buku pedoman pelaksanaan kkn unm
TRANSCRIPT
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___i
BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Penyusun
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
JUNI 2019
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___ii
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul i Daftar Isi ii Kata Pengantar iii BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Konsep Dasar Kuliah Kerja Nyata 1
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 2
C. Visi Kuliah Kerja Nyata 2
D. Misi Kuliah Kerja Nyata 2
E. Tujuan Program Kuliah Kerja Nyata 3
F. Prinsip Pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata 4
G. Manfaat Kuliah Kerja Nyata 5
H. Status Kuliah Kerja Nyata 6
I. Bentuk Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Parepare 7
J. Kepanitiaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Parepare 10
BAB II MEKANISME PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA 13 A. Tahap-tahap Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 13 B. Jaminan dan Fasilitas Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata 18
C. Kewajiban Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata 19
D. Sanksi bagi Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata 19
E. Dosen Pembimbing Lapangan 20
F. Evaluasi Keberhasilan Kuliah Kerja Nyata 21
BAB III JENIS KEGIATAN DAN PENILAIAN KULIAH KERJA NYATA 22
A. Jenis Kegiatan 22
B. Alokasi Waktu 23
C. Evaluasi Keberhasilan Kuliah Kerja Nyata 23
BAB IV PENUTUP 26
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___iii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah SWT, atas izinNya Tim telah dapat menyusun Buku Panduan Pelaksanan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Parepare.
Kuliah Kerja Nyata merupakan program intrakurikuler yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa program S1 Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare). Oleh karena itu pelaksanaannya disesuaikan dengan kurikulum, lewat suatu petunjuk sebagai pedoman kerja. Petunjuk tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan/penyimpangan dari tujuan kurikulum.
Pelaksanaan KKN bersifat interdisipliner dan sekaligus pengintegrasian antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui KKN mahasiswa dihadapkan secara langsung kepada masyarakat yang memungkinkan berlangsungnya sifat saling belajar dan membelajarkan antara keduanya.
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat, menuntut pelaksanaan KKN yang semakin baik. Agar pelaksanaan KKN dapat berjalan dengan baik, diperlukan pedoman pelaksanaan yang dapat diacu oleh semua pihak yang terlibat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan KKN. Dengan demikin, kehadiran buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata ini diharapkan kualitas dan akuntabilitas publik pelaksanaan KKN semakin meningkat serta memberi kontribusi yang optimal terhadap pembangunan bangsa dan Negara.
Terbitnya buku Pedoman KKN ini berkat kerja keras tim penyusun yang didukung oleh kerjasama banyak pihak. Oleh karena itu kepada tim penyusun serta pihak lain yang terlibat dalam penyusunan buku Pedoman KKN ini kami ucapkan banyak terima kasih. Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran dari pengguna selalu kami nantikan.
Parepare, Juni 2019
LPPM UM Parepare,
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___1
BAB I PENDAHULUAN
A. Konsep Dasar Kuliah Kerja Nyata
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian
kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner,
institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari tridharma perguruan
tinggi.
KKN merupakan bentuk perkuliahan yang dilaksanakan dengan langsung
terjun ke masyarakat. Masyarakat sasaran KKN dapat berupa masyarakat
pedesaan, masyarakat perkotaan, sekolah, masyarakat industri, atau
kelompok masyarakat lain yang dipandang layak menjadi sasaran KKN.
KKN merupakan proses pembelajaran mahasiswa melalui berbagai
kegiatan langsung di tengah-tengah masyarakat, dan mahasiswa berupaya
untuk menjadi bagian dari masyarakat serta secara aktif dan kreatif terlibat
dalam dinamika yang terjadi di masyarakat. Keterlibatan mahasiswa bukan
saja sebagai kesempatan mahasiswa belajar dari masyarakat, namun juga
memberi pengaruh positif dan aktif terhadap pengembangan masyarakat,
sehingga memberi warna baru dalam pembangunan masyarakat secara
positif.
KKN merupakan mata kuliah wajib, yang tercantum dalam kurikulum
Universitas Muhammadiyah Parepare, dan harus ditempuh oleh semua
mahasiswa program strata 1 (S1). Mata kuliah KKN disiapkan dalam rangka
mengembangkan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman riil di
masyarakat. Dengan pengalaman tersebut, mahasiswa diharapkan
mendapatkan kemampuan generatif yang berupa life skills (kecakapan hidup)
seperti kemampuan berpikir dan bernalar secara analitik, berdasarkan sumber
empirik dan realistik, agar dapat merancang dan melaksanakan program,
membantu mengatasi permasalahan yang ada, bekerja sama dengan orang
lain, mengatur diri sendiri, dan melatih keterampilan dalam bekerja. Dengan
demikian, mereka akan mendapatkan wawasan, pengalaman, dan
keterampilan dalam bermasyarakat, sebagai nilai tambah selama menempuh
kuliah di Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare).
Pada prinsipnya KKN merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada
masyarakat (PPM) yang dilakukan perguruan tinggi sebagai upaya
menerapkan ilmu yang diperoleh. Aplikasi hasil-hasil penelitian di bidang
Ipteks untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pelaksanaan
KKN merupakan kegiatan akademik perguruan tinggi yang dimanifestasikan
melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___2
program KKN juga harus dilaksanakan secara ilmiah, sinergis, dan profesional.
KKN sebagai salah satu wahana PPM, pelaksanaannya terlebih dahulu
harus dilakukan kajian secara cermat sebelum menentukan berbagai program
yang akan dilaksanakan. Semua kegiatan yang dilakukanharus berdasarkan
hasil observasi riil di lapangan dan kajian analitis kritis sehingga kegiatan yang
dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan sosial.
Sebagai sebuah program PPM, KKN lebih menekankan pada pemberdayaan
masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan pembelajaran untuk
meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap potensi dan
tantangan yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka, baik
secara individu maupun kelompok.
B. Dasar Hukum Pelaksanaan KKN
1. KKN sebagai bagian integral dari pendidikan berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945, UU Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, dan PP No. 60 Tahun1999 tentang Pendidikan
Tinggi, khususnya mengenai Pengabdian kepada Masyarakat.
2. KKN merupakan suatu kegiatan extra kurikuler wajib mencerminkan
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang menyangkut
penyelenggaraan pendidikan, melakukan penelitian, dan pengkajian di
bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan memberikan pengabdian
kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kemanusiaan yang
disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan.
3. KKN merupakan salah satu mata kuliah lapangan, bersifat wajib,dan
tercantum dalam kurikulum setiap program S1 di UM Parepare.
C. Visi KKN
Visi Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah membelajarkan mahasiswa dan
memberdayakan masyarakat dalam rangka pengabdian UM Parepare untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan dalam hal ini dapat
dipandang sebagai proses pendidikan, pembelajaran, bimbingan, dan
pendampingan kepada masyarakat untuk mengelola potensi yang dimiliki,
mengurai persoalan, dan menemukan ide-ide baru dalam rangka
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan hidup.
D. Misi KKN
Misi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah :(1) Menyediakan wahana
bagi mahasiswa mengembangkan dan mempraktekkan kompetensinya di
tengah masyarakat, (2) mendorong pengembangan kemandirian masyarakat
untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dalam rangka
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___3
meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun menyelesaikan persoalan-
persoalan yang muncul dengan bekal dan keahlian mereka sendiri, dan (3)
memberikan bantuan pikiran, tenaga dan teknik melalui cara pemberdayaan.
Dengan visi KKN yang berupa pemberdayaan masyarakat, misi
pengembangan haruslah dilaksanakan melalui upaya-upaya penyadaran,
pemahaman, pendidikan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat.
E. Tujuan Program KKN
Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan selama 40 hari sebagai wujud
pengabdian diri mahasiswa kepada masyarakat. Program ini merupakan
proses pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh mahasiswa, baik itu melalui
kegiatan akademik, maupun kegiatan ekstra dalam hal ini keorganisasian.
