bupati bangka selatan provinsi kepulauan bangka...
TRANSCRIPT
BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,
Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
merupakan dasar penyusunan penetapan kinerja
antara kepala perangkat daerah dengan kepala
daerah pada setiap tahun anggaran berbasis target
kinerja yang dicantumkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kab. Bangka Selatan Tahun 2016 - 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan
Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perubahan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2016 Nomor 12);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN
2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di
Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU
adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis dari suatu organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
dan sasaran strategis PD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai
penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
yang telah ditetapkan.
11. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih
spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan.
BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Tujuan penetapan IKU adalah:
a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja
secara baik; dan
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.
Pasal 3
(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
a. IKU Pemerintah Daerah; dan
b. IKU PD.
(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
(1) Setiap PD wajib menyusun IKU PD.
(2) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
sebagai mana tercantum format dalam Lampiran II dan
Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
BAB III
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5
IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :
a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
b. menyusun dokumen penetapan kinerja;
c. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 6
(1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021;
(2) IKU PD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan
Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021.
(3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator
kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat
indikator hasil (outcome); dan
b. IKU PD paling kurang memuat indikator keluaran
(output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
(4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal
yaitu:
a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja;
b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan
ilmu pengetahuan.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7
(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini
dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang
membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini
dilakukan oleh PD yang melaksanakan fungsi
pengawasan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka
Selatan.
Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 04 November 2016
BUPATI BANGKA SELATAN,
JUSTIAR NOER
Diundangkan di Toboali
pada tanggal 04 November 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
SUWANDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 36
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR : 36 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016
No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan
Urusan
Pemerintahan/
Fungsi
Penunjang
Urusan
SKPD
Penangung
Jawab
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Meningkatnya
Produksi dan
Produktifitas
Komoditas
Unggulan
Persentase Peningkatan
Produksi Komoditas
Tanaman Pangan (Padi)
Persentase Pertanian Dinas Pertanian
dan Peternakan x 100 %
Persentase Peningkatan
Produksi Komoditas
Perkebunan (Lada/Karet)
Persentase Pertanian
Dinas
Perkebunan
Kehutanan
x 100 %
Persentase Peningkatan
Produksi Sektor Kelautan
dan Perikanan (Perikanan
Tangkap)
Persentase Kelautan dan
Perikanan
Dinas Kelautan
dan Perikanan x 100 %
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016
No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan
Urusan
Pemerintahan/
Fungsi
Penunjang
Urusan
SKPD
Penangung
Jawab
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2 Meningkatnya
Kemandirian dan
Daya Saing
Koperasi dan
UMKM
Persentase Koperasi Sehat Persentase Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UMKM
Persentase Pertumbuhan
UMKM Persentase Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UMKM
x 100 %
3 Berkembangnya
Pariwisata
Daerah
Persentase Peningkatan
Kunjungan Wisatawan Per
Tahun Orang Pariwisata
Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga
Jumlah Wisatawan Berkunjung Ke Daerah
4 Mengembangkan
Investasi Daerah
Dalam Iklim
Usaha Kondusif
Persentase Pertumbuhan
Investasi PMDN/PMA Persentase
Penanaman
Modal
Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu
x 100 %
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016
No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan
Urusan
Pemerintahan/
Fungsi
Penunjang
Urusan
SKPD
Penangung
Jawab
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
5 Meningkatnya
Tingkat
Kecukupan
Pangan
Penduduk
Persentase Kecukupan
Pangan Daerah Persentase Ketahanan
Pangan
Badan Pelaksana
Penyuluh dan Ketahanan
Pangan
x 100 %
6 Meningkatkan
Produktifitas dan
Stabilitas
Ekonomi Daerah
PDRB ADHB Rp. Miliar Perencanaan
Pembangunan
Badan Perencanaan
Pembangunan, Daerah
Menunjukkan Produktifitas Ekonomi Daerah Selama Setahun Yang
Dipublikasikan BPS
Laju Pertumbuhan
Ekonomi Persentase
Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan
Pembangunan, Daerah
x 100 %
Laju Inflasi Persentase Perencanaan
Pembangunan
Badan Perencanaan
Pembangunan, Daerah
Menunjukkan Kenaikan Harga Barang/Jasa Secara Agregat Pada Periode Tertentu
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016
No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan
Urusan
Pemerintahan/
Fungsi
Penunjang
Urusan
SKPD
Penangung
Jawab
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
7 Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Penduduk dan
Pelayanan
Kesehatan
Angka Harapan Hidup Tahun Kesehatan Dinas
Kesehatan
Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada
perubahan pola mortalitas menurut umur
Klasifikasi Tipe RSUD Tipe Akreditasi Kesehatan RSUD Junjung
Besaoh Berdasarkan hasil Akreditasi RSUD
8 Meningkatnya
Kualitas
Pendidikan
Melalui
Peningkatan
Ketersediaan
Sarana
Prasarana dan
Mutu Tenaga
Kependidikan
Rata-rata Lama Sekolah Tahun Pendidikan Dinas
Pendidikan
Angka Melek Huruf Persentase Pendidikan Dinas
Pendidikan x 100 %
9 Meningkatnya
Kualitas
Ketenagakerjaan,
Kependudukan
dan Keluarga.
