buku panduan perizinan hkm
DESCRIPTION
Buku Panduan Perizinan HKm ini memuat tentang panduan memfasilitasi Kelompok Tani HKmTRANSCRIPT
Panduan MemfasilitasiPenyelenggaraan HutanKemasyarakatan
Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara(Samanta)
Atas dukungan MFP - Kehati
Panduan Memfasilitasi Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
Cetakan I, April 2009Diterbitkan oleh Yayasan SamantaJalan Surabaya No 5 BTN Taman Baru Mataram Nusa Tenggara BaratTelp/Fax : (0370) 636602
Penyusun;Dwi SudarsonoGunanto
Desain Sampul dan tata letakEko
Atas dukungan MFP - Kehati
ii + 52 halaman; 14,85 x 21 cm
Buku ini dapat dikutip dan diperbanyak untuk kepentingan bersama.
PENGANTARPENGANTAR
MESKIPUN peraturan perundang-undangan tentanghutan kemasyarakatan (HKm) telah dikeluarkanPemerintah, namun penyelenggaraan HKm masih berjalan
lamban di daerah. Salah satu faktornya adalah terbatasnya memahamikebijakan dan kemampuan dari para pegiat kehutanan tentang HKm.Padahal saat ini Pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait HKm,seperti Peraturan Pemerintah No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 dan PeraturanMenteri Kehutanan No. 37/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.Ketiga aturan ini merupakan turunan dari UU No. 41/1999 tentangKehutanan.
Buku ini secara khusus diperuntukkan bagi kalangan aparatpemerintah, LSM dan kelompok masyarakat. Buku ini menyajikantentang bagaimana memfasilitasi penyelengaraan HKm dari tahappermohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan(IUPHKm) serta Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam HKm(IUPHHK-HKm). Materi buku ini diambil dari peraturan-peraturantentang HKm dan pengalaman lapangan. Tentunya, pengalaman-pengalaman dari para pembaca akan menjadi khasanah berhargadalam penyelenggaraan HKm di daerah.
Semoga buku kecil ini bermanfaat untuk mewujudkan pengelolaansumber daya hutan yang pro kaum miskin, lestari dan berkelanjutan.
Salam penulis
i.:
DAFTAR ISI
ii.:
Kata Pengantar ..................................................................................... iDaftar Isi ............................................................................................... ii
1. Mengapa HKm? ............................................................................. 12. Apa HKm itu ? ................................................................................ 23. Siapa yang berhak mengelola HKm? ............................................. 24. Dasar Hukum HKm ........................................................................ 25. Bagaimana caranya mengajukan IUPHKm?
5.1.Permohonan IUPHKm.............................................................. 45.2.Penetapan Area Kerja HKm ..................................................... 55.3.Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) ............... 85.4.Pemberian Ijin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dalam HKm (IUPHKm) ............................................................. 96. Apa Hak Pemegang IUPHKm & IUPHHK HKm?
6.1.Hak pemegang IUPHKm .......................................................... 106.2.Hak Pemegang IUPHHK HKm ................................................. 11
7. Apa Kewajiban Pemegang IUPHKm & IUPHHK HKm?7.1.Kewajiban pemegang IUPHKm ................................................ 117.2.Kewajiban pemegang IUPHHK HKm ....................................... 11
8. Apa sanksi yang melanggar kewajiban? ......................................... 129. Penyusunan Rencana Kerja HKm
9.1.Penataan Batas Areal Kerja HKm ............................................ 129.2.Rencana Umum ....................................................................... 139.3. Penyusunan Rencana Operasional ........................................... 149.4.Rencana Kerja IUPHHK-HKm .................................................. 14
10. Pengendalian dan Pelaporan10.1. Pengendalian ...................................................................... 1410.2. Pelaporan ........................................................................... 15
11. Bagaimana memperpanjang IUPHK? ............................................. 1512. Dari mana pembiayaannya? ........................................................... 16
1. MENGAPA HKm?
Dari tahun ketahun, perusakan hutan (deforestasi) belum dapatditangani secara memadai. Secara nasional kerusakan hutanmencapai sekitar 59 juta ha dari hutan Indonesia seluas 120,35 jutaha (2007). Pada 1985, HPH menyumbang perusakan hutan seluas600.000 ha - 1,2 juta ha per tahun (World Bank, 1988). Periode 1985-1997, tingkat perusakan hutan di Indonesia mencapai 1,7 juta ha pertahun (Holmes, 1998). Sedangkan pada periode 10 tahun terakhir,laju perusakan hutan Indonesia mencapai 1,6 juta per tahun (Dephut,2007).
Sementara dalam skala regional, kerusakan hutan Nusa Tenggaramencapai sekitar 760.000 ha (26 %) dari luas hutan 2.907.034,08 ha.Dibandingkan dengan angka nasional, tingkat kerusakan hutan di NusaTenggara terlihat kecil, namun dilihat dari dampak lingkungan fisikdan sosial dampaknya cukup besar. Mengingat Nusa Tenggaramerupakan wilayah kepulauan kecil yang rentan terkena dampakkerusakan lingkungan. Sementara secara sosial, kantong-kantongpenduduk miskin berada di sekitar hutan dimana penghidupan merekatergantung pada sumber daya hutan (SDH). Disamping itu, konflik-konflik kehutanan juga terjadi di banyak tempat yang melibatkanmasyarakat miskin di Nusa Tenggara.
Oleh karena itu, Pemerintah merubah paradigma pembangunankehutanan dari sebelumnya forest to state menjadi forest to people,salah satunya melalui skema HKm. Sampai 2015 Pemerintahmentargetkan HKm seluas 2,1, juta ha dan target 2009 seluas sekitar400.000 ha. HKm dikembangkan bertujuan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetapmenjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Ada satu halpenting dari tujuan HKm, yaitu mensejahterakan masyarakat dengantetap menjaga pelestarian hutan. Semangatnya, “hutan lestari,masyarakat sejahtera”.
1.:
2. APA HKm ITU ?
Hutan kemasyarakatan adalah hutannegara yang pemanfaatan utamanyaditujukan untuk memberdayakanmasyarakat setempat. Apa yangdimaksud pemberdayaan masyarakat?Pemberdayaan masyarakat adalah upayameningkatkan kemampuan dankemandirian masyarakat setempatsehingga mereka mendapatkan manfaatsumberdaya hutan secara optimal danadil melalui pengembangan kapasitas danpemberian akses dalam rangkapeningkatan kesejahteraan masyarakatsetempat.
HKm hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutanproduksi. Ketentuannya, hutannya tidak dibebani hak atau ijin dalampemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharianmasyarakat setempat.
Ijin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan untukjangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasilevaluasi setiap 5 tahun.
3. SIAPA YANG BERHAK MENGELOLA HKm?HKm diperuntukkan bagi masyarakat miskin setempat yang tinggaldi sekitar hutan. Siapa masyarakat setempat itu? Mereka yang tinggaldi sekitar hutan dan menggantungkan penghidupan mereka darimemanfaatkan sumber daya hutan. Apa kriteria orang miskin?Masyarakat dapat menentukan sendiri kriteria orang miskin. Pemilihankriteria masyarakat miskin juga dapat menggunakan data pemerintah,seperti data bantuan langsung tunai (BLT).
4. DASAR HUKUM HKma. Undang-Undang No. 41 Tahun1999 tentang Kehutanan,b. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan
3.:
Hutan,c. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutandan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta PemanfaatanHutan,
d. Peraturan Menteri Kehutanan No. 37 Tahun 2007 tentang HutanKemasyarakatan,
a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2009Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.37/Menhut-II/2007 Tahun 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan
5. BAGAIMANA CARANYA MENGAJUKAN IUPHKm?
Ada 4 tahap perijinan IUPHKm, yaitu :5.1. Permohonan IUPHKm5.2. Penetapan Area Kerja HKm5.3. Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm)5.4. Pemberian Ijin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam HKm
(IUPHKm)
Mari kita bahas 4 tahap perijinan IUPHKm di atas satu persatu :
5.1. Permohonan IUPHKma. Kelompok menyusun proposal permohonan IUPHKm.
Format proposal lihat lampiran 1.b. Kelompok/Koperasi mengajukan surat permohonan ijin
kepada :1) Gubernur apabila lokasinya lintas kabupaten/kota2) Bupati/Walikota apabila lokasinya di satu wilayah
kabupaten/kota.c. Surat permohonan dilampiri dengan :
1) Proposal permohonan IUPHKm2) Surat keterangan kelompok dari Kepala Desa/Lurah,
memuat : Nama kelompok, Daftar nama anggota kelompok, Mata pencaharian, Struktur organisasi,
4.:
Surat keterangan domisili3) Sketsa area kerja yang dimohon, memuat :
Letak areal dalam wilayah administrasipemerintahan dan mencantumkan titik koordinatyang menjadi indikasi letak areal.
Batas-batas dan perkiraan luas areal yang dimohon Potensi kawasan hutan berupa gambaran umum
tentang kondisi hutan.
5.2. Penetapan Areal Kerja HKm (bagan di lampiran 2)Setelah permohonan IUPHKm diajukan ke Gubernur atauBupati/Walikota, proses selanjutnya verifikasi (penilaian).Verifikasi dilakukan oleh Tim Pemerintah Daerah dan PemerintahPusat.
a. Verifikasi oleh Tim Daerah1) Gubernur atau Bupati/Walikota :
1) Membuat Pedoman Verif ikasi PermohonanIUPHKm.
2) Membentuk Tim Verifikasi beranggotakan unsurDinas, LSM dan perguruan tinggi. Tim diketuaiKepala Dinas yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang kehutanan.
3) Verifikasi yang dilakukan di Kabupaten/Kotamelibatkan dinas yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang kehutanan tingkat propinsi.
2) Tim Verifikasi melakukan verifikasi sesuai denganPedoman Verifikasi yang dibuat.
3) Aspek-aspek yang perlu diverif ikasi sekurang-kurangnya meliputi : Keabsahan surat Kepala Desa/Lurah tentang
keberadaan kelompok dan anggota (diutamakanorang miskin).
Tingkat ketergantungan masyarakat terhadapsumber daya hutan.
Kesesuaian areal yang dimohon (hutan produksi& hutan lindung), luas areal yang diusulkan, dantidak dibebani hak.
5.:
4) Penentuan area kerja HKm mempertimbangkan :• Tujuan kelompok mengajukan permohonan
IUPHKm (ekonomi/ekologi/sosial/budaya),• Kemampuan dan kapasitas kelompok dalam
pengelolaan hutan,• Daya dukung alam dalam menunjang
perekonomian kelompok,• Kelestarian hutan.
5) Setelah dilakukan verifikasi, Tim Verifikasi melaporkanhasil verifikasi kepada Gubernur atau Kabupaten/Walikota dan menyampaikan 2 rekomendasi: Menolak permohonan IUPHKm Menerima permohonan IUPHKm
6) Terhadap permohonan IUPHKm diterima, Gubernuratau Kabupaten/Walikota menindaklanjuti dengan : Menetapkan kelompok dengan surat keputusan. Memerintahkan Dinas yang diserahi tugas dan
tanggung jawab kehutanan membuat peta digitalcalon area kerja HKm yang pelaksanaannya dapatdibantu pihak terkait, seperti BPKH.
7) Gubernur atau Kabupaten/Walikota menyampaikanusulan penetapan area kerja HKm kepada MenteriKehutanan, dilengkapi : Peta digital calon lokasi area kerja HKm skala 1 :
50.000. Deskripsi calon areal kerja HKm, antara lain : Luas calon areal kerja HKm, kondisi topografi, kondisi tutupan lahan, kepastian bebas hak atau ijin atas kawasan
yang diusulkan, kelembagaan, mata pencaharian, kesesuaian dengan fungsi kawasan. Ketergantungan mata pencahar ian
masyarakat terhadap SDH.8) Tata waktu pelaksanaan verifikasi ditetapkan oleh
Gubernur atau Kabupaten/ Walikota.
6.:
b. Verifikasi oleh Tim Pusat1) Menteri Kehutanan membentuk Tim Verifikasi Pusat2) Hal-hal yang diverifikasi meliputi :
• kepastian bebas hak atau ijin atas kawasan yangdiusulkan,
• kelembagaan,• mata pencaharian,• kesesuaian dengan fungsi kawasan.
3) Tim Verifikasi Pusat mengeluarkan 2 (dua) alternatifrekomendasi : Menolak usulan penetapan areal kerja HKm. Menerima usulan penetapan areal kerja HKm.
4) Terhadap usulan areal kerja HKm diterima, MenteriKehutanan menetapkan area kerja HKm.
c. Evaluasi areal kerja oleh Tim PusatEvaluasi berlaku hanya bagi areal kerja HKm yang telahmendapatkan ijin sementara HKm, eks proyek HKm (OECF)dan social forestry. Kegiatannya lebih mudah dan sederhana.
1) Setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Pusat, Menterimenetapkan areal kerja HKm pada area yang telahmendapatkan ijin sementara HKm, eks proyek HKm(OECF) dan social forestry,
2) Menteri yang menetapkan Tim Verifikasi,3) Hal-hal utama yang diverifikasi :
Kepastian bebas hak atau ijin lain di kawasan yangdiusulkan.
Kesesuaian fungsi kawasan hutan Kepastian luas areal Kelembagaan kelompok Penerima manfaat
4) Berdasarkan evaluasi, petugas menyampaikan laporankepada Tim Evaluasi dengan mengajukan 2 (dua)alternatif rekomendasi : Menolak usulan penetapan area kerja HKm Menerima usulan penetapan area kerja HKm
5) Dalam hal menerima usulan, Menteri menetapkan arealkerja HKm.
7.:
5.3. Pemberian IUPHKm
INGAT !!...... IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas
kawasan hutan. IUPHKm dilarang dipindahtangankan, diagunkan, atau
digunakan untuk untuk kepentingan lain di luar rencanapengelolaan, serta dilarang mengubah status danfungsi kawasan hutan.
a. FasilitasiPemohon IUPKHm harus mendapatkan fasilitasi baiksebelum atau sesudah mendapatkan IUPHKm (lampiran3). Fasilitasi sebelum mengajukan ijin sekurang-kurangnyaberupa pembentukan dan pengembangankelembagaan kelompok dan pengajuan IUPHKm.
1) Fasilitasi pembentukan dan pengembangankelembagaan antara lain : Membentuk kelompok/koperasi (jika belum
terbentuk) Memotivasi kelompok bekerjasama dan
membangun kerjasama. Memformulasikan aturan kelompok Pendampingan kelompok mengembangkan
organisasi Membuat administrasi kelompok Mengembangkan sistem keuangan kelompok dan lain-lain
2) Fasilitasi pengajuan IUPHKm Mendampingi kelompok/koperasi dalam
memahami tata cara permohonan IUPHKm danIUPHHK-HKm.
Pendampingan kelompok/koperasi menyiapkanpermohonan IUPHKm/IUPHHK-HKm.
dan lain-lain
Siapa yang wajib melakukan fasilitasi? Pemda Provinsiatau Kabupaten/Kota wajib melakukan fasilitasi dan dapat
8.:
dibantu Pemerintah Pusat serta dapat dibantu pihak lain,antara lain:• Perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian
masyarakat;• Lembaga swadaya masyarakat;• Lembaga keuangan;• Koperasi; dan• BUMN/BUMD/BUMS.
b. Setelah difasilitasi dan berdasarkan Keputusan MenteriKehutanan tentang Penetapan Areal Kerja HKm, Gubernuratau Kabupaten/Walikota menerbitkan IUPHKm kepadakelompok dengan melampirkan Peta Areal Kerja HKm.
c. Apa saja jenis-jenis IUPHKm ?1) IUPHKm hutan lindung, meliputi kegiatan:
• Pemanfaatan kawasan;• Pemanfaatan jasa lingkungan;• Pemungutan hasil hutan bukan kayu.
2) IUPHKm hutan produksi, meliputi kegiatan:• Pemanfaatan kawasan;• Penanaman tanaman hutan berkayu;• Pemanfaatan jasa lingkungan;• Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;• Pemungutan hasil hutan kayu; dan• Pemungutan hasil hutan bukan kayu.
5.4. Pemberian IUPHHK-HKm
a. Apa IUPHH – HKm itu?Merupakan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan berupa kayudalam hutan tanaman pada hutan produksi dalam arealIUPHKm.
b. Apa kriterianya?1) IUPHHK hanya dapat diberikan pada hutan produksi.2) IUPHHK-HKm diberikan untuk kegiatan pemanfaatan
hasil hutan tanaman berkayu yang merupakan hasilpenanaman. Jadi, kelompok harus menanam dulu.
c. Bagaimana caranya?1) Menteri Kehutanan dapat mendelegasikan kewenangan
pemberian IUPHHK-HKm kepada Gubernur.
9.:
2) IUPHHK – HKm untuk pemanfaatan hasil hutan kayuyang telah masa tebang dan sesuai Rencana KerjaIUPHKm.
3) Dalam hal kewenangan telah didelegasikan kepadaGubernur, prosedur pemberian IUPHHK-HKm sbb : Pemohon IUPHKm mengajukan IUPHHK-HKm
kepada Menteri melalui Gubernur cq Kepala DinasKehutanan Propinsi dengan tembusan :- Bupati/Walikota- Dirjen BPK cq BP2HP- Dirjen RLPS cq BPDAS
Permohonan dilampiri :- Akta Notaris Koperasi atas nama pemegang
IUPHKm;- Rencana Pemanfaatan IUPHHK-HKm;- Rencana Umum HKm.
Dinas Kehutanan Propinsi melakukan pemeriksaanlapangan dan memberi pertimbangan tehnis kepadaGubernur.
Pemeriksaan lapangan meliputi aspek tehnis danadministrasi.
Berdasarkan pertimbangan tehnis, Gubernur dapatmenerima atau menolak permohonan IUPHHK-HKm.
6. Apa Hak Pemegang IUPHKm & IUPHHK HKm?
6.1. Hak pemegang IUPHKma. Pada Hutan Lindung Pemegang IUPHKm berhak: mendapat fasilitasi; melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan; melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan; melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan
kayu (HHBK).
b. Pada Hutan Produksi, Pemegang IUPHKm berhak mendapat fasilitas; melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan; melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan; melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan
kayu (HHBK);
10.:
melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukankayu (HHBK);
melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu.
6.2. Hak Pemegang IUPHHK HKm menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasil
penanamannya untuk jangka waktu 1 tahun sesuaidengan rencana kerja tahunan IUPHHK HKm;
menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasilpenanamannya sesuai dengan rencana operasional;
mendapat pelayanan dokumen sahnya hasil hutansesuai ketentuan;
apabila jangka waktu IUPHHK HKm telah berakhir, dandalam areal IUPHKm masih terdapat tanaman yangakan ditebang, maka pemegang IUPHKm dapatmengajukan permohonan IUPHHK HKm yang baru.
7.1. Kewajiban pemegang IUPHKm• melakukan penataan batas areal kerja;• menyusun rencana kerja;• melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan;• membayar provisi sumberdaya hutan sesuai ketentuan;• menyampaikan laporan kegiatan pemanfatan hutan
kemasyarakatan kepada pemberi ijin.
7.2. Kewajiban pemegang IUPHHK HKm• Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);• Menyusun rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu
selama berlakunya ijin;• Melaksanakan penataan batas areal pemanfaatan hasil
hutan kayu;• Melakukan pengamanan areal tebangan antara lain
pencegahan kebakaran, melindungi pohon-pohon yangtumbuh secara alami (tidak menebang pohon yang bukanhasil tanaman).
• Melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tata usaha
7. APA KEWAJIBAN PEMEGANG IUPHKm & IUPHHK HKm?
11.:
kayu hutan tanaman.• Menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hasil hutan
kayu kepada pemberi ijin.
8. APA SANKSI YANG MELANGGAR KEWAJIBAN?a. Penghentian sementara kegiatan di lapangan terhadap
pemegang ijin usaha dalam hutan kemasyarakatan yangmelanggar ketentuan.
b. Pencabutan ijin dikenakan kepada pemegang ijin usaha dalamhutan kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran terhadapketentuan yang ada.
9. PENYUSUNAN RENCANA KERJA HKmPenyusunan Rencana Kerja HKm merupakan salah satu kewajibankelompok yang telah mendapatkan IUPHKm atau IUPHHK-HKm.Ada 2 Rencana Kerja HKm, yaitu Rencana Umum & RencanaOperasional.
9.1. Penataan Batas Areal Kerja HKma. Perencanaan penataan batas dilaksanakan secara
partisipatif oleh pemegang IUPHKm yang difasilitasi olehdinas/instansi pemberi ijin.
b. Perencanaan penataan batas dibantu oleh BPKHsetempat, dapat melibatkan LSM, perguruan tinggi,lembaga keuangan, koperasi dan BUMN/BUMS, yangkegiatannya antara lain :1) Pembentukan Tim Orientasi Penataan Batas Areal
Kerja HKm oleh dinas yang diserahi tugas dantanggung jawab di bidang kehutanan.
2) Pengukuran dan penataan batas Pemegang IUPHKm membuat Peta Proyeksi Batas
di atas Peta Dasar mengacu pada Peta PenataanBatas Areal Kerja HKm.
Penataan Batas Areal Kerja HKm melibatkaninstansi/dinas tingkat propinsi atau kabupaten/kotadan dinilai oleh BPKH.
Pembuatan berita acara Penataan Batas ArealKerja HKm.
12.:
Peta Tata Batas merupakan areal kerja HKmyang sesungguhnya dengan skala terkecil 1 :10.000.
9.2. Rencana Umuma. Rencana kerja dilakukan oleh pemegang IUPHKm dengan
difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau masyarakatdapat meminta fasilitasi kepada pemerintah daerah pemberiijin atau pihak lain.
b. Rencana Umum disahkan oleh Gubernur (jika lintaskabupaten/kota) atau Bupati/Walikota.
c. Rencana umum disusun sesuai jangka waktu IUPHKm,yakni 35 tahun dan dapat direvisi dengan persetujuanpemberi ijin.
d. Penyusunan Rencana Umum (contoh format lampiran 4)
(1) Rencana umum meliputi :a. Kondisi umum
1. Kondisi biofisik (jenis tanah, topografi, tutupanlahan, dll),
2. Kondisi sosial ekonomi (kependudukan,sarana prasarana ekonomi, anggota kelompokHKm, dll),
3. Penataan area kerja HKm (zona pemanfaatan(blok dan petak) dan zona perlindungan (blokdan petak),
4. Potensi areal kerja HKm (kayu dan bukan kayusesuai zona, blok dan petak),
5. Kelembagaan kelompok (struktur, aturan,kapasitas lembaga dan individu, dll).
b. Rencana Pengelolaan Hutan Lestari1. Pengembangan usaha (tergantung yang akan
diusahakan kelompok berdasarkan potensi)• Pengembangan usaha hasil hutan kayu• Pengembangan usaha hasil hutan bukan
kayu• Pengembangan usaha jasa lingkungan• Pengembangan usaha pemanfaatan
kawasan
13.:
2. Rencana perlindungan hutan3. Rencana pengembangan kelompok
9.3. Penyusunan Rencana Operasional (contoh format lampiran 5)a. Merupakan penjabaran dari Rencana Umum memuat
kegiatan-kegiatan dan target-target tiap tahun.b. Rencana operasional disusun secara partisipatif oleh
pemegang ijin.c. Memuat rencana-rencana kegiatan tahunan anggota
kelompok mengacu pada rencana umum.
9.4. Rencana Kerja IUPHHK-HKm (contoh format lampiran 6)a. Merupakan rencana pemanfaatan hasil hutan kayu memuat
luas dan atau volume dalam waktu tertentu.b. Untuk mengatur pelaksanaan penebangan kayu untuk
menghindari dampak negatif terhadap lingkungan.c. Disusun berdasarkan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum
Penebangan (ITSP) yang direkap dalam Laporan HasilCruising (LHC).
d. Penebangan kayu dilakukan dengan sistem tebang pilih yangdiikuti penanaman kembali.
e. Penebangan dilakukan pada kayu berdiameter minimal 30cm.
f. Berdasarkan Rencana Umum dan LHC dapat diketahuiperkiraan kapan pemanfatan hasil hutan kayu dapatdilakukan.
g. Disusun pemegang ijin 1 tahun sebelum pelaksanaanpenebangan.
h. Rencana Kerja IUPHHK-HKm disahkan dinas yang diberiwewenang dan tanggung jawab di bidang kehutanankabupaten.
10. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN10.1. Pengendalian
10.1.1. Pengendalian oleh pemerintah pusat dan daerah• Menteri melakukan pengendalian pemberian
IUPHKm dan IUPHHK-HKm.• Pemda Propinsi melakukan pengendalian
penyelenggaraan HKm oleh Pemda kabupaten/
14.:
kota• Pemda Kabupaten/Kota melakukan
pengendalian penyelenggaraan HKm olehpemegang ijin.
10.1.2. Pengendalian oleh pemegang ijin• Dimaksudkan menjamin agar pengelolaan HKm
dapat dilakukan sesuai rencana.• Kegiatannya berupa monitoring dan evaluasi
10.1.3. Pengawasan oleh masyarakat luasMasyarakat di luar kelompok dapat mengajukankeberatan kepada Pemerintah, jika pengelolaan HKmmenimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.
10.2. Pelaporana. Pemegang IUPHKm dan IUPHHK-HKm menyusun dan
menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepadapemberi ijin.
b. Laporan kinerja periodik disampaikan paling sedikit satukali dalam satu tahun.
c. Laporan kinerja berisi realisasi kegiatan dalam RencanaOperasional
d. Isi laporan di lampiran 7.
11. BAGAIMANA MEMPERPANJANG IUPHK?
Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. 37/2007, IUPHKm diberikanuntuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai denganhasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun (Pasal 20 ayat (2)).a. Diajukan paling lambat 3 tahun sebelum waktu IUPHKm berakhir.b. Sebelum diperpanjang, IUPHKm dilakukan audit oleh pemberi
ijin.c. Audit betujuan menilai kondisi hutan dan manfaat ekonomi bagi
kelompok.d. Audit dilakukan oleh Tim Audit yang dibentuk oleh pemberi ijine. Tim Audit terdiri dari unsur Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/
Kota.f. Berdasarkan hasil audit, Tim Audit mengajukan rekomendasi
kepada Pemberi Ijin untuk menolak atau menerima perpanjangan.g. Berdasarkan rekomendasi Tim Audit, Gubernur atau Bupati/
15.:
Walikota menerbitkan SK Perpanjangan IUPHKm atau PenolakanPerpanjangan dengan tembusan Menteri Kehutanan.
12. DARI MANA PEMBIAYAANNYA?1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau3. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
16.:
17.:
Lampiran 1.
(halaman sampul)
PERMOHONAN IJIN USAHA PEMANFAATAN HUTANKEMASYARAKATAN
Nama Kelompok/Koperasi : …………………………Lokasi : …………………………Luas : …………………………Desa : …………………………Kecamatan : …………………………Kabupaten/Kota : …………………………Propinsi : …………………………DAS/Sub DAS : …………………………
(halaman isi)
12.1.1.1. Latar Belakang1.1. Bio fisik
Jenis tanah, topografi, tututan lahan, dll1.2. Kondisi Sosial Ekonomi
Jumlah penduduk, mata pencaharian, sarana prasaranaekonomi, lembaga ekonomi, dll
1.3. PotensiTanaman kayu kayu & non kayu, jenis & jumlah batang,jasa lingkungan, objek wisata, dll
12.1.1.2. Dasar Hukum (UU, PP, Permen, Perda, dll)12.1.1.3. Tujuan (sosial, ekonomi & lingkungan)12.1.1.4. Sasaran (siapa saja kelompok sasaran & jumlah)12.1.1.5. Lampiran-lampiran
• Struktur dan pengurus organisasi• Aturan kelompok/anggaran dasar/akta notaris• Daftar nama & alamat anggota kelompok• Sketsa peta areal kerja yang dimohon
18.:
Lampiran 2.
Bagan Penetapan Areal Kerja HKm
Lampiran 3.
No Jenis Fasilitasi Uraian Kegiatan Fasilitasi Keluaran
PengembanganKelembagaanKelompok
- Memotivasi masyarakat untukbekerjasama dan membangunkelompok kerjasama.
- Mendampingi masyarakatmemformulasikan aturan-aturankelompok
- Mendampingi masyarakatmengembangkan organisasi
- Mendampingi masyarakatmembuat administrasi kelompok
- Mendampingi masyarakatmengembangkan keuangankelompok
- Kelompok masyarakatdampingan mampumembentuk danmengembangkanorganisasi kelompok
- Kelompok masyarakatdampingan mampumengembangkan aturan-aturan main dalamkerjasama mengelolahutan kemasyarakatan
- Kelompok masyarakatdampingan mampumelaksanakanadministrasi oraganisasikelompok
- Kelompok masyarakatdampingan mampumengelola keuangankelompok
Fasilitasipengajuanpermohonan ijin
- Mendampingi masyarakat dalammemahami tata cara permohonqnperijinan HKm (IUPHKm,lUPHHK- HKm)
- Mendampingi masyarakatmempersiapkan permohonanperijinan HKm (IUPHKm,IUPHHK-HKm)
- Mendampingi masyarakatmengajukan permohonanIUPHKm kepada Bupati(Gubernur apabila areal kawasanhutan yang diminati untuk HKmberada dalam lintas propinsi),atau IUPHHK-HKm kepadamenteri sesuai ketentuan yangberlaku
- Kelompok masyarakatdampingan memahamitata cara permohonanperijinan HKm, baikIUPHKm maupunIUPHHK-HKm.
- Kelompok masyarakatdampingan mampumempersiapkanpersyaratan-persyaratanpermohonan ijin sesuaiketentuan.
- Kelompok masyarakatdampingan mempumengajukan permohonanIUPHKm kepada Bupati,Gubernur (apabila arealHKm lintas kabupaten),atau IUPHHK-HKmkepada Menteri sesuaiketentuan yang berlaku.
19.:
1.
2.
No Jenis Fasilitasi Uraian Kegiatan Fasilitasi Keluaran
3. Fasilitasipenyusunanrencana kerjahutankemasyarakatan
- Mendampingi masyarakatmemahami tata cara pembuatanRencana Kerja HKm.
- Melatih masyarakat berkaitandengan pengetahuan danketerampilan yang dibutuhkandalam membuat rencana kerjaHKm.
- Mendampingi kelompokmasyarakat membuat rencanaumum HKm dan RencanaOperasional HKm.
- Mendampingi masyarakatmembuat peta batas areal kerjaHKm sesuai IUPHKm yangdiberikan.
- Kelompok masyarakatdampingan mampumelaksanakan tata batasareal kerja HKm sesuai SuratKeputusan IUPHKm yangdiberikan Bupati.
- Kelompok masyarakatdampingan memahami danmampu menyusun RencanaUmum Pengelolaan HutanKemasyarakatan selamajangka waktu ijin 35 tahun.
- Kelompok masyarakatdampingan memahami danmampu menyusun RencanaOperasional HKm tiap tahun.
FasilitasiTeknologibudidaya hutandan pengolahanhasil hutan
- Mendampingi masyarakat untukmemahami tata cara penataanbatas areal kerja, penanaman,pemeliharaan dan pengamanan,pemanenan, penatausahaanhasil hutan kayu dan bukankayu, satwa liar dan jasalingkungan dan tata cara laporankinerja.
- Mengembangkan teknologipenanaman, pemeliharaan,pengamanan dan pemanenanhutan agar pengelolaan hutanmenunjukkan kinerja meningkatmenuju pengelolaan hutan yanglestari.
- Mengembangkan teknologipengolahan hasil hutan pascapanen.
- Struktur hutan semakinmembaik
- Nilai hutan semakinmeningkat
- Kualitas hasil hutan semakinmeningkat
- Menyediakan modul pendidikandan pelatihan bagi masyarakatsebagai pedoman bagi fasilitatorlapangan.
- Melaksanakan kegiatanpendidikan dan pelatihan kepadakelompok masyarakat sebagaibagian dari prosespendampingan
- Pemerintah (Kabupaten,Propinsi, Pusat) menyusunprogram pendidikan dan
FasilitasiPendidikan danPelatihan
- Modul-modul pelatihan bagimasyarakat
- Meningkatkan pengetahuandan wawasan masyarakat
20.:
4.
5.
No Jenis Fasilitasi Uraian Kegiatan Fasilitasi Keluaran
Fasilitasipengembanganakses terhadappasar dan modal
- Mendampingi masyarakatmelakukan inventarisasijenis tanaman di arealkerjanya
- Mendampingi masyarakatmelakukan iventarisasiproduksi hasil hutan untuksetiap jenis dan volume danpemasarannya
- Mendampingi masyarakatuntuk membuat daftarpotensi produksi hasil hutanyang belum terpasarkan
- Mendampingi masyarakatuntuk terus meningkatkankualitas produksi hasil hutan
- Mendampingi kelompokmasyarakat untukmemasarkan produksinyaantara lain
- Membantu kelompokmasyarakt untukmendapatkan informasitentang pasar dan modal
- Membantu kelompokmasyarakat untukmendapatkan pasar yanglebih memberikankeuntungan
- Membantu kelompokmasyarakat untukmendapatkan modal barubila diperlukan.
- Hasil hutan dari areal kerjahutan kemasyarakatan dapatdipasarkan dengan harga yangbaik
- Permodalan dapat diakses biladiperlukan
pelatihan yang terstrukturuntuk meningkatkankapasitas fasilitator dalammelakukan pendampinganmasyarakat yang terkaitdengan sistem pola karir(khusus untuk tenagafasilitator dari instansipemerintah).
- Menyediakan insentifpendidikan dan pelatihanyang lebih tinggi bagi tenagafasilitator baik secaranasional maupuninternasional.
20.:
6.
No Jenis Fasilitasi Uraian Kegiatan Fasilitasi Keluaran
7. Fasilitasipengembanganusaha
- Mendampingi masyarakatuntuk meningkatkan jiwaenterpreneurship
- Mendampingi masyarakatuntuk lebih professionaldalam mengembangkanusaha
- Mendampingi kelompokmasyarakat untukmengembangkankelembagaan usahanya
- Mendampingi masyarakatuntuk memiliki posisi tawaryang tinggi
- Pendapatan masyarakatmeningkat
- Hutan kemasyarakatan dapatdikelola secara lestari.
21.:
22.:
Lampiran 4.
RENCANA UMUMHUTAN KEMASYARAKATAN
(sampul proposal)Pemegang IUPHKm : …………………………Nomor dan tanggal IUPHKm : …………………………Lokasi : …………………….Luas : ……………………..Desa :………………………Kecamatan : ………………………….Kabupaten/Kota : …………………………Propinsi : ……………………………..DAS/Sub DAS :………….
Lembar penyusun dan pengesahanDaftar Isi
BAB I. KONDISI UMUM AREAL KERJA HKM1.1. Bio fisik (jenis tanah, topografi, tututan lahan, dll)1.2. Kondisi Sosial Ekonomi
Jumlah penduduk, mata pencaharian, sarana prasaranaekonomi, anggota kelompok , pengurus, dll
1.3. Penataan area kerja HKmDaerah (zona) pemanfaatan (blok & petak) & perlindungan
1.4. PotensiTanaman kayu kayu & non kayu, jenis & jumlah batang, dll), dizona, blok dan petak
1.5. Kelembagaan kelompokOrganisasi & struktur, aturan organisasi, pemngalamanorganisasi, kemampuan anggota, dll
BAB II. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN 2.1. Pengembangan usaha
2.1.1. Pengembangan usaha hasil hutan kayu2.1.2. Pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu2.1.3. Pengembangan usaha jasa lingkungan
23.:
2.1.4. Pengembangan usaha pemanfaatan kawasan 2.2. Perlindungan Hutan
Upaya-upaya perlindungan kerusakan hutan (kebakaran,tanah, air, keamanan hutan, penyakit, dll)
2.3. Pengembangan KelembagaanUpaya-upaya penguatan kelompok (struktur, aturan, unitusaha, dll)
Lampiran-lampiran :1. Daftar nama dan alamat anggota kelompok pemegang
IUPHKm2. Salinan IUPHKm3. Peta tata area kerja (skala minimal 1 : 10.000)
Rencana PengembanganUsaha Hasil Hutan KayuA.1. PenanamanA.2. PemanenanA.3. PemungutanRencana PengembanganUsaha Hasil Hutan BukanKayuB.1. PenanamanB.2. PemanenanB.3. PemungutanPengembangan UsahaJasa LingkunganC.1. PengembanganSarana PrasaranaC.2. ……………………..Pengembangan UsahaTanaman di BawahTegakanD.1. PenanamanD.2. PemanenanRencana PerlindunganHutanE.1. Penanaman padazona perlindunganE.2. PatroliE.3. ………..
No KegiatanLokasi
(Petak & NamaAnggota)
JenisKegiatan Waktu Volume
F. Rencana Pengembangan KelompokNo Kegiatan Pihak Terkait KeteranganWaktu
24.:
Lampiran 5.
Rencana Kerja Operasional Tahun …………...
Zona : …………………………………...
25.:
Blok : ……………………………………
..…………., Tanggal ………………., 200….
Disahkan oleh : Disusun oleh :Kepala Dinas…………………. Kelompok HKm…………………..
……………………………… …………………………………..(Ketua)
..…………., Tanggal ………………., 200….
Disahkan oleh : Disusun oleh :Kepala Dinas…………………. Kelompok HKm…………………..
……………………………… ………………………………….. (Ketua)
No Blok/Peta(Nama Pemilik)
PotensiJenis
AlbaziaMahoniJatiSurenSengon
200.. 200.. 200.. 200..Btng Vol Btng Vol Btng Vol Btng VolBtng Vol
Tahun
Blok ….
Blok …. JatiMahoniSuren
Jumlah
26.:
Lampiran 6.
Rencana Kerja IUPHHK-HKm
27.:
Lampiran 7.
LAPORAN KINERJA HUTAN KEMASYARAKATAN
a. Pendahuluan(Memuat sekurang-kurangnya : latar belakang, tujuan HKm, ruanglingkup kegiatan, dll)
b. Data Umum(Memuat sekurang-kurangnya : (data loaksi (seperti letak lokasiadministratif dan fungsi kawasan, luas, nomor ijin) dan data kelompok(jumlah dan nama kelompok) serta sumber pendanaan)
c. Pelaksanaan Kegiatan(Memuat sekurang-kurangnya : realisasi penyelenggaraan HKm daritarget Rencana Operasional dalam jangka waktu 1 tahun dan komulatif)i. Penataan Batas Areal Kerja (realisasi penataan batas areal kerja
masing-masing kelompok)ii. Penanaman (jenis tanaman (kayu & non kayu) dan volume
(batang))iii. Pemeliharaan (penyiangan, penyulaman, pemupukan &
penyiraman)iv. Pemanfaatan (realisasi pemanfaatan sesuai IUPHKm)v. Perlindungan (pengamanan area, perlindungan hutan (pencurian
hasil hutan, perambahan, kebakaran, dll), perkembangan areakonservasi apabila ada.
d. Kendala Dalam Pelaksanaan
e. Upaya Mengatasi Kendala
f. Lampiran(Seperti : perijinan, peta, data kelompok, dll)
PERATURAN MENTERI KEHUTANANNomor : P.37/Menhut-II/2007
TENTANGHUTAN KEMASYARAKATAN
MENTERI KEHUTANAN
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuanPasal 93 ayat (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat(2), Pasal 96 ayat (8), dan Pasal 98 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutandan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, sertaPemanfaatan Hutan perlu menetapkan PeraturanMenteri Kehutanan tentang Hutan Kemasyarakatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonserv asi Sumberdaya Alam Hayati danEkositemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentangKetentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan (Lembaran Negara Repulik IndonesiaTahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran NegaraNomor 3888) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
28.:
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentangPerubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Pemerintah Pusat danDaerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentangDana Reboisasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentangPerencanaan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentangTata Hutan dan Penyusunan Rencana PengelolaanHutan, serta Pemanfaatan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentangPembagian Urusan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Prov insi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG HUTANKEMASYARAKATAN.
BAB IKETENTUAN UMUM
Bagian KesatuPengertian
Pasal 1Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:1. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.2. Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkanmanfaat sumberdaya hutan secara opt imal dan adil melaluipengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangkapeningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
3. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani
29.:
hak atas tanah.4. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga
Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitarhutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yangmemiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yangbergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadapekosistem hutan.
5. Kelompok masyarakat setempat adalah kumpulan dari sejumlah individudari masyarakat setempat yang memenuhi ketentuan kriteria sebagaikelompok masyarakat setempat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikotauntuk diberdayakan.
6. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkanoleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Areal kerja hutan kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparankawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungankelompok masyarakat setempat secara lestari.
8. Penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan adalah pencadangan arealkawasan hutan oleh Menteri untuk areal kerja hutan kemasyarakatan.
9. Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberdayakanmasyarakat setempat dengan cara pemberian status legali tas,pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbinganteknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar, serta pembinaandan pengendalian.
10. Kawasan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuaifungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien danlestari.
11. Ijin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkatIUPHKm, adalah ijin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumberdaya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutanproduksi.
12. Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan kemasyarakatanyang selanjutnya disingkat IUPHHK HKm adalah ijin usaha yang diberikanuntuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKmpada hutan produksi.
13. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruangtumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial danmanfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsiutamanya.
14. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkanpotensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan danmengurangi fungsi utamanya.
15. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
30.:
mengusahakan hasil hutan berupa kayu hasil penanaman dengan tidakmerusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
16. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untukmemanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayudengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
17. Pemungutan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasilhutan berupa kayu di Hutan Produksi dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami.
18. Pemungutan hasi hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambilhasil hutan bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volumetertentu yang tersedia secara alami atau hasil budidaya.
