimana urusan pasar, masuk ke dalam Dinas

Perdagangan.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang mempunyai tugas

Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Daerah di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :


Halaman III -8

a. Perumusan kebijakan bidang Perdagangan, Perindustrian, Perlindungan

Konsumen dan Tertib Niaga serta Pengelolaan Sarana Prasarana

Perdagangan

b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perdagangan, Perindustrian, Standarisasi

dan Perlindungan Konsumen dan Sarana Prasarana Perdagangan

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Perdagangan, Peindustrian,

Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dan Sarana Prasarana

Perdagangan

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

fungsinya

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh :

a. Sekretaris

b. Kepala Bidang Peindustrian

c. Kepala Bidang Metrologi Legal

d. Kepala Bidang Perdagangan

e. Kepala Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan penyusunan program,

administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan

teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas

Perdagangan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh

Kepala Dinas Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris

mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya

ditetapkan sebagai pedoman kerja;

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-

undangan;

c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan

masyarakat;

d. Pengelolaan urusan rumah tangga;

e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan peningkatan

karier pegawai;


Halaman III -9

f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta

pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;

i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;

j. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;

k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

l. Pelaksanaan monitoring, dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perdagangan;

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh tiga ( 3 )

Kasubbag, yaitu :

a. Sub Bagian Penyusunan Program

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

2.1. Sub Bagian Penyusunan Program

Mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program;

b. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;

c. Melaksanakan pengolahan data program, kegiatan, dan anggaran;

d. Melaksanakan penyusunan perencanaan program/ kegiatan Dinas;

e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian

pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

f. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana

Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat/IKM dan lain-lain);

g. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-

undangan;

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan

masing-masing bidang;

i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang

perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris;

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.


Halaman III -10

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Melakukan administrasi kepegawaian;

c. Melakukan pengelolaan pengadaan, dan inventarisasi barang inventaris;

d. Melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan, dan

keprotokolan;

e. Melakukan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan;

f. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)

danRencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

g. Melakukan penatausahaan barang milik daerah;

h. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;

i. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;

j. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

k. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan

perundang-undangan;

l. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang


m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;

b. Melaksanakan penatausahaan keuangan;

c. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

d. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen

keuangan;

e. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi

Anggaran/LRA,neraca dan lain-lain);

f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan

penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;

g. Melakukan penyusunan laporan kegiatan sub bagian keuangan;

h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang


i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.


Halaman III -11

3. Kepala Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perdagangan

dalam melaksanakan kebijakan, program, dan petunjuk Bidang Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perdagangan,

mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Perdagangan;

b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan program bidang

perdagangan;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan usaha dan sarana

perdagangan;

d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri;

e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan perijinan perdagangan,

pendaftaran perusahaan dan gudang;

f. Pelaksanaan kegiatan promosi dagang;

g. Pelaksanaan pemantauan harga, pengadaan dan penyaluran bahan pokok dan

barang strategis lainnya;

h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian ijin dan rekomendasi

skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (Pasar

Tradisional/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan

(jasa pameran, konvensi dan seminar dagang) skala lokal;

i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan

peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;

j. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan

informasi pasar dan sosialisasi harga;

k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja kegiatan dibidang

perdagangan;

l. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang

perlu diambil kepada Kepala DinasPerdagangan;

m. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh

:

3.1. Seksi Pengembangan Ekspor

3.2. SeksiBina Usaha Perdagangan

3.3. Seksi Distribusi dan Informasi


Halaman III -12

3.1. Seksi Pengembangan Ekspor

Mempunyai tugas:

a. Menyusun program kerja Seksi Pengembangan Ekspor;

b. Melaksanakan bimbingan peningkatan kemampuan pengusaha dalam

melaksanakan usaha ekspor/impor;

c. Melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha

melalui promosi dagang di luar negeri;

d. Menyebarluaskan informasi pelaksanaan promosi dagang melalui media

internet dan media lainnya;

e. Melaksanakan promosi dagang antar pulau;

f. Menyebarluaskan informasi pasar luar negeri;

g. Memberikan informasi mengenai peluang pasar luar negeri tentang komoditi

ekspor;

h. Memantau dan mengevaluasi pemberian ijin Ekspor, dan pengendalian

impor;

i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengembangan

Ekspor;

j. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang

perlu diambil kepada Kepala BidangPerdagangan;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perdagangan.

