bupati bengkayang provinsi kalimantan...
TRANSCRIPT
?.@?*
BUPATI BENGKAYANGPROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANGNOMOR 15 TAHUN2014
TENTANG
JADWAL RETEN3I ARSIP KEUANGANFEMERINTAK KA3UPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAKMAT TUKAN YANG MAHA E3A
BUPATI BENGKAYANG,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan daiam Pasal 48 Ayat i
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
kearsipan, maka Lembaga Negara, Pemerintah Daerah,
Perguruan Tinggi, serta BUMN dan/atau BUMD wajib
memiliki Jadwal Rentensi Arsip (JRA);
b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penyusutari arsip
keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang, maka perlu adanya Jadwal Retensi Arsip
(JRA) Keuangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip
Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentarig
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lenibaraii
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengari Undaiig-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keuua Atas Undang-Uiidaiig Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Taliun 2008 Nornor 59, Tanibahaii
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Uiidarig-Undarig Nonior 43 Taliun 2009 lentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071):
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran
Negaia Republik Indonesia Taliun 2011 Nomoi 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),
5. Peiaturan PemeiiiiLaii Nomor 28 Taliun 2012 lentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lenibaraii Negara Republik liidoiiesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik liidoiiesia Nomor 5280),
6. Pciatuian fvienteii Dalam Negeii Nomoi 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
7. Pcialuian Daeiah Nomoi 10 Tahun 2007 leiilang
Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kcweiiaiigan Pciiieiiiitah Kabupalen Bciigkayaiig,
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Icnlang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
yeba^aiiiiana leiah diubah dengan Peialuran Daeiah
Nomor 10 Tahun 2012 tcntang Ferubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Grganisasi Perangkat Daei ah Kabupaten Bengkayang,
9. Feraturan Bupati Nomox" 2 Tahun 2010 tentang Stmktui
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Keria Kantor
Peipustakaan, Aisip dan Dokumentasi Daeiah
Kabupaten Bengkavang;
MEMUTUSKAN :
Menelapkaii : FERATURAN BUFATI SENGKAYANG TENTANG JADWALRETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATENDRIir.K A VANG.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasai i
Daiaiii Pciaiuiaii Bupati mi yang dniiaksud dengari .
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemeriritah Daerah auaiah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Lernbaga Kearsipan adaiah Lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah,
yang mempunyai kewenangan menangani kearsipan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangari ieknoiogi iniormasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah,
Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi
Kemasvarakatan, dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bei"masyai akat, berbangsa dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta aisip dan uisimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Arsip Vital adalah arsip vang keberadaannva merupakan persyaratan dasar
bagi kelangsurigan opeiasional lembaga pencipta arsip, tidak dapat
Hinerbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
8. Arsip Aktif adaiah arsip yang frekuensi pengguiiaannya unggi dan/atau
terus menerus.
9. Arsip Inaktif adaiah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
10. Arsip Statis adaiah arsip vang dihasilkan oleh pencipta arsip karena
rriemiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan beiketerangan
dipermanenkan vang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak
langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga
Kearsipan.
11. Arsip Terjaga adaiah arsip Negara yang berkaitan dengan keberadaan dan
kelangsungan hidup Bangsa dan Negara yang harus dijaga keamanan, dan
keutuhannya.
12. Arsip Umum adaiah arsip vang tidak termasuk dalam katagori arsip
terjaga.
13. Arsiparis adaiah Seseorang vang memiliki kompotensi dibidang kearsipan
yang diperoleh rnelalui pendidikan iormai dan/atau perididikan dan
pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggungjawab
melaksariakan kegiatan keaisipaii.
