buku putih sanitasi - 3-3 kelembagaan dan keuangan

disampaikan dalam pelatihan fasilitator PPSP 2014, Jakarta 2014

Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan

Pelatihan fasilitator PPSP 2014

Gambaran pengelolaan sanitasi eksisting oleh pemangku

kepentingan, kebijakan terkait pengelolaan sanitasi, dan

pendanaan sanitasi bersama sama dengan gambaran teknis

akan menghasilkan profil sanitasi yang lengkap

Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan


esensi • Gambaran kondisi

kelembagaan & kebijakan sanitasi saat ini

tujuan

• Identifikasi stakeholder pembangunan & pengelolaan sanitasi

• Identifikasi tugas & fungsi masing-masing stakeholder

• Identifikasi kondisi ketersediaan & pelaksanaan kebijakan sanitasi

Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan


Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota

Peraturan KDH tentang Tupoksi SKPD

RPJMD, RKPD, Renstra SKPD

Kebijakan / Aturan yang terkait dengan :

– Pengelolaan layanan sanitasi

– Retribusi layanan sanitasi

– Kerjasama daerah terkait sanitasi

Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan


Tabel pemangku kepentingan

Tabel Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sanitasi

Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan


Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan


No. Langkah Pemetaan Kelembagaan Output Proses

1 Pengumpulan data sekunder

2 Pengkajian Perda ttg Organisasi dan

Tata Kerja Pemerintah Daerah

a. Struktur pengelolaan sanitasi saat ini

b. Informasi ttg regulator dan operator :

• Nomenklatur organisasi regulator & operator

• Bentuk unit organisasi regulator & operator

3 Pengkajian Perda /PerKDH ttg

Tupoksi SKPD

a. Tabel pemangku kepentingan pengelolaan sanitasi

saat ini

b. Daftar fungsi pengelolaan sanitasi yang belum

ditangani oleh kab/kota

4 Pengkajian Perda, Per KDH ttg

pengelolaan sanitasi di kab/kota

a. Tabel peraturan / kebijakan sanitasi kab/kota

b. Informasi kesediaan peraturan sanitasi (yang ada &

belum ada)

c. Informasi efektifitas pelaksanaan peraturan

5 Identifikasi SWOT kelembagaan Informasi SWOT dalam masing-masing komponen

sanitasi

Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan


Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan


UU 32/2004 ttg Pemerintah Daerah

PP 41/2007 ttg Organisasi Perangkat Daerah

Permendagri 57/2007 ttg Petunjuk Teknis Penataan

Organisasi Perangkat Daerah

Permendagri 56/2010 ttg Perubahan Permendagri

57/2007 ttg Petunjuk Teknis Penataan Organisasi

Perangkat Daerah

Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan


Justifikasi tingkat layanan sanitasi eksisting

Justifikasi alokasi anggaran sanitasi ke depan

Justifikasi sinkronisasi program sanitasi antar SKPD

Justifikasi permintaan pendanaan dari sumber selain

APBD Kab/Kota

Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan


Realisasi APBD (5 tahun terakhir)

Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (5 tahun

terakhir)

LAKIP

DPA-SKPD

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (KMK tentang

Kapasitas Fiskal Daerah setiap tahunnya)

Pilih salah satu…

Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan


Struktur umum APBD kabupaten/kota

Belanja sanitasi per-SKPD

Belanja sanitasi per-subsektor

Belanja sanitasi per-penduduk

Realisasi retribusi sanitasi per-subsektor

DSCR-Ruang Fiskal-Public Saving

Isu-isu keuangan

Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan


DSCR = ((PAD+DBH+DBH Prov.+DAU) –

Blj.Wajib ) / (Pokok Pinjaman +

Bunga + Biaya Lain2) Merupakan Indikator kemampuan Pemda Dalam Memenuhi Kewajiban keuangannya

Ruang Fiskal = Total Pendap – (DAK +

Pendap.Hibah + Dana

Darurat + Dana Peny./Otsus) –

Belanja Pegawai Tdk. Langsung

Ruang fiskal dapat didefinisikan sebagai : ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran

pemerintah, untuk menyediakan sumber daya tertentu tanpa mengancam kesinambungan

posisi keuangan pemerintah. (Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan umum setelah dikurang

pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) serta belanja yang sifatnya

mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga). Stephen S. Heller (IMF Policy Discussion

Paper, 2005)

Public Saving = Penerimaan – Belanja Wajib Merupakan Tabungan Masyarakat (Pendanaan yang tersedia di APBD yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat

Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan


2007 2008 2009 2010 20011

DSCR

PAD 9,778 10,674 11,781 13,226 15,172

DBH 32,250 34,790 37,803 41,406 46,219

DBHD

DAU 261,174 273,514 287,084 302,039 318,560

Blj.Wajib :

Blj. Pegawai 203,687 220,797 240,735 264,647 293,826

Angs.Pokok Pinj. 23,830

Angs.Bunga Pinj.

By. Lain

Pokok Pinjaman - - - - -

Bunga

By. Lain-lain 5,749 6,414 7,247 8,330 9,793

DSCR 13.16 15.31 13.24 11.05 8.80

RUANG FISKAL

Total Pendapatan 418,043 440,886 466,924 497,126 533,213

DAK 37,060 40,321 44,313 49,358 55,961

Pendap. Hibah

Dana Darurat

Dana Peny./Otsus 68,344 71,214 74,414 78,093 82,339

Blj. Pegawai Tdk. Lgs 203,687 220,797 240,735 264,647 293,826

R.Fiskal 108,953 108,554 107,462 105,028 101,087

PUBLIC SAVING

Penerimaan

PAD 9,778 10,674 11,781 13,226 15,172

DBH Pajak & DBH bkn. Pajak 32,250,000 34,789,688 37,803,344 41,405,530 46,218,954

DAU 261,173,715 273,514,173 287,083,895 302,038,992 318,559,855

DAK 37,060,200 40,321,498 44,313,326 49,358,398 55,961,256

DBH Pajak - Provinsi 9,438,310 10,372,703 11,527,962 13,004,478 14,961,593

Belanja Wajib

Belanja Mengikat 203,686,903 220,796,602 240,734,536 264,646,697 293,825,663

Kewajiban Daerah

Public Saving 136,245,100 138,212,132 140,005,773 141,173,928 141,891,168

Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan


Fasilitasi setiap anggota Pokja untuk merekap anggaran terkait sanitasi di

SKPD masing-masing 5 tahun terakhir

Arahkan data sesuai tabel keuangan yang akan disusun

Hitung rata2 pertumbuhan persentase masing-masing struktur pendapatan

dan belanja APBD

Hitung total anggaran sanitasi per-SKPD dan per-subsektor sanitasi

Hitung rata2 pertumbuhan dan komparasi anggaran sanitasi terhadap total

belanja APBD tahun bersangkutan

Hitung total anggaran per-jumlah penduduk untuk memperlihatkan posisi

investasi sanitasi kab/kota terkait terhadap investasi sanitasi ideal

Tampilkan perhitungan ekonomi untuk memperlihatkan kemungkinan

peningkatan anggaran sanitasi

Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan


Konvensional

CAGR

Regresi sederhana – Regresi dengan model ekonometrika

Moving Average

Exponential Smoothing

dll

Compound Annual Growth Rate (CAGR)

What Does Compound Annual Growth Rate (CAGR) Mean? The year-over-year growth rate of an investment over a specified period; calculated by

taking the (N)th root of the total percentage growth rate, where (N) is the number of years in the period being considered. It is expressed as follows:

Investopedia explains Compound Annual Growth Rate (CAGR) In reality, CAGR is not the actual return but an imaginary number that describes the

rate at which an investment would have grown if it had grown at a steady rate. CAGR can be thought of as a way to smooth out returns.

This concept may seem fuzzy, and CAGR is better defined by example. Suppose you invest $10,000 in a portfolio on January 1, 2005, and it grows to

$13,000 by January 1, 2006, then to $14,000 by 2007, and finally to $19,500 by 2008. Your CAGR would be the ratio of your ending value to your

beginning value ($19,500/$10,000 = 1.95) raised to the power of 1/3 (since 1/number of years = 1/3). Then 1 is subtracted from the resulting number:

1.95 raised to 1/3 power = 1.2493. (This could be written as 1.95^0.3333.) 1.2493 - 1 = 0.2493. Another way of writing 0.2493 is 24.93%. The CAGR for

your three-year investment is equal to 24.93%, representing the smoothed-out annualized gain earned over the time frame of the investment.

Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan


Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan


“ Interpretasi terhadap perhitungan yang dilakukan :

apakah alokasi anggaran selama ini cukup/tidak…??? Isu

apa saja yang muncul dari pemetaan keuangan

tersebut…??? ”

Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan


KEKUATAN (STRENGTH)

Pendanaan sanitasi telah dilakukan di

setiap SKPD terkait

KELEMAHAN (WEAKNESS)

Pendanaan sanitasi seringkali kalah dari

pembangunan sektor lain

PELUANG (OPPORTUNITY)

Pendanaan DAK Sanitasi yang diterima setiap

tahun

Program RPIJM untuk sanitasi

TANTANGAN (THREAT)

20% pendanaan untuk pendidikan

10% pendanaan untuk kesehatan

Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan


UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pro

fil s

anita

si :

kele

mba

gaan

& k

euan

gan


TERIMAKASIH

buku putih sanitasi - 3-3 kelembagaan dan keuangan

Business