MEMPERTAHANKAN TANAH AIR MEMASUKI ABAD 21

SAMBUTAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang

Maha Esa, karena bangsa Indonesia senantiasa memperoleh

limpahan karunia berupa bimbingan, kekuatan dan perlindungan

dalam perjuangan menuju cita-cita bangsa.

Di tengah berlangsungnya proses globalisasi, dan

perkembangan konteks strategis, perjuangan bangsa Indonesia

menghadapi sejumlah isu keamanan yang berimplikasi terhadap

kehidupan nasional. Guna menghadapi sejumlah isu

keamanan tersebut, pemerintah melaksanakan fungsi pertahanan yang hakekatnya untuk

menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia,dan melindungi keselamatan bangsa dari setiap ancaman baik yang datang dari

luar maupun yang timbul di dalam negeri.

Untuk memberi arah dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi pertahanan tersebut,

diperlukan suatu rumusan kebijakan. Berangkat dari pemikiran tersebut, diperlukan suatu

rumusan kebijakan. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka pemerintah RI menerbitkan

"Buku Putih Pertahanan Negara" yang pada intinya berisi pernyataan kebijakan pertahanan

negara untuk menghadapi tugas-tugas pertahanan di masa datang.

Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia ini diberi judul "INDONESIA :

Mempertahanankan Tanah Air Memasuki Abad 21". Di dalam judul tersebut terkandung

makna bangsa Indonesia rela mengorbankan jiwa dan raga demi mempertahankan Tanah

Air. Makna tersebut sangat penting, terlebih lagi dalam memasuki abad 21, dimana

tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia tidak semakin ringan.

Kebijakan pertahanan negara disusun berdasarkan tujuan dan kepentingan nasional

dihadapkan pada perkembangan konteks strategis dan kondisi obyektif bangsa. Oleh sebab

itu kebijakan pertahanan selalu dikaji dan dievaluasi secara terus menerus, dan pada

saatnya dilakukan revisi-revisi agar selalu mampu menjawab tantangan jaman. Namun

demikian, revisi yang dilakukan harus selalu bertumpu pada faham dan prinsip pertahanan

dihadapkan pada perkembangan konteks strategis dan kondisi obyektif bangsa. Oleh sebab

itu kebijakan pertahanan selalu dikaji dan dievaluasi secara terus menerus, dan pada

saatnya dilakukan revisi-revisi agar selalu mampu menjawab tantangan jaman. Namun

demikian, revisi yang dilakukan harus selalu bertumpu pada faham dan prinsip pertahanan

yang dimuat oleh bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan telah diterbitkannya Buku Putih, diharapkan segenap aparat pemerintahan RI

maupun seluruh rakyat Indoensia memahami secara jelas kebijakan pertahanan negara.

Buku ini juga penting bagi Indonesia dalam menjalin kerjasama Internasional. Sikap

keterbukaan, khususnya tentang kebijakan pertahanan, adalah salah satu upaya dalam

rangka membangun rasa saling percaya dengan negara lain.

Akhir kata, saya selaku pimpinan dan atas nama seluruh warga Departemen

Pertahanan RI menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

bimbingan dan petunjukNya Buku Putih ini dapat diterbitkan sesuai rencana. Tidak lupa saya

menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah

berperanserta tersebut merupakan dharma bakti bagi bangsa dan negara Indonesia yang

kita cintai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya

kepada seluruh bangsa Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 31 Maret 2003 MENTRI PERTAHANAN RI

H. MATORI ABDUL DJALIL

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lahirnya Buku Putih Pertahanan

Perubahan politik dunia yang terjadi di era globalisasi, telah menghadirkan suatu

kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh

yanh cukup ketat, baik global, regional maupun nasional. Perkembangan tersebut antara lain

meyebabkan terjadinya perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu

keamanan baru. Di masa lalu, isu keamanan tradisional cukup menonjol, yakni yang

berhubungan dengan geopolitik dan geostrategi, khususnya pengaruh kekuatan blok barat

dan blok timur. Pada masa itu, kekhawatiran dunia terutama pada masalah pengembangan

kekuatan militer dan senjata strategis serta hegemoni. Isu keamanan pada dekade terakhir

ini makin kompleks dengan meningkatnya aktivitas terorisme, perampokan dan pembajakan,

penyeludupan, imigrasi gelap, penangkapan ikan secara ilegal, dan kejahatan lintas negara

lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan trsebut makin kompleks karena dikendalikan oleh aktor-

aktor dengan jaringan lintas negara yang sangat rapi, serta memil iki kemampuan teknologi

dan dukungan finansial.

Seiring dengan perkembangan global tersebut, di

Indonesia berlangsung Gerakan Reformasi, bertujuan

mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis,

bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme

(KKN).

Sejauh ini reformasi nasional telah memberi isyarat perubahan positif dalam kehidupan

masyarakat Indonesia, melalui penataan sistem pemerintahan, baik politik, hukum, ekonomi,

sosial, maupun pertahanan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di bidang pertahanan negara, perubahan mendasar yang terjadi telah mencakup

aspek-aspek struktur, kultur dan hukum. Perubahan tersebut kemudian diwadahi dalam

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. UU Pertahanan

tersebut mengamanatkan penyusunan kebijakan pertahanan negara yang dituangkan dalam

sebuah buku putih. Melalui suatu kajian dan pertimbangan yang dalam, maka Buku Putih

Pertahanan Negara Indonesia yang diterbitkan ini diberi judul Indonesia : Mempertahankan

Tanah Air Memasuki Abad 21. Judul tersebut menggambarkan tekad dan semangat bangsa

Indonesia yang rela mengorbankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan

sebuah buku putih. Melalui suatu kajian dan pertimbangan yang dalam, maka Buku Putih

Pertahanan Negara Indonesia yang diterbitkan ini diberi judul Indonesia : Mempertahankan

Tanah Air Memasuki Abad 21. Judul tersebut menggambarkan tekad dan semangat bangsa

Indonesia yang rela mengorbankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Reformasi Nasional dan Pertahanan Negara Reformasi nasional pada dasarnya adalah suatu proses perubahan yang didoraong

oleh semangat dan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menata kembali kehidupan dan

masa depan mayarakat yang lebih baik. Cita-cita luhur tersebut akan dicapai melalui

pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa yang mampu menegakkan supremasi

hukum. Melalaui pemerintahan reformasi tersebut, praltik-praktik KKN yang selama ini telah

menghambat pembangunan nasional akan dapat diberantas. Disadari bahwa jalan menuju

masyarakat demokratis yang diharapkan masih sangat panjang dan menghadapi tantangan

yang tidak ringan. Meskipun demikian, diyakini bahwa reformasi yang dilaksanakan saat ini

merupakan wahana dan instrumen yang paling tepat untuk menghatarkan bangsa Indonesia

menuju masyarakat "Civil" yang dicita-citakan. Mewujudkan cita-cita luhur tersebut menuntut

kerja keras serta usaha bersama secara sinergis agar agenda-agenda reformasi yang telah

disepakati bersamadapat dilajutkan da diarahkan pada jalur yang benar. Sejalan dengan

komitmen tersebut, reformasi perlu dijaga untuk tidak dinodai oleh tindakan anarkhis maupun

kepentingan kelompok atau golongan, serta tetap dilajutkan dalam kerangka konstitusi

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan nilai falsafah Pancasila.

Sejalan dengan komitmen reformasi nasional, reformasi di b idang pertahanan negara

dilaksanakan secara konsepsional yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Reformasi pertahanan negara merupakan salah satu perwujudan dari komitmen reformasi

yang dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut, mencakup penataan struktur, kultur dan

tata nilai sebagai satu kesatuan perubahan yang utuh dan menyeluruh.

Penataan struktur mencakup penataan organisasi pertahanan negara yang menyentuh

segi-segi substansial. Meliputi perubahan struktur organisasi, tataran kewenangan, fungsi

dan tugas Departemen Pertahanan (Dephan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Penataan organisasi dimaksudkan agar lebih efektif, sesuai dengan perkembangan konteks

strategis serta kehendak masyarakat demokratis. Perubahan pada aspek kultur dan tata ni lai,

diarahkan pada sikap dan perilaku penyelenggaraa pertahanan negara dalam memposisikan

diri sesuai peran dan tugasnya sebagai insan pertahanan negara yang profesional.

diri sesuai peran dan tugasnya sebagai insan pertahanan negara yang profesional.

Komitmen TNI untuk melaksanakan reformasi adalah tekad dan kemauan politik TNI

yang ditujukan untuk mewujudkan tentara profesioanl dalam memerankan diri sebagai alat

negara di bidang pertahanan negara. Sebagai tentara profesioanl, TNI telah memiliki

komitmen untuk menjauhkan diri dari keterlibatannya dalam politik praktis, serta berada di

dalam bingkai demokrasi. Harapan TNI sebagai tentara profesional meliputi TNI yang tidak

berpolitik, berada di bawah kekuasaan pemerintah yang dipilih oleh rakyat berdasarkan cara -

cara demokratis dan konstitusional, TNI yang terdidik dan terlatih baik, TNI yang terlengkapi

secara memadai, serta prajurit TNI yang dicukupi kesejahteraan dan pendapatan yang layak.

Sebagai tentara rakyat, TNI harus selalu dekat dengan rakyat. TNI perlu mengenal dan

hidup bersama rakyat. Oelh karena itu, upaya-upaya untuk memisahkan TNI dari rakyat

merupakan pengingkaran akan kodrat TNI sebagai tentara yang berasal dari rakyat, berjuang

bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Inilah salah satu hakekat penyelenggaraan

fungsi teritorial yang dilaksanakan TNI untuk tetap memel ihara kedekatan dengan rakyat dan

teritorialnya.

Konteks Strategis. Dinamika konteks strategis yang diwarnai berbagai isu politik, ekonomi mempengaruhi

aspek keamanan global, regional mauipun domestik. Isu politik, ekonomi dan keamanan

global, regional maupun domistik. Isu poltik, ekonomi dan keamanan merupakan aspek-

aspek yang saling kait-mengkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang

lainnya.

Pada lingkup global, berakhirnya perang dingin ternyata tidak menjamin terwujudnya

stabilitas keamanan dunia. Dunia masih tetap diwarnai oleh isu-isu keamanan tradisional

seperti sengketa perbatasan, perlombaan persenjataan atau proliferasi senjata nuklir dan

senjata pembunuh masal. Kompleksitas permasalahan keamanan global makin bertambah

dengan adanya praktek hegemoni yang dikembangkan melalui penguatan aliansi,

kemampuan militer, keunggulan teknologi, termasuk keunggulan di bidang ekonomi.