14. Akses Arsip adaiah Ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan
liukuiii dan otoritas legal seita keberadaan sarana bantu Uiituk
mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
15. Lembaga Kearsipan adaiah lembaga yang iiiemiliki fungsi, tugas, dan
tanggungiawab dibidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
Lembaga Negara adalah leirnribaga yang nierijalaiikan cabang-cabang
kekuasaan Negara meliputi eksekutif, legislatif, vudikatif, dan lembaga lain
yang fungsi dan tugas pokokriya berkaitan dengan pcnyeleiiggaiaan Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
16. Aisip Nasional Republik Indonesia sclanjutiiya disingkat ANR1 adalali
lembaga kearsipan berbentuk lembaga Pemerintah Non Kementerian yang
mclaksaiiakan tugas Ncgaia tlibidang keaisipan yang beikeduduktiii di
Ibukota Negara.
17. Aisip Daciah Proviiisi adaiah lembaga keaisipan beibcntuk satuan Keija
Perangkat Daerah yang melaksankan tugas Pemerintah dibidang kearsipan
pcllieiilitahan dctciah piovmsi yang beikeduuukan di ibukota Plovinsi.
18. Arsip Daerah Kabupaten/Kota adaiah lembaga kearsipan berbentuk satuan
kcija pera.ngkat daciah yang melaksaiiakaii tugas pemeiiiitahan daeiah
kabupaten/kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
19. Aisip pciguiuan Tinggi adaiah lembaga keaisipan berbentuk satuan
oreanisasi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang
meiaksanakan fungsi dan tugas penyeleiiggaraan kearipan dilingkungan
perguruan tinggi.
20. Perusahaan adalah setiap beiituk usaha yang rnelakukan kegiatan dciigaii
tuiuan memperoleh keuntungan atau laba vang berbentuk badan hukum
yang didirikari dan/atuu berkedudukan dalarn wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
21. Pencipta Aisip adalah pihak yang riiempurryai kemanduian dan otoritas
dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab dibidang pengeloaan
arsip dmarnis.
22. Unit Pengolahan adalah satuan keria pada pencipta arsip vang mempunvai
tugas dan tanggunngjawab mengolah seruua arsip yang berkaitan dengan
kegiatan penciptaan arsip dilingkungannva.
23. Asas Sentialisasi adalah penyelenggaiaan kearsipan yang dipusatkan pada
suatu bagian organisasi atau unit keria tersendiri, vakni semua dokumen
alau waikat disixiipan dalani sualu keluiiipok atau iuang dan dikelola oleh
suatu unit tersendiri.
24. Asas Desen'ualisaai adalah penyelenggaiaan keaisipan tidak dipusatkaii
pada suatu unit atau bagian organisasi tetapi penvimpanan surat atau
waikat dilakukan pada bagiaii seuaia sciidiii-Sciidiii.
25. Unit Kearsipan adalah satuan keria pada pencipta arsip yang mempunyai
tugas dan taiigguiigjawab penyelenggaiaan keaisipan.
26. Jadwal Retensi Arsip adalah yang selanjutnva disingkat JRA adalah daftar
yang beiisi sekuiaiig-kuiangiiya jangka waktu penyiiiipaiiaii atau retensi,
jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan
suatu jenis ai sip dimusnahkaxi, dinilai kciiibali, atau dipeiiiiaiieiikaii yang
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
27. Penyusutan Arsip adalali kegiatan pciiguraiigaii jumlah arsip dengan cara
pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan,
pemusnalian aisip yang tidak mcliiiliki liilai guna, dan pcnyciahan tusip
statis kepada lembaga kearsipan.
28. Pcnyclenggaiaaii Keaiaipan adalali keselui uhaii kegiaum iiieiipuli
kebijakan. pembinaan kearsipan. dan pengelolaan arsip dalam suatu
sistcm keaisipan iiasiuiicii yang uidukung oleh suuiuei daya iviajiusia.,
prasarana dan sarana. serta sumber daya lainnya.
29. Pengelolaan Aisip Dinaiiiis adalah proses pciigendalian arsip diiiamis
secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan. penggunaan dan
ueiiielihctraaii seita penyusutan aiaip.
30. Pengelolaari Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara
efisien. efektif dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi,
pcrrianfaatari, peiidayaguriaan, dan peiayanan pubuk dalarn suatu sistern
kearsipan nasional.