3.2. SeksiBina Usaha Perdagangan,

mempunyai tugas:

a. Menyusun Program Kerja Seksi Bina Usaha Perdagangan;

b. Memverifikasi layanan perijinan di bidang perdagangan meliputi Surat Ijin

Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar

Gudang (TDG), Surat Keterangan Penyimpanan Barang, Surat Tanda

Pendaftaran Penerima Waralaba, dan Surat Ijin Usaha Perdagangan

Minuman Beralkohol, Rekomendasi Penerbitan Perdagangan Kayu antar

Pulau Terbatas, dan Penerbitan Surat Keterangan Asal dan Rekomendasi;

c. Melaksanakan operasi pasar bila terjadi gejolak harga yang tidak wajar;

d. Menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan teknis dibidang perdagangan;

e. Mengawasi terhadap pengadaan, dan penyaluran pestisida dan pupuk

bersubsidi;


Halaman III -13

f. Mengkoordinir bimbingan teknis di bidang perdagangan yang meliputi

fasilitasi penyimpanan yang mengarah pada keselamatan, keamanan,

kesehatan dan lingkungan hidup;

g. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Usaha

Perdagangan;

h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang


i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perdagangan.

3.3. Seksi Distribusi dan Informasi

Mempunyai tugas:

a. Menyusun program kerja Seksi Distribusi dan Informasi;

b. Menganalisa dan memantau harga serta bahan penting lainnya;

c. Memberikan layanan informasi harga, ketersediaan kebutuhan pokok dan

bahan penting lainnya;

d. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Distribusi dan

Informasi;

e. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang


f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perdagangan.

4. Kepala Bidang Metrologi Legal

Bidang Metrologi Legal, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksankan kebijakan, program dan petunjuk bidang Metrologi Legal.Untuk

melaksankan tugasnya sebagaimana diata, Bidang Metrologi Legal mempunyai

fungsi:

a. Perumusan dan penyusunan program kerja bidang Metrologi Legal

b. Pengkoordinasikan kebijakan teknis dan penyusunan program bidang Metrologi

Legal;

c. Penyusunan kebijakan operasional bidang Metrologi Legal;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis Metrologi Legal;

e. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian Metrologi Legal

f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindak-

tindak yang perlu diambil dibidangnya kepada Kepala Dinas dan;


Halaman III -14

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Metrologi Legal dibantu

oleh :

4.1. Seksi Pelayanan

4.2. Seksi Pengawasan

4.3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

4.1. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas:

a. Menyusun program kerja seksi Pelayanan Metrologi Legal;

b. Menyiapkan data perkembangan Wajib Tera Ulang dan alat Ukuran,

Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya;

c. Menyiapkan dan melaksanakan Tera dan Tera Ulang, pengujian dan

kalibrasi alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya;

d. Mengolah data hasil pelaksanaan dan program pengembangan

Kemetrologian di daerah

e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Tera dan Tera Ulang;

f. Melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi dan pendistribusian

benda berharga;

g. Melaksanakan peningkatan pelayanan Tera dan Tera Ulang dengan

penambahan standar ukuran dan fasilitas laburatorium kemetrologian;

h. Mengelola dan memelihara standar ukuran dan fasilitas laboratorium

kemetrologian;

i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pelayanan;

j. Memberi saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada kepala bidang

metrologi legal dan;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang metrologi

Legal

4.2. Seksi Pengawasan

Mempunyai tugas:

a. Menyusun program kerja seksi pengawasan Metrologi legal;

b. Menyiapkan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak

pidana kemetrologian;

c. Mengawasi penerapan ketentuan mengenai alat ukur, takar, timbang dan

perlengkapannya;

d. Melaksanakan pos ukur ulang;


Halaman III -15

e. Mengolah hasil pengwasan dan penyidikan tindak pidana Kemetrologian;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pengawasan;

g. Memberi saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Dinas Metrologi

Legal dan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang metrologi Legal

