bupati kulon progo nota keuangan rancangan ......rp. 127.947.235.815,00 (seratus dua puluh tujuh...
TRANSCRIPT
-
1
BUPATI KULON PROGO
NOTA KEUANGAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2021
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna beserta Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
Yang kami hormati segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan seluruh hadirin rapat paripurna Dewan.
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan
ke Hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, karena atas rahmat dan karunia-
Nya, kita dapat hadir di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini,
dalam rangka rapat paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 dalam keadaan sehat.
Saudara Pimpinan Rapat Paripurna dan Anggota Dewan yang kami
hormati,
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, bahwa Kepala Daerah dalam
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai
dokumen pendukung kepada DPRD. Untuk itu mohon berkenan kami
-
2
menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Umum
Sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal
311 disebutkan bahwa, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya
kepada DPRD, sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh
ketentuan perundangan untuk memperoleh persetujuan bersama.
Secara teknis penyusunan RAPBD diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. Sejalan dengan itu, penyusunan RAPBD Kabupaten Kulon
Progo Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, serta Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-
PPAS) Tahun 2021 yang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
Dalam RKPD Tahun 2021, Pemerintah Daerah bersama
DPRD telah menetapkan tema Pembangunan Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2021 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi
dengan Memanfaatkan Peluang Proyek Strategis Nasional”.
Dengan tema pembangunan yang telah ditetapkan,
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diarahkan
untuk mencapai prioritas pembangunan sebagai berikut :
1. Mewujudkan SDM yang Unggul, Berkarakter dan Berbudaya
2. Pembangunan Infrastruktur Daerah
-
3
3. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi
Masyarakat
4. Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik.
Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran-sasaran
strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pada RKPD
Tahun 2021, diperlukan sinkronisasi program dan kegiatan yang
dilaksanakan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
maupun Pemerintah Kabupaten yang diwujudkan dalam Kebijakan
Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan
Maksud dan tujuan disusunnya Nota Keuangan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 adalah, untuk memberikan gambaran secara umum kondisi
kemampuan keuangan daerah, kebijakan dan permasalahan-
permasalahan Pendapatan, Belanja, serta Pembiayaan.
b. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan
Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;
-
4
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah.;
10. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kulon Progo tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2021 Nomor 03/NK.KP/2020 tanggal 29 September
2020
-
5
11. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kulon Progo tentang Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 04/NK.KP/2020
tanggal 22 September 2020.
c. Sistematika Penulisan Nota Keuangan
Sistimatika penulisan Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran
2021 adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
1.1. Umum
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan
1.4. Sistimatika Penulisan Nota Keuangan
BAB II Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah
2.1. Kondisi Umum dan Estimasi Pendapatan Daerah
2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah
2.3. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
BAB III Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah
3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah
3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah
BAB IV Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan
4.1. Kondisi Umum Pembiayaan
4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan
4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan
BAB V Program dan Kegiatan, dan Sub Kegiatan
BAB VI PENUTUP
-
6
BAB II
KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAERAH
2.1. Kondisi Umum dan Estimasi Pendapatan Daerah
Rancangan Pendapatan Daerah yang dicantumkan dalam
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang
terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum
penerimaannya. Berdasar Permendagri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021, Pendapatan daerah terdiri dari 3
(tiga) kelompok pendapatan :
1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Pendapatan Transfer, dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 Pendapatan
Daerah direncanakan mencapai Rp.1.240.677.904.848 (Satu triliun
dua ratus empat puluh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta
sembilan ratus empat ribu delapan ratus empat puluh delapan
rupiah). Target Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari :
1. Pendapatan Asli Daerah direncanakan mencapai sebesar
Rp.225.029.023.033,00 (Dua ratus dua puluh lima milyar dua
puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).
Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari Pajak Daerah
sebesar Rp. 63.838.933.700,00 ( Enam puluh tiga milyar delapan
ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu
tujuh ratus rupiah). Retribusi Daerah sebesar
Rp. 9.926.311.279,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh
enam juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan
rupiah ) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan sebesar Rp. 10.958.559.697,00 (Sepuluh milyar
sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh
-
7
sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) serta Lain-
lain PAD yang Sah sebesar Rp. 140.305.218.357,00 (Seratus
empat puluh milyar tiga ratus lima juta dua ratus delapan belas
ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2020 ke tahun 2021
mengalami penurunan. Pada tahun 2021, penerimaan dari
Pendapatan Asli Daerah diprediksikan turun sebesar 9,23%
dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2020. Penurunan
berasal dari dari empat komponen pembentukan PAD yakni Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah
yang dipisahkan dan lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
Dengan adanya penyebaran pandemi Novel Corona Virus-2019
(Covid-19) yang dimulai sejak triwulan pertama tahun 2020, telah
menyebabkan melambatnya aktivitas perekonomian di Indonesia
dan juga di Daerah
2. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan
Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar
Rp. 974.508.981.815,00 (Sembilan ratus tujuh puluh empat milyar
lima ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu
delapan ratus lima belas rupiah).
a. Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan sebesar
Rp. 846.561.746.000,00 (Delapan ratus empat puluh enam
milyar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh
enam ribu rupiah) dengan mendasarkan pada Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa TA 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
Transfer Pemerintah Pusat ini terdiri atas Dana Transfer
Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Insentif Daerah dan
Dana Desa.
-
8
Dana Transfer Umum berupa Dana Bagi Hasil dan Dana
Alokasi Umum. Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari Dana
Transfer Umum untuk mengatasi masalah ketimpangan
vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui
pembagian hasil dari sebagian penerimaan perpajakan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Penghasil. Untuk
tahun 2021 pendapatan dari Dana Bagi Hasil sebesar
Rp 21.605.155.000,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus lima
juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) naik sebesar
Rp. 2.379.878.750,00 (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh
sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh
ratus lima puluh rupiah) dari tahun 2020 atau naik 12,37%.
Sedangkan Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer
yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
dan dimaksudkan untuk meminimalkan ketimpangan fiskal
antar daerah. Alokasi DAU tahun 2021 sebesar Rp
663.335.010.000,00 (Enam ratus enam puluh tiga milyar tiga
ratus tiga puluh lima juta sepuluh ribu rupiah) atau turun
sebesar 74.163.199.000,00 (Tujuh puluh empat milyar seratus
enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu
rupiah) atau minus 10,06% dari tahun 2020.
Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pada tahun 2021
belum mencantumkan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non
Fisik. Hal ini disebabkan belum adanya Peraturan Presiden
tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran
2021.
Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria
tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas
-
9
perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu. Pada tahun
2021 Dana Insentif Daerah diproyeksikan sebesar Rp.
68.069.773,000,00 (Enam puluh delapan milyar enam puluh
sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
berkurang sebesar Rp. 8.178.900.000,00 (Delapan milyar
seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)
dibandingkan dengan tahun 2020
Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa yang
akan diterima direncanakan sebesar Rp.93.551.808.000,00
(Sembilan puluh tiga milyar lima ratus lima puluh satu juta
delapan ratus delapan ribu rupiah)
b. Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar
Rp. 127.947.235.815,00 (Seratus dua puluh tujuh milyar
sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima
ribu delapan ratus lima belas rupiah) yang terdiri dari
pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari
Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain
berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan
sebesar Rp. 85.839.593.815,00 (Delapan puluh lima milyar
delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan
puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah)
Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah
lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu
lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas : bantuan keuangan
dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah
-
10
kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor
85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan,
sesuai kewenangannya dapat menugaskan urusan
keistimewaan dalam bidang kelembagaan, kebudayaan,
pertanahan dan tata ruang kepada Bupati/Walikota melalui
mekanisme BKK Dana Keistimewaan. Bantuan Keuangan
sebesar Rp.42.107.642.000,00 (Empat puluh dua milyar
seratus tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)
yang keseluruhannya merupakan BKK Dana Keistimewaan.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan
Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan
Perundang-Undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
direncanakan sebesar Rp. 41.139.900.000.00 (Empat puluh satu
milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
yang merupakan pendapatan hibah
2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah
Permasalahan utama Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon
Progo saat ini antara lain adalah sebagai berikut:
1. Masih tingginya ketergantungan pada dana transfer.
2. Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Retribusi yang masih rendah,
bahkan masih terdapat upaya dari wajib pajak/retribusi untuk
menghindar dari kewajiban membayar pajak/retibusi daerah.
3. Belum optimalnya kinerja beberapa unit usaha daerah, sehingga
kontribusi terhadap PAD masih rendah.
4. Keterbatasan manajemen dan sumber daya pengelolaan pajak
dan retribusi, sehubungan dengan luasnya cakupan objek pajak
dan retribusi.
