bupati sukabumibappeda.sukabumikab.go.id/download/rpjmd20162021.pdf · rpjmd sebagaimana dimaksud...

`

BUPATI SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan

daerah yang sinergis dan terpadu perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi;

b. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakalidiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Sukabumi.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2021.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, kebijakan dan program Bupati yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi :

a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;

b. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan

c. Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 4

Visi dan Misi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a. Visi Bupati adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS DAN MANDIRI”

b. Misi Bupati adalah :

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan

4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Pasal 5

(1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V : PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi dan uraian Lampiran BAB VIII dan BAB IX sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7 (1) Ketetapan Perangkat Daerah penanggungjawab setiap urusan yang

tercantum dalam RPJMD tahun 2016-2021 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

(2) Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana teracantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

(3) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada aya (1) dan ayat (2), perubahan tersebut dimuat dalam dokumen RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi. Ditetapkan di Palabuhanratu pada tanggal 16 Agustus 2016

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI Diundangkan di Palabuhanratu pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT 4/132/2016

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 i

DAFTAR ISI Hal BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ........................ I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................ I-5 1.3. Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya ........................ I-8

1.3.1. Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Sukabumi

........................ I-10

1.3.2. Keterkaitan RPJMD dengan Renstra SKPD

........................ I-11

1.3.3. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

........................ I-13

1.3.4. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen RTRW Kabupaten Sukabumi

........................ I-14

1.3.5. Keterkaitan RPJMD Dengan Hasil Evaluasi RPJMD Sebelumnya dan Dokumen KLHS.

........................ I-15

1.3.6. Keterkaitan RPJMD dengan Penganggaran.

........................ I-16

1.4. Sistematika Penulisan ........................ I-16 1.5. Maksud dan Tujuan ........................ I-18 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi ........................ II-1 2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah ........................ II-1 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ........................ II-5 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana ........................ II-7 2.1.4. Demografi ........................ II-10 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ........................ II-13 2.2.1 Fokus kesejahteraan dan

pemerataan ekonomi ........................ II-13

2.2.2 Fokus kesejahteraan Sosial ........................ II-23 2.2.3 Fokus seni budaya dan olahraga ........................ II-33 2.3. Aspek Pelayanan Umum ........................ II-35 2.3.1 Fokus layanan urusan wajib ........................ II-35 2.3.2 Fokus layanan urusan pilihan ........................ II-54 2.4. Aspek Daya Saing Daerah ........................ II-63 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi

Daerah ........................ II-63

2.4.2 Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur ........................ II-64 2.4.3 Fokus iklim berinvestasi ........................ II-68 2.4.4 Fokus sumber daya manusia ........................ II-70 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN

KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ........................ III-2 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ........................ III-15 3.3. Kerangka Pendanaan ........................ III-17

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 ii

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ........................ IV-2 4.1.1 Identifikasi Permasalahan Untuk

Penentuan Program Pembangunan Daerah

........................ IV-2

4.1.2 Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

........................ IV-13

4.2. Penelaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi ........................ IV-17 4.3. Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya ........................ IV-21 4.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah ........................ IV-24 4.4.1 Isu Internasional ........................ IV-25 4.4.2 Isu (Kebijakan) Nasional ........................ IV-30 4.4.3 Isu (Kebijakan) Provinsi Jawa Barat ........................ IV-35 4.4.4 Isu-isu Strategis Kabupaten

Sukabumi ........................ IV-41

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5.1. Visi Pembangunan ........................ V-1 5.2. Misi ........................ V-5 5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ........................ V-9 BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Strategi ........................ VI-1 6.2. Arah Kebijakan ........................ VI-22 BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. Program Pembangunan Daerah Untuk

Pencapaian Visi dan Misi Bupati Sukabumi Tahun 2016-2021

........................ VII-1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN VIII-1

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX-1 BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 Pedoman Transisi ........................ X-1 10.2 Kaidah Pelaksanaan ........................ X-1 BAB XI PENUTUP ........................ XI-1

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 iii

DAFTAR TABEL

Hal Tabel 2.1 Data wilayah administratif Kabupaten Sukabumi

Tahun 2014 ..................... II-2

Tabel 2.2 Data Klimatologi Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 ..................... II-4 Tabel 2.3 Jumlah Kejadian Bencana Alam Kabupaten Sukabumi

Tahun 2014 ..................... II-8

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

..................... II-12

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Sukabumi, 2012-2014

..................... II-17

Tabel 2.6 Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

..................... II-18

Tabel 2.7 Tabel Gini Ratio Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2008 s/d Tahun 2014 bersama Kab/Kota lainnya di Jawa Barat ..................... II-22

Tabel 2.8 Metodologi Baru Perhitungan IPM ..................... II-24 Tabel 2.9 IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota

di Jawa Barat, 2014 ..................... II-25

Tabel 2.10 Tabel APK Kabupaten Sukabumi, 2011-2015 ..................... II-28 Tabel 2.11 Tabel APK/APM Kabupaten Sukabumi, 2011-2015 ..................... II-30 Tabel 2.12 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Sukabumi, 2012-

2014 ..................... II-36

Tabel 2.13 Perbandingan Capaian Rasio Guru-Siswa Tahun 2011-2015

..................... II-36

Tabel 2.14 Capaian APK Tahun 2011 – 201 ..................... II-37

Tabel 2.15 Peningkatan Kondisi Ruang Kelas Baik ..................... II-38 Tabel 2.16 Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-

2014 ..................... II-39

Tabel 2.17 Tenaga Kesehatan yang Tersebar di Kecamatan (Selain RS) Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2014

..................... II-39

Tabel 2.18 Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

..................... II-40

Tabel 2.19 Jaringan Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan, dan Kondisinya Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

..................... II-41

Tabel 2.20 Timbulan Sampah (m3) Menurut Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

..................... II-46

Tabel 2.21 Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

..................... II-47

Tabel 2.22 Status Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukabumi, Tahun 2012-2014

..................... II-49

Tabel 2.23 Jumlah Panti dan Penghuninya Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

..................... II-49

Tabel 2.24 Jumlah Unit Koperasi, Anggota, dan Simpanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2014

..................... II-51

Tabel 2.25 Jumlah UMKM terbina di Kabupaten Sukabumi ..................... II-52 Tabel 2.26 Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN Kabupaten Sukabumi

Tahun 2014 ..................... II-52

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 iv

Tabel 2.27 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

..................... II-53

Tabel 2.28 Produktivitas Pertanian Komoditas Padi Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

..................... II-55

Tabel 2.29 Produktivitas Tanaman Palawija Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

..................... II-55

Tabel 2.30 Jumlah dan Produksi Ternak Besar dan Ternak Kecil Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

..................... II-56

Tabel 2.31 Jumlah, Produksi Daging dan Telur Unggas Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

..................... II-57

Tabel 2.32 Jumlah Obyek WIsata Menurut Jenisnya Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2014

..................... II-60

Tabel 2.33 Produksi dan Nilai Produksi Komoditas Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2014

..................... II-61

Tabel 2.34 Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Industri Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

..................... II-62

Tabel 2.35 Jumlah Transmigran yang Ditempatkan di UPT Lokal Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

..................... II-62

Tabel 2.36 Data sarana prasarana transportasi ..................... II-66 Tabel 2.37 Jumlah Bank dan Unit Bank Kabupaten Sukabumi Tahun

2012-2014 ..................... II-66

Tabel 2.38 Jumlah Hotel dan Rumah Makan Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2014

..................... II-67

Tabel 2.39 Jumlah dan Distribusi Pelanggan Listrik Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

..................... II-68

Tabel 2.40 Distribusi Air Bersih dan Jumlah Konsumen Air Bersih Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2014

..................... II-68

Tabel 2.41 Jumlah Tindakan Kriminalitas Menurut Jenisnya Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2014

..................... II-69

Tabel 2.42 Rasio Ketergantungan Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 ..................... II-73 Tabel 3.1 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Sukabumi

Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah) ..................... III-3

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

..................... III-5

Tabel 3.3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2015 (persen)

..................... III-6

Tabel 3.4 Perkembangan Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015 (%)

..................... III-8

Tabel 3.5 Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

..................... III-10

Tabel 3.6 Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi 2011-2015 (Juta Rupiah)

..................... III-12

Tabel 3.7 Analisis Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi 2011-2014 (Juta Rupiah)

..................... III-15

Tabel 3.8 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Juta Rupiah) Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015

..................... III-16

Tabel 3.9 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

..................... III-17

Tabel 3.10 Komposisi Pembiayaan Anggaran Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

..................... III-17

Tabel 3.11 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Juta Rupiah)

..................... III-19

Tabel 3.12 Proyeksi Belanja Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 ..................... III-20

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 v

(Juta Rupiah) Tabel 3.13 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Rupiah) ..................... III-21

Tabel 3.14 Pendanaan Prioritas Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Rupiah)

..................... III-22

Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

..................... IV-3

Tabel 4.2 Identifikasi Kebijakan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat

..................... IV-18

Tabel 4.3 Identifikasi RPJMD Daerah Lain di Provinsi Jawa Barat

..................... IV-22

Tabel 4.4 Produksi Kelautan dan Perikanan Perikanan Tahun 2012-2014

..................... IV-48

Tabel 4.5 Jumlah Investor dan Jumlah Investasi di Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015

..................... IV-56

Tabel 4.6 Data Izin Usaha di Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015

..................... IV-56

Tabel 4.7 Laju Investasi Daerah Di Kabupaten Sukabumi Tahun 2009-2014

..................... IV-57

Tabel 4.8 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2015

..................... IV-67

Tabel 4.9 Jumlah dan jenis PSKS ..................... IV-68 Tabel 4.10 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Sukabumi, 2012-

2014 ..................... IV-85

Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021

..................... V-21

Tabel 6.1 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dari Misi 1 ..................... VI-2 Tabel 6.2 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dari Misi 2 ..................... VI-5 Tabel 6.3 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dari Misi 3 ..................... VI-8 Tabel 6.4 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dari Misi 4 ..................... VI-11 Tabel 6.5 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 ..................... VI-24

Tabel 7.1 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Bupati

..................... VII-12

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021

..................... IX-4

Tabel 9.1 Target Indikator Makro Kabupaten sukabumi ..................... IX-21

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 vi

DAFTAR GAMBAR

Hal Gambar 1.1 Bagan Alir Keterkaitan RPJMD Kabupaten

Sukabumi Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.

.................... I-9

Gambar 1.2 Diagram Rencana Tahapan Lima Tahunan Pencapaian Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025

.................... I-11

Gambar 1.3 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah .................... I-12 Gambar 1.4 Bagan Alir Penyusunan RKPD .................... I-13 Gambar 2.1 Peta Tingkat Risiko Multi Bencana di Kabupaten

Sukabumi .................... II-10

Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Sukabumi, 2010-2014

.................... II-11

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Sukabumi, 2014 .................... II-13 Gambar 2.4 Nilai Produk Domestik Regional Bruto adh Berlaku

(Milyar Rupiah) Kabupaten Sukabumi, 2010-2014 .................... II-15

Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sukabumi, 2010-2014

.................... II-16

Gambar 2.6 Struktur Perekonomian Daerah Kabupaten Sukabumi, 2014

.................... II-18

Gambar 2.7 PDRB Per Kapita Kabupaten Sukabumi, 2010-2014

.................... II-20

Gambar 2.8 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi, 2010-2014

.................... II-21

Gambar 2.9 Angka IPM Kabupaten Sukabumi .................... II-25 Gambar 2.10 Angka Melek Huruf Kabupaten Sukabumi, 2012-

2014 .................... II-26

Gambar 2.11 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sukabumi, 2010-2014

.................... II-27

Gambar 2.12 Harapan Usia Sekolah Kabupaten Sukabumi, 2010-2014

.................... II-28

Gambar 2.13 APK Kabupaten Sukabumi, 2011-2015 .................... II-29 Gambar 2.14 Sebaran kecamatan yang belum mempunyai SMA .................... II-30 Gambar 2.15 Angka Harapan Hidup Kabupaten Sukabumi,

2010-2014 .................... II-32

Gambar 2.16 Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Sukabumi, 2010-2014

.................... II-33

Gambar 2.17 Jumlah Bis dan Non Bis Kabupaten Sukabumi, 2011-2014

.................... II-45

Gambar 2.18 Jumlah Kecelakaan Di Kabupaten Sukabumi, 2012-2014

.................... II-45

Gambar 2.19 Peserta KB Menurut Jenis Alat KB Kabupaten Sukabumi, 2014

.................... II-48

Gambar 2.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) .................... II-50

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 vii

Kabupaten Sukabumi, 2010-2014 Gambar 2.21 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten

Sukabumi, 2010-2014 .................... II-51

Gambar 2.22 Persentase Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Sukabumi, 2014

.................... II-54

Gambar 2.23 Produksi Sayuran Unggulan (Kw) Kabupaten Sukabumi, 2014

.................... II-56

Gambar 2.24 Luas Hutan Rakyat (Ha) Kabupaten Sukabumi, 2014

.................... II-57

Gambar 2.25 Persentase Luas Lahan Kritis Menurut Statusnya (%) Kabupaten Sukabumi, 2014

.................... II-58

Gambar 2.26 Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan .................... II-59 Gambar 2.27 Jumlah Wisatawan Kabupaten Sukabumi, 2011-

2014 .................... II-60

Gambar 2.28 Jumlah Produksi Perikanan (Kg) Kabupaten Sukabumi, 2010-2014

.................... II-61

Gambar 2.29 Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Sukabumi, 2010-2015

.................... II-64

Gambar 2.30 Kondisi infrastruktur jalan .................... II-65 Gambar 2.31 Jumlah Penjualan KWh Listrik Kabupaten

Sukabumi, 2011-2014 .................... II-67

Gambar 2.32 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Sukabumi, 2010-2013

.................... II-70

Gambar 2.33 Persentase Kepala Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2014

.................... II-71

Gambar 2.34 Persentase Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2014

.................... II-72

Gambar 4.1 Fokus Kebijakan Setiap Tahapan dalam RPJPN 2005-2025

.................... IV-31

Gambar 4.2 Struktur Perekonomian Daerah Kabupaten Sukabumi, 2014

.................... IV-42

Gambar 4.3 Kawasan Budidaya bunga dan daun potong .................... IV-44 Gambar 4.4 Kawasan Agribisnis Berbasis Peternakan .................... IV-45 Gambar 4.5 Kawasan Minapolitan .................... IV-48 Gambar 4.6 Persentase Kepala Keluarga Menurut Tingkat

Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2014 .................... IV-50

Gambar 4.7 Persentase Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2014

.................... IV-51

Gambar 4.8 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi, 2006-2014

.................... IV-53

Gambar 4.9 Peta Keragaman Geologi Geopark Nasional Ciletuh

.................... IV-59

Gambar 4.10 Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung .................... IV-60 Gambar 4.11 Angka Harapan Hidup Kabupaten Sukabumi,

2010-2014 .................... IV-80

Gambar 4.12 Angka Melek Huruf Kabupaten Sukabumi, 2012-2014

.................... IV-82

Gambar 4.13 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sukabumi, .................... IV-83

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 viii

2010-2014 Gambar 4.14 Harapan Usia Sekolah

Kabupaten Sukabumi, 2010-2014 .................... IV-84

Gambar 4.15 Peta Tingkat Risiko Multi Bencana di Kabupaten Sukabumi

.................... IV-89

Gambar 4.16 Persentase Luas Lahan Kritis Menurut Statusnya (%) Kabupaten Sukabumi, 2014

.................... IV-90

Gambar 5.1 Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi

.................... V-2

Gambar 6.1 Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Sukabumi, RKPD Tahun 2016-2021

.................... VI-23

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 I-1

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pada aspek perencanaan pembangunan daerah, terjadi penataan kembali tahapan dan tatacara penyusunan dokumen rencana pembangunan pusat dan daerah, pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, maka pesan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibidang perencanaan pembangunan daerah sangat jelas, bahwa perencanaan pembangunan yang disusun oleh seluruh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) selain dalam upaya untuk pencapaian target prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah dituangkan kedalam visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, juga merupakan penjabaran dari sasaran prioritas nasional dan program strategis nasional yang wajib diintegrasikan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

Terkait dengan penegasan diatas, maka landasan yang memayungi penyerasian dan penyelarasan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, penyerasian antara prioritas nasional dengan prioritas daerah dan penyerasian antara target sasaran 5 (lima) tahunan nasional dengan 5 (lima) tahunan daerah, telah diatur dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan, bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari (i) rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan (ii) rencana perangkat daerah (Renstra PD dan Renja PD). Penjelasan lebih lanjut tentang tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah telah diatur dalam Pasal 264 ayat (3), bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 I-2


pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dengan mencermati kandungan substansi antara tahapan dan tatacara penyusun dokumen rencana pembangunan daerah pada masa Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah dengan tahapan dan tatacara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, nampak adanya perbedaan konstruksi dalam penyusunan dokumen perencanaan dimaksud. Jika dalam dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD dan ketika disusun memperhatikan RPJM Nasional, memperhatikan RPJMD provinsi jika RPJMD kabupaten/kota, serta memperhatikan RTRW, maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD dan ketika disusun berpedoman pada RPJMN, berpedoman pada RPJMD provinsi jika RPJMD kabupaten/kota, serta berpedoman pada dokumen RTRW.

Oleh karena itu, perbedaan yang demikian tajam dalam mekanisme penyusunan dokumen RPJMD antara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengharuskan setiap pemerintah daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah harus sejalan dan selaras dengan kebijakan prioritas pembangunan nasional dan program strategis nasional yang menjadi agenda utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah disusun tidak mengintegrasikan dengan prioritas nasional dan program srategis nasional, akan dikenakan sanksi dengan tahapan dari yang bersifat ringan berupa sanksi administrasi sampai sanksi yang berat. Hal ini sesuai dengan ketetapan dalam Pasal 68 huruf f Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tanggal 09 Desember 2015 telah melaksanakan Pemilukada serentak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015. Dalam Pemilukada tersebut telah terpilih secara jujur, transparan, adil dan demokratis Drs H. Marwan Hamami, MM sebagai Bupati Sukabumi dan Drs. Adjo Sardjono, MM sebagai Wakil Bupati Sukabumi untuk



periode masa jabatan Tahun 2016-2021. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jawa Barat, di Bandung.

Dalam ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih setelah dilantik wajib menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan kondisi lingkungan strategis di daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015, Sehingga penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 dilakukan melalui beberapa pendekatan :

1. Pendekatan Politik. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menent ukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda agenda pembangunan yang ditawarkan Calon Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

2. Pendekatan Teknokratik. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

3. Pendekatan Partisipatif. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

4. Pendekatan Bottom Up dan Top Down. Pendekatan atas bawah dan, bawah atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2), sistematika penyusunan RPJMD, paling sedikit mencakup 10 (sepuluh) bab, yaitu : Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah; Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan; Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis; Bab V



Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran; Bab VI Strategi Dan Arah Kebijakan; Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan; Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Periodesasi Dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 mulai berlaku efektif sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan dapat dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan (i) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam regulasi; (ii) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan regulasi; (iii) terjadi perubahan yang mendasar, antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan (iv) merugikan kepentingan nasional, yaitu bertentangan dengan kebijakan nasional.

Regulasi yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, berpedoman antara lain kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evalusi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dilantik. Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah (Renstra PD), dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) untuk 5 (lima) tahun kedepan dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk 5 (lima) tahun kedepan.



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;

26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032;

1.3. Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, telah dijadikan sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021. Dalam merumuskan kebijakan juga telah mengacu pada dokumen RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dokumen RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032, serta memperhatikan dokumen RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota terdekat dengan Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat dan rencana pembangunan Kabupaten/Kota terdekat lainnya. Dengan demikian, dokumen RPJMD harus sinkron, selaras dan bersinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Untuk memberikan gambaran tentang keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dibawah ini disajikan gambar tentang bagan alur yang memperlihatkan keterkaitan dimaksud.



Gambar 1. 1 Bagan Alir Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sukabumi Dengan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah memuat visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala terpilih untuk periode 2016-2021 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025. Tahap berikutnya melakukan penyelarasan dan mensinkronkan dengan tujuan dan sasaran RPJMD dengan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode 5 (lima) tahunan ketiga (Tahun 2015-2019) dan periode 5 (lima) tahunan keempat (Tahun 2020-2025). Selanjutnya dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi dijadikan sebagai landasan dalam perumusan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan seluruh Perangkat Daerah (Renstra PD), perumusan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perumusan kebijakan rencana perangkat daerah tahunan oleh seluruh Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.



1.3.1. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sukabumi dengan RPJPD Kabupaten Sukabumi

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program juga berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Sukabumi 2005-2025. Dengan kata lain, menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Secara umum, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi 2005-2025 pada dasarnya dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai yakni minimal mencapai angka IPM sebesar 78 pada tahun 2025 (IPM Jawa Barat tahun 2025 diproyeksikan mencapai 82,82). Secara bertahap, target IPM Kabupaten Sukabumi yang ingin dicapai pada akhir RPJM ke-1 (2006-2010) mencapai IPM 70,87, pada akhir RPJM ke-2 (2011-2015) minimal mencapai IPM 72,82 (IPM Jawa Barat diproyeksikan mencapai 80,81), pada akhir RPJM ke-3 (2016-2020) minimal mencapai IPM 75,13 (IPM Jawa Barat diproyeksikan mencapai berkisar 81), dan pada akhir RPJM ke-2 (2021-2025) minimal mencapai IPM 77,33 (IPM Jawa Barat diproyeksikan mencapai 82,82). (target IPM pada RPJPD Kabupaten Sukabumi merupakan perhitungan metode lama).

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.



Gambar 1.2 Diagram Rencana Tahapan Lima Tahunan Pencapaian

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025

VISI

Inovasi berkelanjutanpd komoditas unggulan

utk pengembanganperekonomian masya-

rakat Kab. Sukabumi

Menumbuhkembangkanproduktivitas setiap wilayah

sbg pusat-pusat produksiyang berbasis sumber daya

alam yang ramah lingkungan

2021-2025(RPJMD ke-4)

MISI-1

MISI-2

MISI-3

MISI-4

MASYARAKAT YANG BERIMAN DAN BERTAQWA, SEHAT, CERDAS & PRODUKTIFPEREKONOMIAN TANGGUH BERBASIS PERDESAAN YANG RAMAH LINGKUNGANTATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIKPEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YG BERKEADILAN

Meningkatkan kualitas SDM pada segala bidang serta

akselerasi wilayah2 tertinggal&/ wilayah pengemb. khusus;

menumbuhkembangkanekonomi berbasis pedesaan; pemanfaatan teknologi tepat

guna, penguatan pranatasosial, peningkatan infrastruktur

sampai pedesaan

2016-2020(RPJMD ke-3)

Mengubah kondisi daerahkearah lebih baik menujumasyarakat yg berahlak

mulia, produktif dansejahtera (perorangan &

kelembagaan siapmembangun )

2011-2015(RPJMD ke-2)

2005-2010RPJMD ke-1

FOKUS TAHU & MAU MAMPU LEBIH PRODUKTIF MAMPU MENGHASILKAN MANDIRI &SURVIVE

TAHAPAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

1.3.2. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sukabumi dengan Renstra

SKPD

Seperti diketahui, bahwa perumusan isi dan substansi rancangan awal RPJMD sangat menentukan kualitas dokumen RPJMD yang akan dihasilkan. Tersusunnya rancangan awal RPJMD sangat strategis untuk mengarahkan penyusunan rancangan Renstra SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif selama 5 (lima) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Sesuai dengan Pasal 172 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021. Rencana strategis Perangkat Daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan



Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 1.3

Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



1.3.3. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sukabumi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukabumi, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Gambar 1.4

Bagan Alir Penyusunan RKPD



1.3.4. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen RTRW Kabupaten Sukabumi

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya, dengan cara menelaah rencana struktur ruang.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Telaahan terhadap rencana struktur ruang meliputi: Peta rencana struktur ruang; Rencana sistem perkotaan; Rencana jaringan transportasi; Rencana jaringan energi; Rencana jaringan telekomunikasi; dan Rencana sistem jaringan sumber daya air, dan Menelaah rencana pola ruang. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Telaahan terhadap rencana pola ruang, meliputi: Rencana kawasan lindung; dan Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis.

Menelaah indikasi program pemanfaatan ruang. Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Telaahan terhadap indikasi program pemanfaatan meliputi:

Provinsi a. Menelaah program pembangunan sektoral wilayah provinsi; b. Menelaah program pengembangan wilayah provinsi; c. Menelaah program pengembangan kawasan perkotaan yang

mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota; d. Menelaah program pengembangan kawasan perdesaan yang

mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota; dan



e. Menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi.

Kabupaten a. Menelaah program pembangunan sektoral wilayah kabupaten; b. Menelaah program pengembangan wilayah kabupaten; c. Menelaah program pengembangan kawasan perkotaan; d. Menelaah program pengembangan kawasan perdesaan; dan e. Menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan

strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten.

1.3.5. Keterkaitan RPJMD Dengan Hasil Evaluasi RPJMD

Sebelumnya dan Dokumen KLHS.

Dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, memuata visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih, mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat, mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019, serta memperhatikan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015. Untuk menjamin, agar implementasi RPJMD dapat sejalan dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam sesuai kapasitas daya dukungnya, maka penyusunan dokumen RPJMD harus bersinergi dan memperhatikan data dan informasi serta mengadopsi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen KLHS dimaksud merupakan bagian penting yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Adapun arahan umum kebijakan Pembanguan Berkelanjutan berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Tertib tata ruang dan pemanfaatan sumberdaya yang berwawasan lingkungan

2. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis sumberdaya (SDA, SDM, dan sosial budaya) lokal, dan

3. Meningkatkan kapasitas aparat dan dukungan kebijakan

Dengan demikian, setiap perumusan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pembangunan, harus sudah bersinergi dengan data dan informasi



tentang daya dukung sumber daya alam yang telah tersedia. Hal ini penting dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kerusakan kepunahan. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah baik untuk 5 (lima) tahunan maupun tahunan sudah saatnya dipertimbangkan melalui pendekatan prinsip pembangunan berkelanjutan (development sustainable).

1.3.6. Keterkaitan RPJMD dengan Penganggaran.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan tegas telah menetapkan, bahwa Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sementara itu, program prioritas dan alokasi pagu anggaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, merupakan program dan anggaran yang masih bersifat indikatif dan untuk dapat dioperasionalkan setiap tahunnya, maka perlu dijabarkan kedalam RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan daerah. Setelah dokumen RKPD dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), perumusan PPAS dan terakhir perumusan kebijakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukabumi tahunan untuk selama 5 (lima) tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan amanat dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomo 8 Tahun 2008 dan ketentuan pada Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021, terdiri dari :



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, keterkaikan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya. Oleh karena itu, sistematika penulisan Bab I RPJMD meliputi : Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya; Sistematika Penulisan; serta Maksud dan Tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran kondisi daerah dari aspek Geografi, Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Oleh karena itu, sistematika penulisan pada Bab II, meliputi: Karateristik Lokasi dan Wilayah; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Pelayanan Umum; dan Aspek Daya Saing Daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menguraikan hubungan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan, meliputi : Kinerja Keuangan Masa Lalu; Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu; dan Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan hubungan antara permasalahan pembangunan dengan isu-isu strategis, meliputi : Permasalahan Pembangunan; dan Isu-isu Strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan hubungan antara Visi dengan Misi, Tujuan dan Sasaran, meliputi : Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah



kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kebijakan umum yang perlu dirumuskan dalam Pencapaian target program-program prioritas daerah

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan indikasi program prioritas daerah disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator yang ditetapkan sebagai Pengukuran pencapaian keberhasilan kinerja dari setiap urusan pemerintahan

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan tentang pedoman masa transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 adalah untuk menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, masyarakat, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk mewujudkan visi, misi dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukabumi, juga masyarakat di kabupaten/kota tetangga dan umumnya masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, antara lain :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar untuk perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta sebagai dasar penentuan prioritas program pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan;



2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar proyeksi kemampuan riil kapasitas pendanaan tahunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan;

3. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2021, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025;

4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;

5. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja kepala daerah, sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;

6. Mendukung koordinasi untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah maupun antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Pemerintah Pusat dan antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta menyediakan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Renstra PD, Renja PD sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing, sekaligus merupakan landasan dalam menentukan program-program unggulan yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;

7. Menjadi pedoman dalam penyusunan program-program tahunan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun yang akan dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga tingkat Kabupaten, provinsi dan nasional;

8. Menjadi landasan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan perencanaan dengan penganggaran serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan di Kabupaten Sukabumi;

9. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dalam menentukan program-program pembangunan yang ditindaklanjuti dengan kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator-indikator; dan



10. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, maka kandungan nilai strategis dari RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perumusan kebijakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dalam rangka mendorong terwujudnya pencapaian target visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2016-2021, serta perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimaksud dalam bentuk program beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 II-1


BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi strategis utamanya dalam memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Sukabumi baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga penggunaan lahan dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah hingga identifikasi wilayah rawan bencana.

Aspek lain yang akan dibahas adalah aspek demografi dimana dalam pembangunan daerah akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat pelaksana utama pembangunan sekaligus obyek pembangunan adalah penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.

2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

a. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Sukabumi berada di wilayah Propinsi Jawa Barat dengan jarak tempuh 95 km dari Ibukota Propinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 km dari Ibukota Negara (Jakarta). Secara geografis wilayah Kabupaten Sukabumi terletak diantara 6o 57’ - 7o 25’ Lintang Selatan dan 106o49’ - 107o00’ Bujur Timur dan mempunyai luas daerah 4.162 km2 atau 11,21 persen dari luas Jawa Barat atau 3,01 persen dari luas Pulau Jawa, dengan batas-batas wilayahnya :

Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Sebelah Selatan , berbatasan dengan Samudera Indonesia, Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan

Samudera Indonesia, serta Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.



Selain itu secara administratif Kabupaten Sukabumi juga berbatasan secara langsung dengan wilayah Kota Sukabumi yang merupakan daerah kantong (enclave) dikelilingi beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sukabumi, kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Sukabumi di sebelah Utara, Kecamatan Cisaat dan Kecamatan Gunungguruh di sebelah Barat, Kecamatan Nyalindung di sebelah Selatan, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Kebonpedes di sebelah Timur. Sampai dengan tahun 2015 wilayah Kabupaten Sukabumi terbagi ke dalam 47 kecamatan, 5 kelurahan dan 381 desa. Ibukota Kabupaten Sukabumi saat ini berada di Kecamatan Palabuhanratu walaupun masih ada beberapa kantor pemerintahan yang berada di kecamatan lainnya seperti Cisaat, Cibadak dan di Kota Sukabumi.

Tabel 2.1

Data Wilayah Administratif Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

No Kecamatan Luas (Km2) Jumlah Desa Kelurahan (1) (2) (3) (4) (5) 1 Ciemas 304,57 9 0 2 Ciracap 148,62 8 0 3 Waluran 98,91 6 0 4 Surade 119,43 11 1 5 Cibitung 88,93 6 0 6 Jampang Kulon 62,68 10 1 7 Cimanggu 62,67 6 0 8 Kalibunder 88,17 7 0 9 Tegalbuleud 255,63 8 0 10 Cidolog 95,82 5 0 11 Sagaranten 113,11 12 0 12 Cidadap 85,90 6 0 13 Curug Kembar 55,96 7 0 14 Pabuaran 115,79 7 0 15 Lengkong 146,60 5 0

16 Pelabuhan Ratu 91,86 9 1 17 Simpenan 168,02 7 0 18 Warung Kiara 95,06 12 0 19 Bantar Gadung 76,10 7 0 20 Jampang Tengah 198,58 11 0 21 Purabaya 116,11 7 0 22 Cikembar 83,93 10 0 23 Nyalindung 104,47 10 0

24 Geger Bitung 67,74 7 0 25 Sukaraja 42,09 9 0 26 Kebon Pedes 10,92 5 0 27 Cireunghas 30,81 5 0 28 Sukalarang 30,99 6 0 29 Sukabumi 30,00 6 0



No Kecamatan Luas (Km2) Jumlah Desa Kelurahan (1) (2) (3) (4) (5) 30 Kadudampit 70,08 9 0 31 Cisaat 21,58 13 0 32 Gunung Guruh 26,40 7 0 33 Cibadak 63,15 9 1 34 Cicantayan 34,99 8 0 35 Caringin 36,63 9 0 36 Nagrak 71,28 10 0 37 Ciambar 53,55 6 0 38 Cicurug 52,25 12 1 39 Cidahu 35,39 8 0 40 Parakan Salak 36,97 6 0 41 Parung Kuda 24,10 8 0 42 Bojong Genteng 20,46 5 0 43 Kalapanunggal 49,46 7 0 44 Cikidang 155,10 12 0 45 Cisolok 173,56 13 0 46 Cikakak 113,23 9 0 47 Kabandungan 136,76 6 0 Kabupaten Sukabumi 4.164,41 381 5

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2015

b. Topografi

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Sukabumi pada umumnya meliputi permukaan yang bergelombang di daerah selatan dan bergunung di daerah bagian utara dan tengah dengan ketinggian berkisar antara 0-2.960 m dpl. Adanya daerah pantai dan gunung-gunung antara lain Gunung Salak dan Gunung Gede yang masing-masing mempunyai puncak ketinggian 2.211 m dpl dan 2.958 m dpl menyebabkan keadaan lereng sangat miring (lebih besar dari 35o) meliputi 29 persen dari luas Kabupaten Sukabumi. Sementara kemiringan antara [13o-35o] meliputi 37 persen dan kemiringan antara [2o-13o] meliputi 21 persen dari luas kabupaten. Sisanya daerah datar meliputi 13 persen dari luas kabupaten. Keadaan topografi yang demikian menyebabkan wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi rawan terhadap longsor, erosi tanah dan lain-lain.

c. Geologi

Potensi geologis Kabupaten Sukabumi yang sudah dimanfaatkan antara lain sumber panas bumi di daerah Gunung Salak dan Cisolok, bahan tambang dan bahan galian emas, perak, batu-bara, pasir kwarsa, pasir besi, bentonit, teras, batu gamping, tanah liat dan lain-lain. Jenis tanah di bagian utara wilayah Sukabumi pada umumnya terdiri dari tanah latosol, andosol dan regosol. Di bagian tengah pada umumnya terdiri dari



tanah latosol dan podsolik, sedangkan di bagian selatan sebagian besar terdiri dari tanah laterit, grumosol, podsolik dan alluvial.

Dari aspek kemampuan tanah (kedalaman efektif dan tekstur), daerah Kabupaten Sukabumi sebagian besar bertekstur tanah sedang (tanah lempung). Kedalaman tanahnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu kedalaman tanah sangat dalam (lebih dari 90 cm) dan kedalaman tanah kurang dalam (kurang dari 90 cm). Kedalaman tanah sangat dalam tersebar di bagian utara, sedangkan kedalaman tanah kurang dalam tersebar di bagian tengah dan selatan. Hal ini mengakibatkan wilayah bagian utara lebih subur dibanding wilayah bagian selatan.

d. Hidrologi

Bila diamati dari sumber air, ternyata sumber daya air cukup banyak, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya aliran sungai seperti Sungai Cimandiri dan anak-anak sungainya, Cipelang, Citatih, Citarik, Cibodas dan Cidadap. Selain itu terdapat juga Sungai Ciletuh, Cikarang, Cikaso dan Cibuni yang merupakan batas dengan daerah Kabupaten Cianjur di sebelah Timur. Sumber-sumber air tersebut banyak digunakan masyarakat untuk mengairi lahan pertanian dan kegiatan non pertanian lainnya.

e. Klimatologi

Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, Kabupaten Sukabumi termasuk wilayah yang beriklim tropis dimana curah hujan tertinggi pada tahun 2014 berada pada bulan Desember sebesar 753 mm dengan hari hujan sebanyak 31 hari. Temperatur tertinggi pada tahun 2014 menurut pengamatan PT Goalpara (BMKG Bogor) berada pada bulan April sebesar 20,80C dan terendah berada pada bulan Agustus dan September sebesar 19,40C.

Tabel 2.2

Data Klimatologi Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

Bulan Rata-rata Temperatur Kelembaban Hari Hujan Curah Hujan

RR (mm) (1) (2) (3) (4) (5)

Januari 20,7 92 27 452 Februari 20,6 88 17 116 Maret 20,6 91 28 382 April 20,8 91 23 581



Bulan Rata-rata Temperatur Kelembaban Hari Hujan Curah Hujan

RR (mm) (1) (2) (3) (4) (5)

Mei 19,8 88 16 269 Juni 20,0 88 30 198 Juli 19,7 92 14 133 Agustus 19,4 91 12 209 September 19,4 86 0 0 Oktober 20,5 90 11 190 November 20,3 88 26 552 Desember 20,6 91 31 753


f. Penggunaan Lahan

Potensi pemanfaatan lahan untuk produksi/budidaya di Kabupaten Sukabumi sangat besar. Pemanfaatan lahan di Kabupaten Sukabumi dapat terlihat dari pola penggunaan lahan yang didominasi oleh kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan air tawar (78,24%). Sementara sisanya adalah lahan terbangun yang meliputi perumahan/pemukiman, perkantoran serta industri/pabrik. Luasnya potensi lahan yang dapat dimanfaatkan memerlukan penataan dan pengendalian sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi agar tidak terjadi inkonsistensi pemanfaatan ruang.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam ketentuan umum Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 tersebut, dijelaskan bahwa wilayah pengembangan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan wilayah untuk mendorong pertumbuhan wilayah. Sedangkan Sub Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut SWP adalah sub bagian dari WP yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan wilayah untuk mendorong pertumbuhan wilayah. Sementara itu, Strategi Penataan Ruang dijelaskan secara rinci dalam pasal 4 Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032, yaitu :



1) Pencapaian luas kawasan lindung hutan dan non hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan strategi meliputi :

a. menetapkan kawasan-kawasan di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi lindung menjadi kawasan lindung;

b. meningkatkan fungsi kawasan lindung; c. memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah

berubah fungsi; dan d. membatasi pengembangan prasarana wilayah di sekitar

kawasan lindung.

2) Pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan strategi meliputi :

a. meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran;

b. mengembangkan kawasan agrobisnis berorientasi agropolitan;

c. mempertahankan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan

d. mengembangkan kawasan minapolitan.

3) Pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan strategi meliputi :

a. mengembangkan kawasan wisata budaya; b. mengembangkan kawasan wisata alam; c. mengembangkan kawasan wisata buatan; d. mengembangkan komoditas wisata berorientasi pasar

mancanegara, pelestarian lingkungan dan penelitian.

4) Pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dengan strategi meliputi :

a. membangun dan menata kawasan industri; b. membatasi pertumbuhan industri di luar kawasan industri; c. mengembangkan dan menata industri rumah tangga; d. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan

industri; dan meningkatkan kemitraaan antar-industri.

5) Pengembangan sistem pusat kegiatan dan peningkatan sistem pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dengan strategi meliputi:



a. memantapkan pengembangan 2 (dua) WP dan 8 (delapan) SWP dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah Utara dan wilayah Selatan;

b. menetapkan sistem pusat kegiatan PKNp, PKW, PKLp, PKL, PPK, dan PPL;

c. memantapkan fungsi PKNp dan PKW sesuai standar pelayanan minimal;

d. menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah;

e. memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis;

f. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan DAS dan mitigasi bencana;

g. menata kawasan perkotaan dalam rangka pengembangan koridor Barat-Timur di wilayah Utara Kabupaten; dan

h. menata kawasan pesisir dalam rangka pengembangan koridor Barat-Timur di wilayah Selatan Kabupaten.

6) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dengan strategi meliputi:

a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;

b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;

c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan

d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan jumlah bencana pada tahun 2014, maka bencana yang paling potensial di Kabupaten Sukabumi adalah kebakaran bangunan sebanyak 76 kejadian kebakaran. Kebakaran bangunan cukup sering terjadi di Kabupaten Sukabumi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sehingga pemerintah daerah seharusnya sudah memiliki antisipasi terkait kejadian bencana ini. Selain itu, potensi bencana longsor di Kabupaten Sukabumi cukup



tinggi dimana pada tahun 2014 mencapai 36 kejadian dan angka ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.3 Jumlah Kejadian Bencana Alam

Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

No Jenis Bencana Alam 2010 201

1 201

2 201

3 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Gempa bumi 3 2 2 2 14 2 Longsor 29 65 13 25 36 3 Tanah Anjlok - - - - 3 4 Angin topan/Putting 9 9 13 16 27 5 Banjir 6 16 3 4 19 6 Kebakaran bangunan 80 71 120 118 76 7 Kebakaran hutan - - - - - 8 Wabah penyakit menular - 2 4 4 - 9 Gelombang Pasang - - - - 7

Sumber: Kantor Satpol PP Kabupaten Sukabumi, 2015

Secara umum kondisi Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten yang rawan bencana. Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011, Kabupaten Sukabumi menempati urutan Ke-3 (tiga) daerah Rawan Bencana kategori kabupaten/kota di Indonesia.

Sedangkan Se-Jawa Barat, menempati urutan ke-3 (tiga). Fakta juga menunjukan bahwa apabila terjadi bencana, ternyata koordinasi antar instansi terkait belum optimal. Padahal dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai macam permasalahan bencana tersebut diperlukan suatu perencanaan dan penataan yang matang, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Di sisi lain, penanggulangan bencana yang dilakukan di Kabupaten Sukabumi selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga acapkali terjadi tumpang tindih dan bahkan kadang-kadang terdapat langkah upaya penting yang terlewati.

Pengkajian risiko bencana dilakukan dengan menganalisa parameter-parameter risiko bencana seperti: tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas desa dalam menghadapi bencana di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan hasil pengkajian parameter-parameter risiko tersebut diperoleh bahwa tingkat risiko masing-masing desa adalah berbeda-beda sesuai dengan jenis masing-masing ancamannya.



Peta multi risiko disusun berdasarkan penjumlahan dari indeks-indeks risiko masing-masing ancaman berdasarkan faktor-faktor pembobotan dari masing-masing bencana. Gambaran tentang peta multi risiko di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




(sumber : Analisa 2013)



Peta multi bencana diatas menggambarkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Sukabumi memiliki tingkat risiko yang tinggi. Secara lebih detail dijelaskan bahwa terdapat 236 desa dengan tingkat risiko tinggi terhadap multi bencana, 119 desa dengan tingkat risiko sedang dan hanya terdapat 14 desa dengan tingkat risiko rendah.

2.1.4.Demografi

Demografi merupakan ilmu yang dapat menggambarkan dan mempelajari segala persoalan-persoalan kependudukan suatu wilayah dari segi kuantitas, distribusi hingga komponen-komponen perubahannya. Kondisi demografi di Kabupaten Sukabumi sangat kompleks mengingat wilayah geografis yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Selain itu, distribusi penduduk yang menyebar tidak merata menimbulkan tantangan tersendiri dalam membuat kebijakan kependudukan agar pembangunan dirasakan setiap lapisan masyarakat.

Penduduk Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2014 jumlah penduduk mencapai 2.442.113 jiwa dengan pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 0,57 persen. Meskipun secara pertumbuhan kurang signifikan, namun secara absolut kenaikan penduduk Kabupaten Sukabumi mencapai 13.696 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang minim ini merupakan salah satu keberhasilan dari program Keluarga Berencana dimana masyarakat diarahkan untuk merencanakan keluarganya agar hidup sehat sejahtera.

Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Sukabumi, 2010-2014




Jika dilihat dari jenis kelaminnya, sebagian besar penduduk Kabupaten Sukabumi berjenis kelamin laki-laki yang terlihat dari Sex Ratio mencapai 103,04 pada tahun 2014. Angka tersebut mengindikasikan bahwa diantara 100 penduduk perempuan, terdapat 103 penduduk laki-laki. Selain itu pada tabel di bawah juga terlihat kepadatan penduduk yang terus meningkat di setiap tahunnya hingga pada tahun 2014 terdapat sebanyak 582 penduduk yang mendiami setiap satu km2 wilayah di Kabupaten Sukabumi.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis

Kelamin

Kepadatan Penduduk

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 2010 1.199.221 1.159.197 2.358.418 103,45 566 2011 1.207.781 1.168.714 2.376.495 103,34 571 2012 1.215.693 1.177.498 2.393.191 103,24 575 2013 1.222.814 1.185.603 2.408.417 103,14 578 2014 1.229.168 1.192.945 2.422.113 103,04 582


Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program-program kependudukan selama ini (utamanya Keluarga Berencana). Di Kabupaten Sukabumi, terlihat bahwa sebagian besar penduduk berada pada usia produktif dan umur non produktif tua dimana pada usia muda paling sedikit jumlah penduduknya kemudian semakin bertambah usia semakin banyak penduduknya hingga berumur 75 ke atas. Piramida penduduk ini selain mengindikasikan rendahnya tingkat ketergantungan penduduk non produktif, semakin tingginya jumlah penduduk pada kelompok umur tua juga mengasumsikan cukup tingginya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sukabumi.



Gambar 2.3 Piramida Penduduk

Kabupaten Sukabumi, 2014


2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat akan menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan wilayah Kabupaten Sukabumi yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Pada aspek ini akan terlihat sebuah “potret kehidupan” masyarakat Kabupaten Sukabumi serta analisis dan kajian singkat terkait kehidupan sosial ekonomi secara umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya.

2.2.1.Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Sukabumi utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Sukabumi. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi



regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Sukabumi antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, angka kemiskinan hingga Gini Rasio. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

a. Nilai Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di Kabupaten Sukabumi yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. PDRB Kabupaten Sukabumi akan menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja perekonomian daerah baik dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kemampuan, potensi, dan kinerja sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam mengembangkan perekonomian daerah sangat penting untuk dianalisis guna evaluasi, monitoring, hingga perencanaan pembangunan berbasis ekonomi.

Pada penghitungan periode ini, metode penghitungan PDRB mengalami perubahan baik terkait tahun dasar maupun metodologi penghitungan. Rincian sektor lapangan usaha pada PDRB meningkat menjadi 17 kategori dimana sebelumnya hanya 9 sektor lapangan usaha. Peningkatan cakupan kategori ini juga menimbulkan efek berupa revisi dan penyempurnaan nilai PDRB pada lima tahun terakhir sehingga analisis periodik juga terbatas pada penghitungan dengan metode yang baru.

Setiap tahun terjadi peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi yang mengindikasikan pergerakan perekonomian wilayah terus berputar dan menuju ke arah yang positif. Pada tahun 2014, nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi mencapai Rp.40,97 trilyun dimana pada tahun sebelumnya hanya mencapai Rp.37,92 trilyun. Peningkatan nilai PDRB ini akan menjadi potensi positif bagi pergerakan



perekonomian makro sebagai modal pelaksanaan pembangunan daerah ke depannya.