4.3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Mempunyai tugas:

a. Menyusun program kerja seksi Pembinaan dan Penyuluhan;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;

c. Menyiapkan bahan dan melaksankan bimbingan tata cara identifikasi tanda tera;

d. Melaksanakan Sosialisasi Metrologi Legal kepada Masyarakat;

e. Melaksankan kegiatan penyuluhan dan pengamatan di bidang metrologi legal

dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT);

f. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam peningkatan

kesadaran wajib tera ulang;

g. Melaporkan hasil pelaksnaan tugas dan program kerja seksi pembinaan dan

penyuluhan;

h. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) kemetrologian;

i. Memberi saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil di bidangnya kepda Kepala Bidang Metrologi

Legal;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang metrologi Legal

5. Kepala Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan, mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang pengelolaan sarana prasarana

perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana

Perdagangan, mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana

Perdagangan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan sarana prasarana

perdagangan;

c. Perencanaan dan pengendalian sarana prasarana, retribusi, ketertiban dan kebersihan

sarana prasarana perdagangan;


Halaman III -16

d. Pelaksanaan pembinaan pedagang, terkait dengan penataan tata ruang sarana prasarana

perdagangan;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan pasar tradisional;

f. Pelaksanaan monitoring sarana prasarana retribusi, ketertiban dan kebersihan prasarana

perdagangan;

g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sarana prasarana distribusi

perdagangan;

h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala DinasPerdagangan;

i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil

kepada Kepala Dinas Perdagangan;

j. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala DinasPerdagangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana

Perdagangan dibantu oleh :

5.1. Seksi Sarana dan Prasarana

5.2. Seksi Pengendalian Retribusi, dan Benda Berharga

5.3. SeksiPerijinan, Ketertiban, dan Kebersihan

5.1. Seksi Sarana dan Prasarana

Mempunyai tugas:

a. Menyusun program kerja Seksi Sarana dan Prasarana;

b. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana;

c. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;

d. Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana;

e. Melaksanakan monitoring sarana dan prasarana;

f. Melaksanaan pelaporan realisasi pelaksanaan tugas program Seksi Sarana dan

Prasarana;

g. Memberikan saran dan pertimbangan langkah dan tindakan yang perlu diambil

kepada Kepala BidangPengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan;

h. Melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan

Sarana Prasarana Perdagangan.

5.2. Seksi Pengendalian Retribusi, dan Benda Berharga

Mempunyai tugas:

a. Menyusun program kerja Seksi Pengendalian Retribusi dan Benda Berharga;

b. Melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi;

c. Melaksanakan penatausahaan dan pendistribusian benda berharga;


Halaman III -17

d. Meneliti kebenaran penerimaan retribusi pasar dan pendistribusian benda

berharga;

e. Melaksanakan pelaporan realisasi penerimaan retribusi pasar dan benda

berharga;

f. Memberikan saran dan pertimbangan langkah dan tindakan yang perlu

diambilkepada Kepala BidangPengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan;

g. Melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan


5.3. Seksi Perijinan, Ketertiban, dan Kebersihan

Mempunyai tugas:

a. Menyusun program kerja Seksi Perijinan, Ketertiban, dan Kebersihan;

b. Melaksanakan pendataan perijinan tempat dagangan, meliputi ruko, toko, kios,

bedak, dan los di area pasar;

c. Melaksanakan penatausahaan perijinan tempat dagangan;

d. Meneliti berkas permohonan perijinan tempat dagangan;

e. Menertibkan penempatan perijinan tempat dagangan;

f. Melaksanakan monitoring perijinan, ketertiban, keamanan, dan kebersihan

pasar;

g.Melaporkan realisasi pelaksanaan perijinan ketertiban dan kebersihan pasar

kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Perdagangan;

h. Memberikan saran dan pertimbangan langkah dan tindakan yang perlu

diambilkepada Kepala BidangPengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan;

i. Melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan


f. Kepala Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrianmempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perdagangan dalam

Merumuskan Kebijakan, Program dan Petunjuk usaha di Bidang Industri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perindustrian,

mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penyusunan program kerja bidang Perindustrian;

b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan program Bidang Perindustrian;

c. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis serta fasilitasi dalam pengembangan

sarana, usaha dan produk industri;

d. Pelaksanaan pemantauan pencemaran lingkungan akibat kegiatan produk industri;

e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang perindustrian;