-
11
2.3. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
Kebijakan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon
Progo diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah
melalui peningkatan investasi masyarakat dalam pembangunan,
peningkatan nilai investasi pemerintah dan daya saing yang
dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi
Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan
antara lain sebagai berikut :
1. Menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang
sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan.
2. Peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada
BUMD.
3. Peningkatan pelayanan pajak melalui perluasan akses pelayanan
kepada seluruh lapisan masyarakat.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi
daerah.
5. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan
dan peningkatan sarana dan prasarana yang secara langsung
mendukung peningkatan pendapatan daerah.
6. Peningkatan pendayagunaan aset daerah sebagai unsur
pendapatan daerah.
7. Pengiriman usulan DAK kepada Kementerian Keuangan,
Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait.
8. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
inovasi daerah dalam rangka meraih dana insentif daerah
-
12
BAB III
KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN
BELANJA DAERAH
3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah
Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta
memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan
dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih
transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada
money follow program berbasis money follow function dimana
pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan
yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan
dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas
dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan
adanya pandemic Covid-19 menyebabkan Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo perlu melakukan penyesuaian terhadap belanja Program
dan Kegiatan yang diprioritaskan pada tahun 2021. Belanja Daerah
pada tahun 2021 diprioritaskan pada
- Peningkatan SDM Unggul, Berkarakter dan Berbudaya
- Penguatan Perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi
masyarakat
- Pembangunan Infrastruktur Daerah
- Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Secara garis besar Belanja Daerah dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat kami
sampaikan sebagai berikut, Anggaran Belanja Daerah direncanakan
sebesar Rp.1.220.459.604.848,00 ( Satu triliun dua ratus dua puluh
milyar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat ribu
delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari :
a. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan
Jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bunga, dan
-
13
belanja subsidi, Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.
948.050.313.821,93 (Sembilan ratus empat puluh delapan milyar
lima puluh juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh
satu rupiah sembilan puluh tiga sen) tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut;
Belanja Pegawai sebesar Rp. 528.362.912.616,93 (Lima ratus
dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan
ratus dua belas ribu enam ratus enam belas rupiah sembilan
puluh tiga sen) yang merupakan gaji dan tunjangan ASN, KDH,
DPRD, serta Tambahan Penghasilan ASN dan juga Insentif Pajak
dan Retribusi. Selain itu ada kewajiban pemerintah untuk
mengganggarkan iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakan
kerja dan jaminan kematian bagi ASN, KDH dan DPRD pada jenis
belanja pegawai tersebut.
Belanja Barang jasa sebesar Rp. 379.146.071.831,00 (tiga ratus
tujuh puluh sembilan milyar seratus empat puluh enam juta tujuh
puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) merupakan
belanja yang digunakan untuk sarana dan atau mendukung
pencapaian output kegiatan pada OPD.
Belanja hibah sebesar Rp. 25.926.879.374,00 (Dua puluh lima
milyar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh
puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)
dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan
pemeritah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil
kebijakan memberikan hibah kepada lembaga, hibah pada
sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat
yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Pemberian
hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi,
kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga
tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-
tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan
kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Hibah
-
14
dapat berupa uang maupun barang. Pemberian bantuan
keuangan pada partai politik termasuk belanja hibah.
Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 14.614.450.000,00 (Empat
belas milyar enam ratus empat belas juta empat ratus lima puluh
ribu rupiah) dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk
uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka
meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,
bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat
yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya
dibatasi. Bantuan sosial dalam pelaksanaan dapat berupa uang
maupun barang.
Pada tahun 2021 ini tidak ada alokasi untuk Belanja Bunga dan
Belanja Subsidi.
b. Belanja Modal sebesar Rp. 94.144.052.593,00 (Sembilan puluh
empat milyar seratus empat puluh empat juta lima puluh dua ribu
lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang nantinya akan dicatat
menambah aset pemerintah. Penggunaan Belanja Modal untuk
tahun 2021 digunakan untuk Belanja Modal Tanah, Belanja Modal
Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan,
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya. Dalam belanja modal aset tetap lainnya terdapat
belanja modal BLUD.
c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.471.804.135,07 (Lima
milyar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu
seratus tiga puluh lima rupiah tujuh sen) Belanja ini dialokasikan
untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa diprediksikan
dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya dan biaya administrasi pelaksanaan DAK. Selain itu
untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan dimasukkan dalam
belanja tidak terduga antara lain bantuan sosial untuk penderes
kelapa, perawatan jenazah, untuk penderita psikotik dan bantaun
dropping air saat musim kemarau.
