bumdes dan kepemilikan warga: membangun skema organisasi … · 2020. 5. 4. · pengalaman...

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

JournalofGovernance Volume3,Issue1,June2018(1-17)

(P-ISSN2528-276X)(E-ISSN2598-6465)http://dx.doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035

1

BUMDesdanKepemilikanWarga:MembangunSkemaOrganisasiPartisipatoris

DodiFaedlulloh

ProgramStudiAdministrasiPublik,FakultasilmuSosialdanIlmuPolitik,Universitas17Agustus1945Jakarta

[email protected]

Recieved:March22018;Revised:April12018;Accepted:April22018

Abstract:BUMDes was established to move and accelerate rural economy. It aims to puttogetheralltheruralresourcesunderthemanagementofvillagersitselfinordertoincreaseruralrealincomeandreachself-sustainability.Andyet,BUMDeswhichoriginallydesignedasaspearheadofruraleconomymostlybecomeinactiveandunderdevelopedduetothelackofpublicparticipation.BUMDesneedtolearnfromthefailuresofpracticesofthepreviousruraleconomic institutions. Policy architecture that rests on top-down management has beenprovenimpotentinrisingruraleconomy.Instead,itbecomesanewmediumofcapitalizationforsomeruralelitesoveritsresources.Tobeabletoachievesustainabilityandautonomyitwilltakematerialrequirementintermofparticipationwhichsupportedbyownership.Ruralpeople/villagersareentitledtoowntheirruralresources.Therefore,buildingBUMDesneedstoconsiderawidenedownership.ThispurposecanbeinstitutionalizedbybuildingBUMDesinclusively.Byadaptingcooperativesmodel,villagersorruralpeoplewillbeabletobecomememberorownerofBUMDes.Keywords:BUMDes,Ruralarea,Cooperative,PublicParticipation

Abstrak: BUMDes dibangun dengan tujuan untuk menggerakan dan mengakselerasiperekenomiandesa.Harapannyasegalasumberdayayangdimilikidesabisadikelolaolehwargadesasendiriuntukmeningkatkanpendapatanaslidesa,sehinggadesabisamandiri.Namun BUMDes yang dirancang sebagai ujung tombak ekonomi desa banyak yangmatisebelum berkembang karena minimnya partisipasi warga. BUMDes perlu belajar darigagalnya praktik institusi-institusi ekonomi desa sebelumnya. Arsitektur kebijakan yangberpola top-down terbukti tidak mampu meningkatkan ekonomi desa. Justru malahmenjadimedankapitalisasielitedesaatassumberdayayangdimilkidesa.Untukmenujukemandirian, perlu syarat material berupa partisipasi yang ditopang oleh kepemilikan.Warga desa memiliki hak untuk menjadi pemilik atas sumber daya desanya. Olehkarenanya membangun BUMDes perlu mempertimbangkan kepemilikan yang diperluas.Maka tujuan tersebut bisa dilembagakan dengan langkah membangun BUMDes secarainklusif. Mengadaptasi model koperasi, warga desa bisa menjadi member/pemilik dariBUMDes.KataKunci:BUMDes,Desa,Koperasi,PartisipasiWarga


JournalofGovernanceVolume3,Issue1,June2018

2

Pendahuluan BadanUsahaMilikDesa(BUMDes)merupakan inovasi penting dan layakdiapresiasiditengahkondisidalamwaktuyang lama desa selalu ditinggalkan(Sahdan, 2007). Ada harapan denganterobosan model bisnis BUMDes,pertumbuhan di bidang ekonomi bisalebihmerata, tidak lagi terpusat di kota-kota saja. BUMDes diorientasikan untukmenggerakan dan mengakselerasiperekenomian desa. Sumber daya yangdimiliki desa dikelola oleh warga desasendiri untuk meningkatkan pendapatanasli desa, sehingga desa bisa lebihmandiri. Cara kerja BUMDES sendiriadalah dengan jalan menampungkegiatan-kegiatan ekonomi masyarakatdalam sebuah bentuk kelembagaan ataubadan usaha yang dikelola secaranprofesional,namuntetapbersandarpadapotensi asli desa (Zulkarnaen, 2016)(Trisnawati&Indrajaya,2017). Wacana implementasi BUMDessemakintegasdenganlahirnyaPeraturanMenteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi RepublikIndonesiaNomor4Tahun2015TentangPendirian, Pengurusan dan Pengelolaan,dan Pembubaran BUMDes. Terbitnya PPNomor 47 Tahun 2015 menghendakiadanya desa yang mandiri dan otonomdalam pengelolaan sumber daya yangdimilikinya dimana BUMDes diharapkandapat berperan dalam peningkatanperekonomian pedesaan BUMDesmemiliki potensi yang besar (Anggraeni,2016)(Prasetyo,2016).Tahun2016daridata Kementrian Desa, PDT, danTransmigrasi tercatat jumlah BUMDesberjumlah 12.848 unit, meningkat jauh

dari tahun sebelumnya yang hanyaberjumlah1.022unit.Haliniterjaditidakterlepasdari kontribusidanadesatahun2015 yang tertera dalam Permendes No.21 Tahun 2015 tentang PenetapanPrioritas Penggunaan Dana Desa Tahun2015 pasal 9 bahwa salah satu prioritasdalam pemanfaatan desa adalahpendiriandanpengembanganBUMDes. BUMDes yang dirancang sebagaiujungtombakekonomidesabanyakyangmatikarenarendahnyapartisipasiwargasaat proses pembentukan danpelaksanaan. Pada 2016, BapermasdesJawaTengahmenyebut1.700BUMDesdiJawaTengahdengankeaktifanhanya900BUMDes. Di Kutai Timur, dari 135BUMDes hanya 45 yang masih aktif.Sedangkan di Malang, dari 378 desahanya 25 BUMDes yang aktif (Auliya,2018). Gambaran ini tentu masih awal,mengingatBUMDes itu sendiribanyakdiantaranya masih dalam tahap (baru)berdiri dan proses mencari ritme sertaskema organisasi yang tepat. Namunkonteks inilah menjadi ihwal yangpenting, proses pendirian danpengembangan BUMDes jadi momentumuntukmencari kerangka organisasi yangtepatdanlayakbagiekonomidesa. Sebagai gambaran, data dariKementrianDesa,PDT,danTransmigrasi(2015) mencatat ada 74.093 wilayahadministrasi desa. Dari jumlah tersebutada 20.182 desa yang masih dalamkategoridesatertinggal,dan51.010desayang berkembang. Sedangkan jumlahdesamandirisebanyak2.901desa.Halinimenunjukanpotensisekaligustantangandalam mewujudkan kemandirian desa.Jumlahdesayangbesar,alih-alihmenjadi


