bps kab. pulau morotai bab 1

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dimaksudkan sebagai

program pembangunan sanitasi menyeluruh yang teritegrasi dari pusat hingga ke daerah, dimana pembangunan dan pengelolaan sanitasi dilakukan secara sinergi oleh seluruh stakeholder sanitasi, baik dari pihak pemerintah maupun non pemerintah di seluruh tingkat pemerintahan. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan , pola hidup kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan “belakang” sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi masuk dalam salah satu aspek pengembangan yang harus diperhatiakan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai bahwa besaran penyakit ISPA menempati angka yang paling banyak diderita yaitu sebanyak 29.219 kasus atau 53,59%, kemudian Hypertensi sebanyak 6126 kasus (11,24%), penyakit pada system otot sebanyak 4800 kasus (8,80%), penyakit Kulit Alergi sebanyak 3914 kasus (7,18%), penyakit Kulit Infeksi sebanyak 2759 kasus (5,06%), Kecelakaan dan Ruda paksa sebanyak 2109 kasus (3,87%), ASMA sebanyak 1795 kasus (3,29%), penyakit Kulit karena Jamur sebanyak 1529 kasus (2,80%), Diare sebanyak 1174 kasus (2,15%) dan penyakit kulit sebanyak 1094 kasus (2,01%).

Buruknya sanitasi Kabupaten Pulau Morotai disebabkan masih terbatasnya fasilitas sanitasi yang tersedia, juga disebabkan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu sanitasi dan kesehatan lingkungan, dan terbatasnya kapasitas untuk membuat perencanaan pelayanan sanitasi yang komprehensif, multisektor dengan melakukan pendekatan top down- bottom up berdasarkan data impiris.

Masih sering dijumpai aspek-aspek pembangunan sanitasi yaitu air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan air bersih yang dilakukan tanpa komunikasi dari berbagai sector, sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu disusun suatu perencanaan yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Permasalahan tersebut yang mendasari Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai turut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP) untuk mensinergikan Kerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan sanitasi dalam suatu wadah untuk memperbaiki kinerja dan konsep pembangunan sanitasi skala kota/kabupaten. Untuk maksud tersebut dibentuklah Kelompok Kerja Sanitasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kabupaten Pulau Morotai untuk dapat merumuskan sebuah road map pembangunan sanitasi. Pokja sanitasi diharapkan dapat

POKJA SANITASI KABUPATEN PULAU MOROTAI 1


berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksana dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek dengan melibatkan . Peran ini tidak hanya melibatkan unsur pemerintah saja namun juga melibatkan masyarakat dan swasta secara langsung, baik dalam pokja yang terstruktur ataupun sebagai mitra-mitra pendukungnya. Kelompok Kerja Sanitasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kabupaten Pulau Morotai dibentuk dengan Surut Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor ; 136 Tahun 2013 Yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, anggota, dan Sekretariat.

1.2 Landasan Gerak Sanitasi dapat dipahami sebagai usaha pembuangan tinja, endapan air limbah

(sullage) dan limbah padat dengan cara yang memperhatikan kesehatan untuk membuat lingkungan hidup di rumah dan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Atau dapat diartikan sebagai upaya pembangunan limbah cair dan limbah padat tanpa mencemari lingkungan. Mengacu pada Compendium for Sanitation System and Technology, Sanitasi diartikan sebagai suatu proses multi langkah, dimana berbagai jenis limbah dikelolah dari titik timbunan (sumber limbah) ke titik pemanfaatan kembali atau proses akhir, proses multi langkah ini disebut sebagai system sanitasi. Pengertian dasar Penanganan Sanitasi dapat didefinisikan sebagai berikut;1. Black water adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir.2. Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari

kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.3. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga

(domestik) melalui sistem:a. Pengelolaan On Site yaitu menggunakan sistem septic-tank dengan peresapan ke

tanah dalam penanganan limbah rumah tangga.b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan

secara terpusat.4. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang

dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

5. Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan. Drainase kota terbagi menjadi;a. Drainase Makro (terdiri dari drainase primer dan sekunder), drainase makro ini

bisa berupa sungai, drainase/saluran primer dan sekunder.b. Drainase mikro (drainase tersier) system drainase ini mempunyai layanan kurang

dari 4 hektar yang berfungsi untuk penyaluran air hujan /limpasan saat musim hujan tiba.



6. Penyediaan air bersih untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun sumur dalam.

Berdasarkan pemahaman tentang sanitasi tersebut maka pengembangan dan pembangunan sanitasi di Kabupaten Pulau Morotai dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan demografis Kabupaten Pulau Morotai, maka kebijakan pengembangan dan pembangunan sanitasi diarahkan pada system kawasan Ibu Kota Kabupaten yang terdiri dari 6 desa di ibu Kota Kabupaten , system kawasan Ibu Kota Kecamatan meliputi desa yang berada pada ibu kota kecamatan , dan kawasan pedesaan yang meliputi setiap desa pada masing – masing kecamatan.