-
15
d. Belanja Transfer sebesar Rp. 172.793.434.289,00 (Seratus tujuh
puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus
tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah)
terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah kepada
Pemerintah Desa dan Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau
kabupaten/kota kepada Desa.
Belanja Bagi Hasil merupakan belanja bagi hasil pajak daerah
dan retribusi daerah dari pemerintah Kabupaten kepada
Pemerintah Desa. Belanja bagi hasil ini minimal 10% dari target
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
Belanja bantuan keuangan merupakan belanja bantuan keuangan
kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
Anggaran untuk belanja bantuan keuangan sebesar Rp.
165.416.909.800,00 (Seratus enam puluh lima milyar empat ratus
enam belas juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus
rupiah) yang berupa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa
3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah
Permasalahan Utama Belanja Daerah adalah keterbatasan
kemampuan keuangan untuk mendanai kebutuhan belanja.
Penyediaan dana belanja masih didominasi oleh penerimaan dari
dana transfer pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan tingkat
kemandirian daerah yang rendah, karena Pendapatan Asli Daerah
secara jumlah belum mampu menopang kebutuhan belanja publik.
Apalagi adanya dampak pandemi Covid-19 berdampak terhadap
perekonomian daerah.
3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah
Kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan money follow
program priority dengan memprioritaskan program/kegiatan
wajib/mengikat (antaran lain gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih),
kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan
-
16
kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas
infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/kegiatan yang
mendukung fokus tematik, yakni penurunan kemiskinan dan ketimpangan
antar kelompok pendapatan, penurunan ketimpangan wilayah, kerjasama
dan kemitraan, dan pemulihan sosial pasca Pandemi Covid19. Adapun
belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara
spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.
pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku, yang diarahkan pada Efektivitas Anggaran,
Efisiensi Anggaran, Prioritas Belanja, Optimalisasi Belanja Operasi, dan
Transparansi dan Akuntabel sehingga perlu diwujudkan dalam bentuk :
1) Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target
kinerja yang jelas meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah ;
2) Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan, dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan tidak hanya dari aspek administrasi
keuangan, tetapi juga dalam hal keluaran dan hasil.
BAB IV
KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
4.1. Kondisi Umum Pembiayaan
Pembiayaan Daerah pada Tahun 2021, dialokasikan untuk
penyertaan modal daerah. Adapun komponen dari pembiayaan
daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup
defisit anggaran tahun 2021 adalah berasal dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya
diprediksikan sebesar Rp 13.000.000.000,00 (Tiga belas milyar
rupiah). SiLPA direncanakan dari penghematan belanja dan adanya
kemungkinan over target pendapatan.
-
17
Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2021
dialokasikan untuk Penyertaan Modal pada BPD DIY sebesar
Rp. 25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah) sesuai
Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019, PDAM sebesar Rp
4.500.000.000,00 (Empat milyar lima ratus juta rupiah) sesuai
Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 dan PT Selo Adikarto (SAK)
sebesar Rp. 3.718.300.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus delapan belas
juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2018, sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar
Rp. 33.218.300.000,00 (Tiga puluh tiga milyar dua ratus delapan
belas juta tiga ratus ribu rupiah)
Permasalahan Pembiayaan
Permasalahan utama pembiayaan adalah tingginya
pengeluaran pembiayaan belum dapat dipenuhi dengan
penerimaan pembiayaan sehingga pembiayaan netto mengalami
defisit. Dan sebagai upaya mencukupi kebutuhan defisit
pembiayaan netto tersebut maka memanfaatkan surplus belanja.