Halaman III -18

f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil

kepada Kepala Dinas Perdagangan;

g. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perindustrian dibantu oleh :

6.1. Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan

6.2. Seksi Bina Industri Logam, Mesin dan Elektronika

6.3. Seksi Bina Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Industri

6.1. Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan

mempunyai tugas:

a. Menyusun perencanaan program kerja Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan;

b. Melaksanakan fasilitasi perolehan Ijin Usaha Industri (IUI), dan sertifikasi perijinan

lainnya pada Industri Agro dan Hasil Hutan;

c. Melaksanakan konsultasi kemudahan perolehan fasilitasi teknologi, desain,

standarisasi, investasi, wajib uji, pemasaran dan permodalan bagi industri agro dan

hasil hutan;

d. Melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana/prasarana produksi

dan dukungan perolehan kegiatan penunjangproduksi serta peningkatan kapasitas

produksi industri agro dan hasil hutan dan kelembagaan industri serta pembinaan

pencegahan pencemaran lingkungan;

e. Melaksanakan pembinaan peningkatan mutu produksi melalui pelatihan peningkatan

ketrampilan sumber daya manusia (SDM)industri, diversifikasi produk dan inovasi

teknologiindustri agro dan hasil hutan;

f. Melaksanakanpengumpulan dan pelaporan analisis dan diseminasi data bidang

industri agro dan hasil hutan;

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Industri Agro dan

Hasil Hutan;

h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu

diambil kepada

Kepala BidangPerindustrian;

i. Melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian.

6.2. Seksi Bina Industri Logam, Mesin dan Elektronika

mempunyai tugas :

a. Menyusun perencanaan program kerja Seksi Bina Industri Logam, Mesin, dan

Elektronika;


Halaman III -19


lainnya pada industri logam, mesin, dan elektronika;


standarisasi, investasi, wajib uji, pemasaran dan permodalan bagi industri logam,

mesin, dan elektronika;


dan dukungan perolehan kegiatan penunjang produksi serta peningkatan kapasitas

produksi industri logam, mesin,elektronika, dan kelembagaan industri serta

pembinaan pencegahan pencemaran lingkungan;



teknologi industri logam, mesin, dan elektronika;

f. Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan analisis dan diseminasi data industri

logam, mesin, dan elektronika;

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Industri Logam,

Mesin, dan Elektronika;


diambil kepada Kepala BidangPerindustrian;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian.

6.3. Seksi Bina Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Industri

mempunyai tugas :

a. Menyusun perencanaan program kerja Seksi Bina Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka

Industri;


lainnya pada industri kimia, tekstil, dan aneka industri;


standarisasi, investasi, wajib uji, pemasaran dan permodalan bagi industri kimia,

tekstil, dan aneka industri;


dan dukungan perolehan kegiatan penunjang produksi serta peningkatan kapasitas

produksi industri kimia, tekstil,aneka industri, kelembagaan industri serta

pembinaan pencegahan pencemaran lingkungan;



teknologi industri kimia, tekstil dan aneka industri;


Halaman III -20

f. Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan analisis dan diseminasi data bidang

industri kimia, tekstil, dan aneka industri;

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Industri Kimia,

Tekstil, dan Aneka Industri;


diambil kepada Kepala BidangPerindustrian;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian.


Halaman III -1

BAB V

P E N U T U P

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun angaran 2020 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020 disusun untuk

memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparasi dan

keseimbangan antar generasi (Intergenerational Equity).

2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan

dari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah untuk menyediakan informasi

tentang:

a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisir pendapatan dari

yang dianggarkan.

b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang

berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.

c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus

anggaran.

d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh

Pemerintah Kabupaten Lumajang.

e) Kewajiban-kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang

belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.

f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten

Lumajang pada tanggal neraca.

g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.

h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.

i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.

j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020 terdiri:

(1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan

antara anggaran dan realisasi APBD.

(2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah

untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

(3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

(4) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana

pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2020.


Halaman III -2

(5) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan

secara kualitatif atas empat laporan keuangan.

catatan atas laporan keuangan dinas …

Documents