bupati malang provinsi jawa timur …jdih.malangkab.go.id/uploads/52_sotk_satpolpp.pdfbupati malang...

BUPATI MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10

huruf z dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota

Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016

Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.

2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Malang.

6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut

Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Malang.

7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya

disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Malang.

8. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya

disebut Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Malang.

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT

adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban

Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta urusan sub

Kebakaran.

(2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari:

a. Kepala Satpol PP;

b. Sekretariat;

c. Bidang Penegakan Perundang–Undangan Daerah;

d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban;

e. Bidang Perlindungan Masyarakat;

f. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

g. UPT; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, Bidang dan UPT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sekretaris,

Kepala Bidang dan Kepala UPT yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh tenaga fungsional

senior yang ditunjuk oleh Kepala Satpol PP, berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP

atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas:

a. menegakkan Perundang-undangan Daerah,

menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum,

serta perlindungan masyarakat, sub urusan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta urusan sub

Kebakaran; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan

Perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan

masyarakat, sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum, serta sub urusan Kebakaran;

b. pelaksanaan kebijakan, koordinasi penegakan Perundang-

undangan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta sub urusan

Kebakaran dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur

lainnya;

c. membantu pengamanan, pengawalan tamu VVIP termasuk

pejabat negara, tamu negara, dan membantu pengamanan,

penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan

umum kepala daerah, serta membantu pengamanan dan

penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau

kegiatan yang berskala masal;

d. pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum

teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kepala Satpol PP

Pasal 6

Kepala Satpol PP mempunyai tugas:

a. memimpin dan membina pengawasan penegakan

Perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban

umum serta urusan sub kebakaran termasuk kegiatan

lain yang berhubungan dengan tindakan kepolisian

terbatas sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang ditetapkan Bupati; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas:

a. melaksanakan Pengelolaan administrasi umum,

kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi

perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program Satpol PP; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8


dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;

b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian,

kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;

c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan

hubungan masyarakat;

d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan

penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;

e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan

aset Daerah;

f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan,

kebersihan dan keamanan kantor; dan

g. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan program Satpol PP.

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset

yang meliputi penatausahaan, akuntansi,

pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan

perhitungan anggaran;

c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan

pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas;

d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil

pelaksanaan program dan rencana strategis Satpol PP;

e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan

penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris

kantor;

f. menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan

mendistribusikan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program

kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

b. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan

aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi,

pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan

perhitungan anggaran;

c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan

pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Satpol PP;

d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil

pelaksanaan program dan rencana strategis Satpol PP;

e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan

penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris

kantor;

f. penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan

mendistribusikan;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris


Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Satpol PP;

c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan

rencana kerja kegiatan Satpol PP;

d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan

rencana kerja kegiatan tahunan;

e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan

bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai

sarana pertimbangan kepada pimpinan;

f. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil

laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja

Satpol PP;

g. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan

lainnya;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris


Bagian Keempat

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 13

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai

tugas:

a. melaksanakan kegiatan pencegahan, penegakan serta

penindakan terhadap pelanggaran atas perundang-

undangan Daerah;

b. menyusun rencana kegiatan penyelidikan terhadap suatu

peristiwa/pelanggaran sesuai dengan laporan kejadian,

temuan oleh aparat atau tertangkap tangan;

c. melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum

dan instansi terkait untuk mengadakan pencegahan,

penegakan dan penindakan terhadap seseorang,

sekelompok orang dan suatu badan hukum;

d. melaksanakan administrasi penyidikan, pemberkasan dan

pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum

sampai ke tingkat pengadilan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala


Pasal 14


dalam Pasal 13, Bidang Penegakan Perundang-Undangan

Daerah mempunyai fungsi:

a. perencanaan operasional kegiatan pencegahan, penegakan

dan penindakan terhadap pelanggaran atas perundang-

undangan Daerah;

b. pengoordinasian kegiatan pencegahan, penegakan dan


undangan Daerah;

c. penyelenggaraan kegiatan pencegahan, penegakan dan


undangan Daerah;

d. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi perundang-

udangan Daerah;

e. pelaksanaan kegiatan dalam rangka mengikuti proses

penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah;

f. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan

sosialisasi/penyebarluasan produk hukum Daerah;

g. pelaksanaan pembinaan dalam rangka penegakan

perundang-undangan Daerah;

h. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan

hukum agar mematuhi dan menaati Perundang-undangan

Daerah;

i. pelaksanaan pencegahan dalam rangka penegakan


j. pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang

melakukan pelanggaran atas perundang-undangan

Daerah;

k. pelaksanaan tindakan penertiban non yustisial terhadap



Daerah;

l. pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan/atau operasi

tangkap tangan serta penyitaan benda dan/atau surat

terhadap pelanggaran perundang-undangan Daerah;

m. penyelenggaraan tata administrasi penyelidikan dan

penyidikan serta penyitaan teknis pelaksanaan

penyelesaian ke badan peradilan dan instansi berwenang;

n. pengoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka

penegakan hukum;

o. pelaksanaan penyegelan dan pembongkaran terhadap

pelanggaran perundang-undangan Daerah; dan

p. pelaksanaan penuntutan terhadap pelanggaran atas

perundang-undangan Daerah dalam proses Acara

Pemeriksaan Cepat.

Pasal 15

(1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri

dari:

a. Seksi Pencegahan;

b. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;

c. Seksi Penindakan;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan

Pasal 16

Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan atau data untuk menyusun pedoman

dan petunjuk teknik kegiatan pencegahan meliputi

pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka

mendukung penegakan perundang-undangan Daerah;

b. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-

undangan Daerah;

c. melaksanakan kegiatan pembinaan dan

sosialisasi/penyebarluasan produk hukum Daerah;

d. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi perundang-

undangan Daerah;

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam

rangka pelaksanaan pencegahan terhadap pelanggaran


f. melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat,

aparatur atau badan hukum dalam rangka pencegahan

terhadap pelanggaran perundang-undangan Daerah;

g. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat, aparatur

atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati


h. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat,

aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati

perundang-undangan daerah;

i. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan

kegiatan pencegahan;

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 17

Seksi Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan, data untuk menyusun pedoman dan

petunjuk teknis kegiatan dalam rangka penegakan


b. melakukan tindakan administratif terhadap warga



Daerah;

c. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap

masyarakat, aparatur atau badan hukum yang


Daerah;

d. melaksanakan penyegelan dan pembongkaran terhadap

pelanggaran perundang-undangan Daerah;

e. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan

kegiatan penegakan Peraturan Daerah;

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala


Paragraf 3

Seksi Penindakan

Pasal 18

Seksi Penindakan mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan, data untuk menyusun pedoman dan

petunjuk teknis kegiatan penindakan meliputi

penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan


b. melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat,

aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan

pelanggaran atas perundang-undangan Daerah;

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam

rangka penegakan hukum;

d. melakukan penyidikan dan/atau operasi tangkap tangan

serta penyitaan benda dan/atau surat terhadap

masyarakat, aparatur atau badan hukum yang


Daerah;

e. menyelenggarakan tata administrasi

pemeriksaan/penyidikan dan penyiapan teknis

pelaksanaan penyelesaian perkara ke Pengadilan Negeri

dan instansi berwenang;

f. melaksanakan penuntutan terhadap pelanggaran atas

perundang-undangan Daerah dalam proses Acara

Pemeriksaan Cepat;

g. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan

kegiatan penindakan;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala


Bagian Kelima

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 19

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

a. mengidentifikasikan, pengumpulan data dan informasi

dalam melaksanakan penyusunan program dan kegiatan

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

b. memimpin, membina pelaksanaan pengendalian dan

penertiban terhadap gangguan ketenteraman dan

ketertiban umum;

c. mengadakan pengawasan dan pemantauan operasional

seksi-seksi;

d. mengoordinasikan kegiatan seksi-seksi;



Pasal 20


dalam Pasal 19, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban

mempunyai fungsi:

a. perencanaan operasional urusan bidang dan

ketenteraman dan ketertiban;

b. pengoordinasian urusan bidang dan ketenteraman dan

ketertiban;

c. pengelolaan urusan bidang dan ketenteraman dan

ketertiban;

d. penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban;

e. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban;

f. pengoordinasian dan kerjasama penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum dengan Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

daerah, dan/atau aparatur lainnya;

g. pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam rangka

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

termasuk membantu pengamanan dan penertiban

penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum

Bupati serta membantu pengamanan dan penertiban

penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan

yang berskala massal;

h. pembantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat

dengan cara yang tidak menimbulkan gangguan

ketenteraman dan ketertiban umum;

i. pembantu pengamanan dan penertiban aset sesuai

dengan peraturan perundang-undangan; dan

j. pembantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP

termasuk pejabat negara dan tamu Negara.