Laju Pertumbuhan
Penduduk Persentase
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Badan Kependudukan,
Keluarga Berencana
Daerah
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016
No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan
Urusan
Pemerintahan/
Fungsi
Penunjang
Urusan
SKPD
Penangung
Jawab
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Angka Kelahiran Total
(TFR)
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Badan Kependudukan
Keluarga Berencana
Daerah
Menunjukkan Jumlah Kelahiran Per Penduduk
Angka Pengangguran Persentase Tenaga Kerja
Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
x 100 %
10 Meningkatnya
Keberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Persentase Desa
Swasembada Persentase
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
11 Menurunnya
Kesenjangan
Gender serta
tindak Kekerasan
Terhadap
Indeks Kabupaten Layak
Anak (skala 0 – 100)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Badan Kependudukan
Keluarga Berencana
Daerah
Skala Nilai Implementasi Program Kabupaten Layak Anak
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016
No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan
Urusan
Pemerintahan/
Fungsi
Penunjang
Urusan
SKPD
Penangung
Jawab
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Perempuan dan
Anak
Angka Partisipasi
Angkatan Kerja
Perempuan
Persentase
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Badan Kependudukan
Keluarga Berencana
Daerah
x 100 %
12 Meningkatnya
Ketentraman,
Ketertiban dan
Perlindungan
Masyarakat
Angka Kriminalitas Kali Per 1000
Penduduk
Satuan Polisi
Pamong Praja x 10.000
13 Berkurangnya
Tingkat
Kemiskinan
Melalui
Peningkatan
Mutu Pelayanan
Sosial Terhadap
PMKS dan PSKS
Persentase Penduduk
Miskin Persentase Sosial
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016
No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan
Urusan
Pemerintahan/
Fungsi
Penunjang
Urusan
SKPD
Penangung
Jawab
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
14 Meningkatnya
Peran
Kepemudaan dan
Kualitas
Keolahragaan
Dalam
Masyarakat
Jumlah Atlet Berprestasi
Tingkat Provinsi/Nasional
Internasional
Atlet Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga
Jumlah Atlit Mendapatkan Minimal Peringkat 3 Besar Pada Even Perlombaan Minimal Level Provinsi Dalam Setahun
15 Meningkatnya
Kelestarian dan
Kualitas
Keragaman
Budaya
Jumlah Even Festival Seni
dan Budaya Kali Per Tahun Kebudayaan
Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga
Jumlah Kali Even Festival Seni dan Budaya Dalam Setahun
Jumlah Situs dan Cagar
Budaya Terkelola Baik Unit Kebudayaan
Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga
Jumlah Situs dan Cagar Budaya Yang Terkelola Baik
16 Meningkatnya
Kehandalan
Infrastruktur
Jalan, Jembatan,
Drainase serta
Pelayanan Sektor
Persentase Jalan
Kabupaten Kondisi Baik Persentase Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan
Umum
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016
No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan
Urusan
Pemerintahan/
Fungsi
Penunjang
Urusan
SKPD
Penangung
Jawab
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Sanitasi
Rasio Jaringan Irigasi km/ha Pekerjaan Umum Dinas
Pekerjaan Umum
Persentase Rumah Tangga
Berakses Sanitasi Layak Persentase Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan
Umum
17 Meningkatnya
Kualitas
Lingkungan,
Permukiman dan
Perumahan
Melalui
Optimalisasi
Pemanfaatan
Ruang dan
Persentase Rumah Layak
Huni Persentase Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum
Luasan Kawasan Kumuh Ha Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum
Menunjukkan Luasan Kawasan Kumuh
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016
No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan
Urusan
Pemerintahan/
Fungsi
Penunjang
Urusan
SKPD
Penangung
Jawab
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Lahan
Persentase Luas Ruang
Terbuka Hijau/ Persentase
Lingkungan
Hidup
Badan
Lingkungan
Hidup
x 100 %
18 Meningkatnya
Pelayanan
Transportasi dan
Lalu Lintas
Angkutan
Persentase Desa Berakses
Angkutan Umum Layak Persentase Perhubungan
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
x 100 %
19 Meningkatnya
Kualitas
Ketatalaksanaan
dan
Akuntabilitas
Pemerintah
Daerah
Status Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Skala Kualitatif
Fungsi
Penunjang
Urusan
Sekkretariat
Daerah Skala Nilai LPPD Yang Dilaksanakan Oleh Kementrian Dalam Negeri
Nilai LAKIP Daerah Skala Kualitatif
Fungsi
Penunjang
Urusan
Sekretariat
Daerah Skala SAKIP Pemerintah Daerah Yang Dikeluarkan Oleh Kemenpan - RB
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016
No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan
Urusan
Pemerintahan/
Fungsi
Penunjang
Urusan
SKPD
Penangung
Jawab
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Status Opini BPK Skala Kualitatif Keuangan Badan
Keuangan Daerah
Hasil Laporan Keuangan Yang Dikeluarkan Oleh BPK
Indeks Reformasi Birokrasi Skala
0 - 100
Fungsi Penunjang
Urusan
Sekretariat Daerah
Skala Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Yang Dikeluarkan Oleh Kemenpan – RB Melalui PMPRB
BUPATI BANGKA SELATAN,
JUSTIAR NOER
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2016
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN
2016.
FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
KOP SESUAI INSTANSI
KEPUTUSAN KEPALA (...nama SKPD...) KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : /2016
TENTANG
PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(...nama SKPD...) KABUPATEN BANGKA SELATAN
KEPALA (...nama SKPD...) KABUPATEN BANGKA SELATAN
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati
Nomor (…Nomor Peraturan Bupati Tentang Penetapan IKU Pemerintah Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan…) Tahun 2016 Tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016, perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama (...nama SKPD...) Kabupaten Bangka Selatan;
b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala (...nama SKPD...) Kabupaten Bangka Selatan;
Mengingat : 1.
2.
3. Dst.....
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (...nama SKPD...) KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (...nama SKPD...) KABUPATEN
BANGKA SELATAN
KESATU : Indikator Kinerja Utama (...nama SKPD...) Kabupaten Bangka Selatan, dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan
dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh (...nama SKPD...) dalam
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan
anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen rencana strategis (Renstra) (...nama SKPD...) Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2016 – 2021.
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun
dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya .
Ditetapkan di Toboali
pada tanggal.............................
KEPALA (...nama SKPD...)
Kabupaten Bangka Selatan,
(Nama Lengkap & Titel)
(Pangkat & Golongan)
(NIP. .........................)
BUPATI BANGKA SELATAN,
JUSTIAR NOER
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2016
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN
2016.
FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016
Nama SKPD : ........................
Tugas : ........................
Fungsi : 1. ................
2. dst
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Utama SKPD Urusan
Unit SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber Data Keterangan Sasaran
Renstra SKPD
Sasaran
RPJMD yang
diacu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
BUPATI BANGKA SELATAN,
JUSTIAR NOER
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
ttd
(Nama Lengkap & Titel)
(Pangkat & Golongan)
(NIP..................)