DodiFaedlulloh,BUMDesdanKepemilikanWarga:MembangunSkemaOrganisasiPartisipatoris

3

beban,justruperludidorongmenjadiasetuntukpembangunanmasyarakatdesa. Desa mempunyai hak untukmengurus rumah tangganya sendirisebagai kesatuan masyarakat hukumyang tidak hanya berkaitan denganpemerintahan desa namun jugakepentingan masyarakat desa. Hal inisemakin menemukan urgensinya pascaterbitnya UU Desa. Hadirnya regulasi inimemberikanpeluanguntukmewujudkandesa lebih sejahtera, khususnya denganpengaturan 10% dari APBN yang akandisalurkan ke desa menjadi kebijakanpengarus-utamaandesa.Walaupundalamimplementasinya masih menuai banyakhambatan, akan tetapi substansi yangtetap bisa dijadikan pijakan adalah desakini tidak bisa lagi dijadikan objekpembangunan, justru desa memegangperanan yang penting bagi kepentinganpembangunan nasional. Oleh karenanyamemposisikan desa sebagai subjekpembangunanmenjadiagendayangperludipertimbangkan. Subjek tidak hanyaditujukan bagi pemerintah desa, namunjugamasyarakatdesasendirisepertiyangtertuangdalamUUDesaPasal4Ayat(1).PengaruhUUDesakedepan tidakhanyamemberikan kemungkinan posisipemerintah desa semakin menguat, jugamemberikan peluang besar bagipemberdayaanmasyarakat desa. Dengandukungan kebijakan finansial untuk desadinilai bisamemperkuat posisi desa dariancaman eksternal (Agusta, 2014)(Agunggunantodkk,2016)PadadasarnyaAPBN merupakan sumber daya dan hakbagiseluruhmasyarakat, tidakterkecualiwarga desa. Hadirnya UU Desa inimenjadi jembatan bagi desa untukmengakses anggaran yang selama ini

sangatsulitdijangkau.Akhirnyaanggarannegara hanya dinikmati oleh segelintirpihak yang mempunyai power. Padahalpower inilah yang penting dimiliki olehmasyarakat desa (Hu, 2008)(Bierschenk& Sardan, 2003).Oleh karenanya adanyaUU Desa adalah upaya mengembalikanpoweryangperludimilikidesa. BUMDes bisa menjadi jalanmewujudukan power tersebut menjadilebih aktual. Karena BUMDesdiproyeksikansebagaikekuatanekonomibaru di wilayah perdesaan di Indonesia.Momentum telah tercipta, hal sulit yangmenjadi pekerjaan selanjutnya adalahbagaimana merawat secara setia dankonsisten social project ini agar tidakjatuh pada jurang “proyekan”, dantentunya tetap sesuai dengan harapanberdirinya BUMDes: ekonomi desa yangmandiri. Sementaraitu,hallainyangsangatpenting dalam proses membangunBUMDes adalah belajar dari sejarah.Desa-desa di Indonesia pernah memilikipengalaman kegagalan demi kegagalandalampelaksanaanmembangunlembaga-lembagaekonomidesa.IndonesiapernahmengenalBadanUsahaUnitDesa(BUUD)yang dikembangkan menjadi KoperasiUnit Desa (KUD) yang sempat menjadiprogram primadona yang dikeluarkanOrdeBaru.SecarakuantitiatifjumlahKUDsemakinmeningkat,namunseiringwaktuprogram lembaga tersebut banyak yangmati suri atau sekedar papan nama saja.Haltersebutterjadikarenapermasalahanstruktur kelembagaan/organisasi yangelitis dan kebijakan dengan pendekatantopdown yang tidak memperhatikanotonomi warga (Suroto, 2016)(Winarno,2003)(Billah, Loehoer, & Kristyanto,



4

2016). Alih-alih membantu, lembagatersebut malah menjadi benalu bagipembangunandesa. Kondisi yang dijelaskan di mukamenarik perhatian penulis untukmemberikan kontribusi gagasan dalammembangunskemaorganisasiyanglayakbagi BUMDes dan tentunya menjadiantitesis dari bentuk organisasi ekonomidesasebelumnya.Hal inimenjadiagendapentingmengingatwalaupunsudahhadirPeraturan Menteri Desa, PDT, danTransmigrasi Nomor 4 Tahun 2015namun masih menghadirkan polemik,karena dalam aturan tersebut BUMDeshanyabisamembentukunitusahaberupaperseroan terbatas sebagai persekutuanmodal dan lembaga keuangan mikro(Pasal 8). Perseroan terbatasmerupakanbahasa lain dari logika korporasi yangdisematkankepadatubuhBUMDes,halinipatutdikritisikarenatidaksesuaidengansemangatdemokrasiekonomi. Dalamdemokrasi ekonomi, rakyatdiberi kesempatan untuk menciptakankekayaan dengan mendapatkan aksesyang adil dan setara terhadap sumberdaya ekonomi (Faedlulloh, 2016).Hadirnya BUMDes pun demikian,digadang-gadang sebagai aktivitas usahadari desa, oleh desa, dan untuk desa.Dalam pengelolaan BUMDes berbasiskerakyatan sumber daya manusiamasyarakat desa yang berkualitasmengerti dan pahami aturan-aturan danmanajemen pengelolaan (Purnamasaridkk, 2016). Maka dengan formatperseroan terbatas yang dijalankansecara rigid memungkinkan partisipasiwarga tidak tebangun dan organisasielitis bisa kembali terulang. Implikasinyavisi pembangunan desa bisa tereduksimenjadisebatas“pembangunandidesa”.

Metode Desain penelitian ini bersifatdeskriptif dengan menggunakan metodekualitatif dan menggunakan pendekatanstudi kepustakaan dengan penelitianberbasis data sekunder. Studikepustakaan merupakan teknikpengumpulan data dengan mengadakanstudi penelaahan terhadap buku-buku,literatur-literatur, catatan-catatan, danlaporan-laporan yang ada kaitannyadenganmasalahyanghendakdipecahkan(Nazir,2009).Perananstudikepustakaanmemilikinilaiurgensiyang tinggikarenadengankegiataninirelasiantaramasalah,penelitian-penelitian yang relevan danteori akan menjadi jelas. Selain itu,penelitianakanditunjangolehteori-teoriyang sudah ada maupun data dan buktinyata, yaitu hasil-hasil dari penelitian.Peneliti mencari data-data dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian,peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupunelektronik yang mendukung serta teori-teori yang dapatmembantumenjelaskanpermasalahan penelitian, dalam hal iniuntuk melacak skema organisasi yangberlandas pada nilai partisipatoris bagiBUMDes. Dengan penggambaran danperincianterhadappenelitiandiharapkandapat mengungkapkan secara jelas data-data dan informasi yang mendukungtentang bagaimana kondisi lembaga-lembaga ekonomi desa yang pernah adadi Indonesia sebagai refleksi dalammembangun skema organisasi bagiBUMDes.