31. Akuisisi Arsip Statis adalali proses periariibahan khasariali arsip statis
pada lembaga kearsipan vang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan
arsip statis dan hak pengelolaanya dari pencipta arsip kepada ieuibaga
kearsipan.
32. Sistern Kearsipan Nasional yarig selanjutnya disingkat SKN adalali suatu
sistem vang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai
kornpouen yang rnerniliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku
serta unsur lain vang saling mempengaruhi dalam penvelenggaraan
kearsipan secara nasional.
33. Sistem Informasi Kearsipan Nasional vang selanjutnva disingkat SIKN
adalali sistem irifoimasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANR1 yang
menggunakan sarana informasi kearsipan nasional.
34. Jaiiiigaxi Informasi Kearsipan Nasional yang selarijutriya disingkat JIKN
adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara
iiasioriul yang dikciola oieli ANRI.
35. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat meniadi DPA adalah
duitar beriSi arsip yang liieiiiiliki mlai guna kesejaiaiian baik yang teialr
diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung Oleh Iembaga
36. keaisipan dan dicaii oleh Iembaga keaisipan seita diuiiiunikaii kepada
publik.
BAB IIKEBIJAKSANAAN JADWAL RETENSI ARSIP
Pabal2
Jauwal Relcnsi Aisip Peiuciiiitah Kabupaten Bcngkayang meiigaiiut axas
sentralisasi dalam kebijaksanaan dan desentralisasi dalam pelaksanaannya.
Bupati menyelenggarakan pembinaan penyusutan arsip meliputi penyempurnaan
dan pengem'uangaii sisiem, pembinaan pegawai dan pengawasan pelaktsanaan
oenvusutan dilinekungan pemerintah daerah.
Pasal 4
Setiap satuan keija peraugkat daeiah dalara luigkungan Pemeiiutah Daeiah
Kabupaten Bengkavang melakukan penyusutan arsip.
BAB IIIPELAKSANAAN PENYUSUTAN ARSIP
Pasai 5
(1) Pelaksanaan penyusuLari arsip dalam iingkungan Pemeririiah Daerah
Kabupaten Bengkayang yaitu unit-unit kearsipan pada satuan kerja
pcrangkat daerah scsuai dengan susunan organisasi yang bcrlaku.
(2) Unit kearsipan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusutan arsip
scbagairnana dirnaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyusutan arsip Pemerintah Kabupaten
Bengkciyaiig acbagaiiiiaiia tcrcaiiLUiit dalam Lampnan 1 Pciaturaii Bupati ini.
14) Penyusutan arsip dilaksanakan dengan berpedoman pada Jadwal Retensi
Aisio sebaaaimaiia teicantum dalaui Laiiipiian II Peialuian Bupati ini.
(1) PciiruSiiahaii ai sip yaiig iiiciiiiliki letciiSi dibawah 10 (sepuiuhj laiiuii
ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota
Selclah iiiclidapai :
a. pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip;
b. peiKctujuaii icilulls daii Bupati/Walikota.
(2) Pemusnahan arsip yang retensinya 10 tahun atau lebih dalam
pelaksauaamiya bcipedomaii pada Pasai 69 dan 70 PciaLuian PcmeiiiiLah
Nomor 28 Tahun 2012.
(3) Unluk aiyip-aisip yang tcrcipLa sebclum uiLcLapkainiya peraLuian Bupati
ini. prosedur pemusnahannya berpedoman pada Peraturan Kepala Arsip
Natsiuiial Kepublik hidunesia Nomoi 25 Tahun 2012.
Pasal 7
uiperpctiijaug scauai uengttii kcbutuiifciii setelctii Leiicbiii da.huiu iiieiidaptiL
Pimoinan Unit Oraanisasi.
BAB IV
PEHUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Buoati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.