Gambar 2.4 Nilai Produk Domestik Regional Bruto adh Berlaku (Milyar Rupiah) Kabupaten Sukabumi, 2010-2014

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2015

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu titik tolak pembangunan suatu daerah yaitu dengan melihat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat memang menjadi syarat utama atau indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output (tergantung dari jenis output yang diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, sehingga keberhasilan pembangunan daerah secara umum dapat terukur. Oleh karena itulah, indikator ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan ke depannya, baik dengan melihat pertumbuhan ekonomi secara periodik maupun pertumbuhan ekonomi sektor lapangan usaha yang potensial.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukabumi berjalan cukup stabil dimana pada tahun 2014 mencapai 5,48 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi paling tinggi sebesar 6,38 persen dan paling rendah pada tahun 2011 sebesar 4,42 persen. Kestabilan pertumbuhan ekonomi ini



berpotensi memberi “angin segar” bagi para pelaku ekonomi sekaligus pengambil kebijakan mengingat pergerakan ekonomi yang stabil menunjukkan keberhasilan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang mendukung pemberdayaan perekonomian daerah.

Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Sukabumi, 2010-2014


Pertumbuhan perekonomian sektoral pada tahun 2014 didominasi oleh pertumbuhan ekonomi kategori informasi dan komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 16,43 persen dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh sebesar 15,34 persen. Seluruh kategori perekonomian menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif meskipun pada kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib cukup rendah pertumbuhannya yakni hanya sebesar 0,02 persen.



Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan

Usaha Kabupaten Sukabumi, 2012-2014

Kategori Lapangan Usaha 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,59 2,29 5,37 B Pertambangan dan Penggalian -0,47 1,29 2,19 C Industri Pengolahan 4,64 5,58 4,10 D Pengadaan Listrik dan Gas 4,25 4,41 3,12

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5,24 5,71 5,13

F Konstruksi 11,46 9,48 5,60

G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,43 7,49 5,20

H Transportasi dan Pergudangan 9,69 4,73 6,74

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,11 5,71 5,91

J Informasi dan Komunikasi 10,22 8,44 16,43 K Jasa Keuangan dan Asuransi 9,19 9,90 1,36 L Real Estat 11,42 9,48 5,60

M,N Jasa Perusahaan 6,22 7,58 4,62

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,74 -2,63 0,02

P Jasa Pendidikan 12,28 7,13 12,80 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,18 9,50 15,34

R,S,T,U Jasa Lainnya 9,85 8,35 8,82 Kabupaten Sukabumi 6,38 5,20 5,48


c. Struktur Ekonomi Wilayah

Struktur perekonomian wilayah akan memberikan suatu gambaran utuh tentang kategori perekonomian yang memberi dampak signifikan pada pembentukan perekonomian suatu daerah dalam hal ini Kabupaten Sukabumi. Pada gambar di bawah terlihat bahwa kategori perekonomian yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Sukabumi adalah kategori pertanian, perikanan, dan kehutanan dimana kontribusi perekonomiannya mencapai 23,35 persen. Selain itu, kategori lain yang memberi andil dominan pada pembentukan struktur ekonomi wilayah adalah kategori perdagangan besar dan eceran (termasuk reparasi mobil dan sepeda motor) yang kontribusinya mencapai 20,30 persen.



Gambar 2.6 Struktur Perekonomian Daerah



Apabila dibandingan tahun sebelumnya, maka struktur ekonomi daerah menurut lapangan usaha dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.6 Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha


Kategori Lapangan Usaha Distribusi

2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 23,97 22,85 23,35 B Pertambangan dan Penggalian 9,08 8,40 8,08 C Industri Pengolahan 15,32 15,32 14,92 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,10 0,08 0,08

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,03 0,03 0,03

F Konstruksi 9,49 10,11 10,00

G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 18,99 20,51 20,30

H Transportasi dan Pergudangan 6,10 6,06 5,82

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,47 2,41 2,39

J Informasi dan Komunikasi 2,27 2,21 2,34 K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,68 0,70 0,68 L Real Estat 1,48 1,46 1,44



Kategori Lapangan Usaha Distribusi

2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) M,N Jasa Perusahaan 0,31 0,31 0,32

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,78 3,59 3,64

P Jasa Pendidikan 3,59 3,60 3,99 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,83 0,84 0,94

R,S,T,U Jasa Lainnya 1,52 1,52 1,69 Kabupaten Sukabumi 100,00 100,00 100,00


d. PDRB per kapita

PDRB merupakan suatu gambaran perekonomian makro suatu wilayah yang identik dengan peningkatan pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat secara makro berdasarkan PDRB per kapita yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun setidak-tidaknya dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

PDRB per kapita Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga pada tahun 2014 mencapai Rp.16,91 juta per tahun. Angka ini terbilang cukup kecil mengingat jika di rata-rata kan maka PDRB per kapita per bulan hanya sekitar Rp.1,41 juta. Namun peningkatan ini dapat menjadi salah satu modal awal pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perekonomian daerah demi ketercapaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.



Gambar 2.7 PDRB Per Kapita



e. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan juga merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah. Oleh karena itu, tugas utama pemerintah Kabupaten Sukabumi terkait kemiskinan adalah berusaha meminimalisir dan memberdayakan masyarakat sehingga memiliki daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Indikator yang sangat nyata dalam melihat kemiskinan di suatu wilayah utamanya Kabupaten Sukabumi adalah tingkat kemiskinan yang menyatakan persentase penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk di Kabupaten Sukabumi.

Penurunan tingkat kemiskinan yang terlihat pada gambar di bawah ini merupakan suatu fenomena yang layak untuk disyukuri mengingat program dan kegiatan pemerintah selama ini dalam mengentaskan kemiskinan cukup massive. Meskipun begitu, tingkat kemiskinan sebesar 8,88 persen pada tahun 2014 masih tergolong cukup tinggi sehingga penting adanya perhatian pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi setiap gerak langkah program pembangunan guna menurunkan angka kemiskinan utamanya kemiskinan struktural maupun kemiskinan budaya.



Gambar 2.8 Tingkat Kemiskinan



f. Gini Rasio

Pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukabumi dalam hal ini merupakan bagian dari proses perbaikan kualitas kesejahteraan ekonomi penduduk. Dimana, hal itu salah satunya dapat dimulai dengan memperbaiki tingkat kemerataan distribusi pendapatan diantara berbagai golongan ekonomi masyarakat. Pembangunan tingkat kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Sukabumi dapat dipandang sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat/warganya.

Pembangunan ekonomi pada satu sisi merupakan suatu proses yang bersifat multidimensional yang mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, sikap sikap masyarakat, dan institusi-institusi pemerintahan dan masyarakat, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi, pada hakikatnya pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan. Untuk itu, proses pembangunan ekonomi di Kabupaten Sukabumi tidak terjadi sendirinya, tetapi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dari berbagai pihak untuk memberikan kemakmuran yang sebesar besarnya penduduk.

Berkaitan dengan tingkat kemerataan pembangunan, maka Koefisien Gini digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran



ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat, Gini Rasio Kabupaten Sukabumi dengan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Lainnya di Jawa Barat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Tabel Gini Ratio Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2008 s/d

Tahun 2014 bersama Kab/Kota lainnya di Jawa Barat

WILAYAH GINI RATIO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 JAWA BARAT 0,35 0,33 0,35 0,39 0,42 0,40 0,40 Kab Bogor 0,305 0,287 0,409 0,414 0,42 0,382 0,385

Kab Sukabumi 0,312 0,255 0,246 0,301 0,352 0,301 0,321

Kab Cianjur 0,288 0,263 0,262 0,.293 0,329 0,285 0,280

Kab Bandung 0,283 0,27 0,289 0,357 0,358 0,344 0,374

Kab Garut 0,303 0,276 0,283 0,297 0,336 0,309 0,330

Kab Tasikmalaya 0,282 0,263 0,254 0,374 0,329 0,317 0,294

Kab Ciamis 0,299 0,249 0,245 0,312 0,307 0,332 0,310

Kab Kuningan 0,226 0,227 0,232 0,331 0,363 0,325 0,370

Kab Cirebon 0,26 0,283 0,303 0,273 0,355 0,321 0,284

Kab Majalengka 0,289 0,232 0,26 0,313 0,386 0,322 0,342

Kab Sumedang 0,321 0,287 0,267 0,325 0,367 0,337 0,328

Kab Indramayu 0,218 0,207 0,241 0,28 0,285 0,276 0,281

Kab Subang 0,271 0,229 0,245 0,276 0,327 0,331 0,314

Kab Purwakarta 0,351 0,29 0,304 0,338 0,391 0,388 0,369

Kab Karawang 0,254 0,259 0,279 0,328 0,344 0,319 0,303

Kab Bekasi 0,283 0,291 0,286 0,325 0,363 0,329 0,328

Kab Bandung Barat 0,296 0,238 0,293 0,285 0,373 0,309 0,326

Kota Bogor 0,366 0,362 0,338 0,391 0,446 0,405 0,363

Kota Sukabumi 0,331 0,269 0,338 0,34 0,397 0,341 0,359

Kota Bandung 0,31 0,376 0,358 0,411 0,422 0,415 0,477

Kota Cirebon 0,322 0,368 0,348 0,377 0,407 0,378 0,404

Kota Bekasi 0,359 0,298 0,274 0,37 0,371 0,354 0,329

Kota Depok 0,34 0,279 0,311 0,36 0,395 0,394 0,365

Kota Cimahi 0,296 0,272 0,274 0,344 0,373 0,404 0,388

Kota Tasikmalaya 0,348 0,365 0,327 0,374 0,398 0,394 0,371

Kota Banjar 0,325 0,301 0,316 0,369 0,389 0,341 0,320 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat



Pada tabel terlihat bahwa tahun 2008 untuk Provinsi Jawa Barat adalah 0,35 sedangkan Kabupaten Sukabumi adalah 0,312. Tahun 2009, gini ratio Provinsi Jawa Barat adalah 0,33 sedangkan gini ratio Kabupaten Sukabumi adalah 0,255. Tahun 2010, gini ratio Provinsi Jawa Barat adalah adalah 0,35 sedangkan gini ratio Kabupaten Sukabumi adalah 0,246. Tahun 2011, gini ratio Provinsi Jawa Barat adalah 0.39 sedangkan gini ratio Kabupaten Sukabumi adalah 0.301. Tahun 2012, gini ratio Provinsi Jawa Barat adalah 0.42 sedangkan gini ratio Kabupaten Sukabumi adalah 0.352. Tahun 2013, gini ratio Provinsi Jawa Barat adalah 0.40 sedangkan gini ratio Kabupaten Sukabumi adalah 0.301. Terakhir pada Tahun 2014, gini ratio Provinsi Jawa Barat adalah 0.40 sedangkan gini ratio Kabupaten Sukabumi adalah 0.321.

2.2.2. Fokus kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Kabupaten Sukabumi dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga seni budaya. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus ultimate impact dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.



Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI) yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programes (UNDP) sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Pada periode ini, IPM dihitung dengan menggunakan metodologi baru utamanya dalam pendekatan penghitungan indeks pendidikan. Pada metode baru ini, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), dan Daya Beli Per Kapita (standar hidup layak/ekonomi).

Tabel 2.8 Metodologi Baru Perhitungan IPM

Tahun

Angka Harapan Hidup (AHH)

(Tahun)

Harapan Lama

Sekolah (HLS/EYS)

Rata-rata Lama Sekolah

(RLS/MYS)

Pengeluaran Perkapita/Tahun IPM

(Tahun) (Tahun) (Ribu Rp.)

2010 69.47 10.08 5.82 7,659.00 60.69

2011 69.55 10.10 6.07 7,684.00 61.14

2012 69.63 10.73 6.32 7,700.00 62.27

2013 69.70 11.80 6.32 7,800.00 63.63

2014 69.73 12.12 6.36 7,824.00 64.07 Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2010-2014 (Metode Baru IPM dan Konstan 2010)

Angka IPM selama kurun waktu 2010 hingga 2014 terus mengalami kenaikkan. Pada tahun 2014, IPM tercatat sebesar 64,07 naik dari angka IPM tahun 2010 yang sebesar 60,69.

Adapun secara jelas, kenaikan IPM Kabupaten Sukabumi dari Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.9 Angka IPM Kabupaten Sukabumi

Sementara itu, perbandingan IPM Kabupaten Sukabumi dengan kab/kota lainnya di Jawa Barat disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.9 IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota

di Jawa Barat, 2014

Prov/Kabupaten/Kota

Angka Harapan Hidup

(Tahun)

Harapan Lama

Sekolah (Tahun)

Rata-Rata Lama

Sekolah (Tahun)

Pengeluaran Riil Per

Kapita yang disesuaikan (000 Rp)

IPM

Provinsi Jawa Barat 72,23 12,14 7,71 9.450 68,87

Kab Sukabumi 67,73 12,12 6,36 7.824 64,07

Kota Sukabumi 71,76 13,18 8,70 9.640 71,19

Kab Cianjur 69.08 11.82 6.52 6.760 62.13

Kab Bogor 70.49 11.81 7.43 9.070 66.96



b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang pendidikan:

Angka Melek Huruf

Angka melek huruf di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2014 mencapai 99,39 persen yang berarti angka buta huruf hanya sebesar 0,61 persen. Prestasi ini cukup membanggakan bagi segenap stakeholders di bidang pendidikan karena pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan untuk masyarakat yang optimal maka capaian ini bisa diperoleh. AMH harus lebih diprioritaslan dengan dan diimbangi dengan pemberian bekal keterampilan hidup (life skill) atau keterampilan vokasional sehingga masyarakat yang buta aksara terentaskan tidak hanya mampu baca tulis hitung (calistung) tetapi mampu menerapkan kemampuan calistung dalam keterampilan usaha mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup/kesejahteraan hidup.

Gambar 2.10 Angka Melek Huruf





Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan dimana pada tahun 2014 mencapai 6,36 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Sukabumi rata-rata hanya bersekolah hingga jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 1 semester kesatu.

Gambar 2.11 Rata-rata Lama Sekolah



Harapan Usia Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator baru dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang mengimplementasikan peningkatan pembangunan di bidang pendidikan. Harapan Lama Sekolah mengindikasikan harapan penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan ke depannya untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Di Kabupaten Sukabumi, Harapan Usia Lama Sekolah meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 12,12 tahun pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk yang memasuki usia sekolah pada tahun 2014 memiliki kesempatan menimba ilmu hingga mencapai jenjang pendidikan SMA. Angka ini



menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah Kabupaten Sukabumi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Gambar 2.12 Harapan Usia Sekolah



Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Kondisi APK di Kabupaten Sukabumi untuk ketiga jenjang pendidikan, yaitu SD / MI / Sederajat, SMP/ MTs/ Sederajat dan SMA/SMK/MA/ Sederajat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, juga masih terdapat beberapa kecamatan yang masih dibawah nilai rata-rata. Kondisi APK di Kabupaten Sukabumi dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.10 Tabel APK Kabupaten Sukabumi, 2011-2015

NO JENJANG SEKOLAH

APK / APM

TAHUN 2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

1 SD / MI / Sederajat

APK 122,77 104.09 102,19 114,48 109,06

2 SMP/ MTs/ Sederajat

APK 87,34 88.99 95,98 95,99 94,59

3 SMA/SMK/MA/ Sederajat

APK 34,10 40.46 51,67 59,04 54,31

Sumber: LKPJ AMJ Tahun 2011-2015



Capain APK SD/MI/Sederajat selama lima tahun mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan oleh jumlah anak usia 7-12 Tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada 2 tahun terakhir, yaitu dari 229.342 anak pada tahun 2014 menjadi 272.793 anak pada tahun 2015 atau terjadi kenaikan sebanyak 3,76%, hal ini diasumsikan karena terjadinya perpindahan penduduk ke Kabupaten Sukabumi dengan membawa keluarganya, kemudian penyebab lain adalah terdapat anak diluar usia 7-12 tahun yang bersekolah sebanyak 9,24%. Selain itu terjadi perubahan basis data perhitungan APK/APM dari Badan Pusat Statistik ke Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Gambar 2.13 APK Kabupaten Sukabumi, 2011-2015


Sama halnya dengan capaian APK SD/MI/Sederajat, capaian APK SMP/ MTs/ Sederajat selama lima tahun juga mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan oleh masih banyaknya anak di bawah usia 13 tahun dan diatas usia 15 tahun yang berada di jenjang SMP/ MTs/ Sederajat.

Sementara itu capaian APK SMA/SMK/MA/ Sederajat tahun 2015 sebesar 54,31 turun dari tahun 2014 sebesar 59,04%. turunya APK SMA/SMK/MA/Sederajat ini disebabkan oleh masih terdapatnya 10 kecamatan yang belum mempunyai SMA, yaitu kecamatan Bantargadung, Cibitung, Cidahu, Cidadap, Cimanggu, Curungkembar, Gegerbitung, Kebonpedes, Pabuaran dan Purabaya.



Kondisi ini memperlihatkan adanya korelasi yang signifikan antara kecamatan yang belum mempunyai SMAN dengan APK terendah.

Gambar 2.14 Sebaran kecamatan yang belum mempunyai SMA

Kondisi APM di KabupatenSukabumi untuk ketiga jenjang

pendidikan, yaitu SD / MI / Sederajat , SMP/ MTs/ Sederajat dan SMA/SMK/MA/ Sederajat juga mengalami penurunan. Kondisi APM di Kabupaten Sukabumi dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.11 Tabel APK/APM

Kabupaten Sukabumi, 2011-2015 NO JENJANG

SEKOLAH APK / APM

TAHUN 2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

1 SD / MI / Sederajat

APM 111,54 99.96 99,98 99,99 98,47

2 SMP/ MTs/ Sederajat

APM 79,32 84.89 85,19 85,20 75,43

3 SMA/SMK/MA/ Sederajat

APM 23,73 30,73 38,76 42,02 38,73




Capaian APM SD/MI/Sederajat selama lima tahun mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan jumlah siswa Usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah karena faktor sosial ekonomi. Kemudian APM SMP/MTs/Sederajat tahun 2015 sebesar 75,43%, mengalami penurunan dibanding tahun 2014 yaitu sebesar 85,20% . Hal ini terjadinya penurunan jumlah siswa Usia 7-12 tahun sedang bersekolah karena faktor sosial ekonomi. Juga masih rendahnya akses ke jenjang SMP/MTs/Sederajat. Sedangkan APM SMA/MA/Sederajat tahun 2015 sebesar 38,73% , juga mengalami penurunan dibanding tahun 2014 yaitu sebesar 42,02%. Hal ini terjadi karena rendahnya akses terhadap SMA/MA/Sederajat, banyak usia SMA/MA/Sederajat yang sudah bekerja, dan rendahnya minat masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena kemungkinan faktor ekonomi dan budaya serta masih tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan di sekolah negeri.

c. Kesehatan

Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya, sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian maupun pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator kinerja pembangunan di bidang kesehatan diwakili oleh Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun.

Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya kualitas dan optimalisasi pelayanan kesehatan hingga ke seluruh wilayah kabupaten. Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Sukabumi pada tahun 2014 mencapai 69,73 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2014 akan memiliki harapan hidup hingga umur 69-70 tahun.



Gambar 2.15 Angka Harapan Hidup



d. Ketenagakerjaan

Pada fokus kesejahteraan masyarakat di bidang ketenagakerjaan akan menyoroti perihal penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja merupakan orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu. Secara konseptual, seharusnya penduduk yang bekerja di suatu wilayah akan tercakup cukup banyak. Begitu pula dengan penduduk bekerja di Kabupaten Sukabumi yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja (Tingkat Kesempatan Kerja) di setiap tahunnya dimana pada tahun 2014 persentase penduduk yang bekerja mencapai 91,91 persen dari jumlah angkatan kerja.

Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2014 dapat dilihat di gambar di bawah ini :



Gambar 2.16 Rasio Penduduk yang Bekerja



2.2.3. Fokus seni budaya dan olahraga

a. Kebudayaan

Kebudayaan suatu bangsa hakekatnya adalah identitas, kepribadian, atau jati diri bangsa itu, sehingga membangun kebudayaan adalah membangun identitas, jati diri atau kepribadian bangsa itu. Persaingan antar bangsa pada dasarnya adalah pertarungan untuk mempertahankan jati diri bangsa yang berlangsung dalam kontek karakteristik kebudayaan yang dinamis yang terus berubah seiring perubahan yang dialami para pelaku budayanya.

Kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Sukabumi termasuk yang bercorak heterogen namun masih dalam pengaruh dominasi kebudayaan suku sunda. Dominasi ini dimungkinkan sebagai konsekuensi Kabupaten sukabumi merupakan sub kultur dari lingkup kebudayaan yang hidup dan tinggal di wilayah Jawa Barat (Sunda Pituin maupun Sunda Mukimin). Identitas kesundaan atau ciri pribadi orang Sunda dapat terlihat dan terapresiasi antara lain dalam penggunaan bahasa sehari-hari bahasa Sunda yang memiliki intonasi khas, kesenian, kepribadian dan sistem kemasyarakatan orang Sunda.



Berbagai ungkapan tradisional Sunda yang masih digunakan di masyarakat antara lain, silih asih, silih asah jeung silih asuh sebagai konsep kemasyarakatan dan bernegara. Ungkapan cageur, bageur, pinter tur singer sebagai konsep pembangunan manusianya dan ungkapan genah, merenah tur tumaninah digunakan sebagai konsep pembangunan rumah maupun lingkungan perumahan, desa dan kota. Ungkapan tersebut merupakan gambaran pandangan hidup masyarakat yang memiliki nilai nilai kehidupan bermasyarakat yang luhur dan sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus.

Pengembangan kebudayaan yang berlandaskan nilai nilai luhur budaya lokal diarahkan untuk mengimbangi perubahan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Di samping itu pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan serta memperkaya khasanah kebudayaan nasional.

Pembangunan kebudayaan diarahkan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat serta optimalisasi keberfungsian lembaga sosial kemasyarakatan di Kabupaten Sukabumi. Sasaran pembangunan kebudayaan diantaranya adalah : kegiatan pameran dan pagelaran kesenian; intensitas pembinaan seniman dan organisasi kesenian; pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala; dan pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal. Dengan indikator sebagai berikut:

a) Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Kesenian Daerah. b) 10 (sepuluh) Budaya Daerah yang dikembangkan berupa :

Syukuran Nelayan Palabuhanratu, Syukuran Nelayan Ciwaru Ciemas, Syukuran Nelayan Ujunggenteng, Syukuran Nelayan Minajaya, Syukuran Nelayan Tegalbuleud, Syukuran Nelayan Cisolok, Seren Taun Ciptagelar, Seren Taun Cipta Mulya, Seren Taun Sirna Resmi, Seren Taun Girijaya.

c) Grup/Sanggar Kesenian d) Festival Seni dan Budaya melalui pelaksanaan Pasanggiri

Kesenian Daerah, Pelaksanaan Pergelaran Tingkat Kabupaten, Pelaksanaan Pergelaran Tingkat, Pelaksanaan Pergelaran di Pusat.



2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian aspek pelayanan umum akan dijelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi, baik pada urusan pelayanan wajib dan urusan pilihan. Berikut penjabaran aspek pelayanan umum sebagai bagian dari hasil pembangunan daerah selama ini.

2.3.1.Fokus layanan urusan wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap kebutuhan masyarakat. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah mulai ada perbaikan, namun masih perlu adanya peningkatan terutama sarana prasarana penunjang kebutuhan dasar kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, hingga aksesibilitas wilayah. Berikut indikator kinerja hasil pembangunan daerah yang merupakan gambaran pelayanan urusan wajib pemerintah kabupaten hingga saat ini.

a) Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya. Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APS yang terus mengalami trend kenaikan mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah yang memang seharusnya bersekolah semakin meningkat.

Keberhasilan peningkatan angka partisipasi pendidikan tidak terlepas dari dukungan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan pemerintah secara langsung dapat dilihat dari pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah, pemberian beasiswa kepada pelajar, peningkatan insentif tenaga pengajar dan pemberian beasiswa transisi untuk melanjutkan dari jenjang SD/Mi ke SMP/Mts dan dari SMP/MTs ke jenjang SMA/SMK/MA. Sedangkan dukungan secara tidak langsung dapat dilihat pada peningkatan sarana prasarana pendukung pendidikan seperti perbaikan jalan menuju akses pendidikan, peningkatan jangkauan listrik ke desa-desa terpencil, dan sebagainya.



Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Sukabumi cukup baik terutama pada usia jenjang pendidikan sekolah dasar yang mencapai 99,64 dan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama yang mencapai 92,00. Namun untuk angka partisipasi usia sekolah 16-18 tahun atau usia jenjang pendidikan sekolah menengah atas hanya mencapai angka partisipasi sekolah sebesar 61,32 saja.

Tabel 2.12 Angka Partisipasi Sekolah


Usia Sekolah 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) 7-12 97,33 99,16 99,64 13-15 87,99 88,12 92,00 16-18 50,66 56,42 61,32


Rasio Guru-Murid dan Rasio Sekolah-Murid

Rasio ini menggambarkan pemenuhan kuantitas atau jumlah tenaga kependidikan dan sarana pendidikan bagi masyarakat di suatu wilayah. Khusus di Kabupaten Sukabumi, pemenuhan jumlah guru maupun jumlah sekolah terhadap murid sudah memenuhi syarat dan terbilang lebih dari cukup. Namun permasalahan mendasar pada pendidikan di Kabupaten Sukabumi adalah terkait kualitas dan distribusi/persebaran pelayanan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya analisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan pendidikan dan program-program prioritas khusus untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan masyarakat.

Tabel 2.13 Perbandingan Capaian Rasio Guru-Siswa

Tahun 2011-2015

Jenjang Pendidikan Sekolah Guru Murid

Rasio Sekolah-

Murid

Rasio Guru-Murid

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Sekolah Dasar 1.199 11.099 247.407 206,34 22,29 SLTP 281 5.127 87.896 312,80 17,14 SMU 63 1.624 22.497 357,10 13,85 SMK 124 2.820 32.378 261,11 11,48 Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2015



Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya layanan

pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. (UU No. 20 Th 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1, butir 14).

Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan melalui tiga Jalur, yaitu : Jalur formal melalui Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain sederajat, Jalur Nonformal melalui Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) atau bentuk lain sedrajat serta Jalur Informal melalui Jalur Pendidikan Keluarga atau Pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Data capaian APK PAUD Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14 Capaian APK Tahun 2011 – 2015

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) % 12,35 14,51 26,06 41,22 38,61

Sumber : LKPJ AMJ Tahun 2011-2015

APK PAUD pada Tahun 2015 baru mencapai angka 38,61%, capaian tersebut dihitung berdasarkan penduduk usia 0-6 tahun, sedangkan apabila di hitung berdasarkan usia 3-6 tahun capaian indikator sudah 56,90%. Satuan pendidikan PAUD secara kuantitatif sudah mencukupi, tetapi belum memberikan kontribusi terhadap APK PAUD karena rasio jumlah peserta didik tiap rombongan belajar belum memenuhi rasio minimal (1 rombel:15 peserta didik).

Peningkatan Kondisi Ruang Kelas Peningkatan kondisi ruang kelas dilaksanakan melalui

rehabilitasi ruang kelas SD/MI Sederajat, SMP/MTs Sederajat, dan SMA/SMK Sederajat. Rehabilitasi kondisi ruang kelas dikarenakan jumlah kerusakan sekolah setiap tahun selalu bertambah. Peningkatan Kondisi Ruang Kelas dalam kondisi baik Tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 2.15 Peningkatan Kondisi Ruang Kelas Baik

No Jenjang Sekolah Peningkatan Kondisi Ruang Kelas

Baik (%) 2011 2012 2013 2014 2015

1. SD/MI Sederajat 61,35 63,35 63,72 61,35 62,20 2. SMP/MTs Sederajat 73,68 74,35 75,60 75,48 76,34 3. SMA/SMK

Sederajat 81,55 81,23 78,62 80,19 85,67

Sumber : LKPJ AMJ Tahun 2011-2015

Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah (DO) jenjang SD/MI dan SMP/MTs

belum tercapai namun demikian bila dicermati angka putus sekolah tersebut menunjukkan angka sangat rendah karena masih dibawah angka 1,00, yaitu 0,22%.

Angka Kelulusan Angka kelulusan menjadi salah satu indikator atau tolak ukur

tingkat keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Angka kelulusan tinggi bisa pula dianggap sebuah prestasi sehingga kebanggaan bagi sekolah yang bersangkutan. Tidak sampai disitu, angka kelulusan yang tinggi bisa juga menjadi bahan promosi untuk menarik minat calon siswa baru. Tidak mengherankan angka kelulusan ini menjadi begitu penting dan berharga bagi sekolah, terlebih apabila diumumkan sebagai sekolah dengan tingkat kelulusan atau nilai tertinggi maka euforia akan nampak jelas sekali.

Angka kelulusan (AL) SD Kabupaten Sukabumi mencapai angka 99,96% dan Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Kabupaten Sukabumi mencapai angka 99,99. Sedangkan Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Kabupaten Sukabumi adalah 99,99%.

b) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi pra syarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan akan memiliki multiplier effect pada program-program pembangunan ke depannya baik secara langsung maupun tidak langsung



Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah melihat bagaimana perkembangan kesehatan masyarakat baik dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, maupun tingkat kesehatan penduduk. Peningkatan berbagai pelayanan kesehatan terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan berkualitas. Meskipun begitu, perlu adanya penyempurnaan pada beberapa program pembangunan kesehatan masyarakat seperti peningkatan kesadaran akan kesehatan ibu dan bayi, kesadaran untuk menggunakan fasilitas kesehatan resmi, hingga terkait pola hidup sehat di masyarakat. Tabel berikut menggambarkan data fasilitas kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2014 :

Tabel 2.16 Fasilitas Kesehatan

Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2014

Tahun Rumah Sakit

Puskesmas

Inpres

Pustu Inpres

Puskesmas

Keliling

Ambulance Posyandu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 2012 6 58 121 57 2 3.281 2013 6 58 121 57 2 3.362 2014 7 58 128 58 2 3.385


Sedangkan data pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukabumi, dapat dilihat dari sebaran tenaga kesehatan di tingkat kecamatan seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.17 Tenaga Kesehatan yang Tersebar di Kecamatan (Selain RS)


Tenaga Kesehatan 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4)

Dokter Ahli 0 0 0 Dokter Umum 75 74 89 Dokter Gigi 23 23 18 Kesmas 60 57 60 Bidan 693 693 847 Perawat 476 465 536 Sanitarian 51 35 53 Tenaga Gizi 35 33 32 Tenaga Farmasi 15 14 12 Tenaga Keteknisan 3 3 4 Non Kesehatan 243 212 233




Data pelayanan kesehatan dari sebaran tenaga kesehatan di Rumah Sakit seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.18 Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

Tenaga Kesehatan RS

Sekar Wangi Cibadak

RS Pelabuhan Ratu

RS Jampang Kulon

(1) (2) (3) (4) Dokter Ahli 22 10 7 Dokter Umum 20 10 16 Dokter Gigi 2 2 1 Perawat 234 181 149 Bidan 40 60 18 Apoteker 5 3 2 Ass. Apoteker 10 0 1 Analis 11 11 5 Ahli Gizi 10 8 2 Penata Rontgen 3 2 1 Fisioterafis 3 2 0 Psikologi 1 1 0


c) Pekerjaan umum

Kondisi jaringan jalan

Aksesibilitas wilayah terkait perhubungan darat masih menjadi “pekerjaan rumah” yang cukup penting untuk diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Jalan sebagai penghubung utama antar wilayah khususnya daerah-daerah yang cukup jauh dari pusat kota masih belum optimal pengadaannya bahkan kondisi jalan masih banyak yang belum layak. Meskipun sebagian besar jalan sudah beraspal, akan tetapi kondisi jalan yang rusak berat juga cukup banyak yakni mencapai 353,72 km jalan yang rusak dan 696,90 km jalan yang rusak berat.



Tabel 2.19 Jaringan Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan, dan

Kondisinya Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

Uraian Jalan Negara

Jalan Provinsi

Jalan Kabupaten Total

(1) (2) (3) (4) (5) Jenis Permukaan Aspal - 269,01 1.472,03 1.741,04 Kerikil - - 215,65 215,65 Tanah - - 41,97 41,97 Tidak Dirinci - - 0,70 0,70 Kondisi Jalan Baik - 123,83 222,30 346,13 Sedang - 138,14 457,43 595,57 Rusak Sedang - 7,04 - 7,04 Rusak - - 353,72 353,72 Rusak Berat - - 696,90 696,90


Irigasi

Areal irigasi potensial di Kabupaten Sukabumi mencapai 19 Daerah Irigasi (> 500 Ha) dengan cakupan areal mencapai 20.792 Ha, 1024 Daerah Irigasi (< 500 Ha) dengan cakupan areal : 35.138 Ha, 756 Daerah Irigasi Tadah Hujan dengan cakupan 7.635 Ha.

Dari keseluruhan areal irigasi yang ada, jaringan irigasi yang berfungsi secara optimal baru mencapai 40 %. Hal ini disebabkan oleh Catchment Area yang terdegradasi, kondisi jaringan irigasi yang mengalami penurunan fungsi, kurangnya tanggung jawab pemakai air terhadap pemeliharaan dan minimnya dana pemeliharan.

d) Perumahan

Di Kabupaten Sukabumi, penyediaan perumahan khususnya untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, selama ini difasilitasi oleh Perum Perumnas sebagai pengembang milik pemerintah, namun di dalam melakukan pembangunan perumahannya masih terbatas.Pembangunan prasarana dan sarana permukiman yang meliputi air bersih dan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan dan drainase) banyak kemajuan yang telah dicapai, namun demikian cakupan pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Sukabumi masih jauh dari memadai dimana kondisinya adalah sebagai berikut :



1) Air Bersih. Sistem air bersih terbangun baru melayani 30.545 jaringan air minum (Skala Ibukota Kecamatan) atau 40% penduduk perkotaan, 85.475 jaringan air minum (Skala Perkotaan) dan dan yang sudah terlayani jaringan air minum (Skala Perdesaan) adalah sebanyak 172 Desa/Kelurahan dari 386 Desa/Kelurahan di Kabupaten Sukabumi. Untuk Skala Ibukota Kecamatan dan Skala Perkotaan sebagian besar dilayani oleh PDAM (90%) dimana permasalahannya adalah jumlah penduduk yang terlayani air bersih meningkat tetapi cakupan layanan menurun karena keterbatasan sumber air baku. (Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi), sedangkan jaringan air minum (Skala Perdesaan) masih disubsidi oleh pemerintah karena masyarakat miskin di kawasan rawan air terutama di perdesaan dan daerah terpencil masih harus berjuang untuk mendapatkan air bersih pada saat musim kemarau dibanding kelompok yang lebih mampu di perkotaan

2) Sanitasi (PLP). Pelayanan sistem pengolahan air limbah di kabupaten Sukabumi masih terbatas, pelayanan terpusat hanya pada diperkotaan tingkat pelayanan sanitasi (jamban) di perkotaan mencapai 50% penduduk diperkotaan dan perdesaan 23 % penduduk dimana Prasarana MCK masih jauh dari target yang diinginkan.

3) Saluran drainase perkotaan. Perbaikan/pembangunan saluran drainase di perkotaan dilakukan untuk menurunkan lamanya waktu genangan di daerah perkotaan belum optimal dimana rencana Pembangunan jaringan drainase dari 18.000 m’ menjadi 50.000m’ pada tahun 2010, saat ini belum mencapai, karena alokasi anggaran pembangunan belum optimal disesuaikan dengan kebutuhan permasalahan lain adalah penanganan genangan air di ruas jalan perkotaan yang merupakan kewenangan provinsi dan pusat karena kurangnya koordinasi penanganan sehingga pembebanan anggaran pembangunan dan pemeliharaannya ditanggung oleh daerah yang seharusnya beban pemerintah provinsi dan pusat.

4) Perumahan dan Permukiman. Masih adanya permukiman kumuh tersebar di berbagai ibu kota kecamatan yang penduduknya padat dimana permasalahan utamanya adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh termasuk pendanaan dan menumbuhkan gerakan masyarakat. Masalah perumahan permukiman di Kabupaten Sukabumi selain pemenuhan kebutuhan rumah yang masih belum mencukupi antara lain : permukiman kumuh, rumah di bantaran sungai, dan rumah di daerah bencana. Kawasan



permukiman kumuh di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2008 tercatat sebanyak 160 lokasi dengan luas 7.739 ha. Lokasi permukiman kumuh tersebut ditemui di kecamatan sebagai berikut: Kecamatan Sagaranten, Palabuhanratu, Simpenan, Warungkiara, Bantargadung, Cikembar, Cisaat, Cicurug, Kalapanunggal, dan Cisolok. Jumlah keluarga yang berada di kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2008 adalah 7.661 keluarga dan meliputi 6.161 bangunan. Adapun untuk rumah di bantaran sungai, pada tahun 2008 tercatat masih ada 1.828 keluarga yang bertempat tinggal di bantaran sungai atau sebanyak 1.269 bangunan. Masalah perumahan permukiman lainnya di Kabupaten Sukabumi adalah keluarga yang bertempat tinggal di bawah jaringan listrik tegangan tinggi yaitu sebanyak 4.848 keluarga atau sejumlah 1.542 bangunan. Pasar perumahan yang ada tidak dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah backlog stok rumah masih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan tambahan rumah per tahun disamping itu rumah yang ada, kualitasnya tidak layak huni. Pengembangan perumahan swadaya masih terkendala terbatasnya kemampuan ekonomi masyarakat, ketersediaan tanah dan pembiayaan; disamping itu bantuan bahan bangunan bergulir untuk perumahan swadaya belum sepenuhnya dimanfaatkan, perlu dukungan pemberian kredit mikro dari Bank/Lembaga Keuangan, serta dukungan prasarana dan sarana, fasos dan fasum seperti listrik dsb. Mengingat sifatnya sebagai kebutuhan dasar manusia yang pada umumnya tidak cost-recovery maka keterlibatan badan usaha milik swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman sangat diperlukan karena keterlibatannya sampai saat ini masih terbatas.

5) Perencanaan pembangunan. Tahapan pembangunan diawali dengan adanya proses penyusunan perencanan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan di daerah meliputi :

a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD). RPJPD menekankan tentang pentingnya penggunaan perencanaan strategis berbasis skenario (scenario planning), keterlibatan stakeholders yang relevan dan kompeten, terutama lembaga penelitian untuk merumuskan skenario perkembangan faktor-faktor eksternal pendorong pembangunan daerah (sosial, politik, ekonomi, teknologi, lingkungan hidup) dan implikasinya pada pembangunan daerah selama 20 tahun. RPJPD pada periode



2005-2025 ditetapkan melalui peraturan daerah nomor 13 tahun 2009.

b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menekankan tentang pentingnya menerjemahkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan serta program dan kegiatan untuk merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilengkapi dengan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun.

c) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) menekankan tentang pentingnya setiap PD memiliki tolok ukur kinerja kunci pelayanan yang jelas berdasarkan tupoksi dan dapat memberikan gambaran secara cepat kepada masyarakat tentang status kinerja pelayanan PD dan rencana pencapaian program PD sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

d) Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) menekankan tentang pentingnya penyusunan perencanaan berdasarkan Kerangka Penyelenggaraan Fungsi, Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah; perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang realistis dan konsisten dengan visi, misi Kepala Daerah, dan RPJMD; memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu pembangunan daerah yang prioritas dan mendesak selama 1 tahun.

e) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) menekankan tentang pentingnya menyusun program dan kegiatan sebagai dasar bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah.

6) Perhubungan. Jumlah bis dan non bis yang berada di terminal dan sub terminal di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2014 hanya mencapai 4.537 unit yang tersebar di seluruh pelosok wilayah. Penurunan armada perhubungan darat ini dikarenakan meningkatnya volume kendaraan pribadi sehingga masyarakat banyak yang beralih ke fasilitas peribadi tersebut. Pemerintah daerah perlu merumuskan solusi taktis untuk masyarakat yang bekerja dalam bidang perhubungan mengingat permasalahan yang dihadapi kian hari kian kompleks.



Gambar 2.17 Jumlah Bis dan Non Bis



Di lain hal, jumlah kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan hingga mencapai 335 kecelakaan pada tahun 2014. Angka ini menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 375 kecelakaan dan tahun 2012 yang mencapai 443 kecelakaan.

Gambar 2.18 Jumlah Kecelakaan

Di Kabupaten Sukabumi, 2012-2014


7) Lingkungan hidup. Dalam pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten Sukabumi telah membagi menjadi 6 koordinator



wilayah dimana setiap koordinator memiliki cakupan pelayanan yang berbeda-beda. Pada tahun 2014, timbunan sampah mencapai 773,70 m3/hari.

Tabel 2.20 Timbulan Sampah (m3) Menurut Wilayah


Wilayah Timbulan Sampah (m3/hari) Distribusi

(1) (2) (3) Korwil Sukabumi 328,94 42,52 Korwil Cibadak 121,44 15,70 Korwil Cicurug 111,00 14,35 Korwil PL Ratu 134,89 17,43 Korwil Jampang Kulon 56,30 7,28 Korwil Sagaranten 21,13 2,73

Total 773,70 100,00 Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2015

Permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya timbunan sampah yang terkumpul belum optimal penanganannya tetang (diangkut/ditanam) sehingga pada saat sampah tersebut menjadi terdekomposisi dan menimbulkan bau yang menganggu pernafasan dan mengundang lalat yang merupakan pembawa dari berbagai jenis penyakit. Hal ini terjadi dikarenakan masih kurangnya penyediaan tempat sampah yang memadai; masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah kesungai, khususnya masyarakat perkotaan; pada beberapa daerah yang padat penduduknya hanya memiliki TPS yang sangat kecil dan tidak cukup untuk menampung sampah yang ditimbulkan; masih terbatasnya jumlah truk yang dijadikan sebagai pengangkut sampah; serta luas TPA yang digunakan semakin kecil.

Dalam mengoptimalkan pengelolaan persampahan selanjutnya diperlukan penanganan secara terintegrasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta agar bisa dicapai pelayanan secara optimal.

8) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Terkait dengan pemberdayaan perempuan melalui pemenuhan kuota perempuan di parlemen, anggota dewan perwakilan rakyat berjenis kelamin perempuan di Kabupaten Sukabumi hanya sebanyak 4 anggota saja dari 50 anggota dewan. Hal ini menunjukkan masih kurangnya eksistensi perempuan di dalam kancah perpolitikan daerah sehingga perlu adanya dorongan



untuk peningkatan daya saing utamanya di bidang perekonomian maupun bidang lainnya.

9) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Keluarga Berencana (KB) merupakan program nasional yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk melalui perencanaan keluarga yang sehat dan sejahtera baik dari segi kualitas kehidupan sosial maupun ekonomi. Program nasional ini sudah dilaksanakan sejak Orde Baru namun hingga sekarang masih ditemui keluarga yang belum sadar akan arti pentingnya keluarga berencana

Akseptor Keluarga Berencana.

Akseptor Keluarga Berencana yang aktif cukup fluktuatif di setiap tahunnya dimana persentase terhadap pasangan usia subur juga fluktuatif. Pada tahun 2014, persentase akseptor KB aktif terhadap pasangan usia subur mencapai 70,30 persen padahal pada tahun sebelumnya hanya mencapai 67,11 persen.

Tabel 2.21 Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB)


Tahun Peserta KB PUS Rasio Akseptor KB

(1) (2) (3) (4) 2012 344.642 492.696 69,95 2013 306.241 456.356 67,11 2014 330.457 470.095 70,30


Akseptor Keluarga Berencana yang aktif menggunakan alat kontrasepsi yang beragam dari Pil KB, KB suntik, hingga metode operasi terhadap pria maupun wanita. Sebagian besar akseptor Keluarga Berencana menggunakan alat kontrasepsi suntik KB yang mencapai 49,39 persen penggunanya dan diikuti oleh pil KB sebanyak 34,94 persen. Sedangkan paling sedikit akseptor Keluarga Berencana yang aktif menggunakan kondom (0,80%) dan metode operasi pria (0,80%).



Gambar 2.19 Peserta KB Menurut Jenis Alat KB



Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

Keluarga sejahtera merupakan salah satu tujuan dilaksanakannya pembangunan daerah secara merata dan berkualitas. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan pembangunan nasional mengindikasikan bahwa pentingnya kesejahteraan tercipta pada setiap individu di suatu wilayah. Selama pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sukabumi, sebagian besar keluarga berada pada status keluarga pra sejahtera sebanyak 235.211 keluarga dan keluarga sejahtera I sebanyak 253.201 keluarga. Angka ini cukup memprihatinkan mengingat pembangunan daerah telah dilaksanakan cukup lama. Oleh karena itu, penting perhatian pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat utamanya dalam meningkatkan daya saing agar memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.



Tabel 2.22 Status Kesejahteraan Keluarga

Kabupaten Sukabumi, Tahun 2012-2014

No Tahun Pra Sejahtera

Sejahtera I

Sejahtera II

Sejahtera III

Sejahtera III Plus Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 2012 208.761 213.783 183.916 77.283 18.852 702.595 2 2013 241.283 231.814 144.029 61.672 14.273 693.071 3 2014 235.211 253.201 151.945 61.678 13.550 715.585


10) Sosial. Aspek sosial dalam pembangunan menjadi penting karena terkait dengan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menjalankan kehidupan baik secara fisik maupun psikologis. Di Kabupaten Sukabumi terdapat 27 panti sosial asuhan anak dengan jumlah penghuni sebanyak 1.191 jiwa. Selain itu terdapat panti sosial bina netra sebanyak 2 unit dan panti sosial bina laras, karya wanita, dan korban napza yang masing-masing sebanyak 1 unit.

Tabel 2.23 Jumlah Panti dan Penghuninya


Jenis Panti Jumlah Panti Jumlah Penghuni

(1) (2) (3) Panti Sosial Asuhan Anak 27 1.191 Panti Sosial Bina Netra 2 35 Panti Sosial Bina Laras 1 110 Panti Sosial Karya Wanita 1 50 Panti Sosial Korban Napza 1 40


11) Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.



Tingkat partisipasi angkatan kerja

Konsep ketenagakerjaan mendefinisikan bahwa angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan dalam periode seminggu yang lalu (seminggu sebelum waktu survei). Masalah ketenagakerjaan di Indonesia umumnya dan di Kabupaten Sukabumi pada khususnya, dalam tahun-tahun belakangan ini, diperkirakan akan semakin kompleks. Ini diindikasikan dari terus bertambahnya penduduk usia kerja tiap tahunnya.

Gambar 2.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sukabumi cukup fluktuatif dalam beberapa kurun waktu terakhir dimana pada tahun 2014 mencapai angka 63,71 persen. Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, sebesar 8,09 persen merupakan pengangguran dimana tidak melakukan aktivitas bekerja selama satu jam berturut-turut dalam seminggu. Meskipun angka pengangguran menurun, namun angka 8,09 persen masih berada pada kategori tinggi mengingat masih ada kategori pengangguran lain yang lebih kompleks seperti pengangguran terselubung maupun pengangguran tidak kentara



Gambar 2.21 Tingkat Pengangguran Terbuka



12) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Salah satu wadah perekonomian yang menunjang bagi pengembangan ekonomi masyarakat mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Perkembangan koperasi di Kabupaten Sukabumi cukup baik dimana pada tahun-tahun terakhir mengalami kenaikan jumlah unit koperasi hingga sebanyak 1.880 unit koperasi pada tahun 2014 dengan jumlah anggota 117.766 anggota dan simpanan mencapai Rp. 126.577.550.058,-.

