buletin lahan dan air 2007

Buletin

Pengelolaan Lahan dan Air

Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Sekretariat Redaksi

Jl. Harsono RM No. 3 Gd D Lantai VIII Ragunan—Jakarta Selatan 12550 Telp/Fax (021) 7820026

Edisi Juni 2007

Buletin

PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR

Tim Redaksi : Penanggung Jawab : Ir. Hilman Manan, Dipl.HE Pengarah : Ketua : Ir. Djodi Tjahjadi K., MM Anggota : Dr. Ir. Agus Sofyan, MS Ir. Suhartanto, MM Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto Editor : Ketua : Ir. Amier Hartono, Dipl.HE Anggota : Ir. Muchransyah Achmad, MSi Ir. Didie Selamet Riyadi Ir. Abdul Madjid Editor Pelaksana : Ketua : Drs. Bambang Agus YP, M.Si Anggota : Ir. Rina Suprihati, MES Edy Purnawan, SP Masduki, SP.MSi Anis Minarwati, SP Seta Rukmalasari, SP Laili Munawaroh, SP Lolitha Tasik Taparan, S.Si Saat Fauzi

Sekretariat Redaksi: Sub Bagian Data dan Informasi, Setditjen Pengelolaan Lahan dan Air

Jl. Harsono RM 3 Gd. D Lt. 8, Ragunan – Jakarta 12550 Telp/Fax : (021) 7820026

Homepage http ://www.deptan.go.id/pla/index.htm Alamat Email : [email protected]

Kata Pengantar

Assalammualaikum Wr.Wb,

Sidang pembaca yang terhormat, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga buletin Pengelolaan Lahan dan Air edisi Juni 2007 ini dapat tersusun.

Buletin Pengelolaan Lahan dan Air ini menyajikan informasi kegiatan dan kebijakan pembangunan bidang Pengelolaan Lahan dan Air, antara lain:

(1). Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Tahun 2007.

(2). Pemantauan Kegiatan dan Evaluasi Pengelolaan Air. (3). Rapat Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Pengelolaan

Lahan dan Air Tahun 2007 (4). Konferensi Regional Asia ke-4 dan Seminar Internasional

“Participatory Irrigation Management”. (5). Kerja sama Indonesia dan Thailand dalam Indonesia-Thailand

Joint Agriculture Working Group (JAWG). Dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan kritik dan

saran dari para pembaca yang terhormat sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan penerbitan buletin edisi berikutnya. Harapan kami, semoga buletin Pengelolaan Lahan dan Air ini ada manfaatnya bagi para pembaca, para pimpinan terkait dan pelaku agribisnis.

Wassalammualaikum Wr.Wb.

Jakarta, Juni 2007 Direktur Jenderal,

Ir. Hilman Manan, Dipl.H.E

Daftar Isi

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA.2007

1

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Air

8

Rapat Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Tahun 2007

19

Konferensi Regional Asia ke-4 dan Seminar Internasional “Participatory Irrigation Management”

25

Kerja sama Indonesia Dan Thailand dalam Indonesia-Thailand Joint Agriculture Working Group (JAWG).

30

Daftar Tabel

Tabel 1. Alokasi Kegiatan Direktorat Pengelolaan Air di

seluruh wilayah Indonesia TA.2006 s.d. 2007

10

Tabel 2. Ketentuan Pokok Kegiatan Pengelolaan Air

14

Tabel 3. Kontribusi Pengembangan Tata Air Mikro (TAM) TA.2006 Terhadap Produksi Padi Nasional 2007

15

Tabel 4. Financial Analysis of Irrigation Improvemnet 16

Daftar Gambar

Gambar 1. Pembukaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Kegiatan PLA oleh Bapak Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air.

1

Daftar Gambar

Gambar 2. Pembukaan Pertemuan Perencanaan Wilayah Barat oleh Bapak Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air

19

Gambar 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya pada Acara Pembukaan Pertemuan Perencanaan Wilayah Timur oleh Dirjen Pengelolaan lahan dan Air

20

Gambar 4. Delegasi Indonesia berfoto bersama di depan Iran Summit Hall.

25

Gambar 5. Delegasi Indonesia sedang memberikan tanggapan. 26

Gambar 6. Irigasi springkler (sprinkler irrigation) di kota Qazvin.

29

Gambar 7.

Delegasi Indonesia sedang mengikuti sidang.

31

Gambar 8.

Para Delegasi The 2nd Indonesia – Thailand JAWG meeting.

32

RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN

PROGRAM/ KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR

TA 2007 Tanggal 11 - 13 MARET 2007

di BANDUNG

Dalam rangka mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air pada tahun 2007 serta untuk membangun persamaan persepsi dan komitmen antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air, maka dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan/Program Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 yang diselenggarakan dari tanggal 11 s/d 13 Maret 2007 di Bandung, Jawa Barat.

Gambar 1. Pembukaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan PLA oleh Bapak Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air.

Untuk membangun persamaan persepsi dan komitmen antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan kegiatan PLA,maka dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan di Bandung

Pertemuan dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Direktur lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Provinsi se Indonesia, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan

Buletin PLA Edisi Juni 2007 1

Peternakan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Setelah memperhatikan pengarahan Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, pembekalan dari Sesditjen Pengelolaan Lahan dan Air, Direktur lingkup Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, Inspektorat IV Itjen Deptan, Staf Khusus Menteri Pertanian, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta diskusi yang berkembang selama persidangan, maka dirumuskan pokok-pokok hasil Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan program/Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Kabupaten/Kota TA. 2007 sebagai berikut :

Pada tahun 2007 alokasi anggaran pengelolaan lahan dan air tergabung dalam DIPA Ditjen.Komoditas. Sehingga pelaksanaan kegiatan PLA akan lebih terintegrasi dengan kegiatan peningkatan produksi TP,hortikultura, perkebunan dan peternakan.

1. Tahun 2007 alokasi anggaran Pengelolaan Lahan dan Air tergabung dalam DIPA Ditjen. Komoditas, sehingga POK nya akan diterbitkan oleh Ditjen. Komoditas. Diharapkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air akan lebih terintegrasi dengan kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

2. Dalam rangka peningkatan/tambahan produksi beras sebanyak 2 juta ton pada tahun 2007, kegiatan-kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air harus dapat dilaksanakan lebih awal khususnya kegiatan pengembangan TAM, rehab JITUT/JIDES, irigasi permukaan dan air tanah dalam/dangkal, embung, dam parit, optimasi lahan dan reklamasi lahan rawa, perluasan lahan sawah maupun lahan kering serta pengembangan usaha tani padi sawah metode SRI (System of Rice Intensification).

3. Pedoman Umum dan Pedoman Teknis lingkup Ditjen. Pengelolaan Lahan dan Air sangat penting diketahui dan dipahami dengan benar oleh seluruh staf/petugas Dinas lingkup pertanian yang menangani kegiatan pengelolaan lahan dan air. Selanjutnya seluruh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan Provinsi agar menindaklanjuti untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota yang menerima dana Tugas Pembantuan dari Ditjen. Pengelolaan Lahan dan Air harus segera menerbitkan Petunjuk Teknis kegiatan


Pengelolaan Lahan dan Air yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi di masing-masing daerah.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur pengelolaan lahan dan air, dan pedomannya dapat menyusun Pedum yang diterbitkan untuk dana Tugas Pembantuan.