Kebijakan Umum Pembiayaan
Memperhatikan komposisi rencana pendapatan dan belanja
pada Tahun Anggaran 2021, bahwa terdapat surplus belanja yang
digunakan untuk menutup pengeluaran pembiayaan. Kebijakan
Umum Pembiayaan Tahun 2021 adalah:
1. Penerimaan pembiayaan hanya bersumber dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA);
2. Mengalokasikan Penyertaan Modal pada BPD DIY, Bank Pasar,
PDAM, dan PT. Selo Adikarto (SAK)
3. Surplus belanja digunakan untuk menutup defisit pembiayaan
netto sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
-
18
BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
Program kegiatan Tahun 2021 mempedomani Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 tahun 2019, selanjutnya target dan sasaran program
dan kegiatan menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dapat
disampaikan sebagai berikut :
1. Urusan Pendidikan
a. Cakupan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan
Non Formal 25,83%
b. Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar 69,29%
c. Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 72,84%
d. Indeks peningkatan kapasitas ketenagaan 55,24%
2. Urusan Kesehatan
a. Cakupan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 72,73%
b. Capaian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 74,96%
c. Capaian Peningkatan Pelayanan Kesehatan 80,05%
d. Cakupan peningkatan Sumber Daya Kesehatan 86,68%
e. Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat 89,38%
f. Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat 94,38%
3. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a. Indeks pembinaan keluarga berencana 64,00%
b. Indeks advokasi dan pengendalian penduduk 62,19%
4. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
a. Cakupan pembinaan pemuda dan olah raga 68,84%
5. Urusan Kebudayaan
a. Cakupan Pengembangan seni adat dan tradisi 75,93%
b. Cakupan pengelolaan kekayaan budaya 70,07%
c. Cakupan pengembangan sejarah bahasa dan sastra 90,48%
6. Urusan Perpustakaan
a. Cakupan Peningkatan Layanan Perpustakaan 51,06%
-
19
7. Urusan Keistimewaan
a. Cakupan Pelestarian sejarah, bahasa, sastra, dan permuseuman
76,67%
b. Capaian pengelolaan Taman Budaya 95,58%
c. Cakupan kemandirian grup kesenian dan rintisan desa budaya
32,26%
d. Persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan /
Capaian Pelestarian Cagar Budaya Dan Warisan Budaya 59,23%
e. Capaian pemenuhan sarana prasarana kesenian bagi
kelompok/grup kesenian 2,89%
BAB VI
P E N U T U P
Sebelum mengakhiri penyampaian Nota Keuangan ini, kami
kemukakan kembali bahwa Nota Keuangan dan RAPBD Tahun
Anggaran 2021 yang disusun mendasarkan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) yang
telah di sepakati bersama oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
dengan DPRD.
Kita berharap pada tahun 2021 seluruh kebijakan, program,
dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA dan PPAS Tahun
Anggaran 2021 dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis,
transparan serta memenuhi persyaratan akuntabilitas.
Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat,
kami berharap pula RAPBD Tahun Anggaran 2021 dapat segera
dilakukan pembahasan sesuai jadwal yang ditentukan, sehingga
program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan
dengan waktu yang maksimal.
Demikian yang kami sampaikan, semoga Allah SWT
senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita
-
Lampiran I
:
:
`
2 . 3
SUTEDJO
RINGKASAN RANCANGAN APBD
2 . 4
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA TRANSFER 172.793.434.298,00
PEMBIAYAAN NETTO (20.218.300.000,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
Wates, 30 September 2020
BUPATI KULON PROGO
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 33.218.300.000,00
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal Daerah 33.218.300.000,00
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 13.000.000.000,00
3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 13.000.000.000,00
2 . 2 . 6 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 13.251.404.420,00
SURPLUS / (DEFISIT) 20.218.300.000,00
3 PEMBIAYAAN DAERAH
5.471.804.135,07
2 . 4 Belanja Bagi Hasil
2 . 2 . 4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 36.340.912.090,00
2 . 2 . 5 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 21.203.964.030,00
2 . 2 . 2 Belanja Modal Tanah 14.406.719.014,00
2 . 2 . 3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.941.053.039,00
2 . 2 BELANJA MODAL 94.144.052.593,00
2 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 379.146.071.831,00
7.376.524.498,00
2 . 4 Belanja Bantuan Keuangan 165.416.909.800,00
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 14.614.450.000,00
2 . 3 Belanja Tidak Terduga 5.471.804.135,07
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 528.362.912.616,93
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 25.926.879.374,00
2 BELANJA 1.220.459.604.848,00
2 . 1 BELANJA OPERASIONAL 948.050.313.821,93
1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 2.690.000.000,00
1 . 3 . 3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 38.449.900.000,00
1 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 127.947.235.815,00
1 . 3 LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH 41.139.900.000,00
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 974.508.981.815,00
1 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 846.561.746.000,00
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.958.559.697,00
1 . 1 . 4 Lain-lain PAD yang Sah 140.305.218.357,00
1 . 1 . 1 Pajak Daerah 63.838.933.700,00
1 . 1 . 2 Retribusi Daerah 9.926.311.279,00
1 PENDAPATAN 1.240.677.904.848,00
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 225.029.023.033,00
RINGKASAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
Raperda APBD 2021
Nomor
Tanggal
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO