bpk perwakilan provinsi bali - kelariamlapura · 2015. 3. 17. · pengadaan pupuk ini, sema-cam...

2
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rt perwakilan provinsi Bali ftadar Bali KelariAmlapura Bidik Korupsi Pupuk Tanpa Tendel w Kejari Amlapura menduga ada penyimpangan pengadaan pupuk orqanik tahun 201 3. V Total Anggaran Rp 800 Iuta AMLAPURA - Kejaksaan Negeri (Kejari ) Amlapura, mencium aroma korupsi pen- gadaan pupuk organik tahun 2013 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikul- tura Kabupaten Karangasem, Anggaran pengadaan pupuk bau amis itu, mencapai Rp 800 juta. Anggaran APBD Induk sebesar Rp 300 juta, dan APBD Perubahan sebesar Rp 500 juta. Saat dikonfirmasi, Kejari Amlapura Ivan Jaka MW, did- ampingi Kasi Pidsus Aditya Okto Thohari, membenarkan hal itu. Disebutkannya, ka- sus dugaan korupsi ini, mirip kasus korupsi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Karangasem, yang menyeret I Gede Sandi (PNS Dishutbun), dan I Wayan Suradika (swasta), ke meja pengadilan Tipikor, Denpasar. "Memang awalnya dari kasus Dishutbun. Kami melihat ada kasus serupa," tegas Aditya Olto. Sejumlah pejabat di Dinas Pertanian, diakuinya sudah sempat dimintai keterangan. Pun demikian, sejumlah per- wakilan kelompok penerima, di empat kecamatan (Kecamatan M*ggtq Rendang Abang dan Kubu), juga sudah dimintai keterangan. Cuma, dengan da- lih masih dalam' penyelidikan, pihak Kejalsaan enggan merinci jumlah pupuk yang menyedot anggaran Rp 800 juta, ihr. Yang jelas, menurut mereka, kelom- pok yang tercatat menerima bantuan pupuk itu, memang be- narmenerima puput alias tidak fiktif. Prosesnya yang dicurigai menimbulkan kerugian negara. Ivan Jaka menyebutkan, ang- garan pengadaan pupukini, di- duga tidak direncanalcan tahun sebelumnya atau tidak masuk KUA- PPAS. Katanya, anggaran pengadaan pupuk ini, sema- cam anggaran siluman, yang hangat diributkan di DKI Ja- karta. Selain diduga anggaran siluman, Kejari juga mencium, pengadlln pupuk ini melang- gar Permendagri Nomor 3g Tahun 2012, tentang Hibah dan Bansos. "Semestinya, proposal dulu. Misalnya, ada kelompok perlu pupu\ baru dibahas, dan dianggarkani' sindir Ivan Jaka. Di samping itu, proses pen- gadaan yang melibatkan pi- hak swasta juga dicurigai ada persekongkolan. Dengan an- ggaran sebesar Rp 300 juta di APBD Induk, dan Rp 500 juta di APBD Perubahan, semestinya bisa dilakukan tender terbuka. Ini, malah dilakukan penun- jukan langsung. "Perusahaan yang ditunjuk, memang be- da-beda. Perusahaannya ber- beda. Orangnya itu-itu saja. Secara teknis, dikerjakan oleh satu orang. Ada indikasi per- mainan orang, dalam (pemer- intahan) dengan pihak swasta," tegas dia. (wan/gup) s Kuat dugaan penerima pupuk ada s€bagian yang fiktif. Pengadaan dilakukan dengan penunjukan **N kelompok dan juga pihak Edisi Hal : h\asa, iL5 t't Vlaret zorg BtrU AMIS PUPUK ORGtrNIK

Upload: others

Post on 23-Jan-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BPK Perwakilan Provinsi BALI - KelariAmlapura · 2015. 3. 17. · pengadaan pupuk ini, sema-cam anggaran siluman, yang hangat diributkan di DKI Ja-karta. Selain diduga anggaran siluman,

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rt perwakilan provinsi Bali

ftadar Bali

KelariAmlapuraBidik Korupsi PupukTanpa Tendel

w Kejari Amlapura menduga ada penyimpangan pengadaan pupukorqanik tahun 201 3.

V

Total AnggaranRp 800 IutaAMLAPURA - Kejaksaan

Negeri (Kejari ) Amlapura,mencium aroma korupsi pen-gadaan pupuk organik tahun2013 pada Dinas PertanianTanaman Pangan dan Holtikul-tura Kabupaten Karangasem,Anggaran pengadaan pupukbau amis itu, mencapai Rp 800juta. Anggaran APBD Induksebesar Rp 300 juta, dan APBDPerubahan sebesar Rp 500 juta.

Saat dikonfirmasi, KejariAmlapura Ivan Jaka MW, did-ampingi Kasi Pidsus AdityaOkto Thohari, membenarkanhal itu. Disebutkannya, ka-sus dugaan korupsi ini, miripkasus korupsi pada DinasKehutanan dan PerkebunanKarangasem, yang menyeret IGede Sandi (PNS Dishutbun),dan I Wayan Suradika (swasta),ke meja pengadilan Tipikor,Denpasar. "Memang awalnyadari kasus Dishutbun. Kamimelihat ada kasus serupa,"tegas Aditya Olto.

Sejumlah pejabat di DinasPertanian, diakuinya sudahsempat dimintai keterangan.Pun demikian, sejumlah per-wakilan kelompok penerima, diempat kecamatan (Kecamatan

M*ggtq Rendang Abang danKubu), juga sudah dimintaiketerangan. Cuma, dengan da-lih masih dalam' penyelidikan,pihak Kejalsaan enggan merincijumlah pupuk yang menyedotanggaran Rp 800 juta, ihr. Yangjelas, menurut mereka, kelom-pok yang tercatat menerimabantuan pupuk itu, memang be-narmenerima puput alias tidakfiktif. Prosesnya yang dicurigaimenimbulkan kerugian negara.

Ivan Jaka menyebutkan, ang-garan pengadaan pupukini, di-duga tidak direncanalcan tahunsebelumnya atau tidak masukKUA- PPAS. Katanya, anggaranpengadaan pupuk ini, sema-cam anggaran siluman, yanghangat diributkan di DKI Ja-karta. Selain diduga anggaransiluman, Kejari juga mencium,pengadlln pupuk ini melang-

gar Permendagri Nomor 3gTahun 2012, tentang Hibah danBansos. "Semestinya, proposaldulu. Misalnya, ada kelompokperlu pupu\ baru dibahas, dandianggarkani' sindir Ivan Jaka.Di samping itu, proses pen-

gadaan yang melibatkan pi-hak swasta juga dicurigai adapersekongkolan. Dengan an-ggaran sebesar Rp 300 juta diAPBD Induk, dan Rp 500 juta diAPBD Perubahan, semestinyabisa dilakukan tender terbuka.Ini, malah dilakukan penun-jukan langsung. "Perusahaanyang ditunjuk, memang be-da-beda. Perusahaannya ber-beda. Orangnya itu-itu saja.Secara teknis, dikerjakan olehsatu orang. Ada indikasi per-mainan orang, dalam (pemer-intahan) dengan pihak swasta,"tegas dia. (wan/gup)

s Kuat dugaan penerima pupuk ada s€bagian yang fiktif.Pengadaan dilakukan dengan penunjukan **N

kelompok dan juga pihak

Edisi

Hal

: h\asa,

iL5

t't Vlaret zorg

BtrU AMIS PUPUK ORGtrNIK

Page 2: BPK Perwakilan Provinsi BALI - KelariAmlapura · 2015. 3. 17. · pengadaan pupuk ini, sema-cam anggaran siluman, yang hangat diributkan di DKI Ja-karta. Selain diduga anggaran siluman,

Sub Bagian Humas

Radar Bali

Edisi

Hal

: 9la9o tt t4acetstog

2r!- 91

dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Kajari; Kami t

Diam-DiamDitemukan PerjalananDinas Fildif di Denpasar

DENPASAR - Kasus dugaan korupsi diKabupaten Badung dan Kota Denpasarsedang diusut oleh tim Kejari Denpasar.Memang dua "jubir" yaitu Humas Pemkotdan Humas Badung membantah ada timKejariturun, Namun pihak Kajari Denpasarkemadn memastikan bahwa xr

, Baca Kaiari... Hal 31

akhimya dilakukan pemeriksaan selisih harga,secara detail termasuk dikaitkan dengan nukifisik tiket Garuda Airlines termasuk dengan har-ga dasar tiket. Ditemukan ada dana yang tidaksesuai Rp 565.553.334 (Rp 565 juta lebih). Ataukelebihan membayarsebesar Rp 565iuta lebih.