19. Pohon serbaguna (Multi Purpose Trees Species) adalah tumbuhanberkayu dimana buah, bunga, getah, daun dan/atau kulit dapatdimanfaatkan bagi penghidupan masyarakat, disamping berfungsisebagai tanaman lindung, pencegah erosi, banjir, longsor. Budidayatanaman tersebut tidak memerlukan pemeliharaan intensif.
20. Rencana Kerja IUPHKm adalah rencana kerja yang terdiri dari rencanaumum dan rencana operasional dalam hutan kemasyarakatan.
21. Rencana Kerja IUPHHK HKm adalah rencana operasional pemanfaatankayu yang disusun berdasarkan rencana umum dalam hutankemasyarakatan.
22. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang Kehutanan.
23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, danperangkat pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan.
24. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PresidenRepublik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bagian Kedua Azas dan Prinsip
Pasal 2(1) Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan berazaskan:
a. manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;b. musyawarah-mufakat;c. keadilan.
(2) Untuk melaksanakan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan prinsip:a. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
31.:
b. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasilkegiatan penanaman;
c. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragamanbudaya;
d. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;f. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;g. adanya kepastian hukum;h. transparansi dan akuntabilitas publik;i. partisipatif dalam pengambilan keputusan.
Bagian KetigaMaksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 3Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangankapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalammengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerjabagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosialyang terjadi di masyarakat.
Pasal 4Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatsetempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil danberkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkunganhidup.
Pasal 5Ruang lingkup pengaturan hutan kemasyarakatan meliputi :a. penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan;b. perijinan dalam hutan kemasyarakatan;c. hak dan kewajiban;d. pembinaan, pengendalian dan pembiayaan;e. sanksi;
BAB IIPENETAPAN AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN
Bagian KesatuAreal Kerja Hutan Kemasyarakatan
32.:
Pasal 6Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutankemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.
Pasal 7Kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat ditetapkan sebagai arealkerja hutan kemasyarakatan dengan ketentuan:a. belum dibebani hak atau ijin dalam pemanfaatan hasil hutan; danb. menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.
Bagian KeduaTata Cara Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan
Pasal 8(1) Kelompok masyarakat setempat mengajukan permohonan ijin kepada :
a. Gubernur, pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya;
b. Bupati/Walikota, pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang adadalam wilayah kewenangannya.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengansketsa areal kerja yang dimohon dan Surat Keterangan Kelompok yangmemuat data dasar kelompok masyarakat dari Kepala Desa.
(3) Sketsa areal kerja antara lain memuat informasi mengenai wilayahadministrasi pemerintahan, potensi kawasan hutan, koordinat dan batas-batas yang jelas serta dapat diketahui luas arealnya.
(4) Berdasarkan permohonan-permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1), selanjutnya :a. Gubernur atau Bupati/Walikota mengajukan usulan penetapan areal
kerja hutan kemasyarakatan kepada Menteri setelah diverifikasi olehtim yang dibentuk Gubernur atau Bupati/Walikota.
b. Pedoman verifikasi ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikotaselambat-lambatnya satu bulan setelah berlakunya Peraturan Menteriini.
(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir (a) dilakukan sebagaiberikut :a. Verifikasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur Dinas Provinsi
atau unsur Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang Kehutanan.
b. Tim sebagaimana dimaksud pada butir a dapat didampingi oleh parapihak terkait terutama LSM yang menjadi fasilitator.
c. Verif ikasi dilakukan atas dasar kesesuaian dengan rencanapengelolaan yang telah disusun oleh KPH atau pejabat yang ditunjuk.
d. Tim melengkapi hasil inventarisasinya dengan data dasar masyarakat
33.:
dan data potensi kawasan.e. Verifikasi antara lain meliputi : keabsahan surat Kepala Desa serta
kesesuaian areal untuk kegiatan Hutan Kemasyarakatan.(6) Berdasarkan dari hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi
maka :a. Tim verifikasi dapat menolak atau menerima untuk seluruh atau
sebagian permohonan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan.b. Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada
butir (a), tim verifikasi melaporkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
c. Terhadap permohonan yang diterima untuk seluruh atau sebagiansebagaimana butir (a) tim verifikasi menyampaikan rekomendasikepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
(7)Berdasarkan hasil v erif ikasi , Gubernur atau Bupati/Walikotamenyampaikan usulan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatankepada Menteri Kehutanan dilengkapi dengan peta lokasi calon arealkerja hutan kemasyarakatan dengan skala paling kecil 1 : 50.000,berdasarkan peta dasar yang tersedia (peta rupa bumi), deskripsi wilayahantara lain keadaan fisik wilayah, data sosial ekonomi dan potensikawasan hutan, yang diusulkan.
Pasal 9a. Terhadap usulan Gubernur atau Bupati/Walikota, dilakukan verifikasi oleh
tim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri.b. Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup
Departemen Kehutanan yang dikoordinasikan oleh Kepala BadanPlanologi Kehutanan dan bertanggung jawab kepada Menteri.
c. Kepala Badan Planologi Kehutanan sebagai koordinator Tim Verifikasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan UPT DepartemenKehutanan terkait untuk melakukan verifikasi ke lapangan.
d. Verifikasi meliputi : kepastian hak atau ijin yang telah ada serta kesesuaiandengan fungsi kawasan.
Pasal 10(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 9, tim verifikasi
dapat menolak, menerima untuk seluruh atau sebagian usulan penetapanareal kerja hutan kemasyarakatan.
(2) Terhadap usulan yang ditolak sebagian sebagaimana dimaksud padaayat (1), tim verifikasi menyampaikan pemberitahuan penolakan tersebutkepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
(3) Terhadap usulan yang diterima untuk seluruh atau sebagian sebagaimana
34.:
dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan areal kerja hutankemasyarakatan.
BAB IIIPERIJINAN HUTAN KEMASYARAKATAN
Bagian KesatuUmum
Pasal 11Perijinan dalam hutan kemasyarakatan dilakukan melalui tahapan :a. Fasilitasi; danb. pemberian ijin.
Bagian KeduaFasilitasi
Pasal 12(1) Fasilitasi bertujuan untuk:
a. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelolaorganisasi kelompok;
b. Membimbing masyarakat mengajukan permohonan ijin sesuaiketentuan yang berlaku.
c. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusunrencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan;
d. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalammelaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yangtepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan;
e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempatmelalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;
f. Memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan dayasaing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal;
g. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalammengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.
(2) Jenis fasilitasi meliputi:a. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat.b. pengajuan permohonan ijinc. penyusunan rencana kerja hutan kemasyarakatan.d. teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan.e. pendidikan dan latihanf. akses terhadap pasar dan modalg. pengembangan usaha.
35.:
(3) Fasilitasi sebagaimana tersebut dalam ayat (2) wajib dilakukan olehPemerintah Kabupaten/Kota yang dapat dibantu oleh Pemerintah danPemerintah Provinsi.
(4) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapatdibantu oleh pihak lain, antara lain:a. perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;b. lembaga swadaya masyarakat;c. lembaga keuangan;d. Koperasi; dane. BUMN/BUMD/BUMS.
(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat melakukanfasilitasi sepanjang memiliki kesepakatan dengan masyarakat setempatdan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat.
Bagian KetigaPemberian Ijin
Pasal 13(1) IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.(2) IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di larang
dipindahtangankan, diagunkan, atau digunakan untuk untuk kepentinganlain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarangmerubah status dan fungsi kawasan hutan.
Paragraf 1Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
Pasal 14IUPHKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diberikankepada kelompok masyarakat setempat yang telah mendapat fasilitasi padakawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai areal kerja hutankemasyarakatan dengan surat Keputusan Menteri.
Pasal 15IUPHKm yang berada pada:a. hutan lindung, meliputi kegiatan:
1. pemanfaatan kawasan;2. pemanfaatan jasa lingkungan;3. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
b. hutan produksi meliputi kegiatan:1. pemanfaatan kawasan;2. penanaman tanaman hutan berkayu
36.:
3. pemanfaatan jasa lingkungan;4. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;5. pemungutan hasil hutan kayu; dan6. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
Pasal 16(1) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf a angka 1, dilakukan antara lain melalui kegiatanusaha:a. budidaya tanaman obat;b. budidaya tanaman hias;c. budidaya jamur;d. budidaya lebah;e. budidaya pohon serbaguna;f. budidaya burung walet;g. penangkaran satwa liar;h. rehabilitasi hijauan makanan ternak.
(2) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 2, dilakukan antara lain melaluikegiatan usaha:a. pemanfaatan jasa aliran air;b. wisata alam;c. perlindungan keanekaragaman hayati;d. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; ataue. penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon.