Disadari bahwa hubungan antar negara yang dibangun atas dasar saling percaya dan

menghormati dapat meredam potensi konflik. Namun lebarnya jurang kemampuan negara

maju dan berkembang terytama di bidang ekonomi, teknologi dan militer, dapat menjadi

penghalang dalam menjalin hubungan antar bangsa. Dalam kondisi demikian, perlombaan

untuk merebut pengaruh melaui praktik-praktik hegemoni di berbagai bidang tidak jarang

menjadi sumber-sumber konflik yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia.

untuk merebut pengaruh melaui praktik-praktik hegemoni di berbagai bidang tidak jarang

menjadi sumber-sumber konflik yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia.

Kekuatiran dan ketidakpastian yang melanda bangsa-bangsa di dunia menjadi semakin

kompleks dengan timbulnya isu keamanan baru yakni isu-isu keamanan non-tradisional

seperti terorisme, konflik etnis, Pembajakan di laut atau di udara, penyelundupan, narkoba,

imigran gelap, serta kriminal lintas negara lainnya. Sejak tragedi yang menimpa World Trade

Center (WTC) 11 September 2001, terorisme intrnasional telah menjadi ancaman nyata bagi

dunia. Berbagai upaya telah dilakukan negara-negara di dunia untuk memerangi terorisme,

namun tampaknya belum sepenuhnya berhasil meniadakan kelompok terorisme maupun

menghentikan aksinya. Bahkan setahun setelah peristiwa WTC, aksi terorisme kembali

terjadi seperti yang dialami dalam tragedi Bali 12 Oktober 2002. Melihat perkembangan ini,

diperkirakan ancaman terorisme internasional masih akan terus membayangi dunia. Oleh

karena itu terorisme harus diperangi bersama oleh semua negara di dunia, dan tidak

memberi tempat atau melindunginya.

Intensitas kegiatan ilegal berupa kejahatan lintas negara juga menunjukan peningkatan

yang cukup tajam pada dekade terakhir ini. Aksi perompakan/pembajakan, penyeludupan

manusia, senjata amunisi, perdagangan obat-obatan terlarang, dan imigrasi gelap cendrung

meningkat dan berdampak buruk pada stabilitas kawasan serta negara tersebut antara lain

didoraong oleh adanya jaringan berskala internasional. Perkembangan di sejumlah kawasan

menunjukan bahwa kejahatan lintas negara telah menjadi ancaman nyata yang terorganisir.

Kejahatan ini digerakkan oleh aktor dengan didukung kemampuan teknologi dan finansial,

serta jaringan yang rapi dan tersebar di sejumlah negara.

Pada lingkup regional, perkembangan dan kecendrungan global merupakan salah satu

faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan kawasan regional. Kecendrungan

yang muncul di kawasan adalah terjadinya pergeseran pada masalah keamanan regional,

antara lain adanya konflik yang menyangkut klaim teritorial, jalur komunikasi laut dan jalur

perdagangan melalui laut. Isu-isu keamanan non-tradisional yang terjadi pada lingkup global,

juga menjadi isu utama kawasan regional. Interaksi dan dinamika hubungan negara-negara

besar dunia seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Rusia dan Uni Eropa, akan merupakan

faktor yang berpengaruh dalam peta keamanan di Asia Pasifik.

Pada lingkup domestik, Indonesia sebagai bangsa yang berada di tengah-tengah

perkembangan dunia, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global dan regional.

Dinamika politik ekonomi, sosial dan keamanan yang terjadi di kawasan, ikut berpengaruh

terhadap perkembangan sosial politik dan keamanan yang terjadi di Indonesia. Isu

keamanan domestik yang timbul pada dekade terakhir ini, tidak terlepas dari kontribusi

faktor-faktor eksternal, baik langsung maupun tidak langsung. Selain faktor eksternal,

Dinamika politik ekonomi, sosial dan keamanan yang terjadi di kawasan, ikut berpengaruh

terhadap perkembangan sosial politik dan keamanan yang terjadi di Indonesia. Isu

keamanan domestik yang timbul pada dekade terakhir ini, tidak terlepas dari kontribusi

faktor-faktor eksternal, baik langsung maupun tidak langsung. Selain faktor eksternal,

terdapat pula sejumlah faktor internal yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan

nasional. Faktor-faktor tersebut antara lain, dampak heterogenitas suku bangsa Indonesia,

situasi ekonomi yang menyebabkan beban hidup semakin berat, serta faktor politik dan

sosial. Akumulasi faktor eksternal dan internal tersebut kemudian muncul dalam berbagai

bentuk ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional, dan pada skala yang luas

dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Perkiraan Ancaman dan Kepentingan Strategis Pertahanan Geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan

Australian serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menyebabkan kondisi nasional

sangat dipengaruhi oleh perkembangan konteks strategis. Posisi seperti ini, berimplikasi

pada terjalia kepentingan negara-negara lain dengan kepentingan nasional Indonesia.

Mencermati dinamika konteks strategis, baik global, regional maupun domestik, maka

ancaman yang sangat mungkin dihadapi Indonesia ke depan, dapat berbentuk ancaman

keamanan tradisonal dan ancaman keamanan non-tradisional. Ancaman kemanan

tradisional berupa invansi atau agresi militer dari negara lain terhadap Indonesia

diperkirakan kecil kemungkinannya. Peran PBB dan reaksi dunia internasional diyakini

mampu mencegah, atau sekurang-kurangnya membatasi penggunaan kekuatan bersenjata

oleh suatu negara untuk memaksakan kehendaknya terhadap negara lain.

Ancaman dari luar lebih besar kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisir

lintas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, dengan memanfaatkan kondisi

dalam negeri yang tidak kondusif. Perkiraan ancaman dan gangguan yang dihadapi

Indonesia ke depan, meliputi terorisme, gerakan separatisme, kejahatan lintas negara

(penyelundupan, penangkapan ikan ilegal), pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi

gelap, pembajakan/perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal, dan dampak bencana

alam.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, kepentingan nasional

Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut secara aktif

dalam usaha-usaha perdamaian dunia. Berangkat dari amanat UUD 1945, maka

kepentingan strategis pertahanan Indonesia harus dapat menjamin tercapainya kepentingan

nasional. Berangkat dari esensi tersebut, maka kepentingan strategis pertahanan negara

Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut secara aktif

dalam usaha-usaha perdamaian dunia. Berangkat dari amanat UUD 1945, maka

kepentingan strategis pertahanan Indonesia harus dapat menjamin tercapainya kepentingan

nasional. Berangkat dari esensi tersebut, maka kepentingan strategis pertahanan negara

kedepan, meliputi kepentingan strategis yang bersifat tetap, kepentingan strategis yang

bersifat mendesak, dan kerjasama internasional di bidang pertahanan.

Kepentingan pertahanan negara yang bersifat tetap adalah penyelenggaraan usaha

pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan dan kehormatan bangsa dari setiap

ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Meskipun

perkiraan ancaman menunjukan bahwa ancaman fisik dari luar yang mengarah pada

ancaman kedaulatan kecil kemungkinannya, namun sebagai negara merdeka, berdaulat dan

bermartabat, kepentingan strategis untuk mempertahanankan diri harus selalu disiapkan dan

dilaksanakan tanpa memandang ada atau tidaknya ancaman nya.

Kepentingan strategis pertahanan yang bersifat mendesak pada dasarnya tidak dapat

dipisahkan dari kepentingan strategis pertahanan yang bersifat tetap. Isu keamanan aktual

seperti diuraikan sebelumnya menunjukan peningkatan yang cukup berarti terutama pada

dekade terakhir. Oleh karena itu, maka kepentingan strategis yang bersifat mendesak

diarahkan untuk mengatasi isu-isu keamanan aktual dimaksud, agar keutuhan wilayah NKRI,

keselamatan dan kehormatan bangsa dapat terjamin. Dengan demiki an maka perioritas

penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk mengatasi isu-isu keamanan yang

timbul di dalam negeri.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia tidak dapat melepaskan diri

dari keterkaitan dengan dunia luar. Oleh karena itu kebijakan pertahanan ke depan, juga

diarahkan dalam kerangka menjalin hubungan dengan negara-negara lain, baik di kawasan

regional maupun lingkup yang lebih luas.

Kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain, diletakkan diatas prinsip-prinsip

kerjasama luar negeri pemerintah Indonesia, serta diarahkan untuk kepentingan

pembangunan dan pengembangan sektor pertahanan negara, maupun untuk tujuan

menciptakan stabilitas keamanan kawasan regional dan dunia. Keterlibatan sektor

pertahanan secara fisik tersebut dilaksanakan atas keputusan politik pemerintah.

Lahirnya Buku Putih Pertahanan Mencari hakekat ancaman yang dihadapi

Indonesia, serta kepentingan nasional dan pertahanan

negara, maka kebijakan pertahanan negara Indonesia

dalam memasuki abad 21 meliputi kebijakan

penggunaan kekuatan pertahanan, pembangunan

kekuatan pertahanan dan kerjasama internasional di

bidang pertahanan.

Penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan

untuk menghadapi ancaman

atau gangguan terhadap keamanan nasional, serta untuk membantu pemerintah dalam

upaya pembangunan nasional dan tugas-tugas internasional.

Dalam menghadapi ancaman dari luar berupa kekuatan militer negara lain, TNI

melaksanakan tugas Operasi Militer Perang (OMP). Meskipun perkiraan ancaman

tradisional berupa agresi atau invasi negara lain sangat kecil kemungkinannya, namun

tidak membuat kesiapsiagaan pertahanan negara menjadi kendor. Dalam konteks ini upaya

penyelenggaraan pertahanan negara lebih diarahkan pada upaya preventif guna

mencegah dan mengatasi dampak keamanan yang lebih besar melalui kehadiran dan

kesiapan kekuatan TNI.

Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia diperkirakan lebih besar kemungkinan

berasal dari ancaman non-tradisional, baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul

di dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis pertahanan Indonesia yang diarahkan

untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non-tradisional merupakan perioritas dan

sangat mendesak. Dalam pelaksanaannya mengedepankan TNI dengan menggunakan

Operasi Militer selain Perang (OMSP). TNI melaksanakan OMSP bersama-sama dengan

segenap komponen bangsa lain dalam suatu keterpaduan usaha sesuai tingkat eskalasi

ancaman yang dihadapi. Terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan, TNI akan

senantiasa mengedepankan upaya pencegahan sebagai cara terbaik guna menghindari

korban dan dampak lain yang lebih besar.

Penggunaan kekuatan TNI dalam tugas OMSP diarahkan untuk kepentingan

pertahanan yang bersifat mendesak. Tugas-tugas mendesak tersebut antara lain melawan

terorisme, menghadapi kelompok separatis Aceh dan Papua, menghadapi gangguan

kelompok radikal, mengatasi konflik komunal, mengatasi perampok dan

pembajak,mengatasi imigrasi ilegal dan pencemaran laut, mengatasi penebangan kayu

ilegal, mengatasi penyeludupan, membantu pemerintahan sipil dalam mengatasi dampak

bencana alam, penanganan pengungsi, bantuan pencarian dan pertolongan (Search an

kelompok radikal, mengatasi konflik komunal, mengatasi perampok dan

pembajak,mengatasi imigrasi ilegal dan pencemaran laut, mengatasi penebangan kayu

ilegal, mengatasi penyeludupan, membantu pemerintahan sipil dalam mengatasi dampak

bencana alam, penanganan pengungsi, bantuan pencarian dan pertolongan (Search an

Rescue), pangamanan tugas-tugas perdamaian dunia.

Penggunaan kekuatan pertahanan, selain untuk menghadapi tugas-tugas mengatasi

isu-isu keamanan dalam negeri, juga untuk tugas-tugas internasional. Kerja sama

pertahanan merupakan salah satu kebijakan strategis pertahanan yang sngat penting.

Kerjasama internasional yang tepat akan memberi kontribusi yang tidak kecil artinya bagi

keberhasilan penggunaan maupun pembangunan kekuatan pertahanan. Kerjasama

pertahanan dilaksanakan sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia.

Kerjasama pertahanan dilaksanakan sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri

Indonesia. Kerjasama internasional di bidang pertahanan merupakan salah satu jembatan

untuk membangun rasa saling percaya dengan bangsa-bangsa lain bagi terwujudnya

stabilitas keamanan kawasan. Permasalahan-permasalahan kawasan akan dapat

diselesaikan dengan mengedepakan semangat kebersamaan dan perimbangan

kepentingan, yang dibangun berdasarkan prinsip persamaan hak, saling menghormati, dan

tidak saling intervensi.

Pembangunan kekuatan pertahanan negara Indonesia merupakan suatu kebutuhan

yang tidak dapat dihindari. Isu-isu keamanan yang mendesak akan dapat diatasi apabila

kapasitas dan kemampuan kekuatan pertahanan yakni TNI berada pada kondisi yang

memadai. Keperluan untuk membangun TNI yang diharapkan, semakin mendesak bila

dihadapkan dengan kondisi personel dan materiel TNI yang ada saat ini. Baik kualitas

maupun kuantitasnya masih memiliki banyak kekurangan, sementara tuntutan tugas ke

depan semakin berat dan kompleks. Demikian pula halnya dengan komponen pertahanan

lainnya, yakni Komponen Cadangan dan Pendukung, yang penyiapan dan pengelolaannya

hingga saat ini belum memenuhi harapan.

Penentuan kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan dilakukan dengan

mempertimbangkan kondisi geografi, demografi, sumber kekayaan alam dan buatan, serta

kondisi sosial termasuk kemampuan keuangan negara. Selain itu, pertimbangan utama

lainnya dalam perumusan kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan juga meliputi

tingkat penguasaan teknologi, terutama di bidang alat utama sistem senjata (Alutsista),

ancaman nyata dan potensial yang dihadapi oleh negara, serta perkembangan konteks

strategis yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.

ancaman nyata dan potensial yang dihadapi oleh negara, serta perkembangan konteks

strategis yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Arah san sasaran pembangunan kekuatan pertahanan negara Indonesia bukan untuk

memperbesar kekuatan, melainkan dalam rangka mengisi kesenjangan (fil ling the gap).

Dihadapkan pada kemampuan anggaran negara, serta perkiraan kemungkinan ancaman

berupa invasi asing relatif kecil, maka pembangunan kekuatan pertahanan lebih difokuskan

untuk membangun kekuatan TNI (minimum required essential force). Minimum Required

Essential Force dimaksud adalah kekuatan dan kemampuan TNI yang diperlukan untuk

mengatasi ancaman keamanan yang bersifat mendesak. Sejalan dengan upaya

membangun TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, pembangunan komponen

cadangan dan pendukung juga dilakukan secara bertahap.

Dukungan Anggaran

Salah satu faktor penunjang terwujudnya kemampuan pertahanan adalah daya

dukung anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Selama ini, kemampuan negara

mengalokasikan anggaran pertahanan rata-rata pertahun di bawah 1 % dari produk

Domestik Bruto (PDB). Sebgai bahan banding, negara-negara di kawasan Asia Tenggara

pada umumnya memiliki resiko lebih tinggi, anggaran pertahanan bahkan berkisar 4 % - 5

% PDB. Dengan alokasi anggaran kurang dari 1 % PDB sangat sulit untuk membangun

kekuatan pertahanan yang memadai. Bahkan untuk membangun kekuatan minimum

sekalipun, sulit dapat diwujudkan.

Pembangunan ini tidak akan memperbesar kekuatan TNI dari struktur yang sudah

ada, kecuali bila ada yang benar-benar penting dan sangat mendesak. Pengisian personil

dan materiel selain untuk mengganti penyusutan, juga diarahkan untuk menutup

kesenjangan antara kondisi nyata dengan TOP/DSPP (Tabel Organisasi dan

Perlengkapan/Daftar Susunan Personil dan Peralatan). Selain itu juga diarahkan untuk

penyiapan Komponen Cadangan dan Pendukung secara bertahap untuk menjamin

tersedianya kekuatan pengganda Komponen Utama (TNI).

Perlu dipahami bersama bahwa kebijakan pertahanan tersebut sangat memerlukan

dukungan anggaran yang rasional. Profesionalisme TNI sudah merupakan tuntutan jaman.

Tuntutan profesionalisme bukan hanya demi kepentingan TNI sendiri, tetapi demi

kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Akhirnya harus disadari bahwa profesionalisme

TNI dapat terwujud hanya apabila prajurit TNI dilatih dengan baik, memiliki perlengkapan

yang memadai, serta hidup secara layak.

TNI dapat terwujud hanya apabila prajurit TNI dilatih dengan baik, memiliki perlengkapan

yang memadai, serta hidup secara layak.

BAB SATU LAHIRNYA BUKU PUTIH

Kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi telah mendorong

perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dengan terbentuknya masyarakat

dunia yang makin transparan dan terbuka. Keterbukaan tersebut memberi peluang terjadinya

penetrasi nilai-nilai universal yang kemudian berinteraksi dengan nilai-nilai fundamental suatu

bangsa, sehingga membentuk masyarakat global. Ciri masyarakat global antara lain adanya

saling ketergantungan antar bangsa dan tidak jarang berkembang dalam suatu kompetisi

yang ketat. Bersamaan dengan itu peta politik dunia cenderung berkembang ke arah

perebutan pengaruh sebagai bagian dari perebutan pengaruh antar bangsa, baik pada

lingkup global maupun regional.

Implikasi dari perkembangan yang terjadi pada lingkup global dan regional tersebut

ikut mempengaruhi perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu

keamanan baru. Isu-isu keamanan yang dimasa lalu lebih menonjolkan aspek geopolitik dan

geostrategi, seperti pengembangan kekuatan militer dan senjata strategi serta hegemoni

mulai bergeser ke arah isu-isu keamanan seperti terorisme, perompakan dan pembajakan,

penyelundupan manusia, senjata dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Isu-isu ini

menunjukan peningkatan cukup tajam dan berkembang menjadi isu keamanan dunia.

Bentuk-bentuk kejahatan tersebut makin kompleks karena dikendalikan oleh aktor-aktor

dengan jaringan lintas negara yang sangat rapi, serta memiliki kemampuan teknologi dan

dukungan finansial. Di samping itu, isu-isu keamanan domestik seperti separatisme

bersenjata, radikalisme dan konflik komunal masih melanda sejumlah negara terutama

negara-negara berkembang. Isu-isu keamanan dunia yang makin kompleks tersebut

memerlukan cara penanganan yang lebih komprehensif.

Seiring dengan perkembangan global tersebut, di Indonesia juga berlangsung proses

perubahan melalui format Gerakan Reformasi yang terjadi di seluruh wilayah nasional dari

Sabang sampai Merauke. Gerakan reformasi tersebut menuntut suatu perubahan pada

segenap aspek yang memungkinkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis dapat

terwujud.

Silang hubungan yang berlangsung dalam proses perubahan global, regional dan

domestik telah membentuk spektrum ancaman dan gangguan keamanan nasional Indonesia

yang kompleks dan multidimensi. Kondisi tersebut tidak dapat diabaikan dan harus segera

diatasi, sehingga stabilitas keamanan nasional dapat tercipta bagi terselenggaranya

pembangunan nasional.

TNI dan Polri yang di masa lalu berada dalam satu wadah Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia, telah mengalami reformasi dengan pemisahan ke dua institusi diikuti

penataan peran masing-masing Undang Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan

Negara pasal 16 ayat 4 mengamanatkan Menteri Pertahanan untuk menyusun buku putih

pertahanan serta penetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di

bidangnya.

Kebijakan pertahanan negara disusun berdasarkan kondisi obyektif yang dihadapi

Indonesia serta dengan memperhatikan perkembangan konteks strategis baik global maupun

regional. Isu keamanan nasional Indonesia yang dihadapi saat ini sangat komplek dan

berdampak serius pada keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Ancaman nyata

terhadap Indonesia cenderung meningkat baik yang bersifat lintas negaramaupun yang

timbul di dalam negeri. Isu-isu keamanan tersebut perlu penanganan serius dan mendesak,

karena itu menjadi prioritas dalam kebijakan pertahanan.

Pada sisi lain, isu keamanan regional dan global juga memerlukan keterlibatan aktif

semua negara untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Munculnya ancaman

terorisme serta kejahatan lintas negara lainnya, maka dalam rangka menumpasnya

memerlukan kesatuan usaha kerjasama antar negara. Oleh karena itu, di samping

mengembangkan kebijakan pertahanan negara yang diarahkan untuk mengatasi isu-isu

keamanan aktual dalam negeri, juga perlu dikembangkan kerjasama keamanan dengan

negara lain. Kerjasama antar negara diwujudkan dengan prinsip saling percaya dan saling

menghormati hak kedaulatan masing-masing negara, dan tidak saling mengintervensi urusan

internal negara lain. Bagi Indonesia, kerjasama keamanan dengan negara lain berdasarkan

pada politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif dan sebagai bangsa merdeka yang

berdaulat. Kerjasama dengan negara lain tersebut diarahkan untuk kepentingan bilateral,

sekaligus mewujudkan keamanan kawasan dan perdamaian dunia.