Pasal 21

(1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban terdiri dari:

a. Seksi Operasi dan Pengendalian;

b. Seksi Pengamanan;

c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Operasi dan Pengendalian

Pasal 22

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan/data dalam rangka penyusunan

program kerja operasi dan pengendalian;

b. melaksanakan operasi dan pengendalian dalam rangka

membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan

pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah

serta membantu pengamanan dan penertiban

penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan

yang berskala massal;

c. membantu pelaksanaan pengamanan dan penertiban

asset sesuai dengan Perundang-undangan Daerah;

d. membantu pelaksanaan pengamanan dan pengawalan

tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;

e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau

aparatur lainnya;

f. melaksanakan penertiban terhadap anak jalanan,

gelandangan, pengemis (gepeng) dan wanita tuna susila

dan/atau waria;

g. melaksanakan kegiatan kesamaptaan dan membentuk

unit Pengawas Tindak Internal dalam rangka penegakan

disiplin;

h. membantu tugas pengamanan kegiatan

instansi/Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan;

i. melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil

melalui kegiatan apel pagi dan bersama Perangkat Daerah

terkait mengadakan razia terhadap Pegawai Negeri Sipil

yang melakukan pelanggaran jam kerja;

j. mengadakan pengamanan kegiatan unjuk rasa serta

memfasilitasi dalam rangka penanganan penyelesaiannya

kepada Instansi terkait yang membidangi;

k. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan

kegiatan Operasi dan Pengendalian;

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala

Bidang; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala


Paragraf 2

Seksi Pengamanan

Pasal 23

Seksi Pengamanan mempunyai tugas:


program kerja pengamanan;

b. membantu pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset

yang belum teradministrasi dan/atau aset yang masih

dikuasai pihak lain sesuai dengan Perundang – Undangan

Daerah;

c. membantu pelaksanaan Pengamanan dan Pengawalan

tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan



Paragraf 3

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 24

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:


program kerja operasi ketertiban umum;

b. melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penindakan non

Yustisia terhadap kegiatan masyarakat yang mengarah

pada pelanggaran yang tidak diatur dalam Perundang-

Undangan Daerah;

c. melaksanakan kegiatan operasi dalam rangka

penyelenggaraan Ketertiban pada masyarakat;

d. melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan ketertiban

umum atas kegiatan masyarakat dengan Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

e. melaksanakan Kegiatan patroli dalam rangka Ketertiban

Umum;

f. melaksanakan Penertiban terhadap anak jalanan,

gelandangan dan pengemis (Gepeng) dan Wanita Tuna

Susila dan/atau Waria;

g. mengadakan razia terhadap Pelajar yang melakukan

pelanggaran jam Sekolah;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 25

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

a. menyusun program pembinaan, pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat dalam penanganan bencana

guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta

ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban

masyarakat maupun kegiatan sosial kemasyarakatan;

b. merencanakan, mempersiapkan dan menyusun serta

mengerahkan potensi rakyat dalam bidang perlindungan

masyarakat dari kemungkinan terjadinya bencana baik

bencana alam, bencana non alam, bencana sosial maupun

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai

akibat terjadinya bencana;

c. melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dalam

rangka membantu menciptakan keamanan dan ketertiban

masyarakat agar kegiatan pemerintahan dan

pembangunan dapat berjalan lancar;

d. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang Perlindungan

Masyarakat; dan



Pasal 26


dalam Pasal 25, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai

fungsi:

a. perencanaan operasional, pengelolaan, dan

pengoordinasian urusan bidang perlindungan

masyarakat;

b. penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan

dan pelaksanaan pembekalan pengetahuan serta

keterampilan kepada masyarakat untuk melakukan

kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan

memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara

keamanan, ketenteraman masyarakat dan ketertiban

umum serta kegiatan sosial kemasyarakatan;

c. persiapan dan mengerahkan potensi rakyat dalam bidang

perlindungan masyarakat (linmas) dari kemungkinan

terjadinya bencana baik bencana alam, bencana non

alam, dan bencana sosial maupun dari gangguan

keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengorganisir

potensi rakyat dan membentuk satuan perlindungan

masyarakat;