(3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatanusaha:
a. rotan;b. bambu;c. madu;d. getah;e. buah; atauf. jamur;
Pasal 17(1) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf b angka 1, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:a. budidaya tanaman obat;b. budidaya tanaman hias;c. budidaya jamur;d. budidaya lebah;
37.:
e. penangkaran satwa; danf. budidaya sarang burung walet.
(2) Penanaman tanaman hutan berkayu sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 huruf b angka 2, dalam hutan tanaman, dapat berupa:a. tanaman sejenis; dana. tanaman berbagai jenis.
(3) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 huruf b angka 3, dilakukan antara lain melalui kegiatanusaha:b. pemanfaatan jasa aliran air;c. pemanfaatan air;d. wisata alam;e. perlindungan keanekaragaman hayati;f. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; danb. penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon.
(4) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 huruf b angka 4 dalam hutan alam, antara lain berupa pemanfaatan:a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman,
pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, danpemasaran hasil;
b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatanpemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, danpemasaran hasil.
(5) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 huruf b angka 4 dalam hutan tanaman, antara lain berupapemanfaatan:a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman,
pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan
penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, danpemasaran hasil.
(6) Pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15huruf b angka 5 dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan hanyauntuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompokmasyarakat setempat dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh)meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan, dan dikerjakan selamajangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(7) Pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 huruf b angka 6 dalam hutan produksi, dapat berupa pemungutanrotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanamanobat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh)ton untuk setiap pemegang ijin.
38.:
Pasal 18Kegiatan pemanfaatan hasil hutan dalam hutan kemasyarakatansebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat(3), danpasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7)dilakukan secara terintegrasi dalam pola wanatani (agroforestry) denganstratifikasi tajuk untuk menjamin kesinambungan manfaat dan kelestarianfungsi hutan.
Pasal 19Berdasarkan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan dan fasilitasi,maka :a. Gubernur, pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas kabupaten/kota
yang ada dalam wilayah kewenangannya memberikan IUPHKm dengantembusan Menteri Cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan danPerhutanan Sosial, Bupati/Walikota, dan Kepala KPH.
b. Bupati/Walikota, pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada dalamwilayah kewenangannya memberikan IUPHKm dengan tembusan kepadaMenteri cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan,Gubernur, dan Kepala KPH;
Pasal 20(1) Kelompok masyarakat yang telah memiliki IUPHKm dan akan melanjutkan
untuk mengajukan permohonan IUPHHK HKm wajib membentuk koperasidalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah diberikannya ijin.
(2) IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dandapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun.
Paragraf 2 IUPHHK HKm
Pasal 21(1) Permohonan IUPHHK HKm diajukan oleh pemegang IUPHKm yang
telah berbentuk koperasi kepada Menteri.(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
dapat menerima atau menolak.(3) Terhadap permohonan yang ditolak Menteri menyampaikan surat
pemberitahuan.(4) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Menteri mengeluarkan IUPHHK HKm.(5) Menteri dapat menugaskan penerbitan IUPHHK HKm kepada Gubernur.
39.:
.:
Pasal 22(1) IUPHHK HKm hanya dapat dilakukan pada hutan produksi.(2) IUPHHK HKm pada hutan produksi diberikan untuk kegiatan pemanfaatan
hasil hutan tanaman berkayu yang merupakan hasil penanamannya.
BAB IVHAK DAN KEWAJIBAN
Bagian KesatuHak
Paragraf 1Hak Pemegang IUPHKm
Pasal 23Pemegang IUPHKm berhak:a. mendapat fasilitasib. memanfaatkan hasil hutan non kayu,c. memanfaatkan jasa lingkungand. memanfaatkan kawasane. memungut hasil hutan kayu
Paragraf 2Hak Pemegang IUPHHK HKm
Pasal 24(1) Pemegang IUPHHK HKm berhak:
a. menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasil penanamannyauntuk jangka waktu 1 tahun sesuai dengan rencana kerja tahunanIUPHHK HKm.
b. menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasil penanamannyasesuai dengan rencana operasional.
c. mendapat pelayanan dokumen sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.(2) Apabila jangka waktu IUPHHK HKm telah berakhir, dan dalam areal
IUPHKm masih terdapat tanaman yang akan ditebang, maka pemegangIUPHKm dapat mengajukan permohonan IUPHHK HKm yang baru.
40
.:
Bagian KeduaKewajiban
Paragraf 1Kewajiban Pemegang IUPHKm
Pasal 25Pemegang IUPHKm wajib :a. melakukan penataan batas areal kerja;b. menyusun rencana kerja;c. melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan;d. membayar provisi sumberdaya hutan sesuai ketentuan;e. menyampaikan laporan kegiatan pemanfatan hutan kemasyarakatan
kepada pemberi ijin.
Paragraf 2Kewajiban Pemegang IUPHHK HKm
Pasal 26Pemegang IUPHHK HKm wajib :a. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);b. menyusun rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu selama
berlakunya ijin;c. melaksanakan penataan batas areal pemanfaatan hasil hutan kayu;d. melakukan pengamanan areal tebangan antara lain pencegahan
kebakaran, melindungi pohon-pohon yang tumbuh secara alami (tidakmenebang pohon yang bukan hasil tanaman).
e. melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tata usaha kayu hutantanaman.
f. menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu kepadapemberi ijin.
Bagian KetigaRencana Kerja
Paragraf 1Umum
Pasal 27(1) Rencana Kerja dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang IUPHKmdalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan alat pengendalian
41
bagi Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota.(2) Jenis rencana kerja dalam hutan kemasyarakatan terdiri dari:
a. Rencana Umum; danb. Rencana Operasional.
(3) Penyusunan rencana umum dan rencana operasional dalam hutankemasyarakatan dilakukan oleh pemegang IUPHKm dengan difasilitasioleh pemerintah Kabupaten/Kota atau pihak lain.
(4) Dalam penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),masyarakat dapat meminta fasilitasi kepada pemerintah daerah pemberiijin atau pihak lain.
(5) Rencana Umum disahkan oleh :a. Gubernur, untuk areal kerja hutan kemasyarakatan lintas Kabupaten/
Kota yang ada dalam wilayah kerjanya;b. Bupati/Walikota, untuk areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada
dalam wilayah kerjanya.(6) Rencana Operasional disahkan oleh :
a. Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, untuk areal kerja hutankemasyarakatan lintas Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayahkerjanya;
b. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, untuk areal kerja hutankemasyarakatan yang ada dalam wilayah kerjanya.
(7) Rencana umum dan rencana operasional disampaikan kepadapemerintah daerah dan pemberi ijin sebagai bahan untuk pengendalian.
Paragraf 2Rencana Umum
Pasal 28(1) Rencana umum dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, merupakan rencana pemanfaatan hutankemasyarakatan yang menjamin kelestarian fungsinya secara ekonomi,ekologi dan sosial.
(2) Rencana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penataanhutan yang meliputi penataan batas areal kerja dan penataan batas arealkerja masing-masing anggota kelompok, rencana penanaman, rencanapemeliharaan, rencana pemanfaatan, rencana perlindungan yangdisusun dan dipahami oleh kelompok masyarakat penyusunnya.
(3) Rencana umum disusun oleh kelompok atau gabungan kelompokpemegang ijin yang dilakukan secara partisipatif dalam satu kesatuanijin pemanfaatan hutan kemasyarakatan untuk satu periode jangka waktuijin pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
(4) Dalam penyusunan rencana umum pengelolaan hutan, masyarakat dapat
42.:
meminta fasilitasi dari pemerintah daerah dan pemberi ijin atau pihaklain.
Paragraf 3Rencana Operasional
Pasal 29(1) Rencana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)
huruf b, merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Umum yangmemuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yangakan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.
(2) Rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuatrencana-rencana kegiatan tahunan anggota kelompok pemegang ijindalam mengelola hutan kemasyarakatan yang mengacu pada RencanaUmum.
Paragraf 4Rencana Kerja IUPHHK HKm
Pasal 30(1) Dalam hal pemanfaatan hasil hutan kayu disusun rencana kerja IUPHHK
HKm.(2) Rencana kerja IUPHHK HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan rencana operasional yang memuat rencana pemanfaatankayu yang meliputi luas dan volume dalam waktu tertentu.
Bagian KeempatPelaporan
Pasal 31(1) Pemegang IUPHKm dan IUPHHK HKm menyusun dan menyampaikan
laporan kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25dan Pasal 26 , kepada pemberi ijin:· Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/
Walikota;dan atau· Bupati/Walikota, dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri;
dan/atau· Menteri, dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
(2) Laporan kinerja secara periodik disampaikan paling sedikit satu kali dalamsatu tahun.