Dari hal-hal tersebut diatas, Buku Putih Pertahanan ini memiliki dua arti penting.

Pertama, untuk memberikan pemahaman yang lengkap dan utuh tentang penyelenggaraan

pertahanan negara Indonesia dan keterpaduan perwujudannya. Kedua, untuk

mengkomunikasikan kebijakan pertahanan Indonesia kepada masyarakat internasional.

Melalui pemahaman tersebut akan tercipta rasa saling percaya dan saling menghormati

antara segenap komponen bangsa Indonesia, begitupun dengan negara-negara di kawasan

regional dan internasional.

Disadari bahwa beban pemerintah cukup berat, terutama dalam kondisi pemerintah

mengghadapi berbagai permasalahan dan tantangan bangsa yang multidimensi saat ini.

Dalam kondisi demikian, tidak dapat dipungkiri, bahwa penyelenggaraan pertahanan negara

di masa mendatang juga akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pencapaian

sasaran penyelenggaraan pertahanan negara memerlukan dukungan semua pihak dan

segenap komponen bangsa, sebagai perwujudan hak dan kewajiban setiap negara. Oleh

karena itu, peran aktif segenap komponen bangsa dalam penyelenggaraan pertahanan

negara merupakan kekuatan bangsa Indonesia dalam menjamin tetap tegaknya NKRI.

BAB DUA REFORMASI NASIONAL DAN PERTAHANAN NEGARA

Reformasi Nasional

Semangat dan cita-cita luhur untuk menata kembali kehidupannya untuk meraih masa

depan yang lebih cerah, telah mendorong segenap rakyat Indonesia melakukan Gerakan

Reformasi. Hakekat reformasi nasional adalah suatu perubahan seluruh aspek

kehidupan bangsa menuju kehidupan yang lebih baik. Perubahan dimaksud berskala

nasional dan

dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, serta oleh segenap komponen

bangsa. Arah dan tujuan reformasi tersebut sejalan

dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17

Agustus 1945, serta selaras dengan nilai-nilai kultur

bangsa Indonesia dan nilai -nilai universal.

Cita-cita luhur reformasi tersebut hanya mungkin tercapai melalui pembentukan

pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa. Pemerintah yang diinginkan adalah

pemerintahan yang mampu menata kehidupan demokratis dan mewujudkan supremasi

hukum, mampu memberantas KKN dan segenap penyimpangan lainnya yang menghambat

pembangunan maupun kepentingan nasional. Upaya untuk mencapai cita-cita luhur tersebut

bukanlah hal ringan dan mudah. Kondisi obyektif Indonesia merupakan realita adanya

tantangan dan kendala yang menghadang antara lain krisis ekonomi dan moneter, serta

berbagai konflik yang belum teratasi secara tuntas. Kondisi obyektif tersebut telah

menimbulkan dampak-dampak terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya. Persoalan yang

dihadapi makin kompleks, karena iklim politik yang berkembang sebagai akibat dari

kedewasaan berpolitik yang belum memadai, cenderung menggiring suasana ke arah euforia

demokrasi.

Gambaran kondisi di atas mengisyaratkan, bahwa jalan menujumasyarakat demokratis

yang diharapkan masih sangat panjang dan menghadapi tantangan yang berat. Meskipun

demikian, diyakini bahwa reformasi yang dilaksanakan saat ini merupakan kebutuhan, yakni

sebagai wahana dan instrumen yang paling tepat untuk mengantarkan bangsa Indonesia

menuju masyarakat "civil" yang dicita-citakan. Walaupun menghadapi tantangan yang berat,

namun keyakinan akan kebenaran arah perjuangan reformasi nasional, telah mendorong

semangat untuk terus melanjutkan proses reformasi. Upaya untuk mewujudkan cita-cita

reformasi membutuhkan kebulatan tekad serta dukungan segenap bangsa Indonesia.

Tekad dan dukungan tersebut menuntut kerja keras serta usaha bersama secara sinergis

agar agenda reformasi yang telah disepakati bersama tetap berada pada jalur yang benar.

Sejalan dengan komitmen tersebut, tindakan yang menghambat dan menggagalkan

reformasi harus dihindarkan agar tidak dinodai oleh tindakan anarkhis atau upaya

memaksakan kepentingan kelompok atau golongan. Reformasi nasional harus tetap

dilanjutkan dan dijaga kesinambungannya dalam kerangka konstitusi Undang Undang Dasar

(UUD) 1945 dan nilai falsafah Pancasila.

Reformasi Pertahanan Negara

Sejalan dengan komitmen reformasi nasional, reformasi di bidang pertahanan negara

dilaksanakan secara konsepsional dengan berlandaskan pada kostitusi UUD 1945 dan

falsafah Pancasila.

Reformasi pertahanan negara merupakan komitmen bangsa yang dilaksanakan

secara bertahap dan berlanjut, mencakup penataan struktur, kultur dan tata nilai sebagai

satu kesatuan perubahan yang utuh dan menyeluruh.

Agenda penataan struktur sejauh ini telah mencakup penataan organisasi pertahanan

negara yang menyentuh segi -segi substansial. Penataan tersebut meliputi perubahan

struktur organisasi, tataran kewenangan, fungsi dan tugas Departemen Pertahanan

(Dephan), fungsi dan tugas TNI. Upaya penataan dimaksudkan agar penyelenggaraan

pertahanan negara dapat lebih efektif sesuai dengan perkembangan konteks stratregis serta

dalam bingkai masyarakat demokratis. Pada aspek kultur dan tata nilai, perubahan diarahkan

pada sikap dan perilaku penyelenggara pertahanan negra untuk mampu memposisikan diri

ssuai peran dan tugasnya. Perubahan dimaksud berlaku pada segenap jajaran di Dephan

dan TNI, mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah.

Reformasi di bidang pertahanan negara bertitik tolak dari Ketetapan (TAP) MPR

nomor VI tahun 2000, tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR nomor VII tahun 2000

tentang Peran TNI dan Peran Polri. Salah satu wujudnya adalah Undang Undang (UU)

Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menggantikan UU RI Nomor 20 tahun

1982. UU RI Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan

Keamanan Negara sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi. UU Pertahanan

Nomor 3 tahun 2002, di samping mengatur penataan negara ke depan untuk mendukung

kepentingan nasional sesuai cita-cita reformasi serta untuk tujuan nasional.

Secara substansi UU RI Nomor 3 tahun 2002 mengatur wewenang dan tanggung

jawab Menteri Pertahanan, peran dan tugas TNI, wewenang dan tanggung jawab Panglima

TNI, nilai-nilai demokratis, hak azasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, peran DPR

dalam pertahanan negara, hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Secara

ringkas, diatur sebagai berikut :

Wewenang dan Tanggung Jawab Menteri Pertahanan

Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan

negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.

Menteri Pertahanan menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan

kerjasama bilateral, regional dan internasional di bidangnya.

Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan,

pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri

pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya.

pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya.

Peran dan Tugas Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan

negara untuk :

Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.

Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa.

Melaksanakan Operasi Militer selain perang.

Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional

dan internasional.

Wewenang dan Tanggung Jawab Panglima TNI

Panglima TNI memimpin Tentara Nasional Indonesia.

Panglima TNI menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer,

pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan operasional.

Panglima TNI berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara

dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang.

Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen

pertahanan negara dan bekerjasama dengan Menteri Pertahanan dalam pemenuhan

kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.

Nilai-nilai Demokrasi, HAM, dan Lingkungan Hidup

Pertahanan negara disusun atas dasar prinsip demokrasi, hak azasi manusia (HAM),

kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum

internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara

damai.

Pendayagunaan segala sumber daya alam dan buatan harus memperhatikan prinsip-

prinsip berkelanjutan, keragaman, dan produktivitas lingkungan hidup.

Keterlibatan DPR

Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan TNI. Dalam

hal pengerahan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan

Presiden harus mendapat persetujuan DPR.

Presiden mengankat dan memberhentikan Panglima setelah mendapat pe rsetujuan

DPR.

DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum pertahanan

negara.

Keterlibatan Rakyat

Hakekat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang

penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga

negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI

sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen

pendukung.

Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya

buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan

melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya

buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak

langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan

komponen pendukung.

Reformasi Internal TNI

Sejalan dengan komitmen reformasi pertahanan negara, TNI melakukan reformasi

internal. Reformasi internal TNI pada hakekatnya merupakan tekad dan komitmen TNI untuk

melakukan pembaharuan institusi TNI melalui langkah-langkah konstruktif sejalan dengan

pembangunan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis. Pembaharuan dimaksud

dilakukan TNI secara konseptual untuk menata fungsi dan tugasnya sesuai yang

diamanatkan dalam UU RI nomor 3 tahun 2002. Reformasi internal merupakan kebutuhan

melakukan pembaharuan institusi TNI melalui langkah-langkah konstruktif sejalan dengan

pembangunan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis. Pembaharuan dimaksud

dilakukan TNI secara konseptual untuk menata fungsi dan tugasnya sesuai yang

diamanatkan dalam UU RI nomor 3 tahun 2002. Reformasi internal merupakan kebutuhan

TNI untuk mewujudkan institusi TNI yang profesional dan dilaksanakan secara bertahap dan

berlanjut. Dalam kaitan tersebut, TNI telah melakukan berbagai upaya untuk kembali pada

jati dirinya sebagai tentara yang berasal dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan melindungi

keselamatan rakyat. Oleh karena jiwa rakyat adalah jiwa TNI, maka TNI harus senantiasa

memelihara kemanunggalannya dengan rakyat yang merupakan andalan kekuatan

pertahanannegara Indonesia.

Jiwa dan semangat pembaharuan selalu melekat dalam TNI sesuai tantangan dan

dinamika lingkungan yang berlaku. Komitmen tersebut telah dilakukan antara lain melalui

kegiatan mengumpulkan berbagai bahan pemikiran strategis melalui kegiatan

mengumpulkan berbagai bahan pemikiran strategis melalui kegiatan seminar, diskusi dan

pengkajian-pengkajian, baik yang dilaksanakan di lingkungan sendiri, maupun bersama-

sama dengan kalangan lain. Dari kegiatan-kegiatan tersebut TNI telah menyusun suatu

konsep pemikiran strategis, suatu konsep reformasi internal yang dikenal dengan "Paradigma

Baru Peran TNI". Paradigma Baru Peran TNI berisikan dokumen tentang Redefinisi, Reposisi

dan Reaktualisasiperan TNI dalam Kehidupan Bangsa di Masa Depan. Dokumen tersebut

ditanda-tangani oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia (ABRI) pada 5 Oktober 1998. Niat dan komitm en untuk mereformasi diri

tersebut, kemudian diwadahi secara formal oleh wakil -wakil rakyat melalui TAP MPR-RI

Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, dan Tap MPR-RI Nomor :

VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Implementasi reformasi internal TNI meliputi

TNI tunduk pada otoritas politik pemerintah yang dipilih oleh rakyat sesuai dengan

nilai-nilai demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaan

tugasnya TNI senantiasa melaksanakan tugas negara untuk kepentingan nasional.

Tugas TNI untuk melaksanakan kebijakan pertahanan sebagaimana diatur dalam

pasal 10 UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ditentukan melalui

keputusan politik pemerintah. Oleh karenanya tanggung jawab politik TNI ada pada

pimpinan nasional.

keputusan politik pemerintah. Oleh karenanya tanggung jawab politik TNI ada pada

pimpinan nasional.

TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara dengan menyelenggarakan

perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer serta

memelihara kesiapsiagaan (pasal 10, 14 dan 18 UU RI No. 3 tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara).

TNI sebagai bagian dari sistem nasional, tidak mengambil posisi eksklusif tetapi

senantiasa memelihara keterkaitan dengan komponen bangsa yang lain.

TNI dalam menjalankan tugasnya sesuai aturan pelibatan yang ditetapkan oleh

pemerintah.

Beberapa perubahan struktural antara lain : Pemisahan Polri dan TNI yang semula

bersama-sama tergabung dalam ABRI. Perubahan tersebut diikuti penghapusan

jabatan Kassospol TNI dan Kaster TNI, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, likuidasi

fungsi kekaryaan serta sosial politik TNI, penghapusan keberadaan Fraksi TNI/Polri di

lembaga legislatif paling lambat tahun 2009, serta perubahan doktrin dan organisasi

TNI. Pemisahan TNI dan Polri tersebut juga berimplikasi pada perubahan Dephankam

menjadi Dephan.

Komitmen TNI untuk melaksanakan reformasi adalah tekad dan kemauan politik TNI

yang ditujukan untuk mewujudkan tentara profesional, TNI telah memiliki komitmen untuk

menjauhkan diri dari keterlibatannya dalam politik praktis, serta berada di bawah kekuasaan

pemerintah yang dipilih rakyat secaa konstitusional dan demokratis.

Harapan TNI sebagai tentara profesional meliputi TNI yang tidak berpolitik, berada di

bawah kekuasaan pemerintah yang dipilih oleh rakyat berdasarkan cara-cara demokratis dan

konstitusional, TNI yang terdidik dan terlatih baik, TNI yang terlengkapi kebutuhan

alutsistanya secara memadai, serta prajurit TNI yang dicukupi kesejahteraan dan

pendapatannya secara layak.

Sebagai tentara rakyat, TNI harus selalu dekat dengan rakyat, TNI harus mengenal

dan hidup bersama rakyat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk memisahkan TNI dari rakyat

merupakan pengikaran akan kodrat TNI sebagai tentara yang berasal dari rakyat, berjuang

bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Inilah salah satu hakekat penyelenggaraan

fungsi teritorial yang dilaksanakan TNI untuk tetap memelihara kedekatan dengan rakyat dan

teritorialnya.

bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Inilah salah satu hakekat penyelenggaraan

fungsi teritorial yang dilaksanakan TNI untuk tetap memelihara kedekatan dengan rakyat dan

teritorialnya.

BAB TIGA KONTEKS STRATEGIS

Dalam tingkat strategis, isu politik, ekonomi, dan tindakan ilegal lintas negara,

memiliki jangkauan wilayah nasional, regional, serta global, dan isu tersebut merupakan

faktor yang berpengaruh terhadap keamanan nasional, regional, dan global. Isu politik,

ekonomi, dan keamanan memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi,

selanjutnya isu tersebut akan selalu menjadi perhatian masyarakat internasional karena

akan menyangkut pada kepentingan nasional masing-masing negara.

Indonesia yang merupakan negara terbuka, tidak bebas dari pengaruh

perkembangan global dan regional. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan Indonesia

yang terbentuk selama ini, tidak berdiri sendiri namun dipengaruhi juga oleh faktor eksternal.

Isu domestik yang dihadapi Indonesia pada dekade terakhir ini tidak terlepas dari kontribusi

faktor-faktor eksternal, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga faktor yang saling

berhubungan perlu dicermati.

Global

Berakhirnya perang dingin belum menjamin bagi terwujudnya keamanan dan

perdamaian dunia. Konflik antar etnis/ras, terorisme, pencucian uang, penyelundupan

manusia, perdagangan ilegal, narkoba adalah ancaman non tradisional, dan merupakan

ancaman terhadap keamanan domestik, regional, dan global. Sedangkan ancaman

tradisional seperti senjata pemusnah masal, sengketa antar negara, dan perlombaan senjata

tetap merupakan isu laten. Ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional tetap

menimbulkan kekuatiran bagi masyarakat internasional karenamerupakan bentuk ancaman

terhadap perdamaian dunia yang dapat berkembang menjadi ancaman berskala besar.

menimbulkan kekuatiran bagi masyarakat internasional karenamerupakan bentuk ancaman

terhadap perdamaian dunia yang dapat berkembang menjadi ancaman berskala besar.

Kecenderungan keamanan dunia diwarnai oleh isu keamanan non-tradisional yang

semakin marak, disamping isu keamanan tradisional yang belum dapat diabaikan sama

sekali. Kompleksitas keamanan global semakin bertambah dengan adanya upaya

mengembangkan dan mempertahankan hegemoni melalui penguatan aliansi,

pengembangan kemampuan militer, keunggulan teknologi, maupun dengan

mempertahankan keunggulan ekonomi.

Globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan

perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dunia. Akses informasi semakin mudah dan

cepat, dapat mencapai tempat lain tanpa memandang jarak dan batas negara. Batas suatu

negara seakan-akan menjadi kabur dan seolah-olah menghadirkan dunia tanpa batas.

Hakekat kedaulatan negara mendapat tantangan karena kewenangan negara berkurang

jangkauannya dalam aspek tertentu. Seperti menghadapi arus informasi, negara tidak dapat

sepenuhnya mengatur arus informasi, walaupun informasi tersebut dapat mempengaruhi

perilaku warga negaranya.

Segala kemudahan yang

diperoleh dalam proses

globalisasi mendorong

ketergantungan antar negara,

namun juga memaksakan

kompetisi antar umat manusia,

antar golongan, dan antar

negara.

Negara dan bangsa yang memiliki keunggulan akan mampu memenangkan kompetisi,

berarti mampu mengejar kepentingan nasionalnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

rakyatnya. Seiring dengan kemajuan tersebut, tindakan ilegal dan kriminal lintas negara juga

meningkat, dalam bentuk ancaman baru seperti terorisme, penyelundupan manusia, atau

drugtraficking yang dilakukan secara terorganisasi.

Kecenderungan hubungan masyarakat internaisonal dan hubungan antar negara

dibangun atas dasar saling percaya dan saling menghormati. Penciptaan kondisi seperti itu

memberikan peluang yang sangat baik bagi suatu dialog guna menghadapi perbedaan

pandangan atas suatu isu bersama. Dialog dan diplomasi menjadi sarana penting untuk

meredam konflik dan memperoleh penyelesaian secara damai. Namun, perbedaan posisi

dibangun atas dasar saling percaya dan saling menghormati. Penciptaan kondisi seperti itu

memberikan peluang yang sangat baik bagi suatu dialog guna menghadapi perbedaan

pandangan atas suatu isu bersama. Dialog dan diplomasi menjadi sarana penting untuk

meredam konflik dan memperoleh penyelesaian secara damai. Namun, perbedaan posisi

dan lebarnya kesenjangan antar negara maju dengan negara berkembang di bidang

ekonomi, teknologi dan militer menjadi salah satu faktor penghalang dalam suatu dialog.

Upaya memperoleh dukungan dari negara lain atau merebut pengaruh arat negara lain,

mengembangkan dan mempertahankan hegemoni di berbagai bidang, tidak jarang menjadi

sumber potensi konflik antar bangsa.

Sejak tragedi yang menimpa World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat pada

11 September 2001, terorisme internasional menjadi bentuk baru perang, merupakan

ancaman asimetri dan menjadi ancaman nyata bagi dunia. Pembentukan definisi terorisme

internasional dan resolusi PBB untuk mengatasinya merupakan upaya masyarakat

internasional untuk memerangi terorisme internasional. Kampanye global memerangi

terorisme dilakukan dengan langkah-langkah konkrit secara intensif. Setiap negara wajib

menyelidiki kelompok teroris, mengidentifikasi sumber dan aliran dana teroris serta

menghentikannya, kemudian melaporkannya ke PBB. Negara-negara maju melakukan

tindakan memberikan bantuan teknik dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan negara

lain dalam menghadapi terorisme. Upaya nyata dan kerja keras masyarakat internasional

dalam memerangi terorisme internasional belum mampu sepenuhnya menghentikan aksi

terorisme internasional. Bahkan setahun setelah tragedi WTC, teroris beraksi kembali di Bali

dan dikenal sebagai tragedi Bali 12 Oktober 2002.

Selain dua tragedi tersebut yang mengguncangkan dunia, aksi terorisme dalam

skala kecil terjadi di berbagai negara. Tindakan terorisme selalu menimbulkan korban jiwa,

mengancam keselamatan publik, menimbulkan kekacauan yang luas sehingga mengancam

keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Konflik di Timur Tengah, Asia S elatan, maupun

di Asia Tenggara merupakan bentuk terorisme sehingga ancaman terorisme internasional

masih terus membayangi dunia. Terorisme internasional menjadi musuh bersama

masyarakat dunia sehingga harus diperangi secara bersama-sama oleh masyarakat

internasional.

