bupati aceh tengah ﻪﭭﺗ ﻪﻴﭼﺃ...
TRANSCRIPT
BUPATI ACEH TENGAH
تڤه أچيه بوفاتي
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : 67 TAHUN 2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017-2022
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH,
Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang
perlu mengatur tentang indikator kinerja utama
pemerintah kabupaten dan indikator kinerja utama
perangkat daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ;
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 1107), Jo. Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang.....
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan......
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang
Kabupaten Tengah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tengah Tahun 2018 Nomor 239);
13. Qanun Kabupaten Tengah Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tengah Tahun 2016 Nomor 240);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tengah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tengah Tahun 2018 Nomor 239).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017-2022.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Tengah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah
unsur pembantu Bupati Aceh Tengah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.
5. Rencana.........
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang
selanjutnya disebut RPJMK adalah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah untuk periode
5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.
7. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah
dokumen perencanaan perangkat daerah kabupaten Aceh
Tengah untuk periode 1 (satu) tahunan.
8. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU
adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi.
9. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
10. Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif
untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah
yang telah dilaksanakan selanjutnya disebut IKD.
11. IKU perangkat daerah adalah ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
12. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai
penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
yang ditetapkan.
13. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih
spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan.
14. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Aceh
Tengah sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten
Aceh Tengah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tengah
BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Tujuan penetapan IKU adalah:
a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja
secara baik; dan
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.
Pasal 3......
Pasal 3
(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
a. IKU Pemerintah Daerah; dan
b. IKU PD
(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
(1) Setiap PD wajib menyusun IKU PD.
(2) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala PD.
BAB III
KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5
IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:
a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 6
(1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJM
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022.
(2) Penetapan IKU PD mengacu pada IKD RPJMK Aceh Tengah
2017-2022 dan Rencana Strategis PD Tahun 2017-2022 .
(3) IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator
kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator
hasil (outcome); dan
b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran
(output) sesuai dengan urusan,tugas dan fungsi.
(4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan
beberapa hal yaitu:
a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja
b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan
ilmu pengetahuan.
BAB V......
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PASAL 7
(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini
dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini
dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya
dalam berita Kabupaten Aceh Tengah.
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : 67 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 Oktober 2018