Mahasiswa KKN sumber inovator dan motivator dalam mempercepat
kemajuan kelurahan, desa, ataupun kecamatan. Ilmu dan dengan teknik
manajemen yang baik, mahasiswa dapat menggerakkan masyarakat untuk
bersama membangun kelurahan atau desanya. KKN juga merupakan wujud
kerjasama antara perguruan tinggi dalam hal ini UM Parepare dengan
pemerintah daerah setempat. Tujuan KKN secara umum yang berkaitan
dengan tiga hal pokok kepentingan yaitu mahasiswa, masyarakat, dan
lembaga.
1. Kepentingan Mahasiswa
Sesuai dengan pandangan Kurikulum 2013 tujuan KKN adalah
memberikan kompetensi-kompetensi tertentu kepada mahasiswa dalam
kegiatan perkuliahan. Secara lebih konkret kompetensi minimal yang perlu
diberikan dan diperoleh mahasiswa sebagai berikut.
a. Melatih kemampuan mahasiswa menerapkan teori dan informasi ilmu
pengetahuan yang telah diperoleh kepada masyarakat.
b. Mengembangkan pemikiran dan wawasan mahasiswa dalam memahami
dan memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat secara
interdisipliner dan lintas sektoral.
c. Menumbuhkan dan mematangkan jiwa pengabdian kepada masyarakat
dan bertanggung jawab terhadap proses pembangunan dan masa depan
bangsa, negara dan agama.
d. Memberikan pengalaman belajar, mengembangkan kompetensi
berkomunikasi, dan berhubungan langsung dengan masyarakat.
e. Mengembangkan kompetensi memberdayakan masyarakat melalui
pemilihan program-program yang dilaksanakan demi peningkatan kualitas
hidupnya berdasarkan temuan kebutuhan di masyarakat.
f. Mengembangkan kompetensi merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi tingkat keberhasilan program yang dilaksanakan.
g. Memberikan kemampuan membuat laporan program kegiatan KKN yang
dilakukan secara komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___4
kinerja secara ilmiah.
2. Kepentingan Masyarakat
Tujuan program kuliah kerja nyata ini berkaitan dengan kepentingan
masyarakat yaitu:
a. Memberdayakan masyarakat untuk mengelola potensi yang ada dan
dimiliki guna meningkatkan kualitas kehidupan.
b. Memacu pembangunan masyarakat dengan menumbuhkan motivasi untuk
memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki sehingga mampu
melaksanakan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.
c. Memperoleh alternatif wawasan, cara berpikir, ilmu, dan teknologi dalam
rangka pengembangan masyarakat.
3. Kepentingan Lembaga
a. Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan pemerintah
daerah, instansi terkait, dan masyarakat sehingga perguruan tinggi dapat
lebih berperan serta dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan
pegabdiannya. Hal ini merupakan layanan bagi kebutuhan nyata
masyarakat.
b. Memperoleh masukan secara riil terhadap fenomena yang terjadi pada
masyarakat sebagai bahan pertimbangan atau dasar dalam
mengembangkan lembaga pada masa yang akan datang, serta sebagai
evaluasi keberhasilan dan kecocokan program yang selama ini telah
dilakukan oleh lembaga
F. Prinsip Pelaksanaan Program KKN
KKN yang dilaksanakan harus memenuhi empat prinsip, yaitu dapat
dilaksanakan (feasible), dapat diterima (acceptable), berkesinambungan
(sustainable), dan partisipatif (participative).
1. Dapat Dilaksanakan (Feasible)
Program yang feasible adalah program KKN yang harus disesuaikan
dengan kemampuan mahasiswa dan atau masyarakat sasaran. Feasible juga
diartikan sebagai program yang dapat dilakukan dengan mahasiswa sebagai
perantara. Program yang benar-benar tidak feasible akan memberatkan
mahasiswa atau masyarakat.
2. Dapat Diterima (Acceptable)
Kegiatan yang dikembangkan dalam KKN harus dapat diterima oleh
masyarakat sasaran. Masyarakat harus dapat menerima dengan senang hati
setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN.
Penerimaan masyarakat bukan saja karena kebutuhannya, tetapi juga
pertimbangan kecocokan sosial (social acceptability) dan norma-norma yang
berlaku di masyarakat tersebut. Mahasiswa harus menyusun program
berdasarkan kebutuhan masyarakat dan penentuan program yang akan
dilaksanakan harus dikomunikasikan atau persetujuan kepada masyarakat.
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___5
Masyarakat bisa saja meminta pelaksanaan program-program tertentu yang
memang diperlukan selama mahasiswa mempunyai kemampuan untuk
melaksanakannya.
3. Berkelanjutan (Sustainable)
Program KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus memenuhi prinsip
berkelanjutan. Artinya, suatu program bukan program bersifat terminal atau ad
hock yang berjalan sewaktu ada mahasiswa KKN, tetapi program yang
bersifat developmental yang akan terus berlanjut meskipun masa kegiatan
mahasiswa melaksanakan KKN telah selesai.
Program yang disusun juga harus menyesuaikan dengan program yang
telah ada ataupun yang akan datang. Program jangka panjang juga dapat
dikembangkan dengan cara program tersebut dilakukan oleh beberapa
angkatan mahasiswa KKN dalam satu wilayah yang sama. Keberlanjutan
dapat juga dilakukan dengan membentuk kader setempat yang kelak dapat
menggantikan peran mahasiswa KKN, bila KKN telah selesai.
4. Partisipatif (Participative)
Kegiatan KKN pada prinsipnya bukan kegiatan mahasiswa semata, tetapi
kegiatan KKN merupakan kegiatan sinergis yang menggabungkan potensi
sumberdaya lokal dengan mahasiswa. Kegiatan KKN harus dilaksanakan
dengan prinsip dan atau pendekatan resiprokal. Artinya, masyarakat aktif
melakukan kegiatan di lingkungan sosialnya dan perguruan tinggi aktif
membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan mereka.
G. Manfaat KKN
KKN melibatkan tiga kelompok partisipan, yaitu mahasiswa, masyarakat
bersama pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Dengan adanya KKN tiap-
tiap pihak diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:
1. Mahasiswa
a. Memperdalam pengertian tentang cara berpikir dan bekerja secara
interdisipiliner sehingga dapat menghayati adanya keterkaitan ilmu untuk
mengatasi masalah-masalah di masyarakat serta memahami perlunya
kerjasama antar sektor.
b. Memperdalam pengertian dan penghayatan tentang kemanfaatan ilmu,
teknologi, dan seni yang dipelajarinya bagi manusia atau masyarakat.
c. Memperdalam penghayatan dan pengertian terhadap kesulitan yang
dihadapi oleh masyarakat dan berbagai alternatif pemecahannya dalam
melaksanakan pembangunan.
d. Memperdalam pengertian dan penghayatan terhadap seluk-beluk
keseluruhan dari masalah pembangunan dan perkembangan masyarakat.
e. Mendewasakan cara berpikir serta meningkatkan daya penalaran
mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan
masalah secara ilmiah-pragmatis.
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___6
f. Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan
pembangunan dan pengembangan masyarakat berdasarkan ilmu,
teknologi, dan seni secara interdisipliner serta lintas sektoral.
g. Melatih mahasiswa sebagai motivator, dinamisator, dan problem solver.
2. Masyarakat Sasaran dan Pemerintah Daerah
a. Memperoleh penyadaran dan pemberdayaan potensi yang dimiliki untuk
peningkatan kualitas kehidupan.
b. Memperoleh pengalaman dalam menggali dan menumbuh kanpotensi
swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam
pembangunan.
c. Memperoleh bantuan pemikiran tenaga, ilmu, teknologi, dan seni dalam
merencanakan serta melaksanakan pembangunan.
d. Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan sehingga
keberlanjutan pembangunan lebih terjamin.
e. Memperoleh manfaat dari bantuan tenaga dan pikiran mahasiswa dalam
melaksanakan program dan proyek pembangunan yang berada di lokasi
KKN.