Kegiatan ilegal dan kejahatan lintas negara seperti penyelundupan manusia,

senjata, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, imigran gelap, menunjukan

peningkatan yang tajam. Tindakan ilegal dan kejahatan lintas negara umumnya menimbulkan

kerugian terhadap negara lain, dan sangat mungkin berkembang mengganggu keamanan

kawasan sera mengganggu hubungan antar bangsa. Peningkatan tersebut antara lain

senjata, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, imigran gelap, menunjukan

peningkatan yang tajam. Tindakan ilegal dan kejahatan lintas negara umumnya menimbulkan

kerugian terhadap negara lain, dan sangat mungkin berkembang mengganggu keamanan

kawasan sera mengganggu hubungan antar bangsa. Peningkatan tersebut antara lain

didorong oleh masalah politik, kesenjangan ekonomi, serta adanya jaringan kejahatan lintas

negara berskala internasional. Pergolakan politik dan disparitas ekonomi di beberapa negara

telah menimbulkan migrasi berskala besar yang berusaha mencari peluang kerja dan iklim

kehidupan yang lebih baik di negara lain. Di samping itu, dampak kesulitan ekonomi yang

menyebabkan kesulitan mendapatkan lapangan kerja, juga mendorong manusia untuk

melakukan segala cara agar dapat bertahan hidup. Kejahatan lintas negara dilakukan secara

terorganisasi dalam suatu jaringan antar negara, digerakkan oleh aktor dengan dukungan

teknologi dan finansial sehingga diperlukan upaya yang sistemati dan kerjasama antar

negara untuk mengatasinya.

Runtuhnya Uni Soviet diikuti dengan perubahan drastis atas struktur kekuatan

dunia, yang semula bipolar berubah menjadi multipolar serta memunculkan Amerika Serikat

menjadi satu-satunya kekuatan adidaya. Meskipun dunia didominasi oleh kekuatan Amerika

Serikat, namun Rusia, Uni Eropa, Cina, dan Jepang meripakan negara besar yang

mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat internasional. Dengan kekuatan

politik, ekonomi, dan militer yang dimilikinya, negara-negara tersebut di atas tidak dapat

diabaikan dan mempunyai kemampuan yang signifikan dalam menentukan keamanan

kawasan dan perdamaian dunia.

Di samping polarisasi kekuatan masyarakat, organisasi internasional seperti

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Gerakan Non Blok (GNB) mempunyai peran yang

signifikan dalam memelihara ketertiban dunia. PBB terus berusaha meningkatkan eksistensi

dan perannya dalam memecahkan masalah-masalah internasional di sejumlah kawasan.

Pada dasa warsa terakhir ini, PBB giat mengembangkan konsep keamanan kemanusiaan

(human security concept). Konsep tersebut diarahkan untuk menyelamatkan umat manusia

dari tindakan kesewenang-wenangan. Dalam konsep tersebut, UN Charter Chapter VII

dapat digunakan sebagai alat legitimasi untuk melakukan intervensi kemanusiaan

(humanitarian intervention) ke dalam wilayah suatu negara, dengan mengabaikan kedaulatan

negara yang bersangkutan. Namun alat legitimasi UN Charter Chapter VII tersebut belum

diterima oleh semua negara, terutama karena perbedaan kepentingan serta adanya

karakteristik bangsa yang berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain.

diterima oleh semua negara, terutama karena perbedaan kepentingan serta adanya

karakteristik bangsa yang berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang menghadirkan kemudahan

dalam melakukan akses informasi, aktivitas perekonomian berkembang pesat melampaui

batas negara. Kemajuan tersebut telah mendorong globalisasi ekonomi yang membentuk

pasar bebas. Regionalisme dan aliansi ekonomi berkembang pesat dengan hadirnya aliansi-

aliansi ekonomi seperti Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC), ASEAN Free Trade

Agreement (AFTA), Nort American Free Trade Agreement (NAFTA), dan European Union

(EU). Pemberlakuan pasar bebas dan perdagangan bebas menciptakan iklim kompetisi yang

ketat, mendorong setiap negara mengembangkan produk-produk unggulan yang kompetitif.

Keterbatasan kemampuan terutama sektor permodalan, kualitas sumber daya

manusia, dan teknologi, serta aturan pasar bebas yang sangat ketat, telah melahirkan

kekuatiran bagi negar-negara berkembang. Ketidakmampuan negara berkembang dalam

berkompetisi akan menjadikannya hanya sebagai pasar bagi produk-produk negara maju.

Ketimpangan persaingan ekonomi negara maju terhadap negara berkembang akan

menimbulkan peluang bagi munculnya ketidakpuasan dan tindakan proteksi, sehingga

akhirnya memicu konflik dan krisis yang dapat menggangu stabilitas keamanan.

Isu kerusakan lingkungan hidup semakin meningkat dan menjadi titik perhatian

masyarakat dunia. Konferensi Tingkat Tinggi Lingkungan Hidup dan Pembangunan (KTT

Bumi) Rio de Janeiro tahun 1992, serta KTT Johanesburg 2002, mencanangkan diadopsinya prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Prinsip pembangunan

berkelanjutan dimaksudkan untuk menyelamatkan lingkungan hidup akibat tindakan

sewenang-wenang masyarakat. Dalam mengeksploitasi lingkungan hidup untuk mencukupi

kebutuhan hidupnya, diharapkan masyarakat jangan sampai merusak lingkungan hidup

sehingga menimbulkan kerugian bagi umat manusia dan mengorbankan generasi berikutnya.

Namun kenyataan menunjukan bahwa praktek pembakaran hutan, perambahan hutan tanpa

memperhatikan ekosistem, pembuangan limbah kelaut oleh negara-negara tertentu di

wilayah negara lain, masih terus berlangsung yang menyebabkan kerusakan lingkungan

makin bertambah.

Proses deforestasi yang terjadi, tidak diimbangi dengan penurunan emisi dunia,

bahkan ada kecenderungan Protokol Kyoto masih ditanggapi setengah hati oleh negara

tertentu. Kerusakakkn lingkungan yang terus berlanjut, akan mengakibatkan kelangkaan

sumber daya alam. Kerusakan lingkunagn yang semakin parah tanpa diimbangi dengan

upaya konstruktif untuk memperbaikinya, akan menimbulkan kesengsaraan umat manusia

bahkan ada kecenderungan Protokol Kyoto masih ditanggapi setengah hati oleh negara

tertentu. Kerusakakkn lingkungan yang terus berlanjut, akan mengakibatkan kelangkaan

sumber daya alam. Kerusakan lingkunagn yang semakin parah tanpa diimbangi dengan

upaya konstruktif untuk memperbaikinya, akan menimbulkan kesengsaraan umat manusia

yang sulit dicegah. Meningkatnya kesadaran umat manusia terhadap lingkungan hidup telah

menjadikan lungkungan hidup tersebut sebagai isu global yang penting.

Regional

Perkembangan dan kecenderungan global merupakan salah satu faktor yang

sangat mempengaruhi dinamika keamanan regional. Faktor-faktor lain yang juga sangat

berpengaruh, adalah peran dan kepentingan negara-negara besar, ditambah dengan

permasalahan hubungan antar negara di kawasan.

Peran Negara-negara Besar

Kecenderungan keamanan Asia Tenggara yang dihadapi adalah terjadinya

pergeseran pada permasalahan keamanan regional, seperti adanya berbagai konflik yang

bersumber dari klaim teritorial, keamanan jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan

melalui laut, sampai kepada masalah keamanan non-tradisional seperti terorisme,

perompakan dan pembajakan di laut , penyelundupan senjata, migrasi ilegal, ataupun

penangkapan ikan ilegal. Selain dipengaruhi oleh negara-negara yang mendiami kawasan,

dinamika keamanan kawasan, khususnya kawasan Asia Tenggara ikut dipengaruhi oleh

kekuatan negara-negara besar karena adanya kepentingan mereka di Asia Tenggara.

Amerika Serikat (AS) yang merupakan satu-satunya negara adidaya, memiliki

kepentingan yang sangat besar di seluruh kawasan dunia, termasuk di kawasan Asia

Tenggara, baik kepentingan polotik, ekonomi, maupun keamanan. Tekad AS untuk

mempertahankan dan mewujudkan kepentingannya di berbagai belahan dunia tidak

diragukan karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Keunggulan AS

sebagai kekuatan dunia didukung oleh adanya penguasaan teknologi, kekuatan ekonomi,

kekuatan militer, maupun dukungan politik dalam negeri, dan hal tersebut akan tetap

dipertahankannya untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Karena itu, AS tetap memiliki

perhatian dan peran yang sangat signifikan pada isu keamanan kawasan dan global.

Perkembangan ekonomi Republik Rakyat Cina (RRC) yang pesat telah

menempatkan Cina sebagai salah satu negara besar dan penting secara regional maupun

global. Untuk mempertahankan kemajuan yang telah diperolehnya, maka upaya memenuhi

kepentingan nasional Cina akan menjangkau berbagai belahan dunia. Pemenuhan

kepentingannya itu akan dilakukan dengan menggunakan instrumen hubungan

internasionalnya. Negara-negara besar maupun negara-negara di kawasan Asia Pasifik tidak

dapat mengabaikan peran Cina bagi keamanan kawasan, karena Cina memiliki kepentingan

dan mempunyai kekuatan yang harus diperhitungkan dalam menentukan stabilitas

keamanan kawasan. Maka sangat beralasan menyatakan bahwa interaksi hubungan Cina

dengan kekuatan utama di kawasan seperti Amerika Serikat, Jepang, Ruasia dan Uni Eropa,

merupakan faktor yang berpengaruh dalam peta keamanan kawasan, khususnya di Asia

Pasifik. Dalam kaitan keamanan kawasan, hubungan politik RRC dengan Cina Taiwan

masih dilanda ketegangan dan belum menunjukan tanda-tanda penyelesaian secara

damai. Hubungan RRC - Cina Taiwan ini tetap menjadi fokus perhatian isu keamanan

kawasan bagi masyarakat internasional. Ketidakjelasan penyelesaian damai Cina - Taiwan

akan mewarnai prospek keamanan kawasan Asia Pasifik dan dunia pada umumnya.

Jepang, merupakan negara

yang kuat di bidang ekonomi,

negara pemasok hasil industri,

serta pengimpor terkemuka

atas minyak dan gas bumi.

Perekonomian Jepang menjangkau seluruh pelosok dunia dan perdagangan

internasionalnya merupakan bagian dari upaya pemenuhan kepentingan nasionalnya.