Tak hanya itu. pemeriksaan atas4.982lembarbukti tiket Garuda lndonesia, senilai Rp 10,4miliarlebih pada 34 SKPD (Satuan Keria Perang-kat Daemh). fuga didapatkan selisih antara bukifisik tiket sebanyak 933 lembar tiket dengan har-ga Rp 2,4 miliar lebih. Selain itu iuga didapatkanadarya perialaran dinas yang fiktif dengan nilaiRp 15 jula lebih. Perlalanan dinas fittif ini adadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahragaKota Denpasar, Dinas Perhubungan dan DinasPertanian Thnaman Pangan dan Holtikultura.

Seperti halnya berita sebelumrya, datB dugaankasuskorupsi di Badung dan Denpasartnasuk KetariDenpasar Data itu bersumber dari Badan Pemer-iksaan Keuangan Rl Wilayah BaIi FnqJkbasil auditrahun 2013 ya;gdiserahkan tatgSlft Uasil audittersebut bemomor 03iJU{PJmfS/05/2014tertanggal 2s Mei 2014 ymtBar#tangani.pen-anggug jalt?b pem€rilcaanff 6$ifr ,MAcc,AK.Ada duaienis hasi[audit dirr'penyiripangan - peny'impangan di pemerintaha! yang dipimpin olehPaket Rai Mantr'a - laya44F3 ini.

Sedangkan untuk Btflirng ada beberapa datayang terkumpul. Misalriya penyimpangan diDispenda, terkait pemungutan pajak. Ada be-berapa obtek pajak yant ditelusuri kasusnya.Kemudian ada kasus dan BBM yang sudah sem-pat mengemuka dulu, namun baru ditangani.Dan ada kasus dugaan dana persembahyangandi Pura Gunung Salak yang diduga dikorupsioleh pimpinannya. (art/ycE)

Masih Dalami Data-Data di Inte[nalI [ajtnt...

Sambungan dad hal 21

untuk melakukan penyelidikan dan pengum-pulan data, dilakulan diam - diam.

"Kami tidak tahu memberitahukan, diam -diam kami mengumpulkan data. Kami sudahdapat beberapa data permulaan atas dugaankasus korupsi, baik di Denpasar - Kota Denparj'tegas lQiad Denpasar Immanuel Zebua.

Memang sudah n[un, soalnyahurnas Denpasardan Badung membantah? Ditanya seperti itu, diamengatakan tim sudah tuun. Dengan menga-takan bahwa tim ydng tr.uun tidak harus terang- terangan. "Ka[ tidak harus terang - terangan,diam - diam .juga bisa roh?" selorohnya.

Dia mengatakan, saat ini data - data masihdidalarni.dan dirnatangkan secara internal.Nantiriy.a dilakukan pengusutan secara tuntaskasus itii, "Kalau sudah ditemukan dua alatbuki, kami akan tingkatkan dengan mengam-bil langkah penyidikan (ada tersangka). Saatini biarkan kami bekeria atas data yang kamidapatkan," ungkapnya.Dad data yang didapatkan koran ini, salah

saru misalnya sudah rinci mengatakan, peny-impangan atas hasil pemeriksaan BPK RI.Terkait iiengan Pertanggungjawaban per-ialanan Dinas Pemkot Denpasar yang tidakdidukung bukti memadai. Diielaskan dalamdata itu, bahwa realisasi belania bapng daniasa sebesar Rp 432.473.81S.954 (Rp'4? m iarlebih) atau realisasi 90, I I persen dari anggaransebesar Rp 479.965.974.075 (Rp 479 miliar leb-ih. Dari belania barang dan jasa itu, terdapatbelanja perlalanan dinas di Kota Denpasar Rp92.43:t.26O.a4A (Rp 32,4 miliar lebih). Hingga