NO TUJUAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
1 Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Pertumbuhan ekonomi
BPS/DINAS
KOMINFO
Indeks Gini
BPS/DINAS
KOMINFO
Angka kemiskinan
BPS/DINAS
KOMINFO
NO TUJUAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
2 Meningkatkan kualitas
Sumberdaya manusia
yang berkarakter
Indeks
Pembangunan
Manusia
DINAS
KOMINFO
BPS
3 Meningkatkan
pembangunan ekonomi
kampung
daya saing
produk unggulan
kampung
1. Rumus Analisis Location Quotient (LQ)
2. Rumus DRCR (Domestic Resource Cost Ratio) dan
3. PCR (Private Cost Ratio).
Dinas
kominfo
NO TUJUAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
4 Meningkatkan
ketersediaan
infrastruktur dasar yang
menunjang aktivitas
ekonomi dan sosial
kemasyarakatan
Indeks
pembangunan
infrastruktur
((jumlah panjang jalan nasional + jalan propinsi + jalan lokal primer dalam kondisi
baik/jumlah panjang jalan keseluruhan x 100%)+((Jumlah panjang irigasi dalam kondisi
baik/jumlah panjang irigasi x 35) + (jumlah luas areal yang dilayani irigasi/jumlah luas areal
yang harus dilayani irigasi x 20) +(Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik/jumlah
panjang drainase x15)+(Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani/jumlah
kebutuhan air baku (liter/tahun) x 30))+(((Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik/jumlah
gedung kantor x100%)+(((((Jumlah rumah tangga berakses air bersih/Jumlah rumah
tanggax100%)+ ((Jumlah rumah tangga berakses air limbah/jumlah rumah x
100%))/2)+((Jumlah rumah layak huni/jumlah seluruh rumah x 100% )+ (Luas permukiman
kumuh yang ditangani/( luas pemukiman kumuh yang seharusnya ditangani x
100%))/2)+(((Panjang jalan bertrotoar di perkotaan / panjang jalan di perkotaan)x 100%) +
(Panjang jalan berdrainase di perkotaan / panjang jalan di perkotaan)x 100%) ))/2)+(((Jumlah
sampah yang tertangani/Jumlah produksi sampah x 100%)+ (Jumlah taman dalam kondisi
baik /jumlah keseluruhan Taman x 100%))/2))/4)+(((Jumlah perlengkapan jalan dalam
kondisi baik/jumlah perlengkapan jalan yg seharusnya adax100%)+'(Jumlah prasarana
perhubungan dlm kondisi baik/Jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada x
100%)/2))/5
Dinas
Kominfo
Dinas
PUPR,
Dinas
Perkim,
Dinas
perhubunga
n, Dinas
Lingkungan
Hidup
5 Meningkatkan pelestarian
istiadat dan lingkungan
hidup
Persentase
pelestarian adat
dan lingkungan
hidup
((( Jumlah event seni/ jumlah target event seni x 100%)+(jumlah Group kesenian yang aktif/
Jumlah Group kesenian x 100%) +(Jumlah event sastra / jumlah target event sastra x 100 %)
+ (jumlah rintisan desa budaya / jumlah target rintisan desa budaya x 100 %)+(Jumlah
cagar budaya yang ber SK/Jumlah warisan dan cagar budaya yang dipelihara*100%))/5
Dinas
Pendidikan
dan
kebudayaan
6 Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik serta
pembangunan partisipatif
Indeks Penilaian
Mandiri
Reformasi
Birokrasi
Hasil penilaian melalui website/aplikasi :
pmprb.menpan.go.id
Inspektorat
7 Peningkatan kualitas
pelayanan, pemahaman
agama Islam dalam
kehidupan masyarakat
Indeks
pembangunan
syariat Islam
Islamic-Human development Index DINAS
KOMINFO
Dinas
Syariat
Islam
NO TUJUAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
8 Meningkatkan keamanan,
ketertiban dan
ketentraman umum
Indeks
ketertiban dan
ketentraman
umum
((Jumlah penindakan/jumlah pelanggaran*100%) +(Jumlah konflik sosial yang
tertangani/Jumlah konflik sosial*100%)/2
DINAS
KOMINFO
Dinas
Satpol PP
dan WH
9 Peningkatan ketahanan
pangan melalui
penganekaragaman
pangan berbasis sumber
daya lokal berlandaskan
kedaulatan pangan dan
kemandirian pangan
Skor Pola
Pangan Harapan
(PPH)
PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan DINAS
KOMINFO
Dinas
Pangan
BUPATI ACEH TENGAH
SHABELA ABUBAKAR
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : 67 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 Oktober 2018
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TENGAH 2017-2002
NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
DINAS PENDIDIKAN
1 Meningkatkan kualitas
pendidikan Tingkat capaian SNP pendidikan dasar
Berdasarkan hasil perhitungan di aplikasi
lpmp.kemendikbud.go.id
Dinas
pendidikan
Rrasio rintisan kampung adat
Jumlah Rintisan Kampung adat/Jumlah Target Rintisan
Kampung Adat x 100
Angka Melek Huruf
Dinas
Pendidikan
Angka Rata-rata Lama Sekolah
Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan
yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan
yang ditamatkan
Dinas
Pendidikan
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
Angka partisipasi kasar
Dinas
pendidikan
Angka Partisipasi Murni
Dinas
pendidikan
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs)
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs x 100
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran
sebelumnya
Dinas
Pendidikan
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
Angka pendidikan yang ditamatkan
Dinas
Pendidikan
Sekolah pendidikan dasar dalam kondisi
bangunan baik
Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
Jumlah seluruh sekolah SD/MI x 100%
Dinas
Pendidikan
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia
sekolah pendidikan dasar
Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs)
Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn
x10.000
Dinas
Pendidikan
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Jumlah Festival seni dan budaya x 100%
Jumlah target festival seni dan budaya
Bidang
Kebudayaan
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
yang dilestarikan
Jumlah situs, kawasan cagar budaya yang dilestarika x
100%
Jumlah target situs, kawasan cagar budaya
Bidang
kebudayaan
DINAS KESEHATAN
Meningkatkan Derajat
Kesehatan masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
(Angka harapan Hidup + Angka Kematian Ibu + Angka
Kematian Bayi)/3 x100%
Dinas
Kesehatan
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
Angka Usia Harapan Hidup
Dinas
Kesehatan
Prevalansi Stunting Jumlah Balita pendek menurut kelompok usia x 100%
Jumlah Balita menurut kelompok usia
Dinas Kesehatan
Angka Kematian Bayi (AKB)
(Jiwa/kelahiran)
Dinas
Kesehatan
Angka Kematian Balita( Jiwa per kelahiran)
Jumlah kematian Balita Dinas
Kesehatan
Angka Kematian Neonatal per kelahiran
hidup
Dinas
Kesehatan
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
Jumlah kematian Ibu melahirkan
Jumlah kematian ibu Dinas
Kesehatan
Rasio dokter per satuan penduduk
Jumlah dokter x100
Jumlah penduduk
Dinas
Kesehatan
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
Jumlah tenaga medis x 100%
Jumlah penduduk
Dinas
Kesehatan
Puskesmas terakreditasi Jumlah Puskesmes berakreditasi A/Jumlah Puskesmas x
100%
Dinas
Kesehatan
BLUD RSU DATU BERU
Meningkatkan Derajat
kesehatan Masyarakat
Persentase Rumas Sakit Terakreditasi BLUD RSU DB
Kinerja pelayanan rawat Inap (Ketersediaan rawat Inap + Jam Visite Dokter tepat
waktu+Pulang Paksa+Kematian >48 Jam+Kepuasan
Pelanggan)/6 * 100%
BLUD RSU DB
Kinerja pelayanan rawat Jalan ( ketersediaan Poliklinik layanansesuai standar type Type
RS+Laboratorium sesuai Standar RS Type + Jam Buka
Pelayanan tepat Waktu + Waktu Tunggu Pelayanan+
Kepuasan Pelanggan)/5*100
BLUD RSU DB
DINAS PUPR
Meningkatkan ketersediaan
infrastruktur dasar yang
menunjang aktivitas ekonomi
dan sosial kemasyarakatan
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi
baik (>40 KM/Jam)
Panjang Jalan dalam kondisi baik x 100%
Panjang jalan kabupaten
Dinas PUPR
Rasio Jaringan Irigasi
Panjang saluran irigasi x 100%
Luas lahan budidaya pertanian
Dinas PUPR
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas
wilayah kota/kawasan perkotaan
Luasan RTH publik yang tersedia x 100%
Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah
kota/kawasan perkotaan
Dinas PUPR
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
Ketaatan terhadap RTRW
Realisasi RTRW x 100
Rencana Peruntukan
Dinas PUPR
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Meningkatkan pelayanan
infrastruktur dasar berbasis kawasan yang berkelanjutan
Persentase penduduk berakses air bersih Penduduk berakses air minum x 100
Jumlah penduduk
Dinas
Perumahan
dan
Permukiman
Persentase pengurangan areal kawasan
kumuh
Luas deliniasi kawasan kumuh x 100%
Luas kawasan kumuh
Dinas Perumahan
dan
Permukiman
Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk
Jumlah Rumah Layak x 100
Jumlah Penduduk
Dinas
Perumahan dan
Permukiman
Persentase rumah layak huni
Jumlah Rumah tidak Layak Huni x 100
Jumlah Rumah
Dinas
Perumahan
dan Permukiman
Luas pemukiman kumuh
Luas Kawasan kumuh x 100%
Luas Wilayah
Dinas
Perumahan
dan Permukiman
DINAS SATPOL PP DAN WH
Meningkatkan ketertiban
kehidupan masyarakat yang
kondusif
Persentase Penegakan PERDA