d. penyusunan program kebijakan dan pelaksanaan

kebijakan pembinaan dan peningkatan potensi

masyarakat dalam bentuk fasilitasi dan pemberdayaan

masyarakat;

e. pelaksanaan koordinasi perlindungan masyarakat dalam

penanganan bencana dan pengamanan swakarsa

(community policing) serta kegiatan sosial masyarakat

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;

f. pengawasan terhadap masyarakat agar mentaati

kebijakan perlindungan masyarakat dalam penanganan

bencana dan pengamanan swakarsa (community policing)

serta kegiatan sosial masyarakat;

g. pelaksanaan fasilitasi bimbingan dan pengawasan serta

membentuk pelaksanaan sistem keamanan lingkungan

(siskamling); dan

h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala


Pasal 27

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;

b. Seksi Pengamanan Swakarsa;

c. Seksi Kewaspadaan Masyarakat;




Paragraf 1

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 28

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

a. menyiapkan dan menyusun rencana kerja/kegiatan dalam

rangka menciptakan sumber daya manusia satuan

perlindungan masyarakat yang terampil dalam

penanggulangan bencana, gangguan keamanan dan

ketertiban masyarakat;

b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam

rangka peningkatan kapasitas satuan perlindungan

masyarakat yang meliputi bimbingan, pendidikan, dan

pelatihan;

c. menyiapkan dan menyusun rencana kerja/kegiatan

pengerahan dan mobilisasi satuan perlindungan

masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana

serta gangguan keamanan, ketenteraman masyarakat dan

ketertiban umum;

d. membantu penyiapan sarana, prasarana dan peralatan

operasional satuan perlindungan masyarakat;

e. melaksanakan koordinasi, mengumpulkan dan

mensistematisasikan data jumlah anggota satuan

perlindungan masyarakat;

f. melaksanakan kegiatan peningkatan satuan perlindungan

masyarakat bagi aparat pemerintah maupun anggota

masyarakat;

g. melaksanakan koordinasi dan pengerahan satuan

perlindungan masyarakat dalam mendukung

penyelenggaraan penanggulangan bencana serta

gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban

umum;

h. melaksanakan koordinasi dan pengerahan satuan

perlindungan masyarakat dalam mendukung

penyelenggaraan pemilu;

i. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan

kegiatan satuan perlindungan masyarakat dalam

penanggulangan bencana, gangguan keamanan,

ketenteraman dan ketertiban umum;

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala

Bidang Perlindungan Masyarakat; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala


Paragraf 2

Seksi Pengamanan Swakarsa

Pasal 29

Seksi Pengamanan Swakarsa mempunyai tugas:

a. menyusun dan menghimpun kebutuhan teknis

pembinaan potensi masyarakat sebagai upaya antisipasif

dan partisipatif serta terpadu secara swadaya masyarakat

melalui pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan

keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;

b. menyiapkan bahan/data dalam rangka pemberian

pembekalan pengetahuan serta keterampilan kepada

masyarakat untuk melakukan pengamanan swakarsa

terhadap gangguan keamanan, ketenteraman masyarakat

dan ketertiban umum;

c. melaksanakan pembinaan, pengembangan potensi dan

partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan,

ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, serta

kegiatan sosial kemasyarakatan;

d. melaksanakan koordinasi serta mengumpulkan

dan mensistematisasikan data organisasi

kemasyarakatan/komunitas yang memiliki wawasan dan

tujuan mendukung pemeliharaan keamanan,

ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, serta

kegiatan sosial kemasyarakatan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi

dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada

masyarakat untuk menumbuh kembangkan peran serta

masyarakat dalam Pam Swakarsa (community policing) dan

meningkatkan pelaksanaan kepedulian terhadap

keamanan lingkungan masing-masing (Siskamling);