Tabel 2.24 Jumlah Unit Koperasi, Anggota, dan Simpanan

Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2014 Tahun Unit Anggota Simpanan (Rp)

(1) (2) (3) (4) 2011 1.797 114.631 75.751.017.946 2012 1.831 115.874 125.431.324.555 2013 1.852 116.426 126.577.550.058 2014 1.880 117.766 126.577.550.058 Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2015

Sementara itu perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sukabumi cukup baik dimana pertumbuhan ekonomi mikro kecil mengalami peningkatan seiring dengan telah beroperasinya Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT-KUMKM Kabupaten Sukabumi. Akan tetapi



terdapat UMKM yang terbina belum terfasilitasi dalam hal legaliasasi usaha mikro dan kecil.

Pada tahun 2014 terdapat UMKM sebanyak 24.361 Dengan jumlah UMKM terbina sebanyak 4.982 UMKM. Dan yang telah memiliki legalisasi sebanyak 1.398 seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.25 Jumlah UMKM terbina di Kabupaten Sukabumi

TAHUN JUMLAH UMKM

JUMLAH UMKM YANG SUDAH

DIBINA

LEGALITAS UMKM YANG SUDAH

TERLEGALISASI

UMKM YANG BELUM

TERLEGALISASI

PIRT SHAT HALAL HAKI IUMK

2011 23,161 3,328 287 100 326 - - 713 2,615

2012 23,561 4,806 362 200 376 - - 938 3,868

2013 23,961 4,894 412 350 406 - - 1,168 3,726

2014 24,361 4,982 462 500 436 - - 1,398 3,584

Sumber : Diskopperindag Kab. Sukabumi Tahun 2015

13) Penanaman modal. Jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2014 mencapai 496 perusahaan dimana sebanyak 16 perusahaan asing dan 480 perusahaan dalam negeri.

Tabel 2.26 Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

Sektor PMA PMDN Jumlah

(1) (2) (3) (4) Industri 9 40 49 Pertanian 1 2 3 Peternakan 1 11 12 Perkebunan 0 1 1 Perikanan 0 0 0 Pertambangan 2 1 3 Pariwisata 0 8 8 Lainnya 3 417 420

Total 16 480 496 Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2015

14) Pelayanan Pemerintahan. Jumlah pegawai negeri sipil daerah di Kabupaten Sukabumi mencapai 14.583 pegawai pada tahun 2014. Dari keseluruhan pegawai negeri tersebut, sebagian besar



memiliki jenjang pendidikan hingga S1 sebanyak 6.876 pegawai dan sebanyak 3.652 pegawai merupakan lulusan diploma. Meskipun begitu, masih terdapat cukup banyak pegawai negeri yang memiliki pendidikan tidak memenuhi standar sehingga perlu peningkatan kompetensi kembali demi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.27 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Pendidikan

Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah

(1) (2) (3) (4) SD 191 4 195

SLTP 289 14 303 SLTA 2.162 709 2.871

Diploma 1.587 2.065 3.652 S1 4.098 2.778 6.876

Spesialis 9 8 17 S2 522 144 666 S3 2 1 3

2014 8.860 5.723 14.583 2013 9.560 5.384 14.944 2012 9.953 5.524 15.477 2011 10.474 5.681 16.155 2010 10.532 5.709 16.241


15) Perpustakaan. Setiap tahun perpustakaan di Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan jumlah koleksi buku hingga mencapai 47.245 buku pada tahun 2014. Hal ini juga secara langsung meningkatkan animo masyarakat dalam mengunjungi perpustakaan dimana pada tahun 2014 mencapai 64.664 pengunjung yang sebagian besar merupakan anak sekolah dasar (27,32%), SMU (19,87%), dan SMP (18,79%).



Gambar 2.22 Persentase Pengunjung Perpustakaan



16) Statistik. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi secara kontinyu mempublikasikan buku publikasi “Kabupaten Sukabumi Dalam Angka” maupun “Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi” sebagai bagian dari partisipasi pelaksanaan pembangunan daerah. Publikasi statistik tersebut digunakan sebagai landasan bagi perencanaan, monitoring, maupun evaluasi pembangunan Kabupaten Sukabumi oleh stakeholders terkait.

2.3.2. Fokus layanan urusan pilihan

Layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Sukabumi.

Besarnya potensi kewilayahan yang dimiliki Kabupaten Sukabumi menjadikan setiap fokus layanan pilihan memiliki integrasi yang cukup signifikan pada pelaksanaan pembangunan daerah. Berikut fokus layanan urusan pilihan yang merupakan bagian dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.

a. Pertanian

Dilihat dari segi produktivitas pertanian komoditas padi baik sawah maupun gogo, progress Kabupaten Sukabumi cukup baik mengingat produktivitas padi sawah mencapai 6,44 ton/ha



pada tahun 2014 dan produktivitas padi gogo mencapai 3,79 ton/ha. Tingginya produktivitas ini juga diimbangi dengan kenaikan produksi secara umum meskipun pada komoditas padi sawah sempat menurun sedikit dari produksi tahun lalu.

Tabel 2.28 Produktivitas Pertanian Komoditas Padi


Tahun Luas Tanam

Luas Panen Produksi (Ton)

Produktivitas (Ton/Ha) Kotor

(Ha) Bersih (Ha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Padi Sawah

2012 143.473 135.371 129.636 761.459 5,87 2013 127.417 131.791 126.221 841.252 6,66 2014 139.009 135.935 130.199 838.534 6,44

Padi Gogo 2012 24.415 19.396 18.572 53.897 2,90 2013 23.987 22.973 22.973 87.551 3,81 2014 20.210 24.843 24.843 94.237 3,79


Pada komoditas tanaman palawija, produksi unggulan Kabupaten Sukabumi adalah tanaman palawija ubi kayu yang mencapai produksi sebesar 165.520 ton dengan produktivitas mencapai 20,89 ton/ha.

Tabel 2.29 Produktivitas Tanaman Palawija


Komoditas Luas Tanam (Ha)

Luas Panen (Ha) Produksi Produktivitas

(Ton/Ha) (1) (2) (3) (4) (5)

Jagung 9.278 5.679 34.993 6,16 Ubi Kayu 7.967 7.923 165.520 20,89 Ubi Jalar 1.119 1.172 18.093 15,44 Kacang Tanah 6.117 5.980 9.478 1,58 Kacang Hijau 1.138 1.147 1.725 1,50 Kacang Kedelai 14.828 11.124 18.127 1,63


Sedangkan pada komoditas sayuran, produksi tertinggi komoditas sayuran adalah tomat dengan produksi paling tinggi yakni sebanyak 275.590 kuintal pada tahun 2014. Tingginya produksi tomat juga diiringi oleh tingginya produksi ketimun (264.546 kuintal) dan petsai/sawi (242.029 kuintal).



Gambar 2.23 Produksi Sayuran Unggulan (Kw)



b. Peternakan

Pada subsektor peternakan, sapi potong merupakan komoditas yang paling tinggi produksi dagingnya yang mencapai 1.483.841 kg dengan jumlah populasi sebanyak 16.849 ekor pada tahun 2014. Selain itu, komoditas kambing juga memiliki produksi cukup tinggi yakni mencapai 628.750 kg dengan populasi kambing sebanyak 83.990 ekor.

Tabel 2.30 Jumlah dan Produksi Ternak Besar dan Ternak Kecil


Komoditas Jumlah (Ekor) Produksi daging (kg)

(1) (2) (3) Ternak besar Sapi Potong 16.849 1.483.841 Sapi Perah 3.723 31.265 Kerbau 9.177 76.080 Kuda 209 0 Ternak Kecil Kambing 83.990 628.750 Domba 343.747 130.508 Kelinci 11.629 0


Pada komoditas peternakan unggas, pada tahun 2014 produksi daging didominasi oleh ayam pedaging sebanyak



8.848.000 ekor dengan produksi daging sebanyak 47.509.847 kg. Sedangkan produksi telur didominasi oleh ayam ras petelur yang menghasilkan telur sebanyak 27.646.718 kg.

Tabel 2.31 Jumlah, Produksi Daging dan Telur Unggas


Komoditas Jumlah (Ekor) Daging (kg) Telur (kg) (1) (2) (3) (4)

Ayam Kampung (Buras) 1.220.240 2.527.079 1.932.573 Ayam Ras Petelur 2.340.463 0 27.646.718 Ayam Pedaging 8.848.000 47.509.847 0 Itik 101.670 78.141 535.145


c. Kehutanan

Pada subsektor kehutanan, akan dilihat terkait luas hutan rakyat yang menurun signifikan hingga mencapai 34.795,30 ha.

Gambar 2.24 Luas Hutan Rakyat (Ha)



Selain itu, terlihat pula lahan kritis yang mencapai 196.468 ha dengan rincian 146.800 ha lahan agak kritis; 41.700 ha lahan kritis; dan 7.968 ha lahan sangat kritis.



Gambar 2.25 Persentase Luas Lahan Kritis Menurut Statusnya (%)



d. Perkebunan

Perkebunan mempunyai peranan penting dalam Pembangunan Daerah antara lain sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional, penghasil devisa negara, penyediaan bahan baku industri, menciptakan lapangan kerja, pendorong pengembangan wilayah serta berperan dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Usaha perkebunan terbukti cukup tangguh bertahan dari terpaan badai resesi dan krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia. Untuk itu, usaha perkebunan perlu diselenggarakan, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung-jawab demi meningkatkan perekonomian rakyat.

Kualitas produksi perkebunan rakyat di Kabupaten Sukabumi masih rendah sehingga memiliki nilai jual di bawah harga rata-rata.



Gambar 2.26 Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan

Sumber : LKPJ AMJ 2011 - 2015

Produktivitas beberapa komoditas perkebunan dalam empat tahun ke belakang berlangsung fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas tanaman lebih dipengaruhi oleh iklim dan tingkat kesuburan tanah, selain itu penurunan juga diakibatkan oleh banyaknya tanaman tua dan rusak. Peningkatan kesuburan tanah dalam bentuk kegiatan intensifikasi berupa pemberian pupuk, tidak akan berdampak langsung terhadap peningkatan produksi. Selain itu, kondisi iklim yang mengalami fluktuasi ekstrim sukar diprediksi oleh petani, sehingga sulit untuk melaksanakan pemeliharaan tanaman.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pemanfaatan lahan cadangan/terlantar, ditempuh melalui upaya pembinaan dan pengawasan terhadap perkebunan besar. Pemanfaatan lahan cadangan sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 cenderung stabil di angka 500 Ha. Dalam rangka meningkatkan kinerja perkebunan besar, selain dilakukan pembinaan secara rutin berdasarkan Tupoksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, juga ditunjang oleh Kegiatan Optimalisasi pemanfaatan lahan cadangan dan evaluasi kinerja Perkebunan Besar Swasta. Hal ini dilakukan dengan harapan pengelolaan perkebunan di Kabupaten Sukabumi dapat meningkat sehingga mampu mendongkrak perekonomian perdesaan.



e. Pariwisata

Jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Sukabumi untuk menikmati obyek wisata meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, sebanyak 2.917.660 wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara berlibur di Kabupaten Sukabumi. Mereka mengunjungi obyek wisata di Kabupaten Sukabumi yang tercatat sebanyak 50 obyek wisata dengan rincian sebanyak 34 obyek wisata alami, 8 obyek wisata buatan, dan 8 obyek wisata minat khusus.

Gambar 2.27 Jumlah Wisatawan



Tabel 2.32 Jumlah Obyek WIsata Menurut Jenisnya Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2014

Jenis Wisata 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) Alami 34 34 34 Buatan 8 8 8 Minat Khusus 8 8 8

Total 50 50 50 Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2015

f. Kelautan dan perikanan

Subsektor Kelautan dan perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya yang akan memberikan dampak signifikan pada perekonomian Kabupaten Sukabumi. Potensi tersebut harus dioptimalkan secara baik dengan tetap mengindahkan aspek



berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pengembangan pelabuhan laut merupakan langkah maju dalam pengembangan wilayah Kabupaten Sukabumi. Pelabuhan laut dibutuhkan untuk membantu kelancaran distribusi barang dan jasa (sebagai fishing base) untuk mempercepat pengembangan wilayah di Kabupaten Sukabumi. Dimulainya pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) di Palabuhanratu diharapkan akan mampu menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan khususnya di sektor perikanan. Untuk data jumlah produksi perikanan di Kabupaten Sukabumi, dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

Gambar 2.28 Jumlah Produksi Perikanan (Kg)



Jumlah produksi perikanan di Kabupaten Sukabumi mengalami fluktuasi dengan tren meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2014, produksi perikanan mencapai 10.357.023 kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 288.233.337.400,-.

Tabel 2.33 Produksi dan Nilai Produksi Komoditas Perikanan


Tahun Produksi (Kg) Nilai Produksi (000 Rp)

(1) (2) (3) 2010 6.744.292 144.701.150.000 2011 6.539.133 120.339.550.319 2012 8.846.526 183.439.608.741 2013 7.929.076 213.439.504.947 2014 10.357.023 288.233.337.400




g. Perindustrian

Industri formal di Kabupaten Sukabumi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.695 tenaga kerja, sedangkan pada industri non formal mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak yakni mencapai 43.661 tenaga kerja. Selain itu, nilai investasi pada industri non formal juga jauh lebih besar yakni mencapai Rp.619,21 milyar jika dibandingkan nilai investasi pada industri formal yang sebesar Rp.102,39 milyar.

Tabel 2.34 Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Industri


Uraian Jumlah (1) (2)

Industri Formal Tenaga Kerja 5.695 Nilai Investasi (000 Rp) 102.394.946 Industri Non Formal Tenaga Kerja 43.661 Nilai Investasi (000 Rp) 619.214.125


h. Ketransmigrasian

Jumlah transmigran yang ditempatkan di Unit Pemukiman Transmigrasi Lokal hingga tahun 2014 sebanyak 514 KK yang merupakan Transmigran Penduduk Setempat dan 61 KK transmigran eksodan.

Tabel 2.35 Jumlah Transmigran yang Ditempatkan di UPT Lokal


UPT TPS Eksodan

KK Jiwa KK Jiwa (1) (2) (3) (4) (5)

Curug Luhur(SP.Ps. Gembor) 90 253 9 32 Curug Luhur(SP.Gr. Gembor) 14 56 2 10 Cikopeng 192 741 29 115 Cikarang 38 104 5 25 Cimanggu II 109 324 6 21 Balewer 71 280 10 51

Total 514 1.758 61 254 Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2015



2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pada aspek daya saing daerah akan memberikan gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1.Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi masyarakat Kabupaten Sukabumi masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi pangan dimana pada tahun 2014 sebanyak 55,13 persen pengeluaran konsumsi digunakan untuk membeli komoditas pangan dan sebanyak 44,87 persen digunakan untuk membeli keperluan non pangan.

b. Upah Minimum Regional

Dalam melihat faktor peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sebagai salah satu ukuran daya saing kehidupan masyarakat, maka perlu adanya analisis singkat terkait Upah Minimun Regional (UMR). Di Kabupaten Sukabumi, UMR mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir terutama setelah tahun 2013. UMR Kabupaten Sukabumi pada tahun 2015 mencapai Rp.1.699.000,- yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja utamanya pada perusahaan-perusahaan yang mengikuti aturan tentang UMR dan tidak mengajukan penundaan pembayaran UMR.



Gambar 2.29 Upah Minimum Regional (UMR)



c. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di wilayah pedesaan. Selain itu, NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Semakin tinggi NTP-nya maka semakin kuat kemampuan/daya beli petani.

Pada periode tahun 2012-2014, NTP Kabupaten Sukabumi selalu berada di atas nilai 100 bahkan mencapai 105,13 pada tahun 2014 yang berarti bahwa petani mengalami surplus/peningkatan daya beli karena kenaikan penerimaan hasil produksi relatif lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan harga input biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumahtangganya.

2.4.2.Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur

a. Perhubungan

Jalan merupakan moda transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditas perdagangan dan industri. Prasarana jalan semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah,



antar perkotaan dan antar perdesaan. Sampai pada tahun 2014 tantangan yang masih harus dihadapi adalah menurunnya kualitas pelayanan jalan di jalur-jalur utama perekonomian akibat meningkatnya volume kendaraan maupun muatan dan dimensi berlebih yang ditemui antara lain di ruas jalan Ciawi-Cicurug-Sukabumi-Gekbrong. Kondisi ini mengakibatkan ongkos produksi secara ekonomi menjadi tinggi akibat dari kemacetan yang berdampak kepada meningkatnya Biaya Operasi Kendaraan (BOK ).

Gambar 2.30 Kondisi infrastruktur jalan

Sementara itu, perkeretaapian diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, adil dan merata, berdasarkan kepada keseimbangan kepentingan umum, keterpaduan dan percaya diri sendiri, dan bahwa perkeretaapian ditujukan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan.

Sampai saat ini, perkeretaapian masih berkembang terbatas di Kabupaten Sukabumi, dimana rute layanan untuk angkutan baik penumpang ataupun barang hanya terbatas hanya untuk Sukabumi-Bogor dan Sukabumi-Cianjur. Disisi lain minat masyarakat dalam pelayanan perkeretaapian sangat tinggi, hal ini terbukti dengan sangat tingginya jumlah penumpang setiap harinya.

Sementara itu data sarana prasarana transportasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :



Tabel 2.36 Data sarana prasarana transportasi

No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir

Renstra (2015)

Capaian s/d 2015 Terhadap

Target Akhir Renstra (%)

1 Rasio Panjang Jalan Yang Dilayani Angkutan Umum

% 98 100%

2 Kapal Pengawasan perairan Buah 2 100%

3 Pembangunan dan Pemeliharaan terminal Type A,B dan C yang representatif

% 50 100%

4 Kelengkapan dan kebutuhan alat kelengkapan jalan

% 50 110%

5 Jumlah Angkutan Umum yang memiliki trayek

% 100 90% (Badan Hukum)

6 Kecepatan rata-rata km/jam 40 100%

7 Kendaraan wajib uji lulus Uji Kendaraan

% 100 100%

8 Pemasangan Titik PJU Titik 3891 99,43%

Sumber : Dishubkominfo

b. Perbankan dan lembaga keuangan lainnya

Salah satu indikator pergerakan perekonomian yang kontinyu dan konsisten adalah semakin banyaknya unit bank yang beroperasi di suatu wilayah. Kondisi perbankan di Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2014 jumlah bank mencapai 18 bank dengan rincian 6 Bank Pemerintah (90 unit bank), 10 Bank Swasta Nasional (42 unit bank) dan 2 Bank Pemerintah Daerah (44 unit bank).

Tabel 2.37 Jumlah Bank dan Unit Bank


Jenis Bank Jumlah Bank Jumlah Unit Bank

2012 2013 2014 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Bank Pemerintah 6 6 6 88 90 90 Bank Swasta Nasional 9 10 10 40 42 42 Bank Pemerintah Daerah 2 2 2 42 44 44




c. Restoran dan perhotelan

Statistik perhotelan di Kabupaten Sukabumi belum memiliki kualitas yang berdaya saing dimana akomodasi perhotelan hanya sebanyak 3 hotel dan 124 akomodasi selevel hotel melati,losmen, maupun penginapan. Selain itu, akomodasi penyediaan makan dan minum di Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan mencapai 82 rumah makan yang beroperasi.

Tabel 2.38 Jumlah Hotel dan Rumah Makan


Uraian 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5)

Hotel Bintang 6 6 3 3 Hotel Melati, Losmen, Penginapan 107 122 124 124 Rumah makan 46 72 82 82


d. Listrik dan Air Minum

Penjualan KWh yang merupakan cerminan penggunaan fasilitas listrik mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir dimana pada tahun 2014 mencapai 1,04 milyar KWh. Dari penjualan KWh tersebut, sebagian besar pelanggan yang menggunakan fasilitas listrik adalah pelanggan rumah tangga sebanyak 516.778 sambungan dan pelanggan sosial sebanyak 15.726 sambungan.

Gambar 2.31 Jumlah Penjualan KWh Listrik





Jumlah dan distribusi pelanggan listrik Kabupaten Sukabumi tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.39 Jumlah dan Distribusi Pelanggan Listrik


Jenis Pelanggan Jumlah Pelanggan

Distribusi Pelanggan

(1) (2) (3) Sosial 15.726 2,88 rumahtangga 516.778 94,61 Bisnis 10.783 1,97 Industri 350 0,06 Pemerintah 2.538 0,46 Multiguna 29 0,01

Jumlah 546.204 100,00 Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2015

Distribusi air bersih di Kabupaten Sukabumi cukup stabil dimana pada tahun 2014 mencapai 8,14 juta m3 dengan jumlah konsumen sebanyak 29.807 pelanggan.

Tabel 2.40 Distribusi Air Bersih dan Jumlah Konsumen Air Bersih


Tahun Distribusi Air Bersih (m3)

Jumlah konsumen

(1) (2) (3) 2012 8.189.473 24.035 2013 8.321.570 26.224 2014 8.142.114 29.807


2.4.3. Fokus iklim berinvestasi

Suatu investor akan tertarik berinvestasi pada suatu daerah jika didukung dengan regulasi yang baik, regulasi tersebut diantaranya adalah adanya kemudahaan perijinan serta pengenaan pajak dan retribusi daerah dengan tingkat biaya yang kompetitif. Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta.



Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, situasi politik, keamanan hingga kemudahan perijinan dalam mendirikan maupun pengembangan usaha.

a. Angka kriminalitas

Kejadian kriminalitas menunjukkan bagaimana situasi keamanan di suatu wilayah sehingga aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan nyaman tanpa rasa takut. Kejadian kriminalitas di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2014 sebagian besar adalah kasus pencurian biasa (umum) yang mencapai 200 kasus.

Tabel 2.41 Jumlah Tindakan Kriminalitas Menurut Jenisnya


No Tindakan Kriminalitas 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Perampokan dng senjata api 2 - - - - 2 Perampokan dng senjata tajam 6 3 21 23 - 3 Pencurian kendaraan roda 4 10 9 4 4 - 4 Pencurian kendaraan roda 2 24 29 39 42 - 5 Pencurian biasa ( umum ) 90 79 111 110 200 6 Pencurian kawat listrik/telphone - - - - - 7 Pencurian kayu hutan - 1 4 4 5 8 Pencurian hewan 10 7 6 6 - 9 Pembunuhan 29 15 15 15 -

10 Penganiayaan 26 14 21 25 6 11 Pemerkosaan - 2 3 4 - 12 Pelanggaran susila/adat - 3 4 4 - 13 Penipuan 12 19 28 25 9 14 Pemerasan - - - - - 15 Penodongan - 1 2 2 - 16 Penculikan - - - - - 17 Perkelahian/kenakalan remaja 10 6 7 6 - 18 Pengrusakan barang/bangunan 9 12 19 19 - 19 Perjudian gelap - - - - - 20 Pemalsuan uang/surat berharga - 1 1 1 - 21 Pemalsuan barang/benda - - - - - 22 Penyelundupan barang/orang - 1 - - - 23 Pelanggaran narkoba 3 1 5 6 26 24 Korupsi - - - - 8 Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2015



b. Demonstrasi

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan hingga pada tahun 2013 hanya terdapat 9 kali demonstrasi utamanya terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Gambar 2.32 Jumlah Demonstrasi



2.4.4.Fokus sumber daya manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non poduktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya



manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

a. Daya Saing Masyarakat (Pendidikan)

Kepala keluarga merupakan tulang punggung keluarga dalam menjalankan aktivitas kesehariannya utamanya dalam memenuhi kebutuhan hidup di rumahtangga tersebut. Oleh karena itu, pendidikan kepala keluarga menjadi penting adanya mengingat hal tersebut akan menentukan kualitas pekerjaan dan daya saingnya sebagai tenaga kerja untuk memperluas kesempatan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Gambar 2.33 Persentase Kepala Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan



Di Kabupaten Sukabumi, sebagian kepala keluarga hanya memiliki jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang total keduanya mencapai 80,41 persen. Rendahnya tingkat pendidikan kepala keluarga rata-rata hanya sampai pada jenjang SD/SM perlu mendapat perhatian penuh dari pemerintah untuk meningkatkan keterampilan mereka demi peningkatan kualitas diri dan keluarganya.

Daya saing tenaga kerja juga dapat dilihat dari karakteristik pencari kerja dimana pada tahun 2014 sebanyak 39,42 persen



pencari kerja memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sebanyak 27,07 persen hanya memiliki ijazah hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi ini lebih memprihatinkan lagi karena sebanyak 19,90 persen pencari kerja hanya penduduk yang lulus Sekolah Dasar (SD).

Gambar 2.34 Persentase Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan



b. Rasio ketergantungan

Selain dari kualitas pendidikan, poduktivitas penduduk juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) serta usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Kabupaten Sukabumi, rasio ketergantungan penduduk non produktif mencapai 53,33 dimana angka ini mengindikasikan bahwa dari 100 penduduk usia produktif harus menanggung 53-54 penduduk usia non produktif.



Tabel 2.42 Rasio Ketergantungan


Uraian Laki-laki Perempuan Jumlah Keterangan (1) (2) (3) (4) (5)

0-14 361.571 345.995 707.566 Usia non produktif muda 15-64 802.603 777.026 1.579.629 Usia produktif 65+ 64.994 69.924 134.918 Usia non produktif tua

Jumlah 1.229.168 1.192.945 2.422.113 Rasio

Ketergantungan 53,15 53,53 53,33 Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2015

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 III-1


BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Perumusan perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu proses mendasar dalam tatanan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah sebagai penyambung kewenangan dari pemerintah pusat dalam kerangka menyejahterakan setiap Warga Negara Indonesia. Dalam setiap tahapan perumusan kebijakan teknis pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah sebagai pendukung utama pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah sehingga kebijakan pembangunan harus dioptimalkan pelaksanaannya sesuai kemampuan pendanaannya.

Dalam penentuan pagu indikatif program prioritas, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya menjadi dasar utama penentuan target sasaran maupun program pembangunan. Untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah, diperlukan prediksi penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai upaya untuk memprediksi dengan baik sumber-sumber penerimaan di masa datang maka diperlukan gambaran umum kinerja keuangan melalui realisasi APBD sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun di masa lalu.

Salah satu pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintahan daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Hasil dari pelaksanaan pembangunan berbasis otonomi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan local accountability pemerintah pusat terhadap rakyatnya melalui pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (fiscal capacity) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (fiscal need) sehingga tidak mengalami defisit fiskal



(fiscal gap). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dari pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terstruktur dengan baik.

Dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2015, pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Perubahan ini terkait dengan paket undang-undang keuangan negara yang dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan sampai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari paket undang-undang keuangan negara tersebut, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam tataran teknis pun terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi pada periode

pembangunan sebelumnya menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD Kabupaten Sukabumi sebagai analisis dasar dalam melihat kemandirian daerah selama



pelaksanaan pembangunan. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Sukabumi periode tahun 2011-2015, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

Tahun PAD Total Pendapatan Daerah

Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)

(1) (2) (3) (4) 2011 151.825,72 1.856.087,25 8,18 2012 185.190,54 2.033.421,62 9,11 2013 273.452,38 2.408.355,09 11,35 2014 457.059,98 2.942.653,32 15,53

2015)* 509.484,99 3.212.187,23 15,86 Rata-rata 315.402,72 2.490.540,90 12,66 Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukabumi

Dari tabel di atas terlihat bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Sukabumi masih dalam kategori minim dimana pada tahun 2015 mencapai 15,86 persen dari total keseluruhan anggaran pendapatan daerah. Meskipun begitu, kekuatan otonomi fiskal Kabupaten Sukabumi semakin meningkat di setiap tahunnya dimana pada tahun 2011 hanya sebesar 8,18 persen derajat otonomi fiskalnya dan meningkat tajam hingga tahun 2015 dengan rata-rata selama empat tahun mencapai 12,66 persen. Diharapkan pada periode pembangunan ini, pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat meningkatkan peran Pendapatan Asli Daerah dalam era desentralisasi fiskal agar kemandirian wilayah dapat terwujud.

a. Kinerja Pelaksanaan APBD Dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2015, APBD

Kabupaten Sukabumi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sebagaimana diketahui, sumber pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meliputi pendapatan hibah dan dana penyesuaian otonomi khusus.



Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi selama kurun waktu tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah.



Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah

Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah) Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PENDAPATAN DAERAH 1.856.087,25 2.033.421,62 2.408.355,09 2.942.653,32 3.212.187,23 A PENDAPATAN ASLI DAERAH 151.825,72 185.190,54 273.452,38 457.059,98 509.484,99 1 Pajak Daerah 68.498,88 81.838,36 141.621,77 173.084,51 186.582,72 2 Hasil Retribusi Daerah 33.270,62 23.825,70 33.303,96 29.947,81 35.323,21

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.199,15 6.178,68 7.048,68 6.775,13 7.168,06

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 44.857,07 73.347,80 91.477,97 247.252,53 280.410,99

B PENDAPATAN TRANSFER 1.626.200,20 1.748.048,14 1.999.350,20 2.266.689,89 2.480.100,71

1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 1.249.793,33 1.481.897,19 1.613.526,65 1.759.824,88 1.777.394,51

- Bagi Hasil Pajak 81.214,27 94.770,50 73.282,44 66.497,00 61.487,17 - Bagi Hasil Bukan Pajak(SDA) 81.654,98 65.217,35 45.147,83 74.056,49 69.018,27 - Dana Alokasi Umum 971.457,18 1.193.642,55 1.331.012,06 1.458.379,43 1.496.070,33 - Dana Alokasi Khusus 115.466,90 128.266,79 164.084,32 160.891,96 150.818,73

2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 307.938,49 190.464,51 282.344,04 338.609,88 497.608,99 - Dana Penyesuaian 307.938,49 190.464,51 282.344,04 338.609,88 497.608,99

3 Transfer Pemerintah Provinsi 68.468,38 75.686,44 103.479,51 168.255,13 205.097,22 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak 68.468,38 75.686,44 103.479,51 168.255,13 205.097,22

C LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 78.061,33 100.182,94 135.552,51 218.903,45 222.601,52

1 Pendapatan Hibah - 292,52 667,79 1.210,76 2.879,76

2 Pendapatan Lainnya 78.061,33 99.890,42 134.884,72 217.692,69 219.721,77

Sumber: DPPKAD Kabupaten Sukabumi



Tabel 3.3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2015 (persen) Uraian 2012 2013 2014 2015 Rata-rata

Pertumbuhan 1 2 3 4 5 6 PENDAPATAN DAERAH 9,55 18,44 22,19 9,16 14,84

A PENDAPATAN ASLI DAERAH 21,98 47,66 11,47 37,06 29,54 1 Pajak Daerah 19,47 73,05 7,8 30,63 32,74 2 Hasil Retribusi Daerah -28,39 39,78 17,95 4,82 8,54 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 18,84 14,08 -3,88 8,71 9,44 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 63,51 24,72 170,29 67,98 81,63 B PENDAPATAN TRANSFER 7,49 14,38 13,37 9,42 11,17 1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 18,57 8,88 9,07 1 9,38 - Bagi Hasil Pajak 16,69 -22,67 -9,26 -7,53 -5,69 - Bagi Hasil Bukan Pajak(SDA) -20,13 -30,77 64,03 -6,8 1,58 - Dana Alokasi Umum 22,87 11,51 9,57 2,58 11,63 - Dana Alokasi Khusus 11,09 27,92 -1,95 -6,26 7,70 2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya -38,15 48,24 19,93 46,96 19,25 - Dana Penyesuaian -38,15 48,24 19,93 46,96 19,25 3 Transfer Pemerintah Provinsi 10,54 36,72 62,6 21,9 32,94 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak 10,54 36,72 62,6 21,9 32,94 C LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 28,34 35,3 61,49 1,69 31,71 1 Pendapatan Hibah 0 128,29 81,31 137,85 86,86 2 Pendapatan Lainnya 27,96 35,03 61,39 0,93 31,33

Sumber: Data Diolah



Analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah ini dapat dijelaskan antara lain:

1. Realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,84 persen yang dipengaruhi oleh adanya kenaikan semua unsur-unsur pendapatan daerah, yaitu: PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Rata-rata pertumbuhan terbesar ada pada Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 31,71 persen, kemudian komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 29,54 persen, Sedangkan Pendapatan Transfer menjadi komponen dengan rata-rata pertumbuhan terkecil yakni sebesar 11,16 persen.

2. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) meningkat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 29,54 persen. Semua unsur PAD menunjukan trend meningkat (pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah). Kenaikan yang cukup besar dari unsur PAD menggambarkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang telah dilakukan khususnya pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai unsur dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PAD.

Hal ini mengindikasikan bahwa gerak perekonomian Kabupaten Sukabumi terus tumbuh karena meningkatnya pajak daerah berarti telah terjadi peningkatan pergerakan perekonomian daerah khususnya dunia usaha. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi mulai tahun 2011 hingga 2015 meningkat dari 8,18 persen pada tahun 2011 hingga mencapai 15,86 persen pada tahun 2015 yang menunjukkan peningkatan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sukabumi.

3. Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,17 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh unsur dana bagi hasil pajak dari transfer pemerintah provinsi yang meningkat cukup tajam dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 32,94 persen. Dana perimbangan juga memberikan dampak pertumbuhan cukup besar dimana pertumbuhan dana perimbangan dipengaruhi oleh pertumbuhan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Kontribusi Pendapatan Transfer terhadap pendapatan daerah sangat signifikan yakni mencapai 77,21 persen pada tahun 2015. Dominasi pendapatan transfer ini menurun di setiap tahunnya



yang disebabkan menurunnya kontribusi transfer pemerintah pusat lainnya, dana alokasi umum maupun bagi hasil pajak.

4. Secara total realisasi, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 31,71 persen. Demikian juga kontribusinya terhadap pendapatan daerah terus meningkat dari 4,21 persen pada tahun 2011 menjadi 6,84 persen pada tahun 2015.

Perkembangan kontribusi sumber pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Perkembangan Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah

Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015 (%)

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

PENDAPATAN DAERAH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

A PENDAPATAN ASLI DAERAH 8,18 9,11 11,35 15,53 15,86

1 Pajak Daerah 3,69 4,02 5,88 5,88 5,81 2 Hasil Retribusi Daerah 1,79 1,17 1,38 1,02 1,10

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,28 0,30 0,29 0,23 0,22

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2,42 3,61 3,80 8,40 8,73

B PENDAPATAN TRANSFER 87,61 85,97 83,02 77,03 77,21

1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 67,33 72,88 67,00 59,80 55,33

- Bagi Hasil Pajak 4,38 4,66 3,04 2,26 1,91 - Bagi Hasil Bukan Pajak(SDA) 4,40 3,21 1,87 2,52 2,15 - Dana Alokasi Umum 52,34 58,70 55,27 49,56 46,57 - Dana Alokasi Khusus 6,22 6,31 6,81 5,47 4,70

2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 16,59 9,37 11,72 11,51 15,49

- Dana Penyesuaian 16,59 9,37 11,72 11,51 15,49

3 Transfer Pemerintah Provinsi 3,69 3,72 4,30 5,72 6,38

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak 3,69 3,72 4,30 5,72 6,38

C LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4,21 4,93 5,63 7,44 6,93

1 Pendapatan Hibah - 0,01 0,03 0,04 0,09 2 Pendapatan Lainnya 4,21 4,91 5,60 7,40 6,84

Sumber: Data Diolah



Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Proporsi realisasi belanja daerah pada pelaksanaan pembangunan daerah anggaran belanja tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.5 Penggunaan Anggaran Belanja Daerah

Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah) Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata

Pertumbuhan 1 2 3 4 5 6 7

BELANJA DAERAH 1.850.313,98 1.999.104,67 2.442.127,47 2.773.710,87 3.204.585,07 14,83

Belanja Operasi 1.634.106,06 1.715.227,54 2.026.123,52 2.319.101,28 2.661.490,66 13,08

Belanja Pegawai 1.046.613,37 1.133.486,23 1.270.566,21 1.381.939,61 1.454.191,10 8,60

Belanja Subsidi 0 0 0 0 3.433,59

Belanja Barang 397.510,35 432.306,31 611.649,07 767.564,63 806.181,23 20,19

Belanja Hibah 135.124.56 86.835,32 60.900,48 66.227,89 102.969,88 32,46

Belanja Bantuan Sosial 4.837,59 2.943,58 7.341,75 9.764,75 7.174,80 26,63

Belanja Bantuan Keuangan 50.020.19 59.656,10 75.666,01 93.605,38 288.540,05 69,52

Belanja Modal 202.654,07 268.721,25 392.139,04 422.908,95 508.051,55 26,63

Belanja Tanah 1.356.99 746,13 3.535,63 5.602,06 9.289,14 113,28

Belanja Peralatan dan Mesin 76.503,17 101.817,13 148.711,19 104.855,14 132.012,59 18,89

Belanja Bangunan dan Gedung 59.593,09 74.790,26 116.518,17 130.402,49 194.890,94 35,67

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 58.919,16 81.847,54 112.624,34 173.270,94 151.651,92 29,47

Belanja Aset Tetap Lainnya 6.281,66 9.520,19 10.749,71 8.778,32 18.237,34 38,47

Belanja Aset Lainnya 0 0 0 0 1.969,61

Belanja Tak Terduga 1.101,20 359,54 1.726,56 1.144,56 3.847,08 128,82

Belanja Tak Terduga 1.101,20 359,54 1.726,56 1.144,56 3.847,08 128,82

Transfer 12.452,65 14.796,34 22.138.,5 30.555,22 31.195,79 27,14 - Tranfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa 12.452,65 14.796,34 22.138,35 30.555,22 31.195,79 27,14

- Bagi Hasil Pajak 6.813,75 10.867,41 17.611,70 25.086,68 25.739,98 41,65

- Bagi Hasil Retribusi 5.638,90 3.928,93 4.526,65 5.468,54 5.455,81 1,37

Sumber: Data Diolah



Analisis terhadap realisasi belanja daerah selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Secara umum, realisasi belanja daerah Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2015 mencapai Rp.3,20 trilyun. Kontribusi terbesar dari pembentukan belanja daerah adalah belanja operasi dimana belanja operasi menggunakan dana daerah sebanyak Rp.2,66 trilyun atau sebesar 83,13 persen. Sedangkan dana transfer hanya sebesar Rp.31,20 milyar atau memiliki andil sebesar 0,98 persen.

2) Pertumbuhan realisasi belanja daerah menunjukkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah juga mengindikasikan meningkatnya pendapatan daerah dimana rata-rata pertumbuhan belanja daerah tahun 2011-2015 mencapai 14,83 persen.

3) Meskipun memiliki porsi belanja daerah paling tinggi, belanja operasi hanya memiliki pertumbuhan belanja daerah sebesar 13,08 persen. Namun demikian, dominasi yang tinggi pada pembentukan belanja daerah menyebabkan meskipun rendah rata-rata pertumbuhannya rendah tetap memberi dampak yang signifikan pada pertumbuhan belanja daerah seluruhnya.

b. Neraca Daerah

Neraca keuangan daerah Kabupaten Sukabumi pada periode tahun 2011-2015 menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun terjadi fluktuasi pada beberapa unsur. Hal tersebut terlihat pada pertumbuhan aset tetap Kabupaten Sukabumi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 8,45 persen dengan jumlah aset tetap pada tahun 2014 hampir mencapai Rp.4,14 trilyun. Pertumbuhan jumlah aset daerah selama kurun waktu empat tahun terakhir mencapai 9,70 persen, sedangkan jumlah kewajiban dan ekuitas dana mengalami pertumbuhan sebesar 9,91 persen.

Unsur pembentukan aset daerah yang paling dominan dalam neraca keuangan daerah adalah aset tetap dengan kontribusi aset mencapai 89,22 persen, sedangkan aset 7,70 persen saja. Pada kewajiban dan ekuitas dana, sebagian besar dipengaruhi oleh ekuitas dana investasi yang mencapai Rp.4,14 trilyun atau mencapai 88,77 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel neraca keuangan daerah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:



Tabel 3.6 Neraca Keuangan Daerah

Kabupaten Sukabumi 2011-2015 (Juta Rupiah) Kode Rekening Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 ASET 1.1 ASET LANCAR 1.1.1 Kas 127.798,12 158.549,64 121.253,60 270.999,34 277.703,62

1.1.2 Investasi Jangka Pendek - - - - 1.1.3 Piutang 3.488,26 4.194,09 13.369,44 188.312,59 198.627,02 1.1.4 Piutang Lain-lain 17.521,86 10.459,56 15.995,05 301.788,46 18.762,32 1.1.5 Persediaan 21.461,16 29.330,86 50.547,89 51.905,05 111.335,78 1.1.6 Penyisihan Piutang - (2.475,04) (5.345,47) (170.232,76) 174.662,50 JUMLAH ASET LANCAR 170.269,39 200.059,11 195.820,52 352.536,15 431.766,25 1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG 1.2.1 Investasi Non Permanen 678,85 463,39 468,25 471,69 456,19 1.2.2 Investasi Permanen 95.432,59 101.391,83 85.317,91 91.187,31 116.551,30

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 96.111,44 101.855,22 85.786,16 91.659,00 117.007,49

1.3 ASET TETAP 1.3.1 Tanah 438.584,49 435.787,08 427.483,34 433.029,01 449.369,93 1.3.2 Peralatan dan Mesin 464.245,27 579.541,21 730.838,02 822.931,96 838.892,14 1.3.3 Gedung dan Bangunan 734.003,02 866.951,87 956.080,18 1.103.268,57 127.811,54 1.3.4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 1.529.844,63 1.610.623,42 1.726.372,98 1.547.200,12 1.737.002,28 1.3.5 Aset Tetap Lainnya 73.601,02 89.993,00 101.223,03 112.224,23 109.225,85 1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 5.311,69 2.087,96 2.101,32 17.268,22 30.505,03 1.3.7 Akumulasi Penyusutan - - - - (1.682.375,12) JUMLAH ASET TETAP 3.245.590,13 3.584.984,54 3.944.704,64 4.035.922,16 2.760.734,66 1.4 DANA CADANGAN 1.4.1 Dana Cadangan 5.391,29 5.694,52 6.028,18 20.903,54 16.708,49 JUMLAH DANA CADANGAN 5.391,29 5.694,52 6.028,18 20.903,54 16.708,49 1.5 ASET LAINNYA 1.5.1 Tagihan Pitang Penjualan Angsuran - - - -

1.5.2 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah 65,91 239,94 604,97 982,34 873,51



Kode Rekening Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.5.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 3.029,40 2.768,50 7.899,68 8.420,54 22.274,24 1.5.4 Aset Tidak Berwujud - - - - 11.917,51 1.5.5 Aset Lain-lain 746,38 412,53 5.205,66 139.068,22 45.784,16 JUMLAH ASET LAINNYA 3.841,69 3.420,97 13.710,31 148.471,11 80.849,41 JUMLAH ASET 3.521.203,96 3.896.014,36 4.246.049,81 4.650.491,92 3.407.066,30 2 KEWAJIBAN 2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (20,96) 5,07 35,36 321,38 23,28

2.1.2 Utang Pihak Ketiga 5.280,05 7.156,65 13.590,35 90.818,06

2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - - - -

2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka - - 22,02 50,27 713,09 2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya - 3.993,13 - - 49.246,38

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5.259,09 11.154,85 13.647,73 91.189,71 49.982,75

2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

2.2.1 Utang Dalam Negeri - - - - 2.2.2 Utang Luar Negeri - - - -

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - - -

JUMLAH KEWAJIBAN 5.259,09 11.154,85 13.647,73 91.189,71 49.982,75 3 EKUITAS DANA 3.1 EKUITAS DANA LANCAR

3.1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 127.778,91 158.191,46 121.085,42 270.653,38 -

3.1.2 Cadangan untuk Piutang 21.010,11 12.178,61 24.019,03 30.631,16 - 3.1.3 Cadangan untuk Persediaan 21.461,16 29.330,86 50.547,89 51.905,65 -

3.1.4 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (5.280,05) (11.149,78) (13.612,37) (90.868,33) -

3.1.5 Pendapatan yang Ditangguhkan 40,17 353,11 132,82 24,57 -

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

165.010,31 188.904,25 182.172,79 262.346,44 -



Kode Rekening Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 3.2 EKUITAS DANA INVESTASI

3.2.1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 96.111,44 101.855,22 85.786,16 91.659,00 -

3.2.2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 3.245.590,13 3.584.984,54 3.944.704,64 4.035.922,12 -

3.2.3 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan) 3.841,69 3.420,98 13.710,31 148.471,11 -

3.2.4 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang

- - - - -

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 3.345.543,27 3.690.260,74 4.044.201,11 4.276.052,23 -

3.3 EKUITAS DANA CADANGAN

3.3.1 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 5.391,29 5.694,52 6.028,18 20.903,54 -

JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN 5.391,29 5.694,52 6.028,18 20.903,54 -

JUMLAH EKUITAS DANA 3.515.944,87 3.884.859,52 4.232.402,08 4.554.302,21 - EQUITAS 3.357.083,55 JUMLAH EQUITAS 3.357.083,55

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 3.521.203,96 3.896.014,37 4.246.049,81 4.650.491,92 3.407.066,30

Sumber: Data diolah



Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Analisis data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

Tabel 3.7 Analisis Neraca Keuangan Daerah

Kabupaten Sukabumi 2011-2014 (Juta Rupiah)

No Uraian 2011 2012 2013 2014 Rata - Rata Sat

1 Rasio Likuiditas

- Rasio Lancar (current ratio) 32,38 17,93 14,35 3,87 17,13 kali

- Rasio Quick (quick ratio) 28,30 15,31 10,64 3,30 14,39 kali

2 Rasio solvabilitas

- Rasio total hutang terhadap total aset 0,149 0,286 0,321 1,961 0,679 %

- Rasio total hutang terhadap total modal

0,150 0,287 0,322 2,002 0,690 %

Sumber: Data diolah

Berdasarkan analisa rasio keuangan daerah, kemampuan keuangan Pemerintah Kab. Sukabumi dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendeknya terhitung baik, hal ini dapat dilihat dari rata-rata Rasio Likuiditas tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang dihitung dari Rasio Lancar (current ratio) sebesar 17,13 kali dan Rasio Quick (quick ratio) sebesar 14,39 kali.

Sedangkan kemampuan pemerintah Kab. Sukabumi dalam memenuhi hutang jangka panjangnya yang dilihat dari Rasio Solvabilitas juga terlihat baik, hal ini dapat dilihat dari rasio total hutang terhadap total aset rata-rata dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah 0,679 persen dan rasio total hutang terhadap modal rata-ratanya sebesar 0,690 persen.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana belanja daerah dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan



dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisis belanja dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

a. Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi penggunaan Anggaran Pemerintah untuk Pegawai Pemerintahan hanya diperuntukkan PNS. Proporsi ini dibagi menjadi belanja langsung dan tidak langsung, dengan jumlah nilai paling besar pada belanja tidak langsung.