5. Manajemen berbasis “Reward and Punishment” masih perlu dilanjutkan oleh karena itu kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan yang tepat waktu, tepat tujuan dan tepat isi (3T) harus diwujudkan sesuai kesepakatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan PLA Tahun 2006 di Riau tanggal 13-15 Desember 2006. Laporan dimaksud terdiri dari: laporan SAI, laporan SIMONEV, laporan form DA yang dikirimkan ke Setditjen Pengelolaan Lahan dan Air serta laporan teknis dikirimkan ke Direktorat Teknis. Bila dalam waktu 3 bulan berturut-turut tidak melaporkan hasil kegiatan, maka akan dikenakan ”punishment” antara lain dengan pemotongan anggaran.

Guna menghindari dampak negatif dan memberikan pendidikan kepada daerah, perlu dipertimbangkan surat dari Ditjen PLA ke bupati sebagai dasar dilakukannya reward dan punishment.

6. Dalam rangka menerapkan reward dan punishment, guna menghindari dampak negatif dan memberikan pendidikan kepada daerah, perlu dipertimbangkan surat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air ke Bupati yang bersangkutan sebagai pemberitahuan dasar dlakukannya reward dan punishment.

7. Untuk meningkatkan performance kegiatan pengelolaan lahan dan air khususnya pada aspek manajerial diperlukan upaya peningkatan SDM di bidang Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pemerintah dan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev) serta form DA dan laporan teknis lainnya.

8. Koordinasi dengan instansi terkait merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lahan dan air, oleh karenanya koordinasi dengan instansi terkait baik internal Departemen Pertanian maupun eksternal Departemen Pertanian seperti Dinas Kehutanan, Dinas PU Pengairan, BPN dan instansi lainnya mutlak dilaksanakan guna memperoleh sinergitas dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu Dinas pelaksana kegiatan pengelolaan lahan dan air di Kabupaten/Kota secepatnya


perlu melakukan koordinasi dengan dinas terkait agar dapat dilakukan sinkronisasi kegiatan, lokasi dan tujuan/sasaran yang ingin dicapai.

9. Untuk menyusun usulan program/kegiatan pengelolaan lahan dan air tahun 2008, masing-masing Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Propinsi akan mengkoordinasikan, melakukan verifikasi dan mengevaluasi penyusunan usulan tahun 2008 dari masing-masing kabupaten/kota di wilayahnya, selanjutnya keseluruhan usulan pembangunan pertanian akan menjadi usulan Gubernur dari Propinsi yang bersangkutan.

10. Proposal Kabupaten/Kota untuk tahun 2008 agar segera diajukan dengan memperhatikan fokus/prioritas kegiatan. Sebagai kegiatan penunjang dan bukti keseriusan daerah, diharapkan Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota telah melaksanakan CPCL, SID dan kegiatan persiapan lainnya, satu tahun sebelum pelaksanaan (T-1). Selanjutnya proposal-proposal yang telah dilakukan CPCL/desain sederhana satu tahun sebelum pelaksanaan (T-1) akan diprioritaskan untuk di fasilitasi anggarannya melalui dana tugas pembantuan dari Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air.

11. Temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Deptan terhadap pelaksanaan kegiatan PLA di daerah harus dikaji lebih teliti dan mendalam oleh Dinas lingkup pertanian di Propinsi atau Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota terkait bersama-sama dengan Tim Pemeriksa dan dilihat secara komprehensif sehingga ada kesamaan persepsi dan penilaian. Dengan demikian hasil LHP tidak langsung diterima begitu saja, namun sudah melalui proses diskusi dan penyampaian argumentasi yang logis, wajar, memadai dan berdasarkan aturan/pedoman yang berlaku.

12. Untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap seluruh komponen kegiatan lingkup PLA, maka perlu ada contoh-contoh kegiatan yang sudah berhasil dengan spesifikasi dan standar teknis yang baku, sebagai bahan perbandingan bagi daerah-daerah yang belum memiliki pengalaman.


13. Adapun kesepakatan yang terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air dari berbagai aspek adalah sbb: Aspek Pengelolaan Air a. Untuk mendukung pencapaian produksi 2 juta ton beras,

kegiatan pengelolaan air agar difokuskan pada: - Sentra produksi padi khususnya yang menerima

bantuan benih dari Ditjen. Produksi Tanaman Pangan - Mempunyai potensi peningkatan IP, PAT,

produktivitas dan produksi - Diprioritaskan untuk antisipasi kekeringan/kebanjiran

b. Kegiatan SID yang terdapat pada aspek pengelolaan air (JITUT, JIDES, TAM, Irigasi Air Permukaan, Irigasi Air Tanah Dalam, dll) merupakan kegiatan Disain Sederhana dilakukan secara swakelola oleh Dinas pelaksana dengan melibatkan petani. Petugas yang melaksanakan pekerjaan SID agar ditetapkan melalui SK KPA dan gambar disain sederhana agar dilegalisasi oleh Kepala Dinas Kab/Kota yang bersangkutan.

c. Penentuan calon petani dan calon lokasi untuk kegiatan pengembangan pengelolaan air memperhatikan: - Kelayakan lokasi - Kelayakan usahatani - Dibutuhkan oleh petani - Ada manfaat keberlanjutannya - Kesanggupan melaksanakan O2P

Aspek Pengelolaan Lahan a. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air

terutama aspek lahan perlu dikembangkan identifikasi kebutuhan petani secara cepat melalui aplikasi piranti RRA (Rapid Rural Appraisal) baik dalam rangka identifikasi potensi, permasalahan, pemecahan masalah, kebutuhan prioritas kegiatan dan penentuan tahapan-tahapan/ komponen kegiatan yang akan dilaksanakan serta kegiatan-kegiatan lain sebagai “sharing” petani.

b. Dalam persiapan kegiatan sertifikasi tanah petani, Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan


setempat, sehingga pelaksanaan sertifikasi tanah petani dapat berjalan dengan lancar.

c. Kriteria kegiatan aspek pengelolaan lahan yang bersifat universal, khususnya dalam persiapan pembersihan lahan harus dilakukan dengan metode tanpa pembakaran (zero burning).

d. Dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelematan Air (GNKPA) pada DAS kritis yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 28 April 2005, maka lokasi kegiatan pengembangan usahatani konservasi lahan terpadu (PUKLT) diarahkan pada lokasi-lokasi yang telah disepakati bersama dalam sosialisasi dan koordinasi program GNKPA TA. 2006 di 13 Propinsi (Sumut, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, NTB, Kaltim, Sulsel, Sultra, NTT, Sulut dan Papua).

Aspek Perluasan Areal a. Rencana perluasan areal TA 2007 untuk Tanaman Pangan

sebesar 19.870 Ha, Hortikultura 4.196 Ha, Perkebunan 10.613 Ha dan Peternakan 4.003 Ha. Metode pelaksanaan kegiatan untuk perluasan areal tanaman pangan (SID, konstruksi, pengadaan saprodi) tetap dilaksanakan secara kontraktual. Sedangkan untuk perkebunan, hortikultura dan peternakan SID-nya dilaksanakan secara swakelola setelah konsultasi dengan KPPN setempat, serta konstruksi dan pengadaan saprodi dilaksanakan melalui mekanisme bantuan sosial.

b. Sifat pelaksanaan kegiatan bantuan sosial dalam kegiatan perluasan areal merupakan kegiatan investasi, sehingga hasil kegiatannya menjadi tidak bergulir atau menjadi milik masyarakat/ kelompok. Berkenaan dengan itu segera dibuatkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air khususnya untuk kegiatan perluasan areal.

c. Unit cost untuk kegiatan perluasan areal cetak sawah, perkebunan, peternakan dan hortikultura sifatnya final, apabila terjadi kekurangan agar dapat didukung melalui dana APBD atau sumber dana lainnya. Sedangkan apabila


berlebih dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya atau meningkatkan volume.

d. Dalam kegiatan perluasan areal peternakan (padang penggembalaan) disediakan ternak sapi (sebagai stimulan) sebanyak satu ekor umur 2 tahun untuk setiap luasan 2 Ha padang penggembalaan.

e. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran peningkatan produksi beras 2 juta ton pada tahun 2007, maka dari perluasan sawah tahun 2006 diproyeksikan dapat diusahakan untuk tanaman padi dengan IP 150% dan produktivitas 3 ton/ha, sedangkan dari perluasan sawah tahun 2007 dengan IP 30% dan produktivitas 3 ton/ha.

f. Pembuatan jalan kebun pada kegiatan perluasan areal perkebunan merupakan satu paket dalam kegiatan perluasan kawasan perkebunan yang dapat dilakukan dengan pola padat karya. Kegiatan ini bukan merupakan kegiatan jalan usahatani atau jalan produksi yang pedoman umum teknisnya dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan. Pada TA. 2007 kegiatan ini dilaksanakan secara kontraktual, namun demikian kedepan dapat dimungkinkan pelaksanaanya dilakukan dengan pola padat karya.

g. Pembangunan Poskeswan melalui dana dekonsentrasi PLA harus sesuai spesifikasi/desain yang dikeluarkan oleh Ditjen Peternakan. Oleh karena itu bila unit cost tidak sesuai (tidak mencukupi) bila dibandingkan dengan spesifikasi teknis, maka perlu diupayakan melalui dana APBD atau sumber dana lainnya.

h. Dalam rangka meningkatkan dukungan pembangunan kawasan peternakan di Kabupaten/kota, Dinas Peternakan atau Dinas yang menangani peternakan perlu memahami dengan baik aspek kegiatan Optimasi, Konservasi dan reklamasi lahan, karena dirasakan pemanfaatan kegiatan tersebut masih kurang diaplikasikan di daerah untuk sektor peternakan.


PPEEMMAANNTTAAUUAANN && EEVVAALLUUAASSII KKEEGGIIAATTAANN PPEENNGGEELLOOLLAAAANN AAIIRR

OOlleehh:: IIrr.. MMuuhhaammmmaadd SSaammssuull HHuuddaa,, MMEE.. 11 ))

KEGIATAN PENGELOLAAN AIR

Sesuai dengan Perpres No. 9 dan No. 10 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi Departemen Pertanian, bahwa Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air mengemban tugas merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan lahan dan pengelolaan air irigasi. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Direktorat Pengelolaan Air yang merupakan salah satu direktorat di lingkup Ditjen PLA mengemban khusus di bidang pengelolaan air. Kegiatan pengelolaan air teralokasikan di 33 propinsi dan di 280 kabupaten dengan anggaran sekitar Rp. 333.878.243.000,- (32,89%) dari total anggaran Ditjen PLA sebesar Rp. 1.015.089.200.000,-.

Ditjen PLA mengemban tugas merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan lahan dan pengelolaan air irigasi. Strategi yang akan diimplementasikan didalam pengelolaan

air untuk produksi pangan dapat dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu (1) optimasi air untuk meningkatkan luas tanam, produktivitas dan indeks pertanaman lahan irigasi , (2) panen air hujan dan aliran permukaan untuk meningkatkan produktivitas lahan kering, (3) peningkatan efisiensi penggunaan air sesuai dengan kebutuhan tanaman dan (4) pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan irigasi. Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan air khususnya irigasi antara lain meliputi: • Pemberdayaan irigasi yang telah dikembangkan petani sendiri

sebagai irigasi pedesaan dan merupakan kearifan local (indigenous knowledge) yang perlu dipertahankan.

• Pengembangan sumber air alternatif & skala kecil secara berkelanjutan dan partisipatif pada kawasan rawan kekeringan.

1) Kepala Seksi Rehabilitasi Jaringan, Direktorat Pengelolaan Air


• Optimasi pemanfaatan air irigasi melalui perbaikan operasi & pemeliharaan dan perbaikan prasarana irigasi, penerapan teknologi hemat air, dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

• Konservasi air melalui pengembangan prasarana, pemanenan air hujan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

• Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan pengelola air agar menjadi kelembagaan yang mandiri melalui peningkatan fungsi, peran dan pemberian fasilitas.

• Peningkatan kualitas koordinasi kelembagaan dalam penanganan masalah air.

• Peningkatan kualitas SDM pertanian (petugas dan petani) di bidang pengelolaan air melalui peningkatan kapasitas dan peningkatan efektifitas pembelajaran melalui pendampingan.

• Pengaturan secara adil antara hak guna air untuk irigasi yang diberikan untuk pertanian rakyat dan hak guna usaha untuk irigasi yang diberikan untuk keperluan pengusaha di bidang pertanian.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya air adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber air alternatif melalui pengembangan sumur air tanah dangkal, air tanah dalam, pompanisasi, dsb

2. Optimalisasi jaringan melalui rehabilitasi /pembangunan jaringan tingkat usaha tani (JITUT), irigasi desa (JIDES), tata air mikro (TAM) di lahan rawa (pasang surut & lebak)

3. Efisiensi pemanfaatan air irigasi melalui penerapan irigasi tetes, irigasi sprinkler, teknologi irigasi tepat guna, gerakan hemat air, dsb.

4. Pemberdayaan kelembagaan (P3A & P3AT). 5. Pengembangan sarana konservasi air melalui pengembangan

embung, dam parit/ chekdam, sumur resapan, dsb. 6. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas pembina

& petani pemakai air. Pada TA. 2006 dan 2007 kegiatan Direktorat Pengelolaan Air teralokasikan dihampir seluruh wilayah Indonesia, dengan perincian sebagai berikut:


No. Program/Kegiatan Tahun 2006 Tahun 2007

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

103.455 Ha 87.957 Ha

2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES)

100.444 Ha 36.252 Ha

3. Pengembangan Tata Air Mikro (TAM)

51.643 Ha 22.889 Ha

4. Pembuatan Embung 364 unit 595 unit5. Sumur Resapan 378 unit 1.504 unit6. Pembuatan Dam parit 136 unit 117 unit7. Irigasi Tanah Dangkal 1.100 unit 2.162 unit8. Irigasi Tanah Dalam 77 unit 103 unit9. Irigasi Tetes 144 unit 94 unit10. Irigasi Sprinkler 145 unit 298 unit11. Air Permukaan - 478 unit12. Pengelolaan Irigasi Partisipatif

(PIP) 73 unit 130 unit

Kegiatan rehabilitasi JITUT dan JIDES, pembuatan embung dan dam parit dilakukan secara padat karya dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran petani di dalam memelihara & mengoperasionalkan prasarana irigasi.

TABEL 1. Alokasi Kegiatan Direktorat Pengelolaan Air di seluruh wilayah Indonesia TA. 2006 s.d. 2007

Kegiatan seperti rehabilitasi JITUT dan JIDES, pembuatan embung, dam parit tersebut dilakukan secara padat karya dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran petani di dalam memelihara dan mengoperasionalkan prasarana irigasi tersebut.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI Dalam rangka untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan

sesuai yang diharapkan, maka kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja menjadi sangat penting. Kegiatan monitoring (pemantauan) ini biasanya berdampingan dengan kegiatan evaluasi. Evaluasi memegang peranan yang cukup penting, hal ini dikarenakan semua kegiatan tentunya mempunyai kelemahan atau kesulitan bahkan kesalahan di dalam pelaksanaannya, sehingga dengan evaluasi ini diharapkan kelemahan, kesulitan dan kesalahan yang telah dilakukan dapat diperbaiki atau diperkecil dampaknya untuk masa yang akan datang.


Pemantauan dan evaluasi kinerja dapat juga digunakan sebagai bahan untuk mengetahui kemajuan kegiatan baik sebelum dan sesudah sekaligus untuk mengukur keberhasilan program.

Dengan demikian tujuan dari pemantauan dan evaluasi adalah sebagai: • Alat dalam melaksanakan kegiatan pemantauan baik di tingkat

pusat, dan daerah. • Alat dalam melaksanakan evaluasi kinerja sekaligus untuk

mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. Tahap Persiapan, Penentuan Calon Lokasi dan Calon Petani

(Identification Stage)

Kegiatan persiapan ini merupakan tahap yang sangat penting, karena menentukan sekali dalam kriteria sasaran dan tujuan daripada suatu kegiatan. Setiap kegiatan mempunyai ciri dan peruntukannya, misal kegiatan pengembangan tata air mikro (TAM) khusus diperuntukkan pada tipologi lahan rawa, baik pasang surut dan lebak, sedangkan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT) diperuntukkan pada daerah irigasi teknis atau semi teknis pada jaringan irigasi tersier sampai tingkat usaha tani. Jadi masing-masing kegiatan mempunyai sejarah (history) dan kesesuaian jenis kegiatannya. Sering terjadi ketidaktahuan atau kurang memperhatikan kriteria yang harus diperhatikan, banyak kegiatan yang salah dalam implementasinya.

Pemantauan dan evaluasi kinerja dapat juga digunakan sebagai bahan untuk mengetahui kemajuan kegiatan baik sebelum dan sesudah sekaligus untuk mengukur keberrhasilan program.

Untuk itu peran dinas didalam kegiatan penentuan CPCL (calon petani dan calon lokasi) sangat menentukan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga CPCL ini harus benar-benar dimengerti dan dikuasai oleh dinas, mengingat dinas terkadang harus menentukan prioritas-prioritas dari beberapa lokasi yang akan dipilih.

Dibawah ini, salah satu kiat dan strategi bagaimana penentuan calon lokasi dan calon petani dapat ditentukan agar lokasi pengembangan pengelolaan air tepat lokasi, tepat sasaran dan tepat manfaat.


Gambar 2. Kiat dan Strategi Pemantauan Lapangan untuk

CPCL

Tahap Pelaksanaan/konstruksi (Implementation Stage) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air dilaksanakan

berdasarkan ketentuan yang ada. Pola pelaksanaan kegiatan ada yang dilakukan melalui padat karya, bantuan sosial dan kontraktual. Namun beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan mengenai kegiatan-kegiatan pengelolaan air adalah sebagai berikut:

No. Kegiatan Ketentuan Pokok Pola

Pelaksanaan

Rehabilitasi/Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani (JITUT)

• Berada pada Daerah Irigasi Pemerintah, didalam Petak Tersier.

• Komponen yang direhab/ diperbaiki, meliputi:

- saluran tersier (ferosement) - saluran kuarter (ferosement) - saluran pembuang - boks bagi tersier/kuarter - bangunan pelengkap:

siphon, talang, terjunan, dll.

Padat Karya dan Bantuan Sosial

2. Rehabilitasi/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)

• Berada pada Jaringan Irigasi berskala Kecil yang bikelola oleh Masyarakat Desa.

• Komponen yang direhab atau diperbaiki, meliputi:

- Bendung - Bangunan Pengambilan - Saluran, termasuk lining saluran - Boks bagi




Pelaksanaan

- Bangunan pelengkap siphon, talang, terjunan, dll.

3. Pengembangan Tata Air Mikro (TAM)

• Berada pada Daerah Rawa, baik Rawa Pasang Surut dan Lebak, yang telah dikembangkan Pemerintah maupun Desa

• Sistem Tata Air Makro (saluran primer dan sekunder) berfungsi dengan baik untuk tipologi Rawa Pasang Surut

• Sistem Tata Air Makro (saluran primer dan sekunder) tidak harus ada untuk tipologi Rawa Lebak

• Komponen yang dikembangkan, meliputi:

- Normalisasi, peningkatan dan pembuatan saluran tersier, sub tersier dan kuarter.

- Pembuatan saluran sudetan (drainase)

- Pembuatan tanggul keliling, bangunan bagi, pintu dan area penyimpan air (area water retention)


4. Pengembangan Embung • Dibangun pada daerah lahan kering/perkebunan/ peternakan

• Terdapat sumber air yang dapat ditampung berupa air hujan atau limpasan permukaan (run off), mata air, atau sungai kecil


. Pengembangan Dam Parit

• Dibangun pada daerah pertanian lahan kering

• Terdapat parit-parit alamiah atau sungai-sungai kecil (dengan kemiringan sedang s.d tinggi)


6. Pengembangan Sumur Resapan

• Dibangun pada daerah pertanian yang mengalami kekurangan air pada musim kemarau

• Bertujuan meningkatkan muka air tanah

• Mencegah intrusi air laut terutama di daerah pertanian lahan pantai


7. Pengembangan Irigasi Bertekanan

• Dikembangkan pada daerah sentra produksi hortikultura/ perkebunan yang potensial dan berkembang lama

Kontraktual



Pelaksanaan

• Sumber air diutamakan dari sumber air permukaan yang mempunyai beda tinggi (elevasi) yang lebih tinggi dari lokasi pengembangan

8. Pengembangan Irigasi Permukaan

• Memanfaatkan potensi sumber air permukaan dengan sarana penyediaan air irigasi

• Sumber air permukaan berupa air terjunan, sumber air, air sungai dan air bekas galian/tambang/air kolong

• Fasilitas penyediaan air irigasi ini dapat memanfatkan alat berupa : kincir air, kincir angin, bak penampung dan pipa, pompa hidram.

Kontraktual

9. Pengembangan Air Tanah Dangkal

• Lokasi mempunyai potensi air tanah dangkal (kuantitas dan kualitas) dan sumber air permukaan terbatas

• Komponen utama meliputi: sumur, pompa dan jaringan distribusi

• Kedalaman sumur < 30 m, pompa sentrifugal atau axia diameter 2 – 4 inc, kapasitas debit > 3 lt/dt

Kontraktual

10. Pengembangan Air Tanah Dalam

• Lokasi mempunyai potensi sumber air tanah dalam lebih dari 60 m, tidak ada sumber air permukaan

• Usahatani yang dikembangkan adalah tanaman bernilai ekonomi tinggi (TBET)

• Komponen utama meliputi : sumur, pompa, rumah pompa, jaringan irigasi ait tanah (JIAT).

• Kedalaman sumur > 60 m, debit > 10 liter/dt, pompa submersibel atau turbin

Kontraktual

11. Pengembangan Irigasi Partisipatif

• Lokasi tidak berada dalam 1 kecamatan dengan kegiatan rehab JITUT/JIDES

• Lokasi mempunyai rasa gotong royong atau partisipatif yang tinggi

• Komponen kegiatan seperti kegiatan Rehab/Perbaikan JIDES dan JITUT

Bantuan Sosial

TABEL 2. Ketentuan Pokok Kegiatan Pengelolaan Air


Ketentuan pokok diatas adalah hal-hal yang utama yang mesti diperhatikan dalam pelaksanaannya untuk masing-masing kegiatan, sehingga benar-benar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Tahap Manfaat

Untuk mengetahui manfaat yang akan didapat dari kegiatan pengelolaan air, diperlukan analisa perhitungan baik analisa finansial maupun analisa kontribusi produksi yang dihasilkan. Analisa finansial dapat dihitung menggunakan beberapa rumus yang tersedia, yaitu dengan memperhitungkan biaya (cost) dan keuntungan (benefit) yang akan didapat serta memperhatikan bunga bank. Perhitungan ini biasanya menggunakan analisa B/C dan IRR. (contoh terlampir). Disamping itu untuk melihat hanya sekedar perbandingan pengaruh kegiatan pengelolaan air sebelum pelaksanaan kegiatan dan setelah pelaksanaan kegiatan, dapat menggunakan analisa perhitungan sederhana, seperti contoh dibawah ini kontribusi pengembangan tata ar mikro (TAM) terhadap produksi padi nasional.

TABEL 3. Kontribusi Pengembangan Tata Air Mikro (TAM)

TA.2006 Terhadap Produksi Padi Nasional 2007


TABEL 4. Financial Analysis of Irrigation Improvemnet Tahap Operasionalisasi

Setelah pelaksanaan kegiatan pengelolaan air dilakukan sering dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama terjadi operasi atau pengelolaannya terganggu oleh berbagai sebab baik dikarenakan faktor manusia, seperti kesalahan design, operasi, dan lain-lain atau juga oleh karena faktor alam seperti terjadi kekeringan dan kebanjiran. Untuk mengatasi hal semacam itu, memang sangat kondisional dan untuk masing-masing kegiatan bisa penanganannya tidak sama. Operasionalisasi untuk mengatasi ini harus dicermati dan sering pelaksanaan kegiatan pengelolaan air secara fisik dapat dilaksanakan atau direalisasikan secara 100%, tetapi apabila dievaluasi secara teknis tidak optimal dan kalau ini terus-menerus dibiarkan maka system ini akan tidak reasonable. Oleh karena itu ke depan seharusnya juga perlu dilakukan evaluasi teknis agar manfaat yang didapat lebih optimal lagi.

Berdasarkan teladan diatas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan langkah-langkah operasional untuk menangani


pengelolaan air khususnya di daerah irigasi, setidaknya disebutkan sebagai berikut:

• Bupati setiap tahun menerbitkan surat keputusan tentang pengaturan pola tanam dan tata tanam penyediaan air dan pengeringan daerah irigasi, dimana didalam SK tersebut diatur pola tanam, jadwal tanam, rencana pengeringan jaringan irigasi, pengumuman kepada petani untuk mematuhi penetapan pola dan jadwal tanam, serta tugas dinas terkait dengan pengelolaan jaringan irigasi. Kelemahan yang sering terjadi adalah petani belum mematuhi penetapan pola dan jadwal tanam yang telah disepakati. Untuk itu peranan petugas penyuluh pertanian, koordinator PPL dan KCD untuk memberikan penyuluhan lebih ditingkatkan dengan memperhatikan penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detil (RTTD) dengan melibatkan petani/P3A lebih aktif. Selain itu juga penerapan teknologi hemat air dalam usahatani juga perlu menjadi perhatian, seperti pola SRI (Sytem of Rice Intenfication) dan Good Agriculture Practices (GAP).

Penyediaan air berdasarkan perkiraaan data debit bulanan andalan (dependable flow) tahun sebelumnya, sehingga dimungkinkan debit yang diprediksi ternyata lebih rendah dari yang dibutuhkan, maka diperlukan skenario-skenario pengaturan pemberian air secara bergilir (gilir giring) yang adil dan merata.

• Dalam rencana pola tanam dan tata tanam yang diterbitkan setiap tahun, biasanya penyediaan air berdasarkan perkiraaan data debit bulanan andalan (dependable flow) tahun sebelumnya, sehingga dimungkinkan debit yang diprediksi ternyata lebih rendah dari yang dibutuhkan, maka diperlukan skenario-skenario pengaturan pemberian air secara bergilir (gilir Disamping itu penyediaan air dalam suatu jaringan irigasi tentunya tidak hanya diperuntukan untuk irigasi/pertanian saja, tetapi juga diperuntukan untuk industri. Untuk itu walaupun pengaturan dan jadwal pengambilan air telah ditetapkan oleh rapat komisi irigasi, maka akan lebih baik jika sewaktu-waktu dilakukan cheking secara mendadak berapa air yang telah diambil, jangan sampai terjadi over pumping yang dapat merugikan petani.

• Sering permasalahan jaringan irigasi ini inti persoalannya tidak berada pada lokasi dimana terjadi masalah, tetapi sering berada di luar administrasi kabupaten/kota, sehingga menurut PP 20 tahun 2006, maka apabila jaringan irigasi lintas kabupaten menjadi hak tanggung jawab propinsi untuk menanganinya. Hal


semacam ini diperlukan koordinasi yang baik dan terus menerus antara instansi terkait mengingat jaringan irigasi ini merupakan suatu sistem yang terkait.

• Dalam hal jumlah air di jaringan irigasi telah berkurang atau tidak dapat memenuhi permintaan/kebutuhan, walaupun telah dilakukan gilir giring, maka upaya-upaya sangat diperlukan dalam rangka menyelamatkan pertanaman padi baik dengan memanfaatkan sisa air yang ada disaluran dengan menggunakan pompa (disebabkan air di saluran tidak bisa dialirkan secara grafitasi), juga pengambilan air tanah sesuai dengan potensi dan ketersediaannya, khususnya pada lokasi ujung daerah irigasi (tail end). Pompa-pompa dapat digunakan, seperti pompa yang berada di dinas terkait atau pompa yang dikelola dalam UPJA (unit pengelolaan jasa alsin) yang seyogyanya dapat dipinjamkan pada daerah diluar UPJA itu berada yang mengalami kekurangan/kekeringan air. Disamping itu sering terjadi pencurian air oleh bagian hulu (upstream) yang seharusnya menurut jadwal air untuk bagian hilir (downstream). Praktek ini telah dilakukan oleh para premanisme yaitu dengan membelokkannya.

Upaya-upaya sangat diperlukan dalam rangka menyelamatkan pertanaman padi baik dengan memanfaatkan sisa air yang ada disaluran dengan menggunakan pompa (disebabkan air di saluran tidak bisa dialirkan secara grafitasi), juga pengambilan air tanah sesuai dengan potensi dan ketersediaannya.

• Dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi yang lebih baik, maka evaluasi jaringan irigasi, seyogyanya sering dilakukan untuk melihat sejauhmana performanya. Pada kegiatan ini dapat dilakukan diagnostic analysis yang menyangkut permasalahan atau kondisi baik dari segi teknis irigasi, pertanian maupun sosial ekonomi dapat dievaluasi. Penelusuran jaringan irigasi (walk trough) yang dilakukan secara terpadu/terkait antar stakehoder, terjadwal dan terus menerus merupakan kunci pengelolaan air irigasi yang lebih baik (good of irrigation water management).


RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN ROGRAM/KEGIATAN

PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TA. 2007

Rapat koordinasi perencanaan program/kegiatan pengelolaan lahan dan air tahun 2007 dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu di Palembang pada tanggal 28 - 30 Mei 2007 untuk wilayah Indonesia Barat (Jawa dan Sumatera) dan di Makasar pada tanggal 4 – 6 Juni 2007 untuk wilayah Indonesia Timur (Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua).

Peserta pertemuan Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Wilayah Barat Tahun 2007 adalah Kepala Dinas (atau yang mewakili) lingkup Pertanian Propinsi Sumatera Selatan dan Kasubbdin yang menangani kegiatan PLA dari Dinas Lingkup Pertanian Propinsi wilayah Indonesia Barat (Jawa dan Sumatera) dan Wilayah Timur adalah Kepala Dinas (atau yang mewakili) lingkup Pertanian Sulawesi Selatan, Kasubbdin yang menangani kegiatan PLA dari Dinas Lingkup Pertanian di 17 Propinsi Wilayah Timur (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTB, NTT, Papua Barat dan Papua).


Pertemuan Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Wilayah Barat dan Wilayah Timur Tahun 2007 dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air. Dalam pertemuan koordinasi perencanaan program/kegiatan pengelolaan lahan dan air para peserta memperoleh pembekalan dan arahan kebijakan dari Direktur lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Inspektur II Itjen. Deptan, Kepala Biro Perencanaan Deptan yang diwakili Kepala Bagian Perencanaan Program dan untuk Wilayah Timur ditambah pembekalan dari Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Efisiensi.

Gambar 2. Pembukaan Pertemuan Perencanaan Wilayah Barat oleh Bapak Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air


Gambar 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya pada Acara Pembukaan Pertemuan Perencanaan Wilayah Timur oleh Dirjen Pengelolaan lahan dan Air

Hasil Pertemuan Koordinasi Perencanaan Program/ Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Wilayah Barat dan Wilayah Timur Tahun 2007 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pembangunan Pertanian TA 2008 mengacu kepada kebijakan Nasional prioritas serta kebijakan Departemen Pertanian. Pada tahun 2008 kegiatan pengelolaan lahan dan air tertuang dalam program-program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan Kesejahteraan Petani.

2. Kegiatan PLA pada tahun 2008 diarahkan untuk mengikuti kebijakan Pembangunan Pertanian tahun 2008 yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian, serta mengacu pada kebijakan Pengelolaan Lahan dan Air tahun 2008, dengan mengakomodasikan usulan prioritas kabupaten/kota yang diusulkan Gubernur dalam Musrenbangtan.

3. Pada penyusunan RKAKL TA 2008, setiap daerah agar memilih menu kegiatan pengelolaan lahan dan air yang benar-benar dibutuhkan oleh masing-masing kabupaten/kota di propinsinya dalam mendukung Program Pengembangan


Agribisnis, Program Ketahanan Pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Penentuan skala prioritas, harus didasarkan pada potensi dan kebutuhan daerah, kesiapan SDM petugas dan petani serta ketersediaan SID dan CPCL, sehingga setiap usulan kegiatan yang dipilih, diyakini akan mampu dilaksanakan dengan baik, dan mampu berdampak nyata dalam peningkatan produksi pertanian.

4. Dalam menyusun RKAKL-DIPA Ditjen PLA Tahun 2008, agar mematuhi koridor-koridor yang telah ditentukan, antara lain yaitu:

• usulan kegiatan harus sesuai dengan tupoksi Ditjen PLA • mengakomodir pertemuan lingkup Ditjen PLA TA. 2008 • mengacu pada Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)/

Unit cost lingkup Ditjen. PLA. • penempatan Mata Anggaran Keluaran (MAK) sesuai

Pedum Perencanaan Program/Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Tahun 2008.

• mengacu kepada pagu sementara 5. Beberapa kebijakan baru yang diterapkan pada penyusunan

kegiatan pengelolaan lahan dan air Tahun 2008 antara lain sbb: a. Kabupaten/Kota yang baru mengalami pemekaran dengan

SDM (Petugas dan Petani) yang terbatas dan dipandang belum siap melaksanakan kegiatan pengelolaan lahan dan air untuk sementara agar tidak diusulkan oleh propinsi.

b. Kabupaten/Kota yang menerima anggaran Tugas Pembantuan dari Ditjen. PLA agar mengalokasikan dana pendukung dari APBD Propinsi dan atau Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan SID (Survey, Investegasi dan Desain) dan setiap usulan kegiatan sudah ditetapkan berdasarkan hasil CPCL.

c. Kegiatan sertifikasi lahan mulai tahun 2008 tidak dilaksanakan oleh Ditjen. PLA. Ditjen PLA akan mengusulkan kepada BPN agar kegiatan sertifikasi lahan pertanian tahun 2008 dapat ditangani oleh BPN.


d. Kegiatan padang penggembalaan mulai tahun 2008 digabungkan dalam kegiatan pengembangan lahan HMT.

6. Untuk mendukung Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), kegiatan PLA pada tahun 2007 dan tahun 2008 agar lebih ditingkatkan porsi kegiatan-kegiatan yang secara nyata mampu meningkatkan produksi beras antara lain: perluasan sawah, pengembangan TAM, rehab JITUT/JIDES, optimasi lahan terlantar dan reklamasi lahan rawa, lahan sawah maupun lahan kering serta pengembangan usaha tani padi sawah metode SRI (System of Rice Intensification), dengan tetap memberikan dukungan yang proporsional untuk sub sektor hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

7. Pada tahun 2008 kegiatan pengelolaan lahan dan air untuk mendukung sub sektor perkebunan difokuskan pada pengembangan komoditas tebu, karet, dan kakao, namun tidak menutup kemungkinan untuk pengembangan komoditas lain dengan persyaratan khusus.

8. Perlu disusun oleh daerah komponen kegiatan pengendalian kebakaran lahan di Propinsi Jambi, Sumsel dan Riau, terutama untuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta Propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk sub sektor perkebunan.

9. Untuk Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan dalam rangka perluasan areal perkebunan PLA hanya menyediakan dana untuk Land Clearing (LC) dan atau Land Levelling sedangkan pengadaan Saprodi menjadi kewajiban dan tanggungjawab Kab/Kota.

10. Pengadaan sarana produksi untuk perluasan areal tanaman pangan pada tahun 2008 hanya dialokasikan untuk satu musim tanam (MT I).

11. Bagi Kabupaten/Kota yang mempunyai realisasi kegiatan PLA dibawah 50 % sesuai dengan laporan SAI agar tidak diusulkan kegiatan fisik konstruksi Tahun 2008.

12. Kegiatan pembinaan P3A/Kelompok tani difokuskan pada propinsi diluar yang memperoleh dana melalui pinjaman/hibah luar negeri.


13. Spesifikasi teknis kegiatan pembangunan poskeswan yang dikeluarkan oleh Ditjen Peternakan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Adapun lokasi kegiatan tersebut sebaiknya ditempatkan di lahan yang asetnya milik pusat, propinsi atau Kab/Kota serta diupayakan berada di lokasi BPP supaya memudahkan pelayanan dalam satu lokasi.

14. Perluasan areal tanaman hijauan makanan ternak (HMT) di Jawa dapat dilakukan di kawasan hutan masyarakat dan hutan milik Perum Perhutani, setelah terdapat suatu kesepakatan bersama antara pemerintah desa/ kecamatan dengan Perum Perhutani.

15. Agar kegiatan-kegiatan pengelolaan lahan dan air yang telah dibangun seperti: tata air mikro, irigasi air tanah dangkal, irigasi tanah dalam, irigasi air permukaan dan jalan produksi dapat berfungsi secara berkelanjutan dan berdayaguna perlu diperhatikan kesediaan petani penerima manfaat serta dukungan APBD Kabupaten/Kota dalam membiayai operasional dan pemeliharaan infrastruktur pertanian tersebut.

16. Dalam penetapan persyaratan lokasi dan sasaran pengembangan SRI supaya dicermati dengan sungguh-sungguh yaitu, petani yang telah maju, mempunyai visi kearah pertanian organik.

17. Kegiatan pelatihan dan pendampingan pengembangan pupuk organik dialokasikan ditingkat propinsi.

18. Dalam rangka kegiatan pengendalian lahan terutama di lahan sawah, di Propinsi Jabar, Jateng dan Jatim dapat diusulkan kegiatan model ”konsolidasi usahatani”, yang akan dialokasikan ke propinsi melalui dana tugas pembantuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air tahun 2008.

19. Pemanfaatan dana dekonsentrasi pada tahun 2008, diharapkan tetap pada kegiatan-kegiatan non fisik berupa koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota di wilayahnya. Selain itu diharapkan di propinsi juga dialokasikan kegiatan-kegiatan pelatihan untuk petugas propinsi dan kabupaten.

20. Akan difasilitasi pertemuan finalisasi RKAKL untuk memantapkan dan menyempurnakan draft RKAKL.


21. Untuk satker Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB, NTT, dan Sulawesi Barat yang mendapat alokasi dana SID pompa hidram pada tahun 2007 agar segera melakukan koordinasi dengan kabupaten/ kota untuk mempercepat pelaksanaannya.

22. Lahan tidur tidak diperuntukkan untuk perluasan areal pertanian tetapi digunakan dalam rangka optimasi lahan untuk meningkatkan produktivitas, perluasan areal tanam dan produksi pertanian.

23. Kegiatan model konsolidasi usaha tani tanaman pangan difokuskan pada daerah irigasi dengan luas pemilikan lahan sempit akibat fragmentasi lahan akan dilaksanakan di beberapa Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Kalimantan Selatan.

24. Dalam rangka perbaikan kesuburan lahan sawah terdegradasi di daerah irigasi, pengadaan APPO (Alat Pengolahan Pupuk Organik) menjadi salah satu komponen dalam pengadaan sarana produksi dengan satuan sekitar 1 unit/25 Ha yang akan dikelola oleh kelompok tani.


KONFERENSI REGIONAL ASIA Ke-4 DAN SEMINAR INTERNASIONAL “PARTICIPATORY

IRRIGATION MANAGEMENT” di TEHRAN, IRAN. 0leh: Ir. Amier Hartono, Dipl. HE 2)

The International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)

bekerjasama dengan the International Network on Participatory Irrigation Management (INPIM) menyelenggarakan konferensi regional dan seminar internasional yaitu Konferensi Regional Asia ke-4 (The 4th Asian Regional Conference) dan Seminar Internasional mengenai Pengelolaan Irigasi Partisipatif ke-10 (the 10th International Seminar on Participatory Irrigation Management (PIM)). Bertindak sebagai tuan rumah dan panitia adalah Iranian National Committee on Irrigation and Drainage (IRNCID). Dalam Konferensi Regional Asia ke-4 ini juga diadakan International History Seminar on Irrigation and Drainage dengan judul seminar: Lessons to Learn from the Historical Development and Management of Water in Arid and Semiarid Regions. Lebih dari 900 ahli, professional, pembuat kebijakan, perencana, peneliti, manajer, donor, dan wakil dari organisasi internasional, regional dan nasional dari 40 negara ikut berpartisipasi dalam rangkaian acara ini.

Gambar 4. Delegasi Indonesia berfoto bersama di depan Iran

Summit Hall.

2) Kepala Bagian Perencanaan, Ditjen PLA


ICID merupakan organisasi non-pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bersifat ilmiah, teknis dan sukarela yang berdiri pada 24 Juni 1950 dan bermarkas besar di New Delhi, India. Komisi ini mempunyai tugas untuk meningkatkan suplai makanan dunia bagi seluruh umat manusia melalui perbaikan pengelolaan lahan dan air dan peningkatan produktivitas lahan beririgasi melalui pengelolaan air, lingkungan dan teknik aplikasi pengelolaan irigasi, drainase dan banjir. Sedangkan INPIM merupakan jaringan global untuk memasyarakatkan pengelolaan irigasi partisipatif.

Untuk mencapai misinya, ICID mensponsori berbagai konferensi regional dan internasional. The 4th Asian Regional Conference kali ini yang bertema “Participatory Irrigation Management (PIM)” merupakan lanjutan dari beberapa konferensi serupa yang rutin dilaksanakan.

Gambar 5. Delegasi Indonesia sedang memberikan tanggapan.

Delegasi Indonesia berjumlah 13 orang berasal dari berbagai

instansi terkait seperti Ditjen Sumber Daya Air dan Litbang, Departemen Pekerjaan Umum, Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian, wakil dari perguruan tinggi serta organisasi INACID Indonesia.


A. The 4th Asian Regional Conference

Konferensi Regional Asia yang diadakan di Tehran, Iran ini merupakan konferensi Regional Asia yang ke-4 dengan tema Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) atau Participatory Irrigation Management. Konferensi dilaksanakan di Iran Summit Hall (ISH). Berikut adalah beberapa hasil deklarasi dari the 4th Asian Regional Conference: 1. Menekankan kembali pentingnya irigasi untuk meningkatkan

produktivitas, ketenagakerjaan, pendapatan pertanian dan ketahanan pangan.

2. Menyadari bahwa ada tantangan yang dihadapi sektor irigasi (dari mulai tingkat sungai sampai ke tingkat lahan/sawah).

3. Terdapat konsensus umum akan kebutuhan untuk memasyarakatkan, memperkuat serta memperluas reformasi PIP sektor irigasi di seluruh negara.

4. Untuk mensukseskan reformasi PIP, pembentukan agen irigasi masyarakat adalah sangat penting seperti pembentukan P3A.

5. Mengajak seluruh pemerintah pusat baik lokal maupun regional serta para donor internasional dan bank-bank pembangunan untuk memfasilitasi reformasi PIP.

B. The 10th International Seminar on Participatory Irrigation

Management (Pengelolaan Irigasi Partisipatif, PIP) &

International History Seminar on Irrigation & Drainage

Seminar Internasional ke-10 di Tehran, Iran, mengangkat tema mengenai Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP). Event internasional ini merupakan forum penting bagi seluruh stakeholder untuk mendiskusikan berbagai isu yang berkaitan dengan pengelolaan air bagi pertanian yang secara spesifik berfokus pada pendekatan partisipatif bagi pengelolaan irigasi. Dalam forum kali ini menampilkan lebih dari 110 makalah yang membahas berbagai aspek PIP. Dari tema yang ada terbagi dalam tiga sub-tema yaitu:


1. Tinjauan mengenai pengukuran partisipatif dalam irigasi. Fokusnya adalah penerapan kerangka dan model PIP.

2. Fasilitas yang dibutuhkan bagi PIP untuk mendiskusikan mengenai reformasi organisasi, kerangka dan norma, socio-kultur dan latar belakang politis.

3. Sistem pendukung untuk PIP berkelanjutan yang mendiskusikan kebijakan dan strategi yang diperlukan, monitor dan kerangka evaluasi serta kebutuhan peningkatan kapasitas (capacity building) dan pelatihan.

C. International History Seminar on Irrigation and Drainage

Dalam kesempatan the 4th Asian Regional Conference kali

ini IRNCID juga menyelenggarakan seminar mengenai irigasi dan drainase dengan judul seminar: “Lessons Learned from the Historical Development and Management of Water in Arid and Semi-Arid Regions” termasuk dari segi teknik, institusi, lingkungan dan isu-isu sosial. Ada sekitar 27 judul makalah yang dipresentasikan oleh sekitar 7 negara seperti Iran, Jepang Belanda, Turki, India, Oman dan Srilanka.

Kunjungan lapang sehari (one day technical tour) dilaksanakan untuk melihat lebih dekat pengelolaan irigasi partisipatif (PIP) dan jaringan irigasi pada daerah irigasi Qazvin Irrigation System serta sejarah penyimpanan air di kota Qazvin.