3. Perguruan Tinggi
a. Memperoleh umpan balik sebagai pengintegrasian mahasiswa dengan
proses pembangunan di tengah-tengah masyarakat sehingga kurikulum,
materi perkuliahan, dan pengembangan ilmu yang dikembangkan di
perguruan tinggi dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan nyata
masyarakat.
b. Memperoleh berbagai sumber belajar serta menemukan berbagai
masalah untuk pengembangan penelitian.
c. Memperoleh masukan untuk menelaah keadaan nyata dan mendiagnosis
secara tepat kebutuhan masyarakat sehingga ilmu, teknologi, dan seni
yang akan diabdikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
d. Meningkatkan, memperluas, dan mempererat kerja sama dengan instansi
dan departemen lain melalui rintisan kerjasama mahasiswa yang
melaksanakan KKN.
H. Status KKN
Sesuai dengan kurikulum UM Parepare dan Buku Pedoman KKN dari
Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, KKN
UM Parepare dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal
sebagai berikut.
1. KKN menjadi bagian integral dari kurikulum UM Parepare dan wajib diikuti
oleh semua mahasiswa program S1.
2. KKN dilaksanakan melalui kegiatan terstruktur dengan tahap-tahap kegiatan
persiapan, kuliah pembekalan, observasi, dan penyusunan program,
pelaksanaan program di lapangan, evaluasi, pelaporan hasil, dan tindak
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___7
lanjut.
3. KKN merupakan keterpaduan antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat yang bersifat interdisipliner, lintas sektoral,
serta bantuan penanganan masalah masyarakat secara pragmatis dan
aplikatif.
4. KKN meliputi kegiatan di kampus dan di lapangan diberi bobot akademik
sebesar 3 (tiga) sks dan wajib lulus.
I. Bentuk-bentuk Kuliah Kerja Nyata
UM Parepare merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menyiapkan
tenaga kependidikan dan non-kependidikan. Oleh karena itu, sasaran KKN
meliputi tiga macam masyarakat sasaran, yaitu (1) masyarakat pedesaan dan
atau perkotaan, (2) sekolah, dan (3) industri (industri kecil) atau kelompok
usaha.
Bentuk KKN yang dilaksanakan UM Parepare ada 3 yaitu:
1. KKN Reguler
KKN Reguler adalah kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan oleh
perguruan tinggi dengan menempatkan mahasiswa dari berbagai disiplin
ilmu/jurusan, atau program studi (interdisipliner) di lokasi atau desa dalam
jangka waktu tertentu (dua bulan). Pembentukan lokasi dan pengurusan izin
dilakukan oleh LPPM, Pelaksanaan kegiatan per hari maksimal 6 jam selama
45 hari setara dengan 3 sks, dan Pengurusan mahasiswa di lokasi KKN oleh
LPPM.
2. KKN PPL Terpadu
Program KKN PPL Terpadu adalah program kegiatan yang memadukan
antaradengan program kegiatan KKN dengan kegiatan PPL. Keterpaduan
kegiatan KKN PPL Terpaduini berupa keterpaduan dalam manajemen
pelaksanaan, waktu, dan pembimbingan.
Tiga prinsip yang dipakai sebagai dasar dalam pengembangan program
KKN Terpadu, yaitu (1) Keterpaduan KKN PPL Terpadu tidak berarti
memadukan visi dan misi tiap-tiap program karena setiap mata kuliah ini
mempunyai visi dan misi masing-masing. Keterpaduan KKN PPL Terpadu
pada dasarnya merupakan keterpaduan manajemen dan waktu. Keterpaduan
manajemen/pengelolaan mencakup pengelolaan program maupun
pelaksanaannya, (2) Beban mahasiswa yang mengikuti program KKN PPL
Terpadu setara dengan keterpaduan bobot sks dari kedua mata kuliah tersebut
(KKN 3 sks dan PPL 6 sks), dan (3) Kegiatan KKN PPL Terpadu ini
dilaksanakan pada komunitas sekolah/madrasah dan lingkungan masyarakat
sekarang.KKN PPL Terpadu hanya dapat diikuti oleh mahasiswa program
studi/jurusan kependidikan S1 dengan waktu pelaksanaannya selama 40 hari
(Petunjuk Teknis Pelaksanaan KKN PPL Terpadu).
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___8
4. Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) [
Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu
bentuk kegiatan yang memadukan tri dharma perguruan tinggi pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalamsuatu kegiatan. Sebagai
kegiatan pendidikan dan pengajaran, KKN PPM merupakankegiatan integral
dari kurikulum pendidikan strata 1 (S1). Hal ini berarti KKN PPM merupakan
program yang tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari tujuan dan isi
pendidikan lainnya, fungsi KKN PPM sebagai pengikat dan perangkum semua
isi kurikulum dan dapat menambah atau pelengkap kurikulum,merupakan
pengalaman belajar yang menghubungkan konsep-konsep akademis
berdasarkan realita kehidupan masyarakat. (Petunjuk Teknis Pelaksanaan
KKN PPM).
Adapun ruang lingkup KKN PPM sebagai berikut:
a. Pendidikan
1) Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan
2) Membentuk dan menguatkan PAUD
3) Membantu memecahkan masalah anak yang tidak sekolah/melanjutkan
pendidikan (wajar diknas)
4) Program keaksaraan fungsional (pemberantasan buta aksara)
5) Pendidikan luar sekolah (PLS)
b) Kesehatan
1) Keluarga berencana
2) Kesehatan ibu dan anak
3) Gizi keluarga
4) Posyandu
5) Kesehatan lingkungan
c) Wirausahan/ekonomi
1) Mendorong peningkatan ekonomi keluarga
2) Ekonomi berbasis keunggulan lokal
3) Ekonomi kreatif
d) Lingkungan Hidup
1) Pemanfaatan halaman untuk dijadikan taman gizi dan taman buah
2) Penciptaan lingkungan yang sehat dan bersih
3) Kehidupan bertetangga
4) Mitigasi bencana
e) Keagamaan dan Budaya
1) Mendorong IMAN DAN TAKWA dan budi pekerti
2) Menciptakan keluarga sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal
3) Mengembangkan kearifan budaya lokal sebagai Social capital
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___9
4. KKN Tematik
KKN UM Parepare juga dapat diintegrasikan dengan program dari
pemerintah pusat maupun daerah, atau KKN yang berkaitan dengan tema
tertentu, yang disebut dengan KKN Tematik. KKN Wajar misalnya,
merupakan KKN dalam rangka membantu program pemerintah dalam
penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. KKN-PBA merupakan
KKN dalam rangka penuntasan Buta Aksara Latin. (Petunjuk Teknis
Pelaksanaan KKN Tematik).
5. KKN Muhammadiyah
Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah untuk Negeri adalah kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka pembelajaran dan pemberdayaan melalui
kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, dan dakwah amar makruf nahi munkar oleh sebuah atau
beberapa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). KKN Muhammadiyah
untuk Negeri (KKNMu untuk Negeri) dilaksanakan dengan prinsip co-creation
(gagasan dari berbagai pihak terkait), co-financing (dukungan dari berbagai
pihak terkait), flexibility (menyesuaikan dengan situasi kondisi lingkungan dan
kebutuhan pemerintah, mitra kerja, dan masyarakat dalam proses
pembangunan di daerah), sustainability (kegiatan harus melahirkan
pembangunan/pengembangan berkelanjutan di tengah masyarakat sasaran),
dan research based community services (setiap kegiatan didasarkan/
dilaksanakan berdasarkan hasil kajian ilmiah).
6. KKN Etnografi
Pada masa lalu istilah ethnografi secara umum digunakan di Eropa Barat
dalam rangka menjelaskan data atau bahan-bahan berupa keterangan yang
termaksud dalam tulisan mengenai masyarakat dan kebudayaan suku-suku
bangsa di luar Eropa, demikian pula dengan pendekatan yang digunakan oleh
mahasiswa KKN catatan lapangan tersebut dalam mengumpulkan dan
mengumumkan data informasi yang mereka peroleh. Dengan prinsip-prinsip
kajian etnografi tidak perlu selalu merupakan deskripsi tentang kebudayaan suatu
suku bangsa, melainkan lebih merupakan deskripsi tentang kebudayaan suatu
masyarakat (sebagai bagian dari suatu suku bangsa). Sebagai suatu deskripsi
tentang kebudayaan suatu masyarakat yang bersifat holistik, maka bahan kajian
yang dideskripsikan dalam etnografi adalah ke tujuh unsur kebudayaan yang ada
dalam masyarakat tersebut, yaitu: (1) bahasa, (2) sistem teknologi, (3) sistem
perekonomian, (4) organisasi sosial, (5) sistem pengetahuan, (6) kesenian, dan
(7) sistem religi.2 Jika seorang peneliti tidak atau belum dapat mendekripsikan
ketujuh unsur kebudayaan, maka seorang peneliti dapat memilih atau fokus pada
salah satu dari tujuh unsur kebudayaan di atas, atau bahkan sub unsur budaya
tertentu saja sebagai pokok perhatiannya, dengan tanpa mengabaikan deskripsi
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___10
tentang unsur-unsur budaya lain yang terkait.
J. Kepanitiaan KKN UM Parepare
Susunan panitia pengelola KKN UM Parepare, yaitu:
1. Rektor UM PAREPARE
2. Pembantu Rektor I Bidang Akademik
3. Ketua LPPM
4. Ketua Panitian Pelaksana KKN
5. Tim Teknis
6. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
7. Seksi-seksi: Seksi pembekalan, seksi lapangan, dan seksi evaluasi dan
pengembangan.
Secara garis besar tiap suborganisasi memiliki tugas dengan deskripsitugas
sebagai berikut.
1. Rektor
a. Penanggung jawab kegiatan KKN di UM Parepare
b. Mengeluarkan surat keputusan untuk Tim Pengelolaan KKN atas usul
dari Ketua LPPM
2. Pembantu Rektor I Bidang Akademik
a. Bertanggung jawab secara kurikuler atas program danpelaksanaan KKN
b. Memberikan pengarahan dan kemudahan dalam pelaksanaan KKN sesuai
dengan kemampuan dan anggaran yang tersedia.
3. Ketua LPPM
a. Mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan kegiatan KKN
b. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan KKN secara akademisterstruktur
c. Merekrut, menyeleksi, dan membina DPL dalam tugas dilapangan
d. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga lain
e. Melaksanakan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatanKKN
agar sesuai dengan perkembangan masyarakat
f. Bertanggung jawab kepada rektor tentang pelaksanaan kegiatanKKN
4. Ketua Paniti Pelaksana KKN
a. Bertindak sebagai pelaksana harian KKN
b. Bertanggung jawab kepada Ketua LPPM tentang pelaksanaan kegiatan KKN
c. Menyusun program, mengarahkan pelaksanaan, mengevaluasi,dan
menyusun tindak lanjut hasil pelaksanaan kegiatan KKN
d. Menyiapkan buku pedoman dan aturan lain dalam pelaksanaan harian KKN
e. Menyelesaikan kasus dan masalah yang belum dan atau tidak dapat
diselesaikan oleh DPL
f. Membuat laporan akhir
g. Menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan Pemda,
Dinas Pendidikan, dan instansi terkait lainnya
h. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan KKN serta
melaksanakanmonitoring ke lokasi KKN, khususnya pelaksanaan aturan
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___11
sesuaibuku pedoman.
5. Tim Teknis KKN
a. Membantu pemikiran untuk pengembangan KKN
b. Memberikan masukan untuk pemecahan permasalahan KKN
c. Melakukan monitoring pelaksanaan KKN
6. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) merupakan ujung tombak
pendamping mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan KKN. Tugas utama
DPL adalah sebagai pembimbing mahasiswa di lokasi KKN dengan rincian
tugas sebagai berikut :
a. Mengadakan observasi pendahuluan ke lokasi yang akan ditempati KKN
b. Menyerahkan mahasiswa ke lokasi KKN
c. Melaksanakan bimbingan secara aktif kepada mahasiswa KKN
d. Membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di lokasi yang belum dan
atau tidak dapat diselesaikan oleh mahasiswa
e. Memantau keberadaan mahasiswa di lokasi
f. Berkonsultasi dengan pimpinan organisasi masyarakat dan pejabat di lokasi
KKN
g. Berkonsultasi dengan Ketua Bidang KKN tentang pelaksanaan KKN di
lokasi pembimbingan.
h. Menjadi penghubung antara mahasiswa KKN dan pejabat setempat, tokoh
masyarakat, tuan rumah, dan LPPM dan atau UM Parepare agar terjalin
komunikasi yang baik
i. Melaksanakan ujian KKN mahasiswa yang dibimbing, memberikan
penilaian, dan menyerahkan nilai KKN ke LPPM untuk diteruskanke fakultas
j. Menjalin kerja sama dengan instansi terkait
k. Menarik mahasiswa dari lokasi KKN
l. Membuat laporan akhir dan artikel pelaksanaan KKN di lokasinya
m. Ikut dan aktif mengikuti rapat dan kegiatan pertemuan yang dilaksanakan
oleh Ketua Pusat KKN
n. Mengoreksi dan mengesahkan perangkat administrasi yang
dibuat mahasiswa
7. Seksi-seksi
Dalam melaksanakan kegiatan KKN mulai dari pendaftaran, seleksi, survey
lokasi, pembekalan, pengantaran, monitoring, dan penarikan, serta evaluasi
Ketua Bidang KKN dibantu oleh seksi-seksi. Terdapat tiga seksi, yaitu Seksi
Pembekalan, Seksi Lapangan, serta Seksi Evaluasi dan Pengembangan.
Tugas tiap-tiap seksi tersebutsebagai berikut.
a. Seksi Pembekalan
1) Menyusun jadwal pembekalan, materi, dan pembicara
2) Mengordinasikan pelaksanaan pembekalan
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___12
3) Mengevaluasi pelaksanaan pembekalan
4) Melakukan koordinasi dengan seksi yang lain
5) Menyusun laporan pembekalan
b. Seksi Lapangan
1) Menyeleksi dan mengelompokkan peserta KKN sesuai dengan kebutuhan
masyarakat sasaran dan pilihan mahasiswa
2) Melakukan survei lokasi untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan
3) Menempatkan DPL dan kelompok sesuai dengan kebutuhan masyarakat
sasaran
4) Mengordinasikan pelaksanaan KKN di lapangan
5) Mengevaluasi kelayakan lokasi KKN
6) Melakukan koordinasi dengan seksi yang lain
7) Menyusun laporan pelaksanaan di lokasi
c. Seksi Evaluasi dan Pengembangan
1) Melakukan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan KKN
2) Menyusun pengembangan instrumen evaluasi KKN, baik proses maupun
program KKN
3) Menyusun data base yang terkait dengan pelaksanaan KKN
4) Melakukan koordinasi dengan seksi yang lain
5) Menyusun laporan akhir bidang KKN
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___13
BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA
A. Tahap-tahap Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata
Secara garis besar tahap-tahap pelaksanaan KKN dalam satu
periode dapat disusun sebagai berikut.
1. Tahap Persiapan
a. Orientasi lokasi KKN
b. Perizinan lokasi
c. Pendaftaran, pengelompokan, dan penempatan
d. Pembekalan
2. Tahap Pelaksanaan
a. Pemberangkatan peserta
b. Pembimbingan oleh DPL
c. Monitoring oleh tim
d. Penarikan
3. Tahap Evaluasi, pelaporan, dan tindak Lanjut
a. Evaluasi keberhasilan dan evaluasi program
b. Penyusunan laporan
(1) Individu
(2) Kelompok
(3) Laporan Tim
c. Tindak Lanjut
(1) Seminar/rapat Tim Teknis
(2) Kegiatan berikutnya:
(a) Kuliah Kerja Nyata angkatan
(b) Kegiatan bidang lain non KKN
Dari garis besar tahap-tahap pelaksanaan KKN di atas ada beberapa hal
yang perlu dijelaskan lebih lanjut, antara lain sebagai berikut.
1. Persyaratan dan Pendaftaran
a. Persyaratan
Persyaratan sebagai calon peserta KKN UM Parepare sebagai berikut.
1) Mahasiswa program strata satu (S1) dan terdaftar pada semester KKN
diselenggarakan tidak kehilangan hak sebagai mahasiswa UM Parepare.
2) Telah menempuh minimal 110 sks
3) Mencantumkan matakuliah KKN dalam kartu rencana studi (KRS)
4) Pelaksanaan KKN, mahasiswa tidak diperkenankan mengambil kuliah lain.
5) Tidak sedang hamil
6) Sehat jasmani dan rohani
7) Mahasiswa Program Studi Lanjutan Penyetaraan, persyaratan secara detail
diatur tersendiri.
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___14
b. Pendaftaran
Peserta KKN wajib mendaftarkan diri di LPPM. Waktu pendaftaran diatur
dalam kalender akademik dan diinformasikan melalui baleho, Website UM
Parepare (www.umpar.ac.id), LPPM, fakultas, jurusan dan atau program
studi. Pada saat pendaftaran mahasiswa mengisi formulir dan menyerahkan
beberapa kelengkapan sebagai berikut.
1) Formulir biodata yang telah diisi lengkap dan benar serta dibubuhi tanda
tangan.
2) KRS yang terisi lengkap.
3) Pas foto warna ukuran 3x4 cm sebanyak 1 lembar,
4) Bukti pembayaran SPP dan KKN (bagi mahasiswa bukan penerima
Beasiswa Bidik Misi).
5) Surat Keterangan dari universitas bagi mahasiswa penerima Beasiswa Bidik
Misi.
(4) Persyaratan lain yang ditentukan Tim KKN.
2. Penempatan
Beberapa ketentuan penempatan mahasiswa yang baru KKNsebagai
berikut.
a. Lokasi untuk kegiatan KKN ditentukan oleh LPPM berdasarkan
beberapa pertimbangan, kelayakan, kontinuitas program, dan lain-lain.
b. Mahasiswa peserta KKN dibagi menjadi beberapa kelompok.
c. Jumlah anggota setiap kelompok ditentukan berdasarkan pertimbangan
kompleksitas permasalahan di lokasi.
d. Penentuan kelompok mempertimbangkan proporsi variasi program studi dan
jenis kelamin
e. Pengelompokkan mahasiswa dan penempatan kelompok pada lokasi diatur
oleh seksi lapangan
f. Dimungkinkan ada usul penempatan dari peserta yang menyangkut kondisi
khusus, seperti penyakit kronis dan cacat fisik.
3. Pembekalan
a. Tujuan Pembekalan
Penyelenggaraan pembekalan merupakan upaya mempersiapkan
mahasiswa agar dapat melaksanakan KKN secara efektif dan efisien. Melalui
pembekalan diharapkan terjadi perubahan sikap, mental, pengetahuan, dan
keterampilan sesuai dengan kebutuhan selama melaksanakan KKN. Untuk
memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkait dengan
kegiatan KKN terutama untuk meningkatkan soft skill mahasiswa, seperti
komunikasi, kerja sama (team work), kepemimpinan,dan problem solver atau
hal-hal yang akan dibutuhkan selamamelaksanakan KKN. Tujuan secara
terinci yang hendak dicapai melalui pembekalan KKN agar mahasiswa
mempunyai kualifikasi sebagai berikut.
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___15
1) Memahami dan menghayati visi dan misi KKN
2) Memahami tata tertib pelaksanaan KKN, berkaitan dengan hak dan
kewajiban mahasiswa.
3) Memiliki informasi tentang situasi, kondisi, potensi, dan permasalahan lokasi
yang akan menjadi daerah kerjanya
4) Memiliki bekal pengetahuan tentang tata krama kehidupan di lapangan
5) Memiliki bekal stimulasi pengetahuan dan keterampilanpraktis agar dapat
melaksanakan program dan tugas-tugasnyadi lapangan dengan baik
6) Memiliki pengetahuan untuk dapat bersikap dan bekerjadalam kelompok
secara interdisipliner dan lintas sektoraldalam rangka penyelesaian tugas di
lapangan
7) Memiliki kemampuan menggunakan waktu secara efisien di Lapangan
8) Memiliki bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat
menyesuaikan diri dengan masyarakat sasaran.
c. Pola Pelaksanaan Pembekalan
Rangkaian kegiatan pembekalan meliputi hal-hal sebagai berikut: (1)
Observasi awal di lapangan, (2) Penyajian materi Pembekalan, dan (3)
Penyusunan rancangan program kerja tentatif.
1) Observasi
Dalam rangka pembekalan, panitia dan DPL KKN diberi kesempatan
melakukan observasi awal di lokasi sasaran untuk mendapatkan gambaran
mengenai kondisi umum lokasi KKN. Selama panitia dan DPL melakukan
observasi perlu mendiskusikan dengan penanggung jawab lokasi (Camat,
Kepala Dinas Pendidikan, dan atau pimpinan industri). Permasalahan yang
perlu didiskusikan antara lain: Pemondokan mahasiswa, penentuan program
kerja yang menjadi prioritas dan ketersediaan sumberdaya yang diperlukan
termasuk pertimbangan dari segi politis dan ekonomis. Hal ini dilaksanakan
agar panitia dan DPL dapat memberi informasi awal kepada mahasiswa
peserta KKN, KKN-PPL terpadu, dan KKN PPM terhadap rencana program
hasil observasi sebelum akhirnya diberangkatkan ke Lapangan.
2) Penyajian Materi Pembekalan
(a) Materi Pembekalan umum
Penyajian materi pembekalan yang sifatnya umum yang relevan dengan
program KKN, dapat berasal dari dalam UM Parepare (Rektor atau yang
ditunjuk mewakilinya) dan Ketua LPPM. dan dari luar UM Parepare yaitu
tenaga ahli dan atau praktisi. Dengan kata lain, dari pihak-pihak tertentu yang
dinilai relevan dengan program unggulan KKN UM Parepare seperti dari
Pemda Kabupaten, Dinas Pendidikan, POLDA, Dinas Perindustrian, dan
lembaga/instansi lain yang dapat berpartisipasi, dan lain-lain.
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___16
(b) Materi Pembekalan Teknis
(1) Materi Teknis secara Umum
Penyajian materi teknis secara umum dibawakan oleh Kepala Pusat KKN
UM Parepare.
(2) Materi Teknis secara khusus
Penyaji materi teknis secara khusus dibawakan oleh tiap-tiap DPL yang
telah di-SK-an oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare dan telah
melakukan observasi lapangan. Materi pembekalan meliputihal-hal sebagai
berikut.
Program KKN Ruguler
a) Kondisi daerah atau potensi masyarakat sasaran
b) Pemondokan
c) Biaya hidup
d) Tata tertib
e) Persiapan pemberangkatan (perlengkapan yang dibutuhkan)
f) Teknis pemberangkatan dan penarikan
g) Penyusunan Rancangan Program Kerja Tentatif.
h) Teknik penyusunan laporan individu dan kelompok
i) Pembagian kelompok dan pemilihan koordinator, sekretaris, bendahara baik
tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan
Program KKN PPM/Tematik
a) Materi tentang Kewirausahaan
b) Pelatihan penggunaan teknologi yang akan diterapkan
c) Potensi sasaran, antara lain potensi masyarakat, sekolah, dan industri
d) Pemondokan
e) Biaya hidup
f) Tata tertib
g) Persiapan pemberangkatan (perlengkapan yang dibutuhkan)
h) Teknis pemberangkatan dan penarikan
i) Teknik penyusunan laporan individu dan kelompok
3) Penyusunan Rancangan Program Kerja Tentatif
Penyusunan rancangan Program Kerja Tentatif KKN harus merujuk pada
hasil observasi yang telah dilakukan DPL dan kemampuan mahasiswa dilihat
dari segi keterampilan yang dimiliki disusun dalam bentuk matriks rancangan
program kerja tentatif. Rancangan program kerja tentatif dibedakan menjadi
dua macam, yaitu: program individu dan kelompok
Program individual diklasifikasikan atas dua macam, yaitu (1) program
utama, dan (2) program penunjang. Program kelompok adalah program yang
direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan oleh seluruh
anggota kelompok meskipun pada teknis pelaksanaannya program ini dapat
dikerjakan oleh minimal lebih setengah jumlah anggota kelompok.
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___17
Adapun program individual adalah program yang direncanakan,
dilaksanakan, dan dipertanggung jawabkan secara individual meskipun pada
teknis pelaksanaannya dapat dibantu oleh teman demi kelancaran dan
keberhasilan program. Jumlah pelaksana program individu kurang dari
setengah jumlah anggota kelompok.
Program utama adalah program yang disusun berdasarkan kompetensi
bidang studi atau keahlian khusus yang dimiliki oleh mahasiswa peserta KKN,
sedangkan program yang di luar itu disebut program penunjang. Proporsi
kedua program ini tidak mengikat.
Pada prinsipnya semua program kerja harus disetujui oleh DPL dan
penanggung jawab lokasi kelompok sasaran.Program kerja harus sudah
selesai dalam satu minggu setelah diberangkatkan. Setelah selesai pengisian
matriks, Program kerja disahakan oleh penanggung jawab lokasi (kepala
dusun, kepala desa/lurah, kepala sekolah, pimpinan instansi/industri) dan
DPL.
e. Syarat Kelulusan Pembekalan
Calon peserta KKN dinyatakan lulus pembekalan dan diberangkatkan KKN
apabila yang bersangkutan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut.
1) Mengikuti pembekalan KKN dengan tertib dan disiplin (meliputi pembekalan
umum dan pembekalan teknis).
2) Melakukan observasi awal di lokasi KKN (paling lama 1 minggu).
3) Mengikuti dan lulus pendalaman materi pembekalan KKN
4. Pemberangkatan
Pemberangkatan peserta KKN ditandai dengan upacara yang diikuti
seluruh peserta KKN dan DPL. Pemberangkatan secara simbolis dilakukan
oleh pejabat terkait (Pimpinan Universitas/Ketua LPPM).
Pemberangkatan mahasiswa menuju lokasi dengan didampingi oleh DPL
masing-masing. Untuk mengawali kegiatan di lokasi,dilakukan upacara serah
terima mahasiswa KKN dari DPL kepada penanggungjawab lokasi, sekaligus
dilakukan pembekalan dan pengarahan oleh penanggungjawab lokasi
setempat. Untuk keperluan ini, DPL perlu berkoordinasi dengan
penanggungjawab lokasi yang bersangkutan.
5. Tugas DPL
Pembimbingan kepada mahasiswa peserta KKN dimaksudkan untuk
memberikan pengarahan dalam pelaksanaan program dan membantu
program kerja KKN yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang telah digariskan. Selain itu, pembimbingan dapat membantu
mahasiswa mengembangkan jati dirinya sehingga setelah pulang dari lokasi
KKN mahasiswa mampu mengembangkan sikap profesionalisme dan
tanggung jawab sosialnya.
Dosen pembimbing lapangan (DPL) dalam melaksanakan pembimbingan
terhadap mahasiswa didampingi oleh penanggungjawab lokasi (lurah, kepala
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___18
desa, kepala sekolah, pimpinan industri) tokoh masyarakat, dan tuan rumah
yang ditempati. DPL berperansebagai pembimbing, pengarah, penasihat,
penyuluh, motivator,pengawas, penghubung, pemberi contoh, penguji, dan
penilai. Prinsip pembimbingan yang dilakukan bersifat edukatif.
Teknik pembimbingan yang baik ialah tatap muka langsung dengan
mahasiswa KKN di lokasi atau di kampus, baik secara individual maupun
berkelompok. Frekuensi pembimbingan sesuai dengan kebutuhan.
Pembimbingan KKN dilakukan minimal tiga kali (KKN reguler sedang lama
waktu pembimbingan disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Frekuensi
pembimbingan KKN pada bentuk KKN yang lain, dilakukan minimal 4 kali
dalam satu periode KKN.
6. Pemantauan
Tujuan pemantauan atau monitoring kegiatan KKN adalah untuk mengetahui
secara dini adanya kelemahan dan menyimpangan dalam pelaksanaan
program sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan secara
berkala, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun
tindak lanjut program KKN. Pemantauan kegiatan KKN UM Parepare
dilakukan oleh (a) Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga, (b)
Bupati besertastaf/Tim Pembina KKN Kabupaten (Bappeda), (c) Tim Pembina
KKN Provinsi, (d) Kepala Dinas Pendidikan , dan (e) Tim Inti KKN danDPL
KKN.
7. Penarikan
Menjelang kegiatan KKN berakhir, penanggung jawab lokasi diberi tahu
secara lisan dan tertulis (persuratan) bahwa mahasiswa peserta KKN akan
ditarik kembali ke kampus. Kemudian pada saat yang telah ditentukan
mahasiswa ditarik oleh DPL masing-masing dengan ditandai perpisahan
dengan penanggung jawab lokasi. Dalam acara pamitan, mahasiswa harus
menyerahkan rekapitulasi terakhir hasil kegiatan KKN.
Untuk keperluan ini beberapa hari sebelum penarikan, DPL perlu
berkoordinasi dengan penanggung jawab lokasi untuk membicarakan teknik
upacara penarikan/pamitan.
B. Jaminan dan Fasilitas Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata
Mahasiswa yang melaksanakan KKN memperoleh jaminan danvfasilitas
sebagai berikut.
1. Peserta mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang sama dalam
melaksanakan program KKN.
2. Peserta memperoleh bimbingan dari DPL selama melaksanakan KKN dari
awal sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatanKKN.
3. Peserta yang mendapatkan tugas kedinasan dari lembaga yang mengirimnya
dapat mengajukan permohonan kepada Ketua LPPM untuk dimasukan dalam
kelompok lokasi tertentu agar tugas kedinasannya tidak terganggu.
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___19
4. Peserta yang memiliki anak balita dapat membawa serta anaknya ke lokasi
KKN, dengan syarat tidak mengganggu pelaksanaan program-program KKN
dan segala biaya serta resiko ditanggung sendiri.
5. Peserta yang memiliki cacat fisik (tunanetra, tunadaksa, dan lainlain) dapat
mengajukan permohonan kepada Ketua LPPM untuk memilih lokasi dan
program yang sesuai dengan kondisinya.
6. Peserta disiapkan alat transportasi pada saat pemberangkatan dan
penarikan ke dan dari lokasi KKN.
7. Peserta KKN dapat memperoleh nilai setelah laporandisetujui.
C. Kewajiban Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata
Selama melaksanakan kegiatan KKN mahasiswa diwajibkan memenuhi
ketentuan sebagai berikut.
1. Melaksanakan KKN sekurang-kurangnya 90% dari alokasi waktu yang
ditentukan.
2. Menyusun program rencana kegiatan yang harus sudah diselesaikan dalam
waktu satu minggu setelah penerjunan yang diwujudkan dalam bentuk
matriks rencana kegiatan dan proposal kegiatan.
3. Membuat catatan harian secara tertib setiap hari sesuai dengan program
kegiatan yang telah dilakukan pada hari itu.