Tabel 3.8 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Juta Rupiah)


No. Tahun Total belanja untuk

pemenuhan kebutuhan aparatur

Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan

Pengeluaran) Persentase

1 2 3 4 5 1 2011 1.046.613,37 1.855.813,98 56,40 2 2012 1.133.486,23 2.003.007,90 56,59 3 2013 1.270.566,21 2.596.982,27 48,92 4 2014 1.381.939,61 2.793.085,37 49,48 5 2015 1.317.060,20 3.217.090,02 40,94

Sumber: Data Diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2015, total pengeluaran mencapai 3,22 trilyun rupiah dengan penggunaan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 1,32 trilyun rupiah sehingga proporsi mencapai 40,94 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan aparatur negara semakin menurun sehingga alokasi anggaran dapat dipergunakan lebih efisien terutama dalam meningkatkan capaian pembangunan utamanya kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkesinambungan.

b. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan defisit anggaran pada tabel berikut:



Tabel 3.9 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sukabumi

Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Pendapatan 1.856.087,25 2.033.421,62 2.408.355,09 2.942.653,33 3.212.187,23

2 Belanja Daerah 1.850.313,98 1.999.104,67 2.442.127,47 2.773.710,01 3.204.585,07 3 Surplus/Defisit 5.773,28 34.316,95 (33.772,38) 168.943,32 7.602,16 4 Pembiayaan Netto 122.005,63 123.874,50 154.857,79 101.710,06 268.148,43

5

SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

127.778,91 158.191,45 121.085,42 270.653,78 275.750,59

Sumber: Data Diolah

Sementara itu komposisi pembiayaan anggaran Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10 Komposisi Pembiayaan Anggaran Kabupaten Sukabumi


Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Penerimaan Daerah 127.505,63 127.777,73 158.191,45 121.085,42 280.653,38

1 Penggunaan SiLPA 127.505,63 127.777,73 158.191,45 121.085,42 270.653,38

2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 10.000,00

Pengeluaran Daerah 5.500,00 3.903,23 3.336,65 19.375,36 12.504,95

1 Pembentukan Dana Cadangan - 303,23 336,65 14.875,36 5.804,95

2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

5.500,00 3.600,00 3.000,00 4.500,00 6.700,00

PEMBIAYAAN NETTO 122.005,63 123.874,50 154.857,79 101.710,06 268.148,43

Sumber: Data Diolah

3.3. Kerangka Pendanaan Pada bagian kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten

Sukabumi periode 2016-2021 akan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SILPA), dan Proyeksi Belanja daerah.

a. Proyeksi Pendapatan Proyeksi pendapatan merupakan target pendapatan yang

diharapkan akan tercapai oleh suatu daerah untuk melaksanakan



perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini Kabupaten Sukabumi. Penentuan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan positif maupun pertumbuhan negatif pendapatan daerah yang secara umum dapat dirincikan sebagai berikut: 1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu 2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan

ekonomi, inflasi dan lain-lain); 3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;

dan 4. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel berikut:



Tabel 3.11 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sukabumi


URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PENDAPATAN 3.339.297.354.000 3.533.641.675.540 3.721.152.968.332 3.896.373.498.664 4.120.278.078.921 4.472.936.734.400

A

Pendapatan Asli Daerah 495.101.293.000 588.630.000.000 652.882.500.000 712.408.500.000 784.424.500.000 912.687.000.000 Pajak Daerah 180.765.000.000 208.878.000.000 231.936.000.000 248.444.000.000 271.005.000.000 300.150.000.000

Retribusi Daerah 35.562.790.000 43.277.615.000 47.592.526.500 51.628.429.150 57.492.422.065 68.178.785.272

Hasil Peng. Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 8.015.450.000 8.610.000.000 8.880.000.000 9.720.000.000 10.700.000.000 11.620.000.000

Lain-Lain PAD Sah 270.758.053.000 327.864.385.000 364.473.973.500 402.616.070.850 445.227.077.935 532.738.214.728

B

Dana Perimbangan 2.350.606.569.000 2.445.643.971.050 2.562.951.204.977 2.672.515.629.679 2.818.090.201.136 3.035.982.927.551

Bagi Hasil Pajak 91.495.974.600 100.645.572.060 110.710.129.266 99.639.116.339 89.675.204.705 98.642.725.176

Bagi Hasil Bukan Pajak 60.997.316.400 67.097.048.040 73.806.752.844 70.116.415.202 73.622.235.962 77.303.347.760

DAU 1.595.761.459.000 1.675.549.531.950 1.776.082.503.867 1.900.408.279.138 2.052.440.941.469 2.257.685.035.616 DAK 602.351.819.000 602.351.819.000 602.351.819.000 602.351.819.000 602.351.819.000 602.351.819.000

C

Lain-Lain Pendapatan Sah 493.589.492.000 499.367.704.490 505.319.263.355 511.449.368.985 517.763.377.785 524.266.806.848

Pendapatan Hibah 761.723.000 761.723.000 761.723.000 761.723.000 761.723.000 761.723.000

Dana Darurat - - - - - -

Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Penerimaan daerah lainnya

192.607.083.000 198.385.295.490 204.336.854.355 210.466.959.985 216.780.968.785 223.284.397.848

Dana Penyesuaian dan otonomi khusus 300.220.686.000 300.220.686.000 300.220.686.000 300.220.686.000 300.220.686.000 300.220.686.000

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

- - - - - -

PENERIMAAN PEMBIAYAAN SiLPA

Sumber: Data Diolah



b. Proyeksi Belanja

Berikut proyeksi belanja Daerah Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021:

Tabel 3.12 Proyeksi Belanja Kabupaten Sukabumi


URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

BELANJA 3.421.385.977.000 3.580.165.657.573 3.768.607.431.005 3.944.302.504.955 4.169.165.665.337 4.524.268.700.138

A Belanja Tidak Langsung 2.058.690.561.590 2.175.472.458.080 2.307.035.127.819 2.470.923.765.759 2.636.325.320.861 2.783.562.989.248

a Belanja Pegawai 1.550.799.401.090 1.628.339.371.145 1.660.906.158.567 1.677.515.220.153 1.711.065.524.556 1.796.618.800.784

b Belanja Subsidi 3.814.942.000 4.005.689.100 4.205.973.555 4.416.272.233 4.637.085.844 4.868.940.137

c Belanja Hibah 10.975.000.000 12.072.500.000 13.279.750.000 19.919.625.000 34.859.343.750 38.345.278.125

d Belanja Bantuan Sosial 9.269.516.000 9.547.601.480 10.024.981.554 10.726.730.263 11.584.868.684 12.743.355.552

e Belanja bagi hasil kepada provinsi/kota dan pemerintah desa

32.603.668.500 37.823.342.250 41.929.278.975 45.010.864.373 49.274.613.310 55.249.317.791

f Belanja Bantuan Keuangan 441.228.034.000 473.683.954.105 566.688.985.168 703.335.053.737 814.903.884.717 865.737.296.859 g Belanja Tak Terduga 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 B Belanja Langsung 1.362.695.415.410 1.404.693.199.493 1.461.572.303.186 1.473.378.739.196 1.532.840.344.476 1.740.705.710.890

a Belanja Pegawai 149.456.980.365 140.469.319.949 146.157.230.319 147.337.873.920 153.284.034.448 174.070.571.089

b Belanja Barang dan Jasa 799.067.472.644 702.346.599.747 730.786.151.593 736.689.369.598 766.420.172.238 870.352.855.445 c Belanja Modal 414.170.962.401 561.877.279.797 584.628.921.274 589.351.495.678 613.136.137.790 696.282.284.356

Sumber: Data Diolah



c. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah pada pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Rupiah) No URAIAN 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp)

1 Penerimaan 3.442.841.141.000 3.601.620.821.573 3.790.062.595.006 3.965.757.668.955 4.190.620.829.338 4.545.723.864.138

a Pendapatan 3.339.297.354.000 3.533.641.675.540 3.721.152.968.332 3.896.373.498.664 4.120.278.078.921 4.472.936.734.400

b SILPA 103.543.787.000 67.979.146.033 68.909.626.674 69.384.170.291 70.342.750.417 72.787.129.738

2 Belanja Wajib/Mengikat dan prioritas utama

1.742.181.644.013 1.825.020.341.982 1.922.344.887.415 2.013.108.833.435 2.129.287.124.514 2.312.798.117.071

a Belanja Tidak Langsung 1.550.799.400.678 1.624.538.096.987 1.711.171.340.568 1.791.964.680.100 1.895.380.546.521 2.058.732.478.424

b Belanja Langsung 176.382.243.335 184.769.012.552 194.622.360.344 203.811.498.841 215.573.640.680 234.152.691.065

c Penyertaan Modal 15.000.000.000 15.713.232.443 16.551.186.502 17.332.654.494 18.332.937.313 19.912.947.582

Kapasitas Riil (1-2) 1.700.659.496.987 1.776.600.479.591 1.867.717.707.591 1.952.648.835.520 2.061.333.704.824 2.232.925.747.067

Sumber : data diolah



Dengan mmeperhatikan kapasitas riil yang tersedia sebagaimana tabel di atas, maka pendanaan selama 5 (lima) tahun dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Prioritas I, digunakan untuk alokasi belanja pengeluaran wajib/mengikat dan Prioritas Utama.

2. Prioritas II, digunakan untuk alokasi agenda prioritas pembangunan kepala daerah dan Urusan lainya di luar Agenda prioritas pembangunan.

3. Prioritas III, digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung Lainnya seperti Bantuan Sosial, Hibah, dan lain sebagainya.

Pembagian pendanaan untuk program prioritas di atas secara lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.14 Pendanaan Prioritas

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Rupiah)

No Uraian 2016 (Rp)

2017 (Rp)

2018 (Rp)

2019 (Rp)

2020 (Rp)

2021 (Rp)

1 Prioritas I 1.742.181.644.013 1.825.020.341.982 1.922.344.887.415 2.013.108.833.435 2.129.287.124.514 2.312.798.117.071

2 Prioritas II 1.192.662.278.487 1.234.026.251.223 1.282.623.464.150 1.327.944.763.018 1.385.956.245.363 1.477.589.067.691

3 Prioritas III 507.997.218.500 532.151.891.635 560.530.447.075 586.996.018.146 620.872.077.466 674.381.465.596

Jumlah 3.442.841.141.000,00 3.591.198.484.839,31 3.765.498.798.639,42 3.928.049.614.599,21 4.136.115.447.342,75 4.464.768.650.358,35

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 IV-1


BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Rumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki posisi strategis sebagai “ujung tombak” pencapaian target pembangunan daerah, dalam upaya meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi berbagai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan suatu perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dengan perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu poin penting dalam menyukseskan pembangunan. Analisis permasalahan pembangunan dapat memberikan gambaran bagi pemerintah dalam menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh regionalnya sehingga akan berdampak pada tepatnya berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi, dimulai dengan merumuskan berbagai analisis permasalahan yang akan menjadi salah satu starter utama dan paling mendasar dalam merumuskan berbagai kebijakan publik. Pendalaman terhadap pokok permasalahan pada masing-masing bidang kegiatan pembangunan daerah akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan strategis sebagai bentuk antisipasi dan upaya pengendalian permasalahan pembangunan. Berbagai permasalahan tersebut harus dirumuskan secara tepat dan merupakan kesatuan permasalahan atau peluang yang dipandang dari sisi positif penyelenggaraan pembangunan sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan rumusan kerangka kebijakan yang tepat dalam memanfaatkan peluang yang dianggap sebagai penghambat lajunya pembangunan untuk kemudian dapat diantisipasi dengan menjadikannya sebagai akselerator capaian pembangunan.

Analisis isu-isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai pijakan penting dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi pada hakikatnya menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan dengan cita-cita pembangunan. Sedangkan isu strategis sendiri merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu



strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

4.1.1. Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

Dalam RPJPD Tahap III atau RPJMD Ke-3 (2016–2021) ditujukan untuk menumbuhkembangkan produktivitas setiap wilayah sebagai pusat-pusat produksi yang bertumpu pada pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal yang ramah lingkungan. Upaya tersebut bertujuan untuk mencapai kemandirian masyarakat pada setiap wilayah di Kabupaten Sukabumi dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi. Selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Kabupaten Sukabumi terhadap pembangunan Jawa Barat dan pembangunan Nasional.

Untuk dapat melaksanakan amanat RPJPD Kabupaten Sukabumi dan melihat tingkat capaian pembangunan, khususnya di Tahap Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah, dengan mengisi tabel sebagai berikut:



Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

No Sasaran Pokok RPJPD Indikator dan Target RPJPD Permasalahan Pembangunan

Daerah Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

1. Bidang Pendidikan Penuntasan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Belum Tuntasnya Program Wajar Dikdas 9 Tahun pada Periode RPJMD Tahap II

Penanganan sarana dan Prasarana pendidikan menengah melalui pembangunan unit sekolah baru (USB)

Rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru (RKB)

Ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

2. Bidang Kesehatan Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular,

Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan

Terutama ibu dan anak serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Relatif masih tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular

Masih minimnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

Penurunan angka kematian ibu dan bayi

Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular

Meningkatkan rasio tenaga kesehatan Penanganan kasus persalinan dengan

tenaga medis

3. Bidang Keagamaan Kerukunan Antar Umat Beragama Belum optimalnya implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai keagamaan dalam kehidupan bernegara.

Pemantapan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik inter-umat beragama maupun antar umat beragama

4. Bidang Kebudayaan Mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat, serta optimalisasi keberfungsian lembaga-lembaga sosial budaya dan kemasyakatan di Kabupaten

Belum optimalnya pelestarian nilai – nilai budaya tradisional dan kearifan lokal masyarakat Belum optimalnya fungsi lembaga sosial budaya dan kemasyarakatan.

Mengembangkan keterpaduan nilai-nilai tradisional, kearifan lokal dan fungsi-fungsi lembaga sosial budaya dan kemasyarakat di Kabupaten Sukabumi sehingga dapat dijadikan faktor penyeimbang terhadap





Sukabumi. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

5 Bidang Ketenagakerjaan

Peningkatan kompetensi dan daya saing Peningkatan sarana, prasarana dan

memperluas kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan.

Pemantapan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja

Rendahnya kompetensi tenaga kerja

Belum optimalnya sarana prasarana dan kurikulum balai latihan kerja.

Belum terbangunnya hubungan industrial yang baik dalam menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja

Optimalisasi sarana prasarana dan kurikulum balai latihan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja serta wirausaha baru.

6 Bidang Pemuda dan Olahraga

Penyiapan kemandirian pemuda dalam hal kemampuan untuk mensejahterakan dirinya

Pengembangan keolahragaan yang berprestasi baik

Mencetak atlet berprestasi pada event olahraga nasional.

Belum optimalnya peran kelembagaan pemuda

Minimnya pembinaan terhadap cabang olahraga berprestasi

Peningkatan peran kelembagaan pemuda dalam pembangunan

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berprestasi

7 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan

Peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan perempuan

Masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Belum meratanya kesempatan perempuan dalam pembangunan

Optimalisasi pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan perempuan

Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga

Perlindungan anak dan perempuan, kesetaraan gender, trafficking

Pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak





8 Bidang Sosial Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat

Peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Masih rendahnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), Pekerja Sosial, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioneer, WPKS, TKSK dalam penanganan PMKS

Masih tingginya jumlah PMKS

Pelatihan, Bimbingan dan bantuan penunjangan sarana prasarana PSKS

Perbaikan kesejahteraan sosial (PMKS)

9 Bidang Ilmu Pengentahuan dan Teknologi (IPTEK).

Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian nasional dalam penciptaan teknologi tepat guna untuk meningkakan daya saing ekonomi daerah, dan perluasan

Perwujudan Kabupaten berbasis teknologi informasi.

Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah

Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam menunjang kinerja penyelenggaran pemerintah daerah (e-gov)

Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian nasional dan provinsi

Penciptaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam peningkatan daya saing ekonomi daerah

Penerapan tahapan e-gov

10 Bidang Pertanian dan Kelautan.

Perekonomian lokal diarahkan untuk menciptakan agro-industri

SDM berkualitas, diarahkan untuk mewujudkan standar kompetensi aparatur (tenaga penyuluh) serta kelompok/gapoktan

Infrastruktur pertanian, diarahkan untuk mewujudkan sarana dan prasarana kelembagaan pasar komoditas pertanian di tingkat petani (Farm-Gate Market) maupun nelayan

Ketahanan Pangan dan Energi, diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan energi sebagai dampak dari

Fokus pembangunan ekonomi lokal belum berbasis agro industri

SDM Aparatur (tenaga penyuluh) belum memenuhi standar kompetensi

Belum optimalnya kualitas kompetensi Kelompok Tani/Gapoktan

Belum adanya pasar komoditas untuk petani dan nelayan

Masih banyak terdapat daerah rawan pangan

Pembangunan ekonomi lokal berbasis lokal

Bimtek dan Diklat bagi Aparatur (tenaga penyuluh)

Pembinaan Kelompok Tani/Gapoktan

Pendirian sentra komoditas

Penanganan desa rentan pangan dan penyediaan bahan pangan masyarakat





ketahanan pangan (food security) dan kedaulatan pangan (food sovereignty); Meningkatkan aksesibilitas petani dan nelayan terhadap sumber daya produktif, termasuk permodalan dan infrastruktur pertanian

Regulasi PEL, diarahkan untuk Mewujudkan komitmen bersama dalam mengembangkan agribisnis untuk seluruh stakeholder; Mewujudkan peraturan daerah tentang lahan abadi pertanian;

Indikator Makro Agribisnis, yang ditujukan untuk mewujudkan kendali peningkatan indikator makro pembangunan agribisnis 20 %

Belum sepenuhnya pelaksanaan Perda LP2B

Belum terwujudnya indikator makro agribisnis

Penegakan Perda LP2B Nilai Tukar Petani (NTP) dan Kontribusi

pertanian terhadap PDRB

11 Bidang Kepariwisataan

Penciptaan destinasi wisata Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu unggulan pariwisata Jawa Barat

Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata Kabupaten Sukabumi

Penataan 30 Objek Destinasi Tujuan Wisata

12 Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM).

Pengembangan KUMKM di berbagai sektor perekonomian melalui peningkatan kualitas serta kehandalan untuk memposisikan KUMKM yang mempunyai daya tawar usaha dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam melakukan aktivitas bisnisnya

Daya saing KUKM yang masih rendah dan belum memiliki daya tawar usaha

Kualitas dan kuantitas Pembinaan dan fasilitasi KUKM

13 Bidang Investasi Daerah

Semakin banyak pengusaha lokal sebagai investor pembangunan di daerah yang disertai peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi

Belum kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Sukabumi

Belum optimalnya pengembangan potensi investasi melalui sektor

Kemudahan perijinan dan pelayanan penanaman modal

Pendataan potensi unggulan daerah yang menjadi peluang investasi





serta memperluas kerjasama investasi dengan daerah lain di Jawa Barat ataupun daerah lain di Indonesia atau bahkan kerjasama dengan negara-negara lain.

unggulan

14 Bidang Energi Upaya kemandirian energi daerah dan perdesaan

Belum mandirinya energi daerah dan perdesaan

Optimalisasi energi terbaru dan terbaharukan

15 Bidang Infrastruktur Wilayah

Pengelolaan Sumber Daya Air Transportasi Dan Perhubungan

1) Kebinamargaan 2) Perhubungan 3) Cipta Karya dan Tataruang

Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi

Rendahnya tingkat kemantapan jalan dan jembatan

Minimnya kuantitas dan kualitas fasilitas perhubungan;

Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam membantu menangani masalah perhubungan

Masih tingginya masyarakat yang memiliki perumahan tidak layak huni;

Masih minimnya cakupan pelayanan air minum/air bersih;

Belum optimalnya penanganan sanitasi di wilayah pemukiman;

Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi

Peningkatan tingkat kemantapan jalan dan jembatan

Pembangunan fasilitas perhubungan

16 Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Tercapainya kondisi kawasan strategis dan lingkungan yang bersih termasuk saluran Drainase.

Pencapaian pengurangan kuantitas sampah sebesar 20 % dan Pencapaian sasaran cakupan pelayanan 50 % penduduk

Sistem drainase jalan yang belum berfungsi dengan baik

Masih rendahnya kualitas dan tingkat pengelolaan sampah

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Drainase

Pembangunan sarana dan prasarana TPST dan Optimalisaasi 3R

Penyediaan armada pelayanan persampahan

Penyusunan Masterplan persampahan





Tercapainya kualitas pelayanan yang sesuai atau mampu melampaui standar pelayanan Minimal persampahan

Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi sanitary landfill serta Tidak dioperasikannya tpa secara open dumping sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang persampahan

Tercapainya peningkatan kinerja institusi pengelola persampahan yang mantap yang didukung oleh struktur kelembagaan yang kokoh dan pembiayaan yang optimal.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perilaku hidup sehat,

Terciptanya kerjasama pengelolaan persampahan pemerintah dan swasta baik skala Lokal, regional dan nasional.

Termanfaatkannya teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah sehingga tercipta Produk yang mempunyai nilai ekonomi.

Keterbatasan lahan TPA Belum optimalnya peran serta

masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Belum adanya kerjasama pengelolaan persampahan

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam PHBS

Pembebasan lahan untuk TPA Pendirian Bank Sampah Sosialisasi dan kampanye PHBS

17 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam

Meningkatnya degradasi kualitas lingkungan hidup;

Peningkatan kualitas pengelolaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan serta sumber daya alam





Sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang yang handal, serta sarana prasarana dan infrastruktur lingkungan yang semakin lengkap dan memadai

Konservasi dan pemulihan kualitas dan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Sistem mitigasi dan penanggulangan bencana yang handal, pengelolaan pesisir dan laut secara terpadu, dan tercapainya luasan kawasan lindung

Sistem pemantauan dan penilaian lingkungan semakin dimantapkan dalam rangka perbaikan berkesinambungan kualitas lingkungan

Sistem manajemen pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien

Belum tersedianya data dasar dan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Tingginya jumlah daerah rawan

bencana

Penyediaan data dasar dan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

18 Bidang Kependudukan

Peningkatan pemberdayaan keluarga berkualitas, pemantapan sistem administrasi kependudukan dan

Peningkatan persebaran penduduk sesuai dengan potensinya serta penyelenggaraan program transmigrasi.

Belum terintegrasinya data kependudukan

Peningkatan kualitas data penduduk melalui SIDAKEP yang berbasis GIS

19 Bidang Politik Perwujudan demokrasi pada proses politik, pemantapan semangat kebangsaan, membangun kemandirian partai politik, dan pemantapan peran masyarakat madani (civil society)

Belum optimalnya peran kelembagaan politik dalam pembangunan

Penguatan partai politik/LSM dan Ormas

20 Bidang Hukum dan Penguatan penerapan produk hukum Belum optimalnya pelaksanaan, Sosialisasi dan penegakan hukum





Hak Asasi Manusia (HAM)

untuk memantapkan pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan, memantapkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM)

pengelolaan dan penataan hukum

21 Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum serta peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan

Masih terdapatnya gangguan keamanan dan ketertiban

Penambahan rasio jumlah satuan polisi pamong paraja

Pelibatan masyarakat secara aktif dalam keamanan, ketentraman dan ketertiban

22 Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

Pemantapan profesionalitas aparatur yang didukung oleh penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik,

pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pelayan serta peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pembangunan kecamatan dan desa diarahkan pada pengembangan kapasitas kecamatan dan desa dalam rangka penguatan daya saing. Penyelenggaran pelayanan publik yang bermutu dan

Belum optimalnya kompetensi aparatur

Belum termanfaatkannya teknologi informasi dalam pelayanan PPTSP

Belum rutinnya pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan

Peningkatan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik

Optimalisasi peran PPTSP (Pusat Perijinan Terpadu Satu Pintu) melalui perluasan dan pemanfaatn teknologi informasi

Peningkatan indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kec/Desa





akuntabel difokuskan pada bidang perijinan

23 Bidang Keuangan Daerah

Peningkatan daya guna kekayaan dan aset daerah

Optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan belanja daerah,

Penerapan konsentrasi kewilayahan dalam pembangunan daerah,

Menjaga kesinambungan fiskal daerah

Belum optimalnya pengelolan kekayaan dan asset daerah

Masih dibatasinya pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dalam menjalankan konsentrasi pembangunan

Belum tersedianya data yang akurat mengenai sumber – sumber penerimaan daerah

Belum optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah

Inventarisasi / penatausahaan barang milik daerah dan pengamanan asset daerah

Evaluasi terhadap pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat

Peningkatan capaian realisasi PBB dan retribusi daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

24 Bidang Tata Ruang Proporsi Kawasan lindung sebesar 45% dan Kawasan Budidaya sebesar 55% termasuk alokasi untuk lahan sawah beririgasi teknis sebagai lahan sawah abadi, telah dapat diimplementasikan secara konsisten

Belum adanya aturan terkait pemanfaatan ruang di kawasan lindung non hutan

Perlunya kejelasan dan ketegasan terkait perkembangan kawasan khusus yang berada di dalam kawasan lindung (termasuk kawasan buffer) sehingga tidak mengakibatkan terjadinya eksploitasi kawasan lindung

Implementasi perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum optimal, terutama

Disusun dan diimplementasikannya perda terkait pemanfaatan kawasan lindung non hutan

Tersusun dan diimplementasikannya perda kawasan khusus di dalam kawasan lindung

Optimalisasi pelaksanaan perda LP2B dan produk turunannya





Pengembangan wilayah Kabupaten Sukabumi dilaksanakan berdasarkan struktur dan pola ruang yang telah disiapkan pranatanya, termasuk dalam pengembangan kawasan koridor, perbatasan, dan kawasan lainnya, sebagai kawasan strategis kabupaten Sukabumi

Penataan ruang dilaksanakan dengan penggunaan data dan informasi spasial yang mutakhir(selalu terbaharui) serta operasional dalam kerangka pengembangan infrastruktur data spasial.

terkait insentif dan disinsentif sehingga resiko alih fungsi lahan sawah masih sangat tinggi.

Infrastruktur dasar dan penunjang

yang belum memadai Belum optimalnya perencanaan

sektor terkait pengembangan KSK sesuai tema kawasan

Sumber daya manusia yang belum memadai

Tingginya biaya pengadaan data spasial (citra terbaru, peta skala besar dll)

Kurangnya dukungan teknologi informatika penunjang

Sumberdaya manusia (ahli) yang terbatas

Kelengkapan infrastruktur dasar dan penunjang

Perencanaan sektor yang detil tentang arah pengembangan kawasan

Peningkatan SDM

Memiliki data spasial yang up to date (kekinian)

Kelengkapan teknologi penunjang SDM yang mumpuni



4.1.2. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan sebagai “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka menengah dengan kondisi riil saat dokumen perencanaan ini sedang dirumuskan. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi sehingga terjadi kesenjangan tersebut. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi serta bagaimana visi dan misi Kabupaten Sukabumi dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan terkait peluang dan tantangan yang akan dihadapi hingga akhir periode pelaksanaan pembangunan nanti.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan Kabupaten Sukabumi di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya bersama dengan pengembangan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki. Penekanan pada sub bab ini, yaitu permasalahan pembangunan daerah adalah rumusan yang memiliki dampak tertinggi bagi masyarakat dan daerah. Hambatan maupun tantangan yang akan diselesaikan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan sumber daya dan anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi.

Adapun rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi

Menurunnya tenaga kerja di sektor pertanian

Belum optimalnya produksi pangan

Masih terdapatnya daerah rawan pangan

Belum berkembangnya sentra produksi pertanian, perkebunan dan peternakan

Rendahnya tingkat kemampuan kelembagaan tani

Rendahnya tingkat produksi dan produktivitas komoditi pertanian non pangan



Rendahnya pendapatan usaha perikanan

Rendahnya produksi dan mutu perikanan tangkap, budidaya dan hasil olahan

Masih tersebarnya usaha perikan yang belum berbasis kawasan

Belum terkelolanya kapasitas lembaga usaha ekonomi mikro perdesaan

Masih rendahnya kesempatan kerja

Rendahnya minat masyarakat mengikuti program transmigrasi

Belum kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Sukabumi

Rendahnya kinerja IKM

Daya saing KUKM yang masih rendah dan belum memiliki daya tawar usaha

Belum terkelolanya potensi eksport dengan baik

Rendahnya pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah

Belum optimalnya pengendalian kebutuhan pokok masyarakat

Masih minimnya sarana prasarana perdagangan

2. Bidang Sosial Budaya

Belum optimalnya pelestarian nilai–nilai budaya tradisional dan kearifan lokal masyarakat

Belum optimalnya peran kelembagaan pemuda

Minimnya pembinaan terhadap cabang olahraga berprestasi dan olahraga masyarakat

Belum optimalnya implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai keagamaan dalam kehidupan bernegara.

Masih terdapatnya gangguan keamanan dan ketertiban

Kualitas pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya belum sepenuhnya merujuk kepada Standar Pelayanan Minimal

Belum optimalnya ketersediaan obat Rendahnya kualitas pelayanan ibu hamil



Masih terdapatnya kasus kematian ibu dan bayi Masih tingginya angka kesakitan Belum maksimalnya pemerataan puskesmas dalam pembinaan

upaya kesehatan kerja dan olahraga Masih tingginya praktik-praktik pengobatan tradisional tanpa

ijin dinas terkait Masih minimnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan Masih rendahnya akses pelayanan kesehatan dasar Tingginya angka korban NAFZA Masih rendahnya pelayanan kesehatan melalui Jamkesda dan

BPJS Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin Masih terdapatnya kasus balita gizi buruk Rendahnya kualitas kesehatan lingkungan Kurangnya kesadaran masyarakat dalam PHBS Relatif masih tingginya kasus penyakit menular dan tidak

menular Laju pertumbuhan penduduk relatif masih tinggi Belum sepenuhnya Pasangan Usia Subur Pra KS dan KS

mengikuti program KB Rendahnya Minat Baca Masyarakat Kurang meratanya sarana prasarana pendidikan dan tenaga

pendidik yang berkualitas di setiap wilayah Masih rendahnya peran serta masyarakat dan pemangku

kepentingan lainnya terhadap pendidikan

3. Bidang Infrastruktur

Belum terwujudnya tertib pemanfaatan ruang Tingginya angka kejadian bencana Rendahnya tingkat kemantapan jalan dan jembatan Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi Masih minimnya sarana dan prasarana dasar permukiman Masih tingginya masyarakat yang memiliki perumahan tidak

layak huni Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana

kelengkapan jalan



masih rendahnya kinerja pelayanan transportasi Tingginya angka kecelakaan Masih tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan Meningkatnya degradasi kualitas lingkungan hidup;

4. Bidang Pemerintahan

Belum meratanya kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara

Belum ditegakannya disiplin dan etika pegawai menjadi bagian budaya organisasi

Struktur perangkat daerah belum efektif dan efisien

Minimnya kerjasama antara pemerintah daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah

Belum optimalnya tata kelola administrasi kewilayahan

Perubahan aturan tentang pembentukan daerah otonomi baru

Belum optimalnya kapasitas penguatan kelembagaan DPRD dan kualitas layanan pimpinan daerah

Pemahaman dan budaya hukum belum optimal

Belum konsistennya dokumen perencanaan daerah

Minimnya rasio pengawas internal pemerintah

Masih adanya temuan - temuan hasil pemeriksaan

Masih Rendah Pendapatan Asli daerah

Belum tertatanya arsip daerah secara baku

Belum terintegrasinya data kependudukan

Belum tertibnya administrasi pertanahan

Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Rendahnya pengelolaan administrasi desa

Masih adanya desa tertinggal dan sangat tertinggal

Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam menunjang kinerja penyelenggaran pemerintah daerah (e-gov)

Permasalahan pembangunan akan menjadikan titik awal perumusan setiap kebijakan strategis pembangunan daerah agar menjadi lebih relevan dalam mencapai tujuannya. Selain itu,



permasalahan pembangunan yang terkait dengan pencapaian target pembangunan nasional juga menjadi penunjang dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional. Oleh karenanya, dalam merumuskan hierarki permasalahan daerah harus memiliki dasar yang jelas dan valid sehingga permasalahan merupakan “potret” keadaan sebenarnya dalam realita pembangunan.

4.2 Penelaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional untuk penyusunan RPJMD kabupaten Sukabumi dilakukan terhadap dokumen RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat atau kebijakan pemerintah dan provinsi terkait dengan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Hasil telaahan kebijakan selanjutnya disusun ke dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 4.2 Identifikasi Kebijakan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat

No. Kebijakan

RPJMN RPJMD Provinsi Lain-lain

(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilandimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal;

2.

Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan per-luasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tam-bang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.



3.

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai kese-imbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas dan pelayanan infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana serta peningkatan penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan

4.

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penannganan Perubahan Iklim. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kua-litas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan ling-kungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tatakelola dan perluasan partisipasi publik dimaknai melalui kebijakan penyelenggaraan good governance yang bermutu, akuntabel, toleran dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi



6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat

Yang Berkeadilan. Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; mening-katnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penya-kit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kualitas dan sebaran layanan pendidikan,kesehatandan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia Jawa Barat; Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal dimaknai melalui kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal.

7 Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Sumber : diolah



4.3 Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perlunya suatu daerah menelaah RPJMD daerah lain karena alasan:

1. Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;

2. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;

3. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan

4. Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Selanjutnya, identifikasi kebijakan dari dokumen RPJMD daerah lain dituangkan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 4.3 Identifikasi RPJMD Daerah Lain di

Provinsi Jawa Barat

No. Daerah Lain Periode RPJMD Kebijakan Terkait Keterangan

1 Kota Sukabumi Tahun 2013 - 2018 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya

2) Mewujudkan Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas

3) Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

4) Mewujudkan Pengembangan Perdagangan dan Sektor Lapangan Usaha Lainnya yang Berdaya Saing Tinggi

5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional Dan Amanah

6) Mewujudkan Kota Sukabumi yang Nyaman dan Indah

2 Kabupaten Bogor

Tahun 2013 - 2018 1) Pembangunan sosial masyarakat, budaya dan kehidupan beragama diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG). Pembangunan bidang sosial masyarakat, budaya dan kehidupan beragama diprioritaskan pada pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan partisipasi pemuda, budaya dan prestasi olahraga, peningkatan kualitas kehidupan beragama, pelestarian budaya, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.

2) Pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan tingkat



kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan potensi lokal, yang didukung oleh peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perbaikan iklim investasi, perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.

3) Pemantapan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik diarahkan pada peningkatan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan serta peningkatan kualitas pelayananpublik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

Sumber : diolah



4.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan maupun fenomena yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena pengaruhnya yang krusial terhadap kondisi atau perihal pelaksanaan pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam penyusunan program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Diharapkan dengan memperhatikan setiap isu strategis yang teridentifikasi, dalam waktu lima tahun ke depan pembangunan Kabupaten Sukabumi lebih signifikan sebagai sarana menuju perwujudan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Tindak lanjut dari identifikasi isu-isu strategis tersebut nantinya akan dianalisis dan dikaji sehingga memiliki sebuah kesimpulan dalam membantu perumusan perencanaan kebijakan pembangunan daerah. Analisis dan kajian isu-isu strategis tersebut juga memerlukan berbagai pertimbangan agar dalam realisasi perencanaan pembangunannya nanti masih sesuai dengan koridor capaian pembangunan nasional. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Memiliki pengaruh yang besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;

b) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berdasarkan urusan kewenangannya;

c) Cakupan dampak serta manfaat yang ditimbulkannya cukup vital terhadap daerah dan masyarakat;

d) Memiliki daya ungkit signifikan terhadap capaian progress pembangunan daerah;

e) Faktor kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan

f) Merupakan prioritas janji politik yang perlu segera diwujudkan.

Berdasarkan proses tersebut, isu-isu strategi yang dihasilkan merupakan kumpulan persoalan yang dihadapi dan dinilai perlu diantisipasi dan/atau ditanggulangi dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sukabumi selama lima tahun kedepan (tahun 2016-2021).



4.4.1 Isu Internasional

Isu-isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan selama lima tahun masa perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Sukabumi antara lain: pencapaian tujuan pembangunan Sustainable Development Goals (SDG’s), penerapan sumber energi alternatif sebagai antisipasi sumber energi tak terbaharukan, antisipasi perubahan iklim global (global warning/climate change), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat.

a. Sustainable Development Goals (SDG’s)

Isu strategis internasional yang relevan pada sebagian besar perencanaan pembangunan daerah adalah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang setelah berakhir periode kegiatannya akan dilanjutkan pada laporan panel tingkat tinggi (High-Level Panel of Eminent Persons/HLPEP) dengan lima pergeseran transformatif seperti:

1. Mengakhiri kelaparan dan extreme poverty; 2. Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang

berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan; 3. Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta

mengaitkan growth dengan pembangunan berkelanjutan; 4. Bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi publik

yang efektif dan akuntabel; dan 5. Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi

setiap aktor –pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain.

1) Penerapan Green Economic Global (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Telah diselenggarakan konferensi tingkat internasional mengenai Green Economic Global yang dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur mengusung tema The Role of Lokal Government on Blue Economy. Pemrakarsa konferensi internasional ini adalah Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Universitas Khon Kaen Thailand, dan Yayasan Damandiri dengan didukung oleh Pemerintah Daerah Surabaya.

Sekitar 400 peserta termasuk para tokoh dari berbagai negara hadir dalam konferensi itu, antara lain dari Afrika Selatan dan beberapa negara di Afrika, Asia, Australia, dan Selandia Baru. Dalam forum berskala internasional tersebut, sejumlah pakar



terkait baik dari kalangan akademisi maupun pemerintah telah menyajikan berbagai persoalan berkaitan dengan pengembangan ekonomi bersifat ramah lingkungan yang dapat diterapkan di beberapa wilayah di Tanah Air. Hal ini dilakukan sebagai penerapan Green Economy yang telah menjadi pembicaraan hangat di sejumlah negara di dunia karena degradasi lingkungan semakin lama semakin meluas dengan tingkat keparahan yang semakin tinggi.

Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan internasional ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, ketersediaan air bersih, dan obat-obatan alami bagi masyarakat.

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

2) Penerapan sumber energi alternatif sebagai antisipasi sumber energi tak terbaharukan

Keberlanjutan sumber energi di masa depan semakin menipis, selain khawatir akan kapasitasnya yang semakin berkurang, masyarakat dunia juga khawatir akan isu global warming yang diakibatkan oleh hasil pembakaran energi fosil sehingga membuat lapisan ozon semakin tipis. Indonesia sendiri masih sangat tergantung dengan pasokan energi yang berasal dari energi fosil untuk digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM).

Tingginya konsumsi BBM di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga perlu adanya pembaharuan dalam menyikapi krisis energi dengan penggunaan energi alternatif. Energi alternatif ini sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis dan kesuburan tanah yang berpotensi. Sumber energi alternatif



dapat berasal dari sampah yang kita hasilkan baik organik maupun anorganik serta berasal dari sumber energi terbarukan seperti biomassa, matahari, angin, dan sebagainya. Diharapkan ke depannya, Indonesia memiliki sumber energi yang akan mencukupi kebutuhan energi dalam negeri tanpa khawatir dengan peningkatan pemanasan global.

3) Antisipasi perubahan iklim global (Global Warming/Climate Change)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk degan akibat ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik

4) Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregrat yang signifikan.

Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan:

Lebih cepat Lebih luas sebarannya, dan



Lebih lama penyimpanannya.

Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti e-government, e-commerce, e-education, e-medicine, e-laboratory, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (user) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat alam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengekspor segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

E-Government sendiri merupakan kegiatan yang terkait dengan upaya seluruh lembaga pemerintah dalam bekerja bersama-sama memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga dapat menyediakan jasa layanan elektronik dan informasi yang akurat kepada individu masyarakat dan dunia usaha. Inisiatif e-Government adalah suatu proses yang berlangsung terus menerus untuk memperbaiki kinerja pemerintah dan penyelenggaraan layanan yang efisien bagi publik. Perlu ditekankan bahwa, efisiensi sangat tergantung pada kurun waktu dan teknologi. e-Government yang sangat efisien saat ini belum tentu efisien beberapa tahun ke depan karena perkembangan TIK dan demand dari stakeholdernya.

Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan melalui penggunaan media elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan adanya pengembangan e-Government maka perlu dilakukan penataan sistem dan proses kerja di lingkungan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) kegiatan atau aktifitas yang berkaitan langsung, (Inpres No.3, 2003) yaitu:



a) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis;

b) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Pelaksanaan dalam pengembangan e-Government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan utama, (Inpres No.3, 2003) yaitu:

a) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

b) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.

c) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.

d) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, pengembangan e-Government dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut (Inpres No.3, 2003):

Tingkat 1 – Persiapan yang meliputi:

a) Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;

b) Penyiapan SDM;

c) Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya

d) menyediakan sarana Warnet, SME-Center, dll;

e) Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.



Tingkat 2 – Pematangan yang meliputi:

a) Pembuatan situs informasi publik interaktif;

b) Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;

Tingkat 3 – Pemantapan yang meliputi:

a) Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;

b) Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

Tingkat 4 – Pemanfaatan yang meliputi:

a) Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

4.4.2 Isu (Kebijakan) Nasional

Kebijakan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan nasional menjadi isu nasional yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi arah pembangunan Kabupaten Sukabumi pada masa mendatang. Dokumen perencanaan tingkat nasional akan menjadi salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus terintegrasi dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan baik regional maupun nasional.

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Isu-isu secara nasional yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah pembangunan Kabupaten Sukabumi pada masa mendatang adalah kebijakan dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi (2016-2021) akan diselaraskan dengan periode RPJMN III (2015-2019) yang mengacu pada RPJPN tahap ketiga (2015-2019).

Arah kebijakan pada RPJMN 2015-2019 ditekankan pada:

1. Pembangunan daya saing industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam;

2. Pembangunan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas; dan

3. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melahirkan inovasi.



Gambar 4.1 Fokus Kebijakan Setiap Tahapan dalam RPJPN 2005-2025

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 17

tahun 2007 tentang RPJPN, arah kebijakan untuk periode RPJMN III (2015-2019) yang relevan untuk pengembangan potensi daerah dalam kerangka pembangunan dijelaskan sebagai berikut:

1. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM tahap III, RPJM tahap III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

2. Kualitas sumber daya manusia terus mengalami perubahan positif yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; serta mantapnya budaya dan karakter bangsa.

3. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin efektif dan efisien yang dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup; serta



semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

4. Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha; makin selarasnya pembangunan pendidikan, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

5. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air; serta terpenuhinya penyediaan air minumuntuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

6. Wilayah perdesaan merupakan titik vital pembangunan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur perdesaan harus terus dikembangkan terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Selain itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana prasarana pendukung kehidupan bagi seluruh masyarakat harus terus ditingkatkan dengan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Diharapkan, dengan terpenuhinya kondisi tersebut semakin mendorong terwujudnya kabupaten/kota tanpa permukiman kumuh.

b. Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014-2019

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan



Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja. Kekuatan rakyat adalah Gotong Royong, dimana rakyat selalu bahu-membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari



perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

6. Mewujudkan indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;



4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional tersebut, dirumuskanlah kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, NusaTenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan.

4.4.3 Isu (Kebijakan) Provinsi Jawa Barat

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat merupakan bagian dari pengembangan wilayah Jawa-Bali dimana memiliki potensi dan keunggulan wilayah yang ditopang oleh tiga sektor yakni sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian. Terkait dengan hal tersebut, tema pengembangan wilayah Jawa-Bali adalah sebagai berikut:

a. Lumbung pangan nasional;

b. Pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina, dan besi baja;

c. Salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan industri kreatif; dan

d. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari.



Untuk merealisasikan terwujudnya tema pengembangan wilayah Jawa-Bali, maka kontribusi Provinsi Jawa Barat sangat strategis dimana kegiatan strategis jangka menengah wilayah Provinsi Jawa Barat dapat dijabarkan sebagai berikut:

PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG 1. Pembangunan Jalur KA Bandung-Tanjungsari-Sumedang-Kertajati-

Kadipaten-Cirebon 2. Pembangunan Jalur KA Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang 3. Pembangunan jalur ganda KA antara Padalarang - Bandung -

Cicalengka (KA Perkotaan Bandung termasuk elektrifikasi) 4. Pembangunan jalur KA baru lingkar luar Jabodetabek antara

Parungpanjang – Citayam 5. Pembangunan double-double track (DDT) antara Manggarai –

Jatinegara – Bekasi – Cikarang 6. Lanjutan pembangunan shortcut antara Cibungur - Tanjung Rasa 7. Pembangunan jalur KA antara Cangkring - Pelabuhan Cirebon 8. Elektrifikasi reL ganda KA Cikarang-Cikampek 9. Reaktivasi jalur KA antara Rancaekek - Tanjung. Sari 10. Pembangunan jalur KA baru antara Tanjung Sari - Kertajati 11. Reaktivasi jalur KA antara Cirebon - Kadipaten dan pembangunan

jalur KA baru antara Kadipaten - Bandara Kertajati 12. Reaktivasi jalur KA antara Banjar –Kroya 13. Reaktivasi jalur KA antara Banjar - Pangandaran - Cijulang 14. Pembangunan monorail Bandung Raya (Pemprov Jabar, KPS) 15. Pembangunan Jalur KA ganda Parsial Jalur KA Cisomang-

Cikadongdong 16. Pembangunan Jalur KA ganda Jalur Cikadongdong-Padalarang 17. Pembangunan Jalur KA ganda KA Parungpanjang-Tenjo 18. Pembangunan Jalur KA ganda Parsial Purwakarta-Ciganea 19. Pembangunan Jalur KAElektrifikasi Citayam-Nambo 20. Pembangunan Jalur KA Shortcut Jalur KA Cibungur-Tanjungrasa 21. Pembangunan Jalur KA Stasiun Kejaksan-Pelabuhan Cirebon 22. Pembangunan Jalur KA Bandung-Tanjungsari 23. Terminal Terpadu (Kereta Api) Gedebage 24. Light Rail Transit (LRT) Kota Bandung

PERHUBUNGAN DARAT 1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bandung* 2. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bogor* 3. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bekasi* 4. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Depok* 5. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Cimahi* 6. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Tasikmalaya*



PERHUBUNGAN UDARA 1. Pembangunan Bandara Kertajati* 2. Pengembangan Bandar Udara Nusawiru di Kab. Pangandaran 3. Pengembangan Bandar Udara Cakrabhuwana Kab. Cirebon 4. Pembangunan Airstrip Pangandaran 5. Pembangunan Bandara Citarate

PERHUBUNGAN LAUT 1. Pengembangan Pelabuhan Pemanukan 2. Pembangunan Pelabuhan Laut Regional di Jawa Barat Selatan 3. Pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon di Kota Cirebon 4. Pembangunan Pelabuhan Laut di Indramayu untuk mendukung

pariwisata ke Pulau Biawak 5. Pembangunan Pelabuhan Muara Gembong dan Tarumajaya di Kab.