Dilelapkari di Beiigkayangpadatanggal to /tpril 2014
BUFATI BBNGKAYAKG,'
SURTADBEAN GIDCT
Diuridangkan di Bengkayaiigpadatanggal n Apri| 2014
SEKEETARIS BAERAHKABUPAT "@B8iGKAYANG
/ KEISTIANUS
RKRITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR 13
LAMPIRAN IPERATURAN BUPAT1 BENGKAYANGNOMOR : II TAHUN2014iAiNGGAL : 10 / PP-11- ^U14.TKNTANG : JADVVAL l- TEKENol AUoSi' KliU;\ GAr-i
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
FELAK8ANAAN PENYUSUTAN ARSIFPEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PEKDAIIULUAN
Sepert; yang kita ketahui, bahwa sistem kearsipan adalah
merupakan suatu TOTAL SISTEM yang terdiri dari tiga Sub Sistem
yaitu . reiigUi usaii suiat, penalaan berkas dan penyusui&ii. uiituk
hal-hal pengurusan surat dan penatan berkas sudah diatur dengan
keputusan mentcii Daiaiii Ncgeii*Numcu" 30 Tahuii 1979 teritaiig Tata
Kearsipan Departemen Dalam Negeri, dan Keputusan Gubernur
Kalimantan Barat Noraor 2o2 Tahun 1980 tentang Felaksanaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri dilingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Darat.
Adapun mengenai penyusutan arsip sebagai sub sistem yang
keliga lelari diaLur tialani PeiaLuraii PemeiiriLali (Pp) noiuoi 28 Taiiun
2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Lenlaiig kearsipan.
Pada Pasal 53 ayat (1 dan 3) menegaskan: "Lembaga Negara,
pcmeiiiitali daeiaii, peiguruan iniggi negeii, BUMN dan BUmL3 wajib
memiliki Jadwal Retensi, dalam rangka pelaksanaan penyusutan dan
peiiyelamatan aisip dalam pelaksanaaii kehidupan beirnasyaiakat,
berbangsa dan bernegara, perguruan tinggi swasta, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan hai'us memiliki Jadwal Retensi Ai sip.
Alas dasar kcicnluan diaias dan sesuai pula dengan pasal 5
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 1991 tentang
Jadwai Kelciisi Arsip Depai icuieii Daiaiii Ncgcii teiaii uitetapkaii
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
iiomoi 467 tahun 2005 tentang Jadwai Ketensi remerintah Provinsi
Kalimantan Barat.
Dengan uitetapkaini a uiiuajig-uiiuaji^ iiumui 34 Taliun
2004 tentang pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam
Negcn daii Utonuiiii Daciail liOinor 14 taliuii 2001 tciitaiig Jadwai
Retensi Arsip Keuangan dan keputusan bersama Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia dengan Kepala Badan Kepegawaian Negaja aoaioi
02 tahun 2000 tentang Jadwai retensi Arsip Kepegawaian Pegawai
Negeri Sipil dan Pejabat Negara maka periu dilakukan penyempuniaan
terhadap keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Kalimantan
barat noraor 467 tahun 2005 teiitang Jadwai Retensi Arsip pemerintah
Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan barat.
II. BEKTUK DAN 3U3UNAN JADWAL RETENSI ARSIP
Secara garis besai" Jadwai Retensi Arsip Pemenntali Kabupaten
Bengkayang terkandung unsur-unsur :
1. Jenis/series arsip, yang pada dasai' adalali merupakan cerminan
berkas yang ada didalam organisasi dalam lingkungan Pemerintah
Kabupalen Bengkayang, baik berkas yang menteririiiikan Lugas
operasional (substantifl maupun tugas penunjang (fasilitatif :
keuangan dan kepegawaian) lasiiHaLif noil keuangan dan nun
kepegawaian.
2. Jems/series aisip, sebagai peiijabaian daii berkas/jenis aisip yang
tercipta disetiap unit pencipta arsip.
3. ReLensi, ytuig mciupakail jtuigka wttkiu peiiymipaiiaii aiaip baik
pada masa aktif maupun inaktif vang dituangkan dalam pernvataan
Ucili tlllgkii.