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun

laporan kegiatan fasilitasi pembinaan potensi masyarakat

dalam pengamanan masyarakat (community policing) serta

kegiatan sosial kemasyarakatan dan mendukung

penyelenggaraan keamanan, ketenteraman masyarakat

dan ketertiban umum;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala


h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala


Paragraf 3

Seksi Kewaspadaan Masyarakat

Pasal 30

Seksi Kewaspadaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. menyusun dan menghimpun kebutuhan teknis

pembinaan potensi masyarakat, sebagai upaya antisipasif

dan partisipatif secara terpadu, melalui pemberdayaan

masyarakat dalam penanggulangan bencana;

b. menyiapkan bahan/data dalam rangka pemberian

pembekalan pengetahuan serta keterampilan

penanggulangan bencana kepada kelompok masyarakat

atau relawan;

c. melaksanakan pembinaan, pengembangan potensi dan

partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan resiko

bencana;

d. melaksanakan koordinasi serta mengumpulkan dan

mensistematisasikan data organisasi

kemasyarakatan/komunitas yang memiliki wawasan dan

tujuan penanggulangan bencana;

e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi

dan atau lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan

kewaspadaan dini masyarakat;

f. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan

dini dan fasilitasi pembentukan forum kewaspadaan dini

masyarakat;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala


h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala


Bagian Ketujuh

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 31

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

mempunyai tugas:

a. melaksanakan pencegahan kebakaran berupa pemberian

pelayanan untuk mengantisipasi ancaman bahaya

kebakaran dalam bentuk penyiagaan Unit Kerja

Penanggulangan Kebakaran;

b. melaksanakan pendataan daerah rawan kebakaran;

c. menyusun “Prefire plan”, rencana mengkaji dan

mengembangkan strategi dan taktik yang tepat untuk

setiap bangunan atau lingkungan yang mempunyai

potensi kebakaran tinggi dan vital;

d. menyiapkan dan menyiagakan tenaga pemadam dan

penyelamat, peralatan teknis operasional, bahan

pemadam serta informasi lapangan;

e. menyelenggarakan Pembinaan Satuan Pelaksana

Kebakaran (SATLAKAR)

f. menyelenggarakan pembinaan kepada pengelola

bangunan dan lingkungan, dalam bentuk penyuluhan dan

pelatihan;

g. melaksanakan pemadaman kebakaran, pemberian

pelayanan secara cepat, akurat dan efisien mulai dari

informasi kebakaran diterima sampai api padam;

h. melaksanakan penerapan “prefire plan” yang telah

disusun dan disimulasikan terhadap kejadian yang

sebenarnya sesuai dengan strategi dan taktik yang harus

digunakan;

i. mengoordinasikan penanggulangan kebakaran dalam

kelancaran lalu lintas, pengamanan lokasi kebakaran,

penyediaan suplai air, pengamanan listrik dan

penyelamatan korban serta bantuan unit pemadam

kebakaran lainnya;

j. melaksanakan tugas bantuan pemadam kebakaran sesuai

dengan permintaan dari daerah yang bersebelahan, yang

perlu didukung dengan adanya naskah kesepakatan

bersama diantara dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota

dalam bentuk Memorandum of Understanding;

k. melaksanakan perlindungan jiwa dan harta benda dari

kebakaran dan bencana lain, dalam bentuk penyelamatan

(rescue) yaitu pemberian pelayanan untuk memperkecil

korban dan kerugian harta benda akibat kebakaran dan

bencana lainnya;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala


Pasal 32


dalam Pasal 31, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran mempunyai fungsi:

a. perencanaan operasional urusan bidang pencegahan dan

penanggulangan kebakaran;

b. pengoordinasian urusan bidang pencegahan dan


c. pengelolaan urusan bidang pencegahan dan


d. penyusunan program dan kegiatan pencegahan dan


e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Polisi

dan/atau Linmas untuk pengamanan lokasi kebakaran;

f. pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran; dan

g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala


Pasal 33

(1) Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

terdiri dari:

a. Seksi Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan

Kebakaran;

b. Seksi Penanggulangan Kebakaran;

c. Seksi Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemadam Kebakaran;