Bekasi 6. Pengembangan Pelabuhan Pangandaran 7. Pembangunan Pelabuhan Regional

JALAN 1. Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi 2. Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing 3. Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan 4. Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan 5. Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung 6. Pembangunan Jalan tol Pasir Koja- Soreang 7. Pembangunan Jalan Tol Kota Bandung (BIUTR) 8. Pembangunan Flyover Kopo (Bandung) dan Bulak Kapal (Bekasi) 9. Pembangunan Flyover Kopo (Bandung) - Keracondong 10. Pembangunan Flyover Bulak Kapal (Bekasi)

ENERGI Pipa Cirebon-Bekasi 220 km

KETENAGALISTRIKAN 1. PLTGU Jawa-1 1600 MW 2. PS Upper Cisokan Pump Storage (FTP2) 1040 MW 3. PLTU Jawa-1 (FTP2) 1000 MW 4. PLTGU Muara Tawar Add-on 2,3,4 650 MW 5. PLTGU Peaker Jawa Bali -1 400 MW 6. PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 4 300 MW 7. PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 4 150 MW 8. PLTA Jatigede (FTP2) 110 MW 9. PLTP Patuha (FTP2) 110 MW 10. PLTP Tangkuban Perahu I (FTP2) 55 MW 11. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi



TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota 2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

SUMBER DAYA AIR 1. Pembangunan Waduk Ciawi (2015-2018) Bogor 2. Revitalisasi Situ - Jawa Barat (25 Situ) 3. Pembangunan SPAM Air Baku Kali Baru Barat dan Kali Baru Timur

Bogor 4. Pembangunan DI Sadawarna Subang, Indramayu 5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi SS Sukamandi Cs, SS Jengkol Cs, SS

Gadung Cs, SS Rancabango Cs, dan SS Beres - Kab Subang (Loan World Bank - WISMP2) Bekasi

6. Pembebasan Tanah untuk Floodway Cisangkuy Bandung 7. Pembangunan Floodway Cisangkuy Bandung 8. Pembangunan Retensi Cieunteung Bandung 9. Pembangunan relokasi tanggul s. Citarum Hilir, desa Teluk Buyung

Kab. Karawang 10. Pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul s. Citarum Hilir,

desa Pantai Sederhana Kab. Bekasi 11. Pembangunan tanggul s. Citarum Hilir, desa Pantai Sederhana Kab.

Bekasi 12. Sodetan Sungai Cilamatan Ds. Wanasari Kec Cipunagara Subang 13. Pembebasan Lahan untuk rehabilitasi 4 anak sungai - Loan JICA IP-

559 Bandung 14. Upper Citarum Basin Flood Management (Loan JICA IP-559)

Bandung 15. Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hulu Rancamanyar s/d

Nanjung Bandung 16. Pembebasan Lahan untuk peningkatan kapasitas s. Citarum Hilir 17. Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hilir dari s. Cikao s/d Muara

Gembong Bandung 18. Pembangunan Check Dam di Sungai Cipamingkis Bogor 19. Pembangunan Waduk Tegal Luar Bandung 20. Pembangunan Waduk Santosa Bandung 21. Pembangunan Waduk Sadawarna Bandung 22. Pembangunan Waduk Cimeta Bandung 23. Pembangunan Waduk Sukawana Bandung 24. Pembangunan Waduk Cikapundung Bandung 25. Pembangunan Waduk Citarik Bandung 26. Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Curug - Cibeet (Loan ADB -

ICWRMIP) Karawang 27. Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Cibeet - Bekasi (Loan ADB -

ICWRMIP) Bekasi 28. Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Bekasi-Cawang Bekasi



29. Operasi dan Pemeliharaan Sungai Citarum Hulu Sapan-Nanjung dan Anak-anak Sungai Citarum Hulu Bandung

30. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong AMS-19A Garut 31. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong AMS-19B Garut 32. Perbaikan Irigasi Kecil 78 Desa Provinsi Jawa Barat 33. Pengerukan Lembah Putri di Muara Sungai Ciputrapinggan Kab.

Pangandaran 34. Perbaikan dan Pengaturan Sungai Cikidang di Ds. Babakan Kec.

Pangandaran, Kab. Pangandaran Kab. Pangandaran 35. Pembangunan Acces Road Matenggeng Ciamis/Cilacap 36. Pembangunan Perkantoran Waduk Matenggeng Ciamis/Cilacap 37. Pembangunan Waduk Matenggeng Ciamis/Cilacap 38. Pembebasan Tanah Bendungan Matenggeng Kab. Ciamis/ Kab.

Cilacap 39. Pembangunan Pipa Transmisi Air Baku Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap,

Banyumas 40. Pembangunan Saluran pembawa Air Baku dari Waduk Jatiluhur 41. Rehabilitasi Daerah Irigasi Rentang.

AIR MINUM Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Pondok Gede Bekasi

SANITASI 1. Pengelolaan Persampahan Kota Bandung (PLTSa Gedebage) 2. Pembangunan Pengelolaan dan Pengolahan Akhir Persampahan

Wilayah Bogor dan Depok (TPPAS Regional Nambo) 3. Pembangunan TPA Legok Nangka

PENDIDIKAN 1. Pendidikan gratis Sd, SLTP, SLTA diseluruh jawa barat, beasiswa

pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlit 2. Pembangunan dan pengembangan SMK kelautan 3. BOS untuk SMA, SMK 4. Pendirian akademi komunitas 5. Penegerian Politeknik Negeri Subang

KESEHATAN 1. Pembangunan RS Pratama di Rancabuaya-Kab. Garut, Cidaun-Kab.

Cianjur, Cipatujah-Kab. Tasikmalaya. 2. Pengembangan RS Daerah RSUD Garut, RSUD Cililin-Kab. Bandung,

RSUD Sukabumi.

PERUMAHAN 1. Pembangunan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh

(masyarakat berpenghasilan rendah / MBR) 2. Pembangunan perumahan dan kawasan siap bangun (Kasiba) dan



lingkungan siap bangun (Lisiba)

3. Pembangunan Rusunawa (Urban Renewal) di Metropolitan Bandung Raya dan Metropolitan Bodebek Karpur

PARIWISATA 1. Pembangunan Destinasi Wisata Geopark Ciletuh-Palabuhanratu

Dalam rangka mewujudkan visi sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025, Indonesia bertekad mempercepat perwujudan transformasi ekonomi. Oleh karena itu, selain penyelarasan RPJPD dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPN, saat ini pemerintah menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan not business as usual dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Meskipun begitu, MP3EI tetap merupakan bagian dari sistem perencanaan nasional yang merupakan supporting priority perencanaan pembangunan pemerintah.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasyarat yang diperlukan serta pengembangan strategi yang terdiri atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu:

a. Strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi;

b. Strategi memperkuat konektivitas nasional; serta c. Strategi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan

IPTEK.

Kabupaten Sukabumi merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat dimana dalam MP3EI termasuk dalam koridor ekonomi jawa dengan tema pembangunan “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”. Ibukota Jawa Barat yakni Kota Bandung merupakan salah satu dari lima pusat ekonomi wilayah koridor jawa dengan fokus pembangunan ekonomi pada kegiatan ekonomi utama makanan-minuman, tekstil, dan peralatan transportasi. Selain itu, terdapat pula aspirasi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi utama perkapalan, telematika, dan alat utama sistem senjata (alutsista).



4.4.4 Isu-isu Strategis Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang dijabarkan melalui fenomena pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi selama ini, serta kajian dari isu-isu strategis pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, maupun isu dan kebijakan strategis Provinsi Jawa Barat, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi pada periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan agribisnis, Minapolitan dan lembaga keuangan pertanian

Permasalahan yang dihadapi di dalam negeri, antara lain kejadian rawan pangan yang semakin meluas, perkembangan agribinis yang belum mampu membangun daya saing yang tinggi dan gagal memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki. Pada sisi lain, konsumsi pangan sebagian masyarakat yang berpendapatan menengah dan tinggi terus mengalami pertumbuhan. Indonesia terpaksa mengimpor komoditas pangan dalam jumlah relatif besar seperti beras, jagung, kedelai, daging dan susu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perencanaan dalam pengembangan agroindustri merupakan bagian (subsistem) dari agribisnis secara lebih luas. Adanya pengembangan industrialisasi sektor pertanian tersebut akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial yang secara alami dapat meningkatkan daya tarik investasi. Implikasinya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah hasil produksi dari pusat pertumbuhan tersebut, dipakai oleh kegiatan ekonomi yang berada daerah sekitar (hinterland), sedangkan sisi lainnya adalah produksi hasil daerah hinterland tersebut juga dipakai untuk kegiatan ekonomi yang ada di pusat pertumbuhan industri.

Dalam perekonomian nasional, umumnya sektor pertanian secara tradisional dikenal sebagai sektor penting sebagai sumber utama pangan dan pertumbuhan ekonomi. Kategori perekonomian yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Sukabumi adalah kategori pertanian, perikanan, dan kehutanan dimana kontribusi perekonomiannya mencapai 23,35 persen. Selain itu, kategori lain yang memberi andil dominan pada pembentukan struktur ekonomi wilayah adalan kategori perdagangan besar dan eceran (termasuk reparasi mobil dan sepeda motor) yang kontribusinya mencapai



20,30 persen.

Gambar 4.2 Struktur Perekonomian Daerah



Tingginya kontribusi sektor pertanian belum diimbangin dengan pemanfaatan produk pertanian secara optimal dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pada produk pertanian akan memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Sukabumi sehingga perumusan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah periode ini harus fokus pada pengembangan nilai tambah sektor pertanian.

Masing-masing sektor lapangan usaha memiliki potensi dan keunggulan tersendiri dan saling berkaitan. Disinilah titik awal pergerakan ekonomi, keunggulan masing-masing kawasan industri, akan melahirkan suatu keterhubungan/interkoneksi, yang akan berlanjut pada ketergantungan/interpendensi, hingga interelasi antar kawasan industri, khususnya pusat-pusat unggulan pertanian yang akan dikoneksikan dengan manufakturnya. Diharapkan keberhasilan pembangunan sektor–sektor ini merupakan representasi dari wajah pembangunan masa depan Kabupaten Sukabumi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pendekatan ini digunakan karena diyakini akan memberikan dampak positif terhadap beberapa antara lain dalam mewujudkan agroindustri. Aspek penting dalam pergerakan roda perekonomian, diantaranya peningkatan nilai tambah, produktivitas, inovasi, serta memperluas lapangan pekerjaan.



Dalam kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Sukabumi disebutkan bahwa pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan.

Selanjutnya strategi pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan, meliputi :

Meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran;

Mengembangkan kawasan agrobisnis berorientasi agropolitan;

Mempertahankan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan

Mengembangkan kawasan minapolitan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh atau KSCT, Kabupaten Sukabumi menetapkan KSCT sebanyak 6 lokasi, KSCT ditetapkan mengacu pada Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sukabumi.

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Kabupaten Sukabumi adalah :

a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agrowisata Cicurug di Kecamatan Cicurug.

b. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agrowisata berbasis Adventure Sukasirna dan sekitarnya di Kecamatan Cibadak.

c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agrowisata dan Pertanian di Kecamatan Sukabumi.

d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pertanian dan Agrowisata di Kecamatan Sukalarang.

e. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Minapolitan dan Pariwisata di Kecamatan Palabuhanratu.

f. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Wisata berbasis konservasi, Pertanian dan Perikanan Tangkap di Kecamatan Ciracap.

1) Kawasan Budidaya Bunga dan Daun Potong

Salah satu kawasan strategis cepat tumbuh adalah wilayah Sukabumi dan Sukaraja yang peruntukkannya untuk agrowisata dan pertanian. Salah satu komoditi pertanian yang juga dapat dijadikan sebagai obyek agrowisata adalah budidaya bunga dan daun potong. Penetapan komoditi ini juga seiring dengan kebiasaan masyarakat Kecamatan Sukabumi dan sekitarnya dalam kegiatan usaha taninya.



Salah satu target yang ingin diwujudkan dalam Kabuddapo adalah mewujudkan kampung flori.

Khusus Kawasan bunga dan daun potong kecamatan yang teridentifikasi ada tujuh kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Sukabumi 2. Kecamatan Sukaraja 3. Kecamatan Cidahu 4. Kecamatan Cicurug 5. Kecamatan Nagrak 6. Kecamatan Cibadak 7. Kecamatan Kadudampit

Gambar 4.3

Kawasan Budidaya bunga dan daun potong

2) Kawasan Agribisnis Berbasis Peternakan

Khusus subsektor peternakan yang selama ini kurang mendapat perhatian karena pemerintah lebih fokus pada usaha peningkatan beras, mulai menggigit perekonomian nasional. Populasi ternak utama seperti sapi, kerbau dan kambing mengalami pengurasan yang terus meningkat setiap tahun. Pengurasan



berkelanjutan ini mulai mengancam keberlanjutan produksi hasil ternak dalam negeri, sehingga jumlah impor terus meningkat.

Statistik Peternakan memperlihatkan bahwa 65 persen produksi daging dalam negeri berasal dari impor. Hal ini diperlihatkan oleh peningkatan impor ayam broiler dan jumlah sapi bakalan yang akan digemukan dalam negeri yang telah mencapai angka fantastis yakni 450 ribu ekor. Dengan ketergantungan kepada ternak impor serta impor bahan baku pakan, sebenarnya Indonesia hanya mendapat nilai tambah dari tenaga kerja.

Ancaman Dibalik Pertumbuhan PDB Subsektor Peternakan Pertumbuhan PDB subsektor peternakan selama 15 tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh perekonomian dunia.

Dalam kaitan itu khusus untuk subsektor peternakan dan salah satu suatu langkah dalam mewujudkan swasembada daging sapi dan kerbau di Kabupaten Sukabumi sudah memiliki rencana pengembangan kawasan agribisnis berbasis peternakan.

Gambar 4.4 Kawasan Agribisnis Berbasis Peternakan

Pengembangan kawasan agribisnis berbasis peternakan di

Kabupaten Sukabumi telah di tetapkan menjadi tiga zona yakni Zona inti, zona penyangga dan zona pendukung. Zona inti adalah Kecamatan Purabaya, Zona penyangga: Kecamatan Nyalindung, Pabuaran, Sagaranten, Tegalbuleud, Cidolog, Cibitung, Surade dan



Ciracap. Adapun zona pendukung ditetapkan Curugkembar, Jampangtengah, Cikembar, Gegerbitung dan Ciemas.

Fokus akselerasi Program Swasembada daging Sapi dan Kerbau dengan akselerasi penambahan populasi pada lokasi Kagrisnak melalui pola swadaya difokuskan di Desa Pagelaran Kecamatan Purabaya sebagai kecamatan inti. Kecamatan Purabaya dipilih selain memiliki potensi hijauan dengan status lahan HGU yang saat ini statusnya kurang bermanfaat, juga dikarenakan budaya masyarakat untuk beternak sapi potong cukup baik.

Fokus pembangunan peternakan pada zona inti adalah: Sebagai sentra pembibitan ternak sapi potong dan kerbau

dengan Kualitas unggul Sebagai sentra pembesaran dan penggemukan ternak melalui

pola kemitraan antara investor dan peternak dengan bakalan menjaring hasil IB dari masyarakat

Sebagai pusat pelatihan bagi para peternak di wilayah lain khususnya untuk ternak sapi potong dan kerbau.

Zona penyangga terdiri dari: Kecamatan Pabuaran, Sagaranten, Tegalbuleud, Cidolog, Cibitung, Surade dan Ciracap. Zona penyangga diarahkan untuk menjadi kecamatan yang mendukung keberadaan zona inti. Pada pembagian zona harus pula diiringi dengan pembagian tugas, berdasarkan perencanaan awal pembagian peran tersebut direncanakan sebagai berikut : Pabuaran : Sentra Budidaya Kerbau Sagaranten : Pembibitan Tegalbuleud : Pembibitan sapi lokal dan kerbau Cidolog : Pembibitan Cibitung : Pembibitan

Adapun zona pendukung ditetapkan Curugkembar, Jampangtengah, Cikembar, Gegerbitung dan Ciemas. (diusulkan Cibadak, Cicurug dan Parungkuda). Curugkembar : Pemasaran Jampangtengah : Penyedia pakan hijauan Cikembar : Penyedia Pakan Hijauan Dan Direncanakan

Sebagai Calon Lokasi Pabrik Pakan Ternak/Konsentrat

Gegerbitung : Penyedia pakan hijauan Ciemas : Penyedia Pakan Konsentrat (Ubi Kayu) Cibadak : Pemasaran (RPH) Parungkuda : Pemasaran dan RPH



Cicurug : Feed Plot and Marketing centre 3) Minapolitan

Kabupaten Sukabumi berbatasan langsung di sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia, dengan panjang garis pantai adalah ± 117 km yang memanjang dari wilayah kecamatan Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Ciracap, Surade, Cibitung, dan Tegalbuleud. Posisi tersebut menyebabkan tingginya potensi sumber daya pesisir, perikanan dan kelautan. Adapun jenis potensi sumber daya pesisir dan kelautan yang ada antara lain: ikan laut, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, penyu, bahan tambang dan mineral. Sejauh ini, pemanfaatan pesisir dan kelautan di wilayah Kabupaten Sukabumi selain dimanfaatkan untuk pariwisata pantai, juga sebagai daerah penangkapan ikan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Center for Policy Reform (CPR) Indonesia akan mewujudkan Program Kawasan Minapolitan di berbagai daerah. Minapolitan merupakan strategi pembangunan perikanan berbasis kawasan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2009, menetapkan 41 lokasi percontohan pengembangan kawasan minapolitan dan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.32/MEN/2010 tentang penetapan Kawasan Minapolitan.

Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Palabuhanratu adalah suatu kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi wilayah, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat kawasan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

Minapolitan yang diinisiasi oleh menteri Kelautan dan Perikanan pada era Menteri KKP Fadel Muhammad dan dilengkapi dengan industry perikanan pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo. Minapolitan diatur melalui PERMENKP NO. PER.12/men/2010 tentang Minapolitan dan KEPMENKP NO. KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.

Palabuhanratu salah satu kawasan minapolitan di Jawa Barat yang ditetapkan sebagai zona inti minapolitan melalui SK Bupati. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 523/Kep-565/Dislutkan/2010 tanggal 9 Agustus 2010. Kemudian dilengkapi dengan perda



Kabupaten Sukabumi No.22 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah.

Gambar 4.5 Kawasan Minapolitan

Produksi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi

selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Produksi Kelautan dan Perikanan Perikanan

Tahun 2012-2014

No Cabang Produksi Produksi (Ton)

2012 2013 2014 2015 1 Perikanan Budidaya 5.730,93 13.092,26 18.000,00 29.551,40

2 Pembesaran Pembenihan

1.989.243,16 2. 576.639,97 3.358.595,70 3.700.777,85

3 Perikanan Tangkap 9.258 9.814,29 10.934,25 13.790,42

4 Pengolahan 8.454 11.096 13.005 15.571

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi

Kawasan Minapolitan BupatiSukabumi, Nomor



4) Lembaga Keuangan Pertanian

Selama ini kegiatan bantuan langsung ke masyarakat dampaknya tidak begitu nampak, sehingga pola bantuan kedepan kelompok hanya menerima bantuan satu kali, setelah memperoleh bantuan langsung kelompok diperbolehkan mengakses kredit bersubsidi dengan bunga 6% bekerjasama dengan pihak BPR Sukabumi selama dua tahun berturut-turut. Pasca kredit bersubsidi kelompok dianggap mampu untuk mengakses kredit cinta rakyat dan KUR dengan bunga 9%.

Kelompok–kelompok tani bersatu menjadi gabungan kelompok tani. Gapoktan membentuk koperasi pertanian, pinjaman disalurkan melalui koperasi pertanian, namun peminjam atas nama perorangan. Cikal bakal lembaga keuangan pertanian dan perikanan sudah diawali Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dan LKM (Lembaga Keuangan Mikro).

b. Peningkatan Ketahanan Pangan

Rendahnya penguasaan lahan oleh masyarakat berdampak pada rendahnya ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 87 desa sebagai desa rentan pangan yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah. Sedangkan kesejahteraan petani diukur oleh pendapatan bersih para petani setiap musim kemudian dibreakdown menjadi pendapatan bulanan. Pendapatan para petani berdasarkan hasil kajian masih dibawah UMR. Kondisi ini berakibat pada penurunan jumlah petani. Jumlah petani di Kabupaten Sukabumi tahun 2003 berdasarkan hasil sensus BPS 354.800 KK sedangkan tahun 2013 sebanyak 291.754 KK tani atau turun 63.046 atau 17,77%.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat alih fungsi lahan Pertanian di Jabar sejak 2010 adalah sebesar 0,76%. Jumlah kehilangan tertinggi berada di Kabupaten Sukabumi sebesar 6,07%, Sumedang 0,77%, Ciamis, 0,70%, Cianjur 0,52%, Subang 0,51% dan Bekasi 0,42%. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian berdampak pada penurunan produksi pertanian sehingga trend PDRB sektor pertanian pun terus merosot. Disisi lain lahan-lahan yang dikuasai oleh konglomerat utamanya lahan HGU saat ini banyak yang kondisinya tidak produktif atau lahan terlantar.



c. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan

Tingkat Pengangguran

Daya saing tenaga kerja menjadikan setiap tenaga kerja memiliki peluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Daya saing memiliki keterkaitan yang erat dengan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan pemberdayaan masyarakat berbanding positif dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan kualitas masyarakat dalam bekerja untuk lebih meningkatkan mutu dan skill tenaga kerja agar lapangan usaha yang ada lebih memiliki nilai lebih.

Kepala keluarga merupakan tulang punggung keluarga dalam menjalankan aktivitas kesehariannya utamanya dalam memenuhi kebutuhan hidup di rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, pendidikan kepala keluarga menjadi penting adanya mengingat hal tersebut akan menentukan kualitas pekerjaan dan daya saingnya sebagai tenaga kerja untuk memperluas kesempatan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Gambar 4.6 Persentase Kepala Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan



Di Kabupaten Sukabumi, sebagian kepala keluarga hanya memiliki jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang total keduanya mencapai 80,41 persen.



Minimnya pendidikan kepala keluarga di Kabupaten Sukabumi ini perlu mendapat perhatian penuh dari pemerintah untuk meningkatkan keterampilan mereka demi peningkatan kualitas diri dan keluarganya.

Daya saing tenaga kerja juga dapat dilihat dari karakteristik pencari kerja dimana pada tahun 2014 sebanyak 39,42 persen pencari kerja memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sebanyak 27,07 persen hanya memiliki ijazah hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi ini lebih memprihatinkan lagi karena sebanyak 19,90 persen pencari kerja hanya penduduk yang lulus Sekolah Dasar (SD).

Gambar 4.7 Persentase Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sukabumi cukup fluktuatif dalam beberapa kurun waktu terakhir dimana pada tahun 2014 mencapai angka 63,71 persen. Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, sebesar 8,09 persen merupakan pengangguran dimana tidak melakukan aktivitas bekerja selama satu jam berturut-turut dalam seminggu. Meksipun angka pengangguran menurun, namun angka 8,09 persen masih berada pada kategori tinggi mengingat masih ada kategori pengangguran lain yang lebih kompleks seperti pengangguran terselubung maupun pengangguran tidak kentara.

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para



pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Kesempatan kerja disektor pertanian dan perikanan dibatasi oleh musim sehingga tenaga kerja di sektor pertanian semakin sulit oleh karenanya harus diciptakan usaha pertanian dan perikanan yang sifatnya kontinyu dengan pendapatan tenaga kerja yang memadai, diversifikasi usahatani menjadi salah satu solusinya.

Kesempatan usaha sama dengan peluang usaha, mungkin masyarakat atau pengangguran sudah mendengar dan mempelajari adanya peluang usaha. Namun, dibatasi oleh keterampilan, modal dan perizinan. Oleh karenanya kesempatan usaha harus terus dikembangkan untuk mengatasi pengangguran, diantaranya melalui penumbuhan wirasusaha-wirausahawan baru.

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan juga merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah. Oleh karena itu, tugas utama pemerintah Kabupaten Sukabumi terkait kemiskinan adalah berusaha meminimalisir dan memberdayakan masyarakat sehingga memiliki daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Indikator yang sangat nyata dalam melihat kemiskinan di suatu wilayah utamanya Kabupaten Sukabumi adalah tingkat kemiskinan yang menyatakan persentase penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk di Kabupaten Sukabumi.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Langkah-langkah tersebut harus ditujukan untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan untuk keberlanjutan berbangsa dan bernegara maka pemerintah menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama. Hal tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 dan selaras dengan kesepakatan global dalam mewujudkan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) untuk mengurangi kemiskinan sebesar 50 persen pada tahun 2015 melalui Millennium Declaration.



Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) pemerintah masih memerlukan upaya yang lebih optimal dalam mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Sementara itu pemerintah bertujuan menurunkan kemiskinan sampai pada angka 8-10% hingga tahun 2019 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk mendukung visi dan misi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

Untuk mengukur kemiskinan berdasar susenas, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Dibawah ini grafik penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi tahun 2010-2014.

Gambar 4.8 Tingkat Kemiskinan



Berdasar perhitungan Headcount Index oleh BPS, Angka Kemiskinan Kabupaten Sukabumi menunjukkan penurunan yang cukup significant, dari angka 17,66% pada tahun 2006, 10,33% pada tahun 2010 dan menjadi 8,88% pada tahun 2014. Angka ini lebih rendah dari Angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat sebesar 9,18% dan nasional sebesar 11,47%. Namun demikian penduduk rentan miskin dan hampir miskin masih cukup tinggi, ini ditunjukkan dengan masih tingginya peserta sasaran program penanggulangan kemiskinan, berdasar data PPLS 2011 sekitar 1.151.006 jiwa atau



lebih 42,5%, mereka adalah pemegang kartu Jamkesmas atau penerima Bantuan Iuran BPJS.

Harus diakui bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini memiliki kelemahan maupun keberhasilan. Oleh karena itu, sejak tahun 2005, Pemerintah berupaya menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan baik dari sisi paradigma, basis data, anggaran, maupun instrumen program penanggulangan kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak semata merupakan tanggung jawab pemerintah pusat namun peranan pemerintah daerah juga sangat berpengaruh dalam membantu percepatan penurunan tingkat kemiskinan. Karena kemiskinan itu kompleks dan multidimensi. Secara konseptual, kemiskinan memiliki dimensi yang sangat kompleks. Tidak sekedar terkait kemampuan ekonomi (konsumsi) masyarakat tetapi menyangkut status kehidupan sosial mereka dalam makna yang luas. Dalam hal ini perlu untuk menetapkan konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan untuk penanggulangannya. Secara kontekstual, masalah kemiskinan di daerah dibentuk oleh kombinasi karakteristik wilayah (makro), komunitas (meso) dan rumah-tangga (mikro)

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan menempatkan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan Pembangunan daerah di Kabupaten Sukabumi. Untuk itu perlu perumusan masalah kemiskinan yang lebih sinergi melalui Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang komprehensif untuk memperkuat proses penyusunan, dan substansi dari setiap dokumen perencanaan dan pembangunan daerah, baik dokumen 5 tahunan yakni RPJMD dan Renstra-PD, begitu juga dengan dokumen tahunan yakni RKPD dan Renja PD.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang komprehensif dalam hal ini diperlukan untuk menjabarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan nasional ke dalam konteks penyelesaian masalah lokal yang perlu diprioritaskan penangananya. Ada karakteristik tertentu dari kemiskinan yang secara empiris cenderung tipikal antar-daerah dan oleh sebab itu menjadi target nasional untuk ditangani. Dalam hal ini perlu untuk memastikan bahwa indikator itu menjadi prioritas intervensi kebijakan daerah dan merancang sinergi antara inisiatif kebijakan nasional dan daerah.



Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin,kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode 2002-2012, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) terus menunjukan kecenderungan menurun.indeks kedalaman kemiskinan (P1) turun dari 3,15 (2002) menjadi 1,50 (keadaan 2013). Demikian indeks kaparahan kemiskinan (P2) turun dari 0,86 (keadaan 2002) menjadi 0,38 (keadaan 2013), penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

d. Terciptanya iklim investasi yang kondusif

Sebagai salah satu daerah terluas se Jawa dan Bali, Kabupaten Sukabumi memiliki potensi investasi yang cukup besar. Investasi merupakan kekuatan ekonomi yang perlu didukung dengan iklim kondusif agar perkembangan dunia usaha dapat dicapai seperti yang diharapkan. Kegiatan investasi sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana, peraturan perundang- undangan di bidang penanaman modal, pelayanan investasi serta kelembagaan, prosedur perijinan dan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan berdedikasi tinggi.

Cakupan administrasi dalam berinvestasi menjadi salah satu aspek penting dalam memberikan daya tarik kepada investor. Perijinan yang mudah, pajak yang layak dan wajar, serta kerjasama yang baik dan koordinatif dair pemerintah daerah akan memberi dampak signifikan pada peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, penciptaan kondusivitas wilayah dari kasus kriminalitas hingga konflik masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, dan akan memberi ruang pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya di daerah.

Perkembangan investasi pertahun, dapat dilihat dalam grafik berikut:



Tabel 4.5 Jumlah Investor dan Jumlah Investasi di Kabupaten

Sukabumi Tahun 2010-2015

Sumber : Diolah

Suatu investor akan tertarik berinvestasi pada suatu daerah jika didukung dengan regulasi yang baik, regulasi tersebut diantaranya adalah adanya kemudahaan perijinan serta pengenaan pajak dan retribusi daerah dengan tingkat biaya yang kompetitif. Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, situasi politik, keamanan hingga kemudahan perijinan dalam mendirikan maupun pengembangan usaha.

Badan Koordinasi Penanaman Modal sendiri sudah mengeluarkan Peraturan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Perizinan Investasi yang harus dilaksanakan secara elektronik.

Tabel 4.6 Data Izin Usaha di Kabupaten Sukabumi

Tahun 2011-2015

Sumber : Diolah

Pembinaan dan pengembangan promosi investasi baik tingkat lokal, regional, nasional dan internasional melalui berbagai



media merupakan salah satu tugas pokok daerah dalam Bidang Penanaman Modal dan Promosi Investasi. Namun tidak mungkin menarik investor untuk menanamkan modalnya, bila Pemerintah Kabupaten Sukabumi, tidak memiliki daya saing yang kompetitif dan tawaran yang menarik. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing suatu daerah tersebut adalah Faktor Keamanan, Politik, dan Sosial Budaya, Faktor Ekonomi Daerah, Faktor Infrastruktur Fisik, Faktor Kelembagaan, dan Faktor Tenaga Kerja. Tantangan lain adalah, daerah lain juga tentu saja tidak tinggal diam, akan berlomba-lomba untuk meningkatkan investasi di daerah nya masing-masing. Pemerintah Daerah lain bisa mejadi kompetitor namun bisa juga menjadi mitra.

Sementara itu, laju investasi daerah di Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7 Laju Investasi Daerah Di Kabupaten Sukabumi

Tahun 2009-2014

e. Pengembangan pariwisata Daerah

Pembangunan kepariwisataan di kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah. Kepariwisataan di pandang sebagai sektor pembangunan yang memiliki tolak ukur pertumbuhan yang sangat kuat dan memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi baik dari pendapatan sektor formal maupun informal, yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Pendekatan integral pembangunan kepariwisataan di kabupaten Sukabumi memiliki makna yang multidimensional baik dari segi pendekatan normatif kewilayahan maupun pengembangan produk wisata. Kekuatan Kabupaten Sukabumi sebagai daerah



wisata yang tidak pernah terlupakan oleh kelompok maupun individu wisatawan, citra kabupaten Sukabumi sebagai kawasan pantai lebih mendorong minat wisatawan berkunjung ke daerah wisata pantai yang terbentang antara Palabuhan Ratu sampai dengan Cibangban dan kawasan wisata bahari Ujung Genteng dan Pengumbahan ketimbang kabupaten Sukabumi sebagai kawasan wisata pegunungan, pantai Palabuhanratu sampai dengan Cibangban, lembah Gunung Salak dan Gunung Gede yang memiliki panorama dan tempat rekreasi pegunungan. Konsentrasi wisatawan ke kabupaten Sukabumi adalah untuk berkunjung ke pantai sedangkan daya tarik pegunungan belum menjadi minat utama bagi wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Sukabumi.

Dalam rangka menjadikan destinasi wisata kelas dunia keberadaan kawasan cagar alam geologi atau dinamakan geopark dapat menjadi objek wisata unggulan Kabupaten Sukabumi. Lokasi geopark berada di zona inti yaitu ciletuh. Dalam geopark ciletuh terdapat potensi keragaman geologi, hayati dan budaya. Keberadaannya menjadi potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Deliniasi potensi geopark ciletuh meliputi 8 kecamatan meliputi Kecamatan Ciemas, Ciracap, Waluran, Surade, Simpenan, Palabuhanratu, Cikakak dan Cisolok.



Gambar 4.9 Peta Keragaman Geologi Geopark Nasional Ciletuh

Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Sukabumi

berlandaskan kepada pemanfaatan SDA yang tersedia di pedesaan sebagai bagian penting dan strategis mengingat pembangunan di Kabupaten Sukabumi menggunakan pola pendekatan pembangunan pedesaan, oleh karena potensi dan masyarakat desa sebagi tumpuan pembangunan.

Secara keseluruhan Kabupaten Sukabumi memiliki 50 obyek wisata yang memberikan dukungan terhadap perekonomian Kabupaten Sukabumi, meliputi 34 wisata alam, 8 wisata buatan dan 8 wisata minat khusus. Hotel berbintang di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2014 berjumlah 3 buah sedangkan hotel non bintang (melati) sebanyak 124 buah

Jika dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan, setiap tahun kecenderungannya mengalami peningkatan khususnya wisatawan domestik. Pada tahun 2014 arus kunjungan wisatawan domestik ke obyek wisata meningkat 6,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk kunjungan wisatawan asing pada tahun 2014



mengalami kenaikan sebesar 51,26%. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 yang datang ke obyek wisata Kabupaten Sukabumi tergambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Gambar 4.10 Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung

1. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, meliputi :

a) Kawasan wisata remaja terutama di Kecamatan Kadudampit dan Nagrak;

b) Kawasan desa wisata terutama di Kecamatan Sagaranten, Curugkembar, Nyalindung, dan Purabaya; dan

c) Kawasan wisata budaya di Kecamatan Cisolok dan Cikakak (Kampung Cipta Gelar dan Cipta Rasa), Kecamatan Kabandungan, Simpenan, dan Cidahu (Girijaya)

2. Kawasan peruntukan pariwisata alam, meliputi :

a) Kawasan wisata bahari, berlokasi di kawasan wisata Palabuhanratu dan sekitarnya (Citepus, Cibangban, Cimaja dan Cisolok), kawasan pantai Simpenan, Kawasan wisata Ujunggenteng dan sekitarnya di Kecamatan Ciracap, Surade, dan Ciemas;

b) Kawasan wisata agro, terdapat di Kecamatan Ciracap, Ciemas, Surade, Sukabumi, Kalapanunggal, Cidahu dan Parakansalak;

c) Kawasan ekowisata terutama di Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) Kecamatan Kabandungan, Taman Nasional



Gununggede Pangrango (TNGP) di Kecamatan Sukabumi dan Kadudampit, Kawasan pantai Ujunggenteng dan sekitarnya, serta kawasan pantai Palabuhanratu dan sekitarnya;

d) Kawasan wisata sungai, terdapat di Kecamatan Warungkiara, Cikidang, dan Simpenan, dan Jampangtengah;

e) Kawasan wisata danau, terdapat di Kecamatan Parakansalak, Kadudampit, Purabaya, Kalibunder, dan Nyalindung; dan

f) Kawasan wisata geologi terdapat di Kecamatan Ciemas, Ciracap, Waluran, Surade, Simpenan, Palabuhanratu, Cikakak dan Cisolok.

3. Kawasan peruntukan pariwisata buatan, meliputi :

a) Kawasan wisata spa di Kecamatan Cisolok, Parakansalak dan Cidahu.

b) Kawasan wisata sentra industri terutama di Kecamatan Sukaraja, Cisaat dan Cicurug.

f. Peningkatan peran pemuda dan Pembinaan prestrasi Olahraga

Dalam sejarah peradaban bangsa, pemuda merupakan aset bangsa yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara banyak tergantung pada kaum mudanya sebagai agent of change. Pada setiap perkembangan dan pergantian peradaban selalu ada darah muda yang memeloporinya.

Pemuda adalah jiwa seorang insan manusia yang memiliki ketangguhan dan semangat yang tinggi dalam memperjuangkan revolusi dan renovasi peradaban bangsanya menuju arah yang lebih baik. Kaum muda merupakan sosok yang penting dalam setiap perubahan, karena kaum muda bergerak atas nilai-nilai idealisme dan moralitas dalam melihat persoalan yang ada, demi tercapainya kesejahteraan bangsa. Mereka adalah sosok yang merindukan perubahan dan sesuatu yang baru dalam hidup ini.

Pemuda merupakan entitas yang selalu bersikap kritis terhadap berbagai situasi yang terjadi di masyarakat, sosok yang penuh semangat dan gairah, yang memiliki idealisme tinggi demi tercapainya kesejahteraan bangsa, serta yang dinamis dan kaya akan kreativitas. Selain itu pemuda juga merupakan generasi yang nantinya akan meneruskan kemana negara ini akan berjalan.



Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pemuda, disebutkan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Artinya pembinaan pemuda harus dipersiapkan sedini mungkin.

Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan yang bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual, dan meningkatkan kesadaran hukum. Sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, dan memberikan kemudahan akses informasi.

Sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi, sumberdaya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni, dan budaya, kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan, serta kepemimpinan dan kepeloporan pemuda

Kabupaten Sukabumi memilki potensi besar untuk digali, dikembangkan sehingga berdayaguna dan berhasilguna, salah satu komponen strategis dan vital adalah pemuda, kuantitas pemuda di Kabupaten Sukabumi yang besar adalah potensi sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pembinaan, pedampingan dan pengembangan pemuda yang ada di Kabupaten Sukabumi, keterpaduan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia merupakan asset dasar dalam



menciptakan satu wilayah denagnkarakteristik kreatif-produktif dan sejahtera.

Maka tidak berlebihan kiranya apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berupaya keras dalam membangun pemuda produktif, memilki kompetensi unggul, berdaya saing, inovatif, mampu menjadi bagian penting dan diperhitungkan dalam kancah persaingan global.

Disepakatinya pembentukan komunitas masyarakat tunggal yaitu Asean Comunity 2015 merupakan lonceng peringatan kepada seluruh pemuda di indonesia, untuk segera mempersiapkan diri dengan segenap kompetensi yang memadai sehingga mampu terlibat dan tidak tersingkirkan dalam persainga antar pemuda se Asean yang bukan saja ketat, berat dan membutuhkan kehandalan, keterampilan, kerja keras dan berpola fikir maju, sinyalemen Asean comunity 2015 harus disikapi secara serius oleh Pemerintah disetiap tingkatan. Karena pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, pemberian kesempatan kepada pemuda adalah hal yang tidak bisa ditawar dan ditunggu lagi.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan antara lain melalui penyadaran pemuda, diklat bela negara, loka karya kepedulian, pelestarian lingkungan dan pola hidup sehat dan sosialisasi bahaya napza dan pergaulan bebas, pengembangan pemuda, seminar kepemimpinan dan validasi data base OKP/Ormas dan implementasi UU No. 40 Tahun 2009.

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pembinaan prestasi olahraga dengan berbagai cara telah dilakukan sejak jaman olimpiade modern hingga jaman sekarang. Pembinaan tersebut tidak hanya terpaku pada satu cabang olahraga saja akan tetapi pembinaan yang dilakukan terhadap seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan.

Pengembangan olahraga sampai sekarang ini mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan penerapan teknologi dalam olahraga IPTEK olahraga, memang tidak bisa di pungkiri sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan prestasi olahraga adalah teknologi. Pada tingkat Internasional masih dihadapkan pada kesulitan menetapkan teknologi olahraga



yang dapat memuaskan banyak orang, sehingga sampai sekarang ini ditemukan teknologi olahraga yang beragam sesuai dengan sudut pandang disiplin ilmu keolahragaan yang digunakan memahami fenomena olahraga. Pengembangan olahraga prestasi sangat kompleks sehingga memerlukan waktu yang panjang untuk menghasilkan suatu prestasi pada tingkat daerah, nasional dan Internasional. Waktu yang panjang juga tidak cukup jika tidak didukung oleh suatu program latihan secara bertahap dan berkelanjutan serta membutuhkan dana yang cukup. Untuk itu dalam pengembangannya dimulai dari sejak dini melalui pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah-sekolah dasar. Kemudian dilanjutkan dengan pembinaan spesialisasi olahraga pada usia dini, pemantapan dan pembinaan lebih lanjut.

Dalam olahraga sangat dibutuhkan suatu manajemen olahraga dimana manajemen olahraga terbagi dalam 2 bagian manajemen olahraga pemerintah dan manajemen olahraga swasta. Organisasi merupakan suatu wadah atau alat untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa tantangan yang ada sekarang, serta memperhatikan kondisi prestasi olahraga di Kabupaten Sukabumi, sudah selayaknya Pemerintah Daerah dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap pembinaan olahraga prestasi sejak dini secara berjenjang, penyediaan sarana prasarana olahraga di masih-masing wilayah, serta pemberian penghargaan kepada atlit-atlit dan pembina olah raga prestasi.

Peningkatan capaian olahraga prestasi sampai dengan tahun 2015 dari berbagai cabang olahraga prestasi sebanyak 36 cabang olahraga.

Selanjutnya pembangunan penyediaan sarana prasarana olahraga di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi sampai dengan tahun 2015 terbangun sebanyak 129 lapangan olahraga dan 3 GOR



g. Pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan

Dalam kehidupan beragama, sikap toleransi sangatlah dibutuhkan karena dengan sikap toleransi ini kehidupan antar umat beragama dapat berlangsung dengan tetap saling menghargai dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Dengan adanya kesadaran pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama, diharapkan dapat terjalin hubungan yang harmonis antar warga negara yang pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan percepatan pembangunan negeri ini. Perlu perhatian lebih bagi pemangku kebijakan untuk mengkondisikan keamanan dan kedamaian di masyarakat melalui kebijakan strategis dalam kerangka toleransi dan kebersamaan.

h. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Salah satu inti dari berdirinya suatu negara adalah penjaminan masyarakat yang berada di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan agar memiliki kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera dari sisi sosial maupun ekonominya. Oleh karena itu, pembangunan menyeluruh menjadi poin penting dalam perwujudan kehidupan masyarakat tanpa adanya kesenjangan sosial ekonomi sehingga terjalin rasa kebersamaan dalam kemerataan menikmati hasil pembangunan.

Hasil pembangunan yang adil dan merata harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memberikan dampak nyata pembangunan kepada seluruh rakyat atau masyarakat dalam suatu daerah tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Dampak pembangunan diharapkan dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat sehingga kesejahteraan daerah akan tercipta sesuai visi pembangunan nasional. Namun dalam perkembangannya, capaian pembangunan dan hasil-hasilnya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Masih cukup tinggi kesenjangan yang terjadi di beberapa wilayah regional Republik Indonesia disebabkan oleh banyak faktor seperti wilayah geografis Indonesia yang sangat beranekaragam hingga kurang optimalnya pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun



demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagaian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya dimasyarakat secara wajar.

Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PMKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokan kedalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu.

Dalam kehidupan bermasyarakat memang kesenjangan merupakan suatu kasus yang pasti selalu ada, namun peran pemerintah disini adalah meminimalisasi terjadinya kesenjangan kehidupan sosial ekonomi yang berujung tekanan pada kelompok miskin. Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi memiliki permasalahan tersendiri dalam mencakup kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan karakteristik geografi dan sosial budaya yang menjadikan kendala bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya di wilayah-wilayah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan maupun pusat perekonomian.

Permasalahan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya



bencana. PMKS yang menjadi sasaran penyelenggaraan urusan sosial yang saat ini terdapat 27 jenis PMKS. Jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2015 sesuai dengan hasil pendataan PMKS dan hasil verifikasi dan validasi kepesertaan PBIJKN padatahun 2015, sebagai berikut:

Tabel 4.8 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial


No. Jenis PMKS Jumlah (Jiwa)

1 Anak balita terlantar 4.845 2 Anak terlantar 23.137 3 Anak yang berhadapan dengan hukum 165 4 Anak jalanan 360 5 Anak dengan kedisabilitasan 320 6 Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau

diperlakukan salah 83

7 Anak yang memerlukan perlindungan khusus 1.099 8 Lanjut usia terlantar 14.202 9 Penyandang disabilitas 3.595 10 Tuna susila 436 11 Gelandangan 772 12 Pengemis 1.158 13 Pemulung 411 14 Kelompok Minoritas 10.800 15 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) 349 16 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 630 17 Korban Penyalahgunaan NAPZA 820 18 Korban trafficking 300 19 Korban tindak kekerasan 304 20 Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 912 21 Korban bencana alam 3.666 22 Korban bencana sosial 489 23 Perempuan rawan sosial ekonomi 7.609 24 Fakir Miskin 1.296.514 25 Keluarga bermasalah sosial psikologis 1.930 26 Komunitas adat 22.522

Jumlah 1.397.428

Hal yang cukup menonjol dalam hal ini adalah peningkatan jumlah penyandang masalah sosial yang cukup sangat banyak



sehingga perhatian kita harus terfokus permasalahan sosial tersebut. Dengan beberapa permasalahan tersebut, beberapa tantangan permasalahan sosial di Kabupaten Sukabumi masih relatif sangat besar.

Selain itu dalam rangka upaya menurunkan jumlah PMKS dan perlindungan terhadap masyarakat miskin, Dinas Sosial juga dibantu oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah dan jenis PSKS yang terdaftar diantaranya :

Tabel 4.9 Jumlah dan jenis PSKS

No. Jenis PSKS Jumlah

(Jiwa) 1 Pekerja Sosial Profesional 9 2 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 1,930 3 Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 114 4 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 121 5 Karang Taruna (KT) 4,381 6 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1 7 Keluarga Pioner 1,138 8 Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat

(WKSBM) 50

9 Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) 1,930 10 Penyuluh Sosial 522 11 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 47 12 Dunia Usaha 1,065

i. Pemberdayaan serta perlindungan bagi perempuan dan anak

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumberdaya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya.



Perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan “korban terbesar” akibat kekerasan juga masih relative rendah. Dampak dari pelaksanaan pembangunan yang belum mempertimbangkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan memperlambat proses pembangunan suatu bangsa. Diperlukansuatusistem yang terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi isu gender dan anak seperti tersebut di atas. Selain itu belum opptimalnya penanganan terhadap beberapa isu/kasus yang terjadi pada perempuan dan anak diantaranya:

Kekerasan terhadap Perempuan

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi adalah masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau. Sampai dengan tahun 2015 belum tersedia data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan. Data hasil pelayanan dari P2TP2A Kabupaten Sukabumi tindak kekerasan berjumlah 390 kasus dengan jumlah korban sebanyak 464 orang, tetapi data ini masih jauh dari keadaan sebenarnya disebabkan metodologi yang belum memadai.

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Unit Pelayanan Terpadu belum berjalan seperti yang diharapkan sehingga data yang akurat, cepat dan periodik mengenai korban kekerasan belum dapat terlaksana dengan baik. Demikian pula kasus tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat. Dalam jumlah kasus yang ada sampai dengan tahun 2015 korban trafficking menduduki pringkat paling banyak yaitu sebanyak 136 kasus dengan jumalh korban sebanyak 160 orang.

Tenaga Kerja Perempuan

Tenaga kerja perempuan terutama disektor informal jenisnya sangat luas dan kondisinya dinamis, serta belum mendapat perhatian serius, antara lain dalam permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, upah sangat rendah, tanpa uang lembur, tanpa promosi kerja, tidak terorganisir, jaminan kesehatan akibat



kerja adalah menjadi tanggungan pribadi tenaga kerja perempuan. Sedangkan yang bekerja di perusahaan, tenaga kerja perempuan masih sering dieksploitasi oleh pengusaha, mendapat perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, pemberian upah yang lebih rendah, perlakuan diskriminatif di tempat kerja, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan karir, dan lain-lain. Kerugian lain yakni dari pemotongan pajak lebih besar dari pada tenaga kerja laki-laki, karena perempuan dianggap berstatus lajang.

Demikian juga dengan perlindungan tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri, masih perlu mendapatkan perhatian serius seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya keterampilan, rendahnya kemampuan berkomunikasi, masih adanya TKI illegal, bahkan deportasi.Sementara permasalahan yang lama juga masih terus berlangsung seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji tidak dibayar, diperdagangkan dan lain-lain. Permasalahan keluarga TKI yang ditinggalkan perlu mendapat prioritas penanganan secara terpadu, khususnya dalam tiga hal yaitu pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan ketahanan keluarga, dan perlindungan anak-anak TKI.

Politik dan Pengambilan Keputusan Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan

keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal. Hal iniditunjukkan dari rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif,yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi profesi lainnya, sebagai berikut:

a. Keterwakilan perempuan dilembaga legislatif mengalami kesenjangan yang sangat signifikan. Bahkan mengalami penurunan dari periode sebelumnya, periode sekarang (2014-2019) jumlah perempuan anggota DPRD hanya 6 orang dari jumlah keseluruhan 50 orang, itu artinya hanya 12% keterwailan perempuan bagi pengambilan keputusan di lembaga legislatif;

b. Sampai dengan tahun 2015, perempuan yang menjabat Bupati 0% persen; perempuan yang menjabat Wakil Bupati 0%; perempuan yang menjabat Eselon II 3 orang; Eselon III 37 orang; Eselon IV 272 orang. Sedangkan untuk angka partisifasi perempuan di lembaga pemerintah hanya sebanyak 8,3%.



Ekonomi

Di bidang ekonomi, dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat permasalahan gender.Sesuai dengan hasil pendataan PMKS, jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi menunjukan angka yang sangat tinggi yaitu sekitar 7.609 jiwa. Dengan adanya program Perempuan Kepala Keluarga berbagai program perlindungan sosial bagi penduduk miskin telah diluncurkan, namun sebagian besar peserta program PEKKA mengalami kesulitan dalam mengakses aset finansial.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Sukabumi sebanyak 431.293 orang yang tidak diikuti oleh peningkatan peluang kerja yang baik bagi mereka, sehingga menyebabkan produktivitas ekonomi perempuan belum optimal. Ada dua hal yang menjadi catatan yaitu, pertama, masih banyak perempuan Indonesia yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar (tidak mendapat upah); dan kedua, lebih dari separuh perempuan yang bekerja terkonsentrasi dalam pekerjaan yang bergaji rendah. Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal dengan keahlian, keterampilan dan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan upah laki-laki dan mereka juga mengalami perlindungan yang kurang optimal.

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan antara lain terlihat dari: 1) Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan; 2) Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan 3) Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota.

Pembangunan Perlindungan Anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi

Kekerasan yang dialami anak merupakan fenomena gunung es.Jumlah tindak kekerasan yang terjadi lebih tinggi daripada jumlah yang dilaporkan.Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya. Selama tahun



2015 tercatat kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani hanya oleh RPTC sebanyak 11 orang anak dari jumlah tindak kekerasan yang terjadi sebanyak 89 orang. Itu artinya sekitar 12% korban kekerasan adalah anak-anak. Belum lagi yang tidak terlapor dan tidak melalui RPTC, kemungkinan masih banyak kasus-kasus yang terjadi di luar sana.

j. Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Good governance didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Dalam good governance mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Mewujudkan Good Governance (tata pemerintahan yang baik) secara menyeluruh memiliki cakupan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat yang mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik sangat tergantung dari ketiga lembaga yang menyusun pemerintahan tersebut yaitu pemerintah (government), dunia usaha (swasta), dan masyarakat. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan.

Penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance secara universal diyakini sebagai prinsip dasar yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima kepada publik menjadi suatu tujuan utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu, peningkatan dan perbaikan tatanan birokrasi menjadi suatu hal mutlak yang harus diwujudkan.

Aparatur pemerintahan sebagai subyek dari pembangunan reformasi birokrasi harus menjadi titik tolak dalam program pencapaian good governance. Peningkatan sumber daya aparatur dari segi kualitas dan pembentukan struktur organisasi dengan tata laksana kelembagaan yang efektif dan efisien menjadi prioritas dalam mengembangkan kapasitas pemerintah serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil akhir yang diharapkan dari



prinsip good governance and clean government adalah terciptanya pemerintahan yang baik (clean government) dan pelayan publik yang semakin baik (good and clean public service). Bila semua itu terwujud, maka konflik kepentingan yang selama ini dikedepankan hingga menghambat perjalanan dan gerak langkah pembangunan Kabupaten Sukabumi dapat diminimalisir.

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan core business dalam mengimplementasikan pembangunan daerah mengingat aparatur pemerintah adalah subyek pembangunan utama. Sekurang-kurangnya terdapat empat elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus diperhatikan untuk mencapai good governanceyakniaccountability, transparency, predictability, dan participation. Empat hal tersebut akan menjadikan pelaksanaan pemerintahan menjadi efektif dan efisien melalui optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintahan daerah. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan akan menjadi dasar dalam pencapaian reformasi birokrasi dengan fokus pemberiaan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan tugas pokok aparatur pemerintah daerah terutama pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dan Pelayanan lainnya khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan administrasi kependudukan, Pelayanan Peirzinan dan Non Perizinan. Untuk mewujudkan pelayanan yang prima, pemerintah daerah harus merumuskan program-program kegiatan penunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang selama ini masih belum maksimal direalisasikan.

Dalam mengkaji permasalahan tersebut, berikut pemicu munculnya fenomena kinerja aparatur pemerintahan:

1) Kurang optimalnya pemberdayaan sumber daya aparatur pemerintahan utamanya dalam peningkatan kualitas kinerja

Kualitas sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Sukabumi menjadi suatu permasalahan dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah. Minimnya aparatur daerah yang profesional, berkualitas, dan amanah menjadi “pekerjaan rumah” bagi pemerintah daerah sebagai bagian dari pencapaian Good Governance melalui Reformasi Birokrasi (RB). Untuk mengefektifkan kinerja pemerintah daerah, pemerintah perlu menambah jumlah



PNS atau tidak menambah jumlah PNS, namun meningkatkan kualifikasi PNS dengan memberikan pelatihan dalam hal pelayanan dan kinerja. Hal ini akan memberikan pengaruh yang positif bagi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja mengingat potensi sumber daya aparatur akan dipergunakan secara optimal.

2) Rendahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan baik teknis maupun administrasi

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang memadai, meliputi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKK/L). Akuntabilitas keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan penyimpangan penggunaan anggaran. Fakta yang sangat mencolok sebagai bukti masih lemahnya good governance selama ini adalah tingginya korupsi yang terjadi. Korupsi dapat dikatakan merajalela terutama di kalangan birokrasi pada institusi publik atau lembaga pemerintah baik departemen maupun lembaga bukan departemen. Korupsi biasanya yang terjadi disertai dengan tindakan kolusi dan nepotisme dimana kedua belah pihak akan merasa diuntungkan dengan merugikan pihak negara.

3) Rendahnya kualitas pelayanan publik

Pelayanan yang berkualitas merupakan kemampuan aparatur negara dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada para konsumen dalam hal ini masyarakat dengan standar yang telah ditentukan. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanan reformasi di Kabupaten Sukabumi ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran yang utamanya ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik tersebut. Sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan, mahal, tertutup, dan diskriminatif serta berbudaya bukan melayani melainkan dilayani



juga merupakan aspek layanan publik yang banyak disoroti. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh sebagian aparatur pemerintahan atau administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan menjadi hambatan berat bagi pelaksanaan pembangunan jika tidak diantisipasi dengan cara yang bijak.

k. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembangunan yang mendukung e-government

Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan:

Lebih cepat Lebih luas sebarannya, dan Lebih lama penyimpanannya.

Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti e-government, e-commerce, e-education, e-medicine, e-laboratory, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (user) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat alam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengekspor segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

l. Masih Rendahnya Pendapatan Asli daerah

Dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2015, APBD Kabupaten Sukabumi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sebagaimana diketahui, sumber pendapatan daerah terdiri atas:



Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meliputi pendapatan hibah dan dana penyesuaian otonomi khusus.

Perkembangan pendapatan daerah ini dapat dijelaskan antara lain:

1. Realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,73 persen yang dipengaruhi oleh adanya kenaikan semua unsur-unsur pendapatan daerah, yaitu: PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Rata-rata pertumbuhan terbesar ada pada komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 45,59 persen, kemudian Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 41,71 persen. Sedangkan Pendapatan Transfer menjadi komponen dengan rata-rata pertumbuhan terkecil yakni sebesar 11,75 persen.

2. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) meningkat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 45,59 persen. Semua unsur PAD menunjukan trend meningkat (pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah). Kenaikan yang cukup besar dari unsur PAD menggambarkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang telah dilakukan khususnya pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai unsur dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PAD.

Hal ini mengindikasikan bahwa gerak perekonomian Kabupaten Sukabumi terus tumbuh karena meningkatnya pajak daerah berarti telah terjadi peningkatan pergerakan perekonomian daerah khususnya dunia usaha. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi mulai tahun 2011 hingga 2014 meningkat dari 8,18 persen pada tahun 2011 hingga mencapai 15,53 persen pada tahun 2014 yang menunjukkan peningkatan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sukabumi.



3. Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,75 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh unsur dana bagi hasil pajak dari transfer pemerintah provinsi yang meningkat cukup tajam dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 36,62 persen. Dana perimbangan juga memberikan dampak pertumbuhan cukup besar dimana pertumbuhan dana perimbangan dipengaruhi oleh pertumbuhan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Kontribusi Pendapatan Transfer terhadap pendapatan daerah sangat signifikan yakni mencapai 77,03 persen pada tahun 2014. Dominasi pendpaatan transfer ini menurun di setiap tahunnya yang disebabkan menurunnya kontribusi transfer pemerintah pusat lainnya, dana alokasi umum maupun bagi hasil pajak.

4. Secara total realisasi, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 41,71 persen. Demikian juga kontribusinya terhadap pendapatan daerah terus meningkat dari 4,21 persen pada tahun 2011 menjadi 7,44 persen pada tahun 2014.

m. Membangun budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam melaksanakan reformasi global pembangunan daerah. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global sehingga mampu meningkatkan kapabilitas pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, kemampuan suatu daerah untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat baik bidang sosial maupun ekonomi.

Pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi memiliki visi utama dalam mewujudkan kemandirian masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemandirian dalam hal ini memiliki makna bahwa setiap masyarakat harus mampu dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarganya dengan kuantitas dan kualitas yang layak baik dalam pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Oleh karenanya, kemandirian mutlak membutuhkan kemampuan setiap individu dalam partisipasi pelaksanaan pembangunan daerah.



Kemampuan setiap individu dalam menjalankan aktivitas pembangunan merupakan bentuk dari keluaran potensi sumber daya manusia sebagai subyek maupun obyek pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini agar ke depannya Kabupaten Sukabumi memiliki tenaga kerja yang berdaya saing.

Memiliki SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi akan menjadikan Kabupaten Sukabumi siap menghadapi segala tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan segala peluang yang ada. Dengan peningkatan SDM berdaya saing juga akan menempatkan kualitas SDM pada posisi yang lebih baik bagi kehidupannya sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan memiliki peluang yang lebih besar dalam mengembangkan kesejahteraan sosial ekonominya.

n. Meningkatkan Akses Layanan Derajat Kesehatan Masyarakat

Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah cukup baik dalam meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan beberapa indikator derajat kesehatan masyarakat antara lain : menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian balita, menurunnya angka kematian ibu, meningkatnya status gizi dan menurunnya angka kesakitan berbagai penyakit. Namun demikian fenomena keberhasilan pembangunan kesehatan masih dirasa belum optimal terutama karena dihadapkan pada kendala masih terbatasnya tenaga, sarana dan prasarana serta masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat. Pembangunan kesehatan harus juga memperhatikan faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan harus memperhatikan antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan serta pembiayaan dan manajemen kesehatan.

Upaya Kesehatan Masyarakat

Tahun 2015, Cakupan Kunjungan Bayi dari target 90% sudah tercapai 102,62%, Cakupan Pelayanan Anak Balita dari target 90% baru tercapai 80.49%, Angka Kematian Bayi dari target 29 Per



1000 KH baru sekitar 8.04 KH, Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani dari target 60% sudah tercapai 66.05%, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari target 80% sudah tercapai 98,64%, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari target 85% sudah tercapai 92%, Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 dari target 95% baru tercapai 92,8%, Cakupan Pelayanan Ibu Nifas dari target 90% sudah tercapai 94,53%, Jumlah Kematian Ibu dari target 15 kasus sudah ada 54 kasus kematian ibu, Cakupan Peserta KB Aktif dari target 95% sudah tercapai 95.34%.

Angka kesakitan

Untuk angka kesakitan, baik yang dilayani di pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) maupun di pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 di tiga Rumah Sakit, yaitu: RSUD Palabuhanratu, RSUD Sekarwangi dan RSUD Jampangkulon.

Buffer stock obat minimal dipergunakan untuk 24 bulan untuk menjaga kenaikan kasus kesakitan dan antisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB), sedangkan pengadaan pada tahun berjalan merupakan kebutuhan untuk tahun berikutnya.

Adapun pencapaian melalui penyediaan obat dan perbekalan kesehatan dengan target 24 bulan sedangkan capaiannya pada tahun 2015 baru 18 bulan, sedangkan stok obat tersebut juga digunakan untuk pasien JKN dikarenakan uang kapitasi yang diterima oleh puskesmas selama 2 tahun baru digunakan 4 bulan anggarannya untuk belanja obat.

Penyehatan Lingkungan

Lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga harus mendapat perhatian yang serius.

Kesehatan lingkungan merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Dalam upaya penanggulangan penyakit berbasis lingkungan, perlu dikembangkan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Adapun pencapaian program penyehatan lingkungan tahun 2015 adalah cakupan air bersih yang sehat 68,17%, Cakupan jamban sehat 64,23%, Cakupan sarana pengolahan air limbah (SPAL) yang sehat adalah 58,36%. Sedangkan target Sustainable



Development Goal’s (SDG’s) untuk cakupan air bersih dan sanitasi adalah 100%.

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya kualitas dan optimalisasi pelayanan kesehatan hingga ke seluruh wilayah kabupaten.

Gambar 4.11 Angka Harapan Hidup



Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Sukabumi pada tahun 2014 mencapai 69,73 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2014 akan memiliki harapan hidup hingga umur 69-70 tahun.

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin yang selalu menjadi isu adalah belum optimalnya penanganan dan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin.

Jaminan kesehatan masyarakat miskin bertujuan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Puskesmas dan jaringannya meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, bidan desa dan Posyandu, dengan sasaran meningkatnya



kunjungan dan cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin (kuratif dan preventif).

Kesehatan yang merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, termasuk masyarakat miskin.

Adapun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin yang disediakan oleh pemerintah adalah Jaminan Kesehatan Dasar (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Pemberian Bantuan Iuran (PBI) bagi penduduk miskin. Adapun capaian s.d tahun 2015 adalah 55,25% dari taget 100%.

o. Peningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah. Salah satu indikator dalam melihat keberhasilan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah dengan melihat kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 pendidikan merupakan salah urusan wajib pelayanan dasar. Dalam perwujudan urusan wajib tersebut diatur dalam Permendiknas Nomor 15 tahun 2010 dan diubah melalui Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar (SPM Dikdas). Indikator SPM Dikdas terdiri dari 14 indikator yang menjadi kewenangan Kabaupten dan 13 indikator yang menjadi kewenangan satuan pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs).

Dalam Permendikbud dijelaskan bahwa batas akhir pemenuhan indikator SPM Dikdas oleh kabupaten/kota adalah tahun 2014. Sehubungan dengan itu maka Pemerintah Kabupaten Sukabumi menindaklanjuti penerapan dan pencapaian SPM Dikdas di Kabupaten Sukabumi ditargetkan paling lambat tahun 2015 melalui Perbup Nomor 63 tahun 2013. Capaian indikator SPM pada dasarnya merupakan tahapan menuju tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8 komponen standar, yaitu



standar kelulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian.

Hasil analisis data capaian indikator SPM Dikdas yang menjadi kewenangan Kabupaten kondisi tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 14 indikator baru 2 indikator (2 IP) yang mencapai 100%, yaitu IP 12 tentang jumlah pengawas sekolah yang memiliki kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidikan. Dan IP 13 tentang pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. Kegiatan yang mendukung IP 13 adalah Manajemen Pengembangan Kurikulum pada program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Adapun capaianya <75% adalah IP 15,16,17,18,19,20,24. Sedangkan yang capaian IP >75% tetapi belum 100% adalah IP 21,22,13,25.

Mengingat masih banyaknya indikator SPM Dikdas yang belum tercapai, sementara target yang ditetapkan berdasarkan Perbup nomor 63 tahun 2013 tercapai 100% tahun 2015, maka untuk tindak lanjut target capaian 5 tahun kedepan perlu dilaksanakan Akselerasi Capaian SPM Dikdas”.

Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang pendidikan:

Gambar 4.12

Angka Melek Huruf Kabupaten Sukabumi, 2012-2014




Angka melek huruf di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2014 mencapai 99,39 persen yang berarti angka buta huruf hanya sebesar 0,61 persen (Gambar 2.1). Prestasi ini cukup membanggakan bagi segenap stakeholders di bidang pendidikan karena pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan untuk masyarakat yang optimal maka capaian ini bisa diperoleh. Sebagai pondasi utama dalam pendidikan, program dan kegiatann terkait melek huruf harus selalu digencarkan untuk mengimplementasikan potensi minimal sumber daya manusia dalam mengenyam dunia pendidikan.

Selain Angka Melek Huruf indikator kinerja pembangunan daerah lainnya pada bidang pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah, seperti disajikan dalam grafik di bawah ini:

Gambar 4.13

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sukabumi, 2010-2014


Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan dimana pada tahun 2014 mencapai 6,36 tahun (Gambar 2.2). Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Sukabumi rata-rata hanya bersekolah hingga jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 1 semester kedua.

Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator baru dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang



mengimplementasikan peningkatan pembangunan di bidang pendidikan. Harapan Lama Sekolah mengindikasikan harapan penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan ke depannya untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Di Kabupaten Sukabumi, Harapan Usia Lama Sekolah meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 12,12 tahun pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk yang memasuki usia sekolah pada tahun 2014 memiliki kesempatan menimba ilmu hingga mencapai jenjang pendidikan SMA. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah Kabupaten Sukabumi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Gambar 4.14 Harapan Usia Sekolah



Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Sukabumi cukup baik terutama pada usia jenjang pendidikan sekolah dasar seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :



Tabel 4.10 Angka Partisipasi Sekolah


Usia Sekolah 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4)

7-12 97,33 99,16 99,64

13-15 87,99 88,12 92,00

16-18 50,66 56,42 61,32 Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2015

Berdasarkan sajian tabel diatas, maka angka partisipasi sekolah di Kabupaten Sukabumi dapat dinilai cukup baik terutama pada usia jenjang pendidikan sekolah dasar yang mencapai 99,64 dan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama yang mencapai 92,00. Namun untuk angka partisipasi usia sekolah 16-18 tahun atau usia jenjang pendidikan sekolah menengah atas hanya mencapai angka partisipasi sekolah sebesar 61,32 saja.

p. Penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan

Perkembangan wilayah di Jawa Barat semakin baik yang ditunjukkan dengan berkembangnya permukiman di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan rencana tata ruang dan mantapnya sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang. Proporsi Kawasan lindung sebesar 45% dan Kawasan Budidaya sebesar 55% termasuk alokasi untuk lahan sawah beririgasi teknis sebagai lahan sawah abadi, telah dapat diimplementasikan secara konsisten.

Hal diatas diakibatkan oleh belum adanya aturan terkait pemanfaatan ruang di kawasan lindung non hutan, selain itu perlunya kejelasan dan ketegasan terkait perkembangan kawasan khusus yang berada di dalam kawasan lindung (termasuk kawasan buffer) sehingga tidak mengakibatkan terjadinya eksploitasi kawasan lindung

Selanjutnya implementasi perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum optimal, terutama terkait insentif dan disinsentif sehingga resiko alih fungsi lahan sawah masih sangat tinggi.



Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu disusun dan diimplementasikannya perda terkait pemanfaatan kawasan lindung non hutan, perlunya penyusunan dan diimplementasikannya perda kawasan khusus di dalam kawasan lindung, selanjutnya perlu di optimalisasi pelaksanaan perda LP2B dan produk turunannya.

q. Peningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah

Perencanaan pembangunan yang efektif adalah perencanaan yang mensinergikan antara peningkatan perekonomian, pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta mempertahankan kualitas lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Perencanaan tersebut akan berhasil jika terdapat harmonisasi antara perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata ruang wilayah yang berjalan seimbang serta memiliki kesesuaian tujuan yakni pencapaian hasil pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam pengembangan berbagai infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat perlu adanya perencanaan yang matang dan terkoordinir sehingga tercapai keseimbangan pembangunan daerah. Peningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah, memiliki isu pokok yang menjadi pemicu yaitu; belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar di seluruh daerah.

Kondisi geografis dan topografi wilayah menjadi alasan tersendiri yang menyebabkan rendahnya tingkat aksesibilitas wilayah. Wilayah yang luas dengan medan yang cukup sulit menyebabkan belum semua daerah dapat terhubung dengan baik dan optimal. Rendahnya aksesibilitas juga disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kemantapan jalan kabupaten yang masih berada pada angka 48,57 persen dan minimnya kuantitas dan kualitas fasilitas perhubungan terutama cakupan layanan transportasi publik, sehingga pergerakan orang dan barang menjadi lambat dan terbatas.

Jalan merupakan moda transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditas perdagangan dan industri. Prasarana jalan semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan dan antar perdesaan. Sampai pada tahun 2014 tantangan yang masih harus dihadapi adalah menurunnya kualitas pelayanan jalan di jalur-jalur utama perekonomian akibat



meningkatnya volume kendaraan maupun muatan dan dimensi berlebih yang ditemui antara lain di ruas jalan Ciawi-Cicurug-Sukabumi-Gekbrong. Kondisi ini mengakibatkan ongkos produksi secara ekonomi menjadi tinggi akibat dari kemacetan yang berdampak kepada meningkatnya Biaya Operasi Kendaraan (BOK ).

Perkeretaapian diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, adil dan merata, berdasarkan kepada keseimbangan kepentingan umum, keterpaduan dan percaya diri sendiri, dan bahwa perkeretaapian ditujukan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan. Sampai saat ini, perkeretaapian masih berkembang terbatas di Kabupaten Sukabumi, dimana rute layanan untuk angkutan baik penumpang ataupun barang hanya terbatas hanya untuk Sukabumi-Bogor dan Sukabumi-Cianjur. Disisi lain minat masyarakat dalam pelayanan perkeretaapian sangat tinggi, hal ini terbukti dengan sangat tingginya jumlah penumpang setiap harinya.

Pengembangan kawasan pemukiman dan penanganan kawasan kumuh juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan masih minimnya fasilitas perumahan dan permukiman yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi standar kelayakan, seperti fasilitas air minum/air bersih, fasilitas pengolahan limbah domestik, fasilitas sanitasi, fasilitas persampahan dan drainase serta masih luasnya kawasan kumuh perkotaan yang harus ditangani mencapai 77,05 ha.

Pengembangan wilayah Kabupaten Sukabumi dilaksanakan berdasarkan struktur dan pola ruang yang telah disiapkan pranatanya, termasuk dalam pengembangan kawasan koridor, perbatasan, dan kawasan lainnya, sebagai kawasan strategis kabupaten Sukabumi.

Permasalahan pengembangan wilayah Kabupaten Sukabumi antara lain disebabkan oleh Infrastruktur dasar dan penunjang yang belum memadai, belum optimalnya perencanaan sektor terkait pengembangan KSK sesuai tema kawasan serta sumber daya manusia yang belum memadai.

Untuk mengatasi masalah tersebut adalah kelengkapan infrastruktur dasar dan penunjang, perencanaan sektor yang detil tentang arah pengembangan kawasan serta Peningkatan SDM bidang infrastruktur yang berkualitas.



Penataan ruang perlu dilaksanakan dengan penggunaan data dan informasi spasial yang mutakhir (selalu terbaharui) serta operasional dalam kerangka pengembangan infrastruktur data spasial.

Kendala pelaksanaan penataan ruang tersebut diantaranya adalah tingginya biaya pengadaan data spasial (citra terbaru, peta skala besar dll), kurangnya dukungan teknologi informatika penunjang, serta Sumberdaya manusia (ahli) yang terbatas

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah terkait minimnya sarana prasarana penunjang pengembangan perekonomian kerakyatan yang seharusnya difasilitasi oleh pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan masih belum optimalnya pemberdayaan perekonomian rakyat disamping juga belum maksimalnya program dan kegiatan pemerintah dalam mengembangkan berbagai usaha mikro kecil dan menengah utamanya industri rumah tangga.

r. Menurunkan degradasi kualitas lingkungan hidup

Proses pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah tentu saja dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Namun Tidak dapat dipungkiri, pertambahan penduduk, peningkatan urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi berdampak pada kualitas lingkungan.

Seperti diketahui bahwa isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi dari aspek lingkungan adalah : Kerawanan bencana, kerusakan lingkungan, dan krisis penggunaan air. Sedangkan untuk aspek ekonomi adalah: Rendahnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari aspek sosial adalah: Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia; Kesenjangan kapasitas masyarakat untuk beradaptasi terhadap kecepatan perubahan sosial ekonomi dan Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.



Kerawanan bencana, memiliki kecenderungan antara lain: Rawan gerakan tanah/longsor, dan tsunami sebagian besar pada kawasan budidaya (termasuk permukiman); Kabupaten Sukabumi adalah Rangking 3 daerah rawan bencana (BNPB, 2013) serta Rangking 3 kejadian bencana se Jabar (BPBD, 2015)

Kabupaten Sukabumi terhitung memiliki multi risiko bencana. Berdasarkan penjumlahan dari indeks-indeks risiko masing-masing ancaman berdasarkan faktor-faktor pembobotan dari masing-masing bencana. Gambaran tentang peta multi risiko di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:


Peta multi bencana diatas menggambarkan bahwa sebagian

besar wilayah di Kabupaten Sukabumi memiliki tingkat risiko yang tinggi. Secara lebih detail dijelaskan bahwa terdapat 236 desa dengan tingkat risiko tinggi terhadap multi bencana, 119 desa dengan tingkat risiko sedang dan hanya terdapat 14 desa dengan tingkat risiko rendah.



Selanjutnya Kerusakan lingkungan, memiliki kecenderungan antara lain : Pencemaran air dan udara; Kerusakan habitat, dan Kepunahan sumberdaya keanekaragaman hayati. Krisis penggunaan air, memiliki kecenderungan antara lain: Pengairan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pertanian makin berkurang

Selain itu dari sisi lahan wilayah, terlihat pula lahan kritis yang mencapai 196.468 ha dengan rincian 146.800 ha lahan agak kritis; 41.700 ha lahan kritis; dan 7.968 ha lahan sangat kritis.

Gambar 4.16 Persentase Luas Lahan Kritis Menurut Statusnya (%)



RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 V- 1


BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Barat yang memiliki berbagai sumber daya alam beranekaragam termasuk kebudayaan masyarakat yang cukup kental dan berkarakter kuat. Potensi-potensi tersebut merupakan salah satu modal berharga bagi setiap pelaksana pembangunan daerah untuk memulai rangkaian program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kesejahteraan rakyat akan terbangun secara konsisten dan merata jika segenap insan di Kabupaten Sukabumi berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kemampuan dirinya untuk mandiri sekaligus berdaya saing sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menggapai cita-citanya yakni meningkatnya taraf kehidupan keluarga secara sosial ekonomi dalam masyarakat.

Percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan memerlukan kebijakan dan peran pemerintah yang kuat dan efektif dalam mengatur jalannya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan perencanaan yang efektif dengan partipasi para pelaku pembangunan secara terkoordinir. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa polarisasi rumusan konsep perencanaan pembangunan difokuskan pada penguatan peran Pemerintah Daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Visi dan misi kepala daerah terpilih dijabarkan secara mendetail ke dalam rumusan yang dapat dimengerti dan diukur capaian keberhasilannya. Penjabaran tersebut dilakukan dengan memerhatikan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi serta menyelaraskan dengan arah kebijakan pusat.

5.1 Visi Pembangunan

Memasuki periode pembangunan jangka menengah kepala daerah yang baru, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah memiliki visi pembangunan yang merepresentasikan keinginan kepala daerah terpilih selama masa kepemimpinannya. Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi. Selain itu, visi juga dibangun sebagai usaha



bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan (dalam hal ini pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021).

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, maka untuk Kabupaten Sukabumi lebih baik ke depan ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 sebagai berikut:

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yakni religius dan mandiri. Dari dua elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Sukabumi menjadi lebih baik dengan tetap mempertahankan moral religiusitas dan kemandirian masyarakat seperti yang tergambar pada gambar berikut.

Gambar 5.1 Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan

Kabupaten Sukabumi

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”



1. Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius

Pembangunan Kabupaten Sukabumi merupakan proses perubahan yang direncanakan dalam memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Proses perubahan tersebut mencakup sistem sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, hingga budaya daerah.

Dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi, aspek yang penting untuk diperhatikan perkembangannya adalah kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya dikaitkan pada konsep lahiriah saja, akan tetapi juga menjangkau sisi rohani seperti rasa aman, sentosa, makmur, sehat, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan).

Elemen visi pembangunan Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius pada intinya adalah pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diharapkan, akhir dari pelaksanaan pembangunan akan terbentuk suatu tatanan perikehidupan yang religius, dan harmonis dalam lingkungan Kabupaten Sukabumi yang bermartabat dan berdaya saing.

Sementara itu, religius juga mengandung wujud makna toleransi. Toleransi merupakan suatu sikap manusia sebagai umat beragama yang mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Sebab kita ketahui bahwa Kabupaten Sukabumi dengan mayoritas penduduk beragama Islam harus memiliki sikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Sehingga makna toleransi dalam pembangunan dapat diartikan sebagai pembangunan yang menyentuh semua komponen masyarakat.

2. Kemandirian Masyarakat Kabupaten Sukabumi

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandangnya tepat demi mencapai tujuan hidup dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya kemandirian merupakan usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Dalam konteks peningkatan daya saing sumber daya



manusia, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya optimal untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Pembangunan Kabupaten Sukabumi dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kemandirian sosial dan ekonomi serta keharmonisan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan hidup dengan memperluas kerjasama, baik nasional maupun internasional.

Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Kemandirian Masyarakat Kabupaten Sukabumi akan menjadi cerminan utuh dan menyeluruh dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sukabumi. Hal ini dikarenakan visi pembangunan daerah memberi penekanan pada peningkatan kualitas dan daya saing sebagai modal dasar dalam membentuk kemandirian setiap individu masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Kemandirian masyarakat yang tercantum dalam visi dan misi Bupati Sukabumi, ditekankan dalam hal "pemberdayaan" (empowerment). Pada hakekatnya upaya-upaya pembangunan di masyarakat memfokuskan pada pemberdayaan dengan melakukan power sharing agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam stakeholders lainnya, dan untuk menoptimalkannya dilakukan dengan information sharing agar pemahaman antara masyarakat dapat setara pula dengan stakeholders lain.

Pemberdayaan sendiri pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pemberdayaan dapat membuat masyarakat lebih mandiri baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itu pemberdayaan dapat membantu pencapaian ke empat misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu kemandirian ekonomi



(misi 1), sumber daya manusia yang berdaya saing (misi 2), tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional (misi 3) dalam hal ini berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan optimalisasi pelayanan dasar (misi 4).

5.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (the choosen track) bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi stakeholders pembangunan secara keseluruhan.

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan

4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan

Perekonomian daerah dibangun atas dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, konsisten, dan berkualitas. Pembangunan melalui pengembangan perekonomian menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kualitas perekonomian daerah akan menjadi sorotan berbagai pelaksana pembangunan dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Sukabumi. Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Sukabumi dititikberatkan pada daya saing dalam pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Perekonomian daerah saat ini masih perlu



adanya pembenahan baik dari segi besaran nilai ekonomi maupun pemerataan bagi masyarakat. Disamping itu, pengelolaan SDA secara maksimal dan bijaksana perlu dilakukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan maka perekonomian makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung dengan adanya penciptaan iklim usaha baik dan kompetitif serta pendampingan usaha bagi masyarakat agar peningkatan dan stabilitas perekonomian dapat terealisasi. Peningkatan sektor pariwisata juga bisa menjadi alternatif strategis dalam pengembangan UMKM utamanya masyarakat di area obyek wisata. Selain itu, wisatawan yang masuk akan menjadi salah satu investasi dalam peningkatan nilai tambah sektor tersebut.

Pada perekonomian makro, perluasan pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya. Sedangkan dalam pengembangan perekonomian mikro, masyarakat dituntut untuk menggerakkan diri dengan berfokus pada pergerakan perekonomian kerakyatan yang memiliki stabilitas lebih tinggi serta memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat mengindikasikan rendahnya pemerataan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sukabumi. Sehingga perlu adanya perhatian khusus pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat secara merata, optimal dan konsisten dengan tetap berpegang pada keberlanjutan lingkungan hidup.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumber daya manusia. Melihat pengalaman di negara-negara yang telah maju termasuk di kawasan Asia memperlihatkan bahwa kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu bangsa atau daerah tersebut untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Kabupaten Sukabumi harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan



teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi berupa pengembangan pendidikan secara merata di Kabupaten Sukabumi baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di luar sekolah. Namun, sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia berakhlak mulia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan agama penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk karakter masyarakat Kabupaten Sukabumi yang selaras dengan perwujudan pembangunan daerah.

Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi bersifat komprehensif yang telah mempertimbangkan baik aspek jasmani (sandang, pangan dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan mental dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good governance. Dalam mewujudkan Good Governance diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan. Setidaknya ada sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu:

1) Tidak ada korupsi

2) Tidak ada pelanggaran hukum

3) Tata kelola keuangan yang baik

4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik

5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap

6) Komunikasi dengan publik berjalan baik

7) Penggunaan waktu efektif dan produktif



8) Adanya reward dan punishment terhadap kinerja aparat pemerintah, dan

9) Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai “corong” pelayanan kepada masyarakat.

4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar dan hak bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi yang harus terpenuhi sebagai bagian dari kebutuhan primer. Untuk lebih meningkatkan pendidikan, diperlukan mutu dan jumlah tenaga kependidikan yang baik pula sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Hidup sehat merupakan salah satu hak dan kebutuhan dasar bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal harus ditunjang dengan prasarana dan sarana kesehatan serta jumlah tenaga medis yang ada. Dengan tersedianya prasarana dan sarana kesehatan serta jumlah tenaga medis yang mencukupi akan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, untuk lebih meningkatkan mutu hidup sehat atau kesehatan perlu diperhatikan pula kesejahteraan para medis



agar memberi motivasi lebih dalam peningkatan pelayanan mutu hidup sehat bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Penyediaan infrastruktur yang handal dalam perencanaan wilayah dan kota dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti pemerataan pembangunan, penghematan energi, pelestarian ekologi atau lingkungan, pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan performa, dan menyerap peran serta masyarakat dalam proses pembangunan secara maksimal. Secara harfiah, pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Membangun infrastruktur bertujuan mengembangkan kualitas, infrastruktur yang handal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses terjangkau dan merata bagi semua. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan karena merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Sukabumi dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator



beserta targetnya. Sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja ‘impact’ yang saling terhubung dimana sasaran makro merupakan lagging indicator yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai leading indicator. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kabupaten Sukabumi selama periode pembangunan 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian

2. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan

3. Meningkatkan kesempatan dan produktivitas Kerja serta perluasan kesempatan usaha

4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan

5. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal

6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal

7. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan peningkatan nilai ekspor

8. Meningkatkan kapasitas lembaga dan kemandirian usaha ekonomi mikro perdesaan

9. Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal

10. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan

11. Meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga

12. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan



13. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

14. Meningkatkan penanganan dan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Melestarikan Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

15. Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

16. Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan

17. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional

18. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

19. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

20. Mengoptimalkan pengelolaan administrasi pertanahan

21. Membangun budaya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan

22. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat perdesaan

23. Mengentaskan desa sangat tertinggal dan tertinggal

24. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten sukabumi yang mendukung e-goverment

25. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

26. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas

27. Meningkatkan budaya baca masyarakat

28. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang religius, mandiri dan berdaya saing

29. mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan

30. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal

31. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian

32. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktifitas ekonomi dan pelayanan dasar

33. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup



34. Meningkatkan Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam

Berdasarkan tujuan pembangunan daerah sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian

Untuk meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Terciptanya Kesempatan kerja di sektor agribisnis 2. Meningkatnya produksi pangan 3. Terlaksananya intervensi pencegahan dan penanggulangan rawan

pangan serta teratasinya kerawanan pangan 4. Terwujudnya sentra produksi pertanian, perkebunan dan peternakan 5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan tani berorientasi agribisnis

berbasis potensi lokal 6. Meningkatnya produksi pertanian non pangan

Tujuan 2: Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan.

Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku perikanan 2. Meningkatnya produksi, nilai tambah produk perikanan serta sarana

prasarana perikanan 3. Terwujudnya sentra perikanan budidaya air tawar, laut, dan

pengolahan hasil perikanan

Tujuan 3: Meningkatkan kesempatan dan produktivitas kerja serta perluasan kesempatan usaha

Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan produktivitas kerja serta perluasan kesempatan usaha, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja

2. meningkatnya kemandirian masyarakat perdesaan dalam pengelolaan potensi daerah



3. meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok

Tujuan 4: Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan

Guna menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi 2. Mendorong pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah Tujuan 5: Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal

Untuk meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Tertatanya objek wisata 2. Terlaksananya pembinaan masyarakat pariwisata 3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

Tujuan 6: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal.

Dalam upaya Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi

Tujuan 7: Meningkatkan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan peningkatan nilai ekspor.

Guna meningkatkan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan peningkatan nilai ekspor, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat 2. Meningkatnya nilai ekspor Kabupaten Sukabumi 3. Tersedianya sarana perdagangan



Tujuan 8: Meningkatkan kapasitas lembaga dan kemandirian usaha ekonomi mikro perdesaan.

Untuk meningkatkan kapasitas lembaga dan kemandirian usaha ekonomi mikro perdesaan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya manajemen pengelolaan bumdesa 2. Meningkatnya pemberdayaan lembaga usaha ekonomi desa

Tujuan 9: Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal;

Guna melestarikan dan mengembangkan budaya lokal, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya pelestarian dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal

Tujuan 10: Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Guna meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan

Tujuan 11: Meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga.

Guna meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi 2. Meningkatnya pembinaaan olahraga masyarakat

Tujuan 12: Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan

Guna meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

Tujuan 13: Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:



1. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

2. Menguatnya kelembagaan sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan manusia yang berdaya saing tinggi dan religius.

3. Meningkatnya pembinaan dan pendidikan politik daerah 4. Menurunnya gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan

masyarakat 5. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada 6. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota Sat.Linmas

dalam penanganan berbagai tugas khususnya tanggap darurat penanggulangan bencana

Tujuan 14: Meningkatkan penanganan dan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melestarikan keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

Guna meningkatkan penanganan dan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melestarikan keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, berdayanya komunitas adat dan pelestarian nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

2. Terehabilitasi dan terbantunya penyandang disabilitas, tuna sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan

3. Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan korban bencana alam

Tujuan 15: Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Guna meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tujuan 16: Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan.

Guna meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Peningkatan partisipasi, pemberdayaan perempuan dan pengembangan hak-hak anak

2. Peningkatan kualitias hidup dan perlindungan perempuan & anak



Tujuan 17: Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Guna mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 1. Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur 2. Meningkatnya disiplin aparatur 3. Tertatanya struktur organisasi pemerintah yang efektif dan efisien 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 5. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah, instansi

pemerintah dan lembaga non pemerintah 6. Meningkatnya pengelolaan administrasi kewilayahan 7. Terwujudnya pemekaran Kabupaten Sukabumi 8. Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 9. Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten

Sukabumi dalam produktifitas kedewanan 10. Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil

kepala daerah 11. Tersedianya Produk hukum yang diperlukan masyarakat 12. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan daerah 13. Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel 14. Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi kolusi dan

nepotisme

Tujuan 18: Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Guna Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 1. Tersedianya pedoman pelaksanaan APBD 2. Tersedianya laporan keuangan dan aset daerah yang akuntabel 3. Meningkatnya pendapatan asli daerah 4. Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan tata kearsipan pemerintah

daerah

Tujuan 19: Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Guna Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan



Tujuan 20 : Mengoptimalkan pengelolaan administrasi pertanahan.

Guna Mengoptimalkan pengelolaan administrasi pertanahan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Tertib administrasi pertanahan

Tujuan 21: Membangun budaya partisipasi masyarakat.

Guna Membangun budaya partisipasi masyarakat, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tujuan 22: Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah desa.

Guna meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah desa, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya penyelenggara pemerintah desa yang terlatih 2. Meningkatnya pengelolaan administrasi desa

Tujuan 23: Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan.

Guna meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya keterampilan tenaga teknis dan masyarakat 2. Status desa tertinggal dan sangat tertinggal 3. Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

Tujuan 24: Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang mendukung e-goverment.

Guna pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang mendukung e-goverment, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya penyebaran informasi pemda terhadap masyarkat luas baik internal maupun eksternal kabupaten melalui kerjasama dengang media massa baik media cetak, radio, televisi maupun media online

2. Meningkatnya penyebaran informasi pemda terhadap masyarakat luas baik internal maupun eksternal kabupaten melalui media yang dikelola oleh pemerintah daerah (website, sistem elektronik serta media sosial) dan melalui media tradisional



3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sukabumi berbasis IT menuju e-government

4. Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik

Tujuan 25: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit 2. Tersedianya obat, bahan kimia dan perbekalan kesehatan 3. Pembinaan kesehatan ibu dan reproduksi 4. Menurunnya kasus kematian ibu dan bayi 5. Menurunkan angka kesakitan 6. Meningkatnya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga 7. Meningkatnya pembinaan, pengembangan dan pengawasan upaya

kesehatan tradisional dan komplementer 8. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan keperawatan, kebidanan

dan keteknisian medik 9. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi

masyarakat 10. Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 11. Meningkatnya layanan kesehatan untuk masyarakat 12. Meningkatnya layanan kesehatan untuk masyarakat miskin 13. Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat 14. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan 15. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat 16. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit

tidak menular 17. Meningkatnya Kesehatan Jemaah Haji Kab. Sukabumi 18. meningkatnya akses pelayanan kesehatan

Tujuan 26: Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.

Guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk 2. Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS

dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 80 persen menjadi 82 persen dan pembinaan keluarga menjadi sekitar 70 persen.



Tujuan 27: Meningkatkan budaya baca masyarakat.

Guna meningkatkan budaya baca masyarakat, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Terwujudnya pembudayaan gemar membaca masyarakat

Tujuan 28: Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang religius, mandiri dan berdaya saing.

Guna meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang religius, mandiri dan berdaya saing, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan 2. Meningkatnya manajemen dan tata kelola pendidikan

Tujuan 29: Mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan.

Guna mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing dibidang agribisnis, pariwisata dan industri

Tujuan 30: Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal.

Guna mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana

2. Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran

Tujuan 31: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian.

Guna meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan 2. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk

konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air



3. Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman 4. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan 5. Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi dan kualitas

layanan perizinan usaha jasa konstruksi

Tujuan 32: meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktifitas ekonomi dan pelayanan dasar.

Guna meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktifitas ekonomi dan pelayanan dasar, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat

Tujuan 33: Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Guna meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Tujuan 34: Meningkatkan perlindungan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam.

Guna meningkatkan perlindungan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya perlindungan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam serta keanekaragaman hayati

2. Meningkatnya ekosistem dan sumber daya pesisir



Dalam melihat keterkaitan dan hierarki visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi periode pembangunan 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021

Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

1 2 3 4 Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, parIwisata, dan industri berwawasan lingkungan

Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian

Terciptanya kesempatan kerja di sektor agribisnis

Jumlah tenaga kerja sektor pertanian, perkebunan dan peternakan : - Tenaga kerja sektor pertanian

- Tenaga kerja sektor perkebunan

- Tenaga kerja sektor peternakan

Jumlah petani yang baru bergabung di kelompok tani

Meningkatnya Produksi Pangan

Meningkatnya produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan : Jumlah produksi pangan pada perkebunan jumlah produksi padi Jumlah produksi jagung Jumlah produksi kedelai Jumlah produksi ubi kayu Jumlah produksi cabe Jumlah produksi tomat Jumlah produksi bawang merah

Jumlah produksi daging sapi dan kerbau Jumlah produksi daging domba dan kambing

Jumlah produksi daging unggas

Jumlah produksi telur Jumlah produksi susu Optimasi Lahan Cetak lahan sawah/perluasan areal sawah Pengembangan infrastruktur pertanian Alat panen dan pasca panen




1 2 3 4 Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pertanian Sarana prasarana, teknologi pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan Pengembangan dan Penguatan Permodalan Kelompok Perkebunan, pertanian dan peternakan

Terlaksananya intervensi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan serta teratasinya kerawanan pangan

Penanganan kerawanan pangan Ketersediaan dan cadangan pangan Penganekaragaman dan keamanan pangan Distribusi dan akses pangan

Terwujudnya sentra produksi pertanian, perkebunan dan peternakan

Berkembangnya sentra komoditas peternakan : - Kawasan agrisbisnis peternakan (Kagrisnak) - Sentra Peternakan Rakyat (SPR) sapi potong - Sentra Peternakan Rakyat (SPR) sapi perah - Sentra Peternakan Rakyat (SPR) domba dan kambing

- Sentra Peternakan Rakyat (SPR) ayam buras - Sentra Peternakan Rakyat (SPR) itik Berkembangnya sentra komoditas Perkebunan : - sentra komoditas karet - sentra komoditas teh - Sentra komoditas kelapa - Sentra komoditas cengkeh

Berkembangnya sentra komoditas hortikultura : Sentra komoditas cabe Sentra komoditas bawang Merah Sentra komoditas manggis Sentra komoditas pepaya Sentra komoditas pisang Sentra komoditas jambu kristal Sentra komoditas bunga dan daun potong Sentra komoditas biofarmaka




1 2 3 4 Produk olahan hasil pertanian : Hasil olahan padi Hasil olahan palawija

Hasil olahan hortikultura

Hasil olahan peternakan Pengembangan, Pemasaran dan promosi atas hasil produksi pertanian unggul daerah : Pemasaran dan promosi hasil Pertanian Pemasaran dan promosi hasil Perkebunan

Meningkatnya kapasitas kelembagaan tani berorientasi agribisnis berbasis potensi lokal

Kelembagaan petani : Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Jumlah Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) Jumlah Koperasi Pertanian (KOPTAN) Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Meningkatnya Produksi Pertanian Non Pangan

Jumlah produksi perkebunan rakyat - Jumlah produksi karet - Jumlah produksi teh

- Jumlah produksi kelapa

- Jumlah produksi cengkeh

- Jumlah produksi kopi - Jumlah produksi aren - Jumlah produksi pala - Jumlah produksi kakao Jumlah produksi perkebunan besar : - Jumlah produksi karet - Jumlah produksi teh - Jumlah produksi kakao - Jumlah produksi kelapa sawit

- Jumlah produksi cengkeh Jumlah teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan tepat guna

Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku perikanan

Jumlah Tenaga kerja sektor Perikanan - Jumlah nelayan - Jumlah pembudidaya ikan




1 2 3 4 - Jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan - Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang baru bergabung di kelompok tani Meningkatnya Pendapatan Pengolah / Pemasar Ikan Meningkatnya pendapatan nelayan Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan

Meningkatnya produksi, nilai tambah produk perikanan serta sarana prasarana perikanan

Produksi perikanan tangkap

Produksi ikan konsumsi Produksi benih ikan konsumsi Produksi ikan hias Sertifikasi pembenih ikan Sertifikasi pembudidaya ikan Jenis produk olahan hasil perikanan Produksi hasil olahan perikanan

unit pengolah ikan (UPI) Jumlah UPI yang memiliki izin usaha perikanan (IUP) dan sertifikasi pengolahan hasil (SPh) Jumlah kelompok yang bermitra

Jumlah produk yang diekspor Jumlah pemasar yang sudah diregistrasi Jumlah koperasi nelayan Jumlah koperasi POKDAKAN Jumlah koperasi POKLAHSAR Konsumsi perikanan tersedianya penahan gelombang, Tersedianya fasilitas penunjang air bersih, fasilitas jalan produksi, Tersedianya tempat berlabuh/ bongkar muat kapal, tersedianya pemecah gelombang Moderenisasi armada tangkap, peningkatan produksi dan mutu produksi Sentra pemasaran ikan terpadu

Terwujudnya sentra perikanan budidaya air tawar, laut, dan pengolahan hasil

Cluster budidaya

Cluster budidaya laut Cluster pengolahan hasil perikanan




1 2 3 4 perikanan Jumlah teknologi perikanan

tangkap yang didiseminasikan

- Teknologi perikanan tangkap

- Teknologi budidaya - Teknologi pengolahan hasil

KUB POKDAKAN POKLAHSAR

Meningkatkan kesempatan dan produktivitas Kerja serta perluasan kesempatan usaha

Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja

Rasio penduduk yang bekerja

Pencari kerja yang ditempatkan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional) Jumlah pelatihan kewirausahaan

Jumlah pelatihan berbasis kompetensi Jumlah pelatihan berbasis masyarakat Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Jumlah alumni pelatihan berbasis kompetensi yang mengikuti uji kompotensi Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial

Meningkatnya kemandirian masyarakat perdesaan dalam pengelolaan potensi daerah

Jumlah masyarakat Pedesaan dalam memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Institusional)

Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok

Jumlah KK transmigran yg diberangkatkan pd tahun berjalan

Jumlah KK transmigran yg dibina

Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan

Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi

Izin Usaha yang diterbitkan

Pelayanan penanaman modal dan Perlindungan Investasi

Kenaikan nilai realisasi PMDN

Kenaikan nilai realisasi PMA




1 2 3 4 lingkungan Mendorong

pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah

Jumlah produk IKM yang berkualitas

IKM produktif

Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal

Tertatanya objek wisata Peningkatan sarana prasarana objek wisata

Terlaksananya pembinaan masyarakat pariwisata

Pembinaan terhadap stakeholder pariwisata:

Lembaga

Masyarakat pariwisata Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

Meningkatnya kunjungan wisatawan :

Lokal

Macanegara

Event wisata Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal

Meningkatnya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi

Jumlah Koperasi yang berkinerja baik Jumlah UMKM yang berkembang, berdaya saing dan terlegalisasi

Kemitraan antara pengusaha besar dan UKM dalam pemenuhan kebutuhan lokal

Meningkatkan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan peningkatan nilai ekspor

ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat

Terjaminnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang-barang penting

Meningkatnya nilai ekspor Kabupaten Sukabumi

Nilai Ekspor tahun berjalan

jumlah temuan barang yang diawasi tertera ulangnya alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

Tersedianya sarana perdagangan

Pembangunan pasar rakyat

Peningkatan pasar rakyat

Pengembangan pasar rakyat

Meningkatkan kapasitas lembaga dan kemandirian usaha ekonomi mikro perdesaan

Meningkatnya manajemen pengelolaan BUMDesa

Jumlah BUMDesa yang berkembang

Meningkatnya pemberdayaan lembaga usaha ekonomi desa

Jumlah lembaga usaha ekonomi desa yang mandiri

Mewujudkan sumber daya

Melestarikan dan mengembangkan

Meningkatnya pelestarian dan

kompetensi Pembina seni / Budaya daerah




1 2 3 4 manusia yang berdaya saing tinggi dan religius

budaya lokal apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal

Budaya daerah yang dikembangkan Jumlah group/sanggar kesenian

Festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan

Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan

Sarana dan prasarana kepemudaan

Pemuda produktif Lembaga pemuda

Penciptaan dan Penumbuhan entrepreuner baru

Meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga

Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi

Olahraga berprestasi

Sarana prasarana olahraga :

- Stadion

- Lapang Olahraga Outdoor

- Gedung Olahraga Penyediaan GOR di setiap Eks Kewedanaan

Meningkatnya Pembinaaan Olahraga Masyarakat

olahraga rekreasi/tradisional

Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan

meningkatnya kualitas kehidupan beragama

Pelaksanaan Pengajian Aparatur (Majelis Ta'lim Aparatur)

Penguatan Lembaga Keagamaan

Rakor lembaga keagamaan Kabupaten dan Kecamatan

Penyelenggaraan pengembangan Pendidikan Islam di sekolah

Gerakan Sukabumi Mubarokah

Penyelenggaraan hari besar Islam dan hari besar lainnya




1 2 3 4 Penyelenggaraan Idul Fitri dan Idul Adha Penyelenggaraan Pemulangan dan Pemberangkatan Jamaah Haji Apresiasi Ilmu, Seni dan Olahraga Santri Pontren, Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-Quran Penyelenggaran MTQ Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional Penguatan Pendidikan Keagamaan pada Pontren, Pendidikan Diniyah, dan Pendidikan Al qur'an Pendataan dan Pemakmuran Lembaga Keagamaan Islam berbasis IT Pembanguanan dan Pemeliharaan Aset Keagamaan Islam (Pusbangdai dan Asrama Haji Kabupaten Sukabumi, Masjid Agung Palabuhanratu, Gedung Islamic Centre Cisaat (GICC), Masjid Raya Cibadak)

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Pengawasan langsung Kamtibmas dan Kerja sama intelkam

Menguatnya kelembagaan sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan manusia yang berdaya saing tinggi dan religius.

jumlah Kegiatan pembinaan LSM, OKP/Ormas yang terdaftar dan aktif di Kabupaten Sukabumi

Meningkatnya pembinaan dan pendidikan politik daerah

jumlah kegiatan pendidikan/pembinaan politik daerah

Menurunnya gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat

Jumlah kegiatan Patroli Pemeliharaan Tibum Tranmas

Jumlah kegiatan pengamanan hari besar nasional dan hari besar keagamaan

Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat

Jumlah Pelanggaran PERDA




1 2 3 4 terhadap Perda dan Perkada

Jumlah kegiatan pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis bagi anggota POL PP Jumlah PPNS

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota Sat.Linmas dalam penanganan berbagai tugas khususnya tanggap darurat penanggulangan bencana

Jumlah anggota linmas desa terlatiih dalam tanggap darurat penanggulangan bencana Jumlah anggota linmas desa terlatiih dalam pemeliharaan trantibum dan pengamanan wilayah

Meningkatkan penanganan dan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Melestarikan Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat

Bimbingan, bantuan dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial

Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan

Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP. Penanganan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan

Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam.

Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/SELARAS Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana

Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).




1 2 3 4 Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan

Peningkatan Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak-hak Anak

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, Swasta dan Organisasi Perempuan Pengembangan Hak-hak Anak

Peningkatan Kualitias Hidup dan Perlindungan Perempuan & Anak

Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Perempuan Pencegahan dan Penanggulangan WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan bagi Perempuan dan Anak

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional

Mewujudkan Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional

Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

Sosialisasi Kediklatan Hasil Kajian dalam Perencanaan Kediklatan Evaluasi Purna Diklat Analisis Kebutuhan Diklat Jumlah jenis diklat yang diakreditasi / re akreditasi Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tingkat partisipasi anggota KORPRI

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Tingkat disiplin aparatur

Tertatanya struktur organisasi pemerintah yang efektif dan efisien

Pelaksanaan Penataan kelembagaan sesuai dengan Peraturan perundang Undangan Pelaksanaan Penataan Ketatalaksanaan sesuai dengan Peraturan perundang Undangan

Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)




1 2 3 4 Penatapan standar pelayanan dan Maklumat pelayanan Pelaksanaan Gelar Inovasi Pelayanan Publik

penataan Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan (PATEN)

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur

Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah

Jalinan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah Jalinan kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi pemerintah Jalinan kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak ke tiga dan masyarakat

Meningkatnya pengelolaan administrasi kewilayahan

Dokumen Batas Wilayah administrasi pemerintahan yang ditetapkan Dokumen Daftar Rupa Bumi yang dibakukan Data dasar pemerintahan

Terwujudnya Pemekaran Kabupaten Sukabumi

Persentase kelengkapan persyaratan pemekaran Kabupaten Sukabumi Dokumen pembentukan DOB Kabupaten Sukabumi Utara

Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

LPPD,RPPD dan ELPPD

Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dalam produktifitas kedewanan

Jumlah Pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti Bintek, Seminar, Workshop, in house training dan Sosialiasi

Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Jumlah dialog/audiensi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi masyarakat




1 2 3 4 Jumlah Kunjungan kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tersedianya Produk hukum yang diperlukan masyarakat

Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi yang Disahkannya/ditetapkan Persentase Produk hukum yang disosialisasikan Advokasi hukum aparatur (perdata/ptun) Penyuluhan Hukum

Jumlah Perda yang diundangkan

Jumlah Perbup yang diundangkan

Jumlah Keputusan Bupati yang diterbitkan Data dan pemantauan sektor investasi dan pengembangan BUMD Data dan pemantauan sektor pengembangan perekonomian dan perajin Data dan pemantauan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup Pembinaan Kesejahteraan Sosial

Lembaga Kemasyarakatan Budaya dan Adat Kabupaten Sukabumi sehat

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Konsistensi dokumen perencanaan

Jumlah Fasilitasi Program Pembangunan

Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel

Rasio Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang profesional melalui pendidikan dan latihan teknis substansi pengawasan dan Diklat Fungsional (sertifikasi)

Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi kolusi dan nepotisme

Prosentasi Rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kab, Sukabumi yang ditindaklanjuti SKPD.




1 2 3 4 Rata-rata jumlah temuan pada Seluruh SKPD Rasio SKPD yang menerapkan manajemen resiko dibanding dengan Seluruh SKPD di Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan kinerja SKPD yang baik. Laporan Keuangan Pemerintah Derah (LKPD) Kab. Sukabumi yang direviu APIP Prosentase dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang telah di reviu APIP Rasio SKPD Yang menerapkan SPIP dengan Seluruh Jumlah total SKPD Rata-rata nilai hasil evaluasi AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Sukabumi Rasio Aparat Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKASN dengan Jumlah seluruh ASN non pejabat eselon 2 dan 3 di Kab. Sukabumi Rasio SKPD yang memenuhi kriteria Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Prosentase Kepala SKPD (PA), KPA dan Bendahara Pengeluaran SKPD yang meningkat pemahaman atas hasil pemeriksaan mengikuti melalui Rakor Hasil Pengawasan Prosentase SKPD yang dilakukan pemeriksaan tertentu Rasio Penyelesaian Pengaduan Masyarakat atau Lembaga dengan jumlah pengaduan yang ditangani

Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Tersedianya Pedoman Pelaksanaan APBD

Raperda dan Perbup APBD yang ditetapkan Perbup tentang Pergesaran Penjabaran APBD yang ditetapkan

Tersedianya Laporan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel

Laporan Keuangan yang akuntabel Inventarisasi/ penatausahaan Barang milik daerah Pengamanan Aset tanah Jumlah Kebijakan tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah yang ditetapkan




1 2 3 4 Cakupan pengelolaan laporan SKPD

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemungutan pajak (Tax performance index)

Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan tata kearsipan pemerintah daerah

OPD yang menerapkan arsip secara baku Peningkatan Kegiatan SDM Pengelola kearsipan

Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Cakupan Kepemilikan KK Cakupan Kepemilikan KTP Cakupan Kepemilikan akta kelahiran Cakupan Penerbitan Akta Kematian Jumlah SKPD yang terintegrasi dengan basis data terpadu kependudukan

Mengoptimalkan pengelolaan administrasi pertanahan

Tertib administrasi pertanahan

Fasilitasi pembahasan penyelesaian masalah pertanahan

Fasilitasi dan terinventarisasinya hak-hak atas tanah Pemkab Sukabumi Fasilitasi Penatagunaan Tanah

Membangun budaya partisipasi masyarakat

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Capaian Realisasi PBB dan Retribusi Daerah

Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa

Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih

Jumlah Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa

Jumlah Administrasi Desa yang terkelola dengan baik

Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Meningkatnya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Jumlah Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih

Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal

Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat

Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan

Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa




1 2 3 4 Organisasi Masyarakat

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang mendukung E-Goverment

Meningkatnya Penyebaran Informasi Pemda terhadap Masyarkat luas baik internal maupun eksternal Kabupaten melalui kerjasama dengang media massa baik media cetak, radio, televisi maupun media online

Penyampaian informasi publik melalui jalinan komunikasi dan kerjasama dengan media

Meningkatnya Penyebaran Informasi Pemda terhadap Masyarakat luas baik internal maupun eksternal Kabupaten melalui Media yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (website, Sistem Elektronik serta Media Sosial) dan melalui media tradisional

Penyampaian informasi publik melalui media informasi yang di kelola Pemerintah Daerah Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik (LPSE)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi berbasis IT menuju e-government

Terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Pemda berbasis IT

Tersedianya Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kominfo

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan TIK

Meningkatnya penataan dan pengawasan menara telekomuniasi

Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik

Jumlah aparatur yang memahami pengadaan barang dan jasa secara elektronik

Pengadaan secara elektronik (e-purchasing dan e-catalog)

Jumlah aparat desa yang memahami pengadaan barang dan jasa secara elektronik

Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa




1 2 3 4 Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran

OPD & DPPA-OPD

Laporan Pengegendalian dan Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPA)

Optimalisasi pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit

BOR sesuai standar (Bed Occupancy Ratio nilai standar 60-85%) ALOS sesuai standar (Average Lange Of Stay nilai standar 3-5 hari) TOI sesuai standar (Turn Over Interval nilai standar 1-3 hari)

Menurunkan angka NDR ( Net Death Rate nilai standar <25 ‰)

Menurunkan angka GDR (Gross Death Rate nilai standar < 45 ‰)

Frekuensi pemakaian tempat tidur ( Bed Turn Over /BTO ) nilai standar 40-50 kali Jumlah Kunjungan pasien Instalasi gawat darurat Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan kepuasan costumer baik (Nilai baik antara 62,51 - 81,25)




Frekuensi pemakaian tempat tidur ( Bed Turn Over /BTO ) nilai standar 40-50 kali




1 2 3 4 Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Jumlah Kunjungan pasien Instalasi gawat darurat kepuasan costumer baik ( nilai baik antara 62,51 - 81,25)




Frekuensi pemakaian tempat tidur ( Bed Turn Over /BTO ) nilai standar 40-50 kali Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Jumlah Kunjungan pasien Instalasi gawat darurat kepuasan costumer baik ( nilai baik antara 62,51 - 81,25)

Tersedianya obat, bahan kimia dan perbekalan kesehatan

Tersedianya obat, perbekalan kesehatan Tersedianya obat Program Tersedianya bahan kimia/reagensia untuk pemeriksaan kesehatan

Pembinaan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

cakupan Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil

cakupan Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani




1 2 3 4 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) sesuai standar

Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) sesuai standar

Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani Cakupan Kunjungan Bayi cakupan peserta KB aktif

Menurunnya kasus kematian ibu dan bayi

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

Menurunnya Angka Kematian Bayi

Menurunnya angka kesakitan

Cakupan Pelayanan Anak Balita

Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan lansia

Meningkatnya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga

Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

Meningkatnya pembinaan, pengembangan dan pengawasan upaya

Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional dan kimplementer




1 2 3 4 kesehatan tradisional dan komplementer

Meningkatnya mutu dan akses pelayanan keperawatan, kebidanan dan keteknisian medik

Jumlah puskesmas yang menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat

Jumlah Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas

Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan laboratorium Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan Kesehatan Indra

Meningkatnya layanan kesehatan untuk masyarakat

Jumlah Penduduk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN)

Meningkatnya layanan kesehatan untuk masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di fasilitas kesehatan

Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat

Ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan

Ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

Bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Balita kurus yang mendapat makanan tambahan




1 2 3 4 Remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

Balita gizi Sangat Kurus mendapat perawatan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan

Cakupan sarana air bersih (SAB)

Cakupan Rumah Sehat Cakupan Akses Jamban Keluarga (JAGA) Cakupan Angka Bebas Jentik

Cakupan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Cakupan Tempat Sampah

Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat

kebijakan publik yang berwawasan kesehatan Cakupan PHBS di Tatanan RT

Cakupan strata desa siaga aktif

Cakupan sekolah yang mempromosikan kesehatan

Jumlah Tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Meningkatnya angka kesembuhan penderita TB Paru BTA Positif

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani

Cakupan penemuan dan penanganan penderita Diare




1 2 3 4 Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus Penderita Filariasis Cakupan Penemuan dan Penanganan suspect Flu Burung

Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus Penderita Kusta

Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus Penderita HIV/AIDS Annual Paracite Index (API) Malaria Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus Penderita Rabies Persentase PKM yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu Persentase desa / kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM Persentase perempuan usia 30- 50 Tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara Persentase Puskesmas Yang melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), minimal 50 % sekolah Prevalensi tekanan darah tinggi

Mempertahankan Prevalen Obesitas Prevalensi merokok pada penduduk usia <= 18Tahun

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 Jam Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 th

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)




1 2 3 4 Meningkatnya Kesehatan Jemaah Haji Kab. Sukabumi

Cakupan Pemeriksaan dan pembinaan Kesehatan Jemaah Haji Cakupan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana

Cakupan Tenaga Kesehatan Berizin di Praktek Mandiri dan Sarana Kesehatan Cakupan Sarana Kesehatan Berizin

Cakupan Sertifikasi Produk Kesehatan Rumah Tangga

Cakupan Puskesmas Terakreditasi

Cakupan Puskesmas dengan Sistem Informasi Terintegrasi

Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)

meningkatnya akses pelayanan kesehatan

Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan

Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas

menurunnya laju pertumbuhan penduduk

cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun. cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif

cakupan pasangan yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

Ratio Petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas disetiap 2 (dua) desa/kelurahan Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/kelurahan cakupan penyedia alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun cakupan penyedia informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun




1 2 3 4 meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 80 persen menjadi 82 persen dan pembinaan keluarga menjadi sekitar 70 persen.

cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkaatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

Meningkatkan budaya baca masyarakat

Terwujudnya pembudayaan gemar membaca masyarakat

Jumlah koleksi bahan perpustakaan di Kab. Sukabumi

Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Tingkat kompetensi Pengelola perpustakaan

Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang religius, mandiri dan berdaya saing

Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan

APK SD Sederajat APM SD Sederajat

APK SMP Sederajat APM SMP Sederajat Angka kelulusan SD Angka Kelulusan SMP

Angka Mengulang Kelas SD

Angka DO SD Angka DO SMP Angka melanjutkan dari SD Sederajat ke SMP Sederajat Angka melanjutkan dari SMP Sederajat ke SMA Sederajat

Rata-rata nilai ujian akhir SD

Rata-rata nilai ujian nasional SMP

Jumlah SD yang memenuhi SPM

Jumlah SMP yang memenuhi SPM

SD yang biaya operasionalnya terbantu dana APBD SMP yang biaya operasionalnya terbantu dana APBD

APK PAUD (3-6 tahun) Jumlah lembaga PAUD yang memiliki ruang kelas untuk belajar




1 2 3 4 Jumlah PAUD yang menyelenggarakan pembinaan pendidikan keluarga (parenting) Angka kelulusan Paket A Angka kelulusan Paket B Angka kelulusan Paket C

Meningkatkan Angka Melek Huruf

Setiap SD/MI memiliki jumlah guru kelas yang cukup (rasio antara guru kelas dengan jumlah siswa 1 : 32 orang) Setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran (11 mata pelajaran), dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran (7 rumpun) Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di setiap SD/MI minimal 2 orang untuk setiap satuan pendidikan Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% atau lebih (untuk daerah khusus sebanyak 40% atau lebih) Jumlah guru yang disertifikasi sebagai pendidik di SD/MI minimal 2 orang untuk setiap satuan pendidikan Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 35% atau lebih (untuk daerah khusus 20% atau lebih) dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik PTK PAUD yang lulus KMD PTK SD yang lulus KMD

PTK SMP yang lulus KMD Setiap SD memiliki tenaga kependidikan terlatih dan bersertifikat Setiap SMP memiliki tenaga kependidikan terlatih dan bersertifikat Persentase kepala sekolah jenjang SD dan SMP yang telah mengikuti diklat calon kepala sekolah




1 2 3 4 Satuan Pendidikan Formal TK dan Jenjang pendidikan dasar yang terakreditasi minimal baik jumlah TK terakreditasi jumlah SD terakreditasi jumlah SMP terakreditasi Satuan Pendidikan Nonformal yang terakreditasi minimal baik jumlah PAUD terakreditasi

jumlah LKP terakreditasi jumlah PKBM terakreditasi

Meningkatnya manajemen dan tata kelola pendidikan

Jumlah Basis Data Pendidikan (Berbasis Sekolah dan Berbasis Masyarakat) Jumlah Dokumen Rencana dan Pelaporan Pendidikan Jumlah SOP Pendidikan Jumlah Aplikasi yang dikembangkan untuk meningkatkan efektifitas tata kelola pendidikan Jumlah Percontohan Sekolah Sehat disetiap jenjang satuan pendidikan Jumlah dokumen rencana manajemen pengembangan kurikulum dan proses pembelajran yang efektif Skor LAKIP minimal 80

mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan

terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing dibidang agribisnis, pariwisata dan industri

Perda Dokumen RDTR Dokumen RTBL Dokumen Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan Ruang mekanisme dan Tata cara perizinan dalam rangka pemanfaatan dan penataan ruang Ruang Terbuka Hijau (RTH)

masterplan pertamanan dan pemakaman

Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal

meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana

Penanganan Tanggap Darurat

Terpenuhi dan terdistribusikannya kebutuhan logistik untuk korban bencana jumlah pelaksanaan upaya mitigasi bencana




1 2 3 4 Terselenggaranya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana

meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten

tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK

persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK

Jumlah Sumber daya manusia yang terlatih dan sigap dalam upaya mitigasi bencana kebakaran

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian

meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang

Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten pelayaanan informasi tentang Infrastruktur ketersediaan sarana pengelolaan jalan Terbangunnya ruas jalan baru

Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air

Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan kabupaten peningkatan kapasitas lembaga pengelola irigasi baik SDM, regulasi maupun sarana prasarananya Tingkat kondisi infrastruktur sumber daya air dalam rangka konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman

Cakupan layanan air minum perdesaan cakupan pelayanan air minum perkotaan cakupan pelayanan air limbah domestik Persentase pengurangan sampah perkotaan Persentase pengangkutan sampah




1 2 3 4 Persentase pengoperasian TPA

kawasan kumuh Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota Pengurangan Luas Genangan

meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan

cakupan rumah layak huni Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi dan kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi

cakupan pelayanan informasi jasa konstruksi

cakupan pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktifitas ekonomi dan pelayanan dasar

Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat

Tersedianya simpul jaringan transportasi berbasis jalan dan keretaapi Tersedianya simpul jaringan transportasi berbasis perairan

Tersedianya perlengkapan Jalan (Fasilitas Lalu lintas dan PJU)

Tersedianya navigasi dan fasilitas keselamatan pelayaran

Tersedianya sarana angkutan umum publik dan operasional perhubungan Menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas di jalan

Menurunnya tingkat pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

meningkatnya pengawasan dan pengendalian perairan

meningkatnya kinerja angkutan umum meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan Meningkatnya jumlah kendaraan yang melaksanaan pengujian kendaraan bermotor




1 2 3 4 Meningkatnya kualitas Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Meningkatnya Pelopor Keselamatan Transportasi Meningkatnya pembinaan dan audit keselamatan transportasi

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Jumlah Masyarakat, Lembaga/Kelompok Masyarakat, Stakeholders dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup menurunnya jumlah pencemaran air sungai menurunnya jumlah pencemaran udara tertanganinya izin lingkungan dan izin PPLH menurunnya pencemaran akibat limbah B3 dan sampah

Meningkatkan Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam

Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam serta keanekaragaman hayati

Persentase Peningkatan Pengelolaan Tutupan Lahan (Vegetasi) Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati

meningkatnya ekosistem dan sumber daya pesisir

Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 VI- 1


BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan merupakan salah satu sarana untuk melakukan perubahan, transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung capaian pembangunan. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan merata ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat terwujud.

6.1. Strategi

Rumusan strategi menunjukkan langkah dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;

2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;

3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);

4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan



kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;

5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan

6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Adapun rumusan strategi pembangunan berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana secara sistematis tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai, diuraikan dalam penjelasan berdasarkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Misi 1

Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal Melalui Bidang Agribisnis, Pariwisata dan Industri Yang Berwawasan Lingkungan;

Tabel 6.1 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dari Misi 1

No Tujuan Sasaran Strategi

1 2 3 4 1 Meningkatkan daya beli dan

ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian

Terciptanya Kesempatan kerja di sektor agribisnis

Meningkatkan kesempatan kerja di sektor pertanian melalui pengolahan produksi pemasaran hasil pertanian, dan pengembangan usaha agribisnis melalui kelompoktani

Meningkatnya Produksi Pangan

Meningkatkan produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan

Terlaksananya intervensi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan Serta Teratasinya kerawanan pangan

Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan

Terwujudnya Sentra Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Mengembangkan Sentra Agribisnis berbasis Kawasan




1 2 3 4 Meningkatnya kapasitas kelembagaan tani berorientasi agribisnis berbasis potensi lokal

Menumbuhkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan tani sebagai kekuatan ekonomi petani


Meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian non pangan

2 Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku perikanan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku perikanan

Meningkatnya produksi, nilai tambah produk perikanan serta sarana prasarana perikanan

Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan

Terwujudnya sentra perikanan budidaya air tawar, laut, dan pengolahan hasil perikanan

Mengembangkan Sentra Perikanan berbasis Kawasan

3 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas Kerja serta perluasan kesempatan usaha

Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja

Perluasan kesempatan kerja, Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan perlindungan Hak-hak Pekerja Meningkatkan kompetensi pencari kerja

Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Perdesaan dalam Pengelolaan Potensi Daerah

Peningkatan Produktivitas masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah


Pemberangkatan KK Transmigran

Pembinaan sosial ekonomi di pemukiman translok dan transmigran

4 Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing

Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi

Penciptaan iklim investasi yang Kondusif dan Pembangunan Industri di Berbagai Sektor Yang Berwawasan Lingkungan




1 2 3 4 dan berwawasan lingkungan

Mendorong pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah

meningkatkan kemampuan daya saing Industri rumah tangga industri kecil dan menengah

5 Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal

Tertatanya Objek Wisata

Meningkatkan dan Pengembangan Obyek Wisata

Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Pariwisata

Membangun, mengembangkan serta meningkatkan pembinaan kemitraan terhadap stakeholder pariwisata dan ekonomi masyarakat dalam pengelolan kepariwisataan daerah

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

Meningkatkan Produk kepariwisataan yang dikembangkan serta penguatan fungsi stakeholder kepariwisataan

6 Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal

Meningkatnya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi

penataan pengelolaan koperasi dan UMKM

7 Meningkatkan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Peningkatan Nilai Ekspor

ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat

Menjaga stabilitas dan distribusi kebutuhan barang-barang penting

Meningkatnya nilai ekspor kabupaten sukabumi

Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Tersedianya sarana perdagangan

Penyediaan sarana perdagangan

8 Meningkatkan kapasitas lembaga dan kemandirian usaha ekonomi mikro perdesaan

Meningkatnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa

Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan kemandirian Usaha Ekonomi Mikro Perdesaan

Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa



2. Misi 2

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan

Religius;



1 2 3 4 9 Melestarikan dan

mengembangkan budaya lokal

Meningkatnya pelestarian dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal

Meningkatakan SDM bidang seni dan budaya

Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah Melestarikan kesenian daerah Melestarikan seni dan budaya Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana peninggalan sejarah dan budaya

10 Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan

Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga Meningkatkan kompetensi pemuda Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Aktivitas Kepemudaan Dalam Rangka Perwujudan Pemuda Mandiri Meningkatkan kemandirian pemuda

11 Meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga

Meningkatnya Pembinaan Olahraga yang berorientasi pada prestasi

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Olahragawan Berprestasi Secara Berkelanjutan

Meningatkan kualitas sarana prasarana olahraga

Meningkatnya Pembinaaan Olahraga Masyarakat

Meningkatkan Kualitas dan kuntitas Olahraga Masyarakat

12 Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan

meningkatnya kualitas kehidupan beragama

Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-




1 2 3 4 nilai Keagamaan;

13 Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat


Melibatkan seluruh komponen dan pelaku kamtibmas


Dukungan kegiatan, pembinaan dan desiminasi tentang kelembagaan sosial dan organisasi kemasyarakatan


pendidikan dan pelatihan politik bagi parpol


Peningkatan kualitas SDM satpol PP dan memperkuat sarana dan prasarana

Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada


Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota Sat.Linmas dalam penanganan berbagai tugas khususnya tanggap darurat penanggulangan bencana


14 Meningkatkan penanganan dan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Melestarikan Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

Pembangunan Modal Sosial melaui Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi Masyarakat Miskin dan Pembangunan Nilai-nilai Keperintisan dan Kepahlawanan.




1 2 3 4 Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan

Rehabilitasi, Pelatihan dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas Tuna Sosial, Anak naka Korban Narkotika (ANKN), ODHA dan Bencana Sosial


Peningkatan Basis Data Terpadu dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Perlindungan dan Penjaminan Kesejahteraan Sosial melalui Program Sistem layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Sukabumi

15 Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Menjalin Kemitraan dengan lembaga dan / atau Elemen Khusus Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

16 Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan

Peningkatan Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak-hak Anak

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan & Anak

Maksimalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perencanaan Aksi Tindak Pidana Perdagangan Orang



3. Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional;



1 2 3 4 17 Mewujudkan Reformasi

birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional

Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur

Meningkatkan kualitas dan Kompetensi aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur


Penataan kelembagaan perangkat Daerah

peningkatan kapasitas ketatalaksanaan perangkat daerah


Standarisasi pelayanan publik pada seluruh perangkat daerah

Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah

peningkatan kemudahan penyelenggaraan kerjasama daerah


Penataan Batas Wilayah administrasi pemerintahan


peningkatan dan penguatan koordinasi, konsultasi dan lobi kepada Pemerintah provinsi, Pemerintah Pusat dan Stakeholder lainnya

Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Peningkatan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan deerah


Peningkatan kualitas SDM anggota DPRD




1 2 3 4 Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Melaksanakan komunikasi pimpinan daerah dengan berbagai elemen mesyarakat


penataan produk hukum daerah


Peningkatan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel

Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) yang professional


Meningkatkankan efektifitas sistem pemantauan, evaluasi dan monitoring penerapan SPIP

18 Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Tersedianya Pedoman Pelaksanaan APBD

Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah

Tersedianya Laporan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel




Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan tata kearsipan pemerintah daerah

Peningkatan tata kelola kearsipan

19 Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Peningkatan kualitas pelayanan admistrasi kependudukan dan pencatatan sipil Peningkatan Penggunaan Tekonologi Informasi dalam memperkuat dan integrasi data kependudukan

20 Mengoptimalkan pengelolaan administrasi pertanahan

Tertib administrasi pertanahan

Penataan administrasi pertanahan




1 2 3 4 21 Membangun budaya

partisipasi masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan


Memperluas wajib pungut retribusi dan pajak daerah

22 Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa

Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih


Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa

23 Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Meningkatnya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat



Meningkatkan kualitas ekonomi, lingkungan dan social

Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

24 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang mendukung E-Goverment

Meningkatnya Penyebaran Informasi Pemda terhadap Masyarkat luas baik internal maupun eksternal Kabupaten melalui kerjasama dengang media massa baik media cetak, radio, televisi maupun media online

Mengembangkan sistem penjalinan dan kerjasama dengan Media Massa

Mengembangkan sistem Informasi Publik dan Daerah

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi berbasis IT menuju e-government

Mengembangkan Sistem Informasi dan Informatika


Meningkatan kapasitas dan Jumlah SDM yang telah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah




1 2 3 4 mengoptimalkan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)

4. Misi 4 Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah;



1 2 3 4 25 Meningkatkan Derajat

Kesehatan Masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit

Upaya peningkatan mutu pelayanan dengan menekankan patient safety dan penyempurnaan proses pelayanan yang mengacu evident base dan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal


Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan


Mengoptimalkan fasilitas dan peran tenaga kesehatan dalam upaya penurunan AKI dan AKB



Menurunnya angka kesakitan

Meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan anak balita termasuk SDIDTK Meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan di Puskesmas




1 2 3 4 Meningkatnya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga

Meningkatkan Akses Peayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas

Meningkatnya pembinaan, pengembangan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional dan komplementer


Meningkatnya mutu dan akses pelayanan keperawatan, kebidanan dan keteknisian medik


Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat


Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA


Meningkatnya layanan kesehatan untuk masyarakat

Meningkatkan jumlah, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

Meningkatnya layanan kesehatan untuk masyarakat miskin Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat

Mengoptimalkan fasilitas dan peran tenaga kesehatan dalam upaya penurunan masalah gizi


Meningkatkan Upaya Penyehatan Lingkungan


Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan




1 2 3 4 Meningkatnya Kesehatan Jemaah Haji Kab. Sukabumi

Meningkatkan Kesehatan Jamaah Haji


Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya.

26 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas

menurunnya laju pertumbuhan penduduk

Menurunkan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun

meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 80 persen menjadi 82 persen dan pembinaan keluarga menjadi sekitar 70 persen.

Meningkatkan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita(BKB) ber-KB

27 Meningkatkan budaya baca masyarakat

Terwujudnya pembudayaan gemar membaca masyarakat

Meningkatkan sosialisasi dan promosi gemar membaca

28 Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang religius, mandiri dan berdaya saing

Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan

Mendekatkan akses layanan pendidikan kepada masyarakat Penyediaan Beasiwa Transisi dan Rawan DO Menjamin anak usia sekolah medapatkan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal Meningkatkan Capaian Indikator SPM Dikdas Memprioritaskan sekolah SSN memenuhi indikator SPM dan meningkatkan sekolah SSN ke SSN plus Peningkatan Insentif guru PAUD Memberikan layanan pendidikan jalur non formal bagi penduduk yang tidak terlayani melalui pendidikan jalur formal




1 2 3 4 Pemerataan distribusi guru

Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Pemberian penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan berdasarkan inovasi pendidikan yang dikembangkan Meningkatkan kemahiran guru dibidang kepramukaan


Meningkatkan Tatakeola pendidikan yang akuntabel,transparan dan partisipatif

29 mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan

terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing dibidang agribisnis, pariwisata dan industri

meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing dibidang agribisnis, pariwisata dan industri

30 Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal

meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana

meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana


meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran

31 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian

meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

meningkatkan infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang

Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air

meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air




1 2 3 4 meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman

meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman


meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan


meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah negara

32 meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktifitas ekonomi dan pelayanan dasar

Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat

Membangun saran dan prasarana perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang Meningkatkan kinerja dan pelayanan transportasi yang tertib dan nyaman Meningkatkan Keselamatan transportasi jalan

33 Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

34 Meningkatkan Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam

Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam serta keanekaragaman hayati

Pelestarian Fungsi, Pemeliharaan dan Pemanfaatan KEHATI serta Sumber Daya Alam Berkelanjutan


Pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai prioritas pembangunan (strategy focused organization) enam tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Pemerintah daerah telah menyusun strategi



pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Keenam prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, meliputi:

1. Penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Pengembangan Agribisnis;

2. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha; 3. Peningkatkan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan

Kesejahteraan Masyarakat; 4. Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Masyarakat, Melalui Layanan

Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Agama, Budaya, Pemuda Dan Olahraga;

5. Peningkatkan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat.

6. Peningkatan kualitas pelayanan inftrastruktur dasar

Penjelasan singkat mengenai masing-masing prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis

Dalam kehidupan manusia terdapat tiga utama kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan pokok manusia berupa pangan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia untuk hidup dan untuk dapat beraktifitas. Kabupaten Sukabumi merupakan daratan dengan aneka sumberdaya yang berpotensi tinggi, lahan-lahan potensial dalam bidang pertanian sebagai bahan pokok pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menyikapi isu/permasalahan di masa depan tentang kurangnya ketersediaan bahan pokok pangan, Kabupaten Sukabumi harus mulai mewaspadai dan menyiasati ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan merupakan permasalahan yang krusial karena hal ini akan memberi dampak pada sektor-sektor yang sedang berjalan.

Ketahanan pangan menurut UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dengan adanya hal itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu.



Peran aktif pemerintah dan masyarakat khususnya Kabupaten Sukabumi sangat diperlukan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi berfungsinya subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan secara sinergi. Sehingga dengan memiliki ketahanan pangan, daerah akan memiliki ketersediaan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dimaksudkan untuk penggalian potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi strategis dalam pengelolaan sumber daya alam/agraria secara adil dan berkelanjutan. Pengembangan SDA harus dalam pengontrolan dan pengelolaan pemerintah berdasarkan asas kerakyatan. Pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi lokal hendaknya memperhatikan akar budaya dan kearifan lokal masyarakat. Selain itu, dalam menumbuh-kembangkan model-model pengembangan ekonomi berbasis rakyat perlu adanya dasar keswadayaan dan kemandirian dengan diperkuat institusi dan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Upaya pengembangan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural dengan cara memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional yang dimulai dari perekonomian daerah. Salah satu upaya dalam menyiasati strategi ini yakni dengan mengupayakan pengembangan dan pembangunan ekonomi lokal daerah. Melalui pengembangan ekonomi lokal daerah, maka secara langsung potensi-potensi daerah dapat terangkat dan berkembang sehingga akan membantu mempertangguh perekonomian daerah.

Pengembangan agribisnis merupakan salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan sebagai industri berbasis sumber daya. Agribisnis berpotensi dapat meningkatkan cadangan devisa serta penyediaan lapangan kerja (khususnya pada Kabupaten Sukabumi) yang mempunyai potensi dalam mengkolaborasikan sentra pertanian dengan sentra bisnis. Pengembangan agribisnis akan sangat strategis jika dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (backward and forward linkages), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsep berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumber daya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek.

2. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha Pekerjaan merupakan aktifitas manusia yang menghasilkan sesuatu

baik barang ataupun berupa uang. Barang dan uang yang dihasilkan



digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kehidupan manusia dapat berlangsung dengan baik apabila manusia mempunyai pekerjaan, agar dihasilkan sesuatu sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Sukabumi. Kesempatan kerja merupakan penciptaan lapangan usaha terutama sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan. Diperlukan campur tangan dan upaya pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam peningkatan dan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara membuka lapangan usaha secara efektif dan efisien.

Kondisi daerah yang kondusif merupakan prasyarat utama dalam membuka dan memperluas lapangan usaha. Selain kondisi daerah yang memadai, SDM daerah juga mempengaruhi dalam penyerapan tenaga kerja. Peningkatan daya saing manusia di Kabupaten Sukabumi dan peningkatan infrastruktur daerah merupakan modal dasar dalam upaya penciptaan kesempatan kerja berbasis SDM yang berkualitas, sehingga bisa disimpulkan bahwa peningkatan dan perluasan kesempatan kerja merupakan impact dari peningkatan SDM dan infrastruktur.

3. Peningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan kata yang cukup kompleks, karena ia mengandung beberapa unsur untuk dapat mencapai sejahtera. Sejahtera dapat dikatakan sebagai “bahagia dan berkecukupan dalam segala hal”, dan segala aspek kehidupan manusia berpengaruh dalam mencapai sejahtera. Peningkatan kemampuan daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan upaya mengatasi kemiskinan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional, sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan perlu melakukan efektifitas kualitas bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Dengan adanya pengefektifan berbagai strategi pengentasan kemiskinan, diharapkan terjadi konsistensi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, ketepatan sasaran penerima bantuan dan perlindungan sosial perlu diperhatikan agar pengentasan kemiskinan berdampak efektif dan efisien dalam mengurangi beban masyarakat.



Upaya memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin memiliki kesempatan keluar dari garis kemiskinan dan terus menjaga perekonomiannya agar tidak kembali ke dalam lingkaran kemiskinan. Hal ini sangat diperlukan karena upaya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memiliki dampak panjang dalam kestabilan perekonomian masyarakat. Selain itu, dengan melakukan strategi pemberdayaan, diharapkan masyarakat berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan segala potensi SDM maupun SDA di masing-masing wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam rangka strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup perlu melakukan upaya berupa meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang agar dapat mendayagunakan segala potensi dengan tepat untuk pencapaian pembangunan daerah. Selain itu, upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan serta peningkatan kualitas udara dan perairan perlu dilakukan demi mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan berkualitas perlu didukung oleh upaya penegakan hukum lingkungan secara efektif dan adil sehingga keseimbangan antara integritas undang-undang dan lingkungan alam sekitar tetap terjaga. Sinergi antara peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan sebagai persiapan menghadapi dinamika pasar global perekonomian. Perlu disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan perekonomian yang bersifat fisik dan memanfaatkan sumber daya alam mengandung resiko berupa dampak perubahan ekosistem baik secara negatif maupun positif. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi terkait pembangunan berwawasan sosial ekonomi dengan berwawasan lingkungan. Secara nyata, hal ini dapat diupayakan dengan meningkatkan luas tutupan lahan dan penerapan konsep strategi pembangunan ekonomi hijau (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjaga komponen ekosistem alam dan kehidupan manusia sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

4. Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Masyarakat, Melalui Layanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Agama, Budaya, Pemuda Dan Olahraga

Strategi ini memiliki fokus pada pembangunan berupa pembentukan pribadi manusia yang bermoral dan berakhlak mulia. Hal ini dilakukan karena tidak dipungkiri bahwa perilaku, sikap, kecerdasan emosional manusia pada masyarakat sangat mempengaruhi pembangunan daerah. Sehingga perlu upaya yang mampu mengarahkan



masyarakat pada kegiatan yang menunjang pembentukan pribadi yang berakhlak mulia. Melalui pribadi yang mulia, diharapkan segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat mengarah pada kebaikan, sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung dengan lebih baik, lebih efisien dan lebih optimal.

Kualitas sumber daya manusia (masyarakat) merupakan unsur kunci dan pendukung utama dalam pembangunan serta menjadi cerminan keberhasilan dari pembangunan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi mengupayakan peningkatkan kualitas sumber daya masyarakat, melalui layanan pendidikan, kesehatan, sosial, agama, budaya, pemuda dan olahraga. Hal ini dilakukan untuk membentuk kualitas manusia yang handal dan bermoral. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan jati diri manusia dan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi dan kualitas manusia secara normatif. Melalui sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing dengan SDM di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Fokus utama pembangunan bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara merata. Meningkatnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah diharapkan dapat menstimulasi peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sukabumi.

Selain faktor pendidikan, faktor kesehatan merupakan hal yang penting dalam mendukung segala aktifitas manusia. Pembangunan di bidang kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Perbaikan akses dan mutu di bidang kesehatan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Dalam mendukung segala upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut maka infrastruktur dasar mempunyai peran yang cukup penting. Infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, irigasi (pengairan), sarana dan prasarana kesehatan, serta infrastruktur pendidikan merupakan hal pokok dan mendasar sebagai pendukung kehidupan. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar mempunyai tujuan berupa pemerataan dan pengembangan wilayah dengan prototipe kawasan berkembang sekitarnya.



5. Peningkatkan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu hal yang penting dalam mendukung keberlangsungan dan pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya peningkatan Efektifitas dan Profesionalisme Aparatur dalam kinerjanya. Aparatur pemerintah sesungguhnya adalah pelayan masyarakat, karena aparatur pemerintah bekerja untuk masyarakat, sehingga perlu adanya penanaman budaya birokrat sebagai pelayan masyarakat. Upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bisa dilakukan melalui cara reformasi birokras, sehingga mampu membangun pemerintah daerah yang bekerja dengan efektif dan professional serta dengan kesungguhan hati. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan good governance.

Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan menstimulasi kinerja birokrasi dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Selain itu pengendalian dan pengelolaan aset daerah secara efektif akan mendorong percepatan pembangunan daerah dari segi infrastruktur dan layanan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan kinerja aparatur yang baik sangat diperlukan koordinasi dan manajemen yang kooperatif sehingga pelayanan dapat berjalann dengan optimal. Penambahan kapasitas aparatur yang berkualitas dan penerapan standar pelayanan minimal dapat menjadi jaminan sehingga pelayanan publik dapat berjalan efektif dan efisien. Terkait reformasi birokrasi, pada prinsipnya terdapat lima hal pokok yaitu penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan, serta kualitas pelayanan.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Inftrastruktur Dasar

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan daerah dengan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi menjadi tujuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.



Untuk menunjang hal tersebut, perlu adanya peningkatan infrastruktur yang mendorong tumbuhnya perekonomian daerah utamanya di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan maupun pusat perkotaan. Hal ini perlu difokuskan untuk mewujudkan pemerataan capaian hasil pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi utamanya dalam bidang ekonomi masyarakat.

6.2. Arah Kebijakan

6.2.1 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Arah kebijakan merupakan instrumen langkah-langkah dalam perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama dari rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk SKPD yang terlibat di dalamnya.

6.2.2 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1 Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Sukabumi, RKPD

Tahun 2016-2021

Untuk selanjutnya, masing-masing tema pembangunan di atas diterjemahkan dalam arah kebijakan sesuai prioritas pembangunan tiap tahun sebagaimana berikut.



Tabel 6.5 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah


No Misi Prioritas Pembangunan Arah Kebijakan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan

Penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis

Mendorong produktivitas wilayah

melalui pengembangan sentra produksi

Pembangunan infrastruktur

menuju sentra produksi dan pariwisata

Pembangunan sarana

pemerintahan, penataan pusat pertumbuhan

Palabuhanratu dan peningkatan

kualitas pelayanan publik

Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing

Pembangunan Ekonomi berbasis

kawasan

Pemeliharaan infrastruktur

wilayah

Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha Peningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat

2

Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi

dan religius

Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Masyarakat, Melalui Layanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Agama, Budaya, Pemuda Dan Olahraga

3

Mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang bersih dan profesional

Peningkatkan Efektivitas Dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat

4

Optimalisasi pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan,

pendidikan dan infrastruktur

Peningkatan kualitas pelayanan inftrastruktur dasar

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 VII-1


BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Bupati Sukabumi Tahun 2016-2021

Program prioritas Bupati ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Adapun janji kampanye Bupati Sukabumi Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha

a) Membuka lebih banyak lapangan kerja dan mencetak wirausahawan baru dan santri wirausaha berbasis agribisnis, UMKM, IKM dan ekonomi kreatif.

b) Penerapan teknologi pertanian tepat guna dan peningkatan SDM pelaku Pertanian Memaksimalkan peran fungsi koperasi pertanian

c) Membentuk pusat promosi hasil pertanian d) Fasilitasi sarana prasarana dan pembiayaan sektor perikanan

budidaya air tawar. e) Optimalisasi pasar ikan Cibaraja f) Mendorong serta mengoptimalkan peran diklat non aparatur

menjadi pusat pelatihan tenaga kerja dan keterampilan (Pendirian Balai Latihan Kerja/BLK)

g) Penyerapan tenaga kerja di sektor formal yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

h) Mendorong usaha pertanian menjadi usaha agribisis berbasis sentra /wilayah/kawasan.

i) Memberikan perizinan gratis untuk UMKM, IKM dan pelaku ekonomi kreatif serta memberikan penghargaan setiap tahun pagi para pengusaha muda inspiratif dan pengusaha yang membantu pemberdayaan masyarakat.

j) Memfasilitasi kerjasama permodalan UMKM, IKM dan pelaku ekonomi kreatif

k) Memperkuat permodalan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di 41 Kecamatan eks lokasi PNPM-MPd untuk mengoptimalkan pelayanannya kepada kelompok-kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)

l) Melindungi Pasar Tradisonal dan membangun pasar semi modern



m) Menggelar Bursa Kerja Sukabumi (Sukabumi Job Fair) 2 kali setiap tahun

n) Mengembangkan usaha mikro perekonomian pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

o) Mendorong pendirian BMT (Baitul mal wattanwil)

2. Pembangunan Inprastruktur dan Pengembangkan Pariwisata Sukabumi Menjadi Destinasi Wisata Dunia dan Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Yang Berwawasan Lingkungan

a) Memperbaiki infrastruktur jalan kabupaten dan membangun jalan strategis kabupaten. Mendorong percepatan pembangunan jalan Tol Ciawi – Sukabumi

b) Mencetak lebih banyak lahan sawah baru dalam 5 tahun, memperbaiki Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sumber air serta membangun jaringan irigasi

c) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 2 kali lipat dari 2.917.660 menjadi 6.000.000 wisatawan, 150.000 diantaranya wisatawan asing pada tahun 2020

d) Penataan destinasi wisata e) Mengatasi kemacetan di daerah perkotaan dalam 5 tahun,

penataan sarana Transportasi Publik (public transport) dan penataan angkutan barang

f) Membangun fasilitas publik berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan dan fasilitas free hotspot di kawasan yang dilalui jaringan fiber optik

g) Pelaksanaan Sukabumi Go Green h) Peningkatan pengawasan dan pengendalian tata ruang dalam

rangka melindungi keanekaragaman hayati i) Meningkatkan anggaran desa untuk meningkatkan kemampuan

desa dalam pembangunan sesuai kewenangan desa, yaitu: a) Membangun dan memperbaiki Infrastruktur Desa (rehabilitasi

serta pemeliharan jalan, jembatan, dan irigasi perdesaan) b) Penyedian Sarana Air Bersih. c) Meningkatkan kesejahteraan aparatur desa sampai dengan RW

dan RT d) Memproritaskan pembangunan desa-desa perbatasan antar

Provinsi, dan antar Kabupaten/Kota



3. Peningkatkan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat

a) Melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

b) Memberlakukan sistem lelang jabatan (promosi terbuka) c) Memperkuat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

(urusan pemerintahan umum) d) Memperkuat pelayanan sistem informasi data kependudukan

(SIDAKEP) e) Memperkuat basis data Sukabumi (Sukabumi 1 data). (urusan

statistik) f) Melaksanakan Gerakan “Turun ke Bawah” dalam rangka

mendengarkan suara rakyat. g) Menyediakan pengaduan pelayanan publik melalui SMS Center

dan e-mail. h) Mendorong percepatan pemekaran Kabupaten Sukabumi (DOB

KSU) i) Menambah kewenangan Camat j) Mencanangkan pelaksanaan e-budgeting

4. Peningkatan Kemampuan Daerah Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat

a) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) b) Mewujudkan tatakelola dan peran strategis BUMD dalam

meningkatkan upaya kontribusi pendapatan daerah c) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) d) Menurunkan angka kemiskinan e) Membangun Rusunami dan Rusunawa untuk buruh di kawasan

industri f) Pengelolaan cadangan pangan g) Membangun Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) secara maksimal

dalam 5 tahun h) Pelibatan BUMD dalam setiap investasi industri strategis yang

menguasai hajat hidup orang banyak



5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat, Melalui Layanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Agama, Budaya, Pemuda dan Olahraga

a) Mendorong pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kabupaten Sukabumi

b) Menyediakan beasiswa kedokteran untuk putra daerah dengan syarat WAJIB mengabdi di wilayah yang sangat memerlukan tenaga dokter

c) Pemberian beasiswa bagi siswa dan santri berprestasi dari keluarga berpenghasilan rendah

d) Meningkatkan insentif guru PAUD dan guru MD sebesar 100 sesuai kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki

e) Meningkatkan kompetensi pengelola dan tenaga penididik PAUD pendidik dan tenaga penididik PAUD

f) Meningkatkan peran serta PKK dan Posyandu dalam membangun kesadaran masyarakat tentang kesehatan

g) Menyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MD dan jenjang Pendidikan SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

h) Optimalisasi Program Kesetaraan Paket A/B/C bagi siswa putus sekolah dan masyarakat yang terkendala layanan melalui pendidikan jalur formal dan Paket C untuk buruh pabrik

i) Mengembangkan Manajemen Pengelolaan MD, serta peningkatan kualiatas guru MD

j) Fasilitasi sarana prasarana MD dan PAUD k) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

dengan menerapkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) l) Peningkatan fasilitas pelayanan Puskesmas dan membangun ruang

rawat inap di Puskesmas yang belum memiliki ruang rawat inap m) Penangulangan sampah yang ramah lingkungan n) Optimalisasi progam Keluarga Berencana o) Sukabumi menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) p) Melanjutkan kebijakan Gerakan Memakmurkan Mesjid (GMM) dan

penguatan Gerakan Pramuka Iqomah q) Optimalisasi implementasi pembiasan akhlak mulia di sekolah r) Meningkatkan kualitas dan intensitas pembinaan kerukunan umat

melalui kegiatan-kegiatan berbasis gotong royong s) Gerakan Wajib Zakat di setiap Desa t) Melaksanakan Gerakan Rebo Nyunda dan Menyelenggarakan

festival budaya sunda setiap tahun u) Pemberian bantuan bagi kelompok Budaya v) Revitalisasi museum Palagan Bojongkokosan



w) Meningkatkan mutu Tenaga Teknis Olahraga, membangun dan memperbaiki sarana prasarana olahraga dan memberikan asuransi bagi atlet Sukabumi yang berprestasi

x) Menjadikan Kabupaten Sukabumi berprestasi dalam olahraga y) Meningkatkan sarana dan prasarana kepemudaan dan

mengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH

z) Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan memberikan beasiswa bagi pemuda teladan

Janji Bupati dan Wakil Bupati tersebut diatas telah dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh SKPD terkait. Guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang inheren di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi.

Program prioritas seluruh SKPD lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi RPJMD secara tidak langsung akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Rumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil terpilih. Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan Kabupaten Sukabumi untuk periode 2016-2021.

Program-program pembangunan Kabupaten Sukabumi untuk periode 2016-2021 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing kebijakan umum. Program-program berikut, dalam perumusannya



dijabarkan langsung dari visi dan misi Bupati namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Renstra SKPD, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut.

1. Misi: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan.

Urusan dan Program untuk mendukung misi ini adalah:

Urusan Tenaga Kerja

a) Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja

b) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

c) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Urusan Pangan

a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

b) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

c) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Urusan Penanaman Modal

a) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

b) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Urusan Kelautan dan Perikanan

a) Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan



b) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

c) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Urusan Pariwisata

a) Program Pengembangan Pariwisata

Urusan Pertanian

a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

b) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

c) Program Peningkatan Produksi Pertanian

Urusan Perdagangan

a) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

b) program penyediaan sarana dan prasarana perdagangan

Urusan Perindustrian

a) Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Kecil Menengah

Urusan Transmigrasi

a) Program pengembangan wilayah Transmigrasi

2. Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religius.


Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

a) Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

b) Program Penguatan Kelembagaan Sosial dan Organisasi Massa

c) Program Penjalinan Koordinasi dan Komunikasi dengan Kelembagaan Politik

Urusan Sosial

a) Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan;

b) Program Penguatan Lembaga-lembaga Sosial dan Pendidikan Keagamaan



c) Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), komunitas adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial (K2KS).

d) Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

e) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

f) Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

a) Program Pemberdayaan, perlindungan anak dan perempuan

Urusan kepemudaan dan Olahraga

a) Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga

Urusan Kebudayaan

a) Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Pembinaan Kesenian

3. Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional


Urusan Pertanahan

a) Program Penataan Ruang dan Pertanahan

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

a) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan

b) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

c) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaaan

Urusan Komunikasi dan Informatika

a) Program peningkatan publikasi dan kerjasama informasi daerah

b) Program Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi

Urusan kearsipan

a) Program peningkatan kualitas dan pelayanan tata kearsipan



Penunjang Urusan Pemerintahan

a) Program Pendidikan Kedinasan

b) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

c) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

d) Program Penataan Pelayanan Publik Daerah

e) Program Kerjasama Pembangunan

f) Program Pengelolaan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa

g) Program Penataan Daerah Otonom Baru

h) Program peningkatan kualitas lembaga perwakilan rakyat daerah

i) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

j) Program Penegakan Supremasi Hukum

k) Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli dan Profesional

l) Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

m) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

n) Program Peningkatan Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

4. Misi 4 : Optimalisasi pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur


Urusan Pendidikan

a) Program Wajar Dikdas 9 Tahun

b) Program PAUD dan Pendidikan Masyarakat

c) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

d) Program Manajeman Layanan Pendidikan

Urusan Kesehatan

a) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

b) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

c) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

d) Progran Pembinaan Kesehatan Khusus



e) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

f) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

g) Program Penyehatan Lingkungan

h) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

i) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

j) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

k) Program Peningkatan dan Pembangunan Fasilitas Kesehatan

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah b) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan

Drainase c) Program Pembinaan Jasa Konstruksi d) Program Penataan Ruang dan Pertanahan e) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan f) Program Jalan dan Jembatan g) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan h) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya.

Urusan Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman a) Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Sosial a) Program penanggulangan bencana

Urusan Lingkungan Hidup a) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup b) Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya

Alam

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana a) Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b) Program Keluarga Kecil Yang Berkualitas



Urusan Perhubungan a) Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan b) Program Peningkatan Kinerja dan pelayanan perhubungan c) Program Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan Perhubungan

Urusan perpustakaan a) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Rumusan kebijakan umum dan program prioritas pada program pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi selengkapnya dituangkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 7.1 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021

Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Bupati

Misi 1 : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan

Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program

1 2 3 4 1. Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian Terciptanya Kesempatan kerja di sektor agribisnis

Meningkatkan kesempatan kerja di sektor pertanian melalui pengolahan produksi pemasaran hasil pertanian, dan pengembangan usaha agribisnis melalui kelompoktani

Penumbuhan wirausahawan baru di sektor pertanian

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Penumbuhan kelompoktani baru

Meningkatnya Produksi Pangan Meningkatkan produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan

Intensifikasi pertanian, perkebunan dan peternakan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Optimalisasi lahan pertanian Pembangunan infrastruktur pertanian Pengembangan sarana dan alat mesin pertanian Penguatan permodalan kelembagaan tani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Terlaksananya intervensi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan Serta Teratasinya kerawanan pangan

Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan

Penanganan Desa Rentan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Penyediaan bahan pangan serta cadangan pangan masyarakat dan pemerintah Pengembangan penganekaragaman pangan Pengawasan distribusi dan akses pangan

Terwujudnya Sentra Produksi Pertanian, Perkebunan dan

Mengembangkan Sentra Agribisnis berbasis Kawasan

Deliniasi sentra agribisnis dan penetapan sentra berbasis kawasan





1 2 3 4 Peternakan Diversifikasi olahan dan pemasaran hasil

pertanian Meningkatnya kapasitas kelembagaan tani berorientasi agribisnis berbasis potensi lokal

Menumbuhkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan tani sebagai kekuatan ekonomi petani

Optimalisasi peran kelembagaan petani sebagai lembaga keuangan


Penumbuhan dan pengembangan ekonomi petani melalui kelembagaan tani


Meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian non pangan

Intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi komoditi pertanian non pangan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Produksi Pertanian

Meningkatkan adopsi teknologi pertanian Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku perikanan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku perikanan

Penumbuhan wirausahawan baru di sektor perikanan

Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan

Peningkatan pendapatan pelaku perikanan Meningkatnya produksi, nilai tambah produk perikanan serta sarana prasarana perikanan

Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan

Peningkatan kuantitas armada dan alat tangkap yang ramah lingkungan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Peningkatan produksi dan Seritifikasi pembenihan, pembudidaya ikan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

peningkatan jenis dan unit pengolahan serta sertifikasi pengolahan hasil perikanan


Fasilitasi pemasaran dan kemitraan produk perikanan Pembangunan sarana prasarana perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap


Terwujudnya sentra perikanan budidaya air tawar, laut, dan pengolahan hasil perikanan

Mengembangkan Sentra Perikanan berbasis Kawasan

Penetapan kawasan melalui peraturan Bupati Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan

Diseminasi teknologi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil

Program Pengembangan Perikanan Tangkap




1 2 3 4 Peningkatan kapasitas kelembagaan perikanan


3. Meningkatkan kesempatan dan produktivitas Kerja serta perluasan kesempatan usaha Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja

Perluasan kesempatan kerja, Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan perlindungan Hak-hak Pekerja

Perluasan Kesempatan kerja, yang diikuti dengan pengendalian rasio pekerja laki-laki serta proporsi pekerja dari penduduk sekitar perusahaan

Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja

menjalin kerjasama dengan institusi penerima kerja dalam penempatan pencari kerja meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Meningkatkan kompetensi pencari kerja Pelatihan kerja dan kewirausahaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

pengawasan K3 dan hubungan industrial tripartit

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Perdesaan dalam Pengelolaan Potensi Daerah

Peningkatan Produktivitas masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah

Pelatihan masyarakat berbasis potensi daerah

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja


Pemberangkatan KK Transmigran Sosialisasi program transmigrasi Program pengembangan wilayah Transmigrasi

Pembinaan sosial ekonomi di pemukiman translok dan transmigran

Pembinaan transmigran

4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi

Penciptaan iklim investasi yang Kondusif dan Pembangunan Industri di Berbagai Sektor Yang Berwawasan Lingkungan

Penyederhanaan prosedur perizinan dan penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Penyelesaian masalah pengaduan perizinan




1 2 3 4 Penyederhanaan prosedur perizinan dan penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Mendorong pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah

meningkatkan kemampuan daya saing Industri rumah tangga industri kecil dan menengah

Pembinaan dan pelatihan industri kecil menengah

Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Kecil Menengah

Penerapan teknologi tepat guna 5. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal Tertatanya Objek Wisata Meningkatkan dan Pengembangan Obyek

Wisata Meningkatkan Sarana Prasarana Obyek Wisata dan Pengembangan Produk Wisata

Program Pengembangan Pariwisata

Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Pariwisata

Membangun, mengembangkan serta meningkatkan pembinaan kemitraan terhadap stakeholder pariwisata dan ekonomi masyarakat dalam pengelolan kepariwisataan daerah

Peningkatan hubungan serta memfasilitasi Kemitraan dengan pemangku kepentingan secara sinergis dalam pengelolaan kepariwisataan daerah dan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

Meningkatkan Produk kepariwisataan yang dikembangkan serta penguatan fungsi stakeholder kepariwisataan

Peningkatan Pengembangan pemasaran wisata dan kunjungan wisatawan serta kontribusi PAD dalam sektor kepariwisataan

6. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal Meningkatnya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi

penataan pengelolaan koperasi dan UMKM Pembinaan dan pelatihan pengelola koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Optimalisasi fungsi dan peran PLUT Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kerjasama permodalan dengan Bank Pemerintah dalam pemberian modal kerja dan Kerjasama BUMD/ BUMD

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

7. Meningkatkan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Peningkatan Nilai Ekspor ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat

Menjaga stabilitas dan distribusi kebutuhan barang-barang penting

Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang-barang penting

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor




1 2 3 4 Meningkatnya nilai ekspor kabupaten sukabumi

Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Pembinaan, promosi dan fasilitasi yang mendorong potensi ekspor

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

Pengawasan barang -barang beredar Peningkatan SDM dan alat-alat kemetrologian yang sesuai standar

Tersedianya sarana perdagangan Penyediaan sarana perdagangan Pembangunan Pasar rakyat yang mampu bersaing dengan pasar modern .

program penyediaan sarana dan prasarana perdagangan

8. Meningkatkan kapasitas lembaga dan kemandirian usaha ekonomi mikro perdesaan Meningkatnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa

Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan kemandirian Usaha Ekonomi Mikro Perdesaan

Kebijakan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Lembaga Keuangan Mikro

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa

Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religius


1 2 3 4 9. Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal Meningkatnya pelestarian dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal

Meningkatakan SDM bidang seni dan budaya Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, pariwisata dan masyarakat

Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Pembinaan Kesenian

Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah

Peningkatan pelestarian budaya lokal

Melestarikan kesenian daerah Pengembangan seni dan budaya sunda




1 2 3 4 Meningkatkan minat dan bakat generasi muda terhadap seni dan budaya daerah

Melestarikan seni dan budaya Meningkatkan minat dan bakat generasi muda terhadap seni dan budaya daerah Penyediaan gedung pagelaran seni budaya

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana peninggalan sejarah dan budaya

Penataan sarana prasarana peninggalan sejarah dan budaya

10. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga

Dukungan Pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga

Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga

Meningkatkan kompetensi pemuda Pelatihan keterampilan bagi pemuda Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Aktivitas Kepemudaan Dalam Rangka Perwujudan Pemuda Mandiri

Peningkatan Peran Serta Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan ; Peningkatan Pembinaan Karakter Pemuda Yang Mandiri dan Kreatif

Meningkatkan kemandirian pemuda Pelatihan pemuda produktif dari setiap kecamatan

11. Meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga Meningkatnya Pembinaan Olahraga yang berorientasi pada prestasi

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Olahragawan Berprestasi Secara Berkelanjutan

Meningkatkan prestasi olahraga masyarakat Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga

Meningatkan kualitas sarana prasarana olahraga

Penataan dan pembangunan sarana prasarana olahraga di setiap kecamatan

Meningkatnya Pembinaaan Olrahraga Masyarakat

Meningkatkan Kualitas dan kuntitas Olahraga Masyarakat

Memasyarakatkan Olahraga




1 2 3 4 12. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan meningkatnya kualitas kehidupan beragama

Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan;

kebijakan Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan;

Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan; Program Penguatan Lembaga-lembaga Sosial dan Pendidikan Keagamaan

13. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat


Melibatkan seluruh komponen dan pelaku kamtibmas

Meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam Kamtibmas

Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat


Dukungan kegiatan, pembinaan dan desiminasi tentang kelembagaan sosial dan organisasi kemasyarakatan

Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan sosial dan organisasi kemasyarakatan


pendidikan dan pelatihan politik bagi parpol Harmonisasi antara eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga politik lainnya serta lembaga -lembaga kemasyarakatan



Meningkatkan sarana Patroli dan Jumlah Anggota

kegiatan pengamanan berbagai kegiatan PHBN dan Pemda

Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada

Peningkatan upaya pencegahan dan persuasif dalam menegakkan perda penyelenggaraan pelatihan, bimtek, diklat dan lain-lain pengiriman CPPNS

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota Sat.Linmas dalam penanganan berbagai tugas


kegiatan pembinaan tanggap bencana

kegiatan pamyah dan pengendalian kenyamanan lingkungan




1 2 3 4 khususnya tanggap darurat penanggulangan bencana 14. Meningkatkan penanganan dan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Melestarikan Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial. Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

Pembangunan Modal Sosial melaui Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi Masyarakat Miskin dan Pembangunan Nilai-nilai Keperintisan dan Kepahlawanan.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial berbasis gotong royong untuk menumbuhkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial.

Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), komunitas adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial (K2KS).

Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan

Rehabilitasi, Pelatihan dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas Tuna Sosial, Anak naka Korban Narkotika (ANKN), ODHA dan Bencana Sosial

Meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas, TS, ANKN dan Benca Sosial dengan Pendekatan Pendampingan atau Kelompok Masyarakat Tertentu.

Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Peningkatan Basis Data Terpadu dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Perlindungan dan Penjaminan Kesejahteraan Sosial melalui Program Sistem layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Sukabumi

Menjalin Koordinasi dan Kerjasama dalam Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan serta Jaminan Kesejahteraan bagi Warga Miskin berbasis Pelayanan Satu Data Terpadu (BDT)

15. Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Menjalin Kemitraan dengan lembaga dan / atau Elemen Khusus Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

Pelatihan, Bimbingan dan Bantuan Penunjangan Sarana Prasarana serta Peningkatan Sumber Daya PSKS

Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial




1 2 3 4 16. Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan Peningkatan Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak-hak Anak

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Peningkatan Partisipasi Perempuan di Berbagai Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pemberdayaan, perlindungan anak dan perempuan

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan & Anak

Maksimalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perencanaan Aksi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Advokasi Kekerasan pada Perempuan dan Anak dan Perlindungan Hak-hak Hukum Perempuan dan Anak

Program Pemberdayaan, perlindungan anak dan perempuan

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional


1 2 3 4 17. Mewujudkan Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur

Meningkatkan kualitas dan Kompetensi aparatur

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan aparatur

Program Pendidikan Kedinasan

Penyelenggraan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Peningkatan Profesionalisme anggota KORPRI Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur




1 2 3 4 Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatkan kualitas sumber daya

aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur Program peningkatan Disiplin Aparatur


Penataan kelembagaan perangkat Daerah

penataan kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

peningkatan kapasitas ketatalaksanaan perangkat daerah

Penataan ketatalaksanaan perangkat Daerah


Standarisasi pelayanan publik pada seluruh perangkat daerah

Penataan standar pelayanan dan maklumat pelayanan Program Penataan Pelayanan Publik Daerah Peningkatan sistem dan mekanisme, SDM dan Sarpras

peningkatan akses pelayanan secara manual maupun berbasis IT peningkatan kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantora Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah

peningkatan kemudahan penyelenggaraan kerjasama daerah

Penyusunan pedoman perjanjian kerjasama daerah Program Kerjasama Pembangunan


Penataan Batas Wilayah administrasi pemerintahan

Penyusunan pedoman penegasan batas daerah Program Pengelolaan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa Pelaksanaan penegasan batas daerah

Penetapan batas wilayah administratif pemerintahan Kecamatan, kelurahan dan desa


peningkatan dan penguatan koordinasi, konsultasi dan lobi kepada Pemerintah provinsi, Pemerintah Pusat dan Stakeholder lainnya

melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

Program Penataan Daerah Otonom Baru

penguatan ketersediaan kelengkapan persyaratan pemekaran Kabupaten Sukabumi




1 2 3 4 Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Peningkatan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan deerah

Penyusunan LPPD, ILPPD dan EKPPD Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli dan Profesional


Peningkatan kualitas SDM anggota DPRD pelaksanaan bimtek, seminar dan inhouse training bagi pimpinan dan anggota DPRD

Program peningkatan kualitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Melaksanakan komunikasi pimpinan daerah dengan berbagai elemen mesyarakat

Melaksanakan Gerakan “Turun ke Bawah” dalam rangka mendengarkan suara rakyat.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


Penataan produk hukum daerah menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan

Program Penegakan Supremasi Hukum

Penyelarasan peraturaan daerah Penyediaan bahan kebijakan di bidang ekonomi Program Peningkatan Budaya Organisasi

Pemerintah yang Bersih, Peduli dan Profesional

Peraturan tentang budaya sunda, pemakaian sunda dan pakaian adat sunda tertib hukum penyelenggaraan pemerintahan


Peningkatan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan akses seluruh komponen masyarakat dalam berpartisipasi menyusun dokumen perencanaan pembangunan

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Melaksanakan pengendalian pembangunan daerah Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel

Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) yang profesional

Mengirimkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mengikuti Diklat Teknis Subtansi Pengawasan/Diklat Fungsional (Sertifikasi)

Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli dan Profesional


Meningkatkankan efektifitas sistem pemantauan, evaluasi dan monitoring penerapan SPIP

Pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan terhadap SKPD secara intensif Meminimalisir adanya temuan yang berulang pada setiap SKPD Meingkatkan sinergi SKPD dengan APIP dalam hal identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko




1 2 3 4 Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Sukabumi Memberikan keyakinan terbatas terhadap RKA SKPD berdasarkan Pagu Anggaran dan/atau Alokasi Anggaran yang ditetapkan, Recana Stratejik, Rencana Kerja SKPD, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan, penganggaran Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan monitoring penerapan SPIP terhadap SKPD Melaksanakan evaluasi/penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) SKPD

Mengkoordinir dan memfasilitasi mengisian dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK melakukan Penilaian secara mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi kepada SKPD Melaksanakan rapat koordinasi dengan Kepala SKPD (PA), KPA dan Bendahara Pengeluaran atas hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan pemahaman serta persamaan persepsi

Melaksanakan pemeriksaan tertentu atas permintaan pimpinan atau atas rendahnya kinerja SKPD Melaksanakan penanganan pengaduan dari masyarakat/lembaga atas kinerja SKPD atau kinerja pegawai




1 2 3 4 18. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Tersedianya Pedoman Pelaksanaan APBD


Menyusun pedoman Pelaksanaan APBD yang mengacu pada peraturan perundangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tersedianya Laporan Keuangan

dan Aset Daerah yang akuntabel


Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menghasilkan data yang komprehensif dan akuntabel

Penyusunan bahan kebijakan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Ekstensifikasi dan optimalisasi PAD Program Peningkatan Sumber-Sumber Penerimaan Daerah Peningkatan SDM petugas pajak dan penyediaan sarana

dan prasarana penunjang Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan tata kearsipan pemerintah daerah

Peningkatan tata kelola kearsipan Peningkatan sumber daya manusia dan sarana kearsipan

Program peningkatan kualitas dan pelayanan tata kearsipan

19. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Peningkatan kualitas pelayanan admistrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Pembentukan Instansi Pelaksana di Kecamatan Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan Administrasi kependudukan Pelayanan Pencatatan Sipil Peningkatan Kapasitas Petugas Registrasi Desa/kel Meningkatkan koordinasi dalam pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil

Peningkatan Penggunaan Tekonologi Informasi dalam memperkuat dan integrasi data kependudukan

meningkatkan pelayanan-pelayanan terpadu bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

20. Mengoptimalkan pengelolaan administrasi pertanahan Tertib administrasi pertanahan Penataan administrasi pertanahan Penyelesaian sengketa tanah Program Penataan Ruang dan




1 2 3 4 inventarisasi tanah milik Pemerinta Kabupaten Sukabumi Pertanahan

21. Membangun budaya partisipasi masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan


Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pembangunan

Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan

Memperluas wajib pungut retribusi dan pajak daerah

Peningkatan Sumber Penerimaan Daerah di wilayah Program Peningkatan Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

22. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih


Peningkatan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa 23. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Meningkatnya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat


Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pembangunan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan


Meningkatkan kualitas ekonomi, lingkungan dan sosial

Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat desa dalam bidang ekonomi, lingkungan dan sosial

Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 24. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang mendukung E-Goverment Meningkatnya Penyebaran Informasi Pemda terhadap Masyarkat luas baik internal maupun eksternal Kabupaten melalui kerjasama dengang media massa baik media cetak, radio, televisi maupun media online

Mengembangkan sistem penjalinan dan kerjasama dengan Media Massa

Peningkatan penjalinan dan kerjasama dengan Media Massa

program peningkatan publikasi dan kerjasama informasi daerah

Peningkatan sistem Informasi Publik dan Daerah melalui Media pemerintah Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik (LPSE)




1 2 3 4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi berbasis IT menuju e-government

Mengembangkan Sistem Informasi dan Informatika

Peningkatan infrastruktur dan sistem elektronik Program Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi

Peningkatan prasarana, Sarana dan fasiiltas Penunjang Kominfo Peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penggunaan TIK Kominfo Peningkatan pelaksanaan penataan dan pengawasan menara telekomunikasi


Meningkatan kapasitas dan Jumlah SDM yang telah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Sarana Prasarana Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terpenuhi

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

mengoptimalkan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)

Sarana Prasarana Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terpenuhi Pelatihan pengadaan Barang dan jasa dalam rangka antisipasi terhadap ADD dan DAD



MISI 4 : Optimalisasi pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur


1 2 3 4 25. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit

Upaya peningkatan mutu pelayanan dengan menekankan patient safety dan penyempurnaan proses pelayanan yang mengacu evident base dan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan sarana prasarana rumah sakit

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit


Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan

Pemenuhan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk sarana pelayanan kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan



Peningkatan akses layanan dan derajat kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat




Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Menurunnya angka kesakitan Meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan anak balita termasuk SDIDTK

Penurunan angka kesakitan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Meningkatnya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga



Progran Pembinaan Kesehatan Khusus

Meningkatnya pembinaan, pengembangan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional dan komplementer




1 2 3 4 Meningkatnya mutu dan akses pelayanan keperawatan, kebidanan dan keteknisian medik Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat

Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Meningkatnya layanan kesehatan untuk masyarakat

Meningkatkan jumlah, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin


Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Meningkatnya layanan kesehatan untuk masyarakat miskin Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat

Mengoptimalkan fasilitas dan peran tenaga kesehatan dalam upaya penurunan masalah gizi


Program Perbaikan Gizi Masyarakat


Meningkatkan Upaya Penyehatan Lingkungan


Program Penyehatan Lingkungan


Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat




Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Meningkatnya Kesehatan Jemaah Haji Kab. Sukabumi



Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit


Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya.


Program Peningkatan dan Pembangunan Fasilitas Kesehatan




1 2 3 4 26. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas menurunnya laju pertumbuhan penduduk

Menurunkan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun

Percepatan Pencapaian SPM Bidang KB dan KS di Kabupaten Sukabumi

Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyusunan Grand Design dan Road Map Pengendalian Kuantitas Penduduk Di Kabupaten Sukabumi Menurunkan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (UnmeetNeed) Meningkatkan Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKN) menjadi 1 Petugas di setiap 2(dua) Desa/Kelurahan Meningkatkan Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan Meningkatkan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi perminataan masyarakat setiap tahun

Meningkatkan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan di setiap Desa/Kelurahan setiap tahun

meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 80 persen menjadi 82 persen dan pembinaan keluarga menjadi sekitar 70 persen.

Meningkatkan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita(BKB) ber-KB

Revitalitasasi Program Keluarga Kecil Berkualitas dengan melalui peningkatan : 1. kesehatan; 2. pendidikan; 3. nilai agama; 4. perekonomian; dan 5. nilai sosial budaya

Program Keluarga Kecil Yang Berkualitas




1 2 3 4 27. Meningkatkan budaya baca masyarakat Terwujudnya pembudayaan gemar membaca masyarakat

Meningkatkan sosialisasi dan promosi gemar membaca

Gerakan hibah buku Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Peningkatan kesadaran gemar membaca

masyararakat Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan, dan peningkatan pelayanan

28. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang religius, mandiri dan berdaya saing Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan

Mendekatkan akses layanan pendidikan kepada masyarakat

Kepastian anak usia sekolah menperoleh layanan pendidikan

Program Wajar Dikdas 9 Tahun

Penyediaan Beasiwa Transisi dan Rawan DO

Menjamin anak usia sekolah medapatkan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal

Penyediaan Beasiwa Miskin dan Rawan DO Perluasan Sekolah Inklusif di semua Jenjang Pendidikan

Meningkatkan Capaian Indikator SPM Dikdas

Sistem Penganggaran berbasis prioritas program

Memprioritaskan sekolah SSN memenuhi indikator SPM dan meningkatkan sekolah SSN ke SSN plus

Akselerasi rehabilitasi kerusakan ruang kelas SD dan SMP

Peningkatan Insentif guru PAUD Peningkatan Insentif guru Paud Program PAUD dan Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan yang dapat memenuhi lapangan kerja

Memberikan layanan pendidikan jalur non formal bagi penduduk yang tidak terlayani melalui pendidikan jalur formal

Peningkatan rata-rata lama sekolah bagi penduduk diatas usia 15 th ke atas

Pemerataan distribusi guru Peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan Peningkatan kompetensi guru dan tenaga

kependidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan




1 2 3 4 Pemberian penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan berdasarkan inovasi pendidikan yang dikembangkan Meningkatkan kemahiran guru dibidang kepramukaan


Meningkatkan Tatakeola pendidikan yang akuntabel,transparan dan partisipatif

Peningkatan kualitas sistem perencanaan dan manajemen data pendidikan

Program Manajeman Layanan Pendidikan

29. Mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing dibidang agribisnis, pariwisata dan industri

meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing dibidang agribisnis, pariwisata dan industri

Menyusun peraturan daerah terkait rencana pemanfaatan ruang (RDTR)

Program Penataan Ruang dan Pertanahan

Menyusun rencana pemanfaatan ruang kawasan perkotaan (RTBL) Menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mengacu pada rencana tata ruang Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang serta penyempurnaan tata cara perizinan penataan ruang sebagai instrumen pengendalian peningkatan pemanfaatan lahan sebagai ruang terbuka hijau

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan

Menyusun masterplan pertamanan dan pemakaman

30. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana

meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana

penanggulangan korban bencana Program penanggulangan bencana Penyediaan cadangan logistik untuk kebutuhan bencana pengurangan resiko bencana




1 2 3 4 Melakukan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana


meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran

pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran di seluruh jenis/tipologi kebakaran pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK) pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran tingkat dasar dan lanjutan menambah armada operasional pemadam kebakaran Penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha/swasta

31. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

meningkatkan infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang

peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dana jembatan untuk menunjang aktifitas perekonomian masyarakat

Program Jalan dan Jembatan

Menyusun dokumen terkait kondisi dan status jalan kabupaten

Pengadaan kelengkapan sarana pengelola jalan

program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Pembangunan jalan lingkar utara sukabumi (Cicurug - Cibadak)

Program Jalan dan Jembatan

Pembangunan jalan lingkar utara sukabumi (Cicurug - Cibadak)

Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan

meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, serta

Peningkatan pendayagunaan sumberdaya air Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya peningkatan kapasitas lembaga pengelola

sumber daya air dan irigasi




1 2 3 4 sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air

pengendalian daya rusak air Pengendalian daya rusak air

meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman

meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman

peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di perdesaaan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum Perkotaan

peningkatan cakupan layanan air limbah domestik peningkatan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase

peningkatan cakupan pelayanan persampahan

peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan pengembangan lingkungan pemukiman sehat Program Pengembangan Perumahan dan

Kawasan Permukiman peningkatan cakupan layanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase

mengurangi jumlah titik genangan dan rawan tergenang


meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan

membangun rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah

Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

pendataan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU


meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah negara

Optimalisasi sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

Program Pembinaan Jasa Konstruksi

peningkatan kualitas penyelenggaran jasa konstruksi




1 2 3 4 32. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktifitas ekonomi dan pelayanan dasar Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat

Membangun sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang

membangun dan memelihara terminal, halte, parkir dan simpul JTJ lain berbasis jalan dan keretaapi

Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

membangun Pelabuhan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Sungai Cikaso (titik Cikaso, Ciawi dan Buniasih) dan pelabuhan laut pengumpan lokal Cibangban dan Palangpang serta pelabuhan perairan lainnya

membangun, memelihara dan mengembangkan perlengkapan jalan pada seluruh Jaringan jalan di Kabupaten Sukabumi membangun navigasi pelayaran (Rencana Pembangunan Pandu Suar di 5 titik : Cimandiri, Sanggrawayang Bulagor, Loji, Ujunggenteng, Minajaya) dan Moooring buoy sebanyak 4 titik di Perairan Cikembang Cisolok serta fasilitas keselamatan pelayaran

pengadaan kendaraan angkutan umum dan operasional perhubungan

Meningkatkan kinerja dan pelayanan transportasi yang tertib dan nyaman

peningkatan kinerja lalu lintas Program Peningkatan Kinerja dan pelayanan perhubungan pelaksanaan kegiatan pengawasan lalu lintas

dan angkutan jalan pelaksanaan kegiatan pengawasan perairan peningkatan kinerja pelayanan angkutan umum Pelaksanaan Pelayanan bidang Perhubungan

Meningkatkan Keselamatan transportasi jalan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor Program Pembinaan dan Peningkatan




1 2 3 4 peningkatan alat uji mekanis dan fasilitas teknis pengujian kendaraan bermotor

Keselamatan Perhubungan

Pengawasan emisi gas buang kendaraan bermotor pembinaan dan audit keselamatan transportasi

33. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan Pelayanan Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup; Mengembangkan PPNS/PPLH, Termasuk di Dalamnya dalam Jabatan Fungsional; Meningkatkan Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum/Perda

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

membina dan meningkatkan kapasitas SDM, partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup Identifikasi dan penanganan terhadap sumber-sumber pencemaran

Penerbitan izin lingkungan dan izin PPLH

Menerapkan Standar/Aturan Mengenai B3, Limbah B3; Pengembangan Upaya 3R, Bank Sampah, Pengomposan dan Sistem Pengolahan Sampah yang Terpadu; Mengembangkan Program Adipura yang Lebih Komprehensif




1 2 3 4 34. Meningkatkan Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam serta keanekaragaman hayati

Pelestarian Fungsi, Pemeliharaan dan Pemanfaatan KEHATI serta Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Melakukan Upaya Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Terkoordinasi; Melakukan Inventarisasi GRK Secara Berkesinambungan; Meningkatkan Pengetahuan dan Kapasitas Masyarakat Terkait Perubahan Iklim

Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas KEHATI dengan Melakukan Perlindungan Spesies, Ekosistem dan Genetik


Melakukan Inventarisasi, Assessment (Penilaian), dan Secara Terkoordinasi Melakukan Pemulihan, Rehabilitasi, Pesisir dan Laut yang Rusak

Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 VIII-1


BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Mengacu pada arsitektur perencanaan pembangunan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode, dan sebaliknya menjadi operasional pada periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala PD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik merupakan tanggung jawab bersama Kepala PD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan.

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Sukabumi berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi Bupati, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing PD sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap PD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 VIII-2


Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing PD dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi PD dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah di atas, maka program pembangunan yang menjadi prioritas dalam 5 (lima) tahun disusun berdasarkan program prioritas dan beserta pagu indikatif pelaksanaannya. Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021 lebih lanjut ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 IX-1


BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Tujuan penetapan indikator kinerja daerah adalah dalam rangka memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada akhir periode masa jabatan, khususnya dalam mengukur keberhasilan capaian target kinerja selama 5 (lima) tahun memimpin. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indicator dari program prioritas yang telah ditetapkan (out-comes). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indicator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Terkait dengan pencapaian indicator kinerja yang merupakan penjabaran dari keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka untuk mencapainya diperlukan upaya dari seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan untuk mendukung dan mendorong tercapainya target-target indikator yang meliputi : (i) indikator aspek kesejahteraan masyarakat; (ii) indikator aspek pelayanan dasar; dan (iii) indikator aspek daya saing daerah.

Uraian rinci tentang pencapaian target indikator kinerja pada aspek-aspek tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

9.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Pada aspek Kesejahteraan Masyarakat. Penentuan capaian target indikator kinerja tiap tahunnya meliputi pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta seni budaya dan olah raga. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang diharapkan akan tumbuh setiap tahunnya. Demikian pula dengan Angka kemiskinan dan pengangguran ditargetkan dapat turun setiap tahunnya.

Hasil evaluasi kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, selanjutnya dituangkan dalam tabel tentang Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek kesejahteraan masyarakat. Data dan informasi dalam tabel tersebut selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat umum. Hal ini sebagai penjabaran dari Misi ke 1, yaitu “Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal Melalui Bidang Agribisnis, Pariwisata Dan Industri Yang Berwawasan Lingkungan”, Misi ke 2, yaitu ”Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Religius”



dan misi keempat, yaitu “Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah”.

9.2. Aspek Pelayanan Umum

Selanjutnya, indikator kinerja aspek Pelayanan Umum akan terus didorong untuk menghasilkan kinerja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Strategi yang akan dirumuskan untuk meningkatkan kinerja pelayanan umum adalah dengan mengelola secara profesional setiap urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun urusan bersifat pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pengelolaan setiap urusan pemerintahan dimaksud akan dikendalikan dan dievaluasi secara periodik baik oleh setiap Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab maupun oleh Bupati. Hasil evaluasi dimaksud akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan selanjutnya.

Hasil evaluasi kinerja pada aspek pelayanan umum dimaksud, selanjutnya akan dituangkan dalam tabel tentang Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Pelayanan Umum, untuk selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat umum. Hal ini terkait dengan upaya untuk mengimplementasikan Misi ke 1, yaitu “Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal Melalui Bidang Agribisnis, Pariwisata Dan Industri Yang Berwawasan Lingkungan”, Misi ke 2, yaitu ”Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Religius”, Misi ke 3, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Professional” dan Misi ke 4, yaitu “Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah”.

9.3. Aspek Daya Saing Daerah

Meningkatkan kinerja pada aspek daya saing daerah merupakan salah satu upaya yang tidak kalah beratnya dengan peningkatkan aspek-aspek lainnya. Jika aspek ini dapat didorong tumbuh secara berkelanjutkan, maka akan membawa dampak ganda yang sangat positif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Ada beberapa dampak positif yang akan didapat oleh masyarakat tidak sebatas pada masyarakat di Kabupaten Sukabumi saja, tetapi masyarakat disekitar Kabupaten Sukabumi juga akan mendapatkan nilai tambah yang cukup signifikan, antara lain (i) meningkatnya perekonomian masyarakat disebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat dari berbagai usaha kecil masyarakat; (ii) mengurangi angka kriminalitas, karena berkurangnya tingkat pengangguran; (iii) meningkatnya pendapatan asli daerah, karena tumbuhnya ekonomi masyarakat; dan (iv) berkurangnya angka buta huruf dikarenakan



semakin bertambahnya orang yang mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan kesekolah yang lebih tinggi.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, hasil evaluasi kinerja pada aspek daya saing daerah akan dituangkan dalam tabel tentang Indikator Kinerja Daerah berdasarkanaspek daya saing daerah. Selanjutnya data dan informasi dalam tabel tersebut akan dipublikasikan kepada masyarakat umum. Hal ini sebagai penjabaran dari Misi ke 2, yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Religius” dan Misi ke 3, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional”.

Indikator kinerja daerah selain dapat dilihat dari ketiga aspek di atas, Kabupaten Sukabumi menetapkan keberhasilan pencapaian visi misi melalui Indikator makro pembangunan daerah. Selanjutnya indikator kinerja daerah dan indikator makro lebih lebih lanjut ditetapkan melalui Peraturan Bupati. .

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 X-1


BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH

PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 merupakan satu kesatuan dari sistem Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi Tahun 2012–2032.

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

10.1. Pedoman Transisi.

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi terpilih Tahun 2016-2021 akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2021. Kemudian dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 akan berakhir pada akhir bulan Desember 2021, sehingga tidak akan terjadi kekosongan regulasi setelah berakhirnya masa jabatan Bupati dan wakil Bupati Sukabumi pada tahun 2021. Sedangkan untuk RKPD tahun 2022 berpedoman kepada RPJMD Bupati dan Wakil Bupati baru periode 2021-2025.

10.2. Kaidah Pelaksanaan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 selanjutnya dijadikan sebagai landasan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan tahunan Kabupaten Sukabumi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selain memuat perencanaan pembangunan daerah sampai dengan 2021, juga harus memasukkan program rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun



2016. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 perlu dirumuskan beberapa kebijakan terkait dengan kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan seluruh pemangku kepentingan, yaitu masyarakat umum, dunia usaha, para akademis dan seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 dengan penuh tanggung jawab;

2. Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan daerah dan sosial kemasyarakatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan bersinergi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;

3. Untuk menjamin agar target capaian setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;

4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkewajiban untuk menjabarkan RPJMD kedalam dokumen Renstra PD dan Renja PD;

5. Dalam upaya menjamin efesiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021, Bappeda Kabupaten Sukabumi berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana perangkat daerah;

6. Sesuai Pasal 43 dan 46 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bupati wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap setiap dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja PD) yang disusun oleh seluruh Perangkat Daerah;

7. Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan kewenangan, berkewajiban untuk menyebarkan luaskan informasi RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi;

8. Dalam hal perubahan regulasi dan target capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD tidak dapat/sulit



dicapai yang disebabkan oleh berbagai kendala sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka dokumen RPJMD ini perlu dilakukan penyesuaian/revisi; dan

9. RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di akhir periode masa jabatan, serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 XI-1


BAB XI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi adalah suatu kerangka untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama lima tahun (2016-2021). Menurut skalanya RPJMD merupakan perencanaan jangka menengah daerah yang perlu dipahami dan dipedomani sebagai dokumen bersama seluruh pemangku kepentingan masyarakat Sukabumi dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, dokumen RPJMD secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam rangka perencanaan tahunan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) selama 5 (lima) tahun kedepan.

Guna mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Relegius dan Mandiri", serta mewujudkan keberhasilan Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Sukabumi, maka perlu didukung oleh : (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) Keberpihakan pembangunan kepada rakyat; (4) Peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi; dan (5) menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana pembangunan daerah.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidak berhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat, dan ketaatan azas para penyelenggara pemerintah daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita dalam melaksanakan aganda pembangunan menuju “terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius dan mandiri”.

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

bupati sukabumibappeda.sukabumikab.go.id/download/rpjmd20162021.pdf · rpjmd sebagaimana dimaksud...

Documents