4. Keterangan yang berisi nasib akhir dari arsip yang berupa
pemyaiaan musnaii, pei'maiien atau pernyataaii lain.
III. TATA CAKA FENYU8UTAN
Peiiyusutan aisip sebagai kegiulaii uiiluk uieiiguiaiigi volume
arsip dari tempat penyimpanan dapat dilaksanakan dengan :
1. remindaiian Ai sip,
2. Pemusnahan Arsip;
3. Penyerahan Arsip.
Feminuahan Arsip Inaklii
Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan melalui kegiatan :
a. Penyeieksiaii ai sip inaktii',
b. Pemuatan daftar arsip inaktif;
c. FcnaLaaii aisip inaklii.
Pemindahan arsip inaktif dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Dciigkayctii^ diiakukan scbagai bcukuL .
1. Pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi dibawah 10
(sepuiuli) talvuii dilakukaii daii uiiit peiigoiali ke unit kearsipan
dilingkungan satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara
pemeriiitali daeiali Kabupaten Bengkayang ke Lembaga kearsipan,
dan
2. Pemindalian aisip inaktif yang memiliki retensi sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun diiakukan dari pencipta arsip
diimgkuiigan saluan keija perangkal daeraii atau peiiyeienggara
Demerintah daerah Kabupaten Bengkavang ke Lembaga kearsipan;
3. Fciiiiiidaliaii arsip maktif daii uinl pciiguiaii kc unit keaisipan
menjadi tanggungjawab pimpinan unit pengolah;
4. rciiiuidaiiaii tusip uiaktii iiaius scsuai dciigaii ictciisi aisip liiaklii
dan dilakukan dengan penandatanganan berita acara dilampiri
daftar arsip yang akari dipiiidaiikan,
5. Berita acara dan daftar arsip yang dipindahkan ditandatangani oleh
pinipiiian unit pcngoi&ii uaii pinipinaii unit kcai'Sipai'i.
Pemindahan arsip inaktif ini dilaksanakan dengan berita acara
discrttii dcngaii u&itar ai'sip intiktii rtuigkap 2 (dutt) dcngaii
menggunakan bentuk formulir model I dan II dengan rincian :
a. Lembaj I uniuk unil keaisipan (yaiig iiierieiima)
b. Lembar II untuk unit pengolah (vans memindahkan)
Femusnahan Arsip
Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip vang :
a. Tidak memiliki nilai guna;
b. Telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan
beruasarkaii Jauwal ReLcrisi Aisip;
c. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
d. Tidak bcikaitaii dengan peiiycicsaitui pluses suatu pciktua.
Piosca pemusnaiiciii aisip bciiaku keLenluaii scbagai bciikuL :
a. Pembentukan panitia penilai arsip;
b. Penjeiekaiaii aisip,
c. Pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis diunit
kearsipaii,
d. Permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip;
c. Pciiiiajiiii Oicii paiiitia pciiiiai arsip;
Panitia penilai arsip sekurang-kurangnya memenuhi unsur :
Pinipiiian unit kearsipan sebagai keLua merangkap anggoLa;
pimpinaii uuiL pcnguiah yang aisipnya akan dimusiictiikan sebagai
anggota, arsiparis sebagai anggota;
f. Penetapan aisip yang akan diruusnahkan, dan
g. Pelaksanaan pemusnahan arsip :
1. Diiakukaii secara total seiiingga flsik dan intoi masi aisip
musnah dan tidak dapat dikenali lagi;
2. Disaksikan oleh sekurang-kuraiignya 2 (dua) pejabai daii unit
hukum dan/atau pengawasan dari lingkungan pencipta arsip
yaiig bersaiigkutan, dan diserlai dengan penandatanganan berita
acara yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan (lihat model
HI daii IV).
