Latar Belakang USDRP

Urban Sector Development Reform Project (USDRP) adalah programyang disiapkan Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia(The World Bank) dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalampenyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan yang layak huni,berkeadilan sosial, berbudaya, produktif dan berkelanjutan serta salingmemperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah.

Sesuai dengan UU No. 32/2004, Pemerintah Daerah harus mampumenyediakan pelayanan umum yang prima dan berkelanjutan denganmengacu pada standar pelayanan minimal secara adil bagi semuagolongan. Hal tersebut menjadi perhatian utama USDRP yangmemfokuskan diri pada upaya pembaharuan pembangunan perkotaanmelalui pengembangan infrastruktur dan fasilitas perkotaan yangberorientasi pada permintaan (demand driven), disertai denganpembaharuan tata pemerintahan (governance reform) dan pengembangankapasitas.

Komponen USDRP

KOMPONEN REFORMASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN DANPENINGKATAN KELEMBAGAAN :

UIDP di Tingkat Pusat, USDRP membantu pemerintah untukmelaksanakan Urban Institutional Development Program (UIDP) danmerumuskan kebijakan Nasional pembangunan perkotaan khususnyayang terkait dengan pembiayaan pembangunan perkotaan,pengentasan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi lokal danpeningkatan pelayanan umum. Disamping itu, USDRP juga akanmembantu pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan proyek.

Organisasi USDRP di Tingkat Pusat

UIDP di Tingkat Daerah, Di Tingkat Daerah, USDRP membantupemerintah kabupaten/kota peserta program untuk melaksanakanreformasi tata pemerintah dasar, perumusan strategi pembangunankapasitas dan pengembangan kelembagaan.

Organisasi USDRP di Tingkat Daerah

KOMPONEN INVESTASI PEMBANGUNAN PERKOTAANUSDRP menyediakan bantuan untuk membiayai investasi pembangunaninfrastruktur perkotaan yang diusulkan oleh pemerintah kota/kabupatenpeserta program dalam rangka memperbaiki / meningkatkan pelayananumum perkotaan.

Secara skematis komponen-komponen USDRP seperti pada diagramberikut :

LINGKUP REFORMASI TATA PEMERINTAHAN DASARDALAM USRDP

Inisiatif reformasi dalam USDRP mencakup transparansi dan partisipasidalam pembangunan perkotaan dan penyelenggaraan pelayanan publik,pengelolaan keuangan daerah, serta pengadaan barang dan jasa.

TRANSPARANSI DAN PARTISIPASIMemberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untukmemperoleh informasi publik, terlibat dalam pengambilankebijakan/keputusan publik, serta mendorong terciptanya

Penyebarluasan informasi dan dokumen publik, minimal meliputi:dokumen perencanaan dan pembangunan terkini, dokumen anggaran,pertanggungjawaban walikota/bupati, informasi pengadaan barang danjasa, prosedur dan persyaratan untuk pendapatan pelayanan umum, danagenda konsultasi publik.

Penyelenggaraan penanganan keluhan, untuk meningkatkan kinerjapelayanan umum yang diselenggarakan Pemda, termasuk penanganankeluhan yang terkait dengan penanganan barang dan jasa.

Pelibatan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusanpublik, minimal dalam perumusan dokumen rencana pembangunan,perumusan dan penetapan Perda, penganggaran tahunan daerah/APBDdan penanganan keluhan masyarakat.

Peningkatan peran forum stakeholder, dengan memfasilitasipembentukan dan memberdayakan forum perkotaan atau forumstakeholder (FS).

Perumusan Perda tentang Transparansi, sebagai landasan hukum bagiPemda untuk melaksanakan reformasi dalam penyebarluasan informasipublik dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

PENGELOLAAN DAN KEUANGAN DAERAHMemperkuat / memperbaharui sistem pengelolaan keuangan, termasukpenganggaran, akuntansi dan pemeriksaan (auditting), sehingga danapublik dapat dikelola secara lebih efisien dan efektif.

Pengembangan kelembagaan dan landasan hukum pengelolaankeuangan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58/2005,minimal meliputi penerbitan Perda tentang dasar keuangan daerah, SKWalikota/Bupati tentang kebijakan, sistem dan prosedur penyiapan danpelaksanaan APBD dan SK Walikota/Bupati tentang penggunaan standarakuntansi daerah.

Perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah, minimlal meliputi:pengalokasian 5 – 10 % anggaran tahunan daerah/APBD untuk membiayaikegiatan yang dirumuskan melalui Musbangkel/des.

Pemantauan pelaksanaan anggaran daerah, minimal mencakup:penerbitan SK yang mewajibkan kepala bagian untuk membuat laporanpertanggungjawaban tahunan kepada Walikota/Bupati, memerintahkanbagian keuangan untuk melakukan rekonsiliasi menyeluruh rekening kassecara berkala.

Pengeloaan pendapatan, yang minimal mencakup: efisiensi sistempengumpulan pendapatan , penyempurnaan sistem pengendaliankeuangan, menghentikan praktik Kas Daerah seperti fungsi Bank (Saldorekening penerimaan, setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya kerekening kas umum daerah).

Pelaporan dan pertanggunjawaban keuangan daerah, minimalmencakup: sosialisasi, pelatihan, melakukan uji coba dan pelaksanaanstandar akuntansi pemerintah daerah.

Pengembangan kapasitas pengelola keuangan daerah, baik bagipejabat dan staf Bawasda, DPKAD, bagian keuangan unit kerja, maupunbagi anggota DPRD.

PENGADAAN BARANG DAN JASAMemperkuat / memperbaharui sitem pengadaan barang dan jasaberdasarkan prinsip kompetisi dan non-diskriminatif, efisiensi dantransparansi.

Reformasi Kelembagaan, melalui pembentukan Procurement AnchorUnit (PAU) yang antara lain akan melakukan kerjasama dengan LembagaPengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah atau LPKKP, danMengkoordinasikan reformasi pengadaan daerah.

Reformasi Regulasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang antaralain meliputi penerbitan SK Walikota/Bupati tentang sistem dan prosedurpelaksanaan Keppres No. 80/2003 dan Peraturan Perubahannya.

Reformasi Pelaksanaan Pengadaan, mencakup:Penguatan sistem informasi pengadaan, minimal mencakup:pengembangan e-procurement dan penerbitan jurnal/buletinpengadaan secara berkala.Perbaikan sistem pengendalian, audit dan sistem umpan balikpengadaan, yang minimal mencakup: penggunaan dokumen tenderstandar, menghilangkan sistem pra-kualifikasi untuk pengadaan < 50milyar, tidak memberlakukan pembatasan peserta lelang,memastikan hanya staf yang terlatih saja yang terlibat dalam prosespembukaan penawaran, mempublikasikan secara terbuka hasilevaluasi penawaran, dokumen pengadaan dan buletin pengadaan.

Pengembangan Kapasitas Jajaran Staff Pengadaan di Daerah,bekerjasama dengan LPKKP mengadopsi program pelatihan nasional danmelaksanakan pelatihan bagi pegawai pemerintah, auditor, staf, swastaterpilih. Bila sistem sertifikasi nasional telah diberlakukan, pelatihantersebut akan menjadi bagian dari proses sertifikasi nasional.

Kerjasama :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Palangka Raya (PMU)Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98

Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112Telp. 0536-3231542 Fax. 0536-3231539

Management and Technical Advisory ServicesTo CPMU-USDRP

Jl. Mendawai IV No. 10Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130Telepon 021-7227411-12 Fax 7223033

PROGRAM USDRPKOTA PALANGKA RAYA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKOTA PALANGKA RAYA

2010