Keamanan perekonomian Jepang sangat dipengaruhi oleh keamanan wilayah perdagangan

internasionalnya, sehingga Jepang sangat memperhatikan keamanan regional dan global.

Karena itu, Jepang memiliki kepentingan yang kuat atas stabilitas keamana dunia. Jepang

juga memiliki pengaruh dalam upaya mewujudkan keamanan regional dan global. Karena itu,

sikap politik Jepang akan selalu diperhitungkan oleh negara-negara besar dunia, dan

merupakan salah satu kekuatan penyeimbang bagi stabilitas keamanan kawasan.

sikap politik Jepang akan selalu diperhitungkan oleh negara-negara besar dunia, dan

merupakan salah satu kekuatan penyeimbang bagi stabilitas keamanan kawasan.

Uni Eropa (EU) sebagai organisasi yang beranggotakan negara -negara industri,

memiliki kekuatan ekonomi cukup besar serta mempunyai peran dan pengaruh yang besar

dalam perekonomian global. Hubungan ekonomi anggota UE dengan negara-negara di

kawasan Asia Tenggara telah berkembang sedemikian rupa sehingga negara-negara UE

memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang besar atas kawasan Asia Tenggara, baik

sebagai pasar maupun pemasok bahan mentah. Karena itu keamanan kawasan Asia

Tenggara memiliki nilai strategis bagi Uni Eropa.

Isu Keamanan Perairan Kawasan

Berdasarkan data Internasional Maritime Bureau (IMB) Kuala Lumpur tahun 2001, dari

213 laporan pembajakan dan perompakan yang terjadi di perairan Asia dan kawasan

Samudera Hindia, 91 kasus diantaranya terjadi di perairan Indonesia. Namun data

pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh TNI-AL, menyatakan bahwa selama tahun 2001

terjadi 61 kasus yang murni dikatagorikan sebagai aksi pembajakan dan perompakan

dengan lokasi tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan

angka oleh kedua institusi tersebut, namun data tersebut menunjukan bahwa keamanan

perairan Indonesia pada dekade terakhir memiliki ancaman dan gangguan keamanan yang

cukup serius dan perlu penangan segera.

Internasional Maritime

Organization (IMO)

menyatakan bahwa

aksiperompakan yang terjadi

diperairan Asia Pasifik,

khususnya kawasan Asia Tenggara adalah yang tertinggi di dunia. Pelaku perompakan tidak

hanya menggunakan senjata tradisional, tetapi juga senjata api dan peralatan berteknologi

canggih. Keamanan di laut merupakan masalah yang kompleks karena upaya untuk

mengatasi perompakan di laut tidak dapat dilakukan hanya oleh satu negara saja, tetapi

melibatkan berbagai negara dan organisasi internasional. Karena itu upaya mewujudkan

keamanan di laut memerlukan kerja sama yang erat antarnegara.

keamanan di laut memerlukan kerja sama yang erat antarnegara.

Disamping masalah perompakan, penyelundupan manusia melalui perairan kawasan

Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, juga cenderung meningkat. Australia yang berada di

bagian selatan kawasan Asia Tenggara, merupakan salah satu negara tujuan para imigran

gelap. Hal tersebut menjadikan perairan di kawasan Asia Tenggara, termasuk perairan

Indonesia, menjadi jalur laut menuju benua tersebut. Penyelundupan manusia tidak dapat

dipandang sebagai masalah yang sederhana. Upaya penanggulangannya melibatkan

beberapa negara dengan berbagai kepentingan yang berbeda, terutama keamanan,

kemanusiaan, ekonomi, dan politik. Kegiatan migrasi ilegal berskala besar kerap kali

dilakukan oleh organisasi yang memiliki jaringan internasional. Migrasi ilegal memberikan

dampak negatif terhadap negara tujuan dan negara transit sehingga sering menimbulkan

persoalan politik, sosial ekonomi, dan ketegangan hubungan antarnegara. Disamping migrasi

ilegal, kasus penyelundupan manusia, seperti penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan

bayi, atau wanita ke negara lain melalui wilayah perairan juga marak akhir-akhir ini.

Kegiatan penyelundupan melalui wilayah perairan antar negara yang tidak kalah

maraknya pada dekade terakhir ini di kawasan Asia Tenggara adalah penyelundupan

senjata, amunisi, dan bahan peledak. Kegiatan ilegal tersebut memiliki aspek politik,

ekonomi, dan keamanan antar negara maupun di negara tujuan. Di bidang keamanan,

penyelundupan senjata menimbulkan masalah yang sangat serius karena secara langsung

akan mengancam stabilitas keamanan negara tujuan.

Perompakan di laut dan

penyelundupan yang diuraikan

di atas merupakan tindakan

ilegal lintas negara yang

menimbulkan kerugian bagi

negara-negara di kawasan

maupun bagi

negara-negara yang menggunakan lintas perairan. Tindakan ilegal lintas negara itu cukup

signifikan dan semakin menguatirkan negara-negara di kawasan. Tindakan ilegal tersebut

diorganisasi dengan rapi, sehingga perlu kerjasama antar negara untuk mengatasinya.

Isu Perbatasan Antar Negara

Belum tuntasnya penentuan garis batas suatu negara terhadap negara lain dapat

berpotensi menjadi sumber permasalahan hubungan keduanya di masa datang. Di samping

garis batas, masalah pelintas batas, pencurian sumber daya alam, dan kondisi geografi juga

merupakan sumber masalah yang dapat menggangu hubungan antar negara.

Di kawasan Asia Tenggara, ketidakjelasan batas antar dua negara dialami oleh

beberapa negara yang berbatasan, termasuk di laut Cina Selatan. Indonesia juga memiliki

permasalahan perbatasan dengan negara-negara lain, terlebih lagi mengingat demikian

luasnya wilayah darat dan perairan. Indonesia memiliki sepuluh negara tetangga yang

berbatasan, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini,

Australia, Palau dan Timor Leste.

Perbatasan Indonesia-Singapura.

Penambangan pasir laut di perairan sekitar Kepulauan Riau yakni wilayah yang

berbatasan langsung dengan Sinagpura, telah berlangsung sejak tahun 1970.

Kegiatan tersebut telah mengeruk jutaan ton pasir setiap hari dan mengaki batkan

kerusakan ekosistem pesisir pantai yang cukup parah. Selain itu mata pencaharian

nelayan yang semula menyandarkan hidupnya di laut, terganggu oleh akibat

penambangan pasir laut. Kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh penambangan

pasir laut telah menghilangkan sejumlah mata pencaharian para nelayan.

Penambangan pasir laut juga mengancam keberadaan sejumlah pulau kecil

karena dapat menenggelamkannya, misalnya kasus Pulau Nipah. Tenggelamnya

pulau-pulau kecil tersebut menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, karena

dengan perubahan pada kondisi geografis pantai akan berdampak pada penentuan

batas maritim dengan Singapura di kemudian hari.

Perbatasan Indonesia-Malaysia.

Penentuan batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah

perairan Selat Malaka masih belum disepakati ke dua negara. Ketidakjelasan batas

maritim tersebut sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan dan

nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia.

Demikian pula dengan perbatasan darat di Kalimantan, beberapa titik batas

belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak. Permasalahan lain antar kedua

negara adalah masalah pelintas batas, penebangan kayu ilegal, dan penyelundupan.

Forum General Border Committee (GBC) dan Joint Indonesia Malaysia Boundary

Committee (JIMBC), merupakan badan formal bilateral dalam menyelesaikan masalah

perbatasan kedua negara yang dapat dioptimalkan.

Perbatasan Indonesia-Filipina.

Belum adanya kesepakatan tentang batas maritim antara Indonesia dengan

Filipina di perairan utara dan selatan Pulau Miangas, menjadi salah satu isu yang

harus dicermati. Forum RI-Filipina yakni Joint Border Committee (JBC) dan Joint

Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) yang memiliki agenda sidang secara

berkala, dapat dioptimalkan menjembatani permasalahan perbatasan kedua negara

secara bilateral.

Perbatasan Indonesia-Australia.

Perjanjian perbatasan RI-Australia yang meliputi perjanjian batas landas

kontinen dan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mengacu pada Perjanjian RI-

Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997. Penentuan batas yang

baru RI-Australia, di sekitar wilayah Celah Timor perlu dibicarakan secara trilateral

bersama Timor Leste.

Perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Indonesia dan PNG telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan maritim.

Meskipun demikian, ada beberapa kendala kultur yang dapat menyebabkan timbulnya

salah pengertian. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk yang

terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional

dapat berkembang menjadi masalah kompleks di kemudian hari.

Perbatasan Indonesia-Vietnam.

Wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau

Condore di Vietnam yang berjarak tidak lebih dari 245 mil, memiliki kontur landas

kontinen tanpa batas benua, masih menimbulkan perbedaan pemahaman di antara ke

dua negara. Pada saat ini kedua belah pihak sedang melanjutkan perundingan guna

menentukan batas landas kontinen di kawasan tersebut.

kontinen tanpa batas benua, masih menimbulkan perbedaan pemahaman di antara ke

dua negara. Pada saat ini kedua belah pihak sedang melanjutkan perundingan guna

menentukan batas landas kontinen di kawasan tersebut.

Perbatasan Indonesia-India.

Perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau

Nicobar di India. Batas maritim dengan landas kontinen yang terletak pada titik -titik

koordinat tertentu di kawasan perairan Samudera Hindia dan Laut Andaman, sudah

disepakati oleh kedua negara. Namun permasalahan di antara kedua negara masih

timbul karena sering terjadi pelanggaran wilayah oleh kedua belah pihak, terutama

yang dilakukan para nelayan.

Perbatasan Indonesia-Thailand.

Ditinjau dari segi geografis, kemungkinan timbulnya masalah perbatasan

antara RI dengan Thailand tidak begitu kompleks, karena jarak antara ujung pulau

Sumatera dengan Thailand cukup jauh, RI-Thailand sudah memiliki perjanjian Landas

Kontinen yang terletak di dua titik koordinat tertentu di kawasan perairan Selat Malaka

bagian utara dan Laut Andaman. Penangkapan ikan oleh nelayan Thailand yang

mencapai wilayah perairan Indonesia, merupakan masalah keamanan di laut. Di

samping itu, penangkapan ikan oleh nelayan asing merupakan masalah sosio-

ekonomi karena keberadaan masyarakat pantai Indonesia.

Perbatasan Indonesia-Republik Palau.

Sejauh ini kedua negara belum sepakat mengenal batas perairan ZEE Palau

dengan ZEE Indonesia yang terletak di utara Papua. Akibat hal ini, sering timbul

perbedaan pendapat tentang pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh para nelayan

kedua pihak.

Perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Saat ini sejumlah masyarakat Timor Leste yang berada diperbatasan masih

menggunakan mata uang rupiah, bahasa Indonesia, serta berinteraksi secara sosial

dan budaya dengan masyarakat Indonesia. Persamaan budaya dan ikatan

kekeluargaan antarwarga desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan, dapat

menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, dapat berkembang menjadi

masalah yang lebih kompleks. Disamping itu, keberadaan pengungsi Timor Leste

yang masih berada di wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup besar potensial

menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, dapat berkembang menjadi

masalah yang lebih kompleks. Disamping itu, keberadaan pengungsi Timor Leste

yang masih berada di wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup besar potensial

menjadi permasalahan perbatasan di kemudian hari.

Nasional

Pencermatan terhadap perkembangan dan kecenderungan nasional, baik politik,

ekonomi dan keamanan, menunjukkan bahwa isu domestik yang timbul, tidak terlepas dari

pengaruh eksternal, baik global mapun regional. Selain pengaruh faktor eksternal, terdapat

pula sejumlah faktor dari dalam negeri yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan

nasional. Faktor tersebut antara lain, sisi negatif dari heterogenitas suku bangsa Indonesia,

situasi ekonomi yang semakin memberatkan beban hidup, serta faktor politik, dan sosial.

Akumulasi dari faktor eksternal dan internal tersebut kemudian muncul dalam berbagai

bentuk eskalasi ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional, dan pada skala

yang luas dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Gerakan Separatis Bersenjata

Salah satu bentuk ancaman yang timbul di dalam negeri adalah aksi-aksi yang

dilakukan kelompok separatis di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Saat ini terdapat dua kelompok separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI,

yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Aksi-aksi yang dikembangkan oleh kelompok separatis dalam bentuk tindakan

kejahatan dan kekerasan telah menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan

masyarakat. Kejahatan dan kekerasan yang dilakukan kelompok separatis tersebut, tidak

saja menyebabkan kerugian materi dan korban jiwa, juga mengakibatkan terjadinya

pengungsian penduduk, serta mengganggu fungsi pemerintahan.

Perhatian dan prioritas

pemerintah dalam upaya

menciptakan kehidupan yang

lebih baik bagi masyarakat di

wilayah tersebut,

belum menyadarkan kelompok separatis. Penyelesaian isu separatis menjadi semakin

kompleks karena kelompok separatis berlindung dibalik isu HAM, mencari dukungan dan

mengalihkan basis gerakan di luar negeri.

Terorisme Terorisme telah merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan bangsa, bahkan

menjadi ancaman bagi demokrasi dan masyarakat sipil (civil society). Sejak tahun 1999

hingga peristiwa pemboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002, kegiatan teror di Indonesia

cukup meningkat.

Sejumlah aksi teror yang terjadi di Indonesia antara lain :

Peledakan Toserba Ramayana Jakarta, tanggal 2 Januari 1999.

Peledakan Mal kelapa Gading Jakarta, tanggal 9 Februari 1999.

Peledakan Plaza Hayam Wuruk Jakarta, tanggal 15 April 1999.

Peledakan mesjid Istiqlal tahun 1999 yang menghancurkan sejumlah ruangan

dan fasilitas lainnya di mesjid tersebut.

Peledakan Gereja (GKPI) di Medan tanggal 28 Mei 2000, dan Gereja Khatolik,

Jalan Pemuda Medan, tanggal 29 Mei 2000.

Peledakan Gedung Kejaksanaan Agung Jakarta, tanggal 4 Juli 2000.

Peledakan kantor Komisi Pemilu (KPU) Jakarta, tanggal 1 Juli 2000.

Peledakan di halaman Kedutaan Besar Filipina, tanggal 1 Agustus 2000 yang

menewaskan 2 orang, 22 orang luka berat, serta kerugian materiel antara lain

menghancurkan 29 kendaraan.

Peledakan di depan kantor Departemen Pertanian tanggal 30 Agustus 2000,

menghancurkan 1 buah bus penumpang.

menghancurkan 1 buah bus penumpang.

Peledakan gedung Bursa Efek Jakarta tanggal 13 September 2000 yang

menewaskan 15 orang, serta 37 orang luka berat dan menghancurkan 81

kendaraan.

Peledakan gedung Atrium Senen Jakarta, masing-masing tanggal 11

Desember 1998, 1 Agustus 2001 dan 23 September 2001.

Peledakan sejumlah gedung gereja pada malam Natal tahun 2000 dan 2001.

Peledakan di Bali tanggal 12 Oktober 2002, menewaskan lebih dari 200 jiwa

dan korban luka berat WNA dan WNI, serta kerugian harta benda.

Peledakan Mc Donald, Mal Ratu Indah di Makasar tanggal 5 Desember 2002

yang menewaskan 3 orang.

Peledakan Wisma Bhayangkari di Kompleks Mabes Polri - Jakarta Selatan

pada tanggal 3 Februari 2003.

Isu Konflik Komunal

Komposisi masyarakat Indonesia yang heterogen, disertai karakteristik geografis

berupa negara kepulauan, sangat potensial munculnya friksi-friksi komunal. Konflik komunal

dapat dipicu oleh ekslusivisme suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), serta

kesenjangan sosial ekonomi. Selain itu, perpindahan penduduk secara masal dari satu

wilayah ke wilayah lain selain berpengaruh terhadap tata kehidupan dan budaya setempat,

juga berpotensi sebagai sumber

konflik. Konflik yang terjadi di Maluku, Sulawesi Tengah (Poso), Kalimantan (Sanggau Ledo,

Sampit, Sambas), adalah contoh nyata konflik komunal. Kerugian yang diakibatkan oleh

konflik komunal berupa timbulnya gelombang pengungsian, penderitaan luar biasa bagi

masyarakat, korban jiwa, serta kerugian harta benda yang cukup besar. Resiko terbesar

yang ditimbulkan oleh konflik komunal adalah rusaknya solidaritas berbangsa maupun

rusaknya ikatan persatuan dan kesatuan bangsa. Disamping itu, kerusakan berbagai

konflik komunal berupa timbulnya gelombang pengungsian, penderitaan luar biasa bagi

masyarakat, korban jiwa, serta kerugian harta benda yang cukup besar. Resiko terbesar

yang ditimbulkan oleh konflik komunal adalah rusaknya solidaritas berbangsa maupun

rusaknya ikatan persatuan dan kesatuan bangsa. Disamping itu, kerusakan berbagai

infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam skala besar, menyebabkan

terganggunya kegiatan pemerintahan, terhambatnya kegiatan pelayanan masyarakat, serta

terbengkalainya penyelenggaraan pendidikan.

Kondisi masyarakat Indonesia yang rentan terhadap tindakan provokasi,

memudahkan konflik komunal berkembang cepat dan luas, serta memungkinkan gangguan

terhadap ketertiban publik yang seara eskalatif dapat mengganggu stabilitas keanaman

nasional. Struktur masyarakat yang heterogen, tingkat pendidikan yang belum maju, serta

krisis ekonomi yang belum pulih, menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-

kelompok yang ingin mengganggu stabilitas nasional.

Gerakan Kelompok Radikal

Sejarah perjuangan Bangsa Indonesia sarat dengan pengalaman menumpas berbagai

gerakan radikal di dalam negeri, seperti DI/TII, PRRI, Permesta dan PKI. Berbagai motivasi

melatarbelakangi gerakan-gerakan tersebut seperti agama, etnik atau kedaerahan, ideologi

dan politik. Dengan menggunakan kekuatan militer, pemerintah berhasil menumpas

gerakan-gerakan tersebut.

Memasuki abad 21, isu ideologi terdesak oleh isu global, yakni demokratisasi, hak

azasi manusia dan lingkungan hidup. Begitu kuatnya perhatian masyarakat dunia terhadap

isu global, menyebabkan masalah ideologi tergeser dan tidak populer lagi. Bagi negara-

negara maju dengan masyarakatnya sudah berada pada tingkat kedewasaan berpolitik,

ideologi bukan lagi menjadi masalah yang dipertentangkan. Berbeda dengan negara-negara

berkembang, seperti Indonesia, ideologi sering menjadi persoalan bangsa. Ideologi

bahkan kadangkala diperalat sebagai kendaraan untuk meraih kepentingan dan tujuan politik

tertentu.

Sejarah bangsa

Indonesia sejak kemerdekaan

hingga saat ini menunjukkan

bahwa persoalan ideologi

selalu muncul dari waktu ke

waktu. Ketika bangsa

Indonesia

memproklamirkan kemerdekaannya, pada saat itu pula Pancasila dikumandangkan sebagai

ideologi negara. Namun demikian, selalu ada saja kelompok-kelompok yang berupaya

mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Berbagai upaya dilakukan oleh kelompok-

kelompok dimaksud, baik melalui jalur politik maupun melalui gerakan bersenjata.Usaha

kelompok-kelompok teresbut masih eksis hingga saat ini, dan diperkirakan dalam waktu

mendatang masih terus berlangsung.

Suasana kebebasan demokratis dan penghormatan terhadap HAM yang berlangsung

selama ini, seakan-akan telah memberikan peluang bagi gerakan-gerakan radikal tersebut

untuk muncul kembali ke permukaan. Dengan memanfaatkan isu yang populer selama era

reformasi, kelompok-kelompok radikal menggunakan cara-cara baru atau menyusup ke

dalam kelompok-kelompok tertentu, sehingga tampak seakan-akan penopang gerakan

reformasi. Gerakan-gerakan radikal yang muncul sekarang ini, sebagian merupakan

penjelmaan dari kelompok-kelompok yang pada masa lalu merasa dimarginalkan.

Kelompok-kelompok tersebut memiliki jaringan yang tersebar di seluruhan wilayah

Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri. Tidak menutup kemungkinan mereka bahkan

merupakan bagian dari jaringan terorisme internasional.

Selain yang berbasis ideologi, muncul pula radikalisme dalam bentuk lain, misalnya

dengan menggunakan atribut agama. Konflik di Maluku dan Poso, menunjukkan adanya

peran kelompok-kelompok tersebut. Faham keagamaan telah diimplementasikan secara

sesat dan menyimpang, untuk mempengaruhi dan meyakinkan para pengikutnya, bahwa

perjuangannya