Pemussiiahaii axsip diiingkungaii remeiiiitaii Ka'uupalen
Bengkayang vane memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun
ditctapkaii uleh pimpinaii batuciii kcija pelangkat daeiaii atau
penyelenggara daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang setelah
iiiciidapat '. pci'tirjubangan tcituns dan paniUa pciiiiai ai'Sip, daii
persetujuan tertulis dari Bupati. Sedangkan untuk pelaksanaan
pemusnalian arsip dilingkungan Femerintali Daerali Kabupaten
Bengkayang menjadi tanggungjawab unit kearsipan disatuan kerja
perangkat daerali atau pcnycleriggai'a peiTicnntali daerali Kabupaten
Bengkayang.
Pemusnahan ai'sip dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang yang memiliki retensi 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh
BupaLi seteiali iiieridapal : peiLiuibaiigari Lextulis uari paniLia peniiai
arsip dan persetujuan tertulis dari Kepala Badan Perpustakaan
KeaiKipan Piuvmsi Kaliinaiitaii BaiaL Dan peiakbciiiaaii pcmusnaliaii
arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang
uienjadi 'uuiggungjawab ieniba^a keaisipan pciiieriiitaii Kabupaten
Renekavang.
Fciiyerahan Arsip
Penyerahan arsip statis oleh lembaga pencipta arsip kepada
ienibaga kearsipan diiakukan teihauap ai sip yang .
a. Memiliki nilai guna kesejarahan;
b. Teiah iiabis ietensiiiyaj dan atau
c. Berketerangan dipermanenkan sesuai dengan jadwal retensi arsip
pencipta arsip.
Penyerahan arsip stabs wajib diiaksariakan oleh Icnibaga
Negara, pemerintah daerah, peerguruan tinggi negeri, BUMN, BUMD,
daii perusaliaaii swasLa. Bagi perguruan i-inggi swasia yaiig
kegiatannva dibiavai dengan anggaran Negara, APBD dan/atau
banLuaii luai negeii beluiu meiiipunyai lembaga keaisipan pciguiuaii
tinggi wajib menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan dan
lUeiijadi taiiggungjawab pencipla aisip.
Arsip yang diseialikaii oleh ieiubaga pencipta arsip kepada
lembaga kearsipan harus merupakan arsip yang autentik, terpercaya,
utuh dan dapat digunakaii dan apabila aisip statis yaiig diseiahkan
tidak autentik maka pencipta arsip melakukan autentikasi.
Piusedui pciiyeialiaii aisip stalls sebagai beiikui .
a. Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh arsiparis
uiunit keaisipan,
b. Penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah;
c. Peiiibeiitaliuan akan inenyeialikan aisip statis oleh pimpinaii
pencipta arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah
kewenangannya diseriai dengan pernyataan daii pimpinan pencipta
arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan
daoaL diKunakan.
d. Veiiiikasi oieh iembaga kearsipaii sesuai dengan wiiayali
kewenangannya;
e. Penetapan aisip yang akati diserahkaii oleh pimpinan pencipta
arsip; dan
f. Peiaksanaan serali terima aisip statis oleh pimpinan pencipta aisip
kepada kepala kearsipan dengan disertai berita acara dan daftar
arsip yang akan diserahkan.
BUPATI BENGKAYANG,@* >
% suryadmanTjidot
S Iel s
CO <@
I I
I@8 x
I? nns.
) "0 jjf* 3 ,jif
s I
>
>
I T1 "
i
ma
> 3 3 5 S 5
5 >
-o >
sS?
> w 2o j "**
s ? ^sil@ > @
zCD
Q> O3.^
ICOtQIrjcu
I iitah
Pent
tar
lot
;@;
@
3.
Q>erah
'6
*:
nyan-
3
s
>
;aran
"9
tahur
3
i-
@<
tahurangg;i
@^ 7J
tal
tahurangga
II|J
3
w
angga
ranberakt
tahur
3
If!l3
tahurangga
|l
|
ro
wtal
2-
D
dan
tahurangga
CD Q)
3
tal
tahuranqqa
3
Oiff
PEND
z
|
1i
w
L
___
AKTIF
INAK
II@p ?
S
It
@S
I ?s
i &
H
.-, ^ ct in n
@ 31
S 8 * tj I3 3 5 qT _
5 5^ >Jw "D 3" ta o0) (D S. 0) n?
llll!(D IT W 3
ii? ?5si I
> sr m s
3
f
=" 10 ? IO ?1 ^ "g 5 ?1
I J-i.1 &T>
i 3 E
i>
2 9-
(0
I I
? I
TI5COt;o
sr0)
35-
fQn
CDrak
3
= S
Sf
%i-i c:
ws;E
3
!f3hir
ir0)sr
13
B
ifflat
^rr=@ c
lalc
.
<d m1?
tal
.5Tlah
-sr
wBc
s;
tafc
a*
s@
@@ c3
tatc
lat>ei
??
COtal
%@ *fD 0)
if_tD ^-(Dm m. <5 m.
^c ^c3 3
CO O)
ff
c c
a; m= g-iff%~
-> c3
COtafc
a- "
|S
tal
H@
iidTi
s8
3a
IT
I
I s> I 3 1ifl c @@a c -Q crn -j :o -i fn -i
M3 wI i
oo -j a>
CD>
9. S
cr S" O" nT p" <jTs i
II3 S.
? 3
I II II II II II.3- g". 3- 2 :
? -8
-I
M S I
! I
?!
s! ! I
I I
! ! !
I ! !
IJSil-l
*!
5
! !
wn
I3n>
a
Isd
Q>3S3o33
r?
13"
T
0)
T01
3
Is ?
Dg>
5cu5>
i!73O
&(DZ3Q_
is~: *7i n>
>
T> 5en toO 5>
y$t
-n
s
0)
2J-pI3.
IT
X
ss5
Q)
3?
s
u@D13
31
I9!>
f!3T7
B
-S
II*3hali 3
JO" & & & ~[IIi?
- zr @@
"TJTJ"OT3T3"0'OTJ"(D <D Q (D CD (D_ CD_(D f
@li S <i 5 S@@ 2 (Si
3 a-fJJ3g
i J O
H3 oio 2. :@o 3 5Tt
till=i c. W -|ois
_^ TJ||
3 ei
5 G)|
"ill! !
z
=5 I
to (6 at
III? s s
Ml r!J5U
CO
7Z
I@g13TJ
o
5? XJ5T St
-n ffiSJ3
Q)(3
talE
Dinil
talc
Dinil
talc;-i
Dinil
tatc
OltalE
Dini! Dinil
''
%
1
CD
03
II
3
is
ICD
J73 3=
r?" D" ~.i. E.i
rn n Rru n=
2.2. .2iG. JE- - B- Sa"crtrcro'cro~o~ cC C C fT C C C C C
@DTJTHTJJIDH;(D (D (D O fD c (I> "> <l
^ 3-03 X"* Tj2. -n @
3r SJS^ {
S- a" 5- - g x c -6 @111 s IS > > o *
O 30 @
ffi 8 >o * 1 I'I woo
"to
<g I JB
Mi= IS
s %HI
ill
9 35 5)Q) CO
s
3""P
Bi.
II
<Q
ss
"0
in
ii1 1-
IO
,3 S S III
[ 5- 3( c o"
5 KT .
Fai
=3
IIft III!I 2CD D)El
illto o ;3 Q. ^
3 T>
gi@p-nnncnSw ^OJnriComTT" ?
@ nSf
3. Si_1 3 "
*?M 'is
(D_ (D_ (I
psi
a?<P
I
s.
I i
! !
! I
I!II
IS
r ii
> ^
5I Ixl! I?!
$5m-3Q(O
a s3 O"
<D
s
s>
IX@pa
>
m =O(Q
IfSS3 cr
ffis
(Q
zr:3se5f
"0a
CD7i
=r
00013
m
iQ.
-p
1 smo
Msc
2.:r
I Ii l li E c@i SI ?
3
I
8^
Q.Q.g = T)C ^ 0)3 5
II IHsf"?
t? @ s
"O c !HiS3 !
) 0) Wi 11? 3s 3*
3 |
4r-,3 2. 3 '
?ls HI
LI I !
I I II I I= ! I
S I
5?
I I-IIf!
II fIIP
o8s
IISsi n8 3
I
-is
@ .
Is
CO
>"
s3CD
Q.
2? sr !
Q.s
t
itI OS fD
3- m (O01 0)
in
-p
IB g> 1T1
-p
CDK@ag33Q>
5,
3s
to3
to
m"
- 2!
If III Ii i 3> 3 5
5 s dD tu o 3 @
Ull!Ig. f S ? a
! HIa 3 2
o 5)
II|8
II.
N
11
II
7\O QJII
- = - IDX a ?
9 9
1 @
.? 5 ~ ?
Is55
Is
8-
I
s ,| ;
5" 5
f II
3 =jI S
< f S
s"I"
9-S
s 2?ft g
-o 3" "2. =r 5? ~v \
f if Ifl'
^ 0)
|)SISlaIt-
|c|3IS
ISrr
3>?5513
p.>
3
ICb C* (D3 ? 3
sislie
o ro 3.
2 3?n$"D TJ ~0 O W ;
|f | 3 ?@
~v @=*
sis 31
8" S?
1 *
1$
nB 3
3
r~^~
S @2 mf g
.1 sma.. 5Did ic ji_ c ^ ft@ => 3" fit
s la
i."o
II
-5
giff
ml
1
sa
3J" TJ 51 T)
I "Iill
S I1 iHI fii Is
S 3
! ! k I
II I 5! I *
JJ L
-+-H
s
o -n[no.
L
"a a)
?1 =>(0 M
flIf1
CD 0)
-3
i
_ il
p1 R! sio1 2[
COCOfi>3
e I
*L 5!
4
sI
I I
I i
I 1
to 3 -iQ CD 5> (
IlliQ CD gii f s.
& =r if
"S' to 9J- m' <o 5- 50 j
i?a 3
!..i L
en
3
@3-
@n
3!
1fl).2
<
33sr
5?c
1IBs-j
%I
tain
Dinils
3
entain
~*
Dinila
3ball1
m
-i
usnah
tain
->
30)
usnah
Oi
1-1
usnah
entah..
~*
5
3bali
tali;
-1
Dinila
@@
3bali
Ultain
Dintls
3bali
tain
Dinils
1I
@CkI@
1z
*
3
3
73 3JISo to 33 3 =
25 "'
@" " S
pal
o
0 0)-
Is11
3 ?@
f I
" 5> *
1<3 %
- s!
3 %
g"g
I f S.
3. _ ^"5?,3 S S
i\
|
@sisia.!
.! M !
I**151. I131 >ll
N
II I d
0)
;!
<?1
Q.
IsQ)roc
@(
3J <D? 3
la m3?
o"8
oQ)
-oo
I -QCD
i S
1b"
>CO
s5T
p3.CO5s
1s
CO
NJ
=r
IB
"D
C7 Q) (TO CD j
2F e?Z
=) (0 I@cS
-o3 "Jis
! ?(P 2T 3 !
I S ! i:
@: - =r
X- @ flj1111tilS B ?-
?T3
1 % % P-j ro 3 Q) :
g , 3
fil < 0>
3" ^
11Is
Q) <D <D 53 3 3Soi l!S 3 3 (B
III!
"iff9! = a
i|
I ft Q 51
5 5-1
5 si 151. IS-ff\ '-i >a Si ^Isl
5fl I ?I
CO3
tahur
mlah
to
3(A5
1 tahur
n>
p t
3 '-o. -
ilill?IP
I I@ T>
I 1 x
e ar ! II
5
I !a> n
3 % ax
(D M CD Q>II II
|2|
$ i3 v.
-Is-
COURY
>
or10
CO(='ATI
COm
z