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA x 100
Jumlah pelanggaran PERDA
Persentase pelanggaran hukum jinayat
yang tertangani
Jumlah pelanggaran hukum jinayat yang ditangani
Jumlah pelanggaran hukum jinayat
DINAS POL PP
WH
Tingkat penyelesaian pelanggaran
Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)
Pelanggaran K3 yang terselesaikan
Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan
terindentifikasi oleh SATPOL PP
Dinas PPWH
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
KANTOR KESBANG
Meningkatkan ketertiban
kehidupan masyarakat yang
kondusif
Persentase penegakan peraturan dan
penanganan konflik sosial
((Jumlah Sosialisasi peraturan/jumlah targe sosialisasi
peraturan) + (Jumlah sosialisasi penanganan konflik/
Jumlah target sosialisasi penanganan konflik))/2x 100
Kantor
Kesbang
BPBD
Mengurangi resiko bencana Indeks Pengurangan Resiko Bencana sedang BPBD
Persentase Korban bencana yang
dievakuasi
Jumlah korban bencana yang dievakuasi x 100%
Jumlah korban bencana
BPBD
Persetase Korban bencana yang menerima
bantuan sosial
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan masa
panik x 100%
Jumlah korban bencana
BPBD
DINAS SOSIAL
Meningkatkan perlindungan
sosial masyarakat Persentase PMKS yang tertangani
Jumlah PMKS yang ditangan x 100%
Jumlah PMKS
Dinas Sosial
Persentase panti sosial yang dibina
Jumlah Panti Sosial yang dibina x 100%
Jumlah Panti sosial
Dinas Sosial
Persentase Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) yang menerima program pemberdayaan sosial
Jumlah KUBE yang dibina x 100%
Jumlah KUBE
Dinas Sosial
Persentase penanganan korban bencana
Jumlah korban bencana yang ditangani x 100%
Jumlah korban bencana
Dinas Sosial
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Meningkatkan pendapatan
masyarakat
Angka pengangguran terbuka BPS
Keselamatan dan perlindungan
Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun n
Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada Tahun n
Disnakertrans
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelitahan
Jumlah tenaga yang dilatih x 100%
Jumlah Tenaga kerja
Disnakertran
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS NAKER
Jumlah pekerja peserta BPJS Naker x100%
Jumlah Pekerja
Disnakertran
Persentase transmigran swakarsa Jumlah Trasmigran Swakarsa x 100%
Jumlah target Trasmingras swakarsa
DINAS KBP3A
Meningkatkan ketahan
keluarga dan pemberdayaan
perempuan
Total Fertility Rate (TFR)
Dinas KBP3A
Ratio Akseptor KB
Jumlah Akseptor KB x 100%
Jumlah pasangan usia subur
Dinas KBP3A
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi
perempuan menikah usia 15 – 49
Jumlah peserta KB aktif x 100%
Jumlah pasangan usia subur
Dinas KBP3A
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak
terpenuhi (unmet need
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani x
100%
Jumlah pasangan usia subur
Dinas KBP3A
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP
Jumlah akseptor KB
Dinas KBP3A
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB
Jumlah anggota kelompok BKB
Dinas KBP3A
Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera ( PPKS) aktif disetiap kecamatan
Jumlah PPKS aktif
Jumlah PPKS target disetiap Kecamatan
Dinas KBP3A
Cakupan Kelompok Kegiatan yang
melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga
Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan
keluarga melalui 8 fungsi keluarga
Jumlah kelompok kegiatan
Dinas KBP3A
Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa
Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia
Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga
Dinas KBP3A
Indeks Pembangunan Gender ( IPG)
BPS
Indeks Pemberdayaan Gender ( IDG) BPS
Persentase Forum Anak yangterbentuk
Jumlah Forum Anak yang terbentu
Jumlah target Forum Anak
Dinas KBP3A
Cakupan Perempuan dan anak KDRT yang
mendapat pelayanan di P2TP2A
Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit
pelayanan terpadu
Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit
pelayanan terpadu
Dinas KBP3A
Persentase Lembaga Layanan kesehatan
Ramah Anak
Jumlah Lembaga Pelayanan Kesehatan ramah anak
Jumlah lembaga pelayanan kesehatan
Dinas KBP3A
DINAS PANGAN
Meningkatkan ketersediaan
pangan yang beragam
berbasis sumber daya lokal
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Konsumsi
PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-
masing kelompok pangan
Dinas Pangan
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
Penanganan daerah rawan pangan
(prioritas 3 Kecamatan)
Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)
Jumlah penduduk
Dinas Pangan
Persentase keben pegerni kampung (demapan)
Jumlah Kampung Demapan
Jumlah Kampung
Dinas Pangan
DINAS PERTANAHAN
Meningkatkan pengendalian
dan pemanfaatan ruang Luas lahan masyarakat miskin yang bersertifikat
Luas Lahan masy. Miskin bersertifikat
Luas lahan masy miskin
Dinas
Pertanahan
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
Rasio luas lahan yang bersertifikat
Jumlah luas lahan bersertifikat
Jumlah luas wilayah
Dinas
Pertanahan
Penyelesaiaan izin lokasi
Jumlah permohonan izin lokasi yang diterbitkan
Jumlah permohonan izin lokasi
Dinas
Pertanahan
Luas tanah objek reformasi agraria yang
diredistribusi
Luas Tanah Objek Reformasi agriria yang diredistribus
Jumlah luas tanak Objek Reformasi agriara
Dinas
Pertanahan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hidup
Indeks kualitas lingkungan hidup ( IKU + IKA+ IKTL)/3 *100% Dinas LH
Peningkatan Indeks Kualitas Air
Dinas LH
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
Peningkatan Indeks Kualitas Udara
Dinas LH
Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan
Lahan
Dinas LH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Meningkatkan pelayanan
administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil
Rasio penduduk ber-KTP per satuan
penduduk
Jumlah penduduk ber-KTP
Jumlah Penduduk
DisdukCapil
Persentase Penduduk berakte kelahiran
Jumlah Pddk berakte kelahiran
Jumlah penduduk
DisdukCapil
Rasio ketergantungan
DisdukCapil
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
Meningkatkan usaha ekonomi
masyarakat, pengembangan
kelembagaan kampung dan
pemberdayaaan masyarakat
Rata-rata jumlah kelompok binaan
lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
Jumlah Kelompok Binaan LPM perkampung x 100
Jumlah kelompok
DPMK
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
Persentase kampung berbasis IT
Jumlah kampung berakses Internet
Jumlah kampung
DPMK
Persentase PKK aktif
Jumlah PKK kampung yang aktif
Jumlah PKK kampung
DPMK
Jumlah kampung Marwah (Smart Village
Jumlah kampung smart village
Jumlah Kampung
DPMK
DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatkan pelayanan
transportasi Rasio ijin trayek
Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan
Jumlah penduduk
Persentase layanan angkutan darat
Jumlah angkutan darat
Jumlah penumpang angkutan darat
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada
Tahun n Jumlah angkutan umum pada Tahun n
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Panjang Jalan
Jumlah Kendaraan
DISKOMINFO
Meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan BERBASIS IPTEK Pengembangan dan pemberdayaan KIM di Tingkat Kampung
Jumlah KIM tingkat kampung
Julah kampung
DISKOMINFO
Persentase PPID pembantu yang baik
Jumlah PPID pembantu yang baik
Jumlah PPID pembantu
DISKOMINFO
Persentase Pembinaan Website dan Aplikasi OPD
Jumlah website dan Aplikasi yang dibina
Jumlah Website dan Aplikasi
DISKOMINFO
Persentase Pusat pelayanan Publik
pemerintah yang memiliki akses jaringan
telekomunikasi
Jumlah pusat pelayanan publik yang terintegrasi
Jumlah Pusat pelayanan publik
DISKOMINFO
Persentase SIM yang terintegrasi
Jumlah Aplikasi/SIM yang terintegrasi
Jumlah Aplikasi/SIM
DISKOMINFO
Persentase Pembinaan Smart Village dan
Smart City
Jumlah Kampung smart village yang dibina
Jumlah kampung smart village
DISKOMINFO
Persentase SIM yang dievaluasi
Jumlah SIM yang dievaluasi
Jumlah SIM yang diterapkan
DISKOMINFO
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
Persentase Data Statistik Sektorald aerah
yang tersedia
Jumlah Data statistik sektoral yang etrsedia
Jumlah kebutuhan data satatistiksektoral
DISKOMINFO
Persentase Perangkat daerah yang telah
menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah
Jumlah PD yang bersandi
Jumlah PD
DISKOMINFO
DINAS KOPERASI PERDAGANGAN DAN USAHA KECIL MENENGAH
Meningkatkan usaha
Koperasi, UMKM,
perdagangan dan
perindustrian Persentase koperasi aktif
Jumlah Koperasi Aktif
Jumlah Koperasi
Definisi koperasi aktif: koperasi yang dalam tiga tahun
terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT dan
melakukan kegiatan usaha yang melayani anggota
(Permenkop no.25 tahun 2015).
Diskoperindag
Persentase koperasi sehat
Jumlah Koperasi sehat
Jumlah Koperasi
Diskoperindag
Usaha Mikro dan Kecil ( Jumlah)
(Jumlah UMKM tahun ke n - Jumlah UMKM tahun ke n-1)
/Jumlah umkm))
Diskoperindag
Nilai ekspor komoditi kopi Nilai Eksport Diskoperindag
Pertumbuhan industri kecil dan rumah
tangga
(((Jumlah unit usaha industri baru ke n-Jumlah unit
usaha industri baru ke n-1)/Jumlah industri baru tahun ke n-1 X 30%)) + (Jumlah industri berijin /Jumlah
industri wajib ijin x20%) + ((Jumlah nilai usaha industri
tahun ke n- Jumlah nilai usaha industri tahun ke n - 1) /Jumlah nilai usaha tahun ke n-1)X50%)))
Diskoperindag
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Meningkatkan investasi dan
pelayanan perizinan
Jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA)
Jumlah investor DPMP
Jumlah nilai investasi berskala nasional
(PMDN/PMA)
Nilai Investasi DPMP
Rasio daya serap tenaga kerja
Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN
Jumlah seluruh PMA/PMDN
DPMP
Indeks Kepuasan pelayanan Perizinan Hasil Survey DPMP
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Meningkatkan potensi
pariwisata dan prestasi
generasi muda
Tingkat prestasi generasi muda Jumlah Pemuda berprestasi
Jumlah pemuda
DISPARPORA
Persentase Pelatih yang bersertifikasi
Jumlah pelatih bersertifikat
Jumlah Pelatih
DISPARPORA
Persentase pembinaan atlet muda
Jumlah Atlet muda yang dibina
Jumlah Atlet Muda
DISPARPORA
Gelanggang / balai remaja (selain milik
swasta)
Jumlah Gelanggang Remaja yang tersedia
Jumlah Kebutuhan
DISPARPORA
Lapangan olahraga
Jumlah Lapangan Olahraga
Jumalah Penduduk
DISPARPORA
Kunjungan wisata Jumlah Kunjungan DISPARPORA
Lama kunjungan Wisata Lama kunjungan DISPARPORA
Peningkatan destinasi wisata
Jumlah Objek dan daya tarik wisata yang dibina
Jumlah Objek dan daya tarik wisata yang tersedia
DISPARPORA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Meningkatkan pelayanan
arsip dan perpustakaan
daerah
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Jumlah pengunjung Dinas Perpus
Arsip
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
Jumlah koleksi Dinas Perpus
Arsip
Rasio perpustakaan persatuan penduduk
Jumlah Pustaka
Jumlah Penduduk
Dinas Perpus
Arsip
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan
penilai yang memiliki sertifikat
Jumlah Pustakawan bersertifikat
Jumlah pustakawan
Dinas Perpus
Arsip
Persentase Perangkat Daerah yang
mengelola arsip secara baku
Jumlah PD yang mengelola arsip sebcara baku
Jumlah PD
Dinas Perpus
Arsip
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
DINAS PERTANIAN
Meningkatkan produkstivitas
komoditi unggulan daerah
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanianx 100
Jumlah PDRB
BPS
Produktivitas padi per hektar
Produksi tanaman padi (ton)
Luas areal tanaman padi (ha)
Dinas
Pertanian
Produktivitas tebu per hektar
Produksi tebu (ton) Luas Areal tebu (ha)
Dinas Pertanian
Produktivitas kentang per hektar
Produksi Kentang ( ton)/Luas Areal kentang (Ha) Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi Peternakan
Jumlah Produksi Peternakan/Jumlah Populasi Dinas Pertanian
Peningkatan Status Kesehatan Hewan
terhadap Agen Penyakit
Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani
Jumlah kasus Penyakit Hewan
Dinas
Pertanian
Produktivitas sektor perkebunan (kopi) Produksi tanaman kopi (ton)
Luas areal tanaman kopi (ha)
Dinas
Pertanian
DINAS PERIKANAN
Meningkatkan produktivitas
perikanan budidaya
Produksi perikanan
Jumlah Produksi Ikan (Ton) /Target Daerah (Ton)
Dinas
Perikanan
Konsumsi ikan
Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)/ Target Daerah (Kg)
x100
Dinas
Perikanan
BAPPEDA
Meningkatkan kualitas dan
akuntabilitas perencanaan
pembangunan daerah dan
perluasan partisipasi publik
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
ada BAPPEDA
Tersedianya Dokumen Perencanaan :
RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
ada BAPPEDA
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
ada BAPPEDA
Tersedianya dokumen RTRW yang telah
ditetapkan dengan QANUN
ada BAPPEDA
Tersedianya dokumen RKPD yang telah
ditetapkan dengan Perbup
ada BAPPEDA
Tersedianya sistem perencanaan secara
elektronik
ada BAPPEDA
Terkendalinya pelaksanaan kegiatan
sumber dana APBK
Ada BAPPEDA
Tersedianya sistem data dan statistik yang
terintegrasi
Ada BAPPEDA
Buku ”Aceh Tengah Dalam Angka” Ada BAPPEDA
Buku ”PDRB” Ada BAPPEDA
Persentase implementasi rencana kelitbangan.
Jumlah penelitian/Kajian
Jumlah Target penelitian/kajian
BAPPEDA
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.
Jumlah hasil penelitian yang dianggarkan dalam RKPD
Jumlah hasil penelitian
BAPPEDA
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.
Jumlah Inovasi yang diterapkan
Jumlah target Inovasi
BAPPEDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Meningkatkan pengelolaan
keuangan dan aset daerah
Rasio PAD Jumlah PAD /Jumlah pendapatan daerah x100 BPKD
Perentase SILPA terhadap APBD Total SILPA /Total APBD BPKD
Persentase belanja langsung terhadap
APBD
Jumlah Belanja Langsung/ Total APBD BPKD
Perbandingan antara belanja tdk langsung
dengan APBD
Jumlah Belanja Tidak Langsung/ Total APBD BPKD
BADAN KEPEGAWAIAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatkan kinerja dan
profesionalisme ASN
Rata-rata lama pegawai mendapatkan
pendidikan dan pelatihan
Jumlah Jam Pelatihan pegawai
Jumlah pegawai
BKPSDM
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan formal
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
formal Jumlah total ASN
BKPSDM
Persentase Pejabat ASN yang telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural
Jumlah total jabatan
BKPSDM
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada
instansi pemerintah
BKPSDM
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah
BKPSDM
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah
BKPSDM
DINAS SYARIAT ISLAM dan PENDIDIKAN DAYAH ( DSIPD)
Meningkatkan penerapan
syariat Islam dan pendidikan
dayah
Indeks Melek Alqur’an
Jumlah penduduk yang melek Alqur’an
Jumlah Penduduk
DSIPD
Standarisasi Pendidikan Dayah
Jumlah Dayah berakreditasi
Jumlah Dayah
DSIPD
Indeks Pembangunan Syariat Islam
Islamic Human Development Indeks
BPS
INSPEKTORAT
Meningkatkan pengawasan
dan pembinaan
Level Maturitas SPIP Hasil Aplikasi SPIP KemenPAN
INSPEKTORAT
Level Kapabilitas APIP Hasil Aplikasi KemenPAN
INSPEKTORAT
Indeks Penilaian Mandiri Reformasi
Birokrasi
Hasil Aplikasi KemenPAN INSPEKTORAT
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
SEKRETARIAT DPRK
Meningkatkan kinerja
Lembaga DPRK
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan
Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan
Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM)
maupun Dokumen Rencana Tahunan
(RKPD)
ADA Sekretariat
DPRK
Terintegrasi program-program DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke
dalam Dokumen Perencanaan dan
Dokumen Anggaran Setwan DPRD
ADA Sekretariat
DPRK
SEKRETRAIAT BAITUL MAL
Meningkatkan kinerja
lembaga Baitul Mal
Indeks Kepuasan Masayarakat
Sekretaruat
Baitul Mal
Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS
yang dikumpulkan
Jumlah ZIS yang disalurkan
Jumlah ZIS yang dikumpulkan
Sekretariat
baitul mal
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT GAYO
Meningkatkan Kinerja
lembaga MAG
Indeks Kepuasan Masayarakat
Sekretariat
MAG
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
Meningkatkan Kinerja
lembaga MPD
Indeks Kepuasan Masayarakat
Sekretarait
MPD
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
SEKREARIAT MPU
Meningkatkan Kinerja
Lembaga MPU
Indeks Kepuasan Masayarakat
Sekretariat
MPU
SEKRETARIAT KORPRI
Meningkatkan kinerja
Lembaga KORPRI
Indeks Kepuasan Masyarakat
Sekretariat
KORPRI
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatkan kinerja
pemerintah kabupaten Aceh
Tengah
Indeks Kepuasan Masayarakat
Setdakab
Indeks PEGI Nilai PEGI Kemen-
Kominfo
Indeks SPBE Nilai SPBE
KemenPAN
Kategori Implementasi atas SAKIP
Nilai SAKIP
kemenPAN
Opini BPK
WTP
KemenKeu
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setdakab
Indeks keshalehan sosial masyarakat Hasil Survey setdakab
Rasio Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah PBJ tepat waktu
Jumlah Paket PBJ
ULP
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER
DATA
KET
KECAMATAN
Meningkatkan
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)
KECAMATAN
BUPATI ACEH TENGAH
SHABELA ABUBAKAR
LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : 67 TAHUN 2018 TANGGAL : 31 Oktober 2018
:
KOP SURAT PERANGKAT DAERAH
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : / / /2018
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN .....( NAMA PERANGKAT
DAERAH)...........KABUPATEN ACEH TENGAH
KEPALA .....(NAMA PERANGKAT DAERAH).....KABUPATEN ACEH TENGAH,
Menimbang
Mengingat
:
:
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor ... Tahun 2018
tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan ....( Nama
Perangkat Daerah).......;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu diatur dalam suatu Keputusan Kepala ...( Nama
Perangkat Daerah).....
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 1107), Jo.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1842); 17;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tengah Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tengah Tahun 2018 Nomor
239);
11. Qanun Kabupaten Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tengah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tengah Tahun 2016 Nomor 240).
12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor : ..... Tahun 2018 Tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun
2017-2022.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ....( NAMA PD)...... KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN ...( NAMA PD).....KABUPATEN ACEH TENGAH.
KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan .....( Nama PD)...... Kabupaten Aceh Tengah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh .....( Nama PD)....... Kabupaten Aceh Tengah dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022;
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun
dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala .....( Nama PD)...... Kabupaten Aceh tengah.
KEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Takengon
pada tanggal . .......... 2018
KEPALA ....( Nama PD)......
..........................................
LAMPIRAN - KEPUTUSAN KEPALA ...( Nama Perangkat Daerah)............
Nomor : / / 2018
Tanggal : 2018
Nama PD : ............................................
TUGAS : ........................................................ Fungsi : 1. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan;
2. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; 3. perumusan kebijakan teknis di bidang ..................................... 4. dst......
No Sasaran Stretegis Indikator Kinerja Utama SKPD Bidang Urusan CARA PENGUKURAN ket
Mengacu RPJMK Mengacu Renstra
1
KEPALA PD........