Qazvin Irrigation System (QIS) terletak 150 km dari kota Tehran dengan luas daerah irigasi 80.000 Ha. Qazvin adalah kota bersejarah karena merupakan kota propinsi terletak 1250 di atas permukaan laut, dengan suhu sekitar 14,3 centigrade. Qazvin telah dikembangkan pada tahun 241 sebelum masehi, dengan pengelolaan irigasi dan pertanian oleh seorang raja dan setelah adanya undang-undang pengalihan tanah pada tahun 1963 pemilikan lahan pertanian ini menjadi milik petani. Pada tahun 1962 proyek pengembangan irigasi Qazvin dilaksanakan oleh pemerintah Iran dengan melakukan perbaikan dan pembangunan beberapa bendungan, bendung, bangunan pengambilan dan saluran pembawa maupun drainase.


QIS ini saat ini dikelola oleh Qazvin Agricultural Organization of Jihad (QAOJ). Selain pemanfaatan sumber air permukaan, pada daerah irigasi ini juga terdapat 1220 sumur dalam serta sistem resapan buatan (artificial recharge) seluas 425 Ha. Umumnya tanaman yang ditanam adalah gandum, barley, alfalfa, beet, jagung dan beberapa tanaman hortikultura. Metode pemberian irigasi yang digunakan antara lain adalah furrow, basin, border strip dan sekitar 5% berupa irigasi bertekanan yang meliputi irigasi curah (sprinkler irrigation) dan irigasi tetes (drip irrigation).

Sejarah pengelolaan irigasi partisipatif di Iran, khususnya di Qazvin Irrigation Project telah diinisiasi oleh pemerintah yaitu dengan membangun berbagai fasilitas. Setelah terjadi revolusi, Dewan Pertanian yang didirikan oleh Kementrian Pertanian membuat kontrak dengan perusahaan QISOC (Qazvin Irrigation System Operation Company) untuk menyediakan air di tingkat tersier, sekaligus penyerahan dan distribusinya untuk para petani. Namun ternyata dewan ini yang beranggotakan petani diharapkan dapat mendistribusikan air, memelihara saluran kuarter kemudian menyerahkan ke Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk dikelola secara partisipatif namun tidak dapat berjalan.

Gambar 6. Irigasi springkler (sprinkler irrigation) di kota Qazvin.


Pada tahun 2002 s/d 2005 sebanyak 158 P3A terbentuk di daerah irigasi Qazvin dan terdapat 8 Gabungan P3A. Dari GP3A ini membentuk semacam Induk GP3A yang dinamakan IUC (Irrigation Union Centre). IUC dan P3A bertanggung jawab memasok, mendistribusikan sekaligus melakukan pemeliharaan sistem. Mekanisme ini telah berjalan dan diharapkan dapat diaplikasikan di bagian lain wilayah Iran.


KERJA SAMA INDONESIA DAN THAILAND Dalam Indonesia-Thailand Joint Agriculture

Working Group (JAWG) Meeting di Bali. 0leh: Ir. Amier Hartono, Dipl. HE 3)

A. The 2nd Indonesia – Thailand Joint Agriculture Working Group (JAWG) Meeting

Joint Agriculture Working Group (JAWG) antara Indonesia- Thailand merupakan hasil tindak lanjut dari pertemuan kedua pemimpin negara pada 16 Desember 2005 dalam rangka penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) kerjasama bilateral kedua negara bidang Pertanian. The 1st Indonesia-Thailand JAWG meeting diselenggarakan di Chiang Mai, Thailand pada bulan Nopember 2006.

Gambar 7. Delegasi Indonesia sedang mengikuti sidang. Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah pada The

2nd Indonesia–Thailand JAWG meeting yang diselenggarakan pada tanggal 20 s/d 22 Juni 2007 di Ramada Bintang Bali Resort, Bali. Pada pertemuan bilateral tersebut kedua negara membahas mengenai berbagai kerjasama baik yang sudah disetujui untuk dilakukan maupun yang masih harus dibahas lebih lanjut. Diantaranya yang terkait dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) adalah pihak Thailand

3) Kepala Bagian Perencanaan, Ditjen PLA


menyampaikan dua usulan kerjasama baru yaitu Farmer’s Participation in Irrigation Management: Irrigation Service Fee dan Organic Fertilizer through the Use of Bio-Technology in Sustainable Management of Palm Oil and Rubber Plantation. Kedua usulan kerjasama ini lebih lanjut akan dibahas mengenai bentuk kerjasama dan akan dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air dan Perkebunan.

Gambar 8. Para Delegasi The 2nd Indonesia – Thailand JAWG meeting.

Pada akhir rangkaian acara The 2nd Indonesia–Thailand

JAWG meeting, para delegasi dari kedua negara diajak untuk mengunjungi salah satu Subak dan Unit Pelayanan Teknis Peternakan propinsi Bali. Bertindak sebagai penanggung jawab acara kunjungan ke subak adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air. Subak yang dikunjungi adalah Subak Lepud yang merupaka wilayah persawahan (rice field) dan terletak di Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Badung.

B. Exchange Information and Study Tour on Subak

Traditional Irrigation Management

Exchange Information and Study Tour on Subak Traditional Irrigation Management merupakan program pertukaran informasi sekaligus memperkenalkan subak, suatu praktek kearifan lokal yang bergerak di bidang pengelolaan air sawah di propinsi Bali.


Program ini dilaksanakan berurutan dengan kegiatan the 2nd Indonesia – Thailand JAWG meeting yaitu 23 s/d 26 Juni 2007.

Program yang diikuti oleh lima orang peserta dari Ministry of Agriculture and Cooperation Kerajaan Thailand ini diawali dengan pertukaran informasi, pemaparan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Subak dan diskusi. Pemaparan pertama disampaikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) propinsi Bali tentang “Pengantar mengenai Teknologi Pertanian di propinsi Bali”. Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum propinsi Bali tentang “Pengantar mengenai Pengelolaan Air untuk Irigasi”. Pemaparan yang terakhir disampaikan oleh Dinas Kebudayaan propinsi Bali tentang “Pengantar mengenai Subak di Bali”.

Pada hari-hari selanjutnya dilakukan kunjungan ke beberapa Subak yaitu Subak Abian Kertawaringin dan Subak Abian Bayung Gede serta Museum Subak. Wilayah Subak Abian Bayung Gede merupakan daerah lahan kering (upland farming) dengan tanaman utamanya adalah jeruk. Luasnya lebih kurang 800 ha dengan rata-rata kepemilikan lahan per petani adalah 1 ha. Walaupun belum diterapkan sistem organik 100% namun para petani sudah mulai menerapkan Integrated Pest Management (IPM) sehingga penggunaan pestisida sangatlah efisien. Produksi yang dicapai petani dapat mencapai hingga 800 kg jeruk/ha.

Wilayah Subak Abian Kertawaringin juga merupakan daerah lahan kering (upland farming) dengan tanaman utamanya adalah kopi (Arabica). Dengan luas areal perkebunan ± 50 ha, para petani yang tergabung dalam koperasi di wilayah ini masih kesulitan dalam memenuhi permintaan kopi terutama permintaan ekspor.

Setelah mengunjungi beberapa Subak yang ada di propinsi Bali, peserta Exchange Information and Study Tour on Subak Traditional Irrigation Management diajak untuk mengunjungi Museum Subak. Di Museum Subak ini, para peserta dapat lebih jelas mendapat penjelasan mengenai Subak. Selain dapat melihat peralatan yang dipakai petani dari mulai zaman dahulu, para peserta juga dapat melihat film mengenai Subak dalam bahasa Inggris.


buletin lahan dan air 2007

Documents