Paragraf 1

Seksi Pencegahan Kebakaran Pembinaan dan

Penyuluhan Kebakaran

Pasal 34

Seksi Pencegahan Kebakaran Pembinaan dan Penyuluhan

Kebakaran mempunyai tugas:

a. melakukan Program Pelatihan Kebakaran Terpadu

(Intergrated Fire Drill) secara berkala dalam

penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pengevakuasian

penghuni pada Kelompok Bangunan yang sistematis dan

tertib, yang terkoordinasi bersama instansi Pemadam

Kebakaran setempat;

b. melaksanakan peningkatan dan pengembangan system,

metode, peralatan dan kemampuan personil dalam upaya

pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

c. melakukan Bimbingan dan Penyuluhan kepada

Masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran;

d. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kondisi

prasarana dan sarana penanggulangan bahaya kebakaran

yang tersedia, serta mendokumentasikan dengan baik

hasil pemeriksaan dan pengujian kinerja peralatan system

proteksi yang ada; dan



Paragraf 2

Seksi Penanggulangan Kebakaran

Pasal 35

Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas:

a. melakukan Pemadaman sedini mungkin sesuai dengan

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

antara lain melalui system dan prosedur notofokasi

adanya kebakaran, alarm dan prosedur komunikasi

darurat;

b. melakukan penyelamatan Jiwa penghuni (evakuasi) sesuai

prosedurnya dengan mengutamakan perlindungan

terhadap keselamatan jiwa seluruh penghuni;

c. memberikan laporan dan atau melakukan komunikasi

dengan instansi pemadam kebakaran daerah terdekat

dalam rangka koordinasi tindakan pemadaman;

d. memberikan pertolongan darurat pada Korban

kebakaran; dan



Paragraf 3

Seksi Operasional Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pemadam Kebakaran

Pasal 36

Seksi Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemadam Kebakaran mempunyai tugas:

a. menyusun Prefile Plan, rencana mengkaji dan

mengembangkan strategi dan taktik yang tepat untuk

setiap bangunan atau lingkungan yang mempunyai

potensi kebakaran tinggi dan vital;

b. melaksanakan pendataan Daerah Rawan Kebakaran;

c. Melaksanakan Pengadaan dan pemeliharaan sarana

penanggulangan bahaya kebakaran;

d. menyiapkan dan menyiagakan tenaga pemadam dan

penyelamat, peralatan teknis operasional, bahan

pemadam serta informasi lapangan; dan



Bagian Kedelapan

UPT

Pasal 37

(1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dibentuk

UPT pada Satpol PP;

(2) Pembentukan UPT pada Satpol PP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan

keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 39

(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan

organisasi dalam lingkungan Satpol PP selaku Pejabat

Pemerintah wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun

horisontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang

baik.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan

Satpol PP bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan

mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahannya guna pencapaian tujuan administrasi

pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 40

(1) Setiap pimpinan dan bawahan pada satuan organisasi

dalam lingkungan Satpol PP wajib mengikuti dan

mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab

kepada atasan pejabat masing-masing, serta

menyampaikan laporan pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan

organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan

sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta

umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada

bawahan.

Pasal 41

(1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan

laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi

lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan

organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi

bawahannya untuk memberikan bimbingan dan arahan

kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan

dengan mengadakan rapat secara berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 42

(1) Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub

Bagian, Kepala Seksi Kepala UPT dan Kelompok Jabatan

Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila

berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah

diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 43

Biaya penyelenggaraan Satpol PP dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang

sah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Bagan Susunan Organisasi Satpol PP tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pencegahan dan

Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PPBK) pada Dinas

Cipta Karya dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2009 Nomor 6/D); dan

b. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong

Praja dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3/D),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 Januari 2017.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen

pada tanggal 29 November 2016

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016 Nomor 24 Seri C

C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 52 Tahun 2016\Lampiran SATPOL.doc

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALANG

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

: GARIS KOMANDO

: GARIS KOORDINASI

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

BIDANG KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN

UPT

KEPALA SATUAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN DAN

ASET

SUB BAGIAN

PERENCANAAN,

EVALUASI DAN PELAPORAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI OPERASI

DAN PENGENDALIAN

SEKSI

PENGAMANAN

SEKSI KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN UMUM

BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAERAH

SEKSI

PENCEGAHAN

SEKSI PENEGAKAN

PERATURAN DAERAH

SEKSI PENINDAKAN

BIDANG

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SEKSI

PENGAMANAN SWAKARSA

SEKSI

KEWASPADAAN MASYARAKAT

BIDANG PENCEGAHAN

DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

SEKSI PENCEGAHAN, PEMBINAAN

DAN PENYULUHAN KEBAKARAN

SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN

SEKSI OPERASIONAL, PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PEMADAM

KEBAKARAN

bupati malang provinsi jawa timur …jdih.malangkab.go.id/uploads/52_sotk_satpolpp.pdfbupati malang...

Documents