5

Pemerintahan Desa dan IsuPembangunanDesa Desa merupakan kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyaisusunan asli berdasarkan hal asal-usulyang bersifat istimewa. Desa adalah selfcommunity yaitu komunitas yangmengatur dirinya sendiri berarti desamemiliki kewenangan untuk mengurusdan mengatur kepentingan masyarakat-nya sesuai dengan kondisi dan sosialbudayasetempat(Widjaja,2003). Sedangkan pemerintahan desamerupakan lembaga perpanjanganpemerintah pusat yang memiliki peranstrategis dalam pengaturan masyarakatdesa/kelurahan dan keberhasilanpembangunan nasional (Rafsanzani,Supriyono, & Suwondo, 2010).Pemerintahandesabisadimaknaisebagaisubsistem dari sistem penyelenggaraanpemerintah, sehingga desa memilikikewenangan untuk mengatur danmengurus kepentingan masyarakatnya.Landasan pemikiran berkenaan denganpemerintahan desa adalahkeanekaragaman, partisipasi, otonomi,demokratisasi dan pemberdayaanmasyarakat (Widjaja, 2003). Landasan-landasan pemikiran tersebut yang selalumenjadi kata kunci perdebatan dalamberbagai diskursus terkait pemerintahandesa. Dalam konteks BUMDes pundemikian, kehadiran BUMDes tidak bisadilepaskan dari nilai keanekaragaman,partisipasi, otonomi, demokratisasi danpemberdayaan masyarakat. Keaneka-ragamanberartisetiapdesadanBUMDesmemiliki sisi yang unik dan berbedadengan desa yang lain; dengan kata laintidak perlu penyeragaman. Partisipasi

adalah kunci penting dalampembangunan desa. Selanjutnya otonomimerupakan hal yang sering dinafikandalam setiap kebijakan-kebijakan modeltop-down, khususnya berkenaan denganwarga desa yang selalu diposisikansebagai objek pembangunan. Posisi desayang memiliki otonomi sangat strategissehingga memerlukan perhatian yangseimbang terhadap penyelenggaraanotonomi daerah, karena dengan otonomidesa yang kuat akan mempengaruhisecara signifikan perwujudan otonomidaerah(Widjaja,2003). Sementara itu, demokratisasiadalah agenda utama yang terusdigalakan. Kehadiran BUMDes adalahmomentum untuk memperkuatnya agardemokrasi tidak semata dalam bidangpolitik namun juga bidang ekonomi.Melalui BUMDes membuat adakesempatanbesarbagimasyarakatuntukmengartikulasikan kepentingannyasecara lebih bermakna (Shohibuddin,2016). Selanjutnya yang tidak kalahpenting adalah agenda pembangunanmanusia. BUMDes bisamengambil perandalam hal ini dengan melakukan prosespemberdayaankepadawargadesa. Semua pemangku kepentingandesa memiliki kewajiban menjalankanpembangunan desa. Pembangunansejatinya bertujuan membangunkemandirian, tidak terkecuali pem-bangunanpedesaan.Di Indonesia sendiriterdapat regulasi peraturan menteridalamnegeriNo114Tahun2014tentangpedoman pembangunan desa yangmengatur mulai dari perencanaan,pengelolaandanpelaksaanaan.Salahsatumisipemerintahadalahmembangundesayang mampu dicapai melalui proses



6

pemberdayaan untuk meningkatkanproduktivitasdankeanekaragamanusahadesa, ketersediaan berbagai fasilitas,memperkuat lembaga yang mendukungrantai produksi, distribusi danpemasaran, sertamengoptimalkansegalasumber daya untuk meningkatkanekonomi desa. Dengan kata lain,tujuannya yaitu untuk memberi peluangbagi kemampuan desa sebagai tulangpunggungekonomiregionaldannasional(Tama&Yanuardi,2013).PadatitikinilahBUMDes bisa menjadi salah satuinstrumenguna akselerasi pembangunandesa.PartisipasiMasyarakat Partisipasi tidak sebatas aktivitasfisik, namun jugamelibatkanmental danemosional orang-orang pada situasikelompok untuk memberikan kontribusiuntuk mencapai tujuan kelompok (Davis& Newstrom, 2007). Hal menarik darikonsepsi yang digagas Davis danNewstrominiadanyaketerlibatanmentaldan emosi seseorang dalam setiap lakupartisipasi. Hal inilah yang diharapkandalam proses pelaksanaan BUMDes ini.Memang, selayaknyadalamsetiapprosespembangunan, warga negara semestinyaterlibat dalamkeseluruhanproses,mulaidari identifikasikebutuhan,perencanaan,pelaksanaan sampai pada tahap evaluasisecara berkelanjutan. Proses ini dikenaljugadenganpembangunanpartisipatif. Partisipasimasyarakatmerupakankeikutsertaan masyarakat mulai dalamproses pengidentifikasian masalah danpotensi yang ada di masyarakat, sertapencarian alternatif solusi untukmenyelesaikan masalah, melaksanakansolusiyang telahdipilih sertamelakukanevaluasi langsung terhadap perubahan

yang terjadi. (Isbandi, 2007). Partisipasimasyararakat dalam pembangunansepertialirandarahdalamtubuh;menjadikebutuhan. Karena keberhasilan suatupembangunan kini tidak bisamengandalkanpihakpemerintah semata.Masyarakatlahsebagaisubjekutamadaripembangunan, yang mana keterlibatantersebut bisa memecahkan masalahkesenjangan pembangunan yang terjadi.Dalam konteks BUMDes pun demikian.Lahirnya BUMDes adalah untukmengatasi kesenjangan pembangunanantara kota dan desa di Indonesia yangkiantimpang. Urgensi partisipasi masyarakatdalam pelaksanaan pembangunan,sebagaimana halnya BUMDes, bisaditinjau secara kritis dengan meminjamanalisis Conyers (1994). Pertama,partisipasi masyarakat merupakan suatualat untukmemperoleh informasi terkaitdengan kondisi, kebutuhan, danmasyarakat setempat, yang tanpakehadirannya program pembangunanakangagal.Kedua,masyarakatakanlebihmempercayai proyek atau programpembangunan jika merasa dilibatkandalam proses pesiapan, perencanaan,sampaipelaksanaansehinggamelahirkanrasa memiliki terhadap proses tersebut.Ketiga, bahwa merupakan suatu hakdemokrasi bila masyarakat dilibatkandalampembangunanmasyarakatmerekasendiri. Selanjutnya, lebih komprehensifMoeljarto (1987) menjabarkanpentingnyapartisipasimasyarakatdalampembangunan karena a) partisipasimelahirkan rasa harga diri dankemampuan pribadi untuk dapat terlibatdalam mencapai keputusan pentingdalam kehidupan masyarakat, b)partisipasi mengkondisikan suatu



7

lingkungan umpan balik informasitentang sikap, aspirasi, kebutuhan dankondisi daerah yang tanpakeberadaannya tidak akan terungkap, c)pembangunan dilaksanakan lebih baikdimulai dari dimanamasyarakat beradadan dari apa yang mereka miliki, d)partisipasi memperluas kawasanpenerimaan program pembangunan, e)memperluas jangkaun layananpemerintah kepada masyarakat, f)partisipasi menopang pembangunan, g)partisipasimenyediakanlingkunganyangkondusif baik bagi aktualisasi potensimanusiamaupun pertumbuhanmanusia,h) partisipasi merupakan cara yangefektifmembangunkemampuanmanusiauntuk pengelolaan program pem-bangunan guna memenuhi kebutuhankhas daerah, i) partisiapasi dipandangsebagaipencerminanhak-hakdemokratisindividu. Tujuan yang ingin dicapaimelaluipartisipasiadalahpemberdayaan,yaitu meningkatkan kemampuanmasyarakat yang terlibat aktif danberinisiatif dalam proses pembangunan,dari perencanaan bersama, pelaksanaansampaievaluasi. Sedangkanmanfaatdaripartisipasi,merujukpadaanalisisWestra(dalam Isbandi, 2007) adalah sebagaiberikut:

1. Lebih dimungkinkan diperolehnyakeputusanyangbenar.

2. Dapat dipergunakannya ke-mampuan berfikir yang kreatifdarimasyarakat

3. Dapat mengembalikan nilai-nilaimartabatmanusia,dorongansertamembangunkepentinganbersama.

4. Lebih mendorong orang untuklebihbertanggungjawab.

5. Memperbaiki semangatbekerjasama serta menimbulkankesatuankerja

6. Lebih memungkinkan mengikutiperubahan-perubahan.

Eksplanasi singkat di mukasemakin memperkuat hubunganpentingnya partisipasi masyarakatdengan pembangunan BUMDes.Hubungan keduanya saling berkelindan,tak dapat dipisahkan. Oleh karenanyaBUMDes perlu dilaksanakan dalamjangkar partisipasi, dengan kata lainmenggunakanpendekatanbottom-up.BUMDes sebagai Institusi EkonomiDesa Setidaknya terdapat lima misiperekonomian dalam kerangkatransformasi pemerintahan desa.Pertama,terwujudnyapemerintahandesayangmengembangkanvisi,misikebijakandan program pengembangan ekonomikerakyatan. Kedua, terwujudnyapartisipasi masyarakat ekonomi,khususnyayangberadadi lapisanbawahterhadap jalannya pemerintahannyasehingga memberikan kesempatan bagimereka untukmewujudkan perekonomi-an desa yang mengemban aspirasinya.Ketiga, terwujudnya suatu institusiekonomi yang memberikan akses bagilapisan bawah untuk ikut memasukipasar. Keempat, hilangnya berbagaikelembagaan yang memperparah aksesbagi masyarakat ekonomi. Kelima,terwujudnya modal sosial masyarakatlapisan bawah sehingga mempunyaibargainning position yang kuat dalamberhadapandengankekuatandarinegaradanpasar(Said,2010).Limamisiinipulayang relevan dengan konteks pendirian



8

BUMDes. BUMDes harus mampumemberikanaksessampailapisanbawah,sehinggaterciptapartisipasiwargadalammewujudukan ekonomi yangmensejahterakan bagi semua. Tidak adamanusia yang tertinggal di belakangkarenapembangunan. BUMDes sebenarnya bukanlahkonsep baru karena sudah cukup lamadigaungkan. Setidaknya pernahdiamanatkanpadaUUNo.32Tahun2004tentang Pemerintah Daerah pasal 213,PeraturanPemerintahNo.72Tahun2005tentang Desa pasal 78-79, dan UU No. 6Tahun2014tentangDesa.DalamUUNo6Tahun 2014, BUMDes dijelaskan sebagaibadan usaha yang secara keseluruhanatau sebagian besar modalnya dimilikioleh desa melalui penyertaan secaralangsungyangberasaldarikekayaandesayangdipisahkangunamengelolaaset,jasapelayanan, dan usaha lainnya, sebesar-besarnya untuk kesejahteraanmasyarakat desa. Sifat pengelolaanusahanya adalah keterbukaan, kejujuran,partisipasifdanberkeadilan(Dewi,2014). BUMDes mesti dibangunberdasarkanpadakebutuhandanpotensidesasertasemuaaktivitasusahaBUMDesdilaksanakan olehwarga desa, yaitu daridesa, olehdesa danuntukdesa (Tama&Yanuardi,2013).Makadariitu,tatakelolaBUMDes di atas kertas harus satu arahdengandemokrasiekonomi. Sementara itu, dalam halperencanaan dan pendiriannya, BUMDes,menururt Rahardjo (dalam Ramadana,Ribawanto,& Suwondo, 2013), dibangunmelalui prakarsa warga yangmendasarkan pada prinsip-prinsipkooperatif, partisipatif dan emasipatif,dengan dua prinsip yang menjadi dasaryaitu member base dan self help. Oleh

karenanya profesionalisme yangdibangun dalam tata kelola BUMDesbertopang pada konsensus warga(memberbase)sertakemampuananggotauntuk mandiri dalam memenuhikebutuahn dasarnya (self help). Untukmemperkuat aspek ekonomikelembagaannya, BUMDes harus dijiwaidengan semangat kebersamaan dan selfhelp. Titikpijak teoretis inilahyangakanpenulis elaborasi dalam kerangkamembangun skema organisasi berbasispartisipatorisuntukBUMDes.HasildanDiskusiSejarahKelamInstitusiEkonomiDesa Harus diakui desa-desa diIndonesia memiliki sejarah yang kurangbaik berkenaan dengan prosespelembagaan ekonomi desa. Salahsatunyayangperludirefleksikankembaliuntuk dipelajari secara kritis adalahsejarah Koperasi Unit Desa (KUD). Dulu,KUD sempat menjadi kebijakanpemerintah yang begitu booming. KUDdiharapkan dapat meningkatkan hasilaktivitas ekonomi desa, oleh karenanyaKUD mengambil peran penting dalamprosesdanprodukusihasilpertanian. Jauh sebelum KUD lahir, padatahun1966pemerintahmengembangkanBadanUsahaUnitDesa(BUUD).BUUDinihasildariamalgamasikoperasipertaniandan koperasi desa yang berada dalamsatu desa. Tujuan dari BUUD ini untukmembantu petani dalam mengatasipermasalahan proses produksi, baik darifasilitasi sampai pada pemasaran hasilproduksi. Seiring waktu, prosespengembangan koperasi di desadisatukan menjadi BUUD/KUD yangsecara bertahap KUD akhirnyamenggantikanperanBUUD.



9

Secara regulasi, negara merilisInstruksi Presiden No. 4 Tahun 1973tentang pedoman mengenai pengaturandanpembinaanunitdesa,yangkemudiandisempurnakan melalui InstruksiPresiden No. 2 Tahun 1978 tentangpeningkatan fungsi Badan Usaha UnitDesa (BUUD) dan KUD. Enam tahunkemudian, lahir Instruksi Presiden No. 4Tahun 1984 tentang pembinaan danpengembanganKUD.DalamPasal 1 Ayat(2) Inpres tersebut menjelaskanpengembanganKUDdiarahkanagarKUDdapat menjadi pusat layanan kegiatanperekonomian di daerah pedesaan yangmerupakanbagianyangtidakterpisahkandari pembangunan nasional dan dibinaserta dikembangkan secara terpadumelaluiprogramlintassektoral. Walaupun pada awal-awal tahundilaksanakan KUD begitu berkembangpesat, namun sebagaimana yang bisadisaksikan saat ini, banyak KUD yangakhirnya gulung tikar. Bantuanpemerintah ditujukan agar masyarakatdapat kemakmuran secara lebih merata,justru malah sebaliknya. Bantuanpemerintah malah menjadi probleminheren dalam pengembangan koperasi.Karena KUD-KUD yang berdiri adalahhasildarikebijakantop-downyangdefisitpartisipasiwarga.AkhirnyaKUDmenjadibahan‘proyekan’paraelitedesa.Bantuanmodal yang diberikan pemerintahmalahdinikmati oleh segelintir pengurus KUD.Maka, takherandalamkeseharianwargamengganti akronim KUDmenjadi “KetuaUntung Duluan”. Kondisi demikian tidakbisa dilepaskan dari konteks politikIndonesia yang dikuasi rezim Orde Baruyangserbasentralistik.Bentukkebijakansentralistis saat itu lahirnya UU No. 5

Tahun 1979 yang melakukanpenyeragaman secara administratifterhadap struktur pemerintah desa yangmerusak lembaga-lembaga tradisionalyang dimiliki dan dihormati olehmasyarakat desa. Pemerintahan desayang sentralistik dan struktur kekuasaanyangmonolitikmenghilangkankehidupandemokratis pemerintahan desa (Nuraini,2010). Distribusi kekuasaan yangtimpang dan pengaruh elite desaberdampakpadaalokasiekonomididesa(Dahlan,2014).BegitupuladalamkonteksKUD,strukturdesayangmelahirkanelite-elite desa ini mengkondisikan bantuanpermodalan yang diberikan pemerintahkepada KUD menjadi sekadar bahanbancakan para elite desa yang menjadipengurus KUD. Secara kritis, TheoScheepens (1974) menyebut KUD inisebagai “koperasi elite” (Billah et al.,2016). Telah banyak programpembangunan dilaksanakan pemerintah,namun tidak mampu merubah kondisibanyakmasyarakatpedesaanyanghidupdalam kemiskinan (Tjondronegoro &Wiradi, 2016). KUD tak lain merupakanbagian dari proyek besar kebijakan“pembangunan” Orde Baru yang fokuspada pertumbuhan yang didukung olehsuatu model transformasi teknologi danpendekatan birokrasi yang bersifattopdown (Winarno, 2003). Alih-alihpartisipatif, justru pendirian KUD yangtidak bisa dilepaskan dari dominasikebijakanstabilitas ini,malahmembatasipetani (miskin). Mereka tidak memilikiakses dalam menyuarakan kebutuhanpokokdankeluhannyakepadaorganisasi,sekaligus mereka terhambat dalammendapatkan akses layanan karena



10

kontroldanperanbirokrasi terlalubesaryang memungkinkan birokrasimengawasi juga mengendalikan KUDdenganberaliansidenganparaelitedesa.Akhirnya, elite desa memperoleh posisiyanglebihkuatdalammendominasiKUD(Winarno,2003). KUD menjadi bersifat elitis.Kondisi ini bisa dilihat dari strukturkeanggotaan yang terdiri dari birokrasi,elite-elite desa, dan para petani besar.Konsekuensinya para petani kecil tidakpernah dilibatkan dalam aktivitas KUD,termasuk dalam pelayanan. KUD hanyamelayani kepentingan para petani besardan tuan tanah dibandingkan dengankepentinganpetanikecildanburuhtani. Kegagalan institusi ekonomi desaseperti KUD dalam meningkatkankesejahteraandipengaruhiolehbeberapafaktor. Winarno (2003) setidaknyamenguraikan ada tiga faktor. Pertama,strategipemerintahyangdidominasiolehstabilitas, oleh karenanya kontekspembangunan tidak dipahami sebagaisebuahprosesinteraksidinamisdiantarapara pelakunya, akan tetapi sebagi hasilakhir semata. Proyek KUD ini bisa jadipernah berhasil secara pragmatis untukmencapai target program nasionalswasembada pangan pada 1983-1984.Namun pemerintah alfa membangunkelembagaan koperasi dengan benar.Akibatnya,seiringwaktupamorKUDpunpudardengansendirinyadangagalsecarakelembagaan (Suroto, 2016). Dinamikainternal warga desa sebagai subjek yangharusnyaturutsertadalampembangunandesa tidak pernah dilibatkan. Kemudian,aspek otonomi dan kemandirian sebagaiprinsip koperasi juga tidak menjadiperhatian pemerintah, akhirnya KUD-KUD yang muncul adalah koperasi

“proyekan” yang sempat menjadiprimadona karena tujuan didirikannyatak lain untuk akses bantuan-bantuanpemerintahsemata. Kedua, hal yang menjadi faktorkegagalan KUD dalam meningkatkankesejahteraan adalah strategi yangberorientasipadapertumbuhan.Orientasiini mengkondisikan pemerintah untukmelakukan transformasi teknologi gunaakselerasi hasil produksi. Dengan tajuk“revolusi hijau”, para petani didoronguntuk menggunakan berbagai teknologimodern dan berbagai fasilitas rekayasatanaman. Hal ini secara tidak langsungmenafikan para petani kecil karenasubsidi terhadap transformasi teknologitersebut hanya dinikmati oleh segelintirpetani besar. Faktor ketiga, tiada lainpendekatan top- down. Implikasi seriusatas kebijakan dengan pendekatan top-down adalah minimnya pendelegasianpembuatan keputusan dari pemerintahpusatkependuduklokal.Olehkarenanyaprogram KUD dibangun tanpa pernahmelibatkan partisipasi secara langsungdari warga desa, bahkan minimsosialisasi.Kondisiinimenjauhkanpetanimiskindariprosespembuatankeputusansehingga menghalangi warga desa padaumumnya untuk menggunakan KUDsebagai alat untuk memperjuangankankepentinganmereka. Tanpa partisipasi maka terciptaorganisasi nir-demokrasi. Secara umum,halinitentunyakontradiktifdengantugaspemerintahan desa. Padahal pemerintahdesa mengemban tugas utamamenciptakankehidupanyangdemokratik,memberikan pelayanan sosial yang baiksehinggadapatmembawawarganyapadakehidupan yang sejahtera, tentram, danberkeadilan (Sidik, 2015). Situasi defisit



11

partisipasi tersebut menyebabkankepengurusan KUD menjadi kurangdemokratis.Kekurang-demokratisanKUDmenjadi masalah tersendiri (Suroto,2016). Alih-alih terbantu, para petani(miskin) justru seakan menjadi korban.KeberadaanKUDtidakmenyentuhsecaralangsung para petani miskin, akhirnyatercipta kekecewaan danmereka engganuntuk menjadi anggota. (Billah et al.,2016) Keanggotaan dan kepengurusanyang menjadi ekslusif jelas bertabrakandengan prinsip koperasi yangmenempatkan keanggotaan koperasisecara sukarela dan terbuka. Para petaniyang harusnya bisamenjadi pemilik darikoperasi, justru malah termarjinalisasi.Para petani yang harusnya bisamelakukan kontrol, justru terjadisebaliknya. Sementara itu, pendekatan top-down juga membuat intervensipemerintah begitu kuat dalampembangunan KUD. Kondisi demikianmelahirkan koperasi yang tidak sesuaidengan jatidiri koperasi. Koperasi yangberbasis proyek ini hanya mendorongpeningkatan koperasi secara kuantitatiftapi minus secara kualitas. Imbasnya,terjadi proses pelemahan koperasi daridalam. Akibatnya, banyak KUD yangmenjadi mati suri atau sekedar papannama.PotensiBUMDesbagiMasyarakatDesa Hal penting yang perlu dipelajaridari proses pembangunan adalahpengalaman. Seperti ungkapan pepatahlama, “guru terbaik adalah pengalaman.”Oleh karenanya penulis akan menyorotipraktik empiris dari BUMDes selama ini

untuk kemudian dipelajari sedemikianrupa agar bisa menjadi “bahan” dalammemetakan alternatif model skemaorganisasi yang tepat bagi BUMDes. Darihasil penjelajahan literatur kontemporer,penulis menemukan temuan pentingtentang praktik BUMDes, di antaranyaBUMDes di Desa Bleberan berhasilmengembangkan desa wisata sehinggamenjadiwisataterbaikdiProvinsiDaerahIstimewaYogyakarta (DIY) (Sidik, 2015).Begitupula BUMDes di Desa KarangrejekKecamatanWonosari Kabupaten GunungKidul berhasil memberi dampak positifbagi peningkatan ekonomi desa. Selainitu, kesehatan warga desa juga menjadilebih terjamin, dan yang tidak kalahpenting adalah adanya partisipasi wargayang tinggi membuat BUMDes menjadilebih maju (Tama & Yanuardi, 2013).Pengalaman menarik lain di DesaTemurejo, Kecamatan Bangorejo,Kabupaten Banyuwangi yang manaBUMDes yang dibangun para warganyaberhasil melakukan pemberdayaandengan membentuk berbagai programbersama yang melibatkan segenappegurus, anggota dan warga desa.Keterlibatan ini menjadi kuncikeberhasilanwargauntukmenemuiakarmasalah yang dihadapi serta carapengentasannya(Atmojo,2016). Beberapa best practise lain dariBUMDes di antaranya seperti dilansir diantaranews(2016)BUMDesdiDesaSari,Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Baratyang berhasil dalam pengelolaan badanusaha milik desa air minum karenakarakter masyarakat yang masihmemegang tinggi sifat gotong-royong.Kemudian BUMDes Titra Mandiri DesaPonggok, Kecamatan, Kabupaten Klaten,



12

Jawa Tengah yang berhasil dalammengeloladestinasiwisata,kolamrenang,perikanan, pembinaan PKL, penyediaanair bersih, jasa kontruksi hinggapengadaan barang dan jasa (Apriyani,2016).Selainitu,adaBUMDesMinggirsaridi Kabupaten Blitar yang memilikiprestasi dalammengelola usaha simpan-pinjam maupun pengembangan usahatani secara profesional yang kini sudahberomset ratusan juta per bulan(Purnamasari, 2015). Ada juga BUMDesPanggungharjodiKabupatenBantulyangberhasil membangun usaha pengelolaansampah dan mengembangkan usahanyadengan menggandeng mitra-mitrastrategis. Selain itu menurut data dipresidenri.go.id (2016) BUMDesPanggungharjo juga sukses dalampengolahan minyak jelantah untukdijadikan sumber energi baru. BUMDesPanggungharjo dalam hal ini menjadipensuplai minyak jelantah yangdikumpulkandariwargadesa. Pengalaman BUMDes yang telahdijelaskan di muka adalah best practicesBUMDes dari beberapa hasil penelitiansebagai bukti BUMDes pun bisaberprestasi. BUMDes mulai mampumelaksanakan misinya sebagai institusiekonomi yang mampu menciptakanmanfaatsosialdanjugamanfaatekonomi(profit). Hal ini, setidaknya bisa menjadipembuktian bahwa praktik BUMDesberdampak langsung pada kehidupanwarga desa. Karena bagaimanapunBUMDes akan berkait erat dengankeseharian warga desa, ia akan menjadientitas yang bisa dilihat langsung secarakasat mata oleh warga desa, dari mulaipagi sampai malam hari. Warga bisamengawal langsung pelaksanaan praktikBUMDes. Maka hal penting yang perlu

kembaliditegaskan,daritinjauanpustaka,simpulan penting dari keberhasilanBUMDes adalah soal keterlibatan warga.Hal inilah yang akan diektrapolasi lebihlanjutsebagaijangkaruntukmembangunskema organisasi bagi BUMDes yangemansipatoris.Memperluas Kepemilikan: TitikTengahKoperasidanBUMDes Lahirnya regulasi pendirianBUMDes ternyata tidak lepasdariprotes.Tujuan (ke)bijak(an) pendirian BUMDesyang hendakmenghadirkan kemandirianekonomi sesuai dengan amanat UUNomor6Tahun2014 tentangDesa tidaksejalan dengan filosofi ekonomi gotongroyong Indonesia. Hal penting yangmenjadicatatankritis:tidakadakoperasidalam Permendes No. 4 Tahun 2015.Dengan tidak dihadirkannya koperasidalam Permendes ini seolah semakinmemperkuat penyingkiran serta sub-ordinasi koperasi dalam sistemperekonomianIndonesia.Namunterakhirini, Menteri PPN/Bappenas, BambangBrodjonegoro dalam acara KongresKoperasiIIImenyambutHariKoperasike70 di Makasar seperti dilansir dalammedia tribun news (2017) menyebutkansecara spesifik BUMDes itu merupakankoperasi. Terkait hal ini, perludiproblematisir lebih dalam agar negaratidak kembali salah langkah dalammembuatkebijakan. Mencermatisejarahkelaminstitusiekonomi desa yang dijelaskansebelumnyamemberikanevidence secaraempiris bahwa pembangunan desa tidakbisa dilaksanakan dengan format top-down.Makalangkahyangmemungkinkanadalah membangun antitesa dari carapandang“semuadikerjakandariatas”.Di



13

titikinilahpengalamanbeberapaBUMDesyang berhasil perlu digali dan diambilikhtisar faktor yang mengkondisikankeberhasilan tersebut. Dan salah satukata kunci dari keberhasilan BUMDesadalahmanifestasipartisipasiwarga. Dengan cita-cita menjadi lembagayangmengkreasikemandiriandesamakapartisipasi warga adalah antitesa daripraktik top down. Oleh karenanyaBUMDes perlu dibangun dengan fondasipartisipasi.Konseppartisipasiinilahyangperlu diperjelas dengan tegas agar tidakjatuhpadaquasi-partisicipative(Presthus,1974).Seolah-olahdaridanuntukwarga,tapi pada dasarnya tidak pernah dimilikilangsung oleh warga desa. Pada konteksinilah yang hendak penulis lakukan:mencari landasan material yang mampumensituasikanpartisipasiaktiftersebut. Untuk mendorong partisipasimaka kepemilikan perlu inklusif. NamunsayangnyadalamregulasiPermendesNo.4 Tahun 2015 tidak memberi ketegasansecara imperative model bisnis yanginklusiftersebutkarenasamasekalitidakmenyebut koperasi sebagai bentuk unitusaha. Adapun dalam pasal 8 justrudibangun sebagai persekutuan modaldalambentukperseroanterbatas.Namunsecara samar, setidaknya yang tertuangdalam pasal 7 (2) dan pasal 17 (2)menyinggung soal kepemilikan sahamdan penyertaan modal dari masyarakat.Inilah titik tengah yang bisa ditariksebagai upaya untuk memperluaskepemilikan agar BUMDes tidak dibajakkembali oleh elite desa sepertipengalaman institusi-institusi ekonomidesasebelumnya. Melalui kepemilikan, wargamemiliki legitimasi dalam kontrol dan

pengelolaan atas BUMDes dan jugamenjadi aspekmaterial sebagai landasandalam proses membuat keputusanbersama.Dengankepemilikanpula,makawargamemilikihakatasredistirubsihasilusaha dari BUMDes. Untuk membentukBUMDes merancang skema kepemilikantersebut, untuk menjaga kepentinganpublik maka pemerintah desa di awalmelalui APBDes memiliki “saham”mayoritas sebesar (misalkan) 60 %sedangkanwargadapatmemiliki“saham”kepemilikan sampai 40% sebagai dasar“kepemilikan publik”. Mengenaikepemilikanwargainibisamengadaptasimodel kepemikankoperasi yangmemberbase yang bersifat sukarela dan terbuka.Sumberdaya warga sebagai anggotadimobilisasi sedemikian rupa sehinggatetap ada kepemilikan warga yang kuat.HalinisenadayangditerangkanRahardjo(dalam Ramadana et al., 2013) bahwaBUMDes dibangun melalui prakarsawarga yang mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif danemasipatif, dengan dua prinsip yangmenjadidasaryaitumemberbasedanselfhelp. Oleh karenanya BUMDes dimilikioleh warga desa dan juga pemerintahdesa.

Gambar1.SkemaKolaborasiKepemilikanBUMDes

Sumber:HasilanalisisPenulis(2018)



14

Cita-cita kemandirian desa berartikemandirianwargadesa.OlehkarenanyamodalawalpemerintahdesamelaluiAPBDesa bersifat dinamis. Dana dari APBDesa bisa digunakan untuk akselerasipeningkatan dan pengembangan usaha.Tidak menutup kemungkinan, dalamperjalanannya untuk mewujudkan desayang mandiri, maka kepemilikan wargaatas BUMDes diperluas persentasenya.Secara gradual, walau tidak hadir termakoperasi, subtansi dari entitas BUMDesbertransformasimenujumodelkoperasi. BUMDes yang dikelola harusberjalan secara profesional. Menujupengelola profesional memiliki tahapandan perlu kajian tersendiri. Di lainkesempatan penulis bisa membahasnya.Dengan skema kolaborasi kepemilikanpemerintah desa dan warga, makaprofesionalisme yang dibangun dalamtata kelola BUMDes bertopang padakonsensus warga (member base) sertakemampuan anggota untuk mandiridalam memenuhi kebutuhan dasarnya(self help). Oleh karenanya agar karaktermember base dan self help ini tetapterawat, maka struktur organisasiBUMDes perlu mengakomodasi “energi”kepemilikanwargatersebut:

Gambar2.StrukturOrganisasiBUMDesPartisipatoris

Skema BUMDes partisipatoris inimemiliki arus yang sama dalam agendamemperkuat demokrasi ekonomi diIndonesia. Sehingga kapasitas BUMDestidak direduksi, walaupun penting,sebatas pembuka lapangan kerja danpenciptalaba.BUMDesbisamenjadikanalbagiwargadesauntukmelatihdiridalamberdemokrasi ekonomi. Dan tentunyamenjadisubjekbagidirinya(wargadesa)sendiri.Kesimpulan Cita-citahadirnyaBUMDessebagaipilar kemandirian ekonomi desamenemui permasalahan internalnyasendiri. BUMDes yang dirancang sebagaiujungtombakekonomidesabanyakyanglayu sebelum berkembang karenaminimnya partisipasi warga saat prosespembentukan dan pelaksanaan. BUMDesperlu belajar dari gagalnya praktikinstitusi-institusi ekonomi desasebelumnya. Arsitektur kebijakan yangberpola top-down, walaupun sudahdiberikan berbagai bantuan dana danfasilitas dari negara, terbukti tidakmampu meningkatkan ekonomi desa.Justrumalahmenjadimedan kapitalisasielitedesa atas sumberdayayangdimilkidesa. Untukmenuju kemandirian, perlusyarat material berupa partisipasi yangditopang oleh kepemilikan. Warga desamemilikihakuntukmenjadipemilikatassumber daya desanya. Oleh karenanyamembangun BUMDes perlu mem-pertimbangkan kepemilikan yangdiperluas. Maka tujuan tersebut bisadilembagakan dengan langkahmembangun BUMDes secara inklusif.Mengadaptasi model koperasi, wargadesa bisa menjadi member/pemilik dariSumber:Hasilanalisispenulis(2018)



15

BUMDes. Skema kepemilikan tersebutbisa diatur persentase antara “saham”yangdimilikipemerintahdesadanwargadesa.Untukmenjagakepentinganpublik,misal, pemerintahdesamelalui anggaranpendapatan dan belanja desa (APBDes)bisa menanamkan modal awal 60%,sedangkan warga sebagai manifestasikepemilikan publik memiliki “saham”40%. Skema ini memungkinkan potensiBUMDes menjadi ruang belajar bagiwargadesaberdemokrasi(ekonomi).ReferensiAgunggunanto dkk. (2016). Pengembangan

Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis 13 (1) 67-81.

Agusta, I. (2014). Transformasi Desa Indonesia 2003-2025. Retrieved from http://www.perhepi.org/wp-content/uploads/2014/11/Transformasi-Desa-Indonesia-2003-2025_Dr.-Ivanovich-Agusta.pdf

Anggraeni, Maria RRS. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDes di Gunung Kidul. Jurnal Modus 28(2) 155-167.

https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848

Apriyani, S. A. (2016). Strategi Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri dalam Pengelolaan Objek Wisata Umbul Ponggok di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Uiversitas Negeri Yogyakarta.

Atmojo, S. T. (2016). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi). Universitas Jember. Retrieved from

http://unej.ac.id/handle/123456789/71282

Auliya, S. A. (2018). Menimbang Pembangunan Desa. Bisnis Indonesia, 2/1/2018.

Bierschenk, T., & Sardan, J.-P. (2003). Power in the Village: Rural Benin Between Democratisation and Decentralisation. Africa, 73(2), 145–172.

Billah, M. ., Loehoer, W., & Kristyanto, A. (2016). Segi Penguasaan Tanah dan Dinamika Sosial di Pedesaan Jawa (Tengah). In S. Tjondronegoro & G. Wiradi (Eds.), Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa (pp. 302–340). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Conyers, D. (1994). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dahlan, N. A. (2014). Kekuasaan Dan Pembangunan Di Desa Diwek Studi Kasus Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Jurnal Politik Muda, 3(2), 1–9.

Davis, K., & Newstrom, J. (2007). Perilaku dalam Organisasi. Jakarta: Erlangga.

Dewi, A. S. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. Journal of Rural and Develompment, 5(1).

Faedlulloh, D. (2016). Membangun Demokrasi Ekonomi : Studi Potensi Koperasi Multi-Stakeholders. Jurnal Masyrakat Indonesia, 42(1), 65–76.

Hu, Z. (2008). Power to the People? Villagers’ self-rule in a North China village from the locals’ point of view. Journal of Contemporary China, 17(57), 611–631. https://doi.org/10.1080/10670560802253287

Isbandi, R. A. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset



16

Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP IU Press.

Moeljarto, T. (1987). Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah Dan Strategi. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Nazir, M. (2009). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nuraini, S. (2010). Hubungan kekuasaan elit pemerintahan desa. Jurnal Kybernan, 1(1), 1–13.

Prasetyo, Ratna A. (2016). Peranan BUMDes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Dialektika 10 (1) 86-100.

Presthus, R. (1974). Elite in The Policy Process. Cambrdige: Cambridge University Press.

Purnamasari, D. (2015). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Jurnal Adminintrasi Publik, 3(10).

Purnamasari, dkk. (2016). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Berbasis Kerakyatan di Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Jurnal Politikom Indonesia, 1(2).

Rafsanzani, H., Supriyono, B., & Suwondo. (2010). Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Jurnal Adminintrasi Publik, 1(4).

Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 53(9), 1689–1699.

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Sahdan. (2007). Membebaskan Desa dari Jeratan Kemiskinan. Mudik, VIII.

Said, M. (2010). Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press.

Shohibuddin, Mohamad. (2016). Peluang dan Tantangan Undang-Undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. Jurnal Masyarakat 21(1) 1-33.

https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.5021

Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, 19(2), 115–131.

https://doi.org/10.22146/jkap.7962 Suroto. (2016, March 19). Koperasi

Pertanian Multipihak. Kompas, p. 7. Jakarta.

Tama, D. O. E., & Yanuardi. (2013). Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Tjondronegoro, S., & Wiradi, G. (Eds.). (2016). Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Trisnawati, Ayu P. & Indrajaya, Gusti B. (2014). Peran BUMDes Bagi Petani Miskin di Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 6 (6) 1097-1126.

Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/vie

Widjaja, H. A. (2003). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



17

Winarno, B. (2003). Komparasi organisasi pedesaan dalam pembangunan : Indonesia vis-à-vis Taiwan, Thailand dan Filipina. Yogyakarta: Media Pressindo.

Zulkarnaen, Reza. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Jurnal Dharmakarya 5(1).

bumdes dan kepemilikan warga: membangun skema organisasi … · 2020. 5. 4. · pengalaman...

Documents