Visi, Misi Kabupaten Pulau MorotaiA. VISI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

Visi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai adalah “Pembangunan Kabupaten Pulau Morotai Berbasis Kelautan dan Pariwisata Yang Makin Berkeadilan, Sejahtera dan Berdaya Saing Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) “

B. Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan secara bertahap dalam seluruh bidang pembangunan baik fisik maupun non fisik untuk meningkatkan produkitivitas daerah, nilai, tambah, daya saing, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai yang didasarkan pada optimalisasi sumber daya kepulauan dan pariwisata.

Berkeadilan diartikan sebagai kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai yang ditandai oleh penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sehingga proses pembangunan dan hasil pembangunan Kabupaten Pulau Morotai dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara proporsional disertai dengan pemihakan terhadap masyarakat yang miskin, rentan, lemah dan tertinggal. Pembangunan yang berkeadilan diukur dari keadilan ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan per kapita dan berkurangnya kesenjangan antarwilayah dan antargolongan masyarakat; keadilan politik dan pemerintahan mencakup meningkatnya perlindungan terhadap kelompok masyarakat minoritas, meningkatnya partisipasi dalam pemilihan umum, meningkatnya partisipasi politik perempuan, berkurangnya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, berkurangnya penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan; serta keadilan hukum meliputi penegakan hukum dan penghormatan hak-hak azasi manusia dan hak-hak masyarakat adat.

Sejahtera diartikan sebagai pencapaian hasil pembangunan ekoomi daerah yang dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya upah dan pendapatan per kapita masyarakat, meningkatnya pendapatan daerah dan berkembangnya investasi. Selain



itu, sejahtera juga berarti meningkatnya produktivitas sumberdaya manusia dan tenaga kerja yang ditandai oleh terpenuhniya kebutuhan pangan dan gizi, meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan dan pendapatan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan rakyat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pelaksanaan nilai-nilai budaya daerah.

Berdaya saing mengindikasikan bahwa pembangunan daerah Pulau Morotai menghasilkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah, meningkatkan produktivitas daerah, menciptakan nilai tambah baru, serta menjamin kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan yang didukung dengan pelaksanaan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.

Berbasis Kelautan diartikan sebagai ciri khas pembangunan daerah Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan keunggulan ruang wilayah laut dan sumber daya kelautan sebagai sumber utama pendapatan masyarakat dan daerah, keunggulan daerah dan keterkaitan antarwilayah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berbasis Pariwisata menegaskan ciri khas pembangunan daerah Kabupaten Pulau Morotai yang mengutamakan pengembangan parwisata sebagai sumber utama pengerak kegiatan ekonomi daerah, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat dan daerah.

C. Misi Kabupaten Pulau MorotaiBerdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012- 2016.1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan

akuntabel.2. Menciptakan tatanan sosial politik daerah harmonis dan demokratis;3. Membangun infrastruktur wilayah yang handal4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia5. Mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi daerah;6. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal, lestari dan

berkelanjutan

1.3 Maksud dan TujuanPenyusunan Buku Putih Sanitasi merupakan awal dimulainya pekerjaan sanitasi

yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam pembangunan sanitasi berdasarkan kebutuhan dari Kabupaten Pulau Morotai.

Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Pulau Morotai yang sesungguhnya pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk



menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pulau Morotai yang menangani secara langsung pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Pulau Morotai.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyusunan Buku Putih ini adalah :1. Pembangunan kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

beserta stakeholder lainnya untuk mampu mengidentifikasi, memetakan, menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi kabupaten.

2. Menjadikan Buku Putih sebagai pedoman penanganan dan pengembangan pembangunan sanitasi Kabupaten Pulau Morotai, sehingga terdapat kesamaan pandang dari setiap pelaku pembangunan dalam penyusunan program pembangunan, pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan sanitasi.

3. Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan pembangunan sanitasi Kabupaten Pulau Morotai dalam upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.

4. Menjamin terciptanya mekanisme pembangunan yang transparan, konsisten, partisipatif, berkeadilan dan akuntabel.

1.4 Metodologi Sumber data dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pulau Morotai

meliputi;a. Data Sekunder yaitu meliputi data mengenai demografi, kepadatan penduduk, data

keluarga miskin, kesehatan masyarakat, arah dan kebijakan pembangunan kota, data kelembagaan dan keuangan serta data-data pendukung lainnya.

b. Data Primer yaitu data yang bersumber dari survey Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment), Penilaian Sanitasi Berbasis Masyarakat (Community-based Sanitation Assessment), Penilaian Penyedia Sarana Sanitasi oleh Sektor Swasta (Sanitation Supply Assessment) dan Penilaian Peran Media (Media Assessment).

Dalam penyusunan Buku Putih ini, langkah-langkah pendekatan dari bawah (bottom-up approach) yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Pertemuan secara berkala dengan anggota Pokja yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Pulau Morotai selaku Penanggungjawab.

- Meninjau dan melakukan survei ke tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di pedesaan.

- Diskusi (focus group discussions) yang bersifat teknis dan mendalam juga dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan



akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sanitasi.Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber Dataa. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing SKPD

terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta.

b. Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas SKPD terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survei terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti Enviromental Health Risk Assessment (EHRA), survei peran media dalam perencanaan sanitasi, survei kelembagaan, survei keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survei keuangan, survei priority setting area beresiko serta survei peran serta masyarakat dan gender.

2. Pengumpulan DataProses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.

1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan LainBuku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur,

situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Pulau Morotai. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 ini, diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat kabupaten. Rencana pembangunan sanitasi kabupaten dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Penyusunan Buku Putih Sanitasi ini memperhatikan dan mempertimbangkan dokumen-dokumen perencanaan seperti ;

Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan RPJPDPenyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 mengacu

pada Visi Misi yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulau Morotai 2008-2025. Yang mimiliki Visi ” Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal, lestari dan berkelanjutan” untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pulau Morotai, yaitu ; (1) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul, Produktif, Unggul dan Bermartabat;(2) Mewujudkan Pemerintahan yang Amanah, Inovatif



dan Andal; (3) Mengembangkan Infrastruktur yang Maju, Terpadu dan Merata; (4) Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis Kawasan Ekonomi Khusus Laut dan Kepulauan; dan (5) Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara Lestari dan Berkelanjutan

Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan RPJMDPenyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 selain mempertimbangkan RPJPD Kabupaten Pulau Morotai 2008-2025, juga mempertimbangkan dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Morotai. Visi RPJMD Kabupaten Pulau Morotai “Pembangunan Kabupaten Pulau Morotai Berbasis Kelautan dan Pariwisata Yang Makin Berkeadilan, Sejahtera dan Berdaya Saing Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) “, untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan 6 (enam) Misi pembangunan yaitu ; (1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel, (2) Menciptakan tatanan sosial politik daerah harmonis dan demokratis; (3) Membangun infrastruktur wilayah yang handal. (4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (5) Mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi daerah; (6) Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal, lestari dan berkelanjutan

Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan RTRWRTRW Kabupaten Pulau Morotai merupakan dokumen perencanaan pembangunan wilayah yang menjadi acuan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pulau Morotai 2014. Dokumen ini berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah dalam penetapan lokasi program pembangunan yang dirumuskan dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pulau Morotai 2014 yang mengakomodir dimensi spasial dan kewilayahan sehingga dapat mewujudkan sebuah kerangka perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, komprehensif dan seimbang antara aktivitas pembangunan sektoral, kebutuhan ruang dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berbasis ramah lingkungan.

Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Renstra-SKPD Penyusunan Buku Putih Saniatasi Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 juga mengacu dan memperhatikan aspek teknis pada Rencana Strategis (Renstra-SKPD ) yang terkait denga sektor sanitasi dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terwujud visi pembangunan lima tahun ke depan.

Dengan adanya Buku Putih Sanitasi ini beberapa manfaat yang dapat diperoleh Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut:1. Diketahuinya kondisi menyeluruh sanitasi kabupaten saat ini yang menjadi masukan

penting bagi penyusunan prioritas pembangunan sanitasi. Hal ini dapat dicapai karena



Buku Putih disusun dari kompilasi berbagai data terkait sanitasi Kabupaten Pulau Morotai;

2. Adanya pedoman pelaksanaan pengembangan sanitasi Kabupaten Pulau Morotai yang lebih jelas dan tepat sasaran;

3. Buku Putih dapat dijadikan acuan strategi sanitasi kota karena Buku Putih Sanitasi juga menjadi dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK);

4. Buku Putih dapat dijadikan rekomendasi bagi perencanaan pembangunan daerah khususnya di bidang sanitasi;

5. Karena Buku Putih memuat strategi pengembangan sanitasi serta prioritas penanganan sanitasi, maka Buku Putih juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan investasi di bidang sanitasi;

6. Karena Buku Putih memuat kondisi sanitasi Kabupaten Pulau Morotai saat ini, maka dokumen ini dapat digunakan juga sebagai pedoman untuk mengukur sejauh mana pencapaian pembangunan di bidang sanitasi.

Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pulau Morotai berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, provinsi maupun daerah. Program Pengembangan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Pulau Morotai didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi :

Undang-Undang1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan

Permukiman3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Daerah.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pemetaan Ruang7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-20258. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan

Sampah9. Undand-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan

Air.



2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.6. Peraturan Pemerintah Republlik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah

Peraturan Presiden Republik Indonesia1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

Keputusan Presiden Republik Indonesia1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan.2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim

Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan

atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Keputusan Menteri 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995

tentang Program Kali Bersih.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001

tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003

tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.

Keputusan Menteri 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004

tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).

Petunjuk Teknis1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan

Perumahan.2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos

Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah.



3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan.

4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih.

5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan.

6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik.

7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan.

8. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman.

9. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Penoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus.

10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi.11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK

Perda Kabupaten Pulau Morotai1. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor. 4 Tahun 2011 tentang

perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai.


bps kab. pulau morotai bab 1

Documents