4. Menyelesaikan seluruh rangkaian tugas dan kegiatan KKN
termasuk menyusun laporan secara tertulis dan ujian pada semester
5. Wajib menghindarkan diri dari kegiatan politik praktis, mencampuri urusan
intern lembaga lokasi KKN, penyalahgunaan narkoba, perbuatan yang
melanggar norma susila, dan perbuatan tercelalainnya yang dapat
menjelekkan nama almamater dan merugikanpihak lain
6. Menciptakan hubungan yang baik dengan semua pihak yang terkait dengan
pelaksanaan program KKN.
7. Mengenakan identitas dan atau tanda pengenal KKN UM Parepare
pada saat melaksanakan kegiatan KKN
8. Menaati tata tertib yang berlaku
9. Menjaga nama baik almamater UM Parepare
D. Sanksi bagi Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata
Mahasiswa peserta KKN yang tidak mematuhi tata tertib
dan kewajibannya dapat dikenakan sanksi seperti berikut ini.
1. Peringatan secara lisan
2. Peringatan secara tertulis
3. Pengurangan nilai KKN
4. Perpanjangan masa KKN
5. Penarikan dari lokasi sebelum masa berakhirnya KKN dan kepada yang
bersangkutan dinyatakan gugur sebagian atau seluruhnya sesuai dengan
pelanggaran yang dilakukan.
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___20
6. Mahasiswa yang ditarik dari lokasi dan dinyatakan gugur harus mengulang
KKN pada kesempatan lain dan wajib membayar biaya KKN sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
7. Jika kasusnya baru diketahui setelah mahasiswa yang bersangkutan ditarik
dari lokasi KKN, sedang kegiatan KKN telah berakhir, konsekuensinya
adalah:
a. Pelaksanaan ujian KKN ditangguhkan sampai kasusnya dapat
diselesaikan dengan tuntas
b. Jika nilai KKN telah diperoleh, nilai tersebut ditangguhkan dan dapat
berlaku atau dipergunakan apabila kasusnya telah diselesaikan secara
tuntas dengan disertai bukti-bukti yang sah.
8. Penetapan sanksi dilakukan oleh tim setelah melalui pengkajian,
pembahasan, dan musyawarah
E. Dosen Pembimbing Lapangan
1. Persyaratan Dosen Pembimbing Lapangan
a. Dosen UM Parepare dan memiliki NIDN/NIDK dan jabatan fungsional.
b. Memiliki kualifikasi akademik dibidang kependidikan bagi Program KKN PPL
Terpadu.
c. Telah mengikuti workshop/pelatihan DPL
d. Memiliki kepribadian luwes
e. Memiliki pengalaman bekerja sama
2. Kewajiban Dosen Pembimbing Lapangan
a. Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab lokasi (lurah,kepala desa,
kepala sekolah atau pimpinan industri).
b. Memberikan pembimbingan kepada mahasiswa, minimal satu minggu sekali.
c. Menghadiri rapat rutin dan melaporkan hasil bimbingan dan permasalahan
yang muncul di lokasi
d. Mewakili LPPM UM Parepare dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan KKN di
lokasi
e. Melaksanakan administrasi pencatatan bimbingan
f. Membimbing penyusunan laporan akhir seluruh rangkaian kegiatan KKN
g. Menjaga nama baik universitas
h. Sebagai mediator dan atau penghubung antara mahasiswa dengan tuan
rumah
3. Pelanggaran DPL
a. Tidak mengikuti pembekalan
b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai DPL
c. Melakukan pungutan liar terhadap mehasiswa KKN
d. Melakukan tindakan asusila.
e. Keterlambatan pemasukan nilai
f. Tidak menggunakan busana islami
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___21
F. Sanksi bagi Dosen Pembimbing Lapangan
DPL yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
mestinya diberikan sanksi sebagai berikut.
1) Peringatan secara lisan
2) Peringatan secara tertulis
3) Dibebas tugaskan dari tugasnya sebagai DPL
4) Tidak ditugas DPL selama 3 tahun berturut-turut.
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___22
BAB III. JENIS KEGIATAN DAN PENILAIAN KKN
A. Jenis Kegiatan
Untuk mencapai kompetensi KKN, maka setiap mahasiswa yang
mengikuti KKN harus melaksanakan kegiatan seperti yang dijelaskan di
bawah ini.
1. Kegiatan Individu
Kegiatan individu adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap peserta KKN.
Kegiatan individu terdiri atas:
a. Kegiatan Utama
Kegiatan utama adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap
peserta KKN yang sesuai dengan bidang ilmunya (monodisipliner)
dan/atau diluar bidang ilmunya, jika memiliki ilmu dan keterampilan
untuk itu. Mahasiswa yang bersangkutan bertindak sebagai pemimpin
pelaksanaan kegiatan tersebut dan bertanggung jawab secara ilmiah
maupun operasional.
Jumlah jam kerja efektif kegiatan utama: 85 - 95 jam. Jumlah jam tersebut dapat
terdiri dari beberapa jenis kegiatan. Masing-masing mahasiswa WAJIB membuat
program utama sesuai kompetensi bidang ilmu masing-masing.
Contoh kegiatan utama adalah:
Pelatihan dan pendampingan budidaya tanaman sistem hidroponik oleh
mahasiswa Biologi
Kursus Bahasa Inggris untuk anak SMP/SMA oleh mahasiswa Bahasa
Inggris.
Pelatihan Komputer oleh mahasiswa Teknik Komputer.
b. Kegiatan Pendukung
Kegiatan pendukung adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta KKN
untuk mendukung/membantu peserta KKN lain dalam kelompoknya yang
melaksanakan kegiatan utama, meskipun secara ilmiah tidak terkait dengan
keilmuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Misalnya Kegiatan Budidaya
Tanaman Secara Hidroponik yang diketuai oleh mahasiswa Biologi dapat
dibantu oleh mahasiswa Pertanian, Kesehatan Masyarakat atau mahasiswa
jurusan lainnya yang memiliki kecakapan untuk itu.
Jumlah jam kerja efektif kegiatan pendukung: 45 - 55 jam
2. Kegiatan Kelompok
Kegiatan kelompok adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta KKN
dalam kelompoknya. Koordinator Desa bertindak sebagai penanggung
jawab kegiatan kelompok. Dalam pelaksanaannya Koordinator Desa
menunjuk salah seorang anggota kelompoknya sebagai ketua pelaksana.
Kegiatan Kelompok dapat berupa: a) kegiatan layanan sosial yaitu kegiatan
yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersifat sosial kepada masyarakat
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___23
di lokasi KKN, dan b) kegiatan yang berasal dari mitra KKN seperti pemerintah
daerah, perusahaan swasta/BUMN (dalam bentuk Corporate Social
Responsibility), dan kegiatan terstruktur dari Dosen Pembimbing atau dosen
lain yang berkaitan dengan penelitian dan/atau pengabdian kepada
masyarakat.
Contoh kegiatan kelompok adalah:
Kerja bakti, pengajian, peringatan hari besar nasional/keagamaan, membantu
pengarsipan desa, dan program-program lainnya.
Kegiatan dusun/lorong SEHATI (Siaga, Sehat dan Mandiri) kerjasama dengan
Dinas Kesehatan.
Pelatihan Pengembangan LKS bagi guru SMA oleh mahasiswa PTIK
kerjasama dengan Dosen Pengabdi kepada Masyarakat
Penelitian pengembangan web pembelajaran kerjasama dengan dosen
peneliti.
Jumlah jam kerja efektif kegiatan kelompok : ≥ 103 jam
B. Alokasi Waktu
Jangka waktu yang diperlukan mahasiswa untuk kegiatan KKN harus
memenuhi persyaratan 3 SKS, yaitu ≥288 jam kerja efektif di lokasi KKN.
Waktu kerja efektif 288 jam dihitung dari 3 SKS x 6 jam kerja per hari x 16
kali tatap muka.
Adapun bobot rincian jam kerja pada saat pelaksanaan dilapangan
adalah sebagai berikut:
Total waktu efektif ≥288
Jam Pembagian waktu
kerja
1) Kegiatan pembekalan KKN : 15 jam kerja
2) Kegiatan observasi dan seminar : 30 jam kerja
3) Kegiatan pelaksanaan program kerja : 243 Jam kerja
a) Kegiata Individu (140 jam):
- Kegiatan Utama : 85 – 95 Jam kerja
- Kegiatan Pendukung : 45 – 55 jam kerja
b) Kegiatan Kelompok : 103 jam kerja
C. Evaluasi Keberhasilan Kuliah Kerja Nyata
Evaluasi kegiatan KKN meliputi dua hal, yaitu evaluasi terhadap
keberhasilan atau prestasi akademik mahasiswa peserta KKN dan evaluasi
program KKN secara menyeluruh.
1. Evaluasi Keberhasilan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata
Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan nilai prestasi akademik kepada
mahasiswa sekaligus sebagai gambaran keberhasilan KKN oleh mahasiswa
KKN. Tugas terakhir dari DPLadalah melaksanakan evaluasi dan memberikan
nilai terhadap mahasiswa peserta KKN. Oleh karena itu, proses penilaian
harus sudah dimulai sejak dilakukannya pembekalan di kampus dan berakhir
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___24
bersamaan dengan penyerahan laporan.
Pedoman yang dipakai untuk memberikan penilaian terakhir kepada
mahasiswa peserta KKN mencakup empat komponen, yaitu
sebagai berikut.
a. Perencanaan kerja: diperoleh dari nilai hasil pendalaman dan rencana kerja
program KKN.
b. Pelaksanaan kerja: diperoleh berdasarkan indikator keterlaksanaan program
kerja yang telah disusun sebelumnya.
c. Kemampuan interpersonal: berdasarkan indikator kerja sama, kerajinan,
kedisiplinan kreativitas, tanggung jawab, dan sopan santun selama
melaksanakan program KKN.
d. Laporan: diperoleh dari nilai laporan akhir (laporan individu dan kelompok).
Adapun format evaluasi yang dimaksud ditunjukkan padatabel berikut.
Tabel 1.Evaluasi Prestasi KKN
No. Komponen Bobot Penilai
1. Pembekalan dan Perencanaan
Program Kerja (N1)
2 DPL-Tim Panitia
2. Pelaksanaan Program Kerja (N2) 3 DPL (Memperhatikan informasi
dari stakeholder dan Tim
Pengelola
3. Kemampuan Interpersonal (N3) 2 DPL (Memperhatikan informasi
dari stakeholder
dan Tim Pengelola
4. Laporan Individu (N4) 2 DPL
5. Laporan Kelompok (N5) 1 DPL
Jumlah 10
Rentang Skor 0-100
Rumus untuk memberikan penilaian akhir kegiatan KKN adalahsebagai
berrikut:
(2N1+3N2+2N3+1N4+2N5)
NAK =
10
Keterangan
NAK : Nilai Akhir KKN
N1 : Pembekalan dan Perencanaan Program Kerja
N2 : Pelaksanaan Program Kerja
N3 : Kemampuan Interpersonal
N4 : Laporan Individu
N5 : Laporan Kelompok
Catatan: Dengan mempertimbangkan penilaian antar mahasiswa dan tokoh
masyarakat
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___25
Nilai yang diperoleh dari perhitungan tersebut, dikonversi ke dalam tabel berikut
ini.
Tabel 2. Konversi Nilai Akhir
Interval Nilai Keterangan
86 –100 A Lulus
71 – 85 B Lulus
56 -70 C Lulus
41 - 55 D Lulus
< 41 E Tidak Lulus
Mahasiswa dapat diberikan nilai apabila telah memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut.
a. Telah menyelesaikan laporan kelompok.
b. Telah menyerahkan rekapitulasi hasil kegiatan KKN
c. Tidak mempunyai tanggungan program di lokasi dan atau sasaran KKN
yang belum diselesaikan.
Catatan: Semua laporan dan naskah publikasi dikumpulkan dalam bentuk print
out dan soft file (CD/DVD)
2. Evaluasi Program Kuliah Kerja Nyata
Tujuan evaluasi program KKN adalah untuk menyusun kebijakan dan
perbaikan teknis pelaksanaan KKN berikutnya. Pelaksanaan evaluasi
keseluruhan program KKN adalah pada setiap periode dan atau gelombang
KKN. Ada tiga aspek yang dievaluasi,yaitu sebagai berikut.
a. Pencapaian tujuan KKN: evaluasi terhadap pencapaian tujuandari tiga
sasaran KKN yaitu mahasiswa, masyarakat, danlembaga/universitas.
b. Proses pelaksanaan program KKN: evaluasi perencanaan, pelaksanaan,
hasil, dan analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung.
c. Dampak pelaksanaan KKN: evaluasi terhadap dampak yang terjadi, baik
pada mahasiswa, masyarakat, maupun lembaga. Dampak KKN terhadap
mahasiswa dapat dilihat dariperkembangan kepribadian, perilaku, pola pikir,
kepekaan, dan kepedulian dalam pengembangan manusia seutuhnya.
Dampak KKN terhadap masyarakat dapat dilihat dari adanya
perubahan kondisi fisik, sosial, ekonomi, serta sikap balik dan
harapan terhadap lembaga/universitas. Dampak KKN terhadap
lembaga/universitas adalah adanya peningkatan sosialisasi, peran,
dan sumbangannya dalam pembangunan manusia. Dampak tersebut tidak
dapat dilihat seketika pada saat kegiatan KKN selesai, tetapi akan sangat
terasa pada tahun-tahun selanjutnya. Sebagai pelaksana evaluasi program
KKN ini adalah tim pengelola KKN dengan menjaring data, baik melalui
mahasiswa, laporan DPL, laporan kepala desa/kadus/kepala sekolah,
maupun lewat penelitian ilmiah. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan
pelaksanaan program KKN pada setiap periode dan atau setiap tahun.
Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019
Pedoman Pelaksanaan KKN___26
BAB IV
PENUTUP
Usaha peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses
pembelajaran terus bergulir, termasuk dalam hal ini penyelenggaraan KKN. KKN
pada periode sebelumnya dikelola secara terpisah dari matakuliah lainnya
dengan menggunakan sistem blok waktu keadaan ini telah mengalami
pergeseran pendekatan, yakni dengan model KKN-PPL Terpadu. Dengan
demikian, selain penyelenggaraan KKN secara terpisah dengan sistem blok
waktu tersebut, penyelenggaraan KKN dapat dilakukan dengan model KKN-PPL
Terpadu.
Pergeseran pendekatan pelaksanaan KKN ini jelas memerlukan
penyesuaian-penyesuain, baik secara teknis maupun kultural. Penyesuaian
secara teknis dapat dilakukan melalui penataran, lokakarya, seminar, diskusi
tentang penyelenggaraan KKN, sedangkan penyesuaian kultural dapat
dilakukan melalui penanaman pemikiran, tindakan, kebiasaan hingga terbentuk
pemahaman dan kesadaran yang mendukung penyelenggaraan KKN secara
maksimal.
Langkah pertama yang harus dilakukan LPPM adalah menyosialisasikan
Buku Pedoman KKN ini kepada setiap pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan KKN seperti:
1. Ketua Program studi/jurusan dan dekan fakultas.
2. Kepala desa/lurah, camat, pemerintah kabupaten dan atau kota, pemerintah
provinsi.
3. Sekolah, dinas pendidikan kabupaten dan atau kota, dinas pendidikan
provinsi, dan masyarakat luas melalui berbagai mekanisme, misalnya
seminar, loka karya, diskusi, rapat kerja, forum ilmiah, media masa, dan
sebagainya.