(3) Laporan kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)yang memuat antara lain:
43.:
· rencana kerja dan realisasi kegiatan periodik dan kumulatif:- tata batas areal kerja;- penanaman;- pemeliharaan;- pemanfaatan; dan- rencana perlindungan;
· kendala dalam pelaksanaan:- teknis; dan- administrasi;
· tindak lanjut.
BAB VPERPANJANGAN DAN HAPUSNYA IJIN
Bagian KesatuPerpanjangan Ijin
Pasal 32Permohonan perpanjangan IUPHKm diajukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum ijin berakhir.
Bagian KeduaHapusnya Ijin
Pasal 33(1) IUPHKm hapus, apabila :
b. jangka waktu ijin telah berakhir;c. ijin dicabut oleh pemberi ijin sebagai sanksi yang dikenakan kepada
pemegang ijin;d. ijin diserahkan kembali oleh pemegang ijin dengan pernyataan tertulis
kepada pemberi ijin sebelum jangka waktu ijin berakhir;e. dalam jangka waktu ijin yang diberikan, pemegang ijin tidak
memenuhi kewajiban sesuai ketentuan;f. secara ekologis, kondisi hutan semakin rusak;
(3) Sebelum ijin hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahuludiaudit oleh pemberi ijin.
(4) Hapusnya ijin atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak membebaskan pemegang ijin untuk melunasi seluruh kewajibanfinansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan olehpemerintah, provinsi dan kabupaten/kota.
44.:
BAB VIPEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMBIAYAAN
Bagian KesatuPembinaan dan Pengendalian
Pasal 34(1) Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin
terselenggaranya pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang efektif sesuaitujuan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:a. pedoman;b. bimbingan;c. pelatihan;d. arahan; dan/ataue. supervisi
(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:a. monitoring; dan/ataub. evaluasi.
Pasal 35
(1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.
(2) Pembinaan dan pengendalian oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1):a. Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan
kemasyarakatan yang dilaksanakan Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota;
b. Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutankemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota;
(3) Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukanpembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan hutankemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin:a. Menteri, menyusun pedoman penyelenggaraan pemanfaatan hutan
kemasyarakatan, melakukan monitoring dan evaluasi;b. Gubernur, memberikan bimbingan, arahan dan supervisi,
monitoring, dan evaluasi;c. Bupati/Walikota, melakukan fasilitasi sebagaimana tersebut pada
pasal 12 melalui kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasisecara partisipatif.
45.:
Pasal 36
(1) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan hutankemasyarakatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakansebagai bahan evaluasi, perbaikan perencanaan, pelaksanaanpemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan perbaikan terhadap kebijakanhutan kemasyarakatan.
Bagian KeduaPembiayaan
Pasal 37
Pembiayaan untuk penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dapat bersumberdari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atauc. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
BAB VIISANKSI
Pasal 38(1) Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan terhadap
Pemegang ijin usaha dalam Hutan kemasyarakatan yang melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26
(2) Sanksi berupa pencabutan ijin dikenakan kepada pemegang ijin usahadalam hutan kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran terhadapketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 .
BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39(1) Dengan berlakunya peraturan ini maka:
a.Terhadap kegiatan hutan kemasyarakatan yang sudah mendapatkanijin sementara berdasarkan ketentuan peraturan sebelum peraturanMenteri Kehutanan ini, dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentukoleh Menteri.
46.:
b. Berdasarkan evaluasi, Bupati/Walikota menetapkan ijin usahapemanfaatan hutan kemasyarakatan atau membatalkan ijinsementara.
c. Terhadap ijin sementara yang dibatalkan oleh Bupati/Walikota,selanjutnya dapat diproses melalui permohonan baru sesuaiketentuan Peraturan ini.
d. Areal hutan kemasyarakatan yang pernah ditetapkan sebagai arealkerja proyek pembangunan hutan kemasyarakatan dan areal kerjasocial forestry yang tercantum dalam Rencana Teknik SocialForestry, ditetapkan sebagai areal kerja Hutan Kemasyarakatanoleh Menteri setelah dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentukMenteri.
e. Terhadap areal kegiatan hutan kemasyarakatan yang telahdilakukan proses pendampingan oleh pemerintah daerah dan pihaklain berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 622/Kpts-II/1995, SKMenhutbun No. 677/Kpts-II/1998 dan SK Menhut No. 31/Kpts-II/2001, ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan olehMenteri setelah dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Menteri.
f. IUPHHK HKm pada areal kerja hutan kemasyarakatansebagaimana butir a dan d diberikan kepada koperasi masyarakatsetempat pemegang i j in usaha pemanfaatan hutankemasyarakatan dalam hutan produksi.
g. Terhadap kawasan hutan yang pernah diusulkan sebagai arealkegiatan hutan kemasyarakatan oleh Bupati/Walikota, dilakukanevaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri.
h. Berdasarkan hasil evaluasi kawasan hutan yang diusulkansebagaimana dimaksud pada huruf g, Menteri dapat menetapkanareal kerja hutan kemasyarakatan.
i. Terhadap areal yang pernah dicadangkan oleh Kakanwil sebagaiareal hutan kemasyarakatan berdasarkan SK 677/Kpts-II/1998dievaluasi oleh Tim yang dibentuk Menteri untuk ditetapkan sebagaiareal kerja hutan kemasyarakatan.
(2) Setelah Menteri menetapkan areal kerja hutan kemasyarakatansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikotamemberikan IUPHKm sesuai ketentuan peraturan ini.
BAB IXKETENTUAN PENUTUP
Pasal 40Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Keputusan Menteri KehutananNomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan
47.:
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004 tentangPemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam dan/atau Di sekitar HutanDalam Rangka Social Forestry, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 41Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :JakartaPada tanggal : 7 September 2007
MENTERI KEHUTANAN,
H. M.S. KABAN
Salinan Peraturan ini, disampaikan kepada Yth. :1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;2. Pejabat Eselon Satu Lingkup Departemen Kehutanan;3. Gubernur di seluruh Indonesia;4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;5. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang
Kehutanan Provinsi di seluruh Indonesia;6. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang
Kehutanan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Departemen Kehutanan di seluruh
Indonesia.
48.:
PERATURAN MENTERI KEHUTANANNOMOR : P. 18/Menhut-II/2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANANNOMOR P.37/MENHUT-II/2007 TAHUN 2007
TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2), Pasal 94ayat (3), Pasal 95 ayat (2), Pasal 96 ayat (8), Pasal 98 ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang TataHutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, SertaPemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, telah ditetapkanPeraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007tentang Hutan Kemasyarakatan.
b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan hutankemasyarakatan, perlu mengubah beberapa ketentuanPeraturan Menteri Kehutanan sebagaimana butir a.;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanantentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.37/Menhut-II/2007 Tahun 2007 tentang HutanKemasyarakatan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumberdaya Alam Hayati dan Ekositemnya (LembaranNegara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LembaranNegara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3699);
49.:
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutananmenjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentangPerubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang DanaReboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4207);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentangPerencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang TataHutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, sertaPemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007tentang Hutan Kemasyarakatan.
50.:
MEMUTUSKAN :Menetapkan :PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.37/MENHUT-II/2007 TAHUN2007 TENTANG HUTAN
KEMASYARAKATANPasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, diubah sebagai berikut:1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9(1) Terhadap usulan Gubernur atau Bupati/Walikota, dilakukan verifikasi oleh
tim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri.(2) Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup
Departemen Kehutanan dengan penanggung jawab Direktur JenderalRehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
(3) Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sebagaipenanggung jawab Tim Verifikasi dapat menugaskan UPT DepartemenKehutanan terkait, untuk bersama-sama tim melakukan verifikasi kelapangan.
(4) Verifikasi meliputi : kepastian bebas hak atau izin atas kawasan yangdiusulkan, kelembagaan, mata pencaharian, serta kesesuaian denganfungsi kawasan.
2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagaiberikut:
Pasal 23(1) Pada Hutan Lindung Pemegang IUPHKm berhak:
a. mendapat fasilitasi;b. melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;c. melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan;d. melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK).
(2) Pada Hutan Produksi, Pemegang IUPHKm berhak:a. mendapat fasilitas;b. melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;c. melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan;d. melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK);e. melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK);f. melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu.
51.:
3.Pasal II
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkandengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 16 Maret 2009
MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H. M.S. KABAN
Diundangkan di Jakartapada tanggal : 24 